PUTUSAN Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : CV. NINA REZA JAYA, beralamat di Kp. Cikedokan Rt 001/005, Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YUSNANIAR, SH.MH. advokad, pada YUSNANIAR, SH, MH & PARTNERS, berkantor di Kemang Pratama Jl. Mawar 3 C-15 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri
Bekasi
dengan
Reg.
No.
878/SK/2016/PN.Bks tanggal 30 Mei 2016 Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING
semula
PENGGUGAT
DALAM
KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI;
Lawan
PT. SINERGI ADI MITRA JAYA, beralamat di Kawasan MM 2100 Jl.Selayar II Blok D 7/2 Cikarang Barat, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh
YOHANA
RATNA
SARI,
ANDREAS, SH, berdasarkan tanggal 1 Agustus Kepaniteraan
SE
Surat
dan
BAIK
Kuasa Khusus
2016 yang telah didaftarkan di
Pengadilan
Negeri
Bekasi
dengan
Reg.No.1277/SK/2016/PN.Bks dan Surat Keterangan Kerja
Nomor
026/SKK-02/PT.SAJ/Legal/VIII/2016
tanggal 1 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING
semula
TERGUGAT
DALAM
KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI; Pengadilan Tinggi tersebut : Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 21
1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, tanggal 10 Januari 2017 Nomor 4 /PEN/PDT/2017/PT.BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; 2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi,
tanggal 18 Mei 2016,
Nomor 556/Pdt.G/2015/PN.Bks, dalam perkara tersebut ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Setelah membaca gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Nopember 2015 dalam Register Nomor 556/Pdt.G/2015/PN.Bks telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1.
Bahwa Penggugat adalah berstatus sebagai Direktur CV. NINA REZA JAYA berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tertanggal 22 Nopember 2006 yang dibuat di Kantor Notaris TRI KOESMONO, SH di Kabupaten Bekasi;
2.
Bahwa pada tanggal 4 September 2013 CV. NINA REZA JAYA melakukan Perubahan Angaran Dasar No. 99 di Kantor Notaris Amelya Zahara, SH dengan demikian maka Penggugat adalah sah mewakili CV. NINA REZA JAYA;
3.
Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat melakukan kerjasama dibidang Pengeluaran dan Pengelolaan Limbah Non B3 dan B3 serta Limbah Domestik/sampah berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani dan diwakili oleh Suratman dari PT. SINERGI ADIMITRA JAYA / Pihak Pertama sedangkan dari CV. NINA REZA JAYA / Pihak Kedua ditanda tangani dan diwakili oleh Asep Saepulloh, SH;
4.
Bahwa Penggugat adalah sebuah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Pengangkutan Limbah B3;
5.
Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufacture yang memproduksi Sanitary Consumer Goods;
6.
Bahwa dalam Pasal 2 surat perjanjian kerjasama tersebut, menyebutkan Tergugat
memberikan tugas kepada
Penggugat
untuk melakukan
Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 2 dari 21
pengelolaan Limbah Non B3 dan B3 serta Limbah Domestik yang dihasilkan baik oleh hasil produksi maupun rumah tangga pabrik; 7.
Bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 dalam surat perjanjian kerja sama, antara Penggugat dengan Tergugat(para pihak) sepakat untuk menetapkan harga penjualan dengan perincian sebagai berikut:
8.
a. Limbah PE Film
: Rp. 3.500,-/kg
b. Limbah Polyster
: Rp. 1.500,-/kg
c. Limbah Plastik
: Rp. 1.700,-/kg
d. Kor
: Rp.
600,-/kg
e. Karton Kardus
: Rp.
700,-/kg
f. Jasa sampah produksi
: Rp. 250.000,-/surat jalan
Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Penggugat mendapat informasi, Tergugat sudah menjual barang sisa eks produksi berupa biji plastik PE Film ke pihak lain, padahal Penggugat sudah mempunyai Surat Perintah Kerjasama (SPK) dengan Tergugat.
9.
Bahwa semenjak tanggal 5 bulan Mei 2015 sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak menunjuk kembali kepada Penggugat untuk melakukan pengelolahan limbah Non B3 & B3 dan limbah domestik, padahal masa berlaku perjanjian kerjasama antara Penggugat
dan Tergugat dimulai
pada tanggal 30 juni 2014 sampai dengan 29 juni 2015, menurut Penggugat Tergugat telah terbukti memiliki itikad tidak baik karena dalam memutuskan perjanjian
tidak memberitahukan secara tertulis
kepada
Pengugat, selain itu Tergugat tidak mematuhi Pasal III ayat 2 Surat Perjanjian Kerjasama para pihak yang menyebutkan
: “Tergugat
berkewajiban untuk tidak memberikan hak pengelolaan limbah non B3 & B 3 serta limbah domestik kepada pihak lain
selama perjanjian kerjasama ini berlaku dan disepakati oleh para
pihak, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril, maka terbuktilah Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur di dalam pasal 1238 KUHPerdata”; 10. Bahwa
akibat
perbuatan
Wanprestasi
Tergugat,maka
Penggugat
mengalami kerugian materil maupun immateril sejumlah Rp.1.120.000.000 Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 3 dari 21
,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah)yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai sejak putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap.dengan perincian sebagai berikut : Kerugian Materil Bahwa akibat perbuatan Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat,semenjak tanggal 5 bulanMei 2015 sampai gugatan ini diajukan maka Penggugat menderita kerugian materil sebesar Rp.120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah). Kerugian Immaterial Bahwa sehubungan dengan perbuatan Tergugat tidak melaksanakan prestasinya semenjak bulan Mei 2015 sampai gugatan ini di ajukan,maka akibatnya perusahaan dari Penggugat yaitu C.V.Nina Reza Jaya, kredibilitas atau kepercayaannya terhadap masyarakat telah menurun, selain itu adanya inflasi yang perlu diperhitungkan terhadap nilai tukar dolar. Dengan demikian wajar dan patut menurut hukum apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) 11. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusoir dan untuk menjamin dibayarkan seluruh kerugian yang menjadi hak Penggugat oleh Tergugat maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk menetapkan sita jaminan atas harta dan asset milik Tergugat berupa 3 (tiga) unit mobil, yaitu : A. Truk Fuso No. Pol. B. 9076 UEN B. Truk Fuso No. Pol. B. 9080 UEN C. Truk Fuso No. Pol. B. 9454 UEV 12. Bahwa
selanjutnya
untuk
menghindari
Tergugat
lalai
melakukan
kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan aquo, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan aquo, terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde); 13. Bahwa adapun gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 30 Juni 2014 di dalam Point X ayat 2, dikatakan apabila cara penyelesaian permasalahan atau Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 4 dari 21
perselisihan tersebut di atas gagal untuk mencapai kata mufakat, maka kedua belah pihak setuju menunjuk Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bekasi sebagai domisili hukum tanpa mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan; 14. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, oleh karena gugatan ini sudah jelas dan nyata dan serta didukung oleh alat bukti yang kuat, maka beralasan apabila terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad verklard), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, atau upayahukum lainnya; Maka berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), terhadap Penggugat;
3.
Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 30 Juni 2014 mengikat kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat beserta akibat hukumnya;
4.
Memerintahkan Tergugat untuk segera memberikan hak Pengelolaan Limbah Non B3 dan B3 serta Limbah Domestik kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 30 Juni 2014;
5.
Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materil dan immateril sejumlah Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai sejak putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap.
6.
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta dan asset milik Tergugat berupa 3 unit mobil, yaitu : A. Truk Fuso No. Pol. B. 9076 UEN B. Truk Fuso No. Pol. B. 9080 UEN
Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 5 dari 21
C. Truk Fuso No. Pol. B. 9454 UEV 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-
(satu
juta
rupiah)
untuk
setiap
hari
keterlambatan
menjalankan isi putusan aquo, terhitung setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde); 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad verklard) meskipun ada verzet, banding dan kasasi, atau upaya hukum lainnya; 9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini; 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR : Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequoet bono); Setelah
membaca jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonpensi
tertanggal : 3 Februari 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : A. Dalam eksepsi -
Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali : 1. Bahwa Penggugat tidak mendasar dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat sudah menjual sisa eks produksi berupa biji plastik PE film ke pihak lain. Mengingat dalam isi perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2014 yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) dan juga telah disebutkan dalam posita gugatan pada point 7 (tujuh) yang mana telah dijelaskan yang termasuk dalam kategori Limbah Non B3 & B3 serta Limbah Domestik yang menjadi hak Penggugat diantaranya sebagai berikut: Limbah PE Film
: Rp. 3.500,- /kg
Limbah Polyster
: Rp. 1.500,-/kg
Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 6 dari 21
Limbah Plastik
: Rp. 1.700,-/kg
Kor
: Rp.
600,-/kg
Karton kardus
: Rp.
700,- /kg
Jasa Sampah Produksi : Rp. 250.000,- /surat jalan Bahwa
dalam fakta sebenarnya dalam Perjanjian Kerjasama antara
Penggugat dan Tergugat mengenai biji plastik PE Film bukanlah obyek yang termasuk ke dalam kategori limbah Non B3 & B3 serta limbah domestik seperti yang di Perjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama yang telah
disepakati
antara
Penggugat
dan
Tergugat
(Bukti
T-l).
Sebagaimana telah diketahui bersama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Perjanjian tersebut telah dijelaskan "Para Pihak sepakat bahwa selama sisa produksi masih dipergunakan oleh Pihak Pertama, maka belum dapat dikategorikan sebagai Limbah Produksi Non B3 & B3 serta Limbah Domestik". Maka dengan alasan tersebut Tergugat tidaklah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dan tuduhan tersebut salah jika dialamatkan kepada Tergugat karena yang menjadi obyek sengketa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidaklah menjadi dasar dalam obyek yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat. 2. Bahwa memang benar pada tanggal 30 Juni 2014
telah
terjadi
kesepakatan untuk membuat suatu Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tentang pengeluaran dan pengolahan limbah Non B3 & B3 serta Limbah domestik milik Tergugat, dengan masa berlaku perjanjian kerjasama tersebut berlaku 1 (satu) tahun sampai dengan 29 Juni 2015. Namun fakta sebenarnya Penggugat telah pendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 04 November 2015, hal tersebut sudah sangat jauh dari logika Tergugat karena Perjanjian kerjasama tersebut sudah lama berakhir dan Gugatan Penggugat terkesan terlalu dipaksakan. 3. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Juni 2015 melalui kuasa hukumnya LAW OFFICE YUSNANIAR, SH. MH & PARTNERS Pengugat juga pernah mengajukan Gugatan yang sama persis dengan Gugatan yang sekarang
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Bekasi,
yang
membedakan hanya tuntutan ganti-rugi dari Penggugat antara Perkara dengan Nomor : 290/Pdt.G/2015/PN.Bks dengan Perkara dengan Nomor Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 7 dari 21
: 556/Pdt.G/2015/PN.Bks yang sebelumnya yang sama-sama diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi (Bukti T-2). Hal tersebut jelas menegaskan bahwa Penggugat telah bertindak sewenang-wenang kepada Tergugat yang terkesan memaksakan kehendaknya, bahwa dalam Gugatan Pertama Perkara Nomor : 290/Pdt.G/2015/PN.Bks Tergugat sudah menyiapkan Surat Jawaban setelah Sidang Mediasi dinyatakan GAGAL/TIDAK BERHAS1L pada tanggal 16 September 2015 oleh Hakim Mediator. Pada tanggal 19 Oktober 2015 dalam sidang lanjutan dengan dihadiri Majelis
Hakim
Kuasa
Hukum Penggugat dan Tergugat,
justru menunda persidangan untuk 1 (satu) minggu
kedepan, yang mana seharusnya
pada
saat itu Tergugat sudah
menyiapkan Surat Jawaban yang kemudian karena ditunda
akhirnya
Tergugat simpan sampai sidang minggu depan, namun pada tanggal 26 Oktober Majelis Hakim tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan
bahwa
sidang dinyatakan dicabut karena ada
permohonan pencabutan dari pihak Penggugat dengan pertimbangan Hakim Pasal Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), hal tersebut
jelas
membuat
Tergugat
kecewa
dan
merasa
telah
dipermainkan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang seolah-olah keadilan hanya milik dia tanpa mempertimbangkan waktu, tenaga dan pikiran Pihak Tergugat selama berhadapan dengan Perkara Perdata (Bukti T-3). 4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada point 9 (sembilan) yang menyebutkan "semenjak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak menunjuk kembali kepada Penggugat untuk melakukan pengelolahan limbah Non B3 & B3 serta limbah domestik, pernyataan Penggugat tersebut TlDAKLAH
BENAR karena pada
tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan 29 Juni 2015 Penggugat masih melakukan mengangkutan limbah Non B3 & B3 serta limbah domestik diperusahaan milik Tergugat seperti biasa (Bukti T-4). Hal
tersebut
membuktikan seharusnya sudah tidak ada permasalahan lagi antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengapa pihak Penggugat melayangkan
justru
surat gugatan kepada Tergugat dengan tuduhan
wanprestasi dengan Pasal 1238 KUHPerdata
setelah Perjanjian
Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat itu berakhir (Bukti T-5).
Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 8 dari 21
5. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada point 4 (empat) yang menyebutkan "memerintahkan Tergugat untuk segera memberikan hak Pengelolaan Limbah Non B3 & B3 serta limbah Domestik kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 30 Juni 2014" hal tersebut jelas bertolak belakang dengan apa yang dituntut Penggugat pada uraian gugatan/posita gugatan Penggugat selanjutnya pada point 10 (sepuluh) yang jelas-jelas dikatakan menuntut ganti-rugi sebesar Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) akibat kerugian Penggugat secara materil dan imateril???? Padahal diketahui Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan disepakati pada tanggal 30 Juni 2014 telah berakhir pada tanggal 29 Juni 2015 dan sekarang mengapa Penggugat justru dalam petitumnya meminta kembali untuk dilakukan Kerjasama dengan Tergugat mengenai Pengelolaan Limbah Non B3 & B3 serta Limbah Domestik????? 6. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, formulasi gugatan Penggugat tidaklah jelas apa yang diuraikan dalam Posita dan Petitum (Obscuur libel) dan gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklard) dan Batal Demi Hukum dikarenakan Gugatan penggugat telah lewat waktu dari batas waktu yang diperjanjikan berdasarkan obyek
sengketa
dalam Perjanjian Kerjasama antara
Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Juni 2014. B. Dalam Konvensi 1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap dan diajukan pula dalam pokok perkara; 2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukan dalam eksepsi di atas, maka secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini; 3. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya di lapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum; Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 9 dari 21
4. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil Penggugat pada posita gugatan point 9 (sembilan) a quo jo. Point 2 (dua) petitum gugatan a quo yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat; 5. Bahwa dikarenakan tuduhan Penggugat tidak mendasarkan dan tidak terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagaimana yang telah dituduhkan Penggugat pada posita gugatan Point 9 (sembilan) a quo dan obyek yang dimaksud Penggugat dalam posita gugatan point 8 (delapan) bukanlah obyek yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat tidak berdasar hukum jika Penggugat mendalilkan adanya kerugian akibat perbuatan Tergugat??? Oleh karena itu sangatlah patut dan mendasar apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan ganti-rugi sebagaimana yang diminta Pengugat pada point 10 (sepuluh) posita gugatan a quo jo point 5 (lima) petitum gugatan a quo. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana yang terdapat dalam : a) Pulusan MAR1 No. 1171 K/Sip/1971, yang menyatakan : "Tuntutan ganti kerugian yang tidak dijelaskan secara sempurna, rinci dan jelas, serta tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian haruslah ditolak." b) Putusan MARI No. 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan : "Apabila besarnya kerugian yang diderita Penggugat tidak dapat dibuktikan seeara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat harus ditolak Pengadilan." c) Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan : "Petitum tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut." d) Putusan MARI No. 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan : "Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut hams
Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 10 dari 21
dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna." 6. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan kesepakatan pembayaran dengan menggunakan mata uang Indonesia yaitu rupiah hal tersebut jelas-jelas tertulis dalam Perjanjian Kerjasama pada Pasal 4 ayat (1) dan juga telah disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatan pada point 7 (tujuh), sehingga sangat tidak beralasan dan terkesan memaksakan kehendak Penggugat jika kemudian Penggugat menuntut kerugian Imaterial kepada Tergugat dengan menggunakan perhitungan terhadap inflasi nilai tukar dolar dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatan pada point 10 (sepuluh) perkara a quo. 7. Bahwa demikian pula permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat pada point 11 (sebelas) posita gugatan a quo jo. Point 6 petitum gugatan a quo, tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yaitu harus ada sangkaan yang beralasan bahwa
si Tergugat sebelum Putusan dijatuhkan atau dilaksanakan
mencari akal
akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.
Oleh karena dalam gugatan aquo Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya
sangkaan
/kekhawatiran
bahwa
Penggugat
tidak
dapat
menunjukkan adanya sangkaan/kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan benda-benda yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat tersebut, maka sita jaminan tersebut tidak dapat dilakukan; 8. Bahwa permohonan sita jaminan Penggugat atas harta dan aset milik Tergugat terlalu terkesan mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan beralasan, oleh karena secara materiil sita jaminan yang dimohon
oleh
Penggugat
tersebut
tidak
memenuhi
persyaratan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, maka sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang terdapat dalam : a) Putusan MAR1 No. 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan : "Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 11 dari 21
bahwa adanya kekhawatiran Tergugat akan mengasingkan barangbarangnya, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan." b) Putusan MAR1 No. 579 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan : "Sita jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasanalasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan, oleh karena itu sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang Terhormat menolak permohonan Sita Jaminan yang dimintakan oleh Penggugat pada point 11 (sebelas) posita gugatan a quo jo. Point 6 petitum gugatan a quo. 9. Bahwa permohonan Putusan Serta Merta tidak berdasarkan hukum untuk dikabulkan, karena tidak terbuktinya Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat, sehingga tidak terbukti adanya keperluan yang mendesak untuk diputusnya perkara a quo. Bahwa disamping itu Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 14 posita gugatan perkara a quo jo. Point 8 petitum gugatan perkara a quo yang menyatakan agar putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad), karena dalil-dalil Penggugat tidak didasari atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya yang mana merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta. Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 180 HIR ayat (1) dan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (iuitvoebaar bij voorraad). Pasal 180 HIR ayat (1) berbunyi : " Maka Pengadilan Negara itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan lentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan Putusan Hakim yang sudah menjadi tetap, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik." Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Rl No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoebaar bij voorraad) berbunyi sebagai berikut: " Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 12 dari 21
a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tentang (hands crift) yang tidak dibantah keberadaannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; b. Gugatan tentang Hutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lainlain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau; atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beriktikad baik; d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagaian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang legas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; f.
Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
g. Pokok sengketa mengenai Bezitsrccht;" 10. Bahwa disamping gugatan a quo tidak didasari oleh bukti-bukti otentik yang diakui kebenaranya, dalam memohon Putusan Serta Merta Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin tidak timbul kerugian Penggugat apabila Putusan Serta Merta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Dengan demikian permohonan Putusan Serta Merta tersebut tidak memenuhi ketentuan butir 7 Surat Edaran Mahkamah agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoebaar bij voorraad) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Putusan Serta Merta (uitvoebaar bij voorraad). a)
Butir 7 Surat Edaran Mahkamah agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoebaar bij voorraad) berbunyi sebagai berikut : "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 13 dari 21
pihak-pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama." b)
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Putusan Serta Merta (uih'oebaar bij voorraad) berbunyi sebagai berikut : "Sekali ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutuskan perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan bersungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Putusan Serta Merta (uitvoebaar bij voorraad). Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan serta merta."
11. Bahwa oleh karena permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan Penggugat
tersebut
tidak
memenuhi
ketentuan-ketentuan
yang
disyaratkan dalam Pasal 180 HIR ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoebaar bij voorraad) jo. 4 Tahun 2001 tentang Pennasalahan Putusan Putusan Serta Merta (uitvoebaar bij voorraad) maka sangat berdasarkan hukum apabila permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan Penggugat sebagaimana pada point 14 posita gugatan perkara a quo jo. Point 8 petitum gugatan perkara a quo, ditolak. 12. Bahwa
yang
dimaksud
dengan
keadilan
sejati
(nor
geode
justitierechtdoon) dalam perkara ini, adalah ketika majelis hakim dalam perkara ini menyatakan
menolak
gugatan
Penggugat
atau
setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penguggat tidak dapat diterima.
Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 14 dari 21
C. Dalam Rekonvensi 1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini; 2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan Gugatan dalam Rekonvensi 3. Bahwa dengan adanya Gugatan dalam Konvensi yang diajukaan oleh Tergugat Rekonvensi, ditambah dengan adanya iktikad tidak baik yang ditunjukkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan membuat Laporan Polisi didaerah Kepolisian Sektor Cikarang Barat dengan tuduhan pencurian dan penggelapan kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Mei 2015 yang mana dugaan/tuduhan tersebut tidaklah terbukti setelah dilakukan proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Sektor Cikarang Barat dan akhirnya pihak kepolisian mengeluarkan Surat SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) dan Surat Pengembalian Penyitaan Barang Bukti (Bukti T-6) 4. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas jelas menunjukan bahwa Tergugat Rekonvensi telah berbuat semena-mena sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik seeara materil dan imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikarenakan Tergugat
dalam
Rekonvensi
telah
berusaha
untuk
melakukan
Pencemaran Nama Baik Perusahaan milik Penggugat Rekonvensi dengan cara-cara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mantan rekan bisnis yang seharusnya bisa menjaga hubungan baik walaupun sudah tidak ada hubungan kerjasama pada Tergugat
Rekonvensi
saat
ini.
Akibat
perbuatan
Penggugat Rekonvensi banyak kehilangan
waktu, tenaga dan pikiran yang mengganggu proses produksi dalam perusahaan, selain itu juga mengganggu kenyamanan karyawan dalam melaksanakan tugas 5. Bahwa
untuk
ditimbulkan
menjamin
oleh
Tergugat
dibayarkannya dalam
seluruh
Rekonvensi
kerugian
maka
yang
Penggugat
Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sesuai Pasal 227 HIR atas harta dan asset milik Tergugat dalam rekonvensi berupa tanah dan
Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 15 dari 21
bangunan yang berada di alamat Kampung Babakan Rt. 002/001 Desa Jatiwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, sebagaimana diketahui bahwa Tergugat dalam Rekonvensi sebagai badan hukum Perseroan Komanditer yang berdasarkan pada Pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum
Dagang
"Dalam
perseroan
ilrma
tiap-tiap
perseroan
bertanggungjawab seeara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan
perseroannya".
Maka
cukup
beralasan
jika
Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Sita Jaminan atas harta milik Tergugat dalam Rekonvensi karena perbuatannya Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik seeara Materil dan Imateril 6. Bahwa baik Gugatan dalam
Konvensi
maupun
Gugatan dalam
Rekonvensi sesungguhnya diakibalkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonvensi, maka cukup beralasan
hukum bila Majelis Hakim
menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amamya yang berbunyi sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Batal Demi Hukum; B. DALAM KONVENSI 1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini. C. DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti-rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 3. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservutoir Beslag) atas harta milik Tergugat dalam Rekonvensi; Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 16 dari 21
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini. Bila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono) Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Mei 2016 Nomor 556/Pdt.G/2015/PN.Bks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : I.
DALAM KONPENSI: 1. Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya; 2. Dalam Pokok Perkara: -
Menolak gugatan Penggugat dalam konpensi untuk seluruhnya;
II. DALAM REKONPENSI - Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya; III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI -
Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah); Membaca
akta
556/Pdt.G/2015/PN.Bks
pernyataan yang
permohonan
dibuat
oleh
Banding
BEBET
Nomor
UBAEDILAH
AFFANDI,S.H.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 Pembanding semula Penggugat konpensi/Tergugat dalam rekonpensi
dalam
telah mengajukan permohonan agar
perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Mei 2016 Nomor 556/Pdt.G/2015/PN.Bks diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca
risalah
pemberitahuan
pernyataan
banding
Nomor
556/Pdt.G/2015/PN.Bks yang dibuat oleh MANUEL DA CRUZ,S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal
26
Juli
2016
permohonan
banding
tersebut
telah
diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi ; Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 17 dari 21
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi pada tanggal 22 Juni 2016 ; Membaca risalah pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 556/Pdt.G/2015/PN.Bks yang dibuat oleh MANUEL DA CRUZ,S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi ; Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat
dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi
pada tanggal 9 Agustus 2016 ; Membaca risalah pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 556/Pdt.G/2015/PN.Bks yang dibuat oleh MANUEL DA CRUZ,SH Jurusita
Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 7
September
2016
kontra
memori
banding
tersebut
telah
diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi ; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) perkara Nomor 556/Pdt.G/2015/PN.Bks yang dibuat oleh MANUEL DA CRUZ,SH Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal
7
September
2016
risalah
pemberitahuan
tersebut
telah
diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam kopensi/Tergugat dalam rekonpensi ; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) perkara Nomor 556/Pdt.G/2015/PN.Bks yang dibuat oleh MANUEL DA CRUZ,SH Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan
bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 risalah pemberitahuan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
dari
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 18 dari 21
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang,
bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
tanggal
18
Mei
2016
Nomor
556/Pdt.G/2015/PN.Bks, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi dan kontra memori banding yang diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
Terbanding
semula
Tergugat
dalam
konpensi/Penggugat dalam rekonpensi yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding; Menimbang,
bahwa
dengan
demikian
maka
pertimbangan-
pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi,
tanggal 18 Mei
2016 Nomor :
556/Pdt.G/2015/PN.Bks dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding, ; Menimbang, bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan di atas, dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan hakim tingkat pertama, maka dengan demikian kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait : MENGADILI : Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 19 dari 21
Menerima
permohonan
banding
dari
Pembanding
semula
Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 18 Mei 2016, Nomor 556/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut ; Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah
diputus
dalam
rapat
musyawarah
Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa,
Majelis
Hakim
tanggal 21 - Pebruari -
2017 oleh Kami : DJAMER PASARIBU., S.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SIR JOHAN. ,S.H,M.H dan H. YULIUSMAN.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 - Pebruari – 2017, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu YANA HEDIYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
Ttd
Ttd
SIR JOHAN,S.H.M.H.
DJAMER PASARIBU., S.H.
Ttd H. YULIUSMAN,S.H.,
PANITERA PENGGANTI, Ttd YANA HEDIYANA. S.H.
Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 20 dari 21
Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............……… Rp. 6.000,00 2. Biaya Redaksi putusan …… Rp. 5.000,00 3. Biaya Pemberkasan ………… Rp. 139.000,00 J u m l a h …………………… Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Putusan Nomor 4 /PDT/2017/PT.BDG, Halaman 21 dari 21
