PT.Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 4/Pdt/2016/PT.Bdg “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : MAHYUDIN Bin H. UMAR GOUM Bin SABA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Merapi Blok J No. 275 , RT 08/14 Kelurahan Cinere,

Kecamatan

Cinere,

Kota

Depok,

Jawa

Barat.

Untuk

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING SEMULA PELAWAN ; LAWAN : 1.

PT. MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor di The Bellagio Residence Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat Kav E4 No. 3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950, selanjutnya memberi kuasa kepada 1. AG. AGUS SETYO PURWOKO, SH, 2. LUKAS SUKARMADI, SH, dan 3. SANGAP JONATHANIS TAMBA, SH, para Advokat pada kantor hukum Purwoko & Associates, lawyers berkantor di Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 37, Jl. Tentara Pelajar Raya, Jakarta 12210. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 Agustus 2014 di bawah Nomor 268/SK/Pdt/2014/PN.Dpk. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING SEMULA TERLAWAN ; D A N HAERUL AMINULLOH, yang beralamat dijalan pelikan VI Kampung sasak Rt. 03/ Rw.06. ,Komplek Perumahan Graha Cinere, Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok. Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERLAWAN ;

Pengadilan Tinggi tersebut : Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman

1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pdt/2016/PT.Bdg.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tertanggal 7 Juli 2014, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 07 Juli 2014,

dibawah

Register

Nomor

116/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk,

telah

mengajukan

perlawanan terhadap Terlawan dan Turut Terlawan dengan dalil-dalil perlawanan sebagaimana terurai sebagai berikut : 1. Bahwa Pelawan adalah pemilik sah berdasarkan bukti kepemilikan yang masih berupa girik, tercatat C.1163 Persil 17 atas nama Umar Goum Saba, seluas 1000m² dan surat Pemberitahuan Pajak terhutang /SPPT , serta beberapa surat pelengkap yang mendukung keberadaan hak milik kami diatas tanah yang masuk dalam perkara tersebut , yang terletak di Rt.03/Rw.06 Kampung sasak, kelurahan Limo Kota Depok. Terlampir. Mengajukan permohonan perlawanan tersebut diatas. 2. Bahwa pelawan adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di

Rt.03/Rw.06

Kampung sasak, kelurahan Limo Kota Depok,

berasal dari orang tua H. Umar

Goum Bin Saba/Mahyudin Bin H. Umar Goum

berdasarkan C. 1163 Persil 17

atas nama Umar Goum Saba, seluas 1000 m² dan surat Pemberitahuan Pajak terhutang/ SPPT dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Barat

: Kali Grogol

-

Sebelah Utara

: Jalan /Mursalim Bin Mesir

-

Sebelah Timur

: Tanah Milik Sainan

-

Sebelah Selatan

: Tanah Milik H. Dugul

3. Bahwa tanah pelawan tersebut tidak pernah dijual / dialihkan kepada PT. Megapolitan Developments namun sebagian telah dialihkan menjadi aliran sungai Grogol seluas ± 400 m² , oleh terlawan I /Pemohon Eksekusi termasuk sisa tanah kosong seluas ± 600 m² yang hendak dimohon eksekusi dan pemohon Eksekusi, dalam perkara tersebut. 4. Sebagaimana

dalam

Perkara

Perdata

Putus

:

25

Juni

2008

No.133/Pdt.G/2007/PN.Dpk. Jo 74/Pdt/2009/PT.Bdg ,30 April 2009, Jo Putusan Makamah Agung RI, 2556 K/Pdt/2009 tangal 2 November 2010. Jo Penetapan Eksekusi 05/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2014/PN. Dpk. Adalah didalamnya meliputi juga tanah milik kami berdasarkan bukti kepemilikan masih berupa girik, tercatat C. 1163 Persil 17 atas nama Umar Goum bin Saba/Mahyudin bin H. Umar Goum seluas 1000 m² dan surat Pemberitahuan Pajak terhutang /SPPT , serta beberapa surat pelengkap yang mendukung keberadaan hak milik kami diatas tanah yang masuk dalam perkara tersebut , yang terletak di Rt.03/Rw. 06 Kampung sasak, kelurahan Limo Kota Depok. juga masuk dalam bukti kepemilikan pemohon Eksekusi HGB

Halaman


727/GS 6884 tahun 1988 Seluas ± 51.710 m² perkara tersebut dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Barat

: Tanah PT.Megapolitan Developments

-

Sebelah Utara

: Jln. Pelikan VI

-

Sebelah Timur


-

Sebelah Selatan


5. Bahwa tanah terlawan tersebut diatas sebagian telah di bangun rumah oleh turut terlawan I/ termohon Eksekusi dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Barat

: Tanah Milik H. Umar Goum Bin Saba/ Mahyudin bin Umar Bin Saba

-

Sebelah Utara


-

Sebelah Timur


-

Sebelah Selatan


6. Bahwa selanjutnya terlawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dalam perkara tersebut No.133/Pdt.G/2007/PN.Dpk yang ditujukan kepada turut terlawan I/termohon Eksekusi tanpa mengikutsertakan pelawan selaku pemilik asal tercatat C. 1163 Persil 17 atas nama Umar Goum bin Saba/Mahyudin bin H. Umar Goum seluas 1000 m² dan terhadap perkara tersebut telah diputus pada tingkat kasasi Makamah Agung RI. Tanggal 2 November 2010 No : 2556 K/Pdt/2009. Jo. 74/Pdt/2009/PT.Bdg. Jo. 133/Pdt.G/2007/PN.Dpk, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga terbit PENETAPAN PENGADILAN NEGERI No : Eksekusi 05/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2014/PN.Dpk Jo. 2556 K/Pdt/2009. Jo. 74/Pdt/2009/PT.Bdg. Jo. 133/Pdt.G/2007/PN.Dpk, 7. Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Depok, No : 05/Pen. Pdt/Aanm.Eks/ 2014/PN.Dpk Jo. 2556K/Pdt/2009 Jo. 74/Pdt/2009/PT.Bdg Jo. 133/Pdt.G/2007/ PN.Dpk Pelawan sangat keberatan karena penetapan tersebut sangat merugikan pelawan, yaitu pelawan akan kehilangan seluas tanahnya seluas 600 m²; 8. Adapun keberatan pelawan terhadap penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan hal - hal sebagai berikut : 8. 1. Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo bahwa pelawan belum pernah mengalihkan hak kepemilikan tanahnya kepada TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN I serta fakta hukumnya berdasarkan buku C catatan dikantor kelurahan Limo - Kota Depok; 8. 2. Bahwa dalam gugatan aquo terdahulu yang dimohonkan penetapan eksekusi tersebut diatas, Terlawan sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas batasbatas dan asal muasal warkah HGB 727/GS 6584 luas 51.710 m² yang telah berakhir pada tahun 20 – 2 – 2011 , sesuai petunjuk yang tertulis didalam

Halaman


HGB 727/GS 6584 tersebut bahwa berasal dari : Bekas Tanah Milik adat Leter C.413 Persil ( 62 Persil, 62 Orang) berdasarkan Diktum Pertama , maka tidak sesuai dengan kondisi fisik dilapangan dengan data yuridis kepemilikan; 8. 3. Bahwa dalam gugatan Aquo terdahulu yang dimohon penetapannya eksekusi tersebut tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tidak sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga keputusan Pengadilan Negeri Depok Menjadi lain, maka telah terjadi tumpang tindih dengan HGB 527/GS 2135 tahun 1989 seluas ± 371.684 m² yang telah berakhir tanggal ,5-10-2010, sehingga data yuridis kepemilikan tidak sesuai dengan data fisik dilapangan. DALAM PROVISI : Menyatakan menghentikan atau menunda eksekusi perintah untuk melaksanakan pengosongan tanah milik Pelawan dan Turut terlawan I, berdasarkan bukti Girik tercatat C. 1163 Persil 17 atas nama Umar Goum Saba , seluas 1000 m² dan surat Pemberitahuan Pajak

terhutang /SPPT , serta beberapa surat pelengkap yang

mendukung keberadaan hak milik kami diatas tanah yang masuk dalam perkara tersebut , yang terletak di Rt.03/Rw. 06 Kampung sasak, kelurahan Limo Kota Depok, sampai perkara ini berkekuatan mempunyai hukum tetap. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar. 3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa,yang berasal dari bukti Girik tercatat

C. 1163 Persil 17 atas nama

H. Umar Goum Saba , seluas 1000 m² dan surat Pemberitahuan Pajak terhutang / SPPT , serta beberapa surat pelengkap yang mendukung keberadaan hak milik kami diatas tanah yang masuk dalam perkara tersebut dengan batas-batas sebagai berikut ; -

Sebelah Barat

: Kali Grogol

-

Sebelah Utara


-

Sebelah Timur


-

Sebelah Selatan


4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Depok No : 05/Pen. Pdt/Aanm.Eks/2014/PN.Jo.

2556

K/Pdt/2009.

Jo.

74/Pdt/2009/PT.Bdg.

Jo.

.133/Pdt.G/2007/PN.Dpk, batal demi hukum atau dapat dibatalkan setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Halaman


5. Menghukum Terlawan untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan eksepsi dan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi 1.

Perlawanan terhadap Turut Terlawan I adalah salah

pihak (error in

persona). Bahwa dalam Perlawanan ternyata Pelawan tidak menguraikan: (i)

adanya hubungan hukum yang telah terjadi antara Pelawan dengan Turut Terlawan I; dan

(ii)

fakta atau keterangan yang mengungkapkan adanya keterkaitan atau relevansinya antara Pelawan dengan Turut Terlawan I

yang dapat dijadikan dasar hukum oleh Pelawan untuk menarik dan menjadikan Turut Terlawan I sebagai pihak (selaku Turut Terlawan I) yang sah dalam Perlawanan a quo, dengan demikian maka tidak ada dasar hukum bagi Pelawan untuk menarik dan melibatkan Turut Terlawan I sebagai pihak dalam Perlawanan a quo. Karenanya Perlawanan terhadap Turut Terlawan I adalah salah pihak (error in persona). Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara a quo untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Perlawanan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 2.

Tidak Ada Hubungan Hukum antara Pemilik Tanah dengan Terlawan. Dalam Perlawanan, Pelawan tidak menyebutkan suatu akta mewaris atau keterangan waris yang dipakai menjadi dasar hukum kepemilikan tanahnya seluas 1.000 M2 yang berupa Girik No. C.1163 Persil 17 atas nama Umar Goum Saba. Oleh karenanya Terlawan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan Pelawan memperlihatkan akta mewaris atau keterangan waris yang dijadikan dasar hukum kepemilikan tanah seluas 1.000 M2 yang berupa Girik No. C.1163 Persil 17 atas nama H. Umar Goum Saba tersebut dalam pemeriksaan perkara a quo di hadapan Majelis Hakim yang terhormat. Halaman


Bahwa

berdasarkan

Yurisprudensi

Mahkamah

Agung

Reg.

No.

294

K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, mensyaratkan bahwa, “gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”. Bahwa dalam hal Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa Pelawan adalah satu-satunya ahli waris dan tidak ada ahli waris lainnya dari H. Umar Goum Saba selaku pemilik Girik No. C.1163 Persil 17 tersebut maka antara Pelawan dan H. Umar Goum Saba tidak mempunyai hubungan hukum, dengan demikian Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Perlawanan terhadap Terlawan. Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara a quo untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Perlawanan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 3.

Perlawanan adalah salah obyek (error in objecto). Bahwa bidang tanah yang akan dieksekusi oleh Terlawan terhadap Turut Terlawan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 05/Pen.Pdt/Aanm.Eks/ 2014/PN.Dpk. Jo. Nomor: 133/Pdt.G/2007/PN.Dpk Jo. No. 74/Pdt/2009/PT.BDG Jo. No.25556 K/Pdt/2009 tanggal 22 April 2014, seluas kurang lebih 200 M2 dengan batas-batas: - sebelah Barat: tanah milik PT Megapolitan Developments - sebelah Timur: tanah milik PT Megapolitan Developments - sebelah Selatan: tanah milik PT Megapolitan Developments - sebelah Utara: Jalan Pelikan VI adalah tanah yang merupakan bagian dari tanah HGB seluas 51.710 M2 milik Terlawan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 727 Desa Limo, Gambar Situasi No. 6584/1988 seb.tanggal 19 Nopember 1990, terdaftar atas nama Terlawan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 21 Pebruari 1991 -----------------------------------------------------------(Bukti T-1) yang berasal dari: PELEPASAN SEBIDANG TANAH ADAT SELUAS 1.164 M2 DENGAN BUKTI GIRIK NO. 243 PERSIL 28 ATAS NAMA DJAYANIH BIN MESIR, dengan uraian penjelasan dan fakta-faka dan bukti-bukti sebagai berikut: - Bahwa sertifikat HGB No. 727 Desa Limo atas nama Terlawan tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berdasarkan

Halaman


Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 183/HGB/KWBPN/1990 tanggal 7 Nopember 1990 yang didalamnya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat memutuskan antara lain: (i)

Menegaskan bahwa tanah seluas 95.615 M2 terdiri dari bekas milik adat masing-masing sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini, terletak di Desa Limo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten DT II Bogor dinyatakan tanah tersebut sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

(ii)

Memberikan Hak Guna Bangunan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana tercantum dalam Diktum Pertama, untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal Surat Keputusan ini kepada: Nama

: PT Megapolitan Developmets Corporation;

Berkedudukan di

: Jakarta

Luas

: 95.615 M2

Gambar Situasi

: 6584/1988 tanggal 29 Maret 1988

Terletak

: Desa Limo, Kec. Sawangan, Kab. DATI II Bogor

--------------------------------------------------------------------------------------------- (Bukti T-2) - Bahwa dalam Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 183/HGB/KWBPN/1990 tanggal 7 Nopember 1990 tersebut telah tercantum/ tertulis pada No. 36 bahwa tanah adat dengan bukti hak C. 243 P 28 seluas 1.164 M2 atas nama DJAYANIH bin MESIR (tertulis: MESIR ENTIN), terletak di Desa Limo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor merupakan tanah bagian dari seluruh tanah seluas 95.615 M2 yang telah dikuasai oleh Negara dan kemudian diberikan sebagai tanah Hak Guna Bangunan kepada Terlawan. ---------------------------------------------------------------------------------------(vide Bukti T-2) -

Bahwa tanah adat dengan bukti hak C. 243 P.28 seluas 1.164 M2 atas nama DJAYANIH bin MESIR terletak di Desa Limo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor tersebut telah tercakup dalam Gambar Situasi No. 6584/1988 Seb. tertanggal 19 Nopember 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengukuran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang menjadi Gambar Situasi yang dilampirkan pada sertifikat HGB No. 727 Desa Limo atas nama Terlawan yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman


Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 21 Pebruari 1991----------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Bukti T-3) -

Bahwa Gambar Situasi No. 6584/1988 tertanggal 19 Nopember 1990 tersebut dibuat berdasarkan Gambar Situasi No. 6584/1988 tertanggal 29 Maret 1988 yang dibuat oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Kantor Agraria Kabupaten Bogor yang berisi pula rincian bidang-bidang tanah milik adat yang telah dibebaskan oleh Terlawan yang kemudian dimasukan dalam Gambar Situasi No. 6584/1988 tertanggal 19 Nopember 1990 yang merupakan Gambar Situasi dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 727 Desa Limo atas nama Terlawan.

-

Bahwa dalam bagian No. 43 Gambar Situasi No. 6584/1988 tertanggal 29 Maret 1988 yang dibuat oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, Kantor Agraria Kabupaten Bogor telah tercantum: tanah milik adat dengan Girik C. 243 P.28 seluas 1.164 M2 atas nama DJAYANIH bin MESIR (tertulis: MESIR ENTIN) telah dibebaskan oleh Terlawan dan menjadi bagian dari tanah yang akan dimintakan Hak Guna Bangunan oleh Terlawan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Bukti T-4)

- Bahwa pelepasan hak atas tanah adat dengan bukti hak Girik C. 243 P.28 seluas 1.164 M2 atas nama DJAYANIH bin MESIR, terletak di Desa Limo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor tersebut telah dilakukan oleh Terlawan sebagaimana terbukti dalam No. 6 dalam Daftar Nama2 Pemilik Tanah Yang Sudah Dibebaskan SK Gubernur Nomor 593.82/SK.304/PemUM/TERTANGGAL 9 MARET’82 PT Megapolitan D.C - Jakarta yang ditandatangani oleh Kepala Desa Limo dan Camat Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Bukti T-5) Dari uraian di atas maka terbukti bahwa tanah yang akan dieksekusi oleh Terlawan terhadap Turut Terlawan adalah tanah yang berasal dari: PELEPASAN TANAH ADAT DENGAN BUKTI HAK GIRIK C. 243 P.28 SELUAS 1.164 M2 ATAS NAMA DJAYANIH BIN MESIR, TERLETAK DI DESA LIMO, KECAMATAN

SAWANGAN,

KABUPATEN

BOGOR

-

YANG

TELAH

DILEPASKAN HAKNYA OLEH DJAYANIH BIN MESIR KEPADA TERLAWAN BERDASARKAN:

Halaman


Daftar Nama2 Pemilik Tanah Yang Sudah Dibebaskan SK Gubernur Nomor 593.82/SK.304/Pem-UM/TERTANGGAL 9 MARET’82 PT Megapolitan D.C Jakarta yang ditandatangani oleh Kepala Desa Limo dan Camat Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (tertulis pada nomor urut 6); dan yang merupakan bagian dari tanah HGB seluas 51.710 M2 milik Terlawan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 727 Desa Limo, Gambar Situasi No. 6584/1988 seb.tanggal 19 Nopember 1990, terdaftar atas nama Terlawan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 21 Pebruari 1991. Dalil-dalil, fakta-fakta dan uraian di atas juga telah dikuatkan oleh pemeriksaan sidang di tempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara No. 133/Pdt.G/2007/PN.Dpk seperti tercantum dalam halaman 20 Putusan 133/Pdt.G/2007/PN.Dpk tanggal 25 Juni 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van Gewisjde) dan karenanya telah menjadi fakta hukum; ------------------------------------------(Bukti T-6) Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Perlawanan adalah salah objek (error in objecto) karenanya Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara aquo untuk menolak atau setidaktidaknya menyatakan Perlawanan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tidak sependapat dengan Terlawan, maka kami sampaikan Jawaban sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara: 1.

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan hal-hal yang kami kemukakan dalam pokok perkara di bawah ini.

2.

Terlawan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Terlawan.

3.

Bahwa tanah seluas kurang lebih 200 M2 (yang dikuasai Turut Terlawan) adalah tanah milik Terlawan yang berasal dari: pelepasan tanah adat dengan bukti hak GIRIK C. 243 P.28 seluas 1.164 M2 atas nama DJAYANIH BIN MESIR, terletak di Desa Limo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, yang telah dilepaskan haknya oleh DJAYANIH BIN MESIR kepada TERLAWAN berdasarkan: Daftar Nama2 Pemilik Tanah Yang Sudah Dibebaskan SK Gubernur Nomor 593.82/SK.304/Pem-UM/TERTANGGAL 9 MARET’82 PT Megapolitan D.C Halaman


Jakarta yang ditandatangani oleh Kepala Desa Limo dan Camat Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (tertulis pada nomor urut 6); dan yang merupakan bagian dari tanah HGB seluas 51.710 M2 milik Terlawan sebagaimana tercantum Gambar Situasi No. 6584/1988 seb. tanggal 19 Nopember 1990, yang merupakan Gambar Situasi dalam Sertifikat HGB No. 727 Desa Limo, terdaftar atas nama Terlawan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 21 Pebruari 1991 seperti didukung oleh dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana telah kami kemukakan pada bagian No. 3 EKSEPSI di atas, DAN BUKAN BERASAL DARI: tanah adat dengan bukti Girik tercatat C. 1163 Persil 17 atas nama H. Umar Goum Saba seluas 1000 M2 seperti yang didalilkan dan diklaim oleh Pelawan dengan batas-batas: - sebelah Barat

: Kali Grogol

- sebelah Utara

: Jalan/Mursalim bin Mesir

- sebelah Timur


- sebelah Selatan : Tanah Milik H. Dugul 4.

Kepemilikan Tanah Terlawan yang dikuasai Turut Terlawan I dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Depok Dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti kepemilikan hak atas bidang tanah oleh Terlawan di atas juga telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara: No. 133/Pdt.G/2007/PN.Dpk seperti tercantum dalam Putusan No.133/Pdt.G/ 2007/ PN.Dpk tanggal 25 Juni 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van Gewisjde) dan karenanya telah menjadi fakta hukum.

5.

Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sertifikat HGB No. 727 Desa Limo atas nama Terlawan sudah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Selain itu, hukum Agraria Republik Indonesia juga menganut “asas konstitutif” artinya sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti yang kuat bagi kepemilikan tanah oleh pemegang hak yang tertera dalam sertifikat tersebut.

Halaman


Karenanya Terlawan sebagai pemegang sertifikat HGB No. 727 Desa Limo haruslah dilindungi oleh Negara dan kepemilikan hak atas tanah HGB sebagaimana tercantum dalam sertifikat HGB No. 727 Desa Limo oleh Terlawan haruslah ditegakan. 6.

Bahwa dalil No. 6 Perlawanan yang manyalahkan bahwa Terlawan tidak mengikutsertakan

Pelawan

sebagai

pihak

dalam

perkara

No.

133/Pdt.G/2007/PN.Dpk adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK MENDASAR, karena Terlawan sebagai Penggugat tidak ada kepentingannya/sangkut pautnya dengan Pelawan berkaitan dengan tanah sengketa yang dijadikan pokok sengketa dalam perkara tersebut. Namun demikian Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan hak kepada siapa saja (termasuk Pelawan) untuk membela serta mempertahankan

kepentingan dan haknya dalam setiap perkara di hadapan

pengadilan. Oleh karena itu jika Pelawan merasa berkepentingan untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya maka SEHARUSNYA Pelawan mengajukan permohonan untuk masuk menjadi pihak (intervensi) kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 133/Pdt.G/2007/PN.Dpk tersebut. Namun faktanya, Pelawan tidak melakukan intervensi, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Pelawan tidak mempunyai dasar hukum dan kepentingan untuk menjadi pihak dalam perkara tersebut. Maka berdasarkan segala apa yang kami telah kami uraikan di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Depok c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan: DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: 1.

Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); dan

3.

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA: 1.

Menolak Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya; dan

2.

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, maka:

Halaman


SUBSIDAIR: Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Turut Terlawan telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut : A. Tentang Eksepsi 1. Bahwa setelah kami mendalami dan mencari keterangan lebih jelas mengenai silsilah dari lokasi atas bidang tanah yang akan di eksekusi oleh pihak PT.Megapolitan Developments Tbk. (selanjutnya disebut TERLAWAN) dengan batas-batas : -

Sebelah utara

: Jalan/Mursalim bin Mesir

-

Sebelah selatan

: Tanah milik PELAWAN

-

Sebelah barat

: Kali Grogol

-

Sebelah timur

: Tanah milik Sainan

Adalah memang bahwa tanah dan rumah tempat kami seluas ±200 M² tersebut merupakan sebagian dari tanah Girik C.1163 persil 17 seluas 1000 M² dan bukan merupakan bagian dari HGB No.727 Desa Limo, Gambar Situasi No.6584/1988. Bahwa kami mengetahui kedudukan tanah tersebut baru dalam waktu belakangan ini, sehingga pada gugatan dalam perkara sebelumnya dengan No.133/Pdt.G/2007/PN.Dpk

hal

ini

tidak

kami

sampaikan

dikarenakan

ketidaktahuan kami dalam silsilah tanah sebenarnya. 2. Bahwa dalam hal tanah tersebut diakui sebagai bagian dari HGB No.727 Desa Limo, Gambar Situasi No.6584/1988 dengan batas-batas : -

Sebelah utara

: Jalan Pelikan VI

-

Sebelah selatan

: Tanah milik TERLAWAN

-

Sebelah barat


-

Sebelah timur


Oleh karenanya, pengakuan dari TERLAWAN adalah salah objek (error in objecto) karena batas – batas TERLAWAN tidak benar , Berdasarkan fakta dilapangan bahwa C 1163 persil 17 tanah milik Umar bin Goum , Tanah milik Sainan , (SHM).

dan Tanah milik Mursalim mesir menjadi satu kesatuan

bagian batas-batas tanah milik TERLAWAN masuk dalam bidang tanah yang akan dieksekusi oleh TERLAWAN terhadap TURUT TERLAWAN. 3. Berdasarkan

penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Depok

No.

05/Pen.Pdt.G/Aanm. Eks/2014/PN.Dpk Jo. No. 133/Pdt. G/2007/PN.Dpk Jo. No. 74 /Pdt./2009/PT. Bdg Jo. No. 25556 K/Pdt/2009 tanggal 22 April 2014 seluas 200 m bahwa TIDAK DILAKUKAN PENILAIAN SETEMPAT (PS) , maka Halaman


keputusan tersebut menjadi lain bahwa : Pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming , check on the spot, descente) adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundangundangan kepada majelis hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan. Pemeriksaan setempat sering disingkat PS, Dasar hukum ( rechtsgrond) pemeriksaan setempat : Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg/ Pasal 211 pasal 214 RV SEMA Nomor 7 Tahun 2001 , maka objek perkara

dengan batas –batas

berdasarkan fakta

dilapangan berbeda dengan penjelasan bukti peta GS 6485 /1988 dengan fakta di lapangan adalah : a. Bahwa batas Sebelah utara : C 1163 persil 17 tanah milik Umar bin Goum tanah adalah milik Mursalih mesir bukan tanah milik pelawan yang berasal dari Djayanih Bin Mesir, dengan uraian batas - batas sebagai berikut : - Sebelah barat

: Kali grogol /milik Pelawan telah diakui menjadi

tanah milik TERLAWAN ,(kali Grogol) yang belum dibebaskan oleh TERLAWAN. - Sebelah Timur

: Tanah milik Sainan (SHM) dan atau pemukiman

kampung; - Sebelah selatan

: bidang tanah C 1163 persil 17 tanah milik

Pelawan, bersebelahan dengan batas batas tanah milik H. Dugul Bin Domih C 661 Persil 946, berdasarkan Surat keterangan Riwayat tanah Kepala Kelurahan No. 594 / 225 /VI/2014. b. Bahwa sita eksekusi tersebut belum diumumkan dan didaftarkan berita acara sita eksekusi dikantor Badan pertanahan Nasional Kota Depok dan apabila sudah didaftarkan barulah sita tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat terutama pada pihak ketiga disamping sita eksekusi tersebut sudah sah secara formal serta kekuatan hukum mengikatnya berlaku kepada semua pihak. c. Oleh Karenanya Turut TERLAWAN mohon kepada Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dalam perkara tersebut dan atau TERLAWAN untuk memperlihatkan berita acara dan Surat Keterangan sita eksekusi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok , hasil pemeriksaan sidang di tempat tersebut, yang ditandatangani oleh Panitera Pengganti dan Hakim atau Ketua Majelis Hakim (Pasal 153 Ayat 2 HIR/ Pasal 180 Ayat 2 RBg /Pasal 211 Ayat 2 RV.) bahwa berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut

menerangkan

sketsa

tanah

yang

dibuat

oleh

BPN,dalam

pemeriksaan perkara a quo , di hadapan Majelis hakim yang terhormat .

Halaman


4. Dasar hukum Asal usul kepemilikan TERLAWAN Cacat Hukum dan atau sudah tidak relevan sebagai milik TERLAWAN mengingat bahwa : a. Tanah TURUT TERLAWAN yang diakui merupakan bagian dasar hukum asal usul

tanah milik TERLAWAN

dari tanah HGB seluas 51.710 m²

tercantum dalam sertifikat HGB No. 727 Desa Limo Gambar situasi 6584/1988 Seb tanggal 19 November 1990,

terdaftar nama TERLAWAN

diterbitkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 21 Febuari 1991,

berakhir pada tahun 20 Februari 2011 (masa berlaku

selama 20 tahun). b. Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 , PASAL 35 MENYEBUTKAN : BAHWA HGB ADALAH HAK UNTUK MEMPUNYAI DAN MENDIRIKAN BANGUNAN-BANGUNAN DIATAS TANAH DENGAN JANGKA WAKTU PALING LAMA 30 TAHUN. Oleh karena itu Adanya peraturan pelaksanaan yang tingkatnya lebih tinggi yaitu dalam bentuk PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1996 tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH : yang menerapkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria Khususnya Hak Guna Bangunan (HGB), sebagai hak atas tanah yang masa berlakunya terbatas untuk jangka waktu tertentu untuk kejelasan dan kepastian hukum mengenai persyaratan perolehannya, kewenangan dan kewajiban pemegangnya dan status tanah dan benda-benda diatasnya sesudah hak itu habis jangka waktunya

milik TERLAWAN sebagai

pemegang hak selama 20 tahun untuk HGB 727 Desa Limo Gambar situasi 6584/1988, maka ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Bangunan HGB 727 Desa Limo Gambar situasi 6584/1988 sebagai dasar kepemilikan dalam pokok perkara ini , dalam rangka melaksanakan amanat pasal 50 , ayat (2) Undang undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, maka kepemilikan TERLAWAN terhadap HGB 727 telah diatur masa berlakunya selama 20 tahun, dan sebagai dasar hukum asal usul kepemilikan Hak Guna Bangunan TERLAWAN tersebut telah diatur berdasarkan peraturan pemerintah : 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1996 tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN (HGB) DAN HAK PAKAI ATAS TANAH : BAB III , PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN BAGIAN KE EMPAT : JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN PASAL 27 AYAT (1) . PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA

Halaman


WAKTU HAK GUNA BANGUNAN (HGB) ATAU PEMBARUANNYA DIAJUKAN

SELAMBAT-LAMBATNYA

BERAKHIRNYA

JANGKA

WAKTU

DUA HAK

TAHUN GUNA

SEBELUM BANGUNAN

TERSEBUT ATAU PERPANJANGANNYA. 

BAGIAN

KELIMA

:

KEWAJIBAN

PEMEGANG

HAK

GUNA

BANGUNAN, PASAL 30 POIN (d) MENYERAHKAN KEMBALI TANAH YANG DIBERIKAN DENGAN HAK GUNA BANGUNAN KEPADA NEGARA, PEMEGANG HAK PENGELOLAAN ATAU PEMEGANG HAK MILIK SESUDAH HAK GUNA BANGUNAN ITU HAPUS. 

PASAL 36 AYAT (3) HAPUSNYA HAK BANGUNAN ATAS TANAH MILIK SEBAGAI MANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 35 MENGAKIBATKAN TANAHNYA KEMBALI KEDALAM PENGUASAAN PEMEGANG HAK MILIK.



PASAL 37 : AYAT (1) APABILA HAK BANGUNAN (HGB) ATAS TANAH NEGARA HAPUS DAN TIDAK DIPERPANJANG LAGI ATAU TIDAK DIPERBARUI, MAKA BEKAS PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN WAJIB MEMBONGKAR BANGUNAN DAN BENDA-BENDA YANG ADA DIATASNYA DAN MENYERAHKAN KEPADA NEGARA DALAM KEADAAN KOSONG SELAMBAT-LAMBATNYA DALAM SATU TAHUN SEJAK HAPUSNYA HAK GUNA BANGUNAN (HGB)



PASAL 38 : APABILA HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN ATAU ATAS TANAH HAK MILIK HAPUS SEBAGAI MANA DIMAKSUD PASAL 35 , MAKA BEKAS PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN WAJIB MENYERAHKAN TANAHNYA KEPADA PEMEGANG HAK PENGELOLAAN ATAU PEMEGANG HAK MILIK DAN MEMENUHI KETENTUAN YANG SUDAH DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN PENGUNAAN TANAH HAK PENGELOLAAN, ATAU PERJANJIAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH HAK MILIK.

Maka berdasarkan segala apa yang telah kami uraikan diatas , TURUT TERLAWAN mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo : menolak dan membatalkan ketetapan eksekusi No.05/Pen.Pdt.G/Aanm. Eks/2014/PN.Dpk Jo. No. 133/Pdt. G/2007/PN.Dpk Jo. No. 74 /Pdt./2009/PT. Bdg Jo. No. 25556 K/Pdt/2009 tanggal 22 April 2014. B. Tentang Pokok Perkara (1) Bahwa segala sesuatu yang dijelaskan dan dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang dalam bahasan pokok perkara ini. Halaman


(2) Bahwa HGB No.727 Desa Limo, Gambar Situasi No.6584/1988 adalah sudah hapus masa berlakunya dan tidak lagi dapat digunakan oleh TERLAWAN untuk dijadikan bukti kepemilikan. (3) Bahwa tanah seluas kurang lebih 200 M² yang dikuasai TURUT TERLAWAN tersebut diatas, adalah bukan bagian dari HGB No.727 Desa Limo, Gambar Situasi No.6584/1988 milik TERLAWAN yang akan dieksekusi seperti tertuang dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 05/Pen.Pdt.G/Aanm. Eks/2014/PN.Dpk Jo. No. 133/Pdt. G/2007/PN.Dpk Jo. No. 74 /Pdt./2009/PT. Bdg Jo. No. 25556 K/Pdt/2009 tanggal 22 April 2014. (4) Bahwa dasar hukum kepemilikan TERLAWAN yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Depok No 133/Pdt. G/2007/PN. Dpk, No. 74 /Pdt./2009/PT. Bdg Jo. No. 2556 K/Pdt/2009 menjadi cacat hukum, oleh karenanya masa berlaku dasar hukum asal usul kepemilikan milik TERLAWAN telah berakhir (kurang lebih selama 4 tahun). Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan tersebut diatas, TURUT TERLAWAN memohon kepada Pengadilan Negeri Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima Eksepsi TURUT TERLAWAN untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan PELAWAN dapat diterima; dan 3. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima Perlawanan yang diajukan PELAWAN untuk seluruhnya; dan 2. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara. Oleh daripada itu berdasarkan atas apa yang kami uraikan di atas,mohon kiranya Pengadilan Negeri Depok c.q Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum di Indonesia ini. Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 116/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk. tanggal 23 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI -

Menolak tuntutan Provisi Pelawan;

Halaman


DALAM EKSEPSI -

Mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk sebagian;

-

Menolak Eksepsi Terlawan untuk Selain dan Selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA -

Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

-

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.431.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 116/Pdt.Plw/2014/ PN.Dpk. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2015, Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 116/Pdt.Plw/2014/ PN.Dpk. tanggal 23 Maret 2015, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 9 September 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 29 April 2015 ; Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan pada tanggal 27 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 Juli 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 19 Mei 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 29 April 2015 ; Memperhatikan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 4 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 5 Juni 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 29 Juni 2015 ; Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 116/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan telah memberitahukan dan memberi kesempatan masingmasing kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 29 April 2015, Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan pada tanggal 9 September 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 29 April 2015, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk di periksa dalam tingkat banding ; Halaman


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak dan / atau belum memeriksa secara seksama sura Gugatan Pembanding yang mana terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan data-data perkara ; 2. Bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri Depok menyatakan “Perlawanan error in objecto” terhadap bidang yang menjadi sengketa yang mana pertimbangannya terdapat pada halaman 29 alinea ke – 4 ; 3. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama berkewajiban memeriksa keseluruhan bagian-bagian perkara yang dimohonkan Pelawan/Pembanding, baik mengenai eksepsi maupun pokok perkara dan termasuk penerapan hukumnya, bukan hanya memeriksa dan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Terbanding/Terlawan, yaitu tentang eksepsi, sedangkan mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkannya ; Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri depok sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena eksepsi Terlawan telah dikabulkan sebagian, maka perlawanan Pelawan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ; 2. Bahwa eksepsi sebagian dari Terbanding semula Terlawan dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah error in objecto (salah objek) oleh karena perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ternyata bukan terhadap objek tanah yang akan dieksekusi oleh Terbanding semula Terlawan seluas 200 M2 melainkan tanah lain ; 3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dengan sangat cermat sebelum menjatuhkan putusan hukumnya, mempertimbangkan terlebih dahulu dengan menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu putusan yang tepat dan benar dalam perkara perlawanan a quo ;

Halaman


Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukan oleh Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding karena hanya merupakan pengulangan dalam jawab menjawab, dan hal tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh judex factie tingkat pertama ; Menimbang, bahwa setelah membaca/ mempelajari secara seksama berkas perkara, memori banding dari Pembanding semula Pelawan, Kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan

dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Depok Nomor 116/Pdt.Plw/2014/ PN.Dpk. tanggal 23 Maret 2015, yang memuat kejadian-kejadian serta bukti-bukti para pihak pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang sekarang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal

yang terurai diatas, maka Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 116/Pdt.Plw/2014/ PN.Dpk. tanggal 23 Maret 2015, harus dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum membayar semua biaya dalam kedua tingkat Peradilan ; Memperhatikan, pasal 195 ayat (6) HIR serta seluruh Peraturan Perundangundangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI : 

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;



Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 116/Pdt.Plw/2014/ PN.Dpk. tanggal 23 Maret 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;



Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman


DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini RABU tanggal 3 FEBRUARI 2016, oleh kami: H. EDWARMAN, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Bandung

selaku Ketua Majelis, dengan A. A. ANOM HARTANINDITA, SH. MH., dan AMRIL,SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 JANUARI 2016 Nomor 4/PEN/PDT/2016/PT.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 4 FEBRUARI 2016, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ABDUL FATAH, SH., Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

A. A. ANOM HARTANINDITA, SH. MH.,

H. E D W A R M A N, SH.,

Ttd A M R I L, SH.MHum.,

PANITERA PENGGANTI Ttd

ABDUL FATAH, SH., Perincian Biaya : - Materai

............…….

Rp.

6.000,-

- Redaksi

.....................

Rp.

5.000,-

- Pemberkasan .................. Jumlah

Rp. 139.000,Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman


PT.Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents