PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 257/Pdt/2014/PT.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : ------------------------------------------------------Sigit

Purnomo,

umur

:

34

tahun,

jenis

kalamin

:

laki-laki,

kewarganegaraan : Indonesia, agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta, bertempat tinggal : di Kampung Balenyengked RT. 36, RW. 10, Kelurahan/Desa

Tanjung

Wangi,

Kecamatan

Cijambe,

Kabupaten

Subang, yang dalam perkara ini Ia diwakili oleh :1). H. Idang Sugesti, SH. MH., 2) Moch. E. Romli, SH., 3). Evi Pharwati, SH., 4). Octavianus Ginting, SH., 5). Sastrianta Andreas Sembiring, SE. SH. 6). Budiman Purba, 7). Pepen J.ST. dan 8). Drs. M. Ali Amin, masing-masing Advokat pada Biro Hukum “Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat PUBLIK Subang, Provinsi Jawa Barat”, Jl. Cikawung No. 27 RT. 19, RW. 05, Desa Cikawung, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup, tertanggal 17 April 2014, Surat Kuasa Khusus tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 21 April 2014, dibawah Nomor : 36/IV/BH/PDT/2014/PN.SBG., sebagai Pembanding semula Penggugat. Lawan : 1. PT. Arjuna Finance Cq. PT. Arjuna Finance Cabang Subang, beralamat di Jl. Otista No. 247, RT. 95, RW. 26, Kelurahan Halaman 1 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, sebagai Terbanding I semula Tergugat I; 2. Wawan Darmawan, umur : 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama : Islam,

pekerjaan

:

wiraswasta,

kewarganegaraan

:

indonesia,

bertempat tinggal di Desa Sukamelang RT. 04, RW. 04, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, sebagai Terbanding II semula Tergugat II. 3. Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Polda Jabar, Cq. Polres Subang Cq. Kepala Kepolisian Sektor Subang Kota, sebagai Terbanding III semula Tergugat III.

PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Juni 2014 Nomor : 257/PEN/PDT/2014/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding; 2. Berkas perkara perdata No. 30/Pdt.G/2013/PN.Sbg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 06 November 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 06 November 2013, dalam register perkara perdata Nomor : 30/Pdt.G/2013/ PN.Sbg, telah mengutarakan hal-hal sebagai berikut 1. Bahwa Penggugat Sigit Purnomo dengan Tergugat selaku PT. Arjuna Finance Cabang Subang bersepakat memberi dan menerima utang / piutang fasilitas pembiayaan dengan Jaminan Fiducia, dengan pemberian hak milik (barang sengketa) untuk jaminan fiducia sebagaimana dimaksud Halaman 2 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia; 2. Bahwa, terhadap kesepakatan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fiducia diatur berdasarkan patokan hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia yang berbunyi : ------------------------------------------------------------------“Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda Jaminan Fiducia” Ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, berbunyi : ------------------------------------------------------------------------“Jaminan Fiducia merupakan Perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. 3. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (2) Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, berbunyi : ---------------------------------2 “dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fiducia, semua Perjanjian Jaminan Fiducia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia” 3 “jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka Perjanjian Jaminan Fiducia tersebut bukan Hak Agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia”. 4. Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2013, Tergugat II tanpa seijin Penggugat selaku pemilik barang sengketa telah menyerahkan barang sengketa tersebut kepada Tergugat III dan oleh Tergugat III diserahkan kepada Tergugat I / Kreditur;

Halaman 3 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

5. Bahwa, Tergugat III selaku anggota Kepolisian RI Sektor Subang Kota telah menyimpan, menguasai dan menyerahkan barang sengketa sebagai benda Jaminan Fiducia kepada Tergugat I, adalah sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, yang berbunyi : -----------------------------------------------------------------------------------2. Sertifikat Jaminan Fiducia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan Eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Apabila Debitur ingkar janji, Penerima Fiducia berhak menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fiducia atas kekuasaan sendiri. Demikian juga pasal 29 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia yang berbunyi : -------------------------------------------------Apabila Debitur atau Pemberi Fiducia ingkar janji, Eksekusi terhadap benda menjadi obyek Jaminan Fiducia dapat melakukan dengan : a. Pelaksanaan Titel Eksekutorial sebagamana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fiducia. 6. Bahwa, semua ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah dilanggar oleh Tergugat I selaku Kreditur dan faktanya Kreditur telah melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

artinya

Perjanjian

Jaminan

Fiducia

yang

dibuat

dan

ditandatangani oleh Kreditur dan Kreditur telah dilanggar / tidak disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia sehingga tidak melahirkan Perjanjian Fiducia, oleh karenanya perjanjian fiducia tersebut telah jatuh ke pasal 37 ayat (3), bukan merupakan Hak Agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, yang Halaman 4 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

artinya barang sengketa bukan merupakan barang jaminan. Oleh karenannya telah segalanya Tergugat I dihukum untuk menyerahkan barang sengketa milik Penggugat berikut BPKB, STNK dan FAKTURNYA kepada Penggugat secara serta merta; 7. Bahwa, demikian juga Tergugat IIII selaku Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Subang Kota telah menjadi perantara dalam merampas mobil sengketa milik Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daads); 8. Bahwa, berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 tentang Pengamana Eksekusi Jaminan Fiducia, yang dalam hal menimbang Kapolri menegaskan bahwa sebagai alat Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan atau Eksekusi Jaminan Fiducia; Pasal 7 1. permohonan pengamanan Eksekusi Jaminan Fiducia diajukan secara tertulis oleh penerima Jaminan Fiducia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan; 2. dalam hal ini permohonan pengamanan Eksekusi Jaminan Fiducia oleh kuasa hukumnya Penerima Jaminan Fiducia, Pemohon wajib melampirkan surat kuasa Penerima Jaminan Fiducia; Pasal 8 1. Permohonan pengamanan Eksekusi Jaminan Fiducia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diajukan dengan melampirkan : a. salinan Akte Jaminan Fiducia; b. salinan Sertifikat Jaminan Fiducia;

Halaman 5 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

c. surat penagihan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya minimal (2) kali; d. identitas pelaksana Eksekusi Jaminan Fiducia; dan e. surat tugas pelaksanaan dari Penerima Fiducia / Kreditur; Sesuai Ketentuan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 Polisi tidak berwenang

memanggil,

memeriksa,

melakukan

penahanan,

melakukan penyitaan objek Jaminan Fiducia milik debitur; 9. Bahwa, Penggugat khawatir Tergugat I beritikad buruk, ingin terus mempertahankan Jaminan Fiducia milik pemberi kuasa dan akan melelangnya oleh karenanya Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk melakukan Sita Jaminan (consevatoir beslag) terhadap barang sengketa yaitu : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Perosa warna hitam, tahun pembuatan 1994 Nomor Polisi Z 1680 CY, nomor rangka 10938, Nomor mesin 9360918 atas nama, Ai Sumartini berikut BPKB, STNK dan Faktur milik pemberi kuasa; 10. Bahwa, agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia belaka (ilusoir) dan agar Tergugat I tidak mengabaikan putusan ini, maka telah selayaknya jika Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan; 11. Bahwa, demikian juga Tergugat II dan Tergugat III agar dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena baik Tergugat II maupun Tergugat

III

tidak

berhak

untuk

melakukan

perbuatan

hukum

(menyerahkan barang sengketa kepada pihak lain) atau kepada Kreditur tanpa seijin Penggugat selaku pemiliknya; 12. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Subang terpaksa membayar jasa Pengacara dan kerugian materil yang timbul baik Halaman 6 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

yang telah sedang dan akan dikeluarkan Penggugat sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh karena Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) kepada penggugat secara serta merta; 13. Bahwa, terhadap akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum para Tergugat, maka telah selayaknya para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, Penggugat memohon sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------Primaire : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan sah Sita Jaminan tersebut; 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali barang sengketa kepada Penggugat secara serta merta; 5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini; 6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara serta merta; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai mematuhi putusan pengadilan; 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsidaire :

Halaman 7 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

Bila Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 08 April 2014 dalam perkara perdata No. 30/Pdt.G/2013/PN.Sbg telah menjatuhkan Putusan, yang amarnya sebagai berikut : --------------------Dalam Eksepsi : -

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara : -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah); Membaca : ------------------------------------------------------------------------------

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 30/Pdt.G/ 2013/ PN.Sbg. dibuat oleh

Cik Mamat YS. SH. Panitera Pengadilan Negeri

Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 Penggugat menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 08 April 2014, Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Sbg. 2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor : 30/Pdt.G/2013/ PN.Sbg., dibuat oleh Muchamad Zamroni – Jurusita Pengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II tentang adanya Banding dari Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 08 April 2014 Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Sbg.

Halaman 8 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

3. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor : 30/Pdt.G/2013/ PN.Sbg., dibuat oleh Muchamad Zamroni – Jurusita Pengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III tentang adanya Banding dari Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 08 April 2014 Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Sbg. 4. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor : 30/Pdt.G/2013/ PN.Sbg., dibuat oleh Muchamad Zamroni – Jurusita Pengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tentang adanya Banding dari Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 08 April 2014 Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Sbg. 5. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Sbg. dibuat oleh Muchamad Zamroni – Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2014 telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding untuk mempelajari berkas perkara Banding tersebut; 6. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Sbg. dibuat oleh Muchamad Zamroni – Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara Banding tersebut; 7. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Sbg. dibuat oleh Muchamad Zamroni – Jurusita pada Halaman 9 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

Pengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III untuk mempelajari berkas perkara Banding tersebut; 8. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.Sbg. dibuat oleh Muchamad Zamroni – Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk mempelajari berkas perkara Banding tersebut; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 08 April 2014, Nomor : 30/Pdt.G/2013/PN.SBG. diajukan pada tanggal 21 April 2014, sehingga permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding mengajukan Banding namun tidak mengajukan Memori Banding; Menimbang,

bahwa

setelah

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang, tanggal 08 April 2014

Nomor

30/Pdt/G/2013/PN.SBG., maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan tentang Eksepsi tepat dan benar karena materi Eksepsi tersebut telah masuk dalam materi yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Menimbang, bahwa Putusan Dalam Pokok Judex Factie tingkat pertama

Pengadilan

Negeri

Subang

menyatakan

“menolak

gugatan

Halaman 10 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

Penggugat untuk seluruhnya” yang pertimbangan hukumnya pada pokoknya sebagai berikut bahwa Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, sedang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yaitu bukti surat P-1 s/d P-15 tidak mendukung dalil gugatannya; Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diketahui tentang tentang Fiducia, sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------

Fiducia berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang Kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Senada dengan pengertian di atas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik asal benda. Dengan demikian artinya bahwa dalam fiducia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar fiduciair, dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikan tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fiducia tetap dalam penguasaan pemilik asal benda (Pemberi Fiducia). Penyerahan kepemilikan benda tersebut dimaksudkan sebagai agunan saja bagi pelunasan piutang kreditor jika debitor (Pemberi Fiducia) wanprestasi, dan tidak dimaksudkan untuk dinikmati atau dimiliki oleh Kreditor.(Penerima Fiducia). Halaman 11 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

-

Bahwa Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, yang menurut Pasal 12 ayat (1) ditegaskan bahwa pendaftaran tersebut dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat I selaku Kreditur telah sepakat melakukan pinjam meminjam uang untuk membiayai pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ferosa warna hitam, tahun pembuatan 1994 Nomor Polisi Z 1680 CY, kemudian mobil Daihatsu Ferosa tersebut dijadikan sebagai jaminan Fidusia kepada Tergugat, dan Perjanjian Jaminan Fiducia tersebut sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia No. 562, tanggal 25 Juni 2013 (vide bukti T.I-2), selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) menyatakan

Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia yang “Benda

yang

dibebani

dengan

Jaminan

Fidusia

wajib

didaftarkan”, maka Akta Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fiducia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. Jawa Barat pada tanggal 28-06-2013 Jam, 07.19.45, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.359591.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013 (bukti T.I-1), dan menurut ketentuan Pasal 15 UndangUndang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, bahwa Sertfikat Jaminan Fiducia tersebut dicantumkan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang artinya bahwa Sertifikat Jaminan Fiducia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, dan

berdasarkan

Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, Kreditur dapat langsung mengeksekusi Jaminan Fidusia tersebut apabila Debiturnya dalam hal ini Penggugat cidera janji. Halaman 12 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

Menimbang, bahwa pada dalil gugatannya point 6, Pembanding menyatakan bahwa semua ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dilanggar oleh Tergugat I, sehingga tidak melahirkan perjanjian fiducia dan perjanjian fidusia tersebut telah jatuh ke Pasal 37 ayat (3), sehingga bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 42 tehun 1999 tentang Fiducia, yang artinya barang sengketa bukan merupakan barang jaminan. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat/Pembanding diatas, sebab dari fakta yang terungkap

dipersidangan

terbukti

bahwa

Perjanjian

Fidusia

antara

Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat I telah disesuaikan dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia yaitu telah dituang dalam suatu Akta Notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), dan Akta atau Jaminan Fiducia-nya telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fiducia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Jawa Barat (Pasal 11 dan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), sehingga terhadapnya telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia (bukti surat T.I-1). Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Perjanjian Fidusia-nya telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fiducia, maka Sertifikat Jaminan Fiducia-nya mempunyai kekuatan eksekutorial (vide Pasal 15 ayat 1 dan 2 UndangUndang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa besar pinjaman Pembanding semula Penggugat kepada Halaman 13 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

Terbanding I semula Tergugat I untuk membiayai pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ferosa warna hitam tahun pembuatan 1994 No. Pol Z. 1630 CY adalah sebsar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), namun karena pinjaman uang tersebut diangsur selama 24 kali, maka angsuran tiap bulannya ditetapkan sebesar Rp. 2.448.000,- (dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sehingga kewajiban Pembanding untuk mengembalikan/membayar pinjamannya tersebut kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah sebesar

58.752.000,- (lima puluh delapan juta

tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), terhitung sejak tanggal 5 Juli 2013 s/d tanggal 05 uni 2015; Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Pembanding semula Penggugat hanya membayar cicilan 2 kali yaitu pada tanggal 30 Juli 2013,- dan tanggal 30 Nopember 2013 ,-. Dengan demikian terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat telah ingkar janji; Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pembanding semula Penggugat telah ingkar janji maka berdasarkan ketentuan Pasal 29 UndangUndang Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b. Penjualan

benda

yang menjadi obyek Jaminan

Fidusia atas

kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunansan piutangnya dari hasil penjualan; c. Penjualan

di

bawah

tangan

yang

dilakukan

berdadasarkan

kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Halaman 14 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

Menimbang, bahwa oleh karena benda obyek Jaminan Fidusia-nya sudah tidak lagi berada ditangan Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding I semula Tergugat I melakukan pengaduan (Laporan) kepada Terbanding III semula Tergugat III sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No. B1/X12013/Polsek Subang tertanggal 21 Oktober 2013 (vide Bukti T.I-5), dengan Laporan Polisi No. LP/B/1240/XI2013/Polsek Subang, dengan alasan bahwa Pembanding semula Penggugat telah melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana ternyata dalam Pasal 372 Jo. Pasal 278 KUHPidana, yang sanksinya menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Menimbang,

bahwa

dengan

demikian

berdasarkan

fakta

dan

ketentuan diatas, Judex Factie tingkat banding berpendapat bahwa dalil gugatan Pembanding dalam gugatannya point 7 yang menyatakan bahwa Tergugat III atau Terbanding III selaku Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Subang Kota telah menjadi perantara dalam merampas mobil tersebut dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak beralasan, sebab barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terbanding III semula Tergugat III adalah sehubungan dengan adanya Laporan dari Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding III semula Tergugat III atas terjadinya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan, dan Terbanding I semula Tergugat I melaporkan peristiwa tersebut kepada Terbanding III semula Tergugat III sebab barang Jaminan Fidusia tersebut sudah tidak berada pada Halaman 15 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

Pembanding semula Penggugat. Demikian pula penyerahan barang jaminan fidusia tersebut oleh Terbanding III semula Tergugat III kepada Terbanding I semula Tergugat I dalam permasalahan ini adalah patut dan adil serta tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum, sebab barang bukti tersebut adalah obyek Jaminan Fiducia, sedang Pembanding semula Penggugat telah wanprestasi dan tidak menunjukkan iktikad baik untuk meneruskan pembayaran cicilan pinjamannya, dan obyek jaminan tersebut sudah tidak berada pada Pembanding atau Penggugat, sedang barang bukti obyek Jaminan Fiducia tersebut diserahkan oleh Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah karena Terbanding I semula Tergugat I mengajukan permohonan pinjam pakai ( bukti surat T.I.-10), lalu Terbanding III semula Tergugat III menyerahkan barang bukti tersebut kepada Terbanding I semula Tergugat I sebagai barang titipan sesuai bukti surat T.I-8, hal tersebut sejalan dengan bunyi ketentuan Pasal 13 c Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negera Republik Indonesia adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan hal tersebut lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 tentang pengamanan Eksekusi Jaminan Fiducia yang pada pokoknya

menyatakan Penerima

Jaminan Fiducia dapat mengajukan permohonan pengamanan eksekusi Jaminan Fiducia, sehingga penyerahan barang bukti Jaminan Fiducia tersebut sebagai titipan dapat diartikan sebagai pengamanan barang Jaminan Fiducia tersebut agar dapat dilaksanakan eksekusi terhadap obyek Jaminan Fiducia-nya, yang pelaksanaan eksekusinya harus dilaksanakan kesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Halaman 16 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

tahun

1999

tentang Jaminan

Fiducia.

Dengan

demikian

tuntutan

Pembanding semula Penggugat pada petitum point 4 harus ditolak. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan judex facti tingkat pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 H.I.R., Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan. Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Sosial dan Ketentuan dalam Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. MENGADILI : -

Menerima permohonan Banding dari Pembanding;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 08 April 2014 Nomor :30/Pdt.G/2013/PN.Sbg, yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Tinggi pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 oleh kami Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis dengan H. Nuzuardi, SH. MH. dan

John Piter, SH. MH. sebagai

Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Halaman 17 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG

Bandung tanggal 26 Juni 2014 Nomor : 257/PEN/PDT/2014/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pad hari ini Rabu, tanggal 13 Agustus 2014, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota-nya, dibantu oleh H. Maman Sasmita, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota

H. Nuzuardi, SH. MH.

Hakim Ketua,

Dr. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH.

John Piter, SH. MH. Panitera Pengganti,

H. Maman Sasmita, SH. MH.

Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.

5.000,-

2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.

6.000,-

3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ------------------------------ Rp. 150.000,-

Halaman 18 dari 18 halaman, Pts. Nomor : 257/PDT/2014/PT.BDG