PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 286/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : ANWIR HI KEPO, 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Mars Raya No. 23-O Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya MASITOH, S.H.. M.H., HAMIDAH. S.H., H. KOMAR SARBINI. S.H. MUSA DARWIN PANE, S.H., M.H. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan

Hukum

pada

PUSAT

BANTUAN

HUKUM BANDUNG yang beralamat di Jalan A. H.

Nasution

No.

34/64

Kota

Bandung,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ; Lawan PT.

BANK

MANDIRI

(PERSERO)Tbk.,

Soekarno

Hatta

No.

beralamat di 486

Kota

Jalan

Bandung,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca : 1. Surat

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

Nomor 286/PEN/PDT/2017/PT.BDG tanggal 19 Juni 2017

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 286/PDT/2017/PT.BDG

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 286/PEN/PDT/2017/PT.BDG tanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang; 3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 185/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 26 Januari 2017 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 185/Pdt.G/2016 /PN Bdg. tanggal 26 Januari 2017; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Mei 2016 dalam Register Nomor. 185/Pdt.G/2016/PN.Bdg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa, antara PENGGUGAT selaku DEBITUR dengan TERGUGAT selaku KREDITUR telah terjalin hubungan keperdataan dalam hal Pinjaman Kredit, dengan plafond Rp. 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah) baik pokok maupun bunga, dengan angsuran pokok, bunga dan denda sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) / bulannya selama 180 bulan (15 tahun), dalam hal pinjaman kredit tersebut Penggugat telah melekatkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 261 Propinsi Jawa Barat Kota Bandung. Kecamatan Rancasari Kelurahan Manjahlega seluas 170 M2 atas nama ANWIR Hl KEPO; 2.

Bahwa. PENGGUGAT telah menerima fasilitas kredit a quo serta telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada TERGUGAT sebanyak 88 angsuran X Rp. 6.700.000,- yaitu sebesar Rp. 589.600.000.,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), atas hal tersebut

telah

nyata

bahwa

perjanjian

pinjaman

Kredit

telah


dilaksanakan oleh para pihak dengan dilandasi itikad baik demikian patutlah secara hukum oleh hakim yang memeriksa perkara a quo dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum; 3.

Bahwa berdasarkan pembayaran angsuran tersebut diatas maka bila dihitung berdasarkan pinjaman Kredit Penggugat tersebut. Penggugat telah melakukan membayaran angsuran melebihi pinjaman Penggugat kepada Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah memenuhi

unsur

pelunasan

pinjaman

kreditnya

tersebut

dan

seharusnya jaminan yang dijaminkan Penggugat kepada Tergugat dapat dikembalikan tanpa membebani biaya-biaya lainnya; 4.

Bahwa, hingga dengan gugatan ini diajukan menurut penghitungan PENGGUGAT hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah lunas tanpa beban biaya lainnya, namun setelah Penggugat menanyakan prihal pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat yang dirasa telah lunas tersebut. TERGUGAT menyampaikan bahwa Penggugat masih memiliki hutang sebesar Rp. 389.668.171.39 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah) tanpa perincian hutang yang jelas;

5.

Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dengan penetapan JUMLAH SISA HUTANG PENGGUGAT yang harus dibayarkan kepada TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas. karena SESUNGGUHNYA menurut penghitungan PENGGUGAT, hutarvg PENGGUGAT kepada Tergugat telah dibayarkan lunas melebihi pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat;

6.

Bahwa PENGGUGAT keberatan dengan surat dari TERGUGAT yang pada pokoknya menegur PENGGUGAT untuk membayar atau melunasi hutang sebesar Rp 389.668.171.39 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu koma liga puluh sembilan rupiah), jelaslah tidak benar dan tidak adil, karena senyatanya ada perselisihan jumlah hutang yang seharusnya dibayar oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, yang Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 286/PDT/2017/PT.BDG

menurut Penggugat telah dilunasi kalaupun ada itu hanyalah beban biaya diluar pinjaman yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat tanpa diketahui Penggugat, menurut perhitungan PENGGUGAT pinjaman kredit Penggugat telah lunas dan telah melebihi pembayaran yang harus dibayarkan Pengugat kepada Tergugat dan bukan sebesar Rp 389.668.171.39 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah) sebagaimana keterangan TERGUGAT tersebut; 7.

Bahwa Penggugat masih memiliki itikat baik dan mengingat kondisi perekonomian Penggugat yang mengalami kemerosotan, sehingga Penggugat tidak sanggup untuk membayar beban biaya yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat, dan mengingat Penggugat telah melakukan pembayaran melebihi pinjamannya Penggugat kepada Tergugat, untuk itu Penggugat telah memohon keringanan pembayaran kepada Tergugat untuk dapat menurunkan beban biaya diluar pinjaman yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat setengahnya (50%) dari total sisa beban biaya tersebut yang disampaikan Tergugat yaitu Rp 389.668.171,39 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah) diturunkan setengahnya (50%) sehingga menjadi Rp. 194.834.085.695 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dibayarkan sesuai dengan kesanggupan Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan penurunan 50% beban biaya diluar pinjaman

yang

disampaikan

Tergugat

yaitu

sebasar

Rp.

194.834.085.695 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah); 8.

Bahwa, penghitungan dan penetapan sisa hutang PENGGUGAT oleh TERGUGAT

telah

dilakukan

melalui

cara-cara

yang

menurut

PENGGUGAT tidak benar, penuh dengan siasat ataupun rekayasa,


serta melanggar asas kepatutan dan keadilan, halmana PENGGUGAT yang mengalami kemerosotan kondisi finansial maupun kesehatan masih dibebankan oleh TERGUGAT dengan bunga yang tinggi, serta biaya-biaya lainnya yang tidak dimengerti oleh PENGGUGAT; 9.

Bahwa, berdasarkan posita-posita tersebut diatas. telah diterangkan adanya JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI, hal mana menurut PENGGUGAT sudah menyelesaikan hutangnya tersebut namun karena Penggugat masih memiliki itikat baik kepada Tergugat maka Penggugat bersedia membayar setengahnya beban biaya diluar pinjaman

yang

di

sampaikan

Tergugat

yaitu

sebesar

Rp.

194.834.085.695 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah), mengacu pada Surat Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 2010 No. 02/WK.MA.Y/1/2010 point b yang menyatakan “...tetapi apabila obyek yang akan dieksekusi bukan merupakan hak tanggungan, maka untuk melakukan eksekusi tersebut haruslah dilakukan dengan melalui gugatan biasa (Stbl. 1938-523), BEGITU PULA APABILA GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG JUMLAH HUTANGNYA TIDAK PASTI," maka in casu PENGGUGAT yang melakukan pengikatan kredit dengan TERGUGAT tidak pernah ADA KEJELASAN PASTI mengenai berapa sebenarnya SISA HUTANG/kewajiban PENGGUGAT yang harus dibayarkan kepada pihak

kreditur/TERGUGAT,

mengajukan

“lelang

selaku

eksekusi"

demikian

TIDAKLAH

TERGUGAT dapat

yang

dilaksanakan

mengingat TERGUGAT seharusnya mengajukan upaya hukum melalui GUGATAN BIASA karena senyatanya TIDAK ADA KEPASTIAN MENGENAI JUMLAH HUTANGNYA, mohon kepada Majelis hakim pemeriksa Menyatakan Penggugat dapat membayar setengahnya (50%) dari beban biaya yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 194.834.085,695 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah) karena Penggugat telah memenuhi


prestasinya; 10. Bahwa, atas perbuatan-perbuatan TERGUGAT yang terus menerus berupaya

menjual

lelang

obyek

jaminan

a

quo,

hal

mana

PENGGUGAT sangat bergantung pada obyek jaminan tersebut sebagai tempat usaha dan pencarian nafkahnya, jika tidak benarbenar cermat dipertimbangkan secara seksama, dapat menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT di kemudian hari, dan karena sifatnya sangat urgen maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis H3kim pemeriksa memberikan putusan provisi yakni: Melarang pihak TERGUGAT ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapat kuasa atasnya dalam hal melakukan pengalihan hak, jual beli/lelang, hibah dan atau dalam bentuk lain terhadap jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 261 Propinsi Jawa Barat Kota Bandung, Kecamatan Rancasari Kelurahan Manjahlega seluas 170 M2 atas nama ANWIR Hl KEPO, Sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo serta meletakan sita jaminan / sita persamaan atas obyek jaminan a quo. Menyatakan Menunda Pelaksanaan Eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 261 Propinsi Jawa

Barat

Kota

Bandung,

Kecamatan

Rancasari

Kelurahan

Manjahlega seluas 170 M2 atas nama ANWIR Hl KEPO, Sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo serta meletakan sita jaminan/sita persamaan atas obyek jaminan a quo. 11. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT. PENGGUGAT merasa dirugikan baik material berupa biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT dalam memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan kerugian immaterial berupa kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERGUGAT serta penekanan pshikis atas upaya lelang eksekusi yang dilakukan TERGUGAT yang sulit diukur namun dalam perkara a quo mohon dipersamakan dengan uang sejumlah Rp. 250.000.000,-


(dua ratus lima puluh juta rupiah), selaku demikian mohon kepada hakim pemeriksa menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi tersebut secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT; 12. Bahwa, atas dasar itikad baik PENGGUGAT tentu haruslah ada kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan hukum karenanya dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa

dengan

BERLANDASKAN

ASAS

KEPATUTAN

dan

KEADILAN berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA sudilah kiranya

Menetapkan

sisa

beban

biaya

PENGGUGAT

kepada

TERGUGAT Rp. 194.834.085,695 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus

sembilan

puluh

lima

rupiah)

dan

Menghukum

dan

memerintahkan TERGUGAT (KREDITUR) untuk menjadwalkan hutang PENGGUGAT tersebut dengan cara diangsur perbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sampai dengan lunasnya dibayar sejumlah

sisa

beban

biaya

tersebut

yakni

sebesar

Rp.

194.834.085,695 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah), dalam hal petitum penjadwalan hutang atas dasar asas kepatutan dan keadilan tersebut mohon bandingkan: a. Pertimbangan dan amar putusan dalam perkara gugatan antara IRWAN KAHFI, S.E. dkk. (DEBITUR), VS. PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA. Tbk cq. PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk Cabang Bandung (KREDITUR) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 210/Pdt/G/2008/PN.Bdg tanggal 23 Desember 2008. putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 18 alinea 1 yang menyatakan: “ ... bahwa Majelis berpendapat bahwa SESUAI RASA KEADILAN

dan

PENJADWALAN dikabulkan

KEPATUTAN KREDIT..nya

DISESUAIKAN

gugatan cukup

Penggugat

beralasan

DENGAN

dan

untuk dapat

KEMAMPUAN

PENGGUGAT..." Dalam Amar putusannya hal 20 baris 1 s/d 4 :


menghukum

TERGUGAT

untuk

menjadwalkan

HUTANG

PENGGUGAT sehingga cicilan perbulannya yang harus dibayar oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" b. Putusan

Pengadilan

Negeri

Kelas

IA

Bale

Bandung

No.

148/PDT/G/2010/PN.BB tanggal 21 Maret 2011 antara H. UJANG SETIAWAN (DEBITUR) VS RUYANTO /CV. ANUGERAH JAYA LAMA (KREDITUR), putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap

Pertimbangan

memperhatikan

asas

hukumnya keadilan

pada dan

hal

21

kepatutan,

:

“dengan

maka

cukup

beralasan untuk menentukan mengenai sistem pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai berikut: bahwa hutang PENGGUGAT sebesar Rp. 1.494.035.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah) wajib dibayarkan kepada TERGUGAT dengan sistem diangsur atau dicicil dengan jumlah yang harus dibayar pada tiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan seluruh hutang PENGGUGAT sebagaimana diatas dibayar lunas". Amar putusannya hal 22 : Mengabulkan gugatan PENGGUGAT ...; Menyatakan

bahwa

jumlah

hutang

PENGGUGAT

kepada

TERGUGAT adalah sejumlah Rp. 1.494.035.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah); Menghukum

PENGGUGAT

untuk

membayar

jumlah

hutang

tersebut diatas dengan sistem diangsur atau dicicil dengan cara dibayar pada setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan dibayar lunas seluruh hutang PENGGUGAT tersebut diatas; - Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)...”; c. Putusan

Pengadilan

Negeri

Kelas

IA

Bandung

No.

351/PDT.G/2012/PN.BDG tanggal 09 April 2013 dalam perkara gugatan antara pihak PENGGUGAT HERRY SUHERMAN (debitur) VS

pihak TERGUGAT PT BANK PERKREDITAN RAKYAT


MANGUN PUND1YASA (KREDITUR), pertimbangan hukumnya halaman 55 menyatakan : “...Bahwa Majelis Hakim memandang patut dan adil untuk dikabulkan petitum PENGGUGAT mengenai penjadwalan ulang pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan...", kemudian amar putusannya pada halaman 56. pokoknya sebagai berikut: "Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian: Menyatakan bahwa PENGGUGAT sampai saat ini telah membayar hutangnya kepada TERGUGAT sebesar Rp. 47.295.000, - (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Menetapkan sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT Rp. 61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah); Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk menjadwalkan

hutang

PENGGUGAT

dengan

cara

diangsur

parbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan lunasnya

dibayar

sejumlah

hutangnya

tersebut

yakni

Rp.

61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah),...”; 12. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh PENGGUGAT, maka mohon kepada hakim pemeriksa menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi); 13. Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya PIHAK TERGUGAT patutlah DIPANGGIL

DI

MUKA

PERSIDANGAN

serta

dihukum

untuk

membayar seluruh biaya perkara; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan HIR, peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ASAS KEADILAN dan KEPATUTAN dengan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka PENGGUGAT selaku subyek hukum, PENCARI KEADILAN mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 286/PDT/2017/PT.BDG

memberi putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI : Melarang pihak TERGUGAT ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapat kuasa atasnya dalam hal melakukan pengalihan hak, jual beli/lelang, hibah dan atau dalam bentuk lain terhadap jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 261 Propinsi Jawa Barat Kota Bandung, Kecamatan Rancasari Kelurahan Manjahlega seluas 170 M2 atas nama ANWIR Hl KEPO, Sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo serta meietakan sita jaminan/sita persamaan atas obyek jaminan a quo. Menyatakan Menunda Pelaksanaan Eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 261 Propinsi Jawa Barat Kota Bandung. Kecamatan Rancasari Kelurahan Manjahlega seluas 170 M2 atas nama ANWIR Hl KEPO. Sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo serta meietakan sita jaminan/sita persamaan atas obyek jaminan a quo. DALAM POKOK PERKARA : PRIMAIR : 1.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan perjanjian Pinjaman Kredit beserta segala turunannya sah dan memiliki kekuatan hukum;

3.

Menyatakan sah pembayaran angsuran dengan total pembayaran sebesar Rp. 589.600.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) telah dibayarkan Penggugat melebihi pinjaman Penggugat kepada Tergugat;

4.

Menyatakan

sisa

hutang

menurut

Tergugat

sebesar

Rp.

389.668.171.39 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah) bukanlah sisa hutang pinjaman melainkan beban biaya yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat; 5.

Menyatakan Penggugat dapat membayar setengahnya (50%) dari


beban biaya yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 194.834.085,695 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah) karena Penggugat telah memenuhi prestasinya; 6.

Menetapkan sisa beban biaya PENGGUGAT kepada TERGUGAT Rp. 194.834.085,695 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

7.

Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT (KREDITUR) untuk menjadwalkan

hutang

PENGGUGAT

tersebut

dengan

cara

diangsur perbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sampai dengan lunasnya dibayar sejumlah sisa beban biaya tersebut yakni sebesar Rp. 194.834.085.695 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah); 8.

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

9.

Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika;

10. Meletakkan Sita Jaminan/Sita Persamaan atas obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 261 Propinsi Jawa Barat Kota Bandung, Kecamatan Rancasari Kelurahan Manjahlega seluas 170 M2 atas nama ANWIR Hl KEPO; 11. Melarang pihak TERGUGAT ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapat kuasa atasnya dalam hal melakukan pengalihan hak, jual-beli/lelang, hibah dan atau dalam bentuk lain terhadap obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 261 Propinsi Jawa Barat Kota Bandung, Kecamatan Rancasari Kelurahan Manjahlega seluas 170 M2 atas nama ANWIR Hl KEPO. Sampai dengan adanya


putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo serta meletakan sita jaminan/sita persamaan atas obyek jaminan a quo; 12. Menyatakan Menunda Pelaksanaan Eksekusi terhadap obyek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 261 Propinsi Jawa 8arat Kota Bandung, Kecamatan Rancasari Kelurahan Manjahlega seluas 170 M2 atas nama ANWAR Hl KEPO; Sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo; 13. Menyatakan atas putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT melakukan upaya hukum lainnya (banding, verset, kasasi); 14. Membebankan

biaya

perkara

kepada

TERGUGAT

untuk

seluruhnya; SUBSIDAIR: Jika Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya, Ex Aquo Et Bono. Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

Penggugat

tersebut,

Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI . Eksepsi gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel): 1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah mengandung asas kekeliruan yang nyata yakni dalam dalil-dalil Penggugat yang disebutkan dalam posita dan petitumnya khususnya Posita halaman 1 butir 2, halaman 2 butir 3 sampai dengan butir 6 dan Petitum halaman 6 butir 3 dan 4 dalam Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat

mendalilkan

bahwa

Penggugat

telah

melakukan

pembayaran-pembayaran kepada Tergugat sebanyak 88 angsuran x Rp 6.700.000,- yaitu sebesar Rp 589.600.000,- (Lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan angsuran tersebut bila dihitung berdasarkan pinjaman kredit Penggugat,


Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran melebihi pinjaman Penggugat kepada Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah memenuhi unsur pelunasan pinjaman kreditnya, atau menurut perhitungan Penggugat hutang Penggugat kepada Tergugat telah dibayarkan lunas melebihi pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat; 2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, yaitu perlu Tergugat sampaikan sebagai berikut : : a)

Perjanjian

Kredit

Pemilikan

Rumah

Graha

Mandiri

No.CLBC.BDG/1423/PK.KPR/2008 tanggal 30 Desember 2008 pada pokoknya diatur sebagai berikut:

1

Jumlah Fasilitas Rp 523.000.000,- (Lima ratus dua puluh tiga juta rupiah). Kredit

2

Jangka Waktu

180 (Seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas kredit.

3

Pembayaran Kembali

180 (Seratus delapan puluh) kali angsuran yang dibayarkan setiap bulan selambat- lambatnya pada tiap-tiap tanggal yang sama dengan tanggal pencairan Fasilitas Kredit, dan untuk pertama kalinya angsuran dibayarkan satu bulan kemudian setelah tanggal pencairan Fasilitas Kredit.

4

Untuk pertama kalinya ditentukan sebesar Rp.7.141.569,50 (tujuh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan 50/100 rupiah) Besar Angsuran per bulan. Besar angsuran ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai besarnya tingkat suku bunga kredit.

5

14,50% (Empat belas koma lima nol persen) p.a .efektif fixed rate 6 bulan. Bank berhak untuk mengubah tingkat suku bunga dari waktu-ke waktu atas kebijaksanaan intern Bank.

Bunga

b) Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat sebanyak 88 angsuran x Rp 6.700.000,- yaitu sebesar Rp 589.600.000,- (Lima


ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) telah melakukan pembayaran angsuran melebihi pinjaman Penggugat kepada Tergugat sehingga menurut perhitungan Penggugat hutang Penggugat kepada Tergugat telah dibayarkan lunas melebihi pinjaman kredit Penggugat kepada Tergugat, adalah dalil yang tidak jelas dan sangat keliru karena tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit pada butir (a) di atas. c) Bahwa sebagaimana ketentuan Perjanjian Kredit pada butir (a) di atas, Penggugat seharusnya melakukan angsuran selama 180 (Seratus delapan puluh) kali angsuran (bukan 88 kali angsuran) atau kredit dapat dinyatakan lunas setelah 180 (Seratus delapan puluh) kali angsuran. 3.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obcscuur libel). karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi sepanjang terkait dengan Pokok Perkara mohon dianggap tercantum dan terulang kembali di dalam pokok perkara ini; 2.

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat secara tegas;

3.

Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah keberatan terkait jumlah kewajiban kredit Penggugat yang tercatat dalam administrasi kredit Tergugat yang meliputi saldo sisa hutang pokok, tunggakan pokok, tunggakan bunga dan denda atas tunggakan. Untuk itu. Tergugat sampaikan fakta-fakta hukum terkait pemberian kredit dimaksud, sebagat berikut: a. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada halaman 1 butir 1 gugatannya, Penggugat selaku Debitur telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat selaku kreditur sesuai Perjanjian Kredit


Pemilikan Rumah Graha Mandiri No.CLBC.BDG/1423/PK.KPR /2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 523.000.000.- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah), jangka waktu fasilitas kredit selama 180 bulan terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas kredit, atau pembayaran kembali dilakukan melalui 180 (seratus delapan puluh) kali angsuran yang dibayarkan setiap bulan dengan jumlah angsuran untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp 7.141.569.50 per bulan untuk angsuran pokok maupun bunga, dengan tingkat bunga 14.50% p.a. effektif fixed rate 6 bulan. Besar angsuran ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai besarnya tingkat suku bunga kredit; b. Bahwa di dalam Perjanjian Kredit (dan diakui oleh Penggugat dalam gugatan halaman 1 butir 1) disebutkan fasilitas kredit dimaksud dijamin pelunasannya dengan agunan berupa tanah dan bangunan rumah sesuai SHM No.261, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari. Kota Bandung, seluas 170 M2, a.n Penggugat

Agunan tanah dan bangunan tersebut telah diikat

dengan Hak Tanggungan secara sempurna hingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan No.1048/2009 tanggal 02 Maret 2009; c. Diakui pula oleh Penggugat dalam halaman 1 dan 2 butir 2 s.d butir 6 gugatannya bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit a quo serta telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada Tergugat sebanyak 88 angsuran X Rp 6.700.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp 589.600.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Penggugat merasa telah melakukan pembayaran angsuran melebihi pinjaman Penggugat kepada Tergugat serta merasa telah memenuhi pelunasan pinjaman kredit tersebut dan menuntut agar agunan yang dijaminkan dikembalikan kepada Penggugat; d. Bahwa pada bulan Mei 2016 Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya, oleh karenanya Tergugat memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat untuk melunasi tunggakan yang ada sebagaimana Surat Peringatan


Pertama No.RTR.RCR/SPC.BDG/2016 tanggal 02 Juni 2016 Surat Peringatan Kedua No. No.RTR.RCR/SPC.BDG.342/2016 tanggal 12

Juni

2016

dan

Surat

Peringatan

Ketiga

No.

No.RTR.RCR/FEC.BDG.281/2016 tanggal 18 Juli 2016 dengan posisi Tunggakan yang harus dipenuhi pembayarannya oleh Penggugat adalah sebagai berikut: - Tunggakan Pokok

: Rp 7.345.717,01

- Tunggakan Bunga

: Rp 12.725.222,83

- Denda

: Rp

- Biaya lain-lain

: ______________-

- Jumlah

: Rp 20.330.365,30

259.425,46

e. Bahwa Penggugat sampai saat ini belum melunasi tunggakan atau tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya sesuai Perjanjian Kredit, sehingga berdasarkan administrasi kami jumlah kewajiban/hutang fasilitas kredit Penggugat posisi Per 06 September 2016 adalah sebagai berikut: - Limit kredit

: Rp 523.000.000,00

- Sisa hutang pokok

: Rp 389.668.171,39

- Tunggakan bunga

: Rp 22.081.228.76

- Denda

: Rp

866.367,51

- Biaya lain-lain

: Rp

99.394.86

- Jumlah

: Rp 412.715.162.52

Jumlah tersebut belum termasuk bunga dan denda bulan berjalan yang apabila tidak ada pembayaran jumlah kewajiban hutang akan bertambah terus. Dengan

demikian

Penggugat

telah

melalaikan

kewajiban

angsurannya, sehingga saldo sisa hutang pokok tidak berkurang masih tercantum sebesar Rp 389.668.171,39.. Tunggakan Bunga dan denda semakin bertambah sebagaimana tersebut di atas. Apabila angsuran pokok dan Tunggakan Bunga tersebut tidak dibayar atau tidak diselesaikan pada bulan berjalan, maka atas semua tunggakan yang ada dikenakan Denda 2% per tahun diatas suku bunga kredit yang berlaku. Dengan adanya tunggakan


tersebut maka kolektibilitas kredit Penggugat menjadi Kolektibititas 4 (Diragukan). f. Bahwa fakta-fakta yang telah diakui oleh Penggugat dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan penggugat dalam persidangan merupakan bukti yang menentukan dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Oleh karenanya Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri No.CLBC.BDG/1423/PK.KPR/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang telah disepakali oleh Penggugat dan Tergugat tetap mengikat dan sah dan harus dihormati sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata). 4.

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat halaman 2 butir 3, 4 dan 5 dengan alasan bahwa posita Penggugat mengenai jumlah angsuran dan jumlah pembayaran sebagaimana tersebut di atas, jelas keliru dan salah kaprah karena semestinya menurut Perjanjian Kredit yang telah disepakali bersama bahwa Penggugat harus melakukan angsuran sebanyak 180 kali untuk pertama kali sebesar Rp 7.141.569,50 per bulan sesuai jumlah pembayaran angsuran yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri No.CLBC.BDG/1423/PK.KPR/2008 tanggal 30 Desember 2008 Bagian I Butir d dan e yang berbunyi sebagai berikut Butir d: "Pembayaran kembali dilakukan melalui 180 (Seratus delapan puluh) kali angsuran yang dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya pada tiap-tiap tanggal yang sama dengan tanggal pencairan fasilitas Kredit, dan untuk pertama kalinya angsuran dibayarkan satu bulan kemudian setelah tanggai pencairan Fasilitas Kredit". Butir e : Besar angsuran untuk pertama kalinya ditentukan sebesar Rp 7.141.569,50 (Tujuh juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan 50/100 rupiah) per bulan. Besar angsuran ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai besarnya tingkat suku bunga kredit bukan 88 kali angsuran sebagaimana yang dipersangkakan


oleh Penggugat. Oleh karena itu dalil posita Penggugat tidak beralasan hukum sehingga petitum Penggugat dalam perkara a quo surat gugatan halaman 6 butir 3 dan butir 4 harus ditolak. 5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat halaman 2 butir 6 dan halaman 3 butir 8 yang menyatakan sebagai berikut: Halaman 2 butir 6: "Penggugat keberatan dengan surat dari Tergugat yang pada pokoknya menegur Penggugat untuk membayar atau melunasi hutang sebesar Rp. 389.668.171,39 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu ribu koma tiga puluh sembilan rupiah), jelaslah tidak benar dan tidak adil, karena senyatanya ada perselisihan jumlah hutang yang seharusnya dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat, yang menurut Penggugat telah dilunasi kalaupun ada itu hanyalah beban biaya diluar pinjaman yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat tanpa diketahui Penggugat,

menurut

perhitungan

Penggugat

pinjaman

kredit

Penggugat telah lunas dan telah melebihi pembayaran yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat dan bukan sebesar Rp. 389.668.171,39 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu ribu koma tiga puluh sembilan rupiah)". Halaman 3 butir 8: "Bahwa, penghitungan dan penetapan sisa hutang Penggugat oleh Tergugat telah dilakukan melalui cara-cara yang menurut Penggugat tidak benar, penuh dengan siasat ataupun rekayasa, serta melanggar asas kepatutan dan keadilan, halmana Penggugat yang mengalami kemerosotan kondisi finansial maupun kesehatan masih dibebankan oleh Tergugat dengan bunga yang tinggi, serta biaya-biaya lainnya yang tidak dimengerti oleh Penggugat". Dalil Penggugat tersebut jelas-jelas keliru dan tidak beralasan karena tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada, yaitu sebagai berikut: a. Penggugat hanya memperhitungkan hutang pokok saja yaitu limit


kredit sebesar Rp 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah), sehingga dengan telah mengangsur sebanyak 88 angsuran X Rp 6.700.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp 589.600.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), Penggugat merasa telah melunasi kreditnya. b. Sesuai

Perjanjian

Kredit

Pemilikan

Rumah

Graha

Mandiri

No.CLBC.BDG/1423/PK.KPR/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang

telah

ditandatangani

oleh

Penggugat

dan

Tergugat,

Penggugat harus melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal angsuran sebanyak 180 kali (bukan 88 kali) untuk pertama kali sebesar Rp 7.141.569,50 per bulan secara tepat waktu dan tepat jumlah sampai hutang pokoknya nol (nihil) sehingga kredit dinyatakan lunas. c. Penggugat tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti adanya kewajiban bunga yang harus dibayar setiap bulan, dimana dalam angsuran per bulan tersebut terdapat bagian untuk hutang pokok dan bagian untuk bunga yang harus dibayar setiap bulannya secara tertib. Jadi bukan hanya hutang pokok saja yang harus dibayar tetapi juga bunganya. Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran untuk pokok dan bunga sesuai jadwal angsuran yang ditetapkan, sehingga sisa saldo hutang pokok tidak berkurang dan timbul tunggakan bunga, dan terhadap tunggakan yang ada dibebankan denda sesuai tingkat suku bunga yang ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut di atas. Akibatnya jumlah kewajiban Penggugat semakin membesar dan sisa hutang pokoknya seperti tersebut pada butir 3. e. tersebut di atas. Jadi berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta tersebut diatas. jelaslah bahwa Penggugat memungkiri atau tidak mau mengakui posisi jumlah kewajiban hutangnya kepada Tergugat dan hal ini tentunya bertentangan dengan Perjanjian Kredit yang telah disepakali sebelumnya. Oleh karena itu seluruh dalil dalam posita Penggugat tidak beralasan hukum sehingga petitum Penggugat dalam perkara a quo surat gugatan halaman 6 butir 3 dan butir 4 harus ditolak.


6.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 2 butir 7 dan yang selebihnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa menurut Penggugat (halaman 2 butir 7) jumlah tagihan sebesar Rp 389.668.171,39 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah) adalah beban biaya diluar pinjaman yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat, adalah keliru dan salah kaprah. Sebenarnya jumlah hutang 389.668.171,39 tersebut adalah sisa hutang pokok yang angsurannya belum dipenuhi oleh Penggugat karena Penggugat baru mengangsur sebanyak 88 kali padahal seharusnya 180 kali sesuai jumlah angsuran yang telah disepakali dalam Perjanjian Kredit; b. Bahwa permohonan Penggugat untuk memperoleh keringanan pembayaran hutang pokok dari Penggugat yaitu 50% dari sisa hutang

pokok

sebesar

Rp

389.668.171,39

atau

diturunkan

setengahnya sehingga menjadi sebesar Rp 194.834.085,695 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh lima koma enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan mengangsur sesuai kesanggupan Penggugat yaitu sebesar Rp 1.000.000,- per bulan atas dasar kepatutan dan keadilan, adalah tidak berdasarkan kepada hukum karena telah mengingkari Perjanjian Kredit yang sudah disepakali bersama. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, jelaslah bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya serta tidak mau mentaati Perjanjian Kredit yang telah disepakali bersama.

Oleh

karena

itu

Penggugat

tidak

layak

mendapat

perlindungan secara hukum dan oleh karenanya seluruh dalil posita dan petitum Penggugat dalam perkara a quo surat gugatan halaman 6 butir 5,6 dan 7 harus ditolak. 7.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 3 butir 9 dan yang selebihnya, dengan alasan-alasan sebagai


berikut: a. Bahwa menurut dalil Penggugat (halaman 3 butir 9). yang menyatakan bahwa jumlah hutang tidak pasti atau tidak pernah ada

kejelasan

pasti

mengenai

berapa

sebenarnya

sisa

hutang/kewajiban Penggugat yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur/Tergugat, adalah alasan yang mengada-ada karena jumlah kewajiban Tunggakan yang harus dibayarkan oleh Penggugat sudah diberitahukan oleh Tergugat secara pasti. Besarnya

jumlah

hutang

atau

tunggakan

kewajiban

yang

disampaikan Tergugat harus diakui oleh Penggugat karena dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT Bank Mandiri (Persero) yang telah disetujui Penggugat, dalam Pasal 16 butir 16.2 tentang pembukuan Bank disebutkan sbb: "Debitur dan/atau Pemilik Agunan dengan ini menyetujui bahwa pembukuan Bank akan menjadi dasar dan bukti yang sah untuk menetapkan Jumlah Terhutang atau pembayaran kembali Jumlah Terhutang yang telah dilakukan oleh Debitur kepada Bank, dan Debitur dan/atau Pemilik Agunan melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut". b. Bahwa menurut dalil Penggugat (halaman 3 butir 9). Tergugat yang mengajukan “lelang eksekusi" tidaklah dapat dilaksanakan mengingat Tergugat seharusnya mengajukan upaya hukum melalui gugatan biasa karena senyatanya tidak ada kepastian mengenai jumlah hutangnya, adalah sangat keliru dan mengadaada karena jumlah hutang sudah pasti adanya. c. Bahwa Terggugat sampai dengan saat ini belum mengajukan “lelang eksekusi" agunan milik Penggugat, namun Penggugat membuat alasan- alasan seolah- olah sudah ada pengajuan lelang eksekusi dari Tergugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, jelaslah bahwa dalil-dalil Penggugat hanya mengada-ada, menyesatkan dan tidak beralasan hukum sehingga petitum Penggugat dalam perkara a quo surat gugatan halaman 6 butir 5, 6 dan 7 harus ditolak.


8.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 3 butir 10 yang menyatakan bahwa "Tergugat terus menerus berupaya menjual lelang obyek jaminan a quo", dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa alasan tersebut hanya mengada-ada karena senyatanya Tergugat belum melaksanakan penjualan lelang eksekusi obyek agunan a quo. b. Bahwa

apabila

Penggugat

tidak

ada

itikad

baik

untuk

menyelesaikan kewajiban kreditnya kepada Tergugat, maka dalam Perjanjian Kredit diatur mengenai hak yang dimiliki oleh Tergugat ketika terdapat kejadian wanprestasi dari Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal V ayat c. Perjanjian Kredit jo. Pasal 13 ayat (13.1.1) dan ayat (13.3) Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif (SUPK), sebagai berikut: Perjanjian Kredit Pasal V ayat c: "Apabila Debitur/Penggugat lalai untuk melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini atau dalam hal terjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum Peijanjian Kredit Konsumtif PT Bank Mandiri (Persero), maka Bank berhak untuk menyatakan seluruh Jumlah Terhutang menjadi jatuh tempo dan seluruh Jumlah Terhutang harus dibayar oleh Debitur secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama Bank, serta Bank dapat melaksanakan haknya atas Agunan yang telah diberikan oleh Debitur/Pemilik Agunan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini". Pasal 13 ayat (13.1.1) SUPK : "Yang disebut Kejadian Kelalaian adalah sebagai berikut: Jika menurut pendapat Bank, Debitur telah lalai untuk membayar atau membayar kurang dari jumlah yang telah ditentukan pada waktu jatuh tempo suatu angsuran untuk pembayaran kembali Fasilitas Kredit atau Jumlah Terhutang sesuai dengan syaratsyarat dalam Perjanjian Kredit dan Syarat-syarat Umum, dalam hal mana lewatnya waktu saja telah cukup membuktikan


kelalaian Debitur sehingga tidak perlu dilakukan peneguran atau surat lain sejenisnya sebagai bukti atas adanva kelalaian tersebut". (Cetak tebal oleh Tergugat I untuk penekanan) Pasal 13 ayat (13.3) SUPK "Sehubungan dengan keadaan-keadaan lalai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13.1 Syarat-syarat Umum, apabila Debitur kemudian tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13.2. Syarat-syarat Umum, maka Bank dapat melaksanakan haknya atas jaminan-jaminan yang telah diberikan Debitur/Pemilik Agunan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, Syarat-syarat Umum dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tindakan-tindakan berdasarkan kuasa-kuasa yang telah diberikan oleh Debitur/Pemilik Agunan kepada Bank yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kredit dan Syarat-syarat Umum, dan/atau mengambil setiap tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (Cetak tebal oleh Tergugat I untuk penekanan). Selain itu, pada Pasal 2 dash keenam Akta Pengikatan Hak Tanggungan diatur bahwa pemilik agunan telah berjanji, jika Debitur (in casu Penggugat) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang, oleh Pihak Pertama (in casu Pemilik Agunan/Penggugat), Pihak Kedua selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (in casu Pemilik Agunan/Penggugat): a) menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagiansebagian. b) mengatur dan menetapkan waktu, tempat cara dan syarat-syarat penjualan;


c) menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; d) menyerahkan

apa

yang

dijual

itu

kepada

pembeli

yang

bersangkutan; e) mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur tersebut di atas; dan f) melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua (ic Pihak Kreditur pemegang hak tanggungan) perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut (Cetak tebal oleh Tergugat I untuk penekanan) Bahwa ketidak patuhan melakukan pembayaran dari Penggugat menunjukan bahwa Penggugat telah wanprestasi dari kesepakatan di dalam Perjanjian Kredit. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Penjelasannya dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan"), serta didasarkan pada tidak adanya itikad baik dari Penggugat, maka Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan lelang eksekusi obyek agunan aquo dan hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit Penggugat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Undang-undang, Akta Pengikatan Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit telah secara jelas menjamin hak Tergugat untuk mengambil pelunasan kredit dari hasil penjualan obyek Agunan dan karenanya Tergugat layak mendapat perlindungan hukum. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas diatur bahwa Tergugat berwenang dan berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi sebagai konsekuensi pelunasan kewajiban yang tertunggak dari Penggugat. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak dapat dibantah lagi bahwa dalil dan posita penundaan eksekusi jaminan dan serta meletakan sita jaminan/sita persamaan atas obyek jaminan a quo yang


diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum dan mengada-ada. Oleh karena itu konsekuensi yuridisnya adalah petitum gugatan halaman 6 butir 10, 11 dan butir 12 dalam perkara a quo harus ditolak. 9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari Penggugat yang menuntut ganti rugi kepada Tergugat untuk membayar kerugian material sebesar Rp 25.000.000.00 dan kerugian immaterial sebesar Rp 25.000.000.00.- sebagaimana yang diuraikan dalam butir 11 gugatan Penggugat halaman 4, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai jumlah kewajiban Penggugat berdasarkan catatan administrasi kredit yang ada pada Tergugat, bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena tindakan penagihan yang dilakukan oleh Tergugat atas dasar Perjanjian Kredit. Justru kalau tidak dilakukan penagihan oleh Tergugat, maka Tergugat yang akan menderita kerugian karena dana kredit yang telah disalurkan kepada Penggugat tidak dibayar lunas oleh Penggugat sebagaimana mestinya sesuai Perjanjian Kredit. b. Satu dan lain hal dalil tuntutan ganti kerugian yang diajukan oieh Penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan dasar hukumnya. Demikian juga besaran nilai ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan tidak jelas. Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan dan dibuktikan secara terperinci oleh Penggugat telah ditolak oleh Mahkamah Agung, sebagaimana tercantum dalam buku M. Ali Boediarto, SH., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Swara Justitia, 2005. halaman 29, 38 dan 155. sebagai berikut: - Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, sebagai berikut: "Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang


diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut.” - Putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, sebagai berikut: - "Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut. Pertimbangan

Judex

Facti

ini

dibenarkan

oleh

Putusan

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi." - Putusan Mahkamah Agung No. 011 MWHaKI/2002 tanggal 30 September 2002, sebagai berikut: "Petitum/Tuntutan "ganti rugi uang’ yang diajukan Penggugat dalam Surat gugatannya, sesuai dengan "Jurisprudensi tetap", bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut Tidak boleh hanya berdasar perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut." Bahwa berdasarkan uraian dl atas, maka telah jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak beralasan hukum dan mengada-ada. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posrta Penggugat tidak beralasan hukum sehingga konsekuensi yuridisnya adalah petitum gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan ganti rugi dalam perkara aquo. (gugatan halaman 6 butir 8 dan butir 9) harus ditolak. 10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari Penggugat yang menuntut "menetapkan sisa beban biaya Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 194.834.085.695 dan menghukum dan memerintahkan tergugat untuk menjadwalkan hutang dengan cara diangsur per bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai kreditnya lunas, sebagaimana yang diuraikan dalam butir 12 gugatan Penggugat halaman 4, dengan alasan- alasan sebagai berikut:


a. Penetapan jumlah hutang sebesar Rp 194.834.085.695 tidak sesuai dengan

kesepakatan

dalam

Perjanjian

Kredit

serta

akan

menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Tergugat karena sisa hutang sebenarnya adalah sebesar Rp. 389.668.171.39 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu koma tiga puluh sembilan rupiah) yang merupakan

sisa

hutang

pokok

yang

belum

diangsur

oleh

Penggugat. b. Penjadwalan hutang Penggugat dengan cara dengan cara diangsur per bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai kreditnya lunas merupakan pengingkaran terhadap perjanjian kredit dan tidak layak untuk dipertimbangkan karena akan sangat merugikan pihak Tergugat. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dibantah lagi bahwa dalil dan posita Penggugat tidak beralasan hukum sehingga petitum gugatan dalam perkara a quo halaman 6 butir 6 dan 7 harus ditolak. 11. Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posita Penggugat tidak beralasan hukum sehingga konsekuensi yuridisnya adalah seluruh Posita dan Petitum Penggugat dalam perkara a quo harus ditolak. DALAM REKONPENSI. 1. Bahwa dalil-dali yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi. 2. Bahwa terlebih dahulu Penggugat Dalam Rekonpensi menyampaikan fakta- fakta hukum sebagai berikut: a. Bahwa sebagaimana diakui oleh Tergugat Dalam Rekonpensi pada halaman 1 butir 1 gugatannya. Tergugat Datam Rekonvensi selaku Debitur telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat Dalam Rekonvensi selaku kreditur sesuai Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri No.CLBC.BDG/1423/PK.KPR/2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah), jangka waktu


fasilitas kredit selama 180 bulan terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas kredit atau pembayaran kembali dilakukan melalui 180 (seratus delapan puluh) kali angsuran yang dibayarkan setiap bulan dengan jumlah angsuran untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp 7.141.569,50 per bulan untuk angsuran pokok maupun bunga, dengan tingkat bunga 14.50% p.a. effektif fixed rate 6 bulan. Besar angsuran ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai besarnya tingkat suku bunga kredit. b. Bahwa di dalam Perjanjian Kredit (dan diakui oleh Tergugat dalam Rekonpensi dalam gugatan halaman 1 butir 1) disebutkan fasilitas kredit dimaksud dijamin pelunasannya dengan agunan berupa tanah dan bangunan rumah sesuai SHM No.261. Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, seluas 170 M2, a.n Tergugat Dalam Rekonvensi. Agunan tanah dan bangunan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan secara sempurna hingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan No.1048/2009 tanggal 02 Maret 2009 dengan nilai pembebanan sebesar Rp 653.750.000,(Enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). c. Diakui pula oleh Tergugat Dalam Rekonpensi dalam halaman 1 dan 2 butir 2 s.d. butir 6 gugatannya bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi telah menerima fasilitas kredit a quo serta telah melakukan pembayaran - pembayaran kepada Penggugat Dalam Rekonpensi sebanyak $8 angsuran x Rp 6.700.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp 589.600.000.- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Tergugat Dalam Rekonpensi merasa telah melakukan pembayaran angsuran melebihi pinjaman Tergugat Dalam Rekonpensi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi serta merasa telah memenuhi pelunasan pinjaman kredit tersebut dan menuntut agar agunan yang dijaminkan dikembalikan kepada Tergugat Dalam Rekonpensi. d. Bahwa pada bulan Mei 2016 Tergugat Dalam Rekonpensi tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana mestinya, oleh


karenanya Penggugat Dalam Rekonpensi memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat Dalam Rekonpensi untuk melunasi tunggakan yang ada sebagaimana Surat Peringatan Pertama No.RTR.RCR/SPC.BDG/2016

tanggal

02

Juni

2016,

Surat

Peringatan Kedua No.RTR.RCR/SPC.BDG.342/2016 tanggal 12 Juni

2016

dan

Surat

Peringatan

Ketiga

No.

No.RTR.RCR/FEC.BDG.281/2016 tanggal 18 Juli 2016 dengan posisi Tunggakan yang harus dipenuhi pembayarannya oleh Tergugat Dalam Rekonpensi adalah sebagai berikut: -

Tunggakan Pokok

: Rp 7.345.717,01

-

Tunggakan Bunga

: Rp 12.725.222,83

-

Denda

: Rp 259.425,46

-

Biaya lain-lain

: _______________

-

Jumlah

: Rp 20.330.365,30

e. Bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi sampai saat ini belum melunasi tunggakan atau tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana

mestinya

sesuai

Perjanjian

Kredit,

sehingga

berdasarkan administrasi kami jumlah kewajiban/hutang fasilitas kredit Tergugat Dalam Rekonpensi posisi Per 06 September 2016 adalah sebagai berikut: -

Limit kredit

: Rp 523.000.000,00

-

Sisa hutang pokok

: Rp 389.668.171,39

-

Tunggakan bunga

: Rp 22.081.228.76

-

Denda

: Rp

866.367,51

-

Biaya lain-lain

: Rp

99.394.86

-

Jumlah

: Rp 412.715.162.52

Jumlah tersebut belum termasuk bunga dan denda bulan berjalan yang apabila tidak ada pembayaran jumlah kewajiban hutang akan bertambah terus. Dengan demikian Tergugat Dalam Rekonpensi telah melalaikan kewajiban angsurannya, sehingga saldo sisa hutang pokok tidak berkurang

masih

tercantum

sebesar

Rp

389.668.171,39.,

Tunggakan Bunga dan denda semakin bertambah sebagaimana


tersebut di atas. Apabila angsuran pokok dan Tunggakan Bunga tersebut tidak dibayar atau tidak diselesaikan pada bulan berjalan, maka atas semua tunggakan yang ada dikenakan Denda 2% per tahun diatas suku bunga kredit yang berlaku. Dengan adanya tunggakan tersebut maka kolektibilitas kredit Tergugat Dalam Rekonvensi menjadi Kolektibilitas 4 (Diragukan); f. Bahwa pemberian fasilitas kredit sebagaimana yang diuraikan di atas, didasarkan pada niat baik Penggugat Dalam Rekonpensi agar Tergugat Dalam Rekonpensi memiliki rumah untuk tempat tinggal; g. Bahwa fakta-fakta yang telah diakui oleh Tergugat Dalam Rekonpensi dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan

Tergugat

Dalam

Rekonpensi dalam persidangan

merupakan bukti yang menentukan dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut; h. Oleh karenanya Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri No.CLBC.BDG/1423/PK.KPR/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang telah disepakali oleh Tergugat Dalam Rekonpensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi tetap mengikat dan sah dan harus dihormati

sebagai

undang-undang

bagi

para

pihak

yang

membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata). 3. Berdasarkan Posita Gugatannya halaman 1 butir 2 Tergugat Dalam Rekonpensi

mengakui

Rekonpensi

baru

Penggugat

Dalam

secara

melakukan Rekonpensi

tegas

bahwa

Tergugat

pembayaran-pembayaran sebanyak

88

angsuran

Dalam kepada x

Rp

6.700.000,- atau sebesar Rp. 589.600.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya adalah sebanyak pertama (satu) kali sebesar Rp Rp 7.141.569,50 dan selanjutnya sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) angsruan x Rp 6.724.320,- setiap bulannya. 4.

Bahwa

sebagaimana uraian pada Rekonpensi butir 3 di atas, telah

jelas dan diakui sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonpensi, secara nyata

Tergugat

Dalam

Rekonpensi

telah

melakukan

cidera

janji/wanprestasi karena telah mengingkari jumlah pembayaran


angsuran dalam perjanjian kredit yang telah disepakali oleh Tergugat Dalam Rekonpensi. 5.

Bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kepada Penggugat Dalam Rekonpensi sesuai jumlah angsuran yang telah disetujui dan disepakali dalam Perjanjian Kredit, oleh karenanya untuk memberitahukan dan mengingatkan adanya tunggakan hutang (pokok, bunga, denda dan biaya lainnya) yang wajib diselesaikan, maka Penggugat Dalam Rekonpensi telah menyampaikan teguran melalui surat penagihan dan/atau peringatan sesuai surat-surat sebagai berikut: a) SP 1 No. RTR.RCR/SPC.BDG/2016 tanggal 02 Juni 2016. b) SP 2 No. RTR.RCR/SPC.BDG/.342/2016 tanggal 12 Juni 2016. c) SP 3 No. RTR.RCR/FEC.BDG/.281/2016 tanggal 18 Juli 2016.

6.

Bahwa sesuai fakta hukum yang ada, mengingat kondisi Tergugat Dalam Rekonpensi telah wanprestasi dan telah diberikan Peringatan oleh

Penggugat

Dalam

Rekonpensi

namun

Tergugat

Dalam

Rekonpensi tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya dan tidak koperatif dalam menyelesaikan kewajibannya

bahkan

mengajukan

gugatan

dan

berupaya

menghalangi penjualan/eksekusi agunan akan berakibat kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonpensi. 7.

Bahwa kondisi Tergugat Dalam Rekonpensi yang tidak mempunyai itikad baik dalam penyelesaian kreditnya membuat Penggugat Dalam Rekonpensi kemudian sesuai Peraturan Bank Indonesia wajib membentuk cadangan kredit Non Performing Loan (penyisihan penghapusan aktiva) serta tertundanya hak-hak Penggugat Dalam Rekonpensi untuk menerima pengembalian fasilitas kredit dari Tergugat Dalam Rekonpensi. Disisi lain Penggugat Dalam Rekonpensi masih harus membayar kewajiban bunga kepada masyarakat pemilik dana yang ditempatkan pada Penggugat Dalam Rekonpensi hal mana meningkatkan nilai kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonpensi. Oleh karenanya tindakan Tergugat Dalam Rekonpensi untuk menghalangi Penggugat Dalam Rekonpensi mendapatkan haknya dongan tidak


memperlihatkan itikad baik merupakan hal yang merugikan Penggugat Dalam Rekonpensi. 8. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai akibat wanprestasinya Tergugat Dalam Rekonpensi terhadap kewajiban pembayaran kreditnya sesuai Perjanjian Kredit posisi Per 06 September 2016 adalah sebagai berikut.

9.

- Limit kredit

: Rp 523.000.000,00

- Sisa hutang pokok

: Rp 389.668.171,39

- Tunggakan bunga

: Rp 22.081.228.76

- Denda

: Rp

866.367,51

- Biaya lain-lain

: Rp

99.394.86

- Jumlah

: Rp 412.715.162.52

Bahwa gugatan Tergugat Dalam Rekonpensi yang pada pokoknya mendalilkan

Penggugat

Dalam

Rekonpensi

telah

melakukan

Perbuatan Melawan Hukum sehingga Tergugat Dalam Rekonpensi menuntut ganti rugi material sebesar Rp 25.000.000.- dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 25.000.000,- karena adanya kesalahan perhitungan serta penekanan pshikis yang dilakukan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi. Namun demikian berdasarkan fakta yang ada mengenai angsuran telah diatur dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonpensi. Hal tersebut, tentunya sangat merugikan reputasi Penggugat Dalam Rekonpensi yang dikenal sebagai perusahaan dengan penerapan Good Corporate Govemance

(GCG)

terbaik,

terbukti

dengan

telah

diraihnya

penghargaan dari berbagai lembaga nasional maupun internasional terkait penerapan GCG maupun pelayanan kepada nasabahnya. 10. Bahwa sehubungan dengan kerugian reputasi Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai Bank BUMN dengan asset terbesar di Indonesia yang telah dikenal maupun diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional, Jika dinilai dengan uang maka kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Dalam Rekonpensi setara dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah). 11. Bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi tidak ada itikad baik untuk


menyelesaikan

kewajiban

kreditnya

kepada

Penggugat

Dalam

Rekonpensi, maka dalam Perjanjian Kredit diatur mengenai hak yang dimiliki oleh Penggugat Dalam Rekonpensi ketika terdapat kejadian wanprestasi dari Tergugat Dalam Rekonpensi. sebagaimana diatur dalam Pasal V ayat c. Perjanjian Kredit jo. Pasal 13 ayat (13.1.1) dan ayat (13.3) Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif (SUPK), sebagai berikut: Perjanjian Kredit Pasal V ayat c: "Apabila Debitur/Penggugal lalai untuk melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini atau dalam hal terjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT Bank Mandiri (Persero), maka Bank berhak untuk menyatakan seluruh Jumlah Terhutang harus

menjadi

dibayar

jatuh oleh

tempo

dan seluruh Jumlah Terhutang

Debitur

secara

seketika

dan

sekaligus lunas atas tagihan pertama Bank, serta Bank dapat melaksanakan haknya atas Agunan yang telah diberikan oleh Debitur/Pemilik Agunan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit ini". Pasal 13 ayat (13.1.1) SUPK : "Yang disebut Kejadian Kelalaian adalah sebagai berikut: Jika menurut pendapat Bank, Debitur telah lalai untuk membayar atau membayar kurang dari jumlah yang telah ditentukan pada waktu jatuh tempo suatu angsuran untuk pembayaran kembali Fasilitas Kredit atau Jumlah Terhutang sesuai dengan syaratsyarat dalam Perjanjian Kredit dan Syarat-syarat Umum, dalam hal mana lewatnya waktu saja telah cukup membuktikan kelalaian Debitur sehingga tidak perlu dilakukan peneguran atau surat lain seienisnva sebagai bukti atas adanva kelalaian tersebut" (Cetak tebal oleh Tergugat I untuk penekanan); Pasal 13 ayat (13.3) SUPK "Sehubungan dengan keadaan-keadaan lalai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13.1 Syarat-syarat Umum, apabila Debitur kemudian tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam


Pasal 13.2. Syarat-syarat Umum, maka Bank dapat melaksanakan haknya atas jaminan-jaminan yang telah diberikan Debitur/Pemilik Agunan kepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit, Syarat-syarat Umum dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tindakan-tindakan berdasarkan kuasa-kuasa yang telah diberikan oleh Debitur/Pemilik Agunan kepada Bank yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kredit dan Syarat-Syarat Umum, dan/atau mengambil setiap tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (Cetak tebal oleh Tergugat I untuk penekanan) Selain itu. pada Pasal 2 dan keenam Akta Pengikatan Hak Tanggungan diatur bahwa pemilik agunan telah berjanji, jika Debitur (in casu Penggugat) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang, oleh Pihak Pertama (in casu Pemilik Agunan/Penggugat), Pihak Kedua selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (in casu Pemilik Agunan/Penggugat): a) menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; b) mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan; c) menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; d) menyerahkan

apa

yang

dijual

itu

kepada

pembeli

yang

bersangkutan; e) mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur tersebut di atas; dan f) melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua (ic Pihak Kreditur pemegang hak tanggungan) perlu


dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut. (Cetak tebal oleh Tergugat I untuk penekanan). Bahwa ketidak patuhan melakukan pembayaran angsuran dari Tergugat Dalam Rekonpensi menunjukan bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi telah wanprestasi dari kesepakatan di dalam Perjanjian Kredit.

Oleh

karenanya

berdasarkan

ketentuan

Pasal

6

dan

Penjelasannya dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- benda yang Berkaitan Dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan"), serta didasarkan pada tidak adanya itikad baik dari Tergugat Dalam Rekonpensi. maka Penggugat Dalam Rekonpensi selaku pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan lelang eksekusi obyek agunan aquo dan hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit Tergugat Dalam Rekonpensi. 12. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Undang-undang. Akta Pengikatan Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit telah secara jelas menjamin hak Penggugat Dalam Rekonpensi untuk mengambil pelunasan kredit dan hasil penjualan obyek Agunan dan karenanya Penggugat Dalam Rekonpensi layak mendapat perlindungan hukum. Maka: Berdasarkan

alasan-alasan

yang

telah

diuraikan

di

atas,

Tergugat/Penggugat Dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor No.185/PdtG/2016/PN.Bdg agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut: DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI: -

Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Dalam Konpensi :

-

Menyatakan gugatan Pengugat Dalam Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak gugatan Penggugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya; DALAM REKONPENSI. 1. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi adalah kreditur (pemberi


pinjaman) yang beritikad baik; 2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi: 3. Menyatakan Perjanjian

Kredit

Pemilikan

Rumah

Graha

Mandiri

No.CLBC.BDG/1423/PK.KPR/2008 tanggal 30 Desember 2008 beserta segala turutannya (Sertipikat Hak Tanggungan No.1048/2009 tanggal 02 Maret 2009) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta segala akibat daripadanya; 4. Menetapkan jumlah hutang Tergugat Dalam Rekonpensi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi Posisi Per 06 September 2016 adalah sebesar Rp. 412.715.162,52 (Empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu seratus enam puluh dua koma lima puluh dua rupiah) belum termasuk bunga dan denda bulan berjalan; 5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar

kepada

Penggugat Dalam Rekonpensi secara tunai dan seketika ganti rugi material

sebesar

nilai

kewajiban

Tergugat

Dalam

Rekonpensi

berdasarkan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri No.CLBC.BDG/1423/PK.KPR/2008 tanggal 30 Desember 2008. yaitu Posisi Per 06 September 2016 adalah sebesar Rp. 412.715.162,52 (Empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu seratus enam puluh dua koma lima puluh dua rupiah) belum termasuk bunga dan denda bulan berjalan; 6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar Penggugat

Dalam

Rekonpensi

ganti

rugi

immateria!

kepada sebesar

Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah); 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitverbaar bji voorrad) sekalipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat Dalam Rekonpensi. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI •

Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.


Atau, Dalam hal Majetis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung mempunyai pendapat lain. Tergugat Dalam Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Januari 2017 Nomor 185/Pdt.G/2016 /PN.Bdg. yang amarnya sebagai berikut : DALAM KONPENSI: Dalam Provisi: -

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara: -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian; 2. Menyatakan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah kreditur (pemberi pinjaman) yang beritikad baik ; 3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi; 4. Menyatakan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Graha Mandiri Nomor CLBC.BDG/1423/PK.KPR/2008 tanggal 30 Desember 2008 beserta segala tuntutannya (Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1048/2009 tanggal 02 Maret 2009) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta segala akibat daripadanya; 5.

Menetapkan

jumlah

hutang

Tergugat

Konpensi/Penggugat

Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi Posisi Per 06 September 2016 adalah sebesar Rp. 412.715.162,52 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu seratus enam puluh dua koma lima puluh dua rupiah) belum termasuk bunga dan denda bulan berjalan ;


6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi untuk selain dan selebihnya; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk mebayar seluruh biaya yang timbul yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan dimana pihak Penggugat/kuasa hukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak hadir dipersidangan, maka sesuai dengan surat pemberitahuan isi putusan Nomor

185/Pdt.G/2016/PN.Bdg.,

kepada

kuasa

hukum

Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 185/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 26 Januari 2017, pada tanggal 14 Pebruari 2017, dengan seksama; Menimbang,

bahwa

sesuai

dengan

Risalah

Pernyataan

Permohonan Banding Nomor 17/PDT.B/2017/PN.BDG. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 185/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 26 Januari 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 April 2017, dengan seksama; Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (Inzage), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada

para pihak masing-masing pada

tanggal 5 Mei 2017 dan tanggal 9 Mei 2017, dengan seksama; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat memori banding tanggal 19 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Mei 2017, surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Juni 2017, dengan seksama;


Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula

Penggugat

tersebut,

Terbanding

semula

Tergugat

tidak

mengajukan kontra memori banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat

membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

Nomor

185/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 26 Januari 2017 dan selanjutnya mengadili sendiri, dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Pembanding menilai senyatanya putusan hakim tingkat pertama a quo telah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, hal mana Hakim tingkat pertama telah memutus didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat, keliru dan tidak memriksa dengan teliti dan seksama seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak; 2. Bahwa fakta hukum membuktikan bahwa sejak awal perjanjian kredit Pembanding memiliki itikat baik

dengan menjaminkan sertifikat Hak

Milik Nomor 261 Propinsi Jawa Barat Kota Bandung, Kecamatan Rancasari, Kelurahan Manjahlega seluas 170 M2 atas nama Anwir Hi Kepo, melebihi nilai pinjaman Pembanding kepada Terbanding terbukti nilai objek tersebut sebesar Rp. 653.750,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah); 3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung telah salah dalam putusannya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan risalah bukti oleh Penggugat/Pembanding dan hanya cenderung berpihak pada Tergugat/Terbanding semata, hal ini jelaslah menunjukkan kekhilafan dan diskriminatif Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung,, serta telah melanggar asas persamaan kedudukan dalam hukum,,


sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, untuk membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, dan mengadili sendiri serta ,mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan ini di tingkat banding, yang hanya merupakan pengulangan saja

yang telah dikemukakan di Pengadilan

tingkat pertama sehingga harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta

salinan resmi putusan

Pengadilan

Negeri Bandung Nomor

185/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 26 Januari 2017 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

berpendapat

bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan dan alasannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 185/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 26 Januari 2017, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya; Mengingat peraturan hukum dari Perundang-udangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

jo.

Undang-Undang

Nomor 49

Tahun

2009

Tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura serta KUHPerdata.


MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 185/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 26 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017, oleh I. Nyoman Dika, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, Leonardus Butar Butar., S.H., M.H. dan Sulaiman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 oleh

Hakim

Ketua

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Anggota dan dibantu oleh

Saleha selaku Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim-hakim anggota, ttd.

Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.

Hakim Ketua, ttd.

I. Nyoman Dika, S.H., M.H.

ttd. Panitera Pengganti, Sulaiman, S.H., M.H.

ttd. Saleha.


Perincian biaya perkara : -

Biaya materai …………..Rp.

6.000,00

-

Biaya redaksi ………… Rp.

5.000,00

-

Biaya pemberkasan……Rp. 139.000,00 Jumlah …………………. Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents