PUTUSAN Nomor : 221/Pdt/2017/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : PT. BPR KRANJI KRIDA SEJAHTERA, berkedudukan di Jl. KH. Noer Ali Kav. 8 Ruko Mega Kalimalang No. 14, Kel. Pekayon, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam ini memberikan kuasa kepada : 1. Brurtje Maramis, SH., MH. 2. Muhammad Umar Rahmansyah, SH. 3. Elvis Kristian Suparna, SH., Advokat, berkantor pada Law Office BRURTJE MARAMIS & ASSOCIATES, Beltway Office Park Tower B 5th Floor, Jalan TB. Simatupang No. 41 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 16/SK-BM &A/II/2017 tanggal
8
Februari
2017,
selanjutnya
disebut
sebagai
PEMBANDING semula TERGUGAT I ; LAWAN: TETTY SUSANTI, beralamat di Jalan Kemandoran No. 5 Rt.004/Rw.022, Kel. Pekayon selanjutnya
Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, disebut
sebagai
TERBANDING
semula
PENGGUGAT ; DAN 1. Hj. SITI FATONAH, SH, berkedudukan di Cluster Bima Buana No. 126, Perumahan Dukuh Bima Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II ; 2. CUT RIANY, SH., Mkn., dalam jabatannya sebagai Notaris, berkedudukan di Perumahan Lambang Sari Permai, Jl. Bumi Utama Raya No. 1, Kelurahan Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT; Hal 1 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
PENGADILAN TINGGI tersebut ; Setelah membaca berkas perkara tanggal 3 Mei 2017 Nomor 221/PDT/2017/PT. BDG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Juni 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Juni 2016 dalam Register Nomor 341/Pdt.G/2016/PN. Bks, telah menjatuhkan gugatan sebagai berikut : 1.
Bahwa
hubungan
hukum
(recht
verband)
PENGGUGAT
dengan
TERGUGAT I berkaitan transaksi kredit sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan penyerahan 2.
Bahwa prosedur kredit yang ditetapkan TERGUGAT I, anggunan kredit harus berupa "Sertifikat" sedangkan pada saat sebelum proses oleh karena itu anggunan milik PENGGUGAT berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 135/Kec.BS/MSTA/ 1998 akan dilakukan peningkatan menjadi "Sertifikat Hak Milik (SHM)", adapun untuk pengurusan menjadi tanggung jawab TERGUGAT I dan PENGGUGAT dibebankan biaya pengurusan sejumlah Rp. 19.000.000,- (semhilan belasjuta rupiah) dimana pembayaran dipotong dari uang kredit;
3.
Bahwa
dari
persetujuan
kredit
yang
disepakat
adalah
sejumlah
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tetapi uang yang diterima PENGGUGAT hanya sejumlah Rp. 30.584.000,- (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh cmpat rihu rupiah) hal ini disebabkan adanya potongan biaya-biaya terperinci sebagai berikut : 1.
Potongan Administrasi : - Provisi, Tabungan, Notaris, Asuransi Jiwa dan lain-lain (material) ………………………………
2.
Rp. 5.416.000,-
Potongan lain tidak terduga : - Jasa marketing PT. BPR KSS (sdri. Dewi/sdri.
4.
Sari) ………………………………………………
Rp. 5.000.000,-
- Biaya pengurusan peningkatan sertifikat …….
Rp. 19.000.000,-
Bahwa perjanjian kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I diatur waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggol 28 Desember 2012 hingga berakhir pada tanggal 28 Desember 2015 dan selama perjanjian kredit berlangsung PENGGUGAT berkewajiban membayar Hal 2 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
angsuran kepada TERGUGAT I sejumlah Rp. 2.807.000,- (dua juta delapan ratus tujuh rihu rupiah) per-bulan atau apabila diperhitungkan dalam jangka waktu kredit 36 (tiga puluh enam) bulan terperinci sebagai berikut: 1. Perhitungan nilai angsuran per-bulan : Rp. 1.667.000,- + Rp. 1.140.000,- = Rp. (kredit)
2.807.000,-
(bunga)
2. Perhitungan pelunasan kredit: Rp. 2.807.000,- x 36 bulan (angsuran) 5.
= Rp. 101.052.000,-
(masa kredit)
Bahwa berdasarkan uraian nominal pada posita ke-4 tersebut diatas, apabila diperhitungkan dengan uang yang diterima PENGGUGAT sejumlah Rp. 30.584.000,- (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh empat rihu rupiah), dapat dipastikan keuntungan yang diperoleh TERGUGAT I atas tansaksi adalah sejumlah Rp. 70.468.000,- (tujuh puluh juta empat ratus enam puluh delapan rihu rupiah), dan dapat dibayangkan bagaimana beratnya
tanggung
jawab
PENGGUGAT
menyelesaikan
kewajiban
pembayaran kepada TERGUGAT I; 6.
Bahwa sejak perjanjian kredit ditanda tangani/penyerahan anggunan dilaksanakan, TERGUGAT I tidak pernah memberikan Surat Perjanjian Kredit/tidak pernah memberikan bukti serah terima anggunan kepada PENGGUGAT,
pola
kerja
yang diberlakukan
sangat
tidak
lazim,
sebagamana diketahui setiap perjanjian dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing Pihak berhak menerima nota perjanjian; 7.
Bahwa seiring berjalannya waktu pada tanggal 28 Desember 2015 PENGGUGAT melaksanakan pembayaran pelunasan kredit kepada TERGUGAT I, pada saat itu PENGGUGAT mempertanyakan dan/atau meminta anggunan (sertifikat) miliknya, namun TERGUGAT I tidak dapat menyerahkan
anggunan
(sertifikat)
dengan
menyampaikan
alasan
anggunan (sertifikat) milik PENGGUGAT masih dalam proses pengurusan oleh pihak Notaris; 8.
Bahwa sejak bulan Januari 2016 sampai bulan Juni 2016 (dalam kurun waktu 6 bulan) baik PENGGUGAT atau melalui kuasanya telah berulang kali
mempertanyakan
pengembalian
anggunan
(sertifikat)
kepada
TERGUGAT I, namun TERGUGAT I selalu memberikan alasan anggunan masih dalam proses pengurusan oleh pihak Notaris, alasan TERGUGAT I sangat janggal/tidak masuk akal mempertimbangkan proses kredit sudah Hal 3 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
berlangsung 3 (tiga) tahun tapi proses pengurusan peningkatan Sertifikat belum terselesaikan; 9.
Bahwa perlu diketahui TERGUGAT I mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT II berkaitan kerjasama transaksi "pengurusan pengikatan
kredit
dan
pengurusan
peningkatan
AJB
No.
135/Kec.BS/MSTA/ 1998 menjadi Sertifikat milik PENGUGAT", dimana TERGUGAT II adalah mitra kerja (rekanan) yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengikatan kredit dan pengurusan anggunan kredit dilingkungan usaha TERGUGAT I, namun secara nyata kedudukan TERGUGAT II "bukan Notaris" sehingga untuk menjalankan pekerjaannya TERGUGAT II melibatkan TURUT TERGUGAT yang mempunyai legalitas sebagai "Notaris"; 10. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasanya pernah melakukan pertemuan dengan TERGUGAT II, saat itu TERGUGAT II mengakui pernah mengurus pengikatan kredit dan mengurus peningkatan anggunan Akta Jual Beli (AJB)
No.
135/Kec.BS/MSTA/
1998
menjadi
"Sertifikat"
milik
PENGGUGAT, menurut penjelasan TERGUGAT II sudah melakukan pengurusan dokumen dimaksud di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi tercatat tanggal 14 Pebruari 2013, namun dari data yang ada diketahui pengurusan hanya baru pada tahap "pengukuran"; 11. Bahwa mencermati dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan pengurusan peningkatan anggunan tidak terselesaikan, maka dapat dipastikan TERGUGAT II "TIDAK MELAKSANAKAN PENGURUSAN PENINGKATAN AJB MENJADI SERTIFIKAT namun untuk pengurusan dimaksud
TERGUGAT
I
telah
menerima
uang
pembayaran
dari
PENGGUGAT sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan betas juta rupiah), mensikapi hal itu sangat jelas uang PENGGUGAT telah disalah gunakan sehingga uang yang dibayarkan PENGGUGAT hilang sia-sia; 12. Bahwa saat proses kredit berlangsung PENGGUGAT sudah menjalin kesepakatan dengan Pihak Lain berkaitan jual beli tanah/bangunan yang terletak di Jl. Kemandoran No. 5 Rt. 004/Rw. 022 Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan - Kota Bekasi dengan nilai transaksi disepakati sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratusscpuluh juta juta rupiah), dalam hal ini PENGGUGAT telah menerima sebagian pembayaran sejumlah Rp. 100.000.000,- (scratus juta rupiah) adapun kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta) akan dilunasi oleh Pihak Pembeli setelah PENGGUGAT dapat menyerahkan "sertifikat" tanah tersebut, oleh karena sampai bulan Januari 2016 sertifikat yang dijanjikan Hal 4 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
tidak pernah ada, maka Pihak Pembeli membatalkan transaksi jual beli dibatalkan dan PENGGUGAT diminta mengembalikan uang yang pernah diterima dari Pihak Pembeli; 13. Bahwa mencermati terjadinya penundaan pengembalian anggunan (sertifikat) secara nyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak bertanggung
jawab
atas
disebabkan
TERGUGAT
kewajibannya, I
dan
dan
pokok
TERGUGAT
permasalahan II
melakukan
"kecerobohan/kelolaion" dalam melaksanakan pekerjaan, dimana nampak TERGUGAT I dan TERGUGAT II "dengan sengoja mencari keuntungon pribadi
secara
sepihak"
dengan
mengorbankan
kepentingan
PENGGUGAT, dan tindakan itu adalah bentuk perbuatan "curang" serta cukup memenuhi unsur "Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1365 KUHPerdataJ" dan akibat yang timbul PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara Materiil dan Immateriil, dan oleh karena itu TERGUGAT I dan TERGUGAT
II
bertanggung
jawab
tanggung
renteng
(hoofdelijk)
membayar kerugian kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 790.000.000,(tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) terperinci sebagai berikut: a. Materiil : (1).
Hilangnya uang akibat pengurusan peningkatan sertifikat yang tidak terselesaikan ………………………………..
(2).
Batalnya penjualan rumah akibat surat tanah (sertifikat) tidak ada …………………
(3).
Rp. 19.000.000,Rp. 210.000.000,-
Denda keterlambatan pengembalian anggunan. Rp. 60.000.000,- x 10% x 6 bulan ……..
Rp. 36.000.000,-
(hutang pokok) (denda) (4).
Pengeluaran uang yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan untuk biaya Pengacara dan biaya lain pengurusan permasalahan.. Rp. 25.000.000,-
b. Immateriil : Kerugian hilangnya harga diri akibat rasa malu kepada pembeli rumah, hilangnya waktu sia-sia dan terganggunya pikiran akibat permasalahan yang tidak terselesaikan yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan uang, namun tidak berlebihan apabila untuk kepentingan hukum ditetapkan dengan nominal sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); Hal 5 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
14. Bahwa berkaitan tuntutan ganti rugi yang diajukan, PENGGUGAT merasa khawatir apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II melepaskan tanggung jawabnya, oleh karena itu PENGGUGAT bermaksud mengajukan Sita Jaminan (conservator beslag) terhadap asset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II masing-masing meliputi : a. TERGUGAT I : (1). Barang Bergerak : Perlengkapan Meja/kursi, perangkat Computer/printer, Laptop, Air Conditioner dan Iain-Iain yang berada di dalam gedung ruko berkedudukan di Jl. KH. Noer Ali Kav. 8 Ruko Mega Kalimalang No. 14 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan - Kota Bekasi; (2). Barang Tidak Bergerak : Bangunan ruko 2 lantai berkedudukan di Jl KH. Noor Ali Kav.8 Ruko Mega Kalimalang No. 14 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi; b. TERGUGAT II : (1). Barang Bergerak:
1 (satu) unit kendaraan Toyota Inova Nomor Polisi B 1185 BGY.
Rekening Bank atas nama Siti Fatonah, SH : Bank Mandiri No. 156 00 0505829 4 Bank BCA No. 8420471883
(2). Barang Tidak Bergerak : Cluster Bima Buana No. 126 Perumahan Dukuh Bima Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan - Kabupaten Bekasi 15. Bahwa mensikapi terjadinya permasalahan tersebut, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah
namun
upaya
itu
tidak
dapat
terpenuhi
sehingga
penyelesaian permasalahan dilaksanakan dengan permohonan Gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi; 16. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah sangat berdasar dan didasarkan pada bukti-bukti outentik, guna menjamin terlaksananya tuntutan ganti rugi; Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, maka dengan segala hormat PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut : 1.
Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; Hal 6 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
2.
Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1365 KUHPerdata) terhadap PENGGUGAT;
3.
Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggung renteng (hoofdelijk)
membayar
ganti
rugi
Materiil
dan
Immateriil
kepada
PENGGUGAT sejumlah Rp. 790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT terperinci sebagai berikut: a. Materiil: Hilangnya uang akibat pengurusan peningkatan sertifikat yang tidak terselesaikan ………………
Rp. 19.000.000,-
Batalnya penjualan rumah akibat surat tanah (sertifikat) tidak ada ………………………………
Rp. 210.000.000,-
Denda keterlambatan pengembalian anggunan. Rp. 60.000.000,- x 10% x 6 bulan …………...
Rp. 36.000.000,-
(hutang pokok) (denda) Pengeluaran uang yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan untuk biaya Pengacara dan biaya lain pengurusan permasalahan ………………...
Rp. 25.000.000,-
b. Immateriil : Kerugian hilangnya harga diri akibat rasa malu kepada pembeli rumah, hilangnya waktu sia-sia dan terganggunya pikiran akibat permasalahan yang tidak terselesaikan yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan uang, namun tidak berlebihan apabila untuk kepentingan hukum ditetapkan dengan nominal sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah)', 4.
Menetapkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II meliputi : a. TERGUGAT I : (1) Barang Bergerak:
Perlengkapan Meja/kursi, perangkat Computer/printer, Laptop, Air Conditioner dan Iain-Iain yang berada di dalam gedung ruko berkedudukan di Jl. KH. Noer Ali Kav. 8 Ruko Mega Kalimalang No. 14 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan - Kota Bekasi.
(2) Barang Tidak Bergerak : Bangunan ruko 2 lantai berkedudukan di Jl. KH. Noer Ali Kav. 8 Ruko Mega Kalimalang No. 14 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan - Kota Bekasi; Hal 7 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
b. TERGUGAT II : (1) Barang Bergerak:
1 (satu) unit kendaraan Toyota Inova Nomor Polisi B 1185 EGY.
Rekening Bank atas nama Siti Fatonah, SH : -
Bank Mandiri No. 156 00 0505829 4
-
Bank BCA No. 8420471883
(2) Barang Tidak Bergerak : Cluster Bima Buana No. 126 Perumahan Dukuh Bima Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan - Kabupaten Bekasi 5.
Memerintahkan
TERGUGAT
I
dan
TERGUGAT
II
membatalkan
pengurusan peningkatan AJB No. 135/Kec.BS/M ST A/1998 menjadi Sertifikat; 6.
Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengembalikan anggunan
berupa
AJB
No.
135/Kec.
BS/MSTA/1998
kepada
PENGGUGAT; 7.
Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
setiap harinya apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) 8.
Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun TERGUGAT mengajukan Verset, Banding atau Kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
9.
Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara ini; Atau
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : A.
DALAM EKSEPSI : I.
GUGATAN A QUO ERROR IN PERSONA 1. Bahwa gugatan Error in Persona, karena dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I tidak tepat/Gemis Aanhodanig Heid. maka haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. (putusan Mahkamah Agung No. 601 K/sip/1975 tanggal 20 April 1977). 2. Bahwa dalam Perkara tersebut, gugatan dianggap Error in Persona
karena
mengatakan
dalam
TERGUGAT
dalil I
gugatan
bertanggung
PENGGUGAT jawab
atas
pengurusan peningkatan Akta Jual Beli menjadi Sertifikat Hal 8 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
Hak Milik, seharusnya menjadi tanggung jawab TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
sedangkan
TERGUGAT
I
merupakan
Bank
Perkreditan Rakyat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menerima tabungan mereka dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan
pembiayaan
bagi
nasabah
berdasarkan
prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ; serta menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dana atau pada bank lain berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 10 Tahun 1998. 3. Bahwa
seharusnya
gugatan
PENGGUGAT
ditujukan
kepada TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT. Oleh karenanya
beralasan
hukum
gugatan
PENGGUGAT
haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini. II.
GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) 4. Bahwa gugatan Obscuur Libel, karena dalil gugatan kabur, bahkan kontradiktif maka haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. (Putusan Mahkamah Agung RI No.3534 K/Sip/1984, tanggal 29 Pebruari 1986 jo PT. Manado No.232/1983
tanggal
28
Juli
1984
jo
PN.
Lantoto
No.52/1982 tanggal 13 Agustus 1983). 5. Bahwa dalam Perkara tersebut, gugatan dianggap Obscuur Libel karena dalil gugatan PENGGUGAT kabur dan bahkan kontradiktif. Salah satu dalil mengatakan bahwa hubungan Hukum yang terjadi adalah pinjaman terhadap saham, yang lain
mengatakan
pertanggungjawaban
menjalankan
perusahaan. Antara posita dan Petitum saling bertentangan. Dalil pokok mengenai pertanggungjawaban menjalankan perusahaan, tetapi Petitum Menuntut pengesahan jual beli tanah. Dengan demikian antara posita dan Petitum tidak Hal 9 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
sinkron serta terdapat campur aduk antara pinjaman terhadap
dan
pertanggungjawaban
menjalankan
perusahaan. Oleh karena itu, gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Dikutip dari Buku Hukum Acara Perdata
tentang
gugatan,
Persidangan,
Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, karangan M. Yahya Harahap, SH penerbit : Sinar Grafika, halaman 428-429). 6. Bahwa demikian pula di dalam gugatan PENGGUGAT dalam
perkara
aquo,
dalil
gugatan
kabur,
bahkan
kontradiktif. Kontradiktif dimaksud adalah sebagai berikut: Pada Posita gugatan angka 2, PENGGUGAT mengklaim TERGUGAT
I
bertanggung
jawab
atas
pengurusan
peningkatan Akta Jual Beli menjadi Sertifikat Hak Milik, seharusnya menjadi tanggung jawab TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT sebagaimana diatur dalamUndangundang
Nomor
30
Notaris,sedangkan
Tahun
2004
TERGUGAT
I
tentang
Jabatan
merupakan
Bank
Perkreditan Rakyat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menerima tabungan mereka dalam bentuk
deposito
berjangka,
tabungan,
dan/atau
bentuklainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit,
menyediakan
pembiayaan
bagi
nasabah
berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan
dalam
peraturan
pemerintah;
serta
menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau pada bank lain berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Oleh karenanya
beralasan
hukum
gugatan
PENGGUGAT
haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini. B.
DALAM POKOK PERKARA 1.
Bahwa TERGUGAT Imohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dibawah ini. Hal 10 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
2.
Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.
3.
Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya pada point 1 s-d 2, TERGUGAT I memberikan Tanggapan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut : -
Bahwa TERGUGAT I memiliki hubungan hukum sebagai Kreditur dengan PENGGUGAT sebagai debitur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 03.8002 tanggal 28 Desember 2012, dengan Plafond Kredit Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dengan angsuran Rp. 2.807.000,- (dua juta delapanratus tujuhribu rupiah) perbulan dan jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan.
-
Bahwa Jaminan Kredit berupa AJB No.135/Kec.BS/MSTA/ 1988 luas tanah : 137 M2 terletak di KP. Pekayon, Kel. Pekayon Jaya, Rt.004/022 Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi ditingkatkan menjadi sertipikat melaluiTERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT.
-
Bahwa TERGUGAT I hanya membebankan biaya-biaya sesuai
tarif
TERGUGAT
provisi, I
tidak
meterai,
asuransi
memotong
dan
biaya
Notaris.
pengurusan
peningkatan Akta Jual Beli menjadi Sertifikat sebesar Rp.19.000.000,-
(sembilanbelas
juta
rupiah).
Hal
ini
tercantum dalam Bukti Realisasi Pinjaman tertanggal 28 Desember 2012. Oleh karena itu dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan. 4.
Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya pada point 3, yang intinya menyatakan bahwa persetujuan kredit yang disepakat adalah sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tetapi uang yang diterima PENGGUGAT hanya sejumlah Rp.30.584.000,- (tiga puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) adalah tidak benar dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut: -
Bahwa berdasarkan bukti transaksi rekening tabungan pada tanggal 28 Desember 2012 dapat dilihat bahwa Pinjaman yang diterima oleh PENGGUGAT Rp.60.000.000,- (enam Hal 11 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
puluh juta rupiah)bukan Rp.30.584.000,-(tiga puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah). -
Bahwa berdasarkan Bukti Realisasi Pinjaman tertanggal 28 Desember 2012, jumlah realisasi pinjaman yang diterima oleh PENGGUGAT dan biaya-biaya pinjaman kredit dengan rincian sebagai berikut:
-
Pokok Pinjaman
Rp. 60.000.000,-
Provisi
Rp. 1.500.000,-
Adm.
Rp.
-
Tabungan
Rp.
900.000,-
Notaris
Rp. 1.500.000,-
Asuransi
Rp.
645.000,-
Materai
Rp.
36.000,-
Jumlah
Rp. 4.531.000,-
Sisa dibayar
Rp. 55.419.000,-
Bahwa realisasi pinjaman yang diterima oleh PENGGUGAT adalah sejumlah Rp. 55.419.000,- (lima puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
-
Bahwa faktanya TERGUGAT Imengenal saudari Dewi tetapi saudari Dewi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,-. Dan TERGUGAT I juga tidak pernah mengenakan biaya jasa marketing sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) yang diterima saudari Dewi maupun Saudari Sari, hal tersebut jelas merupakan fitnah yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I.Itu sebabnya dalil PENGGUGAT tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
5.
Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya pada point 4 dan 5, yang intinya menyatakan bahwa perjanjian kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I diatur waktu 36 (tiga puluh enam bulan)...dst,...apabila diperhitungkan dengan
uang
yang
diterima
PENGUGGAT
sejumlah
Rp.30.584.000, (tiga puluh delapan ratus tujuh ribu rupiah), dipastikan keuntungan yang diperoleh TERGUGAT I atas transaksi adalah sejumlah Rp.70.468.000,- (tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) adalah tidak benar dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut: Hal 12 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
-
Bahwa sangat jelas berdasarkan Bukti Realisasi Pinjaman tertanggal 28 Desember 2012, jumlah realisasi pinjaman yang diterima oleh PENGGUGAT adalah sejumlah Rp. 55.419.000,- (lima puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).
-
Bahwa TERGUGAT I merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
-
Bahwa TERGUGAT I juga memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menerima tabungan mereka dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan
pembiayaan
bagi
nasabah
berdasarkan
prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah; serta menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, danatau pada bank lain berdasarkanUndang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 10 tahun 1998. Oleh karena itu dalil PENGGUGAT
tersebut
haruslah
ditolak
dan
dikesampingkan. 6.
Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya pada point 6 dan 7, yang intinya menyatakan bahwa sejak perjanjian
kredit
ditandatangani/penyerahan
agunan
dilaksanakan, TERGUGAT I tidak pernah memberikan Surat Perjanjian Kredit/tidak pernah memberikan bukti serah terima agunan kepada PENGGUGAT..dst, ...TERGUGAT I tidak dapat menyerahan agunan adalah tidak benar dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut : -
Bahwa faktanya antara TERGUGAT I selaku Kreditur memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT selaku Debitur yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 03.8002 tanggal 28 Desember 2012.
-
Bahwa Tanda Terima Barang Jaminan telah diterima oleh PENGGUGAT tertanggal 28 Desember 2012. Itu sebabnya Hal 13 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
dalil
PENGGUGAT
tersebut
haruslah
ditolak
dan
dikesampingkan. 7.
Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya pada point 8 s/d 9 dan 11, yang intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT mempertanyakan pengembalian agunan kepada TERGUGAT
I,
namun
alasan
TERGUGAT
I
sangat
janggal/tidak masuk akal adalah tidak benar dengan alasanalasan hukum sebagai berikut: -
Bahwa faktanya TERGUGAT I bekerja sama dengan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melakukan pengikatan jaminan termasuk peningkatan Akta Jual Beli menjadi
Sertipikat
berdasarkan
Perjanjian
Kerjasama
Notaris Nomor: 0032/DIR-KKS/II/12 tertanggal 21 Pebruari 2012. -
Bahwa proses pengurusan atas peningkatan Akta Jual Beli PENGGUGAT
menjadi
Sertipikat
dilakukan
oleh
TERGUGAT II danTURUT TERGUGAT sertauntuk segala biaya pengurusan atas peningkatan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh PENGGUGAT. -
Bahwa faktanya hingga saat ini peningkatan Akta Jual Beli PENGGUGAT menjadi Sertipikat yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan TURUT TERGUGAT belum jadi dan belum
diserahkan
kepada
TERGUGAT
I
sehingga
TERGUGAT I tidak dapat menyerahkan sertifikat kepada PENGGUGAT. -
Bahwa faktanya TERGUGAT I juga telah memberikan teguran/somasi tertanggal 29 November 2015 dan 28 Desember 2015 kepada TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT yang intinya untuk segera menyelesaikan proses pengurusan atas peningkatan Akta Jual Beli menjadi Sertipikat
dan
menyerahkan
Sertipikatnya
kepada
TERGUGAT I. -
Bahwa dalam Mediasi di ruangan mediasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Agustus 2016 yang di hadiri oleh
Kuasa
PENGGUGAT,
Prinsipal
dan
Kuasa
TERGUGAT I, Kuasa TERGUGAT II serta Notaris Cut Riany, SH, Mkn (TURUT TERGUGAT). Hal 14 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
-
Bahwa faktanya dalam Mediasi tersebut Kuasa TERGUGAT II mengakui pengurusan peningkatan Akta Jual Beli menjadi Sertipikat
masih
dalam
proses
dikarenakan
adanya
kekurangan persyaratan data dari PENGGUGAT, dan TERGUGAT II menyanggupi dapat menyelesaikan proses dimaksud dengan meminta waktu 2 s/d 3 bulan. Akan tetapi pada akhinya Mediasi gagal. -
Bahwa
perlu
Realisasi
ditegaskan
Pinjaman
TERGUGAT
I
kembali,
tertanggal
tidak
28
memotong
berdasarkan
Bukti
Desember
2012,
biaya
pengurusan
peningkatan Akta Jual Beli menjadi Sertifikat sebesar Rp.19.000.000,- (sembilanbelas juta rupiah). Oleh karena itu dalil PENGGUGAT haruslahditolakdandikesampingkan. 8.
Bahwa
apa
yang
dimohonkan
PENGGUGAT
dalam
gugatannya pada point 13 adalah permohonan yang tidak berdasar hukum dan berlebihan dengan alasan sebagai berikut: -
Bahwa TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT, sehingga secara hukum TIDAK ADA kewajiban bagi TERGUGAT I untuk membayar ganti
kerugian
materiil
dan
immateriil
kepada
PENGGUGAT. -
Bahwa dalil PENGGUGAT hanyalah didasarkan pada perhitungan sepihak dan diajukan tanpa alat bukti yang sah menurut
hukum, sehingga jelas merupakan perhitungan
yang mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya. -
Bahwa
berdasarkanYurisprudensi
Republik Indonesia
Mahkamah
Agung
No.588 K/Sip/1983 menyebutkan:
”Bahwa tentang tuntutan penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai buktibukti maka harus ditolak”. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.19 K/Sip/1983 menyebutkan pula : ”Bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak terperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.
Hal 15 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
-
Bahwa
dengan
demikian
apa
yang
dimohonkan
PENGGUGAT yang meminta ganti kerugian materiil dan immateril haruslah DITOLAK atau setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA(niet onvantkelijke verklaard). 9.
Bahwa
apa
yang
dimohonkan
PENGGUGAT
dalam
Gugatannya pada point 14 adalah permohonan yang tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai sebagai berikut : -
Bahwa permohonan sita jaminan tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 227 ayat 1 HIR, yang menyatakan : ”Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan
atau
membawa
pergi
akan
barang-
barangnya yang bergerak atau yang tetap agar tidak dapat dijangkau
oleh
yang
berkepentingan
maka
Ketua
Pengadilan negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan
gugatannya
serta
membuktikan
kebenarannya”. -
Bahwa TERGUGAT I TIDAK memiliki hutang kepada PENGGUGAT
dan
PENGGUGAT
TIDAK
DAPAT
membuktikan atau memiliki BUKTI bahwa TERGUGAT I sedang berusaha membawa pergi atau menggelapkan barang-barang tidak bergerak yang di mohonkan sita jaminan oleh PENGGUGAT. -
Bahwa
berdasarkan
Yurisprudensi
Mahkamah
Agung
Republik Indonesia No.597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 menyebutkan : ”Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang diisyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”. -
Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam perkara aquo haruslah DITOLAK atau setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvantkelijke verklaard). Hal 16 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi c.q.Bapak Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1.
Menerima dan Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2.
Menyatakan
gugatan
PENGGUGAT
tidak
dapat
diterima
(Niet
onvantkelijke verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1.
Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet onvantkelijke verklaard).
2.
Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT.
Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex- AequoEt Bono) ; Menimbang, bahwa kemudian jawab jinawab antara para pihak dilanjutkan masing-masing : Penggugat dengan Repliknya teranggal 12 Oktober 2016 dan Tergugat I dengan Dupliknya tertanggal 19 Oktober 2016 ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi
telah
menjatuhkan
putusan
tanggal
1
Februari
2017
Nomor
341//Pdt.G/2016/PN.Bks yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 3. Menghukum Tergugat I untuk membayar pengurusan sertifikat yang tidak terselesaikan kepada Penggugat sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ; 4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membatalkan pengurusan peningkatan AJB No. 135/Kec.BS/MSTA/1998 menjadi sertifikat ; 5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan anggunan berupa AJB No. 135/Kec.BS/MSTA/1998 kepada Penggugat ; 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti ; 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; Hal 17 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 341/Pdt.G/2016/PN.Bks jo Nomor : 13/Bdg/2017/PN.Bks, tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa Tergugat I melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 341/Pdt.G/2016/ PN.Bks tanggal 1 Februari 2017 dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 8 Maret 2017 serta masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Maret 2017 ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Surat Memori Banding tanggal 3 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 April 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada : -
Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 5 April 2017 ;
-
Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 10 April 2017 ; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada
tanggal 8 Maret 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II dan masing-masing pada tanggal 10 Maret 2017 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 6 dan Pasal 7 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : -
Pembanding
menyatakan
keberatan
dan
berpendapat
bahwa
pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama Nomor 341/Pdt.G/2016/PN.Bks tersebut tidak tepat dan tidak benar. Hal 18 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
-
Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya keberatan tersebut adalah sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan sengaja tidak mempertimbangkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 22 ayat (1) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. 2. Gugatan a quo Error in Persona. 3. Gugatan kabur (obscuur libel) B. DALAM POKOK PERKARA : 1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara Nomor 341/Pdt.G/2016/PN.Bks telah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara Nomor 341/Pdt.G/2016/PN. Bks melampaui batas wewenangnya (ultra petita). 3. Kejanggalan-kejanggalan dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 341/Pdt.G/2016/PN.Bks. Kesimpulan : 1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 341/Pdt.G/2016/ PN.Bks tanggal 1 Februari 2017, merupakan hasil pertimbangan Majelis
Hakim
persidangan,
tanpa
adanya
melihat
bukti-bukti
dan
kejanggalan-kejanggalan,
fakta-fakta
mengabaikan
ketentuan-ketentuan hukum, cenderung memihak serta memutus melebihi apa yang di tuntut (ultra petita), dan sepatutnyalah dibatalkan. 2. Bahwa Gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat tidak beritikad baik, error in persona, gugatan kabur, dalil-dalil saling bertentangan dan tidak akurat maka sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard). 3. Bahwa untuk pertanggungjawaban Pembanding/Tergugat I sesuai fungsi dan peranan Pembanding/Tergugat I dalam menjalankan amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Pembanding/Tergugat I mengingatkan kepada Tergugat
II
dan
Turut
Tergugat
dengan
memberikan
teguran/somasi tertulis tertanggal 29 November 2015 dan 28 Hal 19 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
Desember 2015 yang intinya untuk segera menyelesaikan proses pengurusan atas peningkatan Akta Jual Beli menjadi Sertipikat atas nama Terbanding/Penggugat. 4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo yang menyatakan Pembanding/Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu kesalahan besar keliru dan amat sangat menyesatkan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut, Pembanding mohon perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam mengadili perkara banding ini mememberutusan dengan amar putusan sebagai berikut : Mengadili : -
Menyatakan permohonan banding dari Pemohon Banding dapat diterima ;
-
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
Nomor
:
341/Pdt.G/2016/PN. Bks tanggal 1 Februari 2017 ; Mengadili Sendiri : DALAM EKSEPSI : a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya; b. Menyatakan gugatan Terbanding (d/h Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Terbanding (d/h Penggugat) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding (d/h Penggugat) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; 2. Menghukum Terbanding (d/h Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara ; Atau, apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ; Menimbang,
bahwa
setelah
Pengadilan
Tinggi
memeriksa
dan
mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 341/Pdt.G/2016/Pn.Bks, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 341/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 1 Februari 2017 dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :
Hal 20 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; Menimbang,
bahwa
terhadap
surat
gugatan
Terbanding
semula
Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang 2 (dua) hal yaitu : 1. Mengenai gugatan a quo Error In Persona, 2. Mengenai gugatan kabur (obscuur libel) ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : Ad.1. Mengenai gugatan Error In Persona Menimbang, bahwa didalam awal posita gugatannya Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa hubungan hukum (recht verband) Penggugat dengan Tergugat I berkaitan dengan transaksi kredit sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tetapi dibagian lain posita gugatannya Penggugat menuntut tanggung jawab Tergugat I sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang harus mengurus peningkatan Akta Jual Beli (AJB) No. 135/Kec.BS/MSTA/1998 yang menjadi agunan menjadi Sertifikat hak Milik, dengan alasan bahwa Tergugat I telah membebankan Penggugat untuk biaya pengurusan tersebut sejumlah Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dimana pembayaran dipotong dari uang kredit yang diterimanya ; Menimbang, bahwa sebelum dapat dibuktikan ada atau tidaknya biaya pengurusan sejumlah Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut yang dipotong dari uang kredit yang diterima Penggugat tersebut dari Tergugat I yaitu BPR Kranji Krida Sejahtera, tetapi yang pasti bahwa Pembanding semula Tergugat I adalah merupakan Lembaga Perbankan yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan karenanya tidaklah boleh sebagai Bank Perkreditan Rakyat ia juga menjalankan fungsi sebagai perusahaan jasa pengurusan sertifikat, kalaupun hal tersebut benar maka itu merupakan tanggung jawab pribadi oknum Bank Perkreditan Rakyat dan karenanya tidak dapat dibebankan atau diminta tanggung jawabnya sebagai Institusi atau Lembaga Perbankan ; Dengan demikian dengan diajukannya Pembanding semula Tergugat I sebagai subjek hukum dalam perkara a quo adalah merupakan kekeliruan yang nyata didalam surat gugatan atau sebagai gugatan yang Error in Persona ; Hal 21 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Eksepsi Error In Persona yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I cukup beralasan dan benar karena maka eksepsi tersebut dapat dikabulkan ; Ad. 2. Mengenai Gugatan Kabur (Obscuur Libel). Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya Terbanding semula mendalilkan bahwa Pembanding semula Tergugat I sebagai Lembaga Perbankan bertanggung jawab atas pengurusan dan peningkatan status Akta Jual Beli No. 135/kec.BS/MSTA/1998 milik Terbanding semula penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik dan tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan dengan semestinya atau hingga gugatan ini didaftarkan pengurusan tersebut belum tuntas, tetapi didalam posita gugatan yang lain walaupun didalam petitumnya gugatannya Terbanding mengatakan bahwa Pembanding semula Tergugat I bersama-sama dengan Turut Terbanding I semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal terlepas dari benar atau tidaknya dalil gugatan tersebut seharusnya gugatan dalam perkara a quo adalah gugatan tentang ingkar janji atau wanprestasi ; Dengan demikian maka telah terjadi kontradiksi didalam dalil-dalil gugatan sebagaimana dijelaskan di dalam posita-posita gugatan demikian pula didalam petitumnya, karenanya maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) yang kemudian oleh Pembanding semula Tergugat I cukup beralasan dan benar, karenanya maka eksepsi tersebut dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 341/pdt.G/2016/PN. Bks tanggal 1 Februari 2017 tentang Eksepsi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ; DALAM POKOK PERKARA ; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; Menimbang,
bahwa
oleh
karena
sebagaimana
yang
telah
dipertimbangkan didalam pertimbangan hukum dan kesimpulan dalam Eksepsi diatas tadi, bahwa Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I dapat dikabulkan, maka gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 341/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 1 Februari 2017 tentang pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi Hal 22 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan
Undang-undang
Nomor
20
Tahun
1947
tentang
Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, KUH Perdata, HIR dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ; MENGADI LI: -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut ;
-
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
Nomor
:
341/Pdt.G/2016/PN. Bks. tanggal 1 Februari 2017 yang dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI : Mengabulkan Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I ; DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;
-
Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh kami sebagai R.S. DAMANIK, S.H., M.H., Hakim Ketua, RUSSEDAR, S.H., dan A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 221/PEN/PDT/2017/PT. BDG tanggal 4 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hal 23 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
para Hakim Anggota tersebut, NURDIANA, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
Ttd
Ttd
RUSSEDAR, S.H.
R.S. DAMANIK, S.H., M.H.
Ttd A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI, Ttd N U R D I A N A, S.H.
Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.
5.000,-
2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.
6.000,-
3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ----------------------------- Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Hal 24 dari 24 putusan Nomor 221/Pdt/2017/PT. BDG
