PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 291/PDT/2014/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : --------------------Ida Parida Damayanti, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan RT/RW. 001/004,

Desa

Kedung

Pengawas,

Kecamatan

Babelan,

Kabupaten Bekasi, Pekerjaan tidak ada / ibu rumah tangga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naupal Al Rasyid, SH Advokat beralamat di Lt.2 Gd. Giant Jl. Raya Pekayon No.1 Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 11

Maret 2014 untuk selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat ; --------------------------------

L a w a n 1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKN) Bekasi, berkedudukan di Jl. Sersan Aswan No.8D Bekasi, Terbanding semula Tergugat I ; ------------------------------------------------------------------------------------2. Effendi Halim, beralamat Jl. Raya Daan Mogot Km.16 Komplek Perumahan Daan Mogot Baru Blok LL No.6 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert Aries, SH.,MH dan Kevin Sofjan, SH Advokad dan Konsultan Hukum, pada kantor ALBERT ARIES & PARTNES LAW FIRM (“AAP LAW FIRM”) yang berkantor di

Manara

Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2014, untuk selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat II ; --------------------------

Pengadilan Tinggi tersebut ; -------------------------------------------------

Halaman 1 dari 11 halaman perkara No 291/Pdt/2014/PT.Bdg.

Telah

membaca

berkas

perkara

dan

surat-surat

lain

yang

berhubungan dengan perkara ini ; ------------------------------------------------------Tentang Duduknya Perkara Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Pebruari 2014, No. 264/pdt.G/2013/PN.Bks yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------Dalam Provisi Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------------Dalam Eksepsi ; -------------------------------------------------------------------------------------Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; -------------------------------Dalam Pokok Perkara 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----------------------Menimbang, bahwa dari risalah pernyataan banding tanggal pada tanggal

12

Maret

2014,

No.264/Pdt.G/2013/PN.Bks,

jo.

No.

10/Bdg/2014/PN.Bks, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Maret 2014 menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Pebruari 2014, No. 264/pdt.G/2013/PN.Bks permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 20 Maret 2014 dan 14 April 2014 ; --------------------------------------Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya, telah mengajukan memori banding,

tertanggal 3 Juni

2014 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Bekasi pada tertanggal 3 Juni 2014 ; -----------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat II menanggapi memori banding tersebut telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Juni 2014 ; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, kesempatan dikepaniteraan

kepada kedua belah pihak bersengketa

untuk

membaca

Pengadilan

dan

Negeri

mempelajari

Bekasi,

telah diberi

berkas

seperti

perkara

ternyata

dari

pemberitahuan tentang hal itu pada tanggal 22 dan 23 Mei 2014 dan tanggal 13 Juni 2014 ; ---------------------------------------------------------------------------------------Tentang Pertimbangan Hukumnya Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; ---------------------------------------- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa Pembanding / Penggugat

adalah isteri dari almarhum Alang

Susanto, pemilik sebidang tanah / bangunan

Sertifikat Hak Milik No.

1237/Kedung Pengawas luas 2.191 m2 ; ------------------------------------------------- Bahwa pemberian hak tanggungan (P6 dan P7) karena adanya persekongkolan antara Terbanding semula Tergugat II dengan Notaris dan (PPAT) ; ---------------------------------------------------------------------------------------


- Bahwa pengumuman lelang tersebut sangat merugikan Pembanding / Penggugat ; --------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa eksekusi lelang hak tanggungan yang telah dimohonkan didasarkan atas kesesatan dan kecurangan dan karenanya harus dibatalkan dan harus dinyatakan Non Eksekutabel ; ------------------------------- Bahwa penjabaran selengkapnya sebagaimana dimuat dalam memori banding tersebut, memori dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; --------------------------------------------------------------------------------- Bahwa dalam perkara aquo baik dengan alat bukti surat maupun saksisaksi yang diajukan dipersidangan, telah mengungkapkan kebenaran formal, bahwa Terbanding I menyalahgunakan wewenang dan perbuatan melawan hukum oleh tergugat II adalah tidak mendasar ; ----------------------- Bahwa mengenai adanya penyalahgunaan keadaan sudah terbantahkan dengan adanya akta pengakuan hutang dengan jaminan No 4 tertanggal 3 Maret 2009 ; ------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa mengutip pasal 13 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Pembanding / Penggugat adalah tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo ; ----------------------------------------------

Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan haknya selaku kreditur yang dijamin undang-undang untuk melelang jaminan hak tanggungan bukanlah sesuatu perbuatan melawan hukum ; --------------------------------------


- Bahwa proses lelang hak tanggungan adalah berdasarkan dokumendokumen yang sah ; ----------------------------------------------------------------------------- Bahwa selengkapnya penjabaran kontra memori banding tersebut, sebagaimana dimuat dalam kontra memori banding tersebut, kontra memori banding tersebut satu kesatuan dengan putusan ini ; ----------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum tersebut dibawah ini ; -------------------------------------------------------------------------Pertama : -------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa penggugat / pembanding bernama Ida Farida Damayanti, adalah isteri dari Alang Susanto ; ------------------------------------------------------------------- Bahwa tanah seluas 2.191 m2 sudah hak milik No. 1237/Kedung Pengawas tercatat atas nama Alang Susanto ; --------------------------------------- Bahwa almarhum bernama Alang Susanto meninggal dunia pada tanggal 3 April 2013 ; -------------------------------------------------------------------------------------Kedua : ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa betul ada surat pengakuan hutang No. 4 tanggal 3 Maret 2009 (T6) yang dibuat oleh Notaris Rosliana, SH di Bekasi, atas perjanjian peminjaman uang perseorangan (pribadi) antara Alang Susanto, sebagai pihak pertama dengan Effendi Halim sebagai pihak kedua ; -------------------- Bahwa perjanjian peminjaman tersebut dibuatkan akta pemberian hak tanggungan berdasarkan akta No. 09 / 2009 pada tanggal 3 Maret 2009 oleh Notaris Notaris (PPAT) Mustaqim, SH.,M.Kn (T-7) ; --------------------------


Yang kemudian oleh BPN diterbitkan sertifikat hak tanggungan No. 1230 / 2009 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Ketiga : -------------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa atas dasar surat pengakuan hutang dan sertifikat hak tanggungan itu, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKN) Bekasi akan melakukan pelelangan ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ; Dalam Eksepsi : Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum bersifat yuridis formal (tidak menyangkut pokok

perkara) Pengadilan Tinggi menilai

bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi yang telah menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dipandang telah tepat dan karena eksepsi telah dipertimbangkan dengan cukup, sehingga dapat dibenarkan,

oleh

karenanya

pertimbangan

diambil

alih

menjadi

pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ; ------------Dalam Provisi : Menimbang, bahwa tuntutan dalam provisi, dikarenakan telah memasuki pokok perkara dengan demikian tuntutan dalam provisi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan hal itu akan diputus dalam pokok perkara (vide putusan M.A No 1070 K/Sip/1972) tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan tuntutan provisi yang tercantum dalam pasal 180 HiR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan tuntutan provisi yang menyangkut pokok perkara tidak dapat diterima ; ---------------------------------------------------------------------------


Dalam pokok perkara : Menimbang, bahwa yang akan dilakukan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKN) adalah tanah seluas 2.191 m2 No 1237 milik almarhum Alang Susanto ; --------------------------------Menimbang, bahwa dasar akan dilakukannya pelaksanaan lelang tersebut adalah : -----------------------------------------------------------------------------------a) Akta pengakuan hutang No. 04 tanggal 3 maret 2009 atas nama Alang Susanto, sebagai pihak pertama dengan Effendi Halim sebagai pihak kedua ; ---------------------------------------------------------------------------------------------b) Akta pemberian hak tanggungan tanggal 3 Maret 2009 yang dibuat Notaris (PPAT) Mustaqim, SH ; -------------------------------------------------c) Sertifikat hak tanggungan No 1230 / 2009 diterbitkan oleh BPN tanggal 16 Maret 2009 ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Akta pengakuan hutang No. 04 tanggal 3 Maret 2009 tersebut diatas formalnya tidak memenuhi syarat pasal 224 HiR, yaitu harus dibuat dihadapan Notaris di Indonesia dan berkepala / irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ sedangkan isi / materinya tidak dapat ditambah dengan perjanjian lainnya (embel-embel) karena suatu

surat Pengakuan hutang berarti

suatu perbuatan hukum

bersifat sepihak ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa perjanjian peminjaman uang (kredit) yang dibuat secara

authentik (dihadapan Notaris) belum merupakan akta grosse,

dimana

dalam

perjanjian-perjanjian

tersebut

dicantumkan

debitur

menyediakan jaminan, jaminan ini kemudian dibuat akta oleh pemberian hak tanggungan ( akta grosse) secara khusus ; -----------------------------------------


Menimbang, bahwa akan tetapi tidak semua perjanjian peminjaman uang dapat dibuatkan akta grosse, dalam stb. tahun 1938 No. 532 yang disebut dengan geldschieter ordonantie ( Undang-undang pelepas uang) pasal 14 menyatakan bahwa mengenai perjanjian peminjaman uang menurut Undang-undang ini tidak dapat dikeluarkan grosse, dari akta Notariil melainkan yang dibuat tentang perjanjian hutang piutang dengan seorang pelepas uang, dilarang untuk diterbitkan grosse akta ; ----------------Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang tersebut menyatakan dilarang untuk bekerja atau berusaha sehingga pelepas uang, tanpa izin dari pejabat yang berwenang ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas Terbanding semula Tergugat II, masuk golongan orang-orang pelepas uang menurut ordonantie geldschieter tahun 1938 oleh karenanya untuk perjanjian hutang piutang (serta pengakuan hutang) dengan almarhum Alang Susanto tersebut diatas tidak dapat dibuatkan akta grosse ; ----------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian

akta pengakuan hutang

tertanggal 3 Maret 2009 No. 04 atas nama Alang Susanto sebagai pihak pertama dengan Effendi Halim sebagai pihak kedua jo. akta pemberian hak tanggungan No. 09/2009 tertanggal 3 Maret 2009 jo. sertifikat hak tanggungan tanggal 16 Maret 2009 No. 1230/2009 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berhubung akta yang baru disebutkan diatas, dibuat tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

maka

para Terbanding semula Tergugat II yang telah menyuruh membuat aktaakta tersebut dan Terbanding semula Tergugat I, yang melakukan proses


pelelangan atas dasar dokumen yang cacat hukum, perbuatan mereka adalah suatu perbuatan melawan hukum ; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlepas alasan banding dari Pembanding semula Penggugat, putusan Pengadilan

Negeri

264/Pdt.G/2013/PN.Bks,

Bekasi tidak

tanggal dapat

26

Pebruari

dipertahankan

lagi

2014. dan

No. harus

dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini ; --------Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka sepatutnya ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada mereka secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini ; --------------------------------------------Mengingat pasal 224 HiR dan ordonantie geldschieter tahun 1938 No. 532 serta ketentuan perundang-undangan yang lainnya ; ---------------------------

M e n g a d i l i I.

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------------------

II.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Pebruari 2014, Nomor : 264/Pdt.G/2013/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut ; -------------------------------------------------------------------------------------------

Mengadili sendiri 1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya ; -------2. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ; ----------------------------------------


3. Menyatakan

sertifikat hak tanggungan No. 1230/2009, tanggal 16 Maret

2009 yang diterbitkan oleh BPN jo. akta pemberian hak tanggungan No. 09/2009, tanggal 3 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris PPAT Mustaqim, SH.,M.Kn cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ; -----4. Memerintahkan agar Terbanding semula Tergugat I menghentikan proses pelaksanaan lelang atas tanah seluas 2.191 m 2 terletak di Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, SHM No. 1237 atas nama Alang Suswanto ; -------------------------------------------5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu Peradilan tingkat pertama dan Peradilan tingkat banding, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah ) ;----------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini Kamis tanggal 11 September 2014 oleh kami WILLEM DJARI, SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan

RUSSEDAR, SH dan EDI WIDODO, SH.,M.Hum masing-masing

sebagai

Hakim Anggota, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Tinggi Bandung tanggal 23 Juli 2014, Nomor 291/Pen/Pdt/2014/PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. NUR’AINI, SH,MH Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Kedua belah pihak berperkara ; ----------------------------------------------------------------------------------

Hakim Anggota,

Ttd

RUSSEDAR, SH.

Hakim Ketua,

Ttd

WILLEM DJARI, SH.


Ttd

EDI WIDODO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd Dra. Hj. NUR’AINI, SH.,MH.

Rincian biaya perkara : 1. Meterai ………… = Rp.

6.000,-

2. Redaksi ………… = Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan … = Rp. 139.000,Jumlah ………… = Rp. 150.000,( seratus lima puluh ribu rupiah).


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents