PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P UTUSAN Nomor : 414/PDT/2016/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : ------------------------------------------1. SUKI SATJA dahulu bernama Liauw Kim Tjoan, anak dari Obang Satja Sasmita yang meninggal dunia di Bogor pada tanggal 08 Mei 2008, lahir di Bogor, 29 September 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pasar Koja No. 58 RT. 05/RW.06 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung; 2. YUSINI atau JUSINI, anak dari Obang Satja Sasmita yang meninggal dunia di Bogor pada tanggal 08 Mei 2008, lahir di Bogor, 01 Oktober 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Semboja II Blok O No. 43 RT. 004/RW.014 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Margahayu, Kota Bandung; 3. SUWANDRI, anak dari Obang Satja Sasmita yang meninggal dunia di Bogor pada tanggal 08 Mei 2008, lahir di Bogor, 23 Oktober 1970, pekerjaan

Wiraswasta,

tempat

tinggal

di

Jalan

Pembangunan Kaum No. 20 RT. 04/RW.11 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor; 4. MULWANDE ROBI, anak dari Obang Satja Sasmita yang meninggal dunia di Bogor pada tanggal 08 Mei 2008, lahir di Bogor, 06 Agustus 1980, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pembangunan Kaum

No. 20 RT. 04/RW.11

Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor; 5. BUDDY LIBRATA, anak dari Eddy Librata dahulu bernama Liauw Jung Hoat yang meninggal dunia di Bogor pada tanggal 08 Mei 2008, lahir di Bogor, 02 Mei 1967, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bumi Menteng Asri Blok BD 03 RT. 02/RW.17 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat;

Halaman 1 dari 32 halaman, Pts.No.414/PDT/2016/PT.BDG.

6. C. ERWIN LIBRATA (Erwin), anak dari Eddy Librata dahulu bernama Liauw Jung Hoat yang meninggal dunia di Bogor pada tanggal 08 Mei 2008, lahir di Bogor, 06 Agustus 1980, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Veteran No. 21 RT. 06/RW.03 Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah; 7. HARLIAWATY dahulu bernama Hok Nio (Liauw Hok Nio), lahir di Bogor, 21 Agustus 1945, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Veteran No. 21 RT. 06/RW.03 Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah; 8. ENNY ROHYANI dahulu bernama Liauw En Nio, lahir di Bogor, 12 Agustus 1948, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pulau Panjang I No. 8 DPS BR/LINK Bumi Werdhi, Dusun Bumi Werdhi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat; 9. SASMITA MONICA, SE, anak dari Iwan Thofani Satja Sasmita dahulu Liauw Hok Kioe, lahir di Bogor, 28 Desember 1977, pekerjaan Biarawati, tempat tinggal di Jalan Gereja No. 25 RT. 002/RW.008 Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor; 10. INDRA SASMITA, SE, anak dari Iwan Thofani Satja Sasmita dahulu Liauw Hok Kioe, lahir di Bogor, 04 Agustus 1980, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Mutiara Bogor Raya Blok H 2 No. 29-31 RT. 04/RW.17 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor; 11. DIKI SASMITA (Dicky Sasmita) (Sugihjono), dahulu Liauw Hok Kioe, lahir di Bogor, 09 Agustus 1950, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bantarjati Atas RT. 01/RW.09 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor; Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGIH DHARSONO (Liauw Yoe Ho), beralamat di Perumahan Pondok Cibubur Blok H 2 Nomor 9

RT. 006/RW.008

Desa

Cisalak Pasar,

Kecamatan Cimanggis, Kota Depok selaku kuasa dari para ahli waris Alm. Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April


2015 dan selanjutnya SUGIH DHARSONO (Liauw Yoe Ho) memberi Kuasa Subtitusi kepada AGUSTINUS MUDJIMAN,

S.H.,

dan

YAKSONO,

S.H.,

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “AGUSTINUS MUDJIMAN, S.H., dan REKAN” beralamat di Jl. Kapten Yusuf Pangumbahan No. 13 Cikaret, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi tertanggal 24 April 2015 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 Mei 2015, No. 147/SK/HK/2015/PN.Bgr., selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT; M E L A W A N 1. RIDWAN SURYAWAN dahulu bernama Liauw Kian Goan, lahir di Bogor 24 Juli 1955, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ciwaringin I No. 1 RT. 001/RW. 003 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2. NELLIWATI SASMITA (Nelawati) dahulu bernama Liauw Ben Nio, lahir di Bogor 14 Agustus 1953, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ciwaringin I RT. 001/RW. 003 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; 3. Ir. AGUNG SUGIHARTO, lahir di Kudus 2 April 1960, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kalimantan I Blok E.3 Nomor 7 Sektor XIV RT. 001/RW. 006 Kelurahan Lengkong Gudang I, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III; 4. MELANIA DESFIANA ARTIANI, S.H., LLM,Mkn., Notaris berdasarkan SK. Menkumham. RI.No. AHU-335.AH.02.01-III-Th.2012 tanggal 09 Mei 2012, berkantor di Jl. Gading Serpong Boulevard Blok AA3 No. 11-12 Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai

TURUT

TERBANDING

I

semula

TURUT

TERGUGAT I;


5. SUHERI HADI SUSASTRO, S.H., Mkn., Notaris berdasarkan SK. Menkumham. RI.No. AHU-343.AH.02.01 Th.2011 tanggal 09 Mei 2011, berkantor di Jl. Raya Serang KM 22 No. 30 Kelurahan Cikupa,

Kecamatan

Balaraja,

Kabupaten

Tangerang,

selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II; 6. ANDREAS, S.H.,LLM, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) berdasakan SK PPAT No. 2-XA-2005 tanggal 11-2-2005 berkantor di Jalan Achmad Adnawidjaya (dahulu jl. Pandu Raya No. 27 Kota Bogor) Komplex Ruko Bangbarung Grande K 10 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III; 7. BPN, Cq.Ka.Kanwil BPN Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 41 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV; Telah Membaca : -----------------------------------------------------------------------------1.

Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09

September 2016

Nomor : 414/PEN/PDT/2016/PT.BDG. tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding; 2.

Berkas perkara perdata Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.Bgr. dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 Mei 2015, dengan register Nomor: 69/Pdt.G/2015/PN.Bgr. telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah para ahli waris almarhum Liauw Soen Tjiang atau Satja Sasmita yang telah menikah dengan Oey Giok Nio atau Iyokwati pada tanggal 15 Juni 1961 di Bogor, sebagaimana tertera dalam Akte Perkawinan Nomor: 123/1961 tanggal 15 Juni 1961 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa di Bogor;


2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Liauw Soen Tjiang atau Satja Sasmita yang telah menikah dengan Oey Giok Nio atau Iyokwati telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang diberi nama masing-masing: a. Obang Satja Sasmita dahulu bernama Liauw O Bang, lahir di Bogor tgl 19-08-1937; b. Sugih Dharsono dahulu bernama Liauw Yoe Ho, lahir di Bogor tgl 07-051938; c. Eddy Librata dahulu bernama Liauw Jung Hoat, lahir di Bogor tgl 13-101940; d. Harliawaty dahulu bernama Liauw Hok Nio, lahir di Bogor tgl 21-08-1945; e. Eny Rohyani dahulu bernama Liauw En Nio, lahir di Bogor tgl 12-081947; f.

Iwan Thofani Sasmita dahulu bernama Liauw Hok Kioe, lahir di Bogor tgl 22-07-1949;

g. Dicky Sasmita dahulu bernama Liauw Hok Kie, lahir di Bogor tgl 09-081951; h. Nelliwati dahulu bernama Liauw Ben Nio, lahir di Bogor tgl 14-08-1953; i.

Ridwan Suryawan dahulu bernama Liauw Kian Goan, lahir di Bogor tgl 24-07-1955;

j.

Gunawan Sasmita dahulu bernama Liauw Kiem Goan, lahir di Bogor tgl 27-11-1958;

3. Bahwa Obang Satja Sasmita dahulu bernama Liauw O Bang, telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 08 Mei 2008 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 00102/KMT-WNI/2008 tanggal 23 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor. Semasa hidupnya almarhum Obang Satja Sasmita dahulu bernama Liauw O Bang telah menikah denngan Luniawati dahulu bernama Lauw Loen Njo dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing diberi nama: a. Suki Satja dahulu bernama Liauw Kim Tjoan, lahir di Bogor tgl 29-091965; b. Yusini atau Jusini, lahir di Bogor pada tanggal 01 Oktober 1968; c. Suwandri, lahir di Bogor pada tanggal 23 Oktober 1970; d. Mulwande Robi, lahir di Bogor pada tanggal 06 Agustus 1980;


Ke empat orang tersebut disebut sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya bernama Obang Satja Sasmita dahulu bernama O Bang sebagai ahli waris dari Almarhum Liauw Soe Tjiang atau Satja Sasmita; 4. Bahwa Eddy Librata dahulu bernama Liauw Jung Hoat, telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 08 Mei 2008. Semasa hidupnya Almarhum Eddy Librata dahulu bernama Liauw Jung Hoat telah menikah dengan Na Tjok Hoa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing diberi nama: a. Buddy Librata, lahir di Bogor pada tanggal 02 Mei 1967; b. C. Erwin Librata, lahir di Bogor pada tanggal 03 Pebruari 1970; Ke dua orang tersebut disebut sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya bernama Eddy Librata dahulu bernama Liauw Jung Hoat sebagai ahli waris dari Almarhum Liauw Soe Tjiang atau Satja Sasmita; 5. Bahwa Iwan Thofani Sasmita dahulu bernama Liauw Hok Kioe, telah meninggal dunia di Bogor. Semasa hidupnya Almarhum Iwan Thofani Sasmita dahulu bernama Liauw Hok Kioe telah menikah dengan Oey Diana dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama: a. Sasmita Monica, SE., lahir di Bogor pada tanggal 28 Desember 1977; b. Indra Sasmita, SE., lahir di Bogor pada tanggal 04 Agustus 1980; Ke dua orang tersebut disebut sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya bernama Iwan Thofani Sasmita dahulu bernama Liauw Hok Kioe sebagai ahli waris dari Almarhum Liauw Soe Tjiang atau Satja Sasmita; 6. Bahwa berdasarkan keterangan yang Penggugat kemukakan pada angka 2,3,4 dan 5 tersebut diatas dan dikuatkan oleh Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 01/II/KW/2015 tanggal 07 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Natalia Lini Handayani, S.H. Notaris di Bogor, maka seluruh ahli waris Ny. Iyokwati dahulu bernama Oey Giok Nio yang meninggal dunia di Bogor pada tanggal 28 Juni 2014 adalah berjumlah 15 (lima belas orang) yang masing-masing adalah: 6.1. Sugih Dharsono dahulu bernama Liauw Yoe Ho, lahir di Bogor tgl. 0705-1938; 6.2. Harliawaty dahulu bernama Liauw Hok Nio, lahir di Bogor tgl 21-08-1945; 6.3. Eny Rohyani dahulu bernama Liauw En Nio, lahir di Bogor tgl 12-08 1947; 6.4. Dicky Sasmita dahulu bernama Liauw Hok Kie, lahir di Bogor tgl 09-081951; 6.5. Nelliwati dahulu bernama Liauw Ben Nio, lahir di Bogor tgl 14-08-1953;


6.6. Ridwan Suryawan dahulu bernama Liauw Kian Goan, lahir di Bogor tgl 24-07-1955; 6.7. Gunawan Sasmita dahulu bernama Liauw Kiem Goan, lahir di Bogor tgl 27-11-1958; Dan ahli waris pengganti masing-masing adalah: 6.8. Suki Satja dahulu bernama Liauw Kim Tjoan, lahir di Bogor tgl 29-091965; 6.9. Yusini atau Jusini, lahir di Bogor pada tanggal 01 Oktober 1968; 6.10. Suwandri, lahir di Bogor pada tanggal 23 Oktober 1970; 6.11. Mulwande Robi, lahir di Bogor pada tanggal 06 Agustus 1980; 6.12. Buddy Librata, lahir di Bogor pada tanggal 02 Mei 1967; 6.13. C. Erwin Librata, lahir di Bogor pada tanggal 03 Pebruari 1970; 6.14. Sasmita Monica, SE., lahir di Bogor pada tanggal 28 Desember 1977; 6.15. Indra Sasmita, SE., lahir di Bogor pada tanggal 04 Agustus 1980; 7. Bahwa Ny. Oey Giokm Nio atau Iyokwati mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 19/Ciwaringin a/n. Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) dengan Surat Ukur tanggal 426/1992 luas 452 M2 yang terletak di Jl. Ciwaringin I nomor I RT. 01/RW.03 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan, Bogor Tengah, Kota Bogor dengan batas-batas tanah sebagai berikut: a. Sebelah Utara

: Jalan Ciwarinbgin I

b. Sebelah Timur

: Bangunan Rumah milik B-29

c. Sebelah Selatan

: Bangunan Rumah milik B-352/M.1902

d. Sebelah Barat

: Bangunan Rumah milik B-628

Tanah dan bangunan rumah tersebut menjadi tempat tinggal Ny. Oey Giok Nio atau Iyokwati (Saca Sasmita) bersama dua anaknya yang bernama Ridwan Suryawan dan Nelliwati sampai dengan tanggal 20 November 2014. Sedangkan 8 (delapan) anak-anak yang lainnya sudah pisah rumah karena mereka telah berumah tangga sendiri sendiri; 8. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2 014 Ny. Oey Giok Nio atau Iyokwati (Saca Sasmita) meninggal dunia di Bogor, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kematian No. 00368/KMT-WNI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, sehingga sejak saat itu bangunan rumah tempat tinggal Ny. Oey Giok Nio atau Iyokwati yang terletak di Jl. Ciwaringin I Nomor I RT. 01/RW. 03 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan


Bogor Tengah, Kota Bogor, hanya dihuni atau ditempati oleh dua orang anaknya yang bernama Ridwan Suryawan dan Nelliwati; 9. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2014 Sdr. Ridwan Suryawan dahulu bernama Liauw Kian Goan datang menghadap kepada Turut Tergugat I (Melania Desfiana Artiani, S.H., LLM,Mkn) Notaris yang berkantor di jalan Gading Serpong Boulevard Blok AA3 No. 11-12 Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan, untuk membuat Surat Keterangan Hak Waris atas nama Ridwan Suryawan dahulu (Liauw Kian Goan) dan Nellawati mendasarkan pada Akte Perkawinan No. 123/1961 yang isinya telah direkayasa oleh Sdr. Ridwan Suryawan yang seolah-olah menyatakan bahwa hanya Ridwan Suryawan dan Nellawati saja anak yang disahkan oleh hukum melalui Akta Perkawinan No. 123/1961 tanggal 20 Juni 1961. Perbuatan hukum Tergugat I (Ridwan Suryawan) tersebut termasuk kategori perbuatan melawan hukum (PMH), karena Tergugat I (Ridwan Suryawan) telah membohongi atau memberikan keterangan yang tidak sebenarnya Turut Tergugat I. Turut Tergugat I juga telah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Notaris, karena tidak melakukan check and recheck berkas-berkas yang digunakan Tergugat I untuk membuat Surat Keterangan Hak Waris. Sebagai contoh Surat Pernyataan No. 2 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat Turut Tergugat I yang disebutkan Ridwan Suryawan dan Nelliwati hadir dihadapan Turut Tergugat I, padahal faktanya hanya Ridwan Suryawan saja yang hadir, sedangkan Nelliwati sama sekali tidak hadir dan tidak menyertakan surat kuasa dari Nelliwati untuk hadir dan menanda tangani Surat Pernyataan tersebut; 10. Bahwa adapun Surat Keterangan Waris tgl. ..... April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Ridwan Suryawan yang dicatat oleh Lurah Kelurahan Ciwaringin tidak dijadikan dasar pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dan hanya berdasarkan Akte Perkawinan No. 123/1961 tanggal 20 Juni 1961 hasil rekayasa Ridwan Suryawan tersebut, Turut tergugat I pada tanggal 4 Juni 2014 membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 001/Not.WRS/VII/2014 tanggal 4 Juni 2014 untuk dan atas nama Ridwan Suryawan dan Nellawati. Surat Keterangan Hak Waris tanggal 4 Juli 2014 tersebut selain mengandung cacad hukum (karena tidak ada surat kuasa dari Nellawati), isinya juga tidak benar karena faktanya ahli waris almarhumah Ny. Iyokwati atau Ny. Saca Sasmita ada 15 (lima belas) orang, yaitu 7 orang ahli waris langsung dan 8 (delapan) orang ahli waris pengganti. Dengan kata lain,


Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 001/Not.WRS/VII/2014 tanggal 4 Juni 2014 tersebut mengandung cacad hukum dan oleh karena itu melalui proses persidangan ini mohon dibatalkan atau dinyatakan tidka sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 001/Not.WRS/VII/ 2014 tanggal 4 Juni 2014 cacad hukum tersebut, Tergugat I (Ridwan Suryawan) membuat surat perjanjian hutang piutang dengan Tergugat III (Ir. Agung Sugiharto) yang dituangkan kedalam Kesepakatan Bersama tanggal 8 Juli 2014 dan sebagai jaminan hutang tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No. 19/Ciwaringin a/n. Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) yang diikatkan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan (Turut Tergugat II) Suheri Hadisusastro, SH.Mkn. Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan obyek jaminan berupa tanah waris milik para ahli waris Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) yang terletak di Jl. Ciwaringin I No. I RT. 1/RW. 05 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor. Perjanjian tersebut dituangkan ke dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor: 4 tanggal 08 Juli 2014. Perjanjian tersebut, pada hakekatnya adalah perjanjian untuk menjamin Kesepakatan Bersama yang isinya adalah perjanjian pinjaman uang Tergugat I kepada Tergugat III sebesar rp. 1.400.000.000,- (satu milyard empat ratus juta rupiah) yang harus dikembalikan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak Kesepakatan Bersama tersebut ditanda tangani yaitu tanggal 8 Juli 2014; 12. Bahwa pada hakekatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 4 tanggal 8 Juli 2014 tersebut adalah perjanjian yang mengandung cacad hukum, karena Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 001/Not.WRS/VII/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang menjadi dasar perjanjian tersebut mengandung cacad hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata bahwa untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu: a. Sepakat para pihak yang mengikat dirinya b. Cakap melakukan/membuat perjanjian c. Suatu sebab tertentu, dan d. Suatu sebab yang halal Dilihat dari persyaratan sahnya perjanjian tersebut, maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 4 tanggal 8 Juli 2014 tersebut tidak memenuhi syarat seperti yang diharuskan/disyaratkan oleh undang-undang tersebut, khususnya karena syarat subyektif untuk kecakapan melakukan


perjanjian dari salah satu pihak (in casu. Pihak Tergugat I) tidak sempurna dasarnya, yaitu Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 001/Not.WRS/VII/2014 tanggal 4 Juni 2014 yang mengandung cacad hukum, karena isi Keterangan warisnya mengandung ketidak benaran informasi; 13. Bahwa disamping Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 4 tanggal 8 Juli 2014 tersebut cacad hukum karena tidak memenuhi 4 syarat seperti yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak Tergugat I dan II dengan pihak Tergugat III, isinya juga mengandung ketentuan yang dilarang oleh undangundang, yaitu pasal 4 yang menyatakan: “Apabila dalam jangka waktu selama 3 bulan Kesepakatan Bersama ini Pihak Pertama tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan modal tersebut pada pasal 2, maka Pihak Kedua berhak atas kepemilikan rumah beserta sertifikat tersebut pada pasal 1 untuk segera dibalik nama ke atas nama Pihak Kedua. Dan Pihak Pertama segera mengosongkan rumah tersebut selambat-lambatnya satu minggu setelah tanggal jatuh tempo”; Ketentuan tersebut melanggar undang-undang, khususnya undang-undang hak tanggungan no. 4 tahun 1996, dimana barang jaminan hutang bisa boleh dimiliki secara langsung atau otomatis oleh si pemegang jaminan, melainkan harus dijual lelang untuk membayar hutangnya melalui proses pelelangan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain isi kesepakatan bersama para pihak tersebut mengandung ketentuan yang dilarang oleh undang-undang; 14. Bahwa berdasarkan keterangan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 19/Ciwaringin dengan Surat Ukur tanggal 9 September 1992 No. 426/1996 luas 452 M2, ternyata pemegang hak yang semula tertera atas nama Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) terhitung sejak tanggal 04 Desember 2014 telah dirubah oleh Turut Tergugat IV (Kantor Pertanahan Kota Bogor) dari nama semula Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) menjadi nama Ridwan Suryawan dan Nelliwati, masing-masing ½ bagian. Sebab perubahan nama tersebut adalah karena Waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 001/Not.Wrs/VII/2014 20 November 2014 yang dibuat oleh Melania Desfiana Artiani, SH.,LLM,Mkn. Notaris Kabupaten Tangerang. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Hak Waris tersebut cacad hukum dan tidak benar isi keterangan warisnya, maka perubahan nama dalam sertifikat No. 19/Ciwaringin dari Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) menjadi nama Ridwan


Suryawan dan Nelliwati menjadi cacad hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 15. Bahwa ternyata Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Surat Kuasa No. 4 tanggal 8 Juli 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II (Suheri Hadisusastro, SH.,Mkn.) yang cacad hukum tersebut, oleh Tergugat III dipergunakan untuk membuat Akte Jual Beli No. 04/2014 tanggal 31 Desember 2014 pada Turut Tergugat III (Andreas, SH.,Mkn.) selaku PPAT di Wilayah Bogor. Bahwa oleh karena alas hak atau dasar hukum yang menjadi dasar pembuatan AJB a quo mengandung cacad hukum, maka konsekwensi yuridisnya produk Akte Jual Beli No.4/2014 tanggal 31 Desember 2014 tersebut juga cacad hukum, oleh karena itu keberlakukan atas Akta Jual Beli a quo dapat dimohonkan pembatalannya; 16. Bahwa berdasarkan keterangan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 19/Ciwaringin dengan Surat Ukur tanggal 9 September 1992 No.426/1996 luas 452 M2 ternyata pemegang hak yang setelah ada perubahan dari nama Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) menjadi Ridwan Suryawan dan Nelliwati kemudian terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 telah dirubah lagi oleh Turut Tergugat IV (Kantor Pertanahan Kota Bogor) dari nama pemegang hak Ridwan Suryawan dan Nelliwati menjadi nama Ir. Agung Sugiharto. Dasar perubahan nama tersebut adalah Akta Jual beli No.04/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang dibuat oleh Turut Tergugat III (Andreas, SH.,LLM.) selaku PPAT di wilayah Bogor. Oleh karena Akte Jual Beli No.4/2014 tanggal 31/12/204 tersebut mengandung cacad hukum, maka perubahan nama dalam sertifikat No. 19/Ciwaringin dari nama Ridwan Suryawan dan Nelliwati menjadi nama Ir. Agung Sugiharto menjadi cacad hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 17. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I yang melibatkan Tergugat II membuat Surat Keterangan Hak waris tanggal 4 Juli 2014 pada Turut tergugat I yang isinya tidak benar dan kemudian menggunakan surat-surat tersebut untuk membuat PPJB dan Kuasa No.4 tanggal 8 Juli 2014 dengan pihak Tergugat III dihadapan Turut tergugat II serta membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 19/Ciwaringin dari nama Ny. Iyokwati (Saca Sasmita) menjadi nama Ridwan Suryawan dan nelliwati di hadapan Turut Tergugat IV adalah termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:


“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” 18. Bahwa perbuatan hukum tersebut sangat merugikan para ahli waris Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) yang lain selain Ridwan Suryawan, karena menyebabkan hilang atau terlepasnya hak waris mereka terhadap tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 19/Ciwaringin yang nilai ekonomisnya kini sekitar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyard lima ratus juta rupiah). Kehilangan hak waris tanah dan bangunan berSertifikat Hak Milik No.19/Ciwaringin a/n. Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) tersebut adalah kesalahan mutlak Tergugat I yang menyeret atau melibatkan Tergugat II yang polos dan tidak mengerti apa-apa dengan dibantu oleh Tergugat III bekerja sama dengan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV; 19. Bahwa kerugian materiil nyata yang diderita oleh para ahli waris Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Tergugat III dibantu oleh Turut Tergugat I, II, III dan IV yang menyebabkan hilang atau terlepasnya tanah dan bangunan hak waris Sertifikat Hak Milik No.19/Ciwaringin a/n. Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) yang terletak di Jalan Ciwaringin I Nomor 1 RT. 01/RW. 03 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor adalah hilangnya atau terlepasnya tanah dan bangunan tersebut yang nilai ekonomis tanahnya berdasarkan harga umum yang berlaku di tempat tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyard lima ratus juta rupiah); 20. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga mengalami kerugian immateriil sebagai akibat perbuatan Tergugat III mengosongkan rumah waris milik Penggugat di Jalan Ciwaringin I Nomor 1 RT. 01/RW. 03 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor dan mengeluarkan isi rumah secara paksa (eksekusi illegal) pada tanggal 20 November 2014 yang mengakibatkan/menimbulkan rusak dan hilangnya barang-barang peninggalan Almarhumah Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) yang tak ternilai harganya. Seperti misalnya peralatan meubel kuno, lemari perabotan, berkas-berkas surat, dll menjadi hilang sampai kini tak diketahui rimbanya. Semua barang-barang antik tersebut jika dijual bebas nilainya tidaklah seberapa, akan tetapi nilai historisnya bagi keluarga besar Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) sangatlah berarti. Oleh karena itu kerugian


immateriil yang Penggugat alami bisa mencapai ± Rp. 5.000.000.000,- (lima milyard rupiah); 21. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup beralasan terhadap itikad buruk Tergugat III yang kini menguasai dan menduduki tanah dan bangunan obyek sengketa a quo milik Penggugat, yaitu akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan atau menjaminkan kepada pihak lain terhadap harta waris milik Penggugat tersebut, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Ciwaringin I Nomor 1 RT. 01/RW. 03 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor yang batas-batasnya tersebut pada Sertifkat Hak Milik No. 19/Ciwaringin a/n. Ny.Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) dengan luas 452 M2, oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bogor berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan tersebut, agar tetap ada, utuh dan tidak dipindahkan ke pihak lain; 22. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat III yang secara sengaja melibatkan Tergugat II dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang isinya tidak benar, meminjam uang kepada Tergugat III dengan menjaminkan Sertifkat Hak Milik No. 19/Ciwaringin a/n. Ny.Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) yang diikat dengan cara membuat PPJB dan Kuasa tanggal 8 Juli 2014, tidak mungkin dapat terlaksana dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, begitu juga pembuatan Akte Jual Beli No.4/2014 tanggal 31 Desember 2014 atas permintaan Tergugat III pada Turut Tergugat III (Andreas, SH.,Mkn.) selaku PPAT Wilayah Bogor bisa terlaksana dengan lancar atas bantuan dan dukungan Turut Tergugat IV berdasarkan PPJB dan Kuasa No. 4 tanggal 8 Juli 2014 yang dibuat oleh Turut Tergugat III. Karena Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV membantu Tergugat I dan Tergugat III dalam melaksanakan perbuatan melawan hukum tersebut, maka secara hukum Para Turut Tergugat tersebut turut bertanggung jawab atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami atau diderita oleh Penggugat. Sebagai konsekwensi yuridisnya Para Turut Tergugat harus ikut secara tanggung renteng mengganti kerugian yang dialami Penggugat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Para Turut Tergugat, maka melalui putusan ini mohon agar mereka Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk, taat dan mematuhi putusan ini;


23. Bahwa kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang dialami Penggugat dengan hilang atau terlepasnya hak atas harta waris yang berasal dari orang tua Penggugat Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) yang berupa tanah dan bangunan ber Sertifikat Hak Milik No. 19/Ciwaringin a/n. Ny.Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) yang terletak di Jalan Ciwaringin I Nomor 1 RT. 01/RW. 03 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, apabila dihitung secara nominal sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada posita/dalil no. 19 dan posita/dalil No. 20 nilainya menjadi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyard lima ratus juta rupiah) yaitu terdiri atas kerugian materiil sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyard lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyard rupiah); 24. Bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diputuskan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali; 25. Bahwa oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka melalui putusan ini mohon agar mereka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari proses perkara perdata; Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut: Primair: 1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhan; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bogor; 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat dan menanda tangani Surat Keterangan Waris dan minta pengesahan kepada Lurah Kelurahan Ciwaringin yang isi keterangan ahli warisnya hanya Ridwan Suryawan dan Nellawati adalah tidak benar; 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II meminta bantuan kepada Melania Turut Tergugat I (Desfiana Artiani, SH.,Mkn.) Notaris berkantor di Jl. Gading Serpong Boulevard Blok AA3 No. 11-12 Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan untuk Akta/Surat Keterangan Hak Waris

No.001/Not.WRS/VII/2014 tanggal 04-07-2014


berdasarkan Akte Perkawinan No. 123/1961 tanggal 20 Juni 1961 adalah perbuatan melawan hukum; 5. Menyatakan Akta/Surat Keterangan Hak Waris No. 001/Not.WRS/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Melania Desfiana Artiani, SH.,LLM.Mkn. Notaris berkantor di Jl. Gading Serpong Boulevard Blok AA3 No. 11-12 Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang Selatan tersebut mengandung keterangan yang cacad hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat dan menanda tangani Kesepakatan Bersama dengan Ir. Agung Sugiharto pada tanggal 8 Juli 2014 yang isinya tentang pinjam meminjam uang sebesar Rp. 1.400.000.000,(satu milyard empat ratus juta rupiah) yang wajib dikembalikan Tergugat I dan II pada tanggal 8 Oktober 2014 adalah mengandung klausul yang cacad hukum, tidak sah dan tidak mempunyai hukum; 7. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat dan menanda tangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 04 tanggal 08 Juli 2014 dengan Ir. Agung Sugiharto dihadapan Turut Tergugat II (Suheri Hadisusastro, SH.,Mkn.) Notaris yang berkantor di Jalan Raya Serang KM 22 No. 30, Cikupa-Balaraja-Tangerang pada tanggal 8 Juli 2014 yang mendasarkan pada Surat Keterangan Hak Waris No. 001/Not-WRS/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 adalah perbuatan melanggar hukum; 8. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 04 tanggal 08 Juli 2014 dengan Ir. Agung Sugiharto di hadapan Turut Tergugat II (Suheri Hadisusastro, SH.,Mkn.) Notaris yang berkantor di Jalan Raya Serang KM 22 No. 30, Cikupa-Balaraja-Tangerang pada tanggal 8 Juli 2014 yang mendasarkan pada Surat Keterangan Hak Waris No. 001/Not-WRS/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 adalah Akta yang cacad hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 9. Menyatakan perbuatan Tergugat III pada tanggal 20 November 2014 mengosongkan dan mengeluarkan barang-barang milik para ahli waris Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) secara paksa sebanyak 3 (tiga) truk dan membawa ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, karena tidak berdasarkan suatu putusan Pengadilan; 10. Menyatakan perbuatan Tergugat III membuat dan menanda tangani Akta Jual Beli No. 4 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 berdasarkan Akta PPJB dan Kuasa tanggal 8 Juli 2014 dihadapan Turut Tergugat III (Andreas, SH.,Mkn)


selaku PPAT di Wilayah Kota Bogor yang berkantor di Jalan Achmad Adnawidjaya (dahulu Jl. Pandu Raya No. 27 Kota Bogor) Komplex Ruko Bangbarung Grande K 10 Kel. Bantarjati, Kec. Kota Bogor Utara, Kota Bogor adalah perbuatan melawan hukum; 11. Menyatakan Akta Jual Beli No. 4 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditanda tangani Tergugat III di hadapan Turut Tergugat III (Andreas, SH.,Mkn.) selaku PPAT di Wilayah Kota Bogor yang berkantor di Jalan Achmad Adnawidjaya (dahulu Jl. Pandu Raya No. 27 Kota Bogor) Komplex Ruko Bangbarung Grande K 10 Kel. Bantarjati, Kec. Kota Bogor Utara, Kota Bogor, adalah Akta Jual Beli yang cacad hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 12. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat IV tanggal 04 Desember 2014 melaksanakan

perubahan

nama

dalam

Sertifikat

Hak

Milik

Nomor:

19/Ciwaringin dari nama semula Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita) menjadi nama Ridwan Suryawan dan Nelliwati berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 001/Not-WRS/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 adalah perbuatan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 13. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat IV tanggal 20 Januari 2015 melaksanakan

perubahan

nama

dalam

Sertifikat

Hak

Milik

Nomor:

19/Ciwaringin dari nama semula Ridwan Suryawan dan Nelliwati menjadi nama Insinyur Agung Sugiharto berdasarkan Akta Jual Beli No. 4/2014 yang dibuat oleh Andreas, SH.,LLM, selaku PPAT di Wilayah Bogor adalah perbuatan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I, II dan III yaitu sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyard lima ratus juta rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000.000,- (dua milyard lima ratus juta rupiah) untuk kerugian materiil dan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyard rupiah); 15. Menghukum Turut Tergugat IV untuk melaksanakan putusan ini yaitu membatalkan perubahan nama dalam Sertiifikat Hak Milik No. 19/Ciwaringin dari nama Insinyur Agung Sugiharto kembali ke nama asal yaitu Ny. Iyokwati (Ny. Saca Sasmita); 16. Menghukum Para Turut Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk tunduk dan taat serta mematuhi putusan ini;


17. Menghukum Para Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 11 November 2015, Kuasa Turut Tergugat IV mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: JAWABAN TERGUGAT III: DALAM EKSEPSI: Bahwa Tergugat III secara keras dan tegas menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat karena sama sekali tidak berdasarkan hukum dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut: Eksepsi mengenai Gugatan PREMATEUR: 1. Bahwa dasar dari duajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat

sebagaimana

ternyata

Gugatan

Register

Nomor:

69/Pdt.G/2015/PN.Bgr. tertanggal 19 Mei 2015, dimana dikarenakan Para Penggugat menduga telah dilakukan rekayasa atas isi daripada Akte Perkawinan Nomor: 123/1961 tanggal 20 Juni 1961 yang dilakukan oleh Ridwan Suryawan (Tergugat I) seperti yang diakui dalam dalil Para Penggugat pada dalil butir 9 Gugatannya; 2. Bahwa benar atau tidak adanya rekayasa atas isi daripada Akte Perkawinan Nomor: 123/1961 tanggal 20 Juni 1961 yang dilakukan oleh Ridwan Suryawan (Tergugat I), maka tentunya harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan “Apakah terhadap Akte dimaksud palsu atau setidak-tidaknya telah dipalsukan oleh Ridwan Suryawan (Tergugat I)”, oleh karena itu, seyogyanya Para Tergugat terlebih dahulu melaporkan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 jo pasal 266 KUH Pidana terhadap Ridwan Suryawan; 3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas mana jelas Gugatan Para Penggugat adalah Premateur, sebagaimana kaidah hukum dalam: 3.1. Buku Ke IV Pasal 1918 KUHPerdata yang kaidah hukumnya sebagai berikut “Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”;


3.2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 27 Nopember 1975 No.: 199 K/Sip/1973: Suatu Putusan Hakim mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan

Hakim

pidana

maupun

terhadap

pihak

ketiga

dengan

memperbolehkan adanya pembuktian perlawanan; 3.3. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.: J.S. 1/7/5 tertanggal 04 Agustus 1977 dalam Pasal 22 ayat 7 yaitu “Putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan bukti yang sempurna dalam perkara perdata kecuali dapat diajukan bukti perlawanan”; 4. Bahwa atas uraian diatas, maka jelas Gugatan Penggugat Premateur untuk itu sudah sepantasnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat III dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak (Niet Ontvankelijk verklaard); Eksepsi Gugatan Error In Persona (diskualifikasi in person); 1. Bahwa fakta hukum telah terjadi hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 08 Juli 2014, dimana Tergugat III telah memberikan pinjaman modal kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyard empat ratus juta rupiah), yang mana pinjaman dimaksud jatuh tempo selambatlambatnya 3 (tiga) yaitu tanggal 08 Oktober 2014; (Vide Pasal 2 dan 3 Kesepakatan Bersama) 2. Bahwa guna memberikan jaminan kepastian pengembalian pinjaman modal dari Tergugat III maka baik Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama menyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah seluas 452 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Ciwaringin, yang terletak di Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Daerah Tingkat II Bogor dan selanjutnya bersedia untuk menyerahkannya kepada Tergugat III bilamana Tergugat I dan II tidak dapat mengembalikan pinjaman modal dari Tergugat III; (Vide Pasal 1 dan 4 Kesepakat Bersama) 3. Bahwa sebelum dibuat dan ditanda tangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 08 Juli 2014, Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 001/Not WRS/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Melania Desfiana Artiani, SH.,LLM,Mkn. (Turut Tergugat I) selaku Notaris Kabupaten Tangerang (Akta


Otentik) dan selanjutnya berturut-turut telah dibuat dan ditanda tangani akta-akta Otentik sebagai berikut, yaitu: 3.1. Surat perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 04 tertanggal 08 Juli 2014 oleh Suheri Hadisusastro, SH.,Mkn, selaku Notaris Kabupaten Tangerang; 3.2. Akta Jual Beli Nomor 04/2014 tertanggal 31 Desember 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Andrea, SH.,LLM. selaku PPAT Kota Bogor; 4. Bahwa oleh karena itu, kepemilikan Tergugat III atas tanah seluas 452 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Ciwaringin, yang terletak di Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Daerah Tingkat II Bogor jelas berdasarkan proses dan prosedur maupun ketentuan serta aturan hukum yang berlaku; (Vide Pasal 1338 jo 1340 ayat 1 dan 2 KUHPerdata) 5. Bahwa kalaupun benar (Quod noon), Para Penggugat merasa telah dirugikan sebagai akibat daripada perbuatan Tergugat I dan II maka hal dimaksud sama sekali tidak ada hubungan dengan Tergugat III yang jelas tidak mengenal Para Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 jo 1340 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian-perjanjian dimaksud hanya berlaku sah dan mengikat para pihak yang membuatnya; 6. Bahwa oleh karena itu, sangatlah tidak adil (unfair) dan keliru jika Tergugat III yang jelas-jelas tidak mengenal serta sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat haruslah diikut sertakan dalam perkara a quo; 7. Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut: - Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan: Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum; 8. Bahwa oleh karena telah terbukti secara hukum dimana gugatan Penggugat Error In Persona (diskualifikasi in person), terhadap Tergugat III maka sudah sepantasnyalah eksepsi Para Tergugat diterima dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak; (Niet Ontvankelijk verklaard); Eksepsi mengenai Gugatan Obscuur Libel; 1. Bahwa gugatan Penggugat cacat yuridis formal suatu gugatan, dimana tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh


Tergugat III sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (Obscuur Libel); 2. Bahwa didalam uraian gugatan Para Penggugat hanyalah mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (dalil butir 9 dan 17 gugatan),

sehingga

bilamana

demikian

seharusnya

Para

Penggugat

mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I tetapi nyatanya Para Penggugat mengikut sertakan Tergugat III dalam perkara a quo yang sama sekali tidak mengenal maupun mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat tanpa menguraikan secara jelas dan konkrit perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, sehingga gugatan demikian kabur/tidak jelas (Obscuur Libel); 3. Bahwa berdasarkan apa-apa yang Tergugat III uraikan diatas, maka sangat tidak beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut: 3.1. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan: Gugatan yang tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna i.c. karena hak Penggugat tidak jelas; DALAM KONVENSI; DALAM POKOK PERKARA; 1. Bahwa mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam bagian eksepsi dianggap terulang dan dipergunakan pula sebagai dalil-dalil dalam bagian pokok perkara ini sepanjang relevan dan analog; 2. Bahwa Tergugat III membantah dan menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat III tentang kebenarannya; 3. Bahwa Tergugat III menolak dengan keras dan tegas dalam dalil Para Penggugat butir 6, 7 dan 8 karena berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 001/Not WRS/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Melania Desfiana Artiani, SH.,LLM.,Mkn. (Turut Tergugat I), jelas ahli waris daripada Nyonya Iyokwati/Oey Gio Nio, sebagaimana pengakuan dan keterangan dari Tergugat I dan II serta berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 123/1961 tanggal 20 Juni 1961 yang diserahkan oleh Tergugat I dan II maka hanyalah Tergugat I dan II selaku ahli waris tidak ada ahli waris lainnya selain Tergugat I dan II; (mohon Hakim membandingkan


tanggal surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan II) 4. Bahwa karena itu, sesuai dengan ketentuan Hukum Waris jelas Tergugat I dan II merupakan Pewaris yang sah untuk mewaris daripada tanah seluas 452 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Ciwaringin, yang terletak di Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Daerah Tingkat II Bogor; 5. Bahwa dalil Para Penggugat butir 9 dan 10, merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), karena dalam dalil-dalil dimaksud secara jelas dan nyata Para Penggugat menyatakan telah dilakukan rekayasa atas Akte Perkawinan Nomor: 123/1961 tanggal 20 Juni 1961 oleh Tergugat I sehingga seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum hanyalah terhadap Tergugat I tanpa mengikutsertakan Tergugat III yang tidak mengenal maupun mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, dengan demikian sudah sepantasnya Eksepsi Tergugat III dikabulkan karena telah terbukti kebenarannya; 6. Bahwa Tergugat III menolak dengan keras dan tegas dalil Para Penggugat butir 11 dan 12 karena secara hukum keseluruhan dari pada akta-akta yang dibuat oleh dan antara Tergugat III dengan Tergugat I dan II jelas telah memenuhi syarat yuridis formil seperti diatur dalam 1868 KUHPerdata; 7. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dan keras dalil Para Penggugat butir 13 karena seharusnya Para Penggugat senyata-nyata telah bertindak selaku pihak yang paling mengerti dan memahami Hukum Positif padahal sebagaimana telah disepakati dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 04 tertanggal 08 Juli 2014 Pihak Tergugat I dan II telah memberikan Kuasa kepada Tergugat III untuk menjual kepada Tergugat III sendiri, oleh karena itu jelas kepemilikan Tergugat III adalah sah menurut hukum (Vide Pasal 1338 KUHPerdata); 8. Bahwa oleh karena kepemilikan Tergugat III atas tanah seluas 452 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Ciwaringin, yang terletak di Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Daerah Tingkat II Bogor adalah sah menurut hukum maka dalil Para Penggugat butir 14, 15 dan 16 menjadi tidak relevan untuk Tergugat III tanggapi secara berlebihan; 9. Bahwa sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam butir 17 gugatan yang diajukan, dimana merujuk kepada Pasal 1365 KUHPerdata, maka untuk itu sudah sepantasnya dan sewajarnya jika Para Penggugat mengajukan Gugatan


kepada Tergugat I sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I bukanlah terhadap Tergugat lainnya; 10. Bahwa pengakuan-pengakuan adanya kerjasama antara Tergugat II dengan Tergugat III dalam dalil-dalil butir 18, 19 dan 20 jelas Penggugat telah bertindak seolah-olah merupakan pihak yang paling benar dan seolah-olah Gugatannya telah terbukti kebenarannya, padahal menurut asas hukum didalam beracara “suatu pengakuan tidak dapat dipisah-pisahkan atau berdiri sendiri-sendiri melainkan harus didukung oleh bukti-bukti selanjutnya; (Onsplitsbaar aveu) 11. Bahwa 21, 22, 23, 24 dan 25 haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan saja karena dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat III hanya berdasarkan angan-angan yang tidak berpijak pada kenyataan atau fakta dan aturan yuridis, yaitu secara hukum Tergugat III tidak pernah mengenal apalagi mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat; 12. Bawa dengan demikian dalil Penggugat mengenai permohonan sita jaminan harus ditolak karena tidak tepat dan tidak berdasar atas hukum dengan pertimbangan, Sita Jaminan atas harta Tergugat III tidak didukung oleh buktibukti yang membenarkan gugatannya karena hak-hak Penggugat tidak jelas (Vide Pasal 227 HIR); 13. Bahwa secara keseluruhan dapat kiranya dibuktikan, dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya berdasarkan atas alasan-alasan hukum yang konkrit maka jelas gugatan demikian sudah sepantasnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; (Niet Ontvankelijk verklaard) DALAM REKONVENSI; 1. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan didalam bagian konpensi dianggap terulang dan dipergunakan pula sebagai dali-dalil didalam bagian dalam Rekonpensi ini; 2. Bahwa selanjutnya Tergugat III Konpensi hendak mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi. Yang selanjutnya Tergugat III Konpensi mohon agar disebut sebagai Penggugat Rekonpensi; 3. Bahwa gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi uraikan diatas merupakan gugatan yang dibuat-buat sehingga tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang jelas menurut hukum; 4. Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak mungkin dapat diingkari dimana Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah mengenal apalagi mempunyai


hubungan hukum dengan Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang mengajukan gugatan jelas sangat merugikan baik waktu, pikiran dan bahkan telah merusak nama baik serta hilangnya kepercayaan rekan usaha kepada Penggugat Rekonpensi; 5. Bahwa disamping dari pada itu, perbuatan Tergugat Rekonpensi secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi kondisi, psykologis Penggugat Rekonpensi yang berdampak pada menurunnya produktifitasproduktifitas usaha para Penggugat Rekonpensi; 6. Bahwa dengan demikian, sudah sepantasnya jika Tergugat Rekonpensi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan terhadap Penggugat Rekonpensi, dengan memberikan ganti rugi secara material, yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari setiap hari keterlambatan pembayaran Tergugat Rekonpensi lakukan serta membuat pernyataan maaf yang dimuat pada media massa Kompas dengan ukuran 1 halaman penuh selama 1 minggu berturut-turut terhitung sejak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap; 7. Bahwa namun Para Penggugat Rekonpensi meragukan itikad baik dari Tergugat Rekonpensi sebagaimana indikasi-indikasi selama ini, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Bogor berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi, yaitu: - Seluruh harta milik Tergugat Rekonpensi, baik berupa benda tidak bergerak maupun bergerak, yang untuk itu akan Penggugat Rekonpensi ajukan dalam permohonan tersendiri; Dan selanjutnya menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sah dan bernilai hukum; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka mohon Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut: I. Dalam Eksepsi; 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III tidak dapat diterima; 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;


II. Dalam Pokok Perkara; 1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; III. Dalam Rekonpensi; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi; 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dibayar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari setiap hari keterlambatan pembayaran Tergugat Rekonpensi lakukan serta membuat pernyataan maaf yang dimuat pada media massa Kompas dengan ukuran 1 halaman penuh selama 1 minggu berturut-turut terhitung sejak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap; 4. Menyakan sah dan bernilai hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi berupa: - Seluruh harta milik Tergugat Rekonpensi, baik berupa benda tidak bergerak maupun bergerak, yang untuk itu akan Penggugat Rekonpensi ajukan dalam permohonan tersendiri; Dan selanjutnya menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) sah dan bernilai hukum; 5. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar ongkos perkara; JAWABAN TURUT TERGUGAT II: DALAM EKSEPSI ; 1. Eksepsi Kurang Pihak; Bahwa dalam posita gugatan nomor 10 halaman 5, Penggugat mendalilkan “Bahwa adapun Surat Keterangan Waris tgl…… April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani Ridwan Suryawan yang dicatat oleh Lurah Kelurahan Ciaringin tidak dijadikan dasar pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dan hanya berdasarkan Akte Perkawinan No.123/1961 tanggal 20 Juni 1961 hasil rekayasa Ridwan Suryawan tersebut…;


Sehingga Kepala Kantor Kelurahan Ciaringin harus dilibatkan dalam perkara ini, dengan tidak ditariknya Kepala Kantor Kelurahan Ciaringin sebagai pihak dalam gugatan a quo maka hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena itu sudah selayak dan patut jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas; Bahwa dalam petitum gugatan point 8, Penggugat meminta agar Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 04 tanggal 08 Juli 2014 yang dibuat Suheri Hadisusastro, SH,Mkn. (Turut Tergugat II) yang mendasarkan pada Surat Keterangan Hak Waris No. 001/Not WRS/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 adalah Akta yang cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Petitum ini diminta oleh karena dalam posita gugatan pada halaman 6 point 11, 12, 13 Penggugat mendalilkan yang pada intinya bahwa pada hakekatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 4 tanggal 8 Juli 2014 tersebut adalah perjanjian yang mengandung cacat hukum, karena Surat Keterangan Hak Waris No. 001/Not.WRS/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014 yang menjadi

dasar

perjanjian

tersebut

mengandung

cacat

hukum

yang

diklasifikasikan telah terjadi perbuatan melawan hukum atau setidaknya perbuatan yang dinilai telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat; Bahwa dalam dalil gugatan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, ternyata dalam posita gugatannya, Penggugat tidak mampu menyebutkan dasar hukum mana yang dijadikan dalil untuk menilai bahwa Turut Tergugat II sebagai Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang mengandung cacat hukum. Maka sudah sepatutnya dalam posita gugatan a quo, Penggugat harus mampu mengungkap secara jelas secara spesifik bentuk unsur perbuatan hukum mana yang telah terpenuhi didalam peerbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sebagai Notaris, yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 04 tanggal 08 Juli 2014 dianggap melakukan perbuatan yang mengandung cacat hukum; Dalam hal ini, bilamana perbuatan Turut Tergugat II yang melakukan pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.04 tanggal 08 Juli 2014, telah dinilai oleh Penggugat sebagai perjanjian yang mengandung cacat hukum, maka posita gugatan a quo harus mampu menjawab pertanyaanpertanyaan dibawah ini: 1. Undang-Undang dan aturan hukum mana yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat II dalam menjalankan profesinya dalam melakukan pembuatan


Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 04 tanggal 08 Juli 2014 yang dianggap Penggugat telah melakukan pembuatan perjanjian yang cacat hukum; 2. Jika perbuatan Turut Tergugat II dianggap telah melanggar kewajiban hukum yang melekat pada diri Turut Tergugat II maka pertanyaannya adalah, kewajiban hukum mana yang mengharuskan Turut Tergugat II untuk tidak dapat melakukan pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 04 tanggal 08 Juli 2014?; 3. Jika perbuatan Turut Tergugat II membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 04 tanggal 08 Juli 2014 melanggar asas kepatutan sehingga mengakibatkan kesepakatan bersama yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak Tergugat I dan II dengan pihak Tergugat III, isinya mengandung ketentuan yang dilarang oleh Undang-Undang (Vide posita No.13), maka asas kepatutan mana yang dilanggar oleh Turut Tergugat II sebagai Notaris dalam melakukan pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 04 tanggal 08 Juli 2014?; Bahwa tidak ada satupun perbuatan Turut Tergugat II yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Petitum Gugatan Penggugat yang tidak didukung dengan posita yang jelas mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas sehingga layak dan patut jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA; 1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam gugatan, kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini; 3. Bahwa Turut Tergugat II menolak keseluruhan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Akta perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 04 tanggal 08 Juli 2014 adalah cacat hukum; Bahwa dalam mengemban jabatannya Turut Tergugat II sebagai Notaris telah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur dan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana Undang-Undang No.30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU. No.2 Tahun 2014 In Casu penerbitan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 04 tanggal 08 Juli 2014;


4. Bahwa Turut Tergugat II dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 04 tanggal 08 Juli 2014 didasarkan adanya permintaan dari Tergugat III untuk dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa. Sebagaimana prosedur yang harus dilakukan maka Turut Tergugat II melakukan pemeriksaan sesuai prosedur mulai dari identitas para pihak dan berkas-berkas yang diperlukan. Oleh karena secara formil telah sesuai, maka Turut Tergugat II melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Notaris; 5. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat nomor 13 hal 6 yang pada intinya isi kesepakatan bersama yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak Tergugat I dan II dengan pihak Tergugat III isinya mengandung ketentuan yang dilarang oleh Undang-Undang, yaitu pasal 4 yang menyatakan: “Apabila dalam jangka waktu selama 3 bulan Kesepakatan Bersama ini Pihak Pertama tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan modal tersebut pada pasal 2, maka Pihak Kedua berhak atas kepemilikan rumah beserta sertifikat tersebut pada pasal 1 untuk segera dibalik nama ke atas nama Pihak Kedua. Dan Pihak Pertama segera mengosongkan rumah tersebut selambatlambatnya satu minggu setelah tanggal jatuh tempo; Bahwa clausul tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena tidak menghilangkan kepemilikan dari Pihak Pertama (tidak berubah berdasarkan perjanjian). Bahwa Turut Tergugat II telah membacakan kembali hasil Kesepakatan Bersama dihadapan para pihak sebelum di tanda tangani oleh para pihak. Berdasarkan hal tersebut Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Bahwa tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam perkara ini in casu penerbiatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 04 tanggal 08 Juli 2014. Oleh Karena itu layak dan patut jiak gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan uraian keseluruhan tersebut diatas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi; 

Menerima Eksepsi Turut Tergugat II;



Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara; 

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;




Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; JAWABAN TURUT TERGUGAT IV: I. DALAM EKSEPSI; 1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat IV; 2. Bahwa gugatan Penggugat obcuur libel (kabur/tidak jelas) Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak jelas/kabur karena tidak menjelaskan peraturan hukum yang mana, yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat IV sehingga merugikan Penggugat; Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (Obcuur Libel) sehingga sesuai hukum acara Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa semua yang diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dimuat dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (Mutatis Mutandis). 2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas oleh Turut Tergugat IV. 3. Sertifikat Hak Milik No.19/Ciwaringin secara Yudiris formal telah diproses sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat IV diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan keputusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat IV untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. 2. Menyatakan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.19/Ciwaringin, diproses dengan sah dan mempunyai kekuatan hukum. 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.


4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan tanggal 19 April 2016, Nomor 69/Pdt.G/2015/PN. Bgr Yang amarnya sebagai berikut: Dalam Konpensi: Dalam Eksepsi: -

Mengabulkan Eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara: -

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi : -

Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat III dalam Konpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi : -

Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.791.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca pula : 1) Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 69/PDT.G/2015/ PN.Bgr, dibuat oleh Ratu Hera K. SH., MH.

Panitera Pengadilan

Negeri Bogor, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016

Kuasa Hukum Penggugat

menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 19 April 2016 Nomor 69 / Pdt. G / 2015 / PN .Bgr.; 2) Surat Pemberitahun Pernyataan Banding, Nomor 69/PDT.G/2015/ PN.Bgr., dibuat oleh Raj Emmy S– Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III dan IV pada tanggal 3 Mei 2016, kepada Turut Terbanding I dan II pada tanggal 16 Mei 2016, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding III pada tanggal 20 Mei 2016; 3) Surat tanda terima memori banding, Nomor 69/PDT.G/2015/ PN.Bgr, dibuat oleh Budi Santoso, SH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bogor, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 telah diterima memori banding


tertanggal 22 Mei 2016, yang diajukan oleh kuasa dari Pembanding semulaPenggugat; 4) Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 69/PDT.G/2015/ PN.Bgr, dibuat oleh Irwan Maulana, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa telah diberitahukan/ diserahkan salinan memori banding kepada Terbanding I, II, dan Turut Terbanding IV, pada tanggal 31 Mei 2016, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 1 Juni 2016, kepada turut Terbanding I, II dan III pada tanggal 2 Juni 2016; 5) Surat

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

(Inzage),

Nomor

69/PDT.G/2015/ PN.Bgr., dibuat oleh Irwan Maulana, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, IV pada tanggal 31 Mei 2016, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 01 Juni 2016, kepada Terbanding I, II, III pada tanggal 02 Juni 2016, kepada Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2016 bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 setelah pemberitahuan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 19 April 2016, Nomor 69/Pdt.G/2015/PN. Bgr. diucapkan oleh Hakim Ketua dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 April 2016 dengan dihadiri oleh para pihak. Terhadap putusan tersebut Penggugat melalui Kuasanya menyatakan banding pada tanggal 27 April 2016. Oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka

permohonan

banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Tergugat I telah melakukan tindakan rekayasa atau pemalsuan isi akte Pekawinan No.123 /1961 atau dengan kata lain Para Penggugat tidak


mengakui atau menyangkal kebenaran tentang keberadaan dari isi Akta Perkawinan No.123/1961; -

Mengenai jumlah ahli waris Alm.Ny. Iyokwati (Saca Sasmita) berjumlah 15 orang yang terdiri dari 7 orang waris langsung dan 8 orang waris pengganti, bukan hanya 2 orang seperti disebutkan dalam Akte Perkawinan No.123/1961 tanggal 20 Juni 1961 versi Tergugat I; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam

perkara ini, seluruh isi memori banding dari Kuasa pembanding yang berperkara telah dianggap termaktub dalam putusan tersebut; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan

seksama

mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dalam Persidangan, saksi-saksi, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 19 April 2016, Nomer 69 / Pdt. G / 2015 / PN. Bgr., dan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama

memori banding dari Kuasa Hukum

Pembanding semula Para Penggugat yang berpekara ternyata tidak ada halhal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 19 April 2016, Nomer 69/Pdt.G/2015/PN. Bgr., dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena sebagai pihak yang kalah maka

Pembanding/ semula Penggugat

harus dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;


MENGADILI : -

Menerima

permohonan

Banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 19 April 2016, Nomor 69/Pdt.G/2015/PN. Bgr., yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp.Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 oleh kami AMRIL, SH. M. Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan A. FADLOL TAMAM, SH. M.Hum. dan

KAREL

TUPPU,

SH.

MH.

sebagai

Hakim-Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 September 2016 Nomor 414/PEN/PDT/2016/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Jum’at, tanggal 02 Desember 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu KAIRUL FASJA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara; Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

A. FADLOL TAMAM, SH. M.Hum.

AMRIL, SH. M. Hum.

TTD KAREL TUPPU, SH. MH.

Panitera Pengganti TTD KAIRUL FASJA, SH


Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.

5.000,-

2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.

6.000,-

3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ---------------------------------- Rp. 150.000,-


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents