PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 242/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : MOH. NUH, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 1 Rt.03 Rw. 03 Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, yang semula PENGGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI ; Lawan: 1. H. SUTRIO, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BTN Caruban Permai Blok A No. 6 Desa Gintung Lor, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABD MANAN, SH,. Dan MUHAMAD IQBAL RIZKI, SH., Para Advokat pada kantor Hukum Abd Manan, SH & Partners berkantor di Perumahan Grand Awn Blok G No 23 Desa Arjawinangngun Kec Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING, yang semula TERGUGAT DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI ; 2. KOMARUDIN, S.H., NOTARIS-PPAT, beralamat di Ruko Cirebon Bisnis Center (CBC) Blok D No. 17 Jl. Tuparev – Sutawinangun, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERBANDING, yang semula TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSI ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor

242/PEN.PDT/2017/PT.BDG

tentang

Jawa Barat tanggal 15 Mei 2017, Penunjukan

Majelis

Hakim

yang

memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan No. 242/PDT/2017/PT.BDG.

.

Telah membaca Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Sumbertanggal 2 Maret 2017 Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Sbr. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA Membaca gugatan Pembanding semula Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 9 September 2016 dengan register Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Sbr yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa, Penggugat, adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah dan rumah dengan luas 120 m2 Type 45 yang terletak di BTN Caruban Permai Blok A No. 6 Desa Gintung Lor Rt. 01 Rw. 04 Kec. Susukan, Kab. Cirebon, untuk selanjutnya akan disebut sebagai tanah “ OBYEK SENGKETA “ ; 2. Bahwa, tanah obyek sengketa a quo dibeli Penggugat dari H, Slamet Riyadi sebagaimana bukti Surat Jual-beli dibawah tangan tertanggal 16 Juli 2008 (P-1) ; 3. Bahwa, H. Slamet Riyadi sendiri membeli dari pemilik asalnya Ombak Abdul Kahar (P-2), yang merupakan nasabah dari Bank Tabungan Negara (P-3) ; 4. Bahwa, sejak dibeli oleh Penggugat obyek sengketa a quo belum pernah dilakukan peralihan hak kepada siapapun juga ; 5. Bahwa, sampai kemudian diketahui oleh Penggugat, tanah dan rumah miliknya ternyata dikuasai oleh Tergugat ; 6. Bahwa, Tergugat mengakui tanah dan rumah milik Penggugat sebagai miliknya, berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 06 tanggal 14 Pebruari 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat ; 7. Bahwa, mengingat tanah dan rumah sengketa a quo merupakan tanah milik Penggugat, maka segala bentuk peralihan hak yang dilakukan siapapun yang bukan pemiliknya kepada Tergugat, merupakan perbuatan melawan hokum ; 8. Bahwa, karena pelepasan hak tanah dan rumah sengketa kepada Tergugat dilakukan secara melawan hokum, maka Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 06 tanggal 14 Pebruari 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat adalah cacat hokum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 9. Bahwa, mengingat peralihan haknya tidak sah, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat merupakan penguasaan yang tidak sah menurut hukum ; 10. Bahwa, karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat merupakan penguasaan yang tidak sah, maka terhadap Tergugat atau siapapun yang menguasai atau mendapat hak darinya, harus dihukum untuk menyerahkan Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan No. 242/PDT/2017/PT.BDG.

tanah obyek sengketa dalam keadaan kososng dan tanpa beban apapun kepada Penggugat sebagai pemiliknya yang sah ; 11. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian pokok berupa uang sewa yang mestinya bias diterima Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun ; 12. Bahwa, mengingat Penggugat mengalami kerugian materil sebagaimana terurai dalam poin 11 diatas, maka terhadap Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-tahun secara tunai dan seketika, terhitung sejak tahun 2011 hingga putusan atas perkaranya berkekuatan hukum tetap ; 13. Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang tak ternilai sebagai akibat tersitanya tenaga, pikiran dan waktu Para Penggugat untuk menyelesaikan masalahnya, akan tetapi untuk lengkapnya gugatan dinilai tidak kurang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; 14. Bahwa, mengingat Penggugat mengalami kerugian immaterial sebagai akibat perbuatan Para Tergugat, maka terhadap Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat ; 15. Bahwa, agar Tergugat dapat melaksanakan putusan Pengadilan ini secara baik, maka perlu dikenakan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini ; 16. Bahwa, untuk menghindarkan tanah dan rumah sengketa dialihkan lagi kepada pihak lain, maka kiranya beralasan apabila Pengadilan Negeri Sumber dapat meletakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat ; 17. Bahwa, untuk menghindarkan kerugian yang lebih jauh lagi bagi Penggugat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini, dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu (serta merta) meskipun ada banding maupun kasasi, sesuai ketentuan pasal 180 HIR.

A. DALAM PROVISI : Mengabulkan permohonan sita jaminan dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita gugatan butir 16 posita diatas. B. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber ; Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan No. 242/PDT/2017/PT.BDG.

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dan rumah dengan luas Type 45 yang terletak di BTN Caruban Permai Blok A No. 6 Desa Gintung Lor Rt. 01 Rw. 04 Kec. Susukan, Kab. Cirebon ; 4. Menyatakan Pelepasan hak atas Tanah dan rumah dengan luas 120 m2 Type 45 Caruban Permai Blok A No. 6 Desa Gintung Lor Rt. 01 Rw. 04 Kec. Susukan, Kab. Cirebon tidak sah dan batal demi hukum ; 5. Menyatakan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 06 tanggal 14 Pebruari 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ; 6. Menghukum Tergugat atau siapapun menguasai atau mendapatkan hak darinya, untuk menyerahkan tanah Jual-Beli Tanah dan rumah dengan luas 120 m2 Type 45 yang terletak di BTN Caruban Permai Blok A No. 6 Desa Gintung Lor Rt. 01 Rw. 04 Kec. Susukan, Kab. Cirebon dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat ; 7. Menghukum Tergugat secara untuk membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) per-tahun secara tunai dan seketika terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga putusan atas perkaranya berkekuatan hukum tetap ; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika ; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari setiap kali Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini ; 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ; 11. Menyatakan putusan ini, dapat dilaksanakan lebih dulu, meskipun ada banding maupun kasasi sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIP ; ATAU: Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Majelis Hakim yang Terhormat menganggap patut dan adil. Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, pihak Terbandingsemula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugattelah


mengajukan Eksepsi, jawaban dan Gugatan Rekonpensitertulis tertanggal 16 Nopember 2016 yang pada pokoknyasebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI: Bahwa sebelum Tergugat mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, serta mengajukan Gugatan Rekonpensi, dengan ini ijinkanlah Tergugat mengajukan keberatan-keberatan atau tangkisan-tangkisan atas gugatan Penggugat, yang selengkapnya yaitu sebagai berikut: 1 Eksepsi Disqualificatoir, karena Penggugat tidak memiliki kapasitas atau kedudukan sebagai Penggugat dengan alasan karena, apabila kita melihat surat gugatan Penggugat dalam posita no 6 (enam), maka dapat dikatakan yang menjadi inti persoalan dalam perkara ini, adalah terbitnya Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 6 tanggal 14 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat.

Dimana Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 6, tanggal 14

Februari 2011 tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengingat. Sementara Penggugat dalam gugatannya hanya melandaskan pada Surat Jual beli di bawah tangan, dari pihak lain ( H. Slamet Riyadi), yang tidak sah dan tidak ada hubungannya dengan para pihak yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No 6 tersebut di atas. Maka dengan demikian Penggugat adalah, tidak memiliki kapasitas atau kedudukan sebagai Penggugat dalam perkara ini, menurut hukum. Sehingga selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena. 1 Eksepsi tentang : Plurium Litis Consortium, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa, apabila pun benar yang menjadi objek gugatan Penggugat tersebut, adalah tanah dan rumah dengan luas 120 m2 Type 45 yang terletak di BTN Caruban Permai Blok A no. 06, Desa Gintung Lor RT 01 RW 04 Kec. Susukan Kab. Cirebon, sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 6 tanggal 14 Februari 2011, yang menjadi objek sengketa, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan dikarenakan: a. Gugatan Error in Pesona, dimana gugatan Penggugat salah alamat/orang. Karena Tergugat adalah orang yang tidak mempunyai kapasitas dan


kedudukan hukum sebagai Tergugat. Sebab dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 6, tanggal 14 Februari 2011, yang dibuat oleh Turut Tergugat, yang menjadi OBJEK PERKARA yang dipermasalahkan oleh Penggugat, dimana Tergugat adalah bukan Pihak dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 6, tanggal 14 Februari 2011, yang dibuat oleh Turut Tergugat

tersebut dimaksud. Maka dengan demikian Gugatan

Penggugat adalah salah alamat salah orang; b. Gugatan

Subejktion

Litis,

dimana

gugatan

Penggugat

kurang

Subjek/Pihak. Karena dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 6, tanggal 14 Februari 2011, yang di buat oleh Turut Tergugat, dimana yang menjadi Pihak Pertama yaitu PT. Caruban Agung Raya, sebagain pemilik dari sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) no. 47/Desa Gintung Lor , seluas sisa induk 22.287 m2, dan Pihak Pertama melepaskan sebagian dari tanah tersebut di atas, seluas 120 m2 yang terletak di blok A no. 06 BTN Caruban Permai di Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon,

kepada Pihak Kedua. Dan Pihak Kedua adalah Ny.

Suheppih sebagai penerima pelepasan hak dari Pihak Pertama; Bahwa oleh karenanya maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 6, tanggal 14 Februari 2011, yang dibuat oleh Turut Tergugat, harus dijadikan Pihak dalam perkara ini. Bahwa, oleh karena, Penggugat dalam gugatan perkara no. 52/Pdt.G/2016, PN Sbr, tertanggal 09 September 2016, tidak menarik Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang Subjek/Pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 78/K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyatakan : Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan No. 242/PDT/2017/PT.BDG.

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat” Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) B. DALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA. 1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, seperti yang tersebut dalam Surat Gugatan tertanggal 09 September 2016, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat; 2. Bahwa tidakbenar dalil gugatan Penggugat posita no. 1 (satu). Karena sebidang tanah beserta bangunan seluas 120 M2 yang terletak di BTN Caruban Permai Blok A No. 6 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon adalah milik Ny. Suheppih. Berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 6, tanggal 14 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat; 3. Bahwa perolehan sebidang tanah beserta bangunan seluas 120 M2 yang terletak di BTN Caruban Permai Blok A No. 6 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon (objek sengketa) dilakukan secara sah dan langsung dari PT. Caruban Agung Raya kepada Ny.Suheppih, atas dasar Pelepasan Hak dan Kepentingan sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 6, tanggal 14 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat; 4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat posita no. 2 (dua) dan 3 (tiga). Karena tanah tersebut (OBJEK PERKARA), adalah sepenuhnya milik PT. Caruban Agung Raya, sebagai pemilik dari sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) no. 47/Desa Gintung Lor, yang teletak di Desa


Gintung Lor Kec. Susukan Kab. Cirebon, seluas sisa induk 22.287 m2, yang dikenal dengan “BTN Perumahan Caruban Permai“. Bahwa selanjutnya PT. Caruban Agung Raya, melepaskan sebagian dari tanah tersebut di atas,

seluas 120 m2 yang terletak di blok A no. 06

di BTN

Perumahan Caruban Permai di Desa Gintung Lor Kec. Susukan Kab. Cirebon kepada Ny. Suheppih, sebagai penerima pelepasan hak,

berdasarkan Akta

Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 6, tanggal 14 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat. Dengan demikian Pelepasan Hak yang dilakukan oleh PT. Caruban Agung Raya kepada Ny. Suheppi, sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 6, tanggal 14 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah sah secara hukum; Bahwa dalam Posita no. 2 (dua dan no. 3 (tiga) gugatan Penggugat, Ombak Abdul Kahar bukan pemilik sah atas OBJEK SENGKETA a quo karena Ombak Abdul Kahar hanya menempati objek sengketa untuk sementara, sedangkan kepemilikan masih berada pada PT. Caruban Agung Raya, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) no. 47/Desa Gintung Lor. Sehingga Jual Beli dibawah tangan antara Ombak Abdul Kahar dengan H. Slamet Riyadi yang kemudian oleh H. Slamet Riyadi dijual kepada Penggugat di bawah tangan adalah tidak sah menurut hukum; 5. Bahwa Ny.Suheppih telah menguasai objek sengketa a quo selama 5 tahun sejak tahun 2011 tanpa adanya keberatan dari pihak lain adalah bukti bahwa penguasaan objek sengketa a quo oleh Ny.Suheppih adalah sah dan tidak melawan hukum; 6. Bahwa, oleh karena Ny.Suheppih sama sekali tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalil-dalil Penggugat tentang tuntutan ganti rugi berupa uang sewa (posita no. 11), kerugian materiil (posita no. 12) dan maupun immateril (posita no. 13 dan 14), sita jamin, dan pembebanan uang paksa (posita no. 15), serta putusan serta merta, juga harus ditolak karena tidak beralasan secara hukum; 7. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selain serta selebihnya;


Bahwa berdasarkan uraian jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka kiranya beralasan apabila Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dalam perkara ini, dengan menolak gugatan Penggugat selurunya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. C. DALAM REKONVENSI 1. Bahwa, hal-hal sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan jawaban dalam konvensi di atas, sepanjang relevan berlaku pada bagian Rekovensi ini; 2. Bahwa, untuk selanjutnya Tergugat

Konvensi disebut sebagai Penggugat

Rekonvensi, untuk Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi

dan

turut Tergugat Konvensi disebut sebagai Turut Tergugat Rekonvensi; 3. Bahwa, oleh karena sebagaimana tertuang dalam jawaban pokok perkara di atas, terbukti secara jelas bahwa Tergugat

Rekonvensi tidak mempunyai

dasar hukum untuk mengajukan gugatan konvensi di atas, dan hanya mencaricari alasan tanpa dasar

hak yang sah, maka dengan demikian Tergugat

Rekonvensi sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum atas peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Turut Tergugat Rekonvensi, sehinga Tergugat Rekovensi tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan konvensi di atas; 4. Bahwa oleh sebab Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, maka tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan

gugatan

konvensi

terhadap

Tergugat

Konvensi,

adalah

merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata; 5. Bahwa oleh sebab gugatan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi tidak mempunyai alasan hak yang sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, maka tindakan PT. Caruban Agung Raya, melepaskan sebagian dari tanah tersebut di atas, seluas 120 m2 yang terletak di blok A no. 06 di BTN Perumahan Caruban Permai di Desa Gintung Lor Kec. Susukan Kab. Cirebon kepada Ny. Suheppih, sebagai penerima pelepasan hak, berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 6, tanggal 14 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat. Dengan demikian Pelepasan Hak yang dilakukan oleh PT. Caruban Agung Raya kepada Ny. Suheppi, sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 6, tanggal 14 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat yang menjadi OBJEK


SENGKETA dalam perkara ini adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 6. Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi berupa kerugian immaterial, yaitu menyangkut harga diri Penggugat Rekonvensi di mata umum seolah-olah Penggugat Rekonvensi telah membeli dan menempati rumah tanpa hak, yang meskipun nilai harga diri tersebut tidak bisa diukur dengan uang, akan tetapi demi memperjelas guguatan ini, maka perlu ditetapkanyang apabila dinilai dengan uang, kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 7. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah beserta bangunan rumah di atasnya milik Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Jalan A Yani No. 1 RT 03 RW 03 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;

8. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi dapat melaksanakan putusan pengadilan ini secara baik, maka perlu dikenakan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) per harinya setiap kali Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi putusan ini 9. Bahwa Turut Tergugat Rekonvensi agar tunduk dan taat pada putusan ini; 10. Bahwa, karena Gugatan Rekonvensi ini didukung oleh alat bukti yang kuat, maka kiranya beralasan apabila terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dahulu, meskipun ada Banding atau Kasasi, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 180 HIR; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya berkenan apabila Pengadilan Negeri Sumber, memberikan putusan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut: Dalam Provisi: Mengabulkan

permohonan

Sita

Jaminan

dari

Penggugat

Rekonvensi,

sebagaimana tertuang dalam butir 8 (delapan) posita gugatan Rekonvensi di atas.


Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi, Jawaban Konpensi maupun dalam Gugatan Rekonpensi sekiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI. 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. B. DALAM KONPENSI. 1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

C. DALAM REKONVENSI. Dalam Pokok Perkara: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber;

3. Menyatakan: Tindakan

PT. Caruban Agung Raya,

tersebut di atas,

melepaskan sebagian dari tanah

seluas 120 m2 yang terletak di blok A no. 06

di BTN

Perumahan Caruban Permai di Desa Gintung Lor Kec. Susukan Kab. Cirebon kepada Ny. Suheppih, sebagai penerima pelepasan hak, berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 6,

tanggal 14 Februari 2011, yang

dibuat dihadapan Turut Tergugat. sebagaimana dalam Akta Pelepasan Hak


dan Kepentingan No. 6, tanggal 14 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara ini adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 4. Menyatakan : Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata; 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika, tunai, serta sekaligus; 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) per harinya setiap kali Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi putusan ini;

7. Menghukum Turut Tergugat

Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas

putusan ini; 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

9. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR; Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Jawaban Turut Tergugat. A.DALAMEKSEPSI : Eksepsi tentang : Plurium Litis Consortium :


a. Seperti ternyata Penggugat dalam posita surat gugatannya dengan tegas telah mendalilkan, bahwa Penggugat merasa memiliki hak atas objek sengketa didasarkan atas proses jual beli dibawah tangan tertanggal 16 Juli 2008 denngan H. Slamet Riyadi, yang sebelumnya H. Slamet Riyadi memperoleh haknya dengan membeli dari Sdr. Ombak Abdul Kahar ; Bahwa, oleh karena dalil perolehan atau dalil kepemilikan hak Penggugat atas objek sengketa berasal dari jual beli (dibawah tangan) dengan pihak lain yakni H. Slamet Riyadi maupun dengnan Sdr. Ombak Abdul Kahar, maka seharusnya demi lengkapnya gugatan, secara hokum H. Slamet Riyadi maupun Ombak Abdul Kahar ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ; b. Demikian pula seperti telah didalilkan Penggugat, bahwa Tergugat memperoleh hak atas objek sengketa didasarkan atas adanya Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 06, tanggal 14 Februari 2011 dihadapan Turut Tergugat ; Bahwa, atas dasar Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 06, tanggal 14 Februari 2011 tersebut, telah terjadi peralihan hak atas tanah dari PT. Caruban Agung Raya, selaku Pihak yang menerima Pelepasan Hak, sehingga dengan demikian Ny. SUHEPPIH adalah pihak yang berhak menguasai dan memiliki hak atas tanah dan bengunan rumah diatasnya sesuai Sertifikat HGB No. 47/Desa Gintung Lor ; Bahwa, oleh karena Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 06, tanggal 14 Februari 2011, merupakan bukti atas adanya peralihan hak atas tanah antara Ny. SUHEPPIH dengan PT. Caruban Agung Raya SELAKU PEMILIK ASAL ATAS Hak Guna Bangunan (HGB), maka demi lengkapnya gugatan, seharusnya Ny. SUHEPPIH dan PT. Caruban Agung Raya, ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini ; Berasarkan iraian alas an-alasan eksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat A quo telah kekurangan pihak atau plurium litis consortium, sehingga karenanya gugatan mana secara yuridis Patut dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan MARI, tanggal 06-08-1973, No. 663 K/Sip/1971tanggal 01-08-1973, No. 1038 K/Sip/1972) ; 2. Eksepsi tentang : Obscuur Libel : Bahwa, surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah tentang Perbuatan dalam Posita maupun petitumnya ;


Bahwa, sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 BW yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar (melawan) hokum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ; Maka dengan demikian unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan perbuatan melawan hokum, adalah unsure : adanya perbuatan melanggar hukum, yang menyebabkan timbulnya kerugian pada orang lain, sehingga mewajibkan kepada orang yang melakukan kesalahan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya ; Bahwa, akan tetapi setelah ditelusuri dengan cermat, ternyata surat gugatan Penggugat tidak menguraikan gambaran yang jelas tentang kejadian material yang menjadi dasar dari tuntutan, tidak ada gambaran tentang azas causalitas dari perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita Penggugat, serta pula jumlah ganti kerugian materiil dalam posita berbeda dengan yang diminta dalam petitum (dalam posita sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan dalam petitum sebesar Rp. 9.000.000,-), tidak menguraikan kedudukan dan eksistensi Turut Tergugat dalam petitum sebagai pihak yang dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap putusan, serta tidak ada uraian yang menjelaskan dan menegaskan adanya jumlah atau rincian besaran kerugian yang diderita, baik pada fundamentum petendi maupun pada bagian petitum gugatan Penggugat ; Bahwa, dengan demikian surat gugatan yang diajukan Penggugat telah dirumuskan secara tidak sistematis, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat surat gugatan sebagaimana kehendak dari ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv. Uraian gugatan demikian menjadi tidak sempurna, sehingga tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) ; Berdasarkan uraian eksepsi diatas, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim terhormat, agar sebelum memeriksa pokok perkara, demi mendukung asas hokum acara peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, kiranya beralasan atas eksepsi ini diputus lebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara, dengan menyatakan : 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Turut Tergugat ; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.


Selanjutnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini perkenankanlah Turut Tergugat bermaksud mengajukan jawaban dalam pokok perkara, yaitu sebagai berikut : B. 1.

DALAM POKOK PERKARA : Bahwa, Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya ;

2.

Bahwa, mohon eksepsi tersebut diatas sepanjang relevan merupakan satu kesatuan yang utuh masuk dalam jawaban ini ;

3.

Bahwa, berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 06 tanggal 14 Februari 2011, maka pemilik yang sah atas sebidang tanah dan rumah dengan luas 120 m2 Type 45 yang terletak di BTN Caruan Permai Blok A No. 6 Desa Gintung Lor Rt. 01 Rw. 04 Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon adalah Ny. SUHEPPIH ;

4.

Bahwa, dalil gugatan Penggugat dalam posita butir 2-5 adalah hanya pengakuan yang tidak berdasar dan tidak pernah terjadi, sehingga karenanya Turut Tergugat tidak perlu menjawabnya ;

5.

Bahwa, oleh karena akta yang diterbitkan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan regulasi tentang peralihan hak atas tanah, maka Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 06 tanggal 14 Februari 2011 adalah sah dan mengikat secara hukum ;

6.

Bahwa, oleh karena Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan No. 06 tanggal 14 Februari 2011, adalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka posita gugatan Penggugat tentang ganti kerugian tidak berdasar dan karenanya mohon untuk dikesampingkan atau ditolak ‘;

7.

Bahwa, Turut Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selain serta selebihnya ;

Bardasarkan uraian jawaban tersebut diatas, maka kiranya beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Membaca jawaban dan gugatan Rekonpensi dari Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi selanjutnya Pembanding, semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan Replik sekaligus jawaban


gugatan Rekonpensi tertanggal 24 Maret 2016 dan atas Replik dari Penggugat dalam Konpensi selanjutnya Tergugat dalam Konpensi telah mengajukan Duplik tertanggal 7 April 2016 dan untuk menyingkat putusan ini baik Replik maupun Duplik sebagai mana tersebut diatas dianggap selengkapnya tercantum dan termuat dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Mert 2017, Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Sbr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI : DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; DALAM REKONVENSI Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Penggugatuntuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.741.000,00- (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah). Membaca akta permohonan Banding Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yang dibuat oleh H. ATING BUDIMAN, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Sumber, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2017Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumbertanggal 2 Maret 2017 Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Sbr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat Banding; Membaca surat pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumber, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, masing-masing kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Maret 2017dan kepada pihak Turut Terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 17 Maret 2017 ;


Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan, bahwa Permohon Banding dalam perkara perdata atas putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 2 Maret 2017, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 15 Maret 2017, Pemohon Banding sampai dengan berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tidak Menyerahkan Memori Banding dalam perkara ini ; Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumber, masing-masing kepada pihak Pembanding semula Penggugat Terbanding semula Tergugat

pada tanggal 13 April 2017, dan kepada pihak

pada tanggal 6 April 2017,yang menyatakan, bahwa

pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan bahwa ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut

diberikan kesempatan untuk melihat dan membaca serta

memeriksa berkas perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 15 Maret 2017 terhadap putusan

Pengadilan

Negeri

Sumber

tertanggal

2

Maret

2017

Nomor

52/Pdt.G/2016/PN.Sbr, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding

semula yang

semula Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensitersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Kedua belah pihak yang berperkara dalam hal in tidak mengajukan memori banding ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 242/Pdt.G/2016/PN.Sbr, tanggal 2 Maret 2017 dan telah pula membaca dengan seksama Berita Acara persidangan oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan jelas dan seadil-adilnya sesuai dengan faktafakta yuridis yang telah terungkap di depan persidangan dimana antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah membuat surat perjanjian dibawah tangan tertanggal 1 Juni 2015 (bukti P.1) yang diakui oleh Terbanding semula


Tergugat , sehingga

dengan demikian, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat

menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang mejadi dasar dalam putusannya dan dengan demikian pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensitersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai Eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensidan Turut Terbanding , yang semula Turut Tergugat Dalam Konpensisudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan mengenai Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan putusannya Dalam Pokok Perkara, baik dalam Gugatan Konpensi maupun dalam Gugatan Rekonpensi Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini yang telah menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensitidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sedangkan dalam Gugatan Rekonpensidikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat Banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama diambilalih dan dipakai


sebagai

pertimbangan hukumoleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus

perkara ini, oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbertanggal 2 Maret 2017,

No.

52/Pdt.G/2016/PN.Sbr,

yang

dimohonkan

banding

tersebut

harus

dipertahankan dan di Kuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensitetap dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensiharuslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman JoUndang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan Banding dariPembanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 2 Maret 2017 Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yang dimohonkan Banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensiuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah); Demikianlah

diputuskan

dalam

sidang

permusyawaratan

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal 20 JULI 2017 oleh Kami IMAM SU,UDI, S.H.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis dengan Drs. AMIN SEMBIRING, S.H.MH dan HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 1 AGUSTUS 2017 di ucapkan dalam sidang

terbuka

untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan No. 242/PDT/2017/PT.BDG.

Anggota tersebut serta dibantu oleh ADANG SUHENDAR, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya. HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H.

IMAM SU,UDI, S.H.MH

Ttd

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.,M.H. PANITERA PENGGANTI, Ttd ADANG SUHENDAR, S.H. Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.

6.000,00

2. Redaksi putusan ….. Rp.

5.000,00

3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents