PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 605/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT di BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: 1. ICIH, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 15 Juni 1965, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Muaragembong Rt.001,

Rw.005,

Desa

Pantai

Sederhana

Kec.

Muaragembong Kab. Bekasi Jawa Barat; 2. Hj. SITI JULAEHA, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 15 Juni 1959, bertempat tinggal Rt.001,

Rw.004,

beralamat di di Kp. Muaragembong Desa

Pantai

Sederhana

Kec.

Muaragembong Kab. Bekasi Jawa Barat; 3. SARNADI, Laki-laki lahir di Bekasi tanggal 3 Juli 1970, bertempat tinggal di Kp. Muaragembong Rt.001, Rw.005, Desa Pantai Sederhana Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Jawa Barat; 4. NENI, Perempuan lahir di Bekasi tanggal 15 Juni 1970 bertempat tinggal di Kp. Muaragembong Rt.003, Rw.004, Desa Pantai Sederhana Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Jawa Barat; 5. MISIH, Laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 4 Oktober 1940 bertempat tinggal di Kp. Singkil Rt.02, Rw.007, Desa Pantai Mekar Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Jawa Barat 6. LAMIH, 62 tahun bertempat tinggal di Rt.02/07 Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong, Kab. Bekasi Jawa Barat; 7. LAMIN, Bekasi tanggal 3 Desember 1976 bertempat tinggal di Rt.002 Rw. 07, Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong, Kab. Bekasi Jawa Barat; 8. MINGGA, 48 tahun bertempat tinggal di Rt.02, Rw.07 Desa Pantai Mekar Kec. Muaragembong, Kab. Bekasi Jawa Barat; 9. SANEM, 42 tahun bertempat tinggal di Rt.01/07, Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong, Kab. Bekasi Jawa Barat; 10. MIRAM, 30 tahun, bertempat tinggal di Desa Pantai Bahagia Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Jawa Barat; 11. SANIA, Perempuan 25 tahun bertempat tinggal di Desa Pantai Mekar Muaragembong Kab. Bekasi Jawa Barat; Halaman 1 dari 38 putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

12. JANAH, lahir di Bekasi tanggal 20 Januari 1969, bertempat tinggal di Kp.

Singkil

Rt.02/007,

Desa

Pantai

Mekar,

Kec.

Muaragembong Kab. Bekasi Jawa Barat; 13. TOLIB, Laki-laki lahir di Bekasi tanggal 20 Januari 1969, bertempat tinggal di Kp. Singkil Rt,02/007, Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Jawa Barat; 14. JANI, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 21 Desember 1960, bertempat tnggal di Kp. Singkil Rt. 02/007, Desa Pantai Mekar Bahagia Kec. Muaragembong

Kab. Bekasi Jawa

Barat; Nama-nama tersebut di atas adalah ahli waris dari TAHAMIN Bin TAHIMUN

berdasarkan

0563/Pdt.P/2024/PA.Ckr,

surat dalam

Penetapan hal

ini

waris

diwakil

oleh

Nomor kuasa

hukumnya yang bernama DASMER MANALU, S.H. dan SAHAT SINAGA, S.H. keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “MANALU, SINAGA dan Rekan, berkantor di Komp Pertokoan Malibu Blok J No. 103 Cengkareng Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: PARA PEMBANDING, semula PARA PENGGUGAT; L A W A N; 1. NUDIN, yang beralamat di Kp. Singkil Rt. 03, Rw.06, Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, merupakan ahli waris almarhum DJUPRI, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING I, semula TERGUGAT I; 2.

AMINAH, beralamat di Kp. Singkil RT.01. Rw. 07, Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, merupakan ahli waris almarhum DJUPRI, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING II, semula TERGUGAT II;

3. SADI, beralamat di Kp. Singkil RT.02-07 Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, merupakan ahli waris almarhum DJUPRI, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: Halaman 2 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

TERBANDING III, semula TERGUGAT III; 4. SIDI, beralamat di Kp. Singkil RT.02 - 07 Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING IV, semula TERGUGAT IV; 5. HERMAN, beralamat di Kp. Singkil RT.02 - 07 Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING V, semula TERGUGAT V; 6. PAUL, beralamat di J Kp. Singkil RT.02 - 07 Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING VI, semula TERGUGAT VI; 7. OJOK, beralamat di Kp. Singkil RT.02 - 07 Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING VII, semula TERGUGAT VII; 8. DOLIM, beralamat di Kp. Singkil RT.02 - 07 Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING VIII, semula TERGUGAT VIII; 9. RINIK, beralamat di Kp. Singkil RT.02 - 07 Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING IX, semula TERGUGAT IX; 10. AAT, beralamat di Kp. Singkil RT.02 - 07 Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING X, semula TERGUGAT X; 11. IDUP, beralamat di Kp. Singkil RT.02 - 07 Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING XI, semula TERGUGAT XI; 12. DARMAN, Kepala Desa Pantai Mekar, Pemerintahan Kab. Bekasi Kec. Muaragembong Prop Jawa Barat, beralamat di Jalan Raya Muaragembong Km. 05 Muaragembong Bekasi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: Halaman 3 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

TURUT TERBANDING, semula TURUT TERGUGAT; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca: 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27

Desember

2016,

No.

605/Pdt/2016/PT.BDG,

tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas; 2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Mei 2016, No. 265/Pdt/G/2015/PN.Bks; TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juni 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor

Register

265/Pdt.G/2015/PN.Bks

tanggal

3

Juni

2015,

telah

mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris Alm. Tahamin Bin Tahimun sebagaimana PENETAPAN PENGADILAN AGAMA CIKARANG NOMOR: 0563/Pdt.P/2014/PA.Ckr tertanggal 27 Nopember 2014. 2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Tahamin Bin Tahimun meninggalkan sebidang tanah yang dikenal dengan TANAH GIRIK C No. 458, Persil 34 S II, dengan Luas 3.690 Ha (36.900 M2), yang terletak di Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong, Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, dengan batas-batas sebagaiberikut: Sebelah Utara

: Jl. Raya Gembong;

Sebeiah Timur

: Tanah Milik Alm. H. Norsan;

Sebelah Barat

: Tanah Milik Alm. Mahili dan Tanah Miiik Alm. H. Warbini;

Sebelah Selatan

: Kobak Lembang;

3. Bahwa Tanah Milik Para Penggugat atas tanah Girik C No. 458, Persil 34, SII, luas 3.690 Ha (36.900 M2) tersebut, dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II (Ahli WarisAlm. Djupri) seluas ± 27.900 M2, pada hal tanah a quo senyatanya adalah merupakan Hak Miiik Para Penggugat sebagal Ahli Waris dari Alm. Tahamin Bin Tahimun; 4. Bahwa sebahagian lagi yaitu seluas ± 300 M2 tanah Milik Para Penggugat atas Tanah Girik C No. 458, Persil 34, II S, luas 3.690 Ha tersebut, telah dikuasai dan diduduki serta dijadikan tempat pembiakan sarang burung walet oleh Tergugat III; Halaman 4 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

5. Bahwa demikian juga Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, telah menguasai dan menduduki secara bersama-sama Tanah Milik Para Penggugat atas Tanah A guo seluas 8.700 M2, dimana masing-masing Para Tergugat telah mendirikan bangunan permanen berupa rumah tempat tinggal. 6. Bahwa Para Penggugat selaku Pemilik Sah, selalu berusaha untuk memperoleh kembali tanah a quo, namun Para Penggugat selalu mendapat gangguan terutama dari Tergugat I dan Tergugat II, serta adanya larangan dari Turut Tergugat (Sdr. Darman) yang saat ini menjabat selaku Kepala Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat. 7. Bahwa atas adanya intevensi Turut Tergugat, kemudian dibuatlah kesepakatan bersama : "dimana masing-masing para pihak, baik Para Penggugat dengan Para Tergugat I dan Tergugat II (Ahli Waris Alm. Djupri) tidak boleh mengerjakan tanah a quo". 8.

Bahwa ternyata kemudian, Tergugat I dan Tergugat II (Ahli Waris Alm. Djupri) secara sepihak melanggar kesepakatan tersebut, dimana Tergugat I dan Tergugat II (Ahli Waris Alm. Djupri) telah mengerjakan dan atau menguasai tanah a quo pada saat ini. Pada hal Para Penggugat selaku Pemilik Sah dengan etikat baik pernah minta ijin kepada Turut Tergugat untuk mengerjakan tanah a quo, namun dilarang oleh Turut Tergugat "dengan alasan akan terjadi pertumpahan darah", namun ketika Tergugat I dan Tergugat II (Ahli waris Alm. Djupri) mengerjakan tanah a quo yang jelas-jelas bukan merupakan pemilik, tidak dilarang oleh Turut Tergugat.

9. Bahwa tindakan Turut Tergugat (Sdr. Darman) selaku Kepala Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong, Kabupaten

Bekasi telah menyalahgunakan

kekuasaannya (abuse of power) sebagai Kepala Desa, yang seharusnya Turut Tergugat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, namun membantu meyelesaikannya berdasarkan data-data yang ada di kantor Desa Pantai Mekar, Keç. Muara Gembong, Kab. Bekasi. 10. Bahwa hingga sampai saat ini, Para Penggugat (Ahli Waris Alm. Tahamin Bin Tahimun) adalah merupakan Pemilik Sah atas TANAH GIRIK C No. 458, Persil 34, S, II, luas 3.690 Ha, yang terletak di Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong, Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, sehingga Kantor Pajak menerbitkañ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas nama Alm. TAHAMIN Bin TAHIMUN, dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 32.18.150.003.010-0140.0,. Oleh karenanya Para Penggugat Halaman 5 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

hingga sampai tahun 2015 masih melakukan pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah a quo. 11. Bahwa untuk penegasan kepemilikan Para Penggugat atas tanah a quo, pada tanggai 20 Agustus 2011 Bapak MANAN selaku Kepala Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong, Kab. Bekasi untuk periode Tahun 2007 s/d periode Tahun 2012, berdasarkan Buku Letter C yang ada di Kantor Desa Pantai Mekar, Kec. Muara Gembong, mengeluarkan Surat Keterangan No: 503/140/VII/2011, YANG MENERANGKAN : bahwa "TAHAMIN BIN TAHIMUN memiliki Sibidang Tanah Milik Adat, Girik C, Nomor 458, Persil 34, S II seluas 3.690 Ha". 12. Bahwa Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. TAHAMIN BIN TAHIMUN ADALAH MERUPAKAN PEMILIK SAH, “T1DAK PERNAH MENGALIHKAN, MENGHIBAHKAN, MENGGADAIKAN, MENJUAL ATAUPUN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM LAINNYA HINGGA SAMPAI SAAT INI" atas TANAH GIRIK C No. 458, Persil 34 S II, dengan luas 3.690 Ha, yang terletak di Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat ". 13. Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat selaku Pemilik Sah selama ini tidak dapat menikmati tanah a quo karena selalu mendapatkan gangguan dari Para Tergugat terutama dari Tergugat I dan Tergugat II, termasuk melaporkan PARA PENGGUGAT kepada pihak Kepolisian, sehingga mengakibatkan PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karenanya perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan TURUT TERGUGAT tersebut, telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata Jo. Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan: Pasal 1365 KUHPerdata : "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Selanjutnya Pasal 1366 KUHPerdata : "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalajan atau kurang hati-hatinya". 14. Bahwa akibat penguasaan Para Tergugat atas tanah a quo mulai tahun 1987 hingga tahun 2012 (selama 25 tahun), telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat berupa kerugian materil dan immaterial: a. Kerugian material, jika tanah a quo ditanami padi selama 25 tahun dimana hasil untuk satu kali panen dengan luas tanah 3.690 Ha adalah sekitar 10 (sepuluh) ton gabah kerinng untuk satu tahun, dan harga satu Halaman 6 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

kilo gram gabah kering sama dengan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), maka jumlah kerugian adalah: 

1 ton



10 ton x 1.000 Kg

=10.000 Kg



1 KggabahKering

= Rp.500,-



10.000 Kg Gabah Kering x Rp. 500,-

= Rp. 5.000.000,-



25 tahun x Rp. 5.000.000,-

= Rp.125.000.000,-

=1.000 Kg

b. Sedangkan kerugian immateriel yang diderita oleh Para Pengggugat, adalah berulang kali dipanggil oleh pihak Kepolisian atas laporan Para Tergugat, pada hal Para Penggugat adalah merupakan pemIik sah atas tanah a quo. Bahwa dengan dilaporkannya Para Penggugat kepada pihak berwajib, mengakibatkan harga diri Para Penggugat tercela. Oleh karena itu bilamana kerugian immaterial yang dialami oleh Para Penggugat, dibuat dalam bentuk rupiah maka nilai nominalnya adalah Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah). 15. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, adalah adil dan patut secara hukum bilamana Pengadilan menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Turut Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagai pemilik sah, karena tidak dapat mengerjakan tanah a quo untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian untuk ditanami padi. 17.Bahwa gugatan ini diajukan sesuai dengan fakta hukum sebenarnya dan didukung oleh alat bukti yang sah dan otentik, sehingga guna menghindari agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak illusionir, terhadap Tanah Girik C No. 458, Persil 34 S II, dengan luas 3.690 Ha, yang terletak di Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, maka sudah sepatutnya diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag). 18. Bahwa untuk antisipasi agar PARA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XI, tidak mengabaikan putusan Pengadilan ini, mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan putusan ini. 19. Bahwa nyata-nyata PARA TERGUGAT teiah melakukan perbutan melawan hukum, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul. Halaman 7 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

Berdasarkan dan beralasan yuridis (niet redenem omkleed) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, DEMI TEGAKNYA HUKUM DAN KEADILAN, maka dengan segala kerendahan hati PARA PENGGUGAT mohon

dengan

hormat

kehadapan

YANG

MULIA

MAJELIS

HAKIM

PEMERIKSA PERKARA YTH agar sudi kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo serta memutuskan dengan diktum sebagal berikut: PRIMAIR: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI, serta TURUT TERGUGAT telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum"; 3. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah merupakan PEMILIK SAH atas Tanah Girik C No. 458, Persil 34 S II, luas 3.690 Ha, yang terletak di Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong, Kab. Bekasi, Prov. Jawa barat, dengan batas-batas sebagal berikut: -

Sebelah Utara

: Jl. Raya Gembong.

-

Sebelah Timur

: Tanah MilikAlm. H. Norsan.

-

Sebelah Barat

: Tanah Milik Alm. Mahili dan Tanah Miliki Alm.H.

Warbini. -

Sebelah Selatan

: Kobak Lembang.

4. Menghukum PARA TRGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI untuk segera mengosongkan atau mengembalikan seperti pada keadaan semula kepada PARA PENGGUGAT, atas Tanah Girik C No.458, Persil 34 S II, dengan luas 3.690 Ha, yang terletak di Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong, Kab, Bekasi Prov. Jawa Barat. 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Atas Tanah Girik C No. 458, Persil 34 S II, luas 3.690 Ha, yang terletak di Desa Pantai Mekar, Kec. Muaragembong, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat. 6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, berupa: a. Kerugian Materiel yang dialami oleh Para Penggugat adalah jika tanah a quo ditanami padi selama 25 tahun, dimana hasil untuk satu kali panen dengan luas tanah 3.690 Ha adalah sekitar 10 (sepuluh) ton gabah kering untuk satu tahun, dan harga satu kilo gram gabah kering Rp. 500,- (lima ratus rupiah), maka jumlah kerugian adalah 

1 ton

=1.000 Kg



10 ton x 1.000 Kg

=10.000 Kg

Halaman 8 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG



1 Kggabah Kering

= Rp.500,-



10.000 Kg Gabah Kering x Rp. 500,-

= Rp. 5.000.000,-



25tahun x Rp. 5.000.000,-

= Rp.125.000.000,-

b. Kerugian immateriel yang diderita oleh Para Pengggugat adalah Para Penggugat berulang kali dipanggil oleh pihak Kepolisian atas laporan Para Tergugat, pada hal Para Penggugat adalah merupakan pemilik sah atas tanah a quo. Bahwa dengan dilaporkannya Para Penggugat kepada pihak berwajib, mengakibatkan harga diri Para Penggugat tercela, seolah-olah Para Penggugat bukanlah pemilik tanah a quo. Oleh karena itu bilamana kerugian immaterial yang dialami oleh Para Penggugat, dibuat dalam bentuk rupiah maka nilal nominalnya adalah Rp.1.000.000.000,-(satu miliyar rupiah). c.

Sehingga

total

kerugian

Para

Penggugat

adalah

sebesar

Rp.1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah). 7. Menghukum PARA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan. 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk mematuhi putusan ini. 9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi. 10. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PARA TERGUGAT; SUBSIDAIR: Apabila MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA YTH berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang sebaik-baiknya (naar goede justice recht doen) atau putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (ex aequo et bono); Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara tertulis

tertanggal 29

September 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: A. SURAT KUASA TIDAK DITANDA TANGANI

PENGGUGAT

YANG

BERNAMA MINGGA, SARIFAH, SANEM DAN SANIA : 1. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 1 Juni 2015, Pemberi kuasanya berjumlah 15 orang, 4 (empat ) orang diantaranya bernama MINGGA, SARIFAH, SANEM, serta SANIA menurut bunyinya surat Halaman 9 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

kuasa tersebut memberikan dan menandatangani surat kuasa itu, padahal sesuai dengan Surat Pernyataan

MINGGA, SARIFAH,

SANEM DAN SANIA (bukti TI No. 1, TI No. 2, TI No. 3, TI No. 4) TIDAK PERNAH memberikan kuasa dan TIDAK menandatangani Surat Kuasa tersebut. Surat Kuasa seperti tersebut adalah tidak sah menurut hukum, selain bertentangan dengan Pasal 123 HIR, yakni Surat Kuasa harus ditanda-tangani sendiri oleh ke-empat orang tersebut, juga tidak tertutup kemungkinan ada indikasi tindak pidana yang pada saatnya nanti akan TERGUGAT I laporkan pada Pihak Kepolisian RI. Oleh karena demikian, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima; B. EKSEPSEI TENTANG TIDAK SEMUA AHLI WARIS H. DJUPRI DIIKUT SERTAKAN SEBAGAI TERGUGAT : 2. Bahwa dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT, yang dijadikan TERGUGAT I adalah dalam kwalitas dan kapasitasnya sebagai ahliwaris almarhum H. DJUPRI (periksa butir a) surat gugatan halaman 2). Bahwa pengertian ahli-waris mengandung arti yang majemuk, karena ahli-waris almarhum H. DJUPRI bukan hanya TERGUGAT I, akan tetapi masih ada beberapa orang lagi (bukti TI No. 5). Oleh karena demikian telah terbukti dengan jelas

bahwa Pihak ahli waris almarhum H.

DJUPRI tidak seluruhnya dijadikan TERGUGAT,

maka menurut

terminology yuridis Gugatan PARA PENGGUGAT seperti itu

tidak

lengkap, dan harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; C. EKSEPSI

TENTANG

KELIRU

MENETAPKAN

ORANG

SEBAGAI

TERGUGAT (ERROR IN PERSONAM ); 3. Bahwa dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT halaman tiga butir b. yang dijadikan TERGUGAT II, adalah AMINAH binti AMINUDIN dalam kwalitas dan kapasitasnya sebagaai ahli-waris almarhum H. DJUPRI. Bahwa TERGUGAT II bukan anak dari almarhum H. DJUFRI, melainkan anak dari AMINUDIN, Ayah TERGUGAT II masih hidup. Dengan demikian jelaslah sudah menurut hukum TERGUGAT II bukan ahli-waris dari almarhum H. DJUFRI seperti dalil Surat Gugatan PARA PENGGUGAT halaman tiga butir b. 4. Bahwa tidak jelas siapakah gerangan yang sesungguhnya dijadikan sebagai

TERGUGAT

I,

karena

dalam

Surat

Gugatan

PARA

PENGGUGAT yang dijadikan TERGUGAT I adalah NUDIN, tidak ada bin ….., untuk Orang Indonesia nama banyak yang sama tetapi Halaman 10 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

orangnya berbeda satu sama lain, pembedanya biasanya dari bin…., apalagi antara NUDIN dengan NURDIN jelas berbeda. Oleh karena demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima; 5. Bahwa selain itu TERGUGAT II tidak mempunyai tanah, TERGUGAT II hanya

sebagai

Penggarap

sedangkan

Pemiliknya

adalah

Ibu

MUNANIH, oleh karena itu merupakan kesalahan BESAR bagi PARA PENGGUGAT mengikut sertakan TERGUGAT

II dalam perkara ini,

seharusya yang digugat Pemiliknya bukan Penggarap; Oleh karena itu Eksepsi tentang ERROR IN PERSONAM telah terbukti menurut hukum, maka konsekwensi yuridisnya, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan

PARA PENGGUGAT atau

setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak diterima; D. EKSEPSI TENTANG OBJEK GUGATAN PENGGUGAT KABUR alias OBSCUUR LIBELI : 6. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan almarhum TAHAMIN BIN TAHIMUN meninggalkan sebidang tanah Girik C No. 458 Persil 34 S II, dengan luas 3.690 Ha (36.900 M2) terletak di Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas: a. Sebelah Utara : Jl. Raya Gembong ; b. Sebelah Timur : Tanah milik almarhum H. NORSAN ; c. Sebelah Barat

:

Tanah milik almarhum MAHILI dan Tanah

milik alm. H. WARBINI ; d. Sebelah Selatan : Tanah Kobak Lembang; 7. Sedangkan tanah milik TERGUGAT I seluas 2.440 M2 Girik C No. 664/667, Persil 33 Kelas D II (bukti TI No. 6 ) terletak di Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi dengan batasbatas: a. Sebelah Utara

: Jalan Raya Muara Gembong ;

b. Sebelah Selatan: Tanah milik MUNANIH ; c. Sebelah Timur : Tanah milik bapak H. DJUPRI ; d. Sebelah Barat : Tanah milik bapak PI’IH ; 8. Bahwa TERGUGAT II tidak mempunyai tanah, TERGUGAT II hanyalah Penggarap tanah milik Ibu MUNANIH seluas 10.000 M2 (1 Hektar ) Girik C No. 604 Persil 34 Kelas S II, ( bukti TII No. 1 ) terletak di Desa Halaman 11 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas: a. Sebelah Utara

: Tanah milik Ibu MUNANIH ;

b. Sebelah Selatan: Tanah milik SYARIR AJI ; c. Sebelah Timur : Tanah milik bapak H. NORSAN ; d. Sebelah Barat : Tanah milik bapak SYARIS AJI ; Oleh karena luas tanah, batas-batas tanah, Nomor Girik, dan nomor persil serta kelas tanah yang di dalilkan PARA PENGGUGAT saling berbeda dengan tanah milik TERGUGAT I, maupun dengan tanah yang digarap TERGUGAT II, maka Objek Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara in-casu menjadi tidak jelas alias kabur . oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ; E. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH GUGUR KARENA DALUARSA: 9. Bahwa tanpa hendak bermaksud mengurangi arti eksepsi pada point A, B, C, D di atas, andaikata benar tanah milik almarhum TAHAMIN bin TAHIMUN lokasinya sama dengan lokasi tanah milik TERGUGAT I, maupun dengan tanah yang digarap oleh TERGUGAT II –quod non— sesungguhnya Gugatan PARA PENGGUGAT telah gugur karena lewat waktu atau daluarsa, karena almarhum ayah TERGUGAT I, membeli tanah itu (bukti TI No. 7), dan menguasai tanah itu sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang telah 55 tahun lamanya, sementara untuk kadaluarsa Gugatan atas tanah bila tanpa alas hak kadaluarsanya 30 tahun, sedangkan bila berdasarkan alas hak kadaluarsanya 20 tahun (vide pasal 1963 KUHPerdata ), sedangkan dalam kasus in-casu telah lewat waktu selama 55 tahun. Oleh karena demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT

atau setidak-tidaknya menyatakan

Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima; F. EKSESPSI tentang Legal Standing PARA PENGGUGAT : ICIH, HJ. SITI JULAEHA, SARNADI, NENI, MISI, LAMIH, LAMIN, MINGGA, SARIFAH, SANEM, MIRAM, SANIA, JANAH, TOLIB, JANI,

TIDAK MEMPUNYAI

KWALITAS DAN KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN IN-CASU 10. Bahwa tidak disebutkan Girik tahun berapa yang notabene menjadi alas hak sehingga

PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan in-casu. Halaman 12 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

Karena Girik nomor seperti yang disebutkan dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT sudah tidak berlaku alias aut of date, atau setidaktidaknya diragukan kebenaran dan keabsahannya ; 11. Bahwa

Pengadilan

Negeri

Bekasi

dalam

perkara

Pidana

No.

06/Pid.C/2003/PN. Bks tanggal 23 Januari 2003 (bukti TI No. 8 ) telah memutuskan dengan A M A R-nya berbunyi sebagai berikut: M E N G A D I L I: “Menyatakan bahwa Para Terdakwa tersebut diatas bernama” : 12. “MISI BIN SIUNG” ; 13. “JANA BIN GANTANG” ; 14. “SAPRI BIN DJIN” ; 15. “MINGGAN BIN MISI” ; 16. “SADI BIN KANA” ; “Menurut hukum dan keyakinan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana” “Memasuki tanah orang lain tanpa izin dari yang berhak”; “Menghukum para Terdakwa dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu)” “bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan”; “Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing Rp. 1000,- (seribu” rupiah)”; Bahwa untuk PENGGUGAT

yang bernama : ICIH, HJ. SITI JULAEHA,

SARNADI, dan NENI pada tahun 1960 ayahnya almarhum yang bernama (NA’ARIH) telah menjual tanahnya kepada almarhum ayah TERGUGAT I, ( H.D JUPRI) seluas 10.000 M2, tanah tersebut terletak di Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi; Bahwa untuk PENGGUGAT yang bernama MISI, JANA,

telah dinyatakan

bersalah masuk pekarangan tanpa izin pemiliknya yang berhak dan telah dijatuhi hukuman ; Bahwa tanah yang dimaksud dalam putusan Hakim a-quo adalah tanah yang menjadi objek Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara sekarang ini ; Bahwa untuk PENGGUGAT yang bernama LAMIH adalah istri dari SAPRI bin Djin (yang telah dijatuhi hukuman tersebut), sedangkan LAMIN, SARIFAH, SANEM, MIRAM, SANIA, adalah anak-anak dari SAPRI BIN DJIN, yang telah dinyatakan bersalah karena memasuki tanah milik orang lain

tanpa izin

pemiliknya yang berhak dan telah dijatuhi hukuman, tanah yang dimaksud tersebut adalah tanah milik TERGUGAT I; Bahwa PENGGUGAT yang bernama TOLIB dan JANI, adalah anak dari Bapak GANTANG, dimana JANA bin GANTANG yang merupakan Saudara kandung Halaman 13 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

dari TOLIB dan JANI telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pidana seperti terurai diatas. Bahwa tanah yang dimaksud dalam putusan Hakim a-quo adalah tanah yang menjadi objek Gugatan PARA PENGGUGAT sekarang ini yakni tanah milik TERGUGAT I ; Bahwa dengan demikian jelaslah sudah bahwa PARA PENGGUGAT tiidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena itu haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim ; Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT, atau setidaktidakya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa TERGUGAT I, II mohon agar apa yang terurai pada bagian Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pokok perkara ; 2. Bahwa TERGUGAT

I, II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh

PARA PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas ; 3. Bahwa dalil surat gugatan butir 1, 2, dan 3 haruslah ditolak, dengan alasan sebagai berikut : 3.1. Bahwa TERGUGAT Penetapan

I, II menyangkal kebenaran dan keabsahan

Pengadilan

Agama

Cikarang

Nomor

:

0563/Pdt.P/2014/PA.Ckr tertanggal 27 Nopember 2014 yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ; 3.2. Bahwa TERGUGAT I, II tidak pernah mengakui tanah Girik C 458 Persil 34 S II, dengan luas 3.690 Ha ( 36.900 M2 ) yang terletak di Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, dengan batas – batas : 3.2.1.

Sebelah Utara : Jl. Raya Gembong ;

3.2.2.

Sebelah Timur : Tanah milik alm H. NORSAN ;

3.2.3.

Sebelah Barat : Tanah milik alm MAHILI dan tanah milik alm H. WARBINI ;

3.2.4.

Sebelah Selatan : Kobak Lembang ;

3.3. Bahwa yang TERGUGAT I akui adalah tanah Girik No. 664/667, Persil 33 Kelas D II luas 2440 M2 (dua ribu empat ratus empat puluh meter persegi ), terletak di Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas: Halaman 14 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

3.3.1. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 4. Bahwa dalil

Sebelah

Utara

:

berbatasan dengan Jalan Raya Muaragembong; Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ibu MUNANIH; Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik bapak PI’IH ; Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah H. DJUPRI dan makam milik Keluarga besar H. DJUPRI ; Surat Gugatan PARA PENGGUGAT butir 6 haruslah ditolak,

karena justru PARA PENGGUGAT yang telah mengakui dan ingin menguasai tanah milik TERGUGAT I, dan tanah yang digarap TERGUGAT II, bahwa TERGUGAT I, II hanya mempertahankan dan membela haknya atas tanah tersebut, bukan mengganggu PARA PENGGUGAT. Oleh karena itu, jangan ingin menguasai tanah orang lain kalau tidak ingin mendapat gangguan; 5. Bahwa butir 8 Surat Gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak, karena justru PARA PENGGUGAT terlebih dahulu yang melanggar kesepakatan tersebut, bahwa almarhum ayah TERGUGAT I, telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960, semula almarhum ayah TERGUGAT I menguasai dan menggaraap tanah tersebut,

yang

sekarang TERGUGAT I

sendiri yang mengelola tanah tersebut ; 6.

Bahwa butir 10 Surat Gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak, dengan alasan sebagai berikut: 6.1. Untuk alasan ini agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu, TERGUGAT I, II cukup menunjuk pada uraian di atas ; 6.2. Bahwa TERGUGAT I, II tidak pernah mengakui tanah Girik C No. 458 Persil 34 S II, atas nama TAHAMIN bin TAHIMUN, yang TERGUGAT I, akui adalah tanah Girik C No. 664/667 Persil 33 Kelas D I atas nama TERGUGAT I, dan yang TERGUGAT II garap adalah tanah milik Ibu MUNANIH Girik C Nomor 604, luas 10.000 M2 (1 hektar ) ; 6.3. Bahwa sesuai dengan butir 10 Surat Gugatan PARA PENGGUGAT, Nomor

objek

pajak

tanah

32.18.150.003.010-0140.0, TERGUGAT digarap

PARA

sedangkan

PENGGUGAT Nomor

adalah

objek

:

pajak

I adalah : 32.18.150.003.010-0001.0, dan tanah yang

oleh

TERGUGAT

II

NOP-nya

adalah

:

32.16.150.003.010.0060.0, berbeda dengan Nomor objek Pajak PARA PENGGUGAT ; 7. Bahwa butir 11, 12, 13

Surat Gugatan PARA PENGGUGAT harus

dikesampingkan, karena tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT I, II, Halaman 15 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

bahwa adalah hak setiap orang untuk melaporkan kepada Pihak Kepolisian apabila hak-hak dan kepentingannya hendak diambil, dikuasai atu dirampas oleh Pihak lain, dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar hukum. Oleh karena itu dalil PARA PENGGUGAT butir 13, 15, 16, 17, 18, 19 harus diabaikan oleh Majelis Hakim ; 8. Bahwa butir 14 Surat Gugatan PARA PENGGUGAT harus dikesampingkan, TERGUGAT

I, II

mensommeer kepada PARA PENGGUGAT untuk

membuktikan dalilnya tersebut secara riil ; 9. Bahwa untuk dalil-dalil Surat Gugatan PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi harus ditolak, karena tidak ada relevansinya, setidak-tidaknya untuk TERGUGAT I, II ; DALAM REKONPENSI: 10. Bahwa TERGUGAT I, II Konpensi/PENGGUGAT I, II Rekonpensi mohon agar apa yang terurai pada bagian KONPENSI secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam Rekonpensi ini ; 11. Bahwa PARA PENGGUGAT Konpensi/PARA TERGUGAT Rekonpensi telah secara sengaja dan sadar mengakui dan hendak menguasai secara agressif

tanah milik TERGUGAT

I, II Konpensi/PENGGUGAT

I, II

Rekonpensi, padahal sudah sangat jelas Girik tanah, Luas tanah, No Persil, dan kelas tanah milik PARA PENGGUGAT Konpensi/PARA TERGUGAT Rekonpensi

berbeda

dengan

tanah

milik

TERGUGAT

I,

II

Konpensi/PENGGUGAT I, II Rekonpensi, sebagai berikut : 11.1. Tanah milik PARA PENGGUGAT Konpensi/PARA TERGUGAT Rekonpensi Nomor Girik : C 458 Persil 34 S II luas : 3.690 Ha ( 36.900 M2) 11.2. Tanah milik TERGUGAT I Konpensi/PENGGUGAT I Rekonpensi Nomor Girik : C 664/667 Persil 33 D I luas : 2.440 M2 ; 11.3. Tanah yang digarap oleh TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT II Rekonpensi Nomor Girik C 604 luas : 10.000 M2 (1 hektar ) ; 11.4. Nomor

objek

Pajak

PARA

PENGGGUGAT

Konpensi/PARA

TERGUGAT Rekonpesi : 32.18.150.003.010-0140.0 ; 11.5. Nomor objek Pajak TERGUGAT

I Konpensi/ PENGGUGAT

I

Rekonpensi : 32.18.150.003.010.0001.0 ; 11.6. Nomor

Objek

Pajak

tanah

yang

digarap

TERGUGAT

II

Konpensi/PENGGUGAT II Rekonpensi : 32.16.150.003.010.0060.0 ;

Halaman 16 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

11.7. Batas-batas

tanah

PARA

PENGGUGAT

Konpensi/PARA

TERGUGAT Rekonpensi adalah: 11.7.1 11.7.2. 11.7.3

: Jl. Raya Gembong; : Tanah milik alm H. NORSAN; : Tanah milik alm MAHILI dan tanah milik alm H WARBINI; 11.7.4. Sebelah Selatan : Kobak Lembang; 11.8. Batas-batas tanah TERGUGAT I Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi adalah: 11.8.4.

Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Barat

I

Sebelah Utara

: berbatasan dengan Jalan Raya Muaragembong ; 11.8.5. Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ibu MUNANIH ; 11.8.6. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bpk PI’IH 11.8.7. Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah makam Keluarga Beasar H.DJUPRI; 11.9. Batas-batas tanah milik Ibu MUNANIH yang digarap oleh TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT II Rekonpensi : 11.9.4.

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Bpk NURDIN ; 11.9.5. Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik SYARIR H ; 11.9.6. Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik SYARIR AJI ; 11.9.7. Sebelah Timur : berbataasan dengan tanah milik bpk NORSAN; 12. Bahwa sebagai akibat perbuatan PARA PENGGUGAT Konpensi/PARA TERGUGAT Rekonpensi, usaha TERGUGAT I, II Konpensi/PENGGUGAT I, II Konpensi menjadi terganggu, sehingga banyak mengalami kerugian secara materiil maupun secara moriil. Kerugian materiilnya adalah : bahwa TERGUGAT I, II tidak dapat bercocok tanam dengan baik yang notabene berpengaruh pada hasil panen yang tidak biasanya apabila tidak ada gangguan dari PARA PENGGUGAT Konpensi/PARA TERGUGAT Rekonpensi, pertahun tanah tersebut dapat menghasilkan

kurang

lebih

untuk

tanah

TERGUGAT

I

Konpensi/PENGGUGAT I Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah ) sekali panen, dalam satu tahun dua kali panen, dikali selama 12 (dua belas tahun) sehingga menjadi Rp. 5.000.000,- X 2 X 12 = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah )

dan untuk tanah yang

digarap oleh TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT II Rekonpensi sebesar Halaman 17 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekali panen, dalam satu tahun dua kali panen, dikali selama 12 tahun, sehingga menjadi Rp.20.000.000,- X 2 X 12 = Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah ) ; Kerugian moriil/immateriil adalah : bahwa dengan adanya perbuatan PARA PEGGUGAT Konpensi/PARA TERGUGAT Rekonpensi, TERGUGAT I, II Konpensi/PENGGUGAT

I, II

Rekonpensi mengalami ketertekanan

perasaan dan pikiran, usaha menjadi terganggu, belum lagi ditambah adanya pandangan negatif dari masyarakat terhadap TERGUGAT Konpensi/ PENGGUGAT

I, II

I, II Rekonpensi, untuk kerugian ini sangatlah

pantas bila kepada PARA PENGGUGAT Konpensi/PARA TERGUGAT Rekonpensi dihukum untuk membayar kerugian tersebut secara tanggung renteng kepada TERGUGAT I, II Konpensi/PENGGUGAT I, II Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah ); 13. Bahwa agar Gugatan Rekonpensi ini tidak sia-sia pada nantinya, maka cukup beralasan kiranya apabila terhadap harta milik PARA PENGGUGAT Konpensi/PARA TERGUGAT Rekonpensi berupa tanah dan rumah diletakan sita jaminan (conservatoir beslag ) sebagai berikut : 13.1 Tanah dan Rumah milik PENGGUGAT (SARNADI ) terletak di Kp. Muara

Gembong Rt 001 RW 005 Desa Pantai Sederhana,

Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas: - Sebelah Utara

: berbatasan dengan tanah milik AMSAR ;

- Sebelah Timur

: berbatasan dengan tanah milik NURITO ;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai kecil ; - Sebelah Barat

: berbatasan dengan Empang milik bpk MANAN

13.2 Tanah dan Rumah milik PENGGUGAT (ICIH ) terletak di Kp. Muara Gembong Rt 001 RW 005 Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas : - Sebelah Utara

:

berbatasan

dengan

tanah

milik

bpk

:

berbatasan

dengan

tanah

milik

Ibu

RAHMAN ; - Sebelah Timur ASMINAH ; - Sebelah Selatan

: berbatasan dengan tanah milik bpk BANJIR ;

- Sebelah Barat

: berbatasan dengan tanah milik bpk MASIM ;

13.3 Tanah dan Rumah milik PENGGUGAT (NENI ) terletak di Kp. Muara Gembong Rt 003 RW 004 Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas : - Sebelah Utara

: berbatasan dengan tanah milik Bpk BEBIH ;

Halaman 18 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

- Sebelah Timur

:

berbatasan

dengan

tanah

milik

Bpk

SAMSON ; - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik bpk HAMBALI ; - Sebelah Barat

: berbatasan dengan Empang milik Bpk

KUBENG ; 13.4 Tanah dan Rumah milik PENGGUGAT (HJ. SITI JULAEHA ) terletak di Kp. Muara Gembong Rt 001 RW 004 Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas: - Sebelah Utara

: berbatasan dengan Raya dan Sungai

Citarum ; - Sebelah Timur

: berbatasan dengan tanah milik Bpk UKAR ;

- Sebelah Selatan

: berbatasan dengan tanah milik Bpk RIDAM;

- Sebelah Barat

: berbatasan dengan Empang milik Bpk H.

BUYUNG 13.5 Tanah dan Rumah milik PENGGUGAT (SANEM) terletak di Rt 001 RW 007 Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas : - Sebelah Utara

: berbatasan dengan tanah Jalan Raya Muara Gembong ;

- Sebelah Timur

: berbatasan dengan tanah UKAR/Ny. Emi ;

- Sebelah Selatan

: berbatasan dengan tanah dan rumah milik

Bpk IDUP - Sebelah Barat

: berbatasan dengan Warung Bpk IDUP ;

13.6 Tanah dan Rumah milik PENGGUGAT (MINGGA) terletak di Rt 01 Rw 07 Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas : - Sebelah Utara

:

berbatasan

:

berbatasan

dengan

tanah

dan

rumah

anaknya MINGGA ; - Sebelah Timur

dengan

tanah

milik

Bpk

MASTRIA ; - Sebelah Selatan

: berbatasan dengan tanah milik Ibu KENAH ;

- Sebelah Barat

: berbatasan dengan tanah milik Ibu ENGKOS

13.7 Tanah dan Rumah milik PENGGUGAT (LAMIN) terletak di Rt 002 Rw

007

Desa

Pantai

Mekar,

Kecamatan

Muara

Gembong,

Kabupaten Bekasi dengan batas-batas : - Sebelah Utara

: berbatasan dengan tanah milik Bpk MATICE;

- Sebelah Timur

: berbatasan dengan tanah Jalan Gang ;

Halaman 19 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

- Sebelah Selatan

: berbatasan dengan tanah milik Ibu LAMIH ;

- Sebelah Barat

: berbatasan dengan tanah milik Bpk DANI ;

13.8 Tanah dan Rumah milik PENGGUGAT (LAMIH) terletak di Rt 02 Rw 07 Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas : - Sebelah Utara

: berbatasan dengan tanah milik Bpk LAMIN ;

- Sebelah Timur

: berbatasan dengan tanah jalan Gang ;

- Sebelah Selatan

: berbatasan dengan tanah Ibu LAMIH ;

- Sebelah Barat

: berbatasan dengan tanah Bpk KUMANG ;

13.9 Tanah dan Rumah milik PENGGUGAT (JANI ) terletak di Rt 02 Rw 07

Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten

Bekasi dengan batas-batas : - Sebelah Utara

: berbatasan dengan tanah Jalan Gang ;

- Sebelah Timur

: berbatasan dengan tanah milik Ibu SANI ;

- Sebelah Selatan

: berbatasan dengan tanah sawah milik Bpk

NURDIN ; - Sebelah Barat

:

berbatasan

dengan

tanah

milik

Bpk

ABDULAH ; 13.10 Tanah dan Rumah milik PENGGUGAT (MISI) terletak di Kp. Singkil Rt 02 Rw 07

Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong,

Kabupaten Bekasi dengan batas-batas : - Sebelah Utara

: berbatasan dengan tanah milik Bpk TOLIB ;

- Sebelah Timur

: berbatasan dengan tanah milik Ibu IYOL;

- Sebelah Selatan

: berbatasan dengan tanah Jalan Gang ;

- Sebelah Barat

: berbatasan dengan tanah Jalan Gang ;

13.11 Tanah dan Rumah milik PENGGUGAT Singkil Rt 02 Rw 07

(TOLIB) terletak di Kp.

Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara

Gembong, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas : - Sebelah Utara

: berbatasan dengan tanah milik Ibu SENO ;

- Sebelah Timur

: berbatasan dengan tanah milik Ibu Hj.

IYOL/RT PEOT ; - Sebelah Selatan

: berbatasan dengan tanah Bpk MISI ;

- Sebelah Barat

: berbatasan dengan tanah Jalan Gang ;

13.12 Tanah dan Rumah milik PENGGUGAT (JANAH ) terletak di Kp. Singkil Rt 02 Rw 07

Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara

Gembong, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas : Halaman 20 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

- Sebelah Utara

: berbatasan dengan Jalan Raya Muara

Gembong ; - Sebelah Timur

: berbatasan dengan tempat Penimbangan

Udang Bpk LAMIN ; - Sebelah Selatan

: berbatasan dengan tanah Bpk MINGGAN ;

- Sebelah Barat

: berbatasan dengan tanah Jalan Gang ;

13.13 Tanah dan Rumah milik PENGGUGAT (SANIA) Kp. Gaga Rt 003 Rw 004 Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas : - Sebelah Utara

: berbatasan dengan Sungai Citarum ;

- Sebelah Timur

: berbatasan dengan tanah milik Bpk IWAN ;

- Sebelah Selatan

: berbatasan dengan tanah Jalan Raya Muara Gembong ;

- Sebelah Barat

: berbatasan dengan tanah Bpk MARULOH ;

14 Bahwa mengingat Gugatan Rekonpensi ini cukup beralasan, maka tidak berlebihan kiranya bila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun PARA PENGGUGAT Konpensi/PARA TERGUGAT Rekonpensi mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad ) ; Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, maka TERGUGAT I, II Konpensi/PENGGUGAT I, II Rekonpensi memohon putusan sebagai berikut : DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: 1. Menerima dan mengabulkan

Eksepsi TERGUGAT

I, II Konpensi/

PENGGUGAT I, II Rekonpensi ; 2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard ) ; DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT

untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ; DALAM REKONPENSI: 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan TERGUGAT

I, II Konpensi/

PENGGUGAT I, II Rekonpensi untuk seluruhnya ; 2. Menghukum

PARA

PENGGUGAT

Konpensi/PARA

TERGUGAT

Rekonpensi untuk membayar ganti-rugi berupa : 2.1. Kerugian materiil untuk TERGUGAT Rekonpensi

I Konpensi/PENGGUGAT I

sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta

rupiah) Dan untuk TERGUGAT II Konpensi/PENGGUGAT

II

Halaman 21 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

Rekonpensi sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ; 2.2. Kerugian immateriil untuk TERGUGAT I, II Konpensi/PENGGUGAT I, II Rekonpensi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah ) ; 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah ( conservatoir

beslag ) yang telah ditetapkan sebagaimana pada butir

13.1.1 sampai dengan butir 13.4. diatas ; 4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding atau Kasasi ( Uitvoerbaar bij Voorraad ) ; 5. Menghukum

PARA

PENGGUGAT

Konpensi/PARA

TERGUGAT

Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ). Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III sampai dengan Tergugat X dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 29 September 2015, sebagai berikut: DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI: GUGATAN ERROR IN PERSONA (PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN) : • Bahwa

para

penggugat

dalam

surat

gugatannya

register

no.265/Pdt.G/2015/PN.Bks tertanggal 03 Juni 2015 yang mendasarkan gugatannya pada suatu perbuatan yuridis yang tidak memiliki alas hak atau tidak berdasarkan dan beralasan yuridis sesuai yang terungkap pada posita dan petitum gugatannya yang pada

akhirnya dapat mengakibatkan

menderita kerugian bagi para tergugat khususnya dalam haknya untuk membela diri. • Bahwa gugatan para penggugat pada posita dan petitum yang rancu, tidak jelas dan tidak sempurna, karena tidak benar menyebutkan identitas para tergugat III sampai dengan tergugat X dengan jelas seperti nama lengkap tergugat III,IV,VII,X dan usia serta alamat lengkap tergugat III sampai dengan tergugat X yang tidak benar atau keliru termasuk tidak jelasnya status para penggugat yang mengundurkan diri sebagai penggugat sesuai surat pernyataan tertulis bermaterai cukup atas nama Mingga umur 45 tahun, alamat kp.singkil Rt.02 / Rw 07 desa pantai mekar kec.muara gembong,kab.bekasi tertanggal 06 agustus 2015 dan sdri Sania umur 32 tahun alamat kp.gaga Rt 03 / Rw 04 desa pantai mekar ,kec.muara gembong,kab.bekasi tertanggal 05 Agustus 2015 Halaman 22 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

maka terhadap kualitas subjek maupun objek hukum yang dituntut menjadi rancu, tidak sempurna, tidak benar dan keliru, danoleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke Verklaard (N.O) • Bahwa demikian halnya pada gugatan perkara a quo, dimana karena dasar gugatan tidak sesuai menurut hukum, kualitas subjek dan objek gugatan tidak benar dan keliru serta tidak jelas dan tidak sempurna, maka dalam hal ini yang menjadi masalah adalah hak para tergugat atas tanah milik serta bangunan atau rumah tinggal beserta apa yang ada diatasnya yang disengketakan sehingga mengakibatkan para tergugat sangatlah dirugikan akibat perbuatan yang dengan sengaja disebabkan kelalaian dan kurang hati-hati (lihat KHUPerdata pasal 1365 dan pasal 1366) artinya dalam surat gugatan pada posita dan petitum yang tidak benar dan rancu,tidak jelas dan tidak sempurna dimana kualitas subjek dan objek kepemilikan hak yang menjadi sengketa tidak benar dan rancu, tidak berdasarkan dan beralasan yuridis ( Niet Redenem Omkleed) serta perlu pembuktian yang cukup menurut hukum maka oleh karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke Verklaard (N.O) • Bahwa para tergugat III sampai dengan tergugat X sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara gugatan a quo yang artinya bahwa subtansi materi kualitas subjek dan objek perkara yang disengketakan bukanlah sebagaimana yang tertungkap dalam isi posita gugatan pada halaman 4 poin 4 dan poin 5 dan hal 5 poin 13 dan poin 16 karena para tergugat III sampai dengan tergugat X hingga dengan saat ini mendirikan bangunan diatas tanah darat beserta segala yang ada diatasnya merupakan tanggung jawab dan hak milik masing-masing dari para tergugat III sampai dengan tergugat X, yang terdiri dari pecahan luas tanah darat berdasarkan Girik C. no.300, persil 33, D.I atas nama Nonong I penjol sesuai buku letter C, tentang status tanah desa pantai

mekar,kec.muara

gembong,

kab.bekasi,

sehingga

sangat

jelas

perbedaan status giriknya, persil dan jenis tanah yang dimaksud pada perkara gugatan a quo,dan berdasarkan uraian diatas,maka gugatan para penggugat yang ditujukan terhadap para tergugat III sampai dengan tergugat X adalah tidak benar atau tidak tepat dan sangat keliru sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Halaman 23 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

• Bahwa oleh karena gugatan penggugat mengandung cacad formil, antara lain tidak semua para pihak termaksuk Sdr.MANAN, mantan Kepala Desa pantai mekar,kec.muara gembong,kab.bekasi,periode tahun 2007 s/d tahun 2012 yang menerbitkan surat keterangan no : 503/140/VII/2011 tertanggal 20 agustus 2011 sesuai yang terungkap dalam hal.5 point 11, dan instansi kantor pajak yang menerbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)yang oleh karena tidak diikut sertakan dalam gugatan sebagai turut tergugat dalam perkara a quo maka para pihak dalam perkara gugatan a quo dinyatakan kurang pihak, lagi pula subjek dan objek gugatan yang disengketakan itu tidak benar dan rancu untuk dimengerti serta sangat kabur substansinya tanpa dijelaskan dalam posita dan petitum gugatan,maka gugatan para penggugat dalam perkara a quo, harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke Verklaard (N.O). • Bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan para penggugat ERROR IN PERSONA karena para penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum berupa alasan yuridis apapun untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat III sampai dengan tergugat X pada perkara a quo, sehingga sudah selayaknya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena khususnya subjek para tergugat III sampai dengan tergugat X " ERROR IN PERSONA ". • Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, mohon kepada yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo untuk terlebih dahulu mohon putusan sebaik-baiknya ( Naar Goede Justitie Doen )atau memutuskan keabsahan kapasitas Penggugat serta menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke verklaard), tanpa melanjutkannya pada pemeriksaan pokok perkara,karena nyata-nyata secara sah dan meyakinkan berdasarkan yuridis, terbukti secara cukup dan beralasan gugatan para penggugat dinyatakan mengandung cacad formil. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili dan memutuskan agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari para tergugat III sampai dengan Tergugat X, dan oleh karenanya menyatakan menolak gugatan Halaman 24 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA: DALAM KONVENSI : Bahwa hal-hal yang telah diutarakan dalam eksepsi diatas,mohon dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini: •

Bahwa tergugat menyangkal serta menolak secara tegas dan jelas seluruh dalil-dalil para penggugat konvensi kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya.

•

Bahwa berdasarkan fakta hukum sesungguhnya para tergugat adalah tidak ada hubungan hukum dengan para keluarga maupun yang disebut sebagai ahli waris almarhum Tahamin bin Tahimun dan juga ahli waris almarhum Djupri yang masing-masing mengaku sebagai dan merupakan Pemilik Sah atas tanah sawah dengan Girik.C no.458, persil 34, S II atas nama Tahamin bin tahimun, maka yang sebenarnya adalah tanah berikut bangunan berikut segala yang ada diatasnya merupakan hak milik masing-masing para tergugat konvensi III sampai dengan tergugat konvensi X berdasarkan status tanah darat dengan Girik.C no.300, persil 33, D II atas nama Nonong I Penjol sesuai buku letter C tentang status tanah desa pantai mekar,kec.muara gembong,kab.bekasi. dimana status kepemilikan tanah serta bangunan rumah berikut segala yang ada diatasnya menjadi tanggung jawab dan hak milik masing-masing sesuai akta jual beli dan surat pernyataan oper alih kepemilikan yang ada pada para tergugat III sampai dengan tergugat X dalan perkara gugatan a quo.

•

Bahwa berhubung karena tidak adanya dari materi gugatan a quo,sama sekali tidak terlihat adanya hubungan hukum antara para penggugat dengan para tergugat III sampai dengan Tergugat X dalam kaitannya dengan status tanah sawah dengan Girik C no.458,persil 34, S.II atas nama Tahamin bin Tahimun dengan tanah darat dengan Girik C no.300, persil 33, D.I atas nama Nonong I penjol yang kedua-duanya terdaftar pada buku tanah letter C

dan

sama-sama

terletak

di

desa

pantai

mekar,kec.muara

gembong,kab.bekasi dan oleh karena satu dan lain hal gugatan yang keliru dan tidak sempurna murni disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan para penggugat, dan tidak ada hubungan sebab akibat (causa yang halal) antara kepemilikan tanah sawah dengan tanah darat yang letak serta fungsinya juga sudah berbeda sebagaimana kesalahan atau kewajiban dan tanggung Halaman 25 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

jawab para tergugat III sampai dengan tergugat X selaku pemilik yang sah atas tanah dan bangunan berikut segala yang ada diatasnya sesuai gugatan dalam perkara a quo, maka secara hukum para tergugat III sampai dengan tergugat X tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang tertulis pada posita dan petitum gugatan para penggugat dalam perkara a quo. •

Bahwa adalah Fakta hukum tentang status kepemilikan bangunan rumah tinggal dan tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya merupakan hak milik masing-masing para tergugat III sampai dengan tergugat X sebagaimana yang telah dikemukakan diatas,dan oleh karenanya para penggugat harus bertanggug jawab serta membuktikan dalil-dalilnya sebagai mana yang tertulis pada posita gugatan a quo, di hal 4 poin 4 dan poin 5 dan hal.5 dan 6 poin 13 dan 16 serta hal.7 poin 18 lalu kemudian pada petitum gugatan hal.7 tentang tuntutan primair poin 2 dan 4 serta hal 8 poin 7 dalam perkara a quo.

•

Bahwa dengan

alasan-alasan serta keterangan tersebut diatas , para

tergugat konvensi III sampai dengan tergugat konvensi X, menyangkal atau membantah kebenaran gugatan para penggugat serta menolak secara tegas seluruh dalil-dalil para penggugat kecuali apa yang diakui atau atas pengakuan yang secara jelas dan tegas berdasarkan hukum. •

Bahwa apa yang dikemukakan para penggugat konvensi dalam posita gugatannya sesuai fakta hukum adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi

yang memeriksa dan mengadili serta

memutuskan perkara a quo tidak terkecoh oleh dalil-dalil para penggugat konvensi, maka dengan ini para tergugat konvensi perlu menyampaikan halhal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini sebagai berikut : •

Bahwa para penggugat konvensi dalam surat gugatannya tertanggal 03 juni 2015 yang mendasarkan gugatannya kepada para tergugat konvensi khususnya tergugat konvensi III bernama Sadih, sesuai posita gugatannya di hal.4 poin 4 yang isinya “ bahwa " sebahagian lagi yaitu seluas kurang lebih 300 M2 tanah milik para penggugat konvensi atas tanah Girik C no.458,persil 34, II S atas nama Tahamin bin Tahimun, telah dikuasai dan diduduki serta dijadikan tempat pembiakan sarang burung walet oleh tergugat konvensi III " adalah tidak benar dan yang sesungguhnya sesuai kebenaran dan fakta hukumnya adalah diatas tanah darat milik sesuai Girik C no.300 persil.33, D I atas nama Nonong I Penjol, sehingga oleh Halaman 26 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

karenanya para penggugat konvensi dituntut harus mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil hukumnya. •

Bahwa para tergugat III sampai dengan tergugat X sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara gugatan a quo yang artinya bahwa subtansi materi kualitas subjek dan objek perkara yang disengketakan bukanlah sebagaimana yang tertungkap dalam isi posita gugatan pada halaman 4 poin 4 dan poin 5 dan hal 5 poin 13 dan poin 16 karena para tergugat III sampai dengan tergugat X hingga dengan saat ini mendirikan bangunan diatas tanah darat beserta segala yang ada diatasnya merupakan tanggung jawab dan hak milik masing-masing dari para tergugat III sampai dengan tergugat X, yang terdiri dari pecahan luas tanah darat berdasarkan Girik C. no.300, persil 33, D.I atas nama Nonong I penjol sesuai buku letter C, tentang status tanah desa pantai mekar,kec.muara gembong, kab.bekasi, sehingga sangat jelas perbedaan status giriknya, persil dan jenis tanah yang dimaksud pada perkara gugatan a quo,dan berdasarkan uraian diatas,maka gugatan para penggugat yang ditujukan terhadap para tergugat III sampai dengan tergugat X adalah tidak benar atau tidak tepat dan sangat keliru sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

•

Bahwa para penggugat rekonvensi IV,V,VI,VII,VIII,IX,X /para tergugat konvensi IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, yang pada posita gugatan dalam perkara aquo disebut telah menguasai dan menduduki secara bersama-sama tanah mlik para tergugat rekonvensi / para penggugat konvensi seluas 8700 M2, dimana masing-masing para

penggugat rekonvensi / para tergugat

konvensi telah mendirikan bangunan

permanen berupa rumah tempat

tinggal " adalah sama sekali tidak benar dan sangat keliru serta tidak ada dasar hukumnya karena masing-masing para penggugat rekonvesi IV,V,VI,VII,VIII,IX,X /para tergugat konvensi IV,V,VI,VII,VIII,IX,X mempunyai buktikepemilikan yang semuanya berada diatas tanah yang berasal darat Girik C.300, persil 33, D.I atas nama Nonong I Penjol sesuai buku tanah letter C desa pantai mekar,kec.muara gembong,kab.bekasi. •

Bahwa berdasarkan uraian pada poin F diatas, maka sepantasnya para penggugat rekonvensi IV,V,VI,VII,VIII,IX,X / para tergugat konvensi IV,V,VI,VII,VIII,IX,X menolak dengan tegas dalil-dalil pada posita gugatan a quo maka untuk seluruhnya dan selebihnya oleh karena gugatan balasan / rekonvensi dari penggugat rekonvensi III s/d X /para tergugat konvensi III Halaman 27 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

s/d X, yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan dan yang tidak dapat disangkal atau terbantahkan kebenarannya oleh para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

bantahan,

banding

maupun

kasasi

dari

para

tergugat

rekonvensi/penggugat konvensi. •

Bahwa berdasarkan uraian dimaksud diatas,para tergugat konvensi III sampai dengan tergugat konvensi X memohon agar para penggugat konvensi dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa para tergugat konvensi III sampai dengan tergugat konvensi X sudah melakukan kesalahan yaitu perbuatan melawan hukum dengan kewajiban memberikan ganti rugi.

•

Bahwa para tergugat konvensi III sampai dengan tergugat konvensi X tidak melakukan suatu kelalaian apapun karena kurang hati-hatinya,justru sebaliknya para penggugat konvensi yang melakukan kelalaian karena kurang hati-hati yang telah bertentangan dengan azas kepatutan,kepatuhan serta sikap hati-hati sehingga mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi para tergugat konvensi III sampai dengan tergugat konvensi X.

•

Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang keliru dan tidak benar tertulis pada posita maupun petitum gugatan para penggugat konvensi perkara a quo, maka dapat disimpulkan bahwa para tergugat konvensi khususnya tergugat konvensi III

sama sekali tidak pernah melakukan tindakan hukum atau

perbuatan hukum sebagaimana yang ditujukan kepada tergugat konvensi III, maka berhubung karena tidak ada tindakan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat konvensi III terhadap para penggugat konvensi,maka dengan sendirinya tidak ada pula perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat konvensi III, sehingga tidak ada pula kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat konvensi III terhadap para penggugat konvensi dalam perkara gugatan a quo. •

Bahwa para tergugat konvensi III sampai dengan tergugat konvensi X secara tegas menolak tuntutan ganti rugi para penggugat konvensi dimaksud,satu dan lain hal karena kerugian yang dialami oleh para penggugat dimaksud,sama sekali tidak mempunyai hubungan sebab akibat (causa yang halal) dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing para tergugat konvensi sebagai pemilik atas tanah darat dimaksud pada poin-poin uraian diatas,akan tetapi sebaliknya seharusnya para tergugat Halaman 28 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

konvensi III sampai dengan tergugat konvensi X,yang pantas menuntut ganti rugi kepada para penggugat konvensi akibat perbuatan hukum yang ditujukan kepada para tergugat konvensi III sampai dengan tergugat konvensi X sebagaimana yang tertuang dalam posita dan petitum gugatan a quo; •

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada poin-poin dimaksud,maka tanpa bukti yang jelas dan otentik serta jaminan yang nilainya sama dengan objek eksekusi,putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan,oleh karena pada dalil-dali para penggugan konvensi tidak didasarkan dengan buktibukti yang otentik,selain hanya didasarkan pada dugaan,rekaan dan penafsiran sepihak dari para penggugat konvensi dan permohonan serta merta yang dimaksud juga tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) no.3 tahun 2000 dan SEMA no.4 tahun 2001 tentang putusan serta merta,maka oleh karenanya putusan serta merta dari para penggugat konvensi harus ditolak seluruhnya dan bahwa untuk selanjutnya dan selebihnya, para tergugat konvensi III sampai dengan tergugat konvensi X, menolak seluruh dalil-dalil para penggugat konvensi.

DALAM REKONVENSI: Bahwa semula para tergugat konvensi III sampai dengan tergugat konvensi X, dalam kedudukannya sekarang sebagai penggugat rekonvensi III sampai dengan penggugat rekonvensi X, akan mengajukan gugatan balik/balas (rekonvensi) terhadap para penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai para tergugat rekonvensi: A. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas dalam bagian konvensi, mohon dipandang dan dianggap termasuk pada bagian yang tidak dapat dipisahkan atau termasuk dalam dalil-dalil pada gugatan rekonvensi ini; B. Bahwa benar adalah merupakan hak seseorang untuk menggugat pihak lain di pengadilan bilamana seseorang merasa dirugikan haknya oleh pihak lain akan tetapi pertimbangan atau alasan jelas dan tegas sebagai alas haknya seseorang menggugat pihak lain tersebut, haruslah berdasarkan hukum, logika maupun rasional melalui nalar yang sehat dan masuk akal. C. Bahwa pada prinsipnya para tergugat konvensi/para penggugat rekonvensi sangat beralasan mengajukan gugatan balasan yang berdasarkan fakta hukum guna menjawab sebagaimana yang terurai pada posita serta petitum gugatan para penggugat

rekonvensi sekarang ini, karena justru

para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi dalam perkara a quo Halaman 29 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

telah memutar balikkan fakta hukum sehingga oleh karenanya para tergugat konvensi / para penggugat rekonvensi sepenuhnya menyerahkan kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan gugatan perkara a quo untuk mempertimbangkan serta menilainya. D. Bahwa pada posita gugatan para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi di hal.5 point 4 yang tertulis “ Bahwa sebahagian lagi seluas seluas kurang lebih 300 M2 tanah milik para penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi atas tanah Girik C no.458,persil 34,II S tersebut dikuasai dan diduduki serta dijadikan tempat pembiakan sarang burung walet oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi", namun yang sesungguhnya adalah kedudukan hukum tanah darat dimaksud disebut sebagai Hak milik para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi adalah tidak benar dan sangat keliru serta tanpa dasar hukum yang cukup. E. Bahwa karena diperoleh oleh para penggugat rekonvensi III s/d X /para tergugat konvensi III s/d X yang berdasarkan Girik C no.300, persil 33, D II atas nama Nonong I Penjol yang sudah pasti terbit lebih dahulu dari Girik C no.485, persil 34, S.II dimana letak tanah darat milik penggugat rekonvensi III / tergugat konvensi III kelas darat satu yaitu tepat berbatas sebelah utaranya dengan jalan raya muara gembong sedangkan letak tanah sawah kelas dua yang diakui milik para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi sangat jauh kedalam yang merupakan tanah sawah,sehingga sangat jelas dan nyata bahwa para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi ingin memiliki tanah yang bukan merupakan haknya, guna ingin memperkaya diri dan nyata -nyata telah melakukan kesalahan atas perbuatan

hukum

dan

telah

bertentangan

dengan

azas

kepatutan,kepatuhan serta sikap hati-hati sehingga wajar jika dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang akhirnya sangat merugikan para penggugat rekonvensi/tergugat konvensi baik secara materiil maupun immateriil. F.

Bahwa

demikian

halnya

dengan

para

penggugat

rekonvensi

IV,V,VI,VII,VIII,IX,X / para tergugat konvensi IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, yang pada posita gugatan disebut telah menguasai dan menduduki secara bersamasama tanah mlik para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi seluas 8700 M2, dimana masing-masing para penggugat rekonvensi/para tergugat konvensi telah mendirikan bangunan permanen berupa rumah tempat tinggal" adalah sama sekali tidak benar dan sangat keliru serta tidak ada Halaman 30 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

dasar hukumnya karena masing-masing para penggugat rekonvensi IV,V,VI,VII,VIII,IX,X/para tergugat konvensi IV,V,VI,VII,VIII,IX,X mempunyai bukti kepemilikan yang semuanya berada diatas tanah yang berasal darat Girik C no.300, persil 33,D.I atas nama Nonong I Penjol sesuai buku tanah letter C desa pantai mekar,kec.muara gembong,kab.bekasi. G. Berdasarkan uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan a quo,nyatalah bahwa para tergugat rekonvensi /para penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan pasal 1366 KUHPerdata Indonesia dan juga sangat bertentangan dengan azas kepatutan,kepatuhan serta sikap hati-hati yang dapat mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi para penggugat rekonvensi III s/d X dalam perkara gugatan a quo. H. Bahwa oleh karena itu,maka tergugat rekonvensi/penggugat konvensi harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonvensi III s/d X atau para tergugat konvensi III s/d X sebesar Rp.2.500.000.000.- (dua miliyard lima ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 2 % ( dua persen) per bulan terhitung sejak dari gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi dengan perincian sebagai berikut : H.1. Kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus perkara a quo untuk semua proses tingkat peradilan. H.2. Kerugian Immateriil sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua miliyard rupiah) akibat fitnah dan namanya tercemar sehingga sangat memalukan dan mengganggu nama baik serta kehormatan terlebih kepercayaan di hadapan tokoh masyarakat dan lainnya. I. Bahwa gugatan rekonvensi/gugatan balik ini diajukan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan didukung oleh alat bukti yang sah dan cukup serta otentik, sehingga guna menghindari agar gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi III s/d penggugat rekonvensi X tidak illusionir,maka terhadap tanah sawah dengan Girik C.no.458,persil 34, S.II luas 36.900 M2 atau 3,690 Ha atas nama alm. Tahamin bin Tahimun yang terletak di desa pantai mekar,kec.muara gembong,kab.bekasi, sehingga sebagai jaminan dalam perkara a quo, sudah sepatutnya diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag). J. Bahwa berdasarkan uraian pada poin F di atas, maka sepantasnya para penggugat rekonvensi IV,V,VI,VII,VIII,IX,X / para tergugat konvensi IV,V,VI,VII,VIII,IX,X menolak dengan tegas dalil-dalil pada posita gugatan a quo maka untuk seluruhnya dan selebihnya oleh karena gugatan Halaman 31 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

balasan/rekonvensi dari penggugat rekonvensi III s/d X /para tergugat konvensi III s/d X, yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan

dan

yang

tidak

dapat

disangkal

atauterbantahkan

kebenarannya oleh para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi, sehingga putusan ini memenuhi

syarat hukum untuk

dinyatakan dapat

dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi dari para tergugat rekonvensi/penggugat konvensi. K. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat rekonvensi III s/d X / para tergugat konvensi III s/d X, dengan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan dan yang tidak dapat disangkal atau terbantahkan kebenarannya oleh para tergugat rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi

syarat hukum untuk

dinyatakan dapat

dijalankan terlebih

dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi dari tergugat rekonvensi. Maka berdasarkan bantahan atau alasan-alasan maupunn dalil-dalil yang dikemukakan diatas, para penggugat rekonvensi III s/d X atau para tergugat konvensi III s/d X, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dan terhormat Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai hukum dengan diktum sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. Menerima eksepsi para tergugat III s/d tergugat X, untuk seluruhnya. 2. Menolak secara tegas dan jelas gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke Verklaard (N.O). DALAM POKOK PERKARA: DALAM KONVENSI : •

Menolak dengan tegas dan jelas seluruh gugatan penggugat konvensi atau

•

Menyatakan setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (N.O)

•

Menolak dengan tegas dan jelas seluruh jawaban-jawaban atas dalil-dalil dari penggugat konvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya

•

Menyatakan para penggugat konvensi sebagai penggugat yang tidak benar dan tidak mempunyai itikad baik.

•

Menyatakan berdasarkan fakta hukum, para penggugat konvensi terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan para penggugat ERROR IN PERSONA. Halaman 32 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

•

Menyatakan penggugat konvensi adalah penggugat yang tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat konvensi dan kewenangannya berdasarkan hukum.

•

Menyatakan gugatan penggugat konvensi adalah sangat keliru dan tidak tepat sehingga dapat disebut telah sangat bertentangan dengan azas kepatutan, kepatuhan serta sikap hati-hati yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi orang lain atau para tergugat konvensi III s/d X dalam perkara a quo.

•

Menyatakan bahwa oleh karena penggugat konvensi dalam posita dan petitum gugatannya yang tanpa mempunyai alasan hak yuridis apapun juga, hanya bertolak dari ilusi dan rekaan belaka dan penafsiran semata, oleh karenanya dan seterusnya permohonan sita jaminan dari penggugat konvensi, menjadi tanpa alasan pula, dan oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya.

DALAM REKONPENSI: • Menolak gugatan para tergugat rekonvensi / para penggugat konvensi untuk seluruhnya. • Menerima dan mengabulkan gugatan balasan (Rekonvensi) dari penggugat rekonvensi/tergugat konvensi. • Meletakkan Sita Jaminan atas tanah sawah Girik C no.458, persil 34, S.II, luas 36.900 M2 / 3,690 Ha, atas nama alm. Tahamin bin Tahimun yang terletak di desa pantai mekar,kec.muara gembong,kab.bekasi. • Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah sawah Girik C no.458, persil 34, S.II luas 36.900 M2/3,690 Ha atas nama alm. Tahamin bin Tahimun. • Menyatakan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi berhak atas tanah sawak Girik C no.458,persil 34, S.II luas 36.900 M2/3,690 Ha, atas nama alm.Tahamin bin Tahimun terletak di desa pantai mekar,kec.muara gembong,kab.bekasi. • Menyatakan bahwa para penggugat rekonvensi III s/d X / para tergugat konvensi III s/d X

adalah para penggugat rekonvensi yang benar dan

beritikad baik. • Menyatakan bahwa para penggugat rekonvensi tidak melakukan kesalahan atau perbuatan hukum sehingga dapat merugikan orang lain. • Menyatakan bahwa para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi telah melakukan

perbuatan

melawan

hukum

yang

merugikan

penggugat

Halaman 33 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

rekonvensi III s/d penggugat rewkonvensi X atau para tergugat konvensi III s/d tergugat konvensi X. • Menghukum para tergugat rekonvensi / penggugat konvensi untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat rekonvensi III s/d penggugat rekonvensi X sebesar Rp.2.500.000.000.- ( dua milyard lima ratus juta rupiah ) ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak dari gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi. • Menyatakan putusan perkara a quo serta merta dijalankan walau ada verset,banding maupun kasasi. • Menghukum para tergugat rekonvensi/para penggugat konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan a quo untuk semua proses tingkat peradilan. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: - Menghukum para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi agar membayar

seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo untuk semua

proses tingkatan peradilan. - Menghukum para penggugat konvensi / para tergugat rekonvensi untuk mengganti kerugian bagi para tergugat konvensi III s/d X atau para penggugat rekonvensi III s/d X, yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum yang disebabkan kelalaian maupun kurang hati-hatinya para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi dalam perkara gugatan a quo. Atau (Subsidair): Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang mulia dan terhormat yang menangani, memeriksa serta memutuskan dalam perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik dan jujur serta demi hukum dan keadilan, mohon putusan yang sebaik-baiknya (Naar Goede Justitie Rech Doen) atau mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono); Memperhatikan,

mengutip

dan

menerima

keadaan-keadaan

sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Mei 2016, No. 265/Pdt/G/2015/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: -

Menyatakan eksepsi kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II dan kuasa hukum Tergugat III sampai dengan Tergugat X dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA: Halaman 34 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

-

Menolak gugatan para Penggugat konpensi / para Tergugat rekonpensi seluruhnya;

-

Menghukum para Penggugat konpensi / para Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.301.000,- (tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah;

DALAM REKONPENSI: -

Menolak gugatan para Penggugat rekonpensi / para Tergugat konpensi seluruhnya;

-

Menghukum para Penggugat rekonpensi / para Tergugat konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil; Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat pada

tanggal 9 Juni 2016, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 20 Juni 2016; Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam pemeriksaan tingkat banding ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama pada tanggal 3 Nopember 2016 kepada Tergugat I dan Tergugat II dan tanggal 25 Nopember 2016 kepada Tergugat III s/d Tergugat XI dan Turut Tergugat; Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II, semula Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya dalam pemeriksaan tingkat banding ini telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Nopember 2016 dan kontra memori banding tersebut pada tanggal 01 Desember 2016 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat dengan patut dan seksama; Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal 08 September 2016 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat dan tanggal 06 September 2016 kepada Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM; Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu Halaman 35 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa Para Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Perkara No. 265/Pdt.G/2015/PN.Bks, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dengan seksama, partial, tidak jujur dan tidak adil didalam meneliti, memeriksa dan mempertimbangkan dan mengadili serta memutus perkara a quo, baik terhadap kebenaran dari dasar hukum dan dasar fakta dari gugatan perkara a quo maupun terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding; - Bahwa pertimbangan judex facti Tingkat Pertama telah keliru mengenai tanah yang menjadi objek sengketa dimana dalam dalil Para Pembanding/Para Penggugat dalam surat gugatannya telah menyatakan memiliki tanah Girik C. No.458. Persil 34 S.II dengan luas 36.900 M2 (Vide bukti P-2), sedangkan dalam jawaban Terbanding I memiliki tanah luas 2.440 M2 atas Girik 664/667 Persil II dengan Nomor Objek Pajak yang berbeda artinya berbeda objek sengketa dan Terbanding II dalam jawabannya (tanah sengketa yang digarap oleh Terbanding II adalah tanah Ibu Munanih Girik C. No.604 luas 10.000 M2 (Vide bukti TI-6A); -

Bahwa pertimbangan judex facti Tingkat Pertama adalah salah menafsirkan terhadap bukti Para Pembanding Bukti P-12, sehingga dalam pertimbangan hukum mengatakan adalah merupakan bukti kepemilikan, namun bukti Para Pembanding atas bukti P-12 sejatinya untuk menerangkan dan mempertegas akan keberadaan dan kepemilikan Para Pembanding mengenai tanah Girik C No.458 Persil 34 S II, yang luas awalnya adalah 4.690 Ha dan seluas 100 Ha dijual kepada Djupri, sehingga sisa tanah milik Para Pembanding adalah 3.690 Ha (Vide bukti P-2); Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II/Tergugat I dan

Tergugat II dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan bahwa dalam memori banding Pembanding secara hakiki tidak ada alasan-alasan baru yang diajukan guna melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bekasi. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum serta tidak ada yang melanggar hukum; Halaman 36 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding Para Pembanding/Para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusannya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Mei 2016, Nomor 265/Pdt/G/2015/PN.Bks, memori banding dari Para Pembanding/Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dan II/Tergugat I dan II, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan sebagai dasar putusannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

tanggal

26

Mei

2016,

Nomor

265/Pdt/G/2015/PN.Bks, yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, dapat dibenarkan dan haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta pasal-pasal dari Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; M E N G A D I L I: - Menerima

permohonan

banding

dari

kuasa

hukum

Para

Pembanding, semula Para Penggugat; - Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

tanggal

26 Mei 2016, No. 265/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut; - Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah); Halaman 37 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017, oleh Kami: dengan

H.

H. SUTOTO HADI, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis

HANIFAH

HIDAYAT

NOOR,

S.H.,M.H.

dan

DJERNIH

SITANGGANG, Bc.Ip.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 Desember 2016, No. 605/Pen/Pdt/2016/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim-Hakim Anggota dan TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.,M.H.

H. SUTOTO HADI, S.H.,M.Hum.

Ttd DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti, Ttd

TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H. Biaya perkara: - Meterai - Redaksi putusan - Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,00. Rp. 5.000,00. Rp.139.000,00. Rp.150.000,00.

Halaman 38 dari 38 halaman putusan Nomor 605/Pdt/2016/PT.BDG