PUTUSAN NOMOR 222/PDT/2017/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : 1.
GRACE LESTARI, yang beralamat di Baning Indaah Blok B-6 No. 27, Rt. 002/004, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi; dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.Bahari S. Sianturi, S.H., 2. Horas Sahat Sitorus, S.H.,
3.Seventh
Rony
Sianturi,
S.H.
Para
Advokat-Penasihat Hukum pada kantor hukum Sianturi Siburian & Partners, beralamat di gedung Utaka 87, Lt. 2 Ruangan 203, Jalan Raya Utan Kayu
No.
87
Matraman,
berdasarkan Surat Agustus
2016;
Kuasa
Jakarta
Khusus
selanjutnya
disebut
Timur,
tanggal 1 sebagai
Pembanding I semula Tergugat VI; 2.
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU
GLODOK,
yang
beralamat
di
Komplek Ruko Glodok Plaza Blok B No. 18, Jalan hal
Penangsia Raya, Jakarta 11110; dalam ini
memberikan
kuasa
kepada:1.Sri
Wahyuningsih, S.H., 2. Daud Wahid. S.H., 3.Noor Holis
Ihsan,
S.H.,
4.
Kustariningrum.,
5.
Muhamad Muhajir., 6. Zikri Ambia., beralamat kantor di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Hayam Wuruk, berdasarkan Surat
Kuasa
Khusus
Nomor:
B.
4510/KC-
V/ASK/11/2015 tanggal 24 Nopember 2015; selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat IV; 3.
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI, yang beralamat di Jalan Sersan Aswan No. 8 D,
Halaman 1 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat; dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., 2. Pangihutan Siagian, S.H., 3. Kurniawan Nizar., 4. Maria Lucia Clamameria, S.H., M.H., 5. Dewi Sri, S.H., 6. Dwi Susianto Guntoro, S.H., 7. Kingsospol Siregar, S.H., M.H., 8.Surpawan.,9. Apang Pri Handoko., 10. Calvinus Wijaksono Nababan, S.H.,11. Dinta Cahaya Sari, S.H., 12. Apri Sya’bani, S.H., LL.M., 13. Haenry Waskito Jati, S.H., 14. A. Hidran Hakim., 15. Latifah., 16. Riadi Widiarto., beralamat di gedung Djuanda I Lantai 3 Kementerian Keuangan jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU381/MK.1/2015 tanggal 19 Nopember 2015; selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat V; Lawan: 1. KUN PUDJI LESTARI, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding I
semula Penggugat I; 2. SAPTIAWATI KUSTANDARI, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II; 3. YANUAR ARI SAMBODO, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III; 4. RIANI DESINASTITI, S.IP, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV; dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :1.
Kuntadi Nugroho BS., SH., 2. Eroiko Ridwan, SH. MH., 3. Raskas P. Roebiono, SH., 4. Hendri Darmawan. SH., Para Advokat dari Kantor Hukum KNR Law Office, beralamat di Jalan Boulevard Raya, Blok PD I, No. 10, Kelapa Gading, Jakarta Utara ; selanjutnya
Halaman 2 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan Penggugat IV) Dan: 1. A G U S, yang beralamat di Pademangan IV Nomor 2, Rt.011/Rw.009, Kelurahan
Pademangan
Timur,
Kecamatan
Pademangan, Jakarta Utara; selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I; 2. ANDY SANTOSO, yang beralamat di Pademangan IV Nomor 2, Rt.011/Rw.009,Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara; selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II; 3. MEDIANTO ARIKUSPRASTYO, yang beralamat di Komplek Taman Galaxy Indah , Jalan Matahari II No. 3 , Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi; selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat III; 4.
LUCIANA RAFI'IE SUPRAYOGI. SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah seluruh Kecamatandi Kotamadya Bekasi, yang beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin No. 150 A, Kota Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat VII;
5.
BONAR SIHOMBING, SH. Notaris di Jakarta Timur, yang beralamat di Jalan Basuki Rachmad No. 8 G, Kampung Melayu, Jakarta Timur - 13410; selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat VIII;
6.
HANA TRESNA WIDJAJA.SH. Notaris di Jakarta yang beralamat di Grand Wijaya Blok F 45, Jalan Wijaya II, Kebayoran
Baru,
Jakarta
Selatan
12160;
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat IX;
Halaman 3 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
7.
KANTOR PERTANAHAN KOTA Bekasi, yang beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 25 Kota Bekasi - 17550; selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara tanggal 25 Juli 2016 Nomor
412/Pdt.G/2015/PN.Bks. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 September 2015 dibawah Register Nomor : 412/Pdt.G/ /2015/PN.Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa
PARA
PENGGUGAT
adalah
ahli
waris
dari
almarhum
KOESDIONO, yang meninggal pada tanggal 27 Juli 2002.; 2. Bahwa almarhum KOESDIONO lahir pada tanggal 01-01-1934 di Kediri. Almarhum semasa hidupnya menikah dengan KUN PUDJI LESTARI dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu : SAPTIAWATI KUSTANDARI, YANUAR ARI SAMBODO, RIANI DESINASTITI, S. Ip., dan MEDIANTO ARI KUSPRASTYO. Dengan meninggalnya almarhum KOESDIONO tersebut istri dan keempat anaknya menjadi ahli waris dari almarhum. 3. Bahwa almarhum mewariskan pada para ahli waris sebidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Komplek Taman Galaxy Indah, jalan Matahari II no. 3, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat, yang bersertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia, Gambar Situasi No. 4093/1983, tanggal 1-9-1983, seluas 189 1112 (seratus
delapan
puluh
Sembilan
meter
persegi)
atas
nama
KOESDIONO (selanjutnya disebut "obyek sengketa"). 4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia, Gambar Situasi No. 4093/1983, tanggal 1-9-1983, seluas 189 1112 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama KOESDIONO tersebut disimpan oleh KUN PUDJI LESTARI (PENGGUGAT I) selaku istri dari almarhum dan ibu dari empat anaknya. Hingga padasekitar tahun 2011 seorang ahli waris
bernama
MEDIANTO
ARIKUSPRASTYO
(TERGUGAT
III)
meminjam sertipikat tersebut pada PENGGUGAT I. Halaman 4 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
5. Bahwa tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, ternyata sertipikat a quo pada sekitar tahun 2011 digadaikan oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah), dengan janji akan dilunasi dalam waktu 2 (dua) tahun. 6. Bahwa dalam perjalanan waktu ternyata Sertipikat a quo oleh TERGUGAT I di buatkan akta jual beli ke atas nama TERGUGAT II pada LUCIANA RAFI’IE SUPRAYOGI, SH (TERGUGAT VII), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kotamadya Bekasi, dengan Akta Jual Beli No. 328/2011 tanggal 27 Juli 2011, dengan harga jual beli sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Bahwa akta jual beli No. 328/2011 tanggal 27 Juli 2011 tersebut di buat berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli No. 60 tertanggal 26 Pebruari 2010 yang di buat di hadapan Notaris BONAR SIHOMBING, SH, Notaris di Jakarta Timur (TERGUGAT VIII), yang di dalamnya memuat pemberian kuasa dari KOESDIONO (bukan KOESDIONO yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada butir 2 halaman 2 Gugatan ini) kepada TERGUGAT II untuk melakukan jual beli dan membuat akta jual beli. Bahwa tidak mungkin pada tanggal 26 Pebruari 2010 di hadapan TERGUGAT VIII dibuat Akta Perjanjiau Jual Beli No. 60, karena Sertipikat obyek senyketa baru dipinjam oleh TERGUGAT III dari PENGGUGAT I pada tahun 2011; 7. Bahwa dalam Akta Jual beli No. 328/2011 tanggal 27 Juli 2011 tersebut, identitas dari penjual KOESDIONO dirubah oleh TERGUGAT I maupun oleh TERGUGAT II. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut: No. IDENTITAS sebagaimana
1. 2. 3. 4.
SEBENARNYA tercantum
dalam
PERUBAHAN
IDENTITAS
sebagaimana tercantum dalam
KTP atau SURAT-SURAT lainnya
AJB No.328/2011, tgl 27 Juli 2011
Lahir di Kediri Tanggal lahir 1Januari 1934 No. KTP 32.18.78.2003.01294 Telah meninggal dunia pada
Lahir di Surabaya Tanggal lahir 13 Mei 1967 No. KTP 3275011305670003 Masih hidup dan bisa membuat
tanggal 27 Juli 2002.
APJB dan Kuasa Menjual di Notaris Bonar Sihombing, SH tanggal 26 Pebruari 2010.
Bahwa karena KOESDIONO yang sebenarnya telah meninggal pada tanggal 27 Juli 2002, maka TIDAK MUNGKIN pada tanggal 26 Pebruari Halaman 5 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
2010 yang bersangkutan membuat Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual No. 60 tertanggal 26 Pebruari 2010 di hadapan TERGUGAT VI. Dengan demikian telah jelas peristiwa ini merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. 8. Bahwa atas dasar Akta Jual beli No. 328/2011 tanggal 27 Juli 2011 tersebut, TERGUGAT II melakukan balik nama Sertipikat Hak milik No. 1962/Jakasetia ke atas nama dirinya sendiri pada TURUT TERGUGAT. Kemudian TURUT TERGUGAT pun mengabulkannya sehingga Akta Jual beli No. 328/2011 tanggal 27 Juli 2011 tersebut menjadi atas nama TERGUGAT II. 9. Bahwa kemudian TERGUGAT II meminjam uang kepada TERGUGAT IV dengan plafond sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Yang didasarkan pada: a. Surat Perjanjian membuka kredit No. 65 tanggal 21 Juni 2011 oleh Notaris HANA TRESNA WIDJAYA, SH (TERGUGAT IX). b. Surat Perjanjian membuka kredit No. 17 tanggal 08 September 2012 oleh Notaris HANA TRESNA WIDJAYA, SH (TERGUGAT IX). 10. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2012 TERGUGAT IV mengirim surat No. 6966- V/KCP/KRD/05/2012 perihal : PERINGATAN II, yang ditujukan kepada
TERGUGAT
II
yang
beralamat
di
kediaman
PARA
PENGGUGAT, yang isinya adalah penyelesaian kewajiban TERGUGAT II pada TERGUGAT IV sebesar Rp. 713.927.140,- (tujuhratus tigabelas juta sembilanratus duapuluh tujuh ribu seratus empatpuluh ribu rupiah), yang terdiri dari: Pokok
Rp. 700.000.000,-
Bunga
Rp. 13.839.399,-
Denda penalty Rp. Total
87.741,-
Rp. 713.927.140,-
11. Bahwa karena terkejut adanya surat tersebut PENGGUGAT I datang ke kantor TERGUGAT IV untuk mengecek apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata yang membuat PARA PENGGUGAT semakin terkejut adalah sertipikat atas nama KOESDIONO telah berubah nama menjadi atas nama TERGUGAT II dan dijadikan jaminan atas kredit TERGUGAT II pada TERGUGAT IV. Pada saat itu juga PENGGUGAT I menyampaikan pada TERGUGAT IV bahwa ini ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Halaman 6 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga PARA PENGGUGAT menjadi korban. Disampaikan juga pada saat itu oleh PENGGUGAT I bahwa TERGUGAT IV juga turut melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada TERGUGAT II. 12. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2013, TERGUGAT IV melayangkan surat kepada TERGUGAT II yang dialamatkan ke rumah kediaman PARA
PENGGUGAT,
N0.B.184/KCP-V/ADK/02/2013,
Perihal
Pemberitahuan Lelang Agunan. Isi surat tersebut adalah pemberitahuan bahwa TERGUGAT IV telah melelang obyek sengketa yaitu tanah dan rumah warisan PARA PENGGUGAT
dengan
melalui
TERGUGAT
V
dengan
limit
Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah), akan tetapi lelang tidak terlaksana karena tidak ada peminat lelang. Bahwa tindakan TERGUGAT IV dan TERGUGAT V melelang obyek sengketa
yang
merupakan
tanah
dan
rumah
warisan
PARA
PENGGUGAT tersebut jelas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, karena PARA PENGGUGAT jelas-jelas menyatakan bahwa sertipikat Hak Milik no. 1962/ Jakasetia atas uama KOESDIONO yang diagunkan oleh TERGUGAT II pada TERGUGAT IV adalah merupakan hasil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. 13. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V berlanjut dengan dilelangnya obyek sengketa pada tanggal 22 Mei 2013, dan mendapatkan pemenang lelang beruama GRACE LESTARI (TERGUGAT VI). Bahkan TERGUGAT IV memanggil PENGGUGAT I di kantornya dan meminta agar PARA PENGGUGAT membayar segala kewajiban TERGUGAT II. 14. Bahwa karena merasa dirugikan oleh PARA TERGUGAT, pada tanggal 2 Oktober 2013, PENGGUGAT I melaporkan pada POLRES BEKASI KOTA
dengan
no.
TBL/2241/K/X/2013/SPKF/RERSTA
BEKASI
KOTA.Atas laporan tersebut melakukan pemeriksaan kepada Pelapor dan
mengeluarkan
SP2HP
ke
2
tanggal
5
Desember
2013
no.B/i24i7/XII/2013/Resta Bks Kota. 15. Bahwa kemudian sebagai pemenang lelang TERGUGAT VI membalik nama Sertipikat Hak Milik 1962/Jakasetia milik PARA PENGGUGAT Halaman 7 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
pada TURUT TERGUGAT, dan ternyata dikabulkan oleh TURUT TERGUGAT sehingga sertipikat obyek sengketa beralih menjadi atas nama TERGUGATVI. 16. Bahwa kemudian TERGUGAT VI memohon pada Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan Aanmaning dan kemudian dibuatkan Berita Acara Aanmaning N0.05/Eks.lelang/2015/PN.Bks tanggal 13 April 2015. 17. Bahwa kemudian TERGUGAT VI memohon Penetapan Sita Ekskusi atas obyek
sengketa.
permohonan
Pengadilan
TERGUGAT
VI
05/Eks.Lelang/20i5/PN.Bks ditindaklanjuti
dengan
Negeri tersebut
tanggal Berita
Bekasipun dengan
22
Juni
Acara
mengabulkan
Penetapan 2015.
Sita
No.
Kemndian
Ekskusi
No.
dengan
yang
05/Eks.Lelang/2015/PN.Bks tanggal 6 Juli 2015. 18. Bahwa
sejak
dimiliki
oleh
KOESDIONO
sampai
bersangkutan meninggal dunia bahkan sampai dengan diajukannya gugatan ini, penguasaan fisik terhadap obyek sengketa secara terus menerus selalu dan masih di tangan PARA PENGGUGAT. Hal ini merupakan persangkaan hukum yang sangat kuat bahwa obyek sengketa tidak pernah beralih kepemilikannya kepada pihak manapun juga; 19. Bahwa menurut pendapat ahli hukum Mariam Dams Badrulzaman dalam bukunya “KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan", menjabarkan unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut: a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif); b. Perbuatan itu harus melawan hukum; c. Ada kerugian; d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; e. Ada kesalahan. 20. Bahwa menurut pendapat Mr. C. Assers's L.E.H Rutten, yang menyatakan bahwa "schade" dalam Pasal 1365 KUH Per adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, dijelaskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Sebagaimana dalam putusan Hoge Raad tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P. Keruningen v. van Bessum cs. telah mempertimbangkan Halaman 8 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
sebagai berikut : "Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh pasal 1371 KUH Perdata hams juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (gederfdelevensvreugdej); 21. Bahwa atas serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana diterangkan di atas, maka telah jelas, nyata dan terang bahwasanya PARA TERGUGAT secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan melawan hukum (onrechmatige over heidsdaad), karena telah menimbulkan kerugian-kerugian terhadap Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 KUHPerdata menyatakan : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” 22. Adanya kerugian yang timbul; Adapun kerugian PARA PENGGUGAT yang diakibatkan oleh perbuatan PARA TERGUGAT secara materiil dan immateriil, yakni: 1. Kerugian materiil : N 1.
Rincian Biaya Kerugian materiil Biaya sewa pengacara dalam perkara gugatan ini.
2.
Jumlah Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)
Biaya transportasi ke Kepolisian, Kantor
Rp. 5.000.000,- (lima
Pertanahan Kota Bekasi, Kantor Cabang juta Rupiah) 3-
Pembantu Bank Rakyat Indonesia Potensi kerugian atas hilangnya rumah obyek sengketa. Total
Rp.
5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) Rp. 5.105.000.000,-
Terbilang : Lima miliar seratus lima juta Rupiah 2. Kerugian Immateriil Adapun ganti kerugian immateriil terhadap PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp.1.000.000.000,-(Sepuluh miliar Rupiah) atas pertimbanganpertimbangan sebagai berikut: a. Penggugat telah kehilangan waktu dan pikiran akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;
Halaman 9 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
b. Timbulnya rasa saling tidak percaya antara PARA PENGGUGAT satu dengan lainnya, sehingga mengancam keutuhan sebagai satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah; c. Rasa malu pada tetangga, saudara, kawan maupun relasi lainnya dengan dilelangnya rumah obyek sengketa; d. Ketakutan dan traumatis yang dialami oleh PARA PENGGUGAT yang sewaktu-waktu dapat terusir dari rumah obyek sengketa. 23. Bahwa yang dimaksud dengan bunga adalah bunga yang timbul akibat Perbuatan melawan hukum (onrechmatige over heidaad) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, yaitu bunga moratoir berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdata dan ketentuan yang diatur dalam Lembaran Negara tahun 1848 yaitu sebesar 6% pertahun dari total nilai kerugian materiil sebesar Rp. 5.105.000.000,- (Lima miliar seratus lima juta Rupiah) yang hams dibayar oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sejak dilelangnya rumah obyek sengketa tanggal 22 Mei 2013. 24. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan PARA PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia (illusoir) di kemudian hari, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk meletakkan SITA JAMINAN terhadap : a. Atas sebidang tanah dan bangunan vang terletak di di Komplek Ruko Glodok Plaza Blok B No. 18, Jalan Pinangsia Raya, Jakarta Pusat 11110 MilikTERGUGATIV; b. Atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bening Indah Blok B-6No. 27, RT 002/004, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi milik TERGUGAT VI; c.
Atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Jatiwaringin No. 150 A, Kota Bekasi milik di Grand Wijaya Blok F 45, jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, .Jakarta Selatan 12160, untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT IX";
d.
Atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Basuki Rachmad No. 8 G, Kampung Melayu, Jakarta Timur - 13410, milik TERGUGAT VIII;
e.
Atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Grand Wijaya Blok F 45, jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, milik TERGUGAT IX;
f.
serta harta kekayaan milik PARA TERGUGAT serta seluruh asetaset PARA TERGUGAT; Halaman 10 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
Oleh
karena
itu,
PARA
PENGGUGAT
mereservir
atau
mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas harta kekayaan dan aset-aset milik PARA TERGUGAT; 25. Bahwa gugatan ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan bukti- bukti yang sah dan menurut hukum aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti serta tidak mungkin dibantah kebenarannya oleh PARA TERGUGAT bahwasanya PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT mempunyai kewajiban ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT sebesar sebesar Rp. 5.105..000.000,- (lima miliar seratus lima juta rupiah). Oleh karenanya berdasarkan pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta/uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya; Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
a
quo
berkenan
menerima,
memeriksa,
memutuskan
dan
mengabulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELA WAN HUKUM (onrechmatige daad); 3. Menyatakan bahwa KOESDIONO telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2002 dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris, yaitu : a. KUN PUDJI LESTARI, b. SAPTIAWATI KUSTAN DARI, c. YANUAR ARI SAMBODO, d. RIANI DESINASTITI, S. Ip., dan e. MEDIANTO ARIKUSPRASTYO. 4. Menyatakan bahwa "KOESDIONO" yang membuat akta Perikatan Jual Beli No. 60 tanggal 26 Pebniari 2010, di hadapan Notaris Bonar Sihombing, Notaris di Jakarta Timur adalah bukan KOESDIONO yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada butir 2 Gugatan ini (halaman 2); Halaman 11 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Perikatan Jual Beli No. 60 tanggal 26 Pebruari 2010, Notaris BONAR SIHOMBING, Notaris di Jakarta Timur, dan membatalkan Akta a quo serta menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli No 328/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat di hadapan LUCIANA RAFI'IE SUPRAYOGI, SH, PPAT di Bekasi dan membatalkan Akta a quo serta menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 7. Membatalkan
peralihan
hak
oleh
TERGUGAT
II
pada
TURUT
TERGUGAT atas Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia dari atas nama KOESDIONO ke atas nama ANDY SANTOSO. 8. Membatalkan peralihan hak oleh TERGUGAT VI pada TURUT TERGUGAT atas Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia dari atas nama ANDY SANTOSO ke atas nama GRACE LESTARI. 9. Mencabut semua Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang berhubungan dengan lelang sampai dengan sita ekskusi atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik no. 1962/Jakasetia, Gambar Situasi No. 4093/1983 tanggal 1-9-1983, seluas 189 m2. 10. Menyatakan hak atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia dikembalikan kepada ahli waris dari almarhum KOESDIONO; 11. Memerintahkan kepada TERGUGAT VI untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia kepada PARA PENGGUGAT; 12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT yaitu kewajiban ganti rugi materiil sebesar sebesar sebesar Rp.5.105.000.000,- (lima miliar seratus lima juta Rupiah) dan ganti rugiimmateriil sebesar Rp.10.000.000.000,00,- (Sepuluh miliar Rupiah) serta membayar bunga moratoir kepada PARA PENGGUGAT sebesar 6% pertahun dari total nilai kerugian materiil terhitung sejak dilelangnya obyek sengketa yaitu sejak tanggal 22 Mei 2013. 13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoire beslaag) yang diletakkan terhadap: a.
Atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di di Komplek Ruko Glodok Plaza Blok B No. 18, Jalan Pinangsia Raya, Jakarta Pusat 11110 MilikTERGUGAT IV;
Halaman 12 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
b.
Atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bening Indah Blok B- 6 No. 27, RT 002/004, Jatibening, Pondok Gede, Bekasi milik TERGUGAT VI;
c.
Atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Jatiwaringin No. 150 A, Kota Bekasi milik TERGUGAT VII;
d.
Atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Basuki Rachmad No. 8 G, Kampung Melayu, Jakarta Timur - 13410, milik TERGUGAT VIII;
e.
Atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Grand Wijaya Blok F 45, jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, milik TERGUGAT IX;
f.
Serta harta kekayaan milik PARA TERGUGAT serta selunih asetaset PARA TERGUGAT;
14. Menyatakan putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta/uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya; 15. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Isi Putusan ini; 16. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono); Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2015 dengan No. 1044/SK/2015/PN.BKS mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya; 2. Bahwa benar Tergugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Koesdiono yang meninggal pada tanggal 27 Juli 2002; 3. Bahwa benar Almarhum Koesdiono lahir pada tanggal 01-01-1934 di Kediri dan semasa hidupnya menikah dengan Kun Pudji Lestari (Ibu Halaman 13 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
Tergugat) dan mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Saptiawati Kustandari, Yanuar Ari Sambodo, Riani Desinastiti, S. Ip., dan Tergugat sendiri; 4. Bahwa benar Almarhum Koesdiono telah mewariskan kepada para ahli waris sebidang tanah berikut rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Komplek Taman Galaxy Indah, Jalan Matahari II No. 3, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat yang bersertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia, Gambar Situasi No. 4093/1983, tanggal 1-91983, seluas 189 M2; 5. Bahwa
benar
Tergugat
meminjam
Sertipikat
Hak
Milik
No.
1962/Jakasetia, Gambar Situasi No. 4093/1983, tanggal 1-9-1983 kepada Penggugat I (Ibu Tergugat) pada tahun 2011, yang kemudian Tergugat gadaikan/jaminkan dengan sembunyi-sembunyi tanpa Para Penggugat ketahui kepada Tergugat I, sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pelunasan 2 (dua) tahun (Lunas Tahun 2013), dengan maksud untuk keperluan rumah tangga Tergugat III; 6. Bahwa setelah Tergugat memperoleh pinjaman uang dari Tergugat I, Tergugat tidak mengetahui Tergugat I dan Tergugat II membuat Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual No. 60 tertanggal 26 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII (Notaris Bonar Sihombing, SH, Notaris di Jakarta Timur), yang didalamnya memuat pemberian kuasa dari Almarhum Ayah Tergugat, Koesdiono kepada Tergugat II untuk melakukan jual beli dan membuat Akta Jual Beli. Pada kenyataanya Almarhum Ayah Tergugat, Koesdiono sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2002. Sehingga jelas, Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual No. 60 tertanggal 26 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII (Notaris Bonar Sihombing, SH, Notaris di Jakarta Timur) adalah hasil dari Perbuatan Melawan Hukum; 7. Bahwa Tergugat tidak mengetahui Tergugat I melakukan jual beli sertipikat hak milik No. 1962/Jakasetia gambar situasi No.4093/1983 kepada tergugat II yang dibuat dihadapan Tergugat VII ( Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Luciana Rafi’ie Suprayogi ( PPAT ) di No. 1962/Jakasetia, Gambar Situasi No. 4093/1983, tanggal 1-9-1983 kepada Tergugat II yang dibuat dihadapan Tergugat VII (Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Luciana Rafi'ie Suprayogi, SH, PPAT di Kota Bekasi), dengan Akta Jual Beli No. 328/2011 tertanggal 27 Juli Halaman 14 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
2011, dengan harga jual beli sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah). Sehingga jelas, Akta Jual Beli No. 328/2011 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat VII (Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Luciana Rafi'ie Suprayogi, SH, PPAT di Kota Bekasi) adalah hasil dari Perbuatan Melawan Hukum; 8. Bahwa Tergugat tidak mengetahui Tergugat II melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia, Gambar Situasi No. 4093/1983, tanggal 1-9-1983 ke atas nama dirinya sendiri pada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Bekasi). Kemudian Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Bekasi) pun mengabulkannya sehingga Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia, Gambar Situasi No. 4093/1983, tanggal 1-91983 atas nama Almarhum Koesdiono menjadi atas nama Tergugat II. Sehingga jelas, peralihan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia, Gambar Situasi No. 4093/1983, tanggal 1-9-1983 atas nama Almarhum Koesdiono menjadi atas nama Tergugat 11 pacta Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Bekasi) adalah hasil dari Perbuatan Melawan Hukum; 9. Bahwa Tergugat sudah mulai curiga kepada Tergugat I pada saat Tergugat ingin membayar pelunasan pinjamannya dan mengambil jaminan Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia, Gambar Situasi No. 4093/1983, tanggal 1-9-1983 kepada Tergugat I. Tergugat I selalu mengelak diajak bertemu saat ditelepon Tergugat dan selalu bilang "Nanti saja, Nanti saja" dan pada saat Tergugat mendatangi kantor dan kediaman Tergugat I di Pademangan IV No. 2, RT. Oil, RW. 009, Kelurahan Pademangan Timur, KecamatanPademangan, Jakarta Utara, Tergugat I selalu tidak berada ditempat; Berdasarkan uraian-uraian dan silogisma-silogisma hukum yang telah Tergugat III sampaikan diatas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Bapak Ketua dan Mejelis hakim yang terhormat memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, seraya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 2. Menyatakan Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Koesdiono yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2002; 3. Menyatakan Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual No. 60 tertanggal 26 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII (Notaris Halaman 15 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
Bonar Sihombing, SH, Notaris di Jakarta Timur) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 4. Menyatakan Akta Jual Beli No. 328/2011 tertanggal 27 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat VII (Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Luciana Rafi'ie Suprayogi, SH, PPAT di Kota Bekasi) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 5. Menyatakan
peralihan
balik
nama
Sertipikat
Hak
Milik
No.
1962/Jakasetia, Gambar Situasi No. 4093/1983, tanggal 1-9-1983 atas nama Almarhum Koesdiono menjadi atas nama Tergugat II (Andy Santoso) pada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Bekasi) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 6. Membatalkan peralihan hak oleh Tergugat II (Andy Santoso) pada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Bekasi) atas Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia, Gambar Situasi No. 4093/1983, tanggal 1-9-1983 atas nama Almarhum Koesdiono menjadi atas nama Tergugat II (Andy Santoso) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV berdasarkan surat kuasa No. B.4510/KC-V/ADK/11/2015 tanggal 24 Nopember 2015 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Maret 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI : GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) 1. Bahwa setelah Tergugat IV mempelajari Gugatan Para Penggugat, ternyatacausa prima dari Gugatan Para Penggugat adalah terkait sengketa Jual beli atas Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jaka Setia (selanjutnya disebut Objek Sengketa) dari Koesdiono kepada Andy Santoso (Tergugat II). 2. Bahwa
terkait
dengan
yuridis
formil
gugatan
Para
Penggugat
dapatdisimpulkan bahwa gugatan adalah kabur atau tidak jelas dikarenakan hal-hal sebagai berikut: a. Para Penggugat tidak menielaskan lebih lanjut terkait ciri ataupun batas-batas wilayah terkait Obyek Sengketa tersebut. maka hal tersebut meianggar yuridis formil dari sebuah pengajuan gugatan, lagi pula apabila perkara a quo dilanjutkan, justru membuat pemeriksaan perkara ini menjadi tidak jelas (kabur). b. Para Penggugat mencampur adukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata (privat) dengan ranah hukum Halaman 16 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
pidana(publik). Dalam gugatannya (Posita butir 7 halaman 3) Para Penggugat mendalilkan bahwa telah adanya dugaan pemalsuan KTP an. Koesdiono oleh Tergugat I dan Tergugat II dan atas kondisi tersebut, pihak Para Penggugat telah melaporkan kepada Polres Bekasi Kota atas sengketa tersebut (Posita butir 14 halaman 5), maka sudah seharusnya pemeriksaan atas perkara perdata ini hanya dapat menjadi lengkap setelah adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum lengkap yang memutuskan adanya tindak pidana pemalsuan dan/atau penipuan tersebut; Apabila gugatan dari Para Penggugat a quo tetap diperiksa tanpa menunggu adanya hasil dari laporan pidana tersebut, maka hal tersebut justru membuat perkara ini menjadi tidak lengkap dan benar karena menunggu putusan dari peradilan lain (aanhanging geding). 3. Bahwa dengan demikian dikarenakan Para Penggugat tidak dapat memperjelas
batas-batas
Obyek
Sengketa
dan
juga
adanya
pencampuradukan proses hukum acara perdata dan pidana dalam gugatan Para Penggugat, maka menjadikan gugatan tidak jelas alias kabur (obscuur libel) dan karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai yurisprudensi MA RI antara lain sebagai berikut: a. Putusan MA RI No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"; b. Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tgl. 17 April 1979: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT IV 4. Bahwa gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan proses balik nama SHM No. 1962/Jaka Setia atas nama Koesdiono menjadi atas nama Andy Santoso (Tergugat II) adalah sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak BRI KCP Jakarta Glodok( in casu Tergugat IV) dikarenakan dalam perkara a quo Tergugat IV hanya sebagai penerima Objek Sengketa tersebut sebagai agunan kredit, yang mana secara yuridis telah nyata terbukti bahwa Obyek Sengketa tersebut sudah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat II. 5. Bahwa proses balik nama Obyek Sengketa dilakukan atas dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)No. 60 tanggal 26 Februari 2010 oleh Pihak Notaris Bonar Sihombing, SH (Tergugat VIII), yang kemudian Halaman 17 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) No.329/2011 tanggai 27 Juli 2011_oleh Pihak Notaris PPAT Luciana Rafi'ie Suprayogi, SH (Tergugat VII). Atas Obyek Sengketa tersebut, selanjutnya diajukan pendaftaran balik nama di Kantor Pertanahan Nasional kota Bekasi (Turut Tergugat) sebagai pihak yang paling berkompeten untuk menentukan syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan peralihan hak atas tanah. 6. Bahwa secara keseluruhan didalam gugatan Para Penggugat tidak ada satu dalilpun yang menjelaskan mengenai Hubungan Hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IV terkait masalah Jual-beli Obyek Sengketa. Berdasarkan Yurisprudensi MA, tanggal 28 Mei 1977 Nomor 639.K/ SIP/1975, menyatakan bahwa "b/7a salah satu pihak da/am suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard)". Maka : Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi-eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak Gugatan Para Penggugat yang demikian atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. B. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat IV dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara. 2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara. 3. Bahwa Sebagaimana Tergugat IV telah kemukakan, bahwa pada intinya Para Penggugat mempermasalahkan proses balik nama SHM No. 1992/Jaka Setia atas nama Koesdiono menjadi atas nama Andy Santoso (Tergugat II). 4. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV. 5. Bahwa
untuk memperjelas
permasalahan
dengan
benar sesuai
denganfakta - fakta hukum yang akan dikuatkan dengan bukti-bukti yang
Halaman 18 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat IV terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut: 6. Bahwa Tergugat II (debitur) telah menerima fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian dilakukan penambahan sehingga kredit menjadi Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Tergugat IV (kreditur) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit sebagai berikut: a. Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja (KMK) No. 17 tanggal 08 September 2010 yang dibuat secara Notariil dihadapan Notaris Dr. Yualita Widyadhari, SH. b. Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 65 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat secara Notariil dihadapan Notaris Hana Tresna Widjaja, SH. 7. Bahwa Tergugat II menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 1962 / Jaka Setia (Obyek Sengketa) kepada Tergugat IV guna menjamin pelunasan pembayaran fasilitas kredit tersebut. Obyek Sengketa yang kemudian telah dibalik nama menjadi atas nama Andy Santoso (Tergugat II) selanjutnya diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (HT I) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01651/2012. 8. Dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Tanggungan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Jo. Pasa! 16 Ayat (5) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan) maka hak jaminan tersebut telah mengikat pihak ketiga dan sekaligus memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Tergugat IV sebagai pemegang Hak Tanggungan(droit de preference). 9. Bahwa
Dalam
perkembangannya,
Tergugat
II
mengalami
kesulitanmembayar kreditnya, sehingga fasilitas kredit Tergugat II kepada Tergugat IV menjadi macet. 10. Bahwa Namun demikian, berdasarkan itikad baik dan demi menjaga nama baik dari Tergugat II, Tergugat IV masih memberikan kesempatan kepada Tergugat II untuk dapat menyelesaikan kewajibannya tersebut secara baik-baik. Tergugat IV telah beberapa kali berusaha menegur/ memperingatkan Tergugat II agar menyelesaikan/melunasi fasilitas kreditnya tersebut secara damai melalui surat-surat sebagai berikut:
Halaman 19 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
a. Surat No. B. 608-V/KCR/KRD/05/2012 tanggal 01 Mei 2012 Perihalsurat Peringatan I. b. Surat No. B. 696-V/KCR/KRD/05/2012 tanggal 15 Mei 2012 Perihalsurat Peringatan II. c. Surat No. B. 819-V/KCR/KRD/06/2012 tanggal 6 Juni 2012 Perihalsurat Peringatan III. 11. Bahwa Setelah diberikan kesempatan dan jangka waktu oleh Tergugat IVuntuk dapat segera menyelesaikan kewajiban pembayaran kreditnya, Tergugat II tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat IV berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut. Terlebih saat itu Tergugat II sudah tidak diketahui keberadaanya. Berdasarkan hal tersebut guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi Tergugat IV, maka Tergugat IV meminta bantuan kepada KPKNL Bekasi (Tergugat V) untuk melakukan penjualan lelang Hak Tanggungan atas Obyek Sengketa tersebut. 12. Bahwa Kemudian sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan lelang Hak Tanggungan atas Obyek Sengketa sebanyak 4 (empat) kali yaitu : 1. Lelang I (pertama) dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2012 oleh
KPKNL Bekasi melalui Balai Lelang Global Auction dengan hasil tidak ada pembeli. 2. Lelang II (kedua) dilakukan pada tanggal 27 November 2012 oleh
KPKNL Bekasi melalui Balai Lelang PT. Central Asia Balai Lelang dengan hasil tidak ada pembeli. 3. Lelang III (ketiga) dilakukan pada tanggal 17 April 2013 oleh KPKNL
Bekasi melalui Balai Lelang PT. Central Asia Balai Lelang dengan hasil tidak ada pembeli. 4. Lelang IV (keempat) dilakukan pada tanggal 22 Mei 2013 oleh
KPKNL Bekasi melalui Balai Lelang PT. Central Asia Balai Lelang dengan hasil terjual dengan pemenang lelang atas nama Grace Lestari (Tergugat VI). TERGUGAT IV ADALAH PEMEGANG HAK TANGGUNGAN BERITIKAD BAIK. 13. Bahwa Sesuai pasal 43 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah diatur bahwa ;
Halaman 20 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
"Peralihan hak atas tanah melalui jual bell hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berfaku." Berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1962 / Jaka Setia yang menjadi Obyek Sengketa tercatat bahwa yang menjadi dasar peralihan (balik nama) kepada Tergugat II adalah berdasarkan Akta Jual Beli No.329/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh PPAT Wilayah Kota Bekasi Luciana Rafi'ie Suprayogi, SH. Dengan kata lain berdasarkan Sertipikat tersebut terbukti bahwa yang menjadi pemegang hak terakhir adalah Andy Santoso (Tergugat II); 14. Bahwa berdasarkan pasal 32 PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang pada intinya menyatakan bahwa "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya dst)...." Maka dengantercantumnya nama Andy Santoso (Tergugat II) sebagai nama pemegang Hak atas sertipikat membuktikan bahwa Tergugat II adalah pemilik sahatas obyek sengketa tersebut; 15. Bahwa Objek Sengketa telah dibaliknama menjadi atas nama Tergugat II dengan terlebih dahulu dilakukan jual beli dihadapan PPAT, dengan demikian jual beli tersebut telah memenuhi unsur terang dan tunai. serta berdasarkan pasal 32 PP No.24 tahun 1997 tersebut bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat terkait kepemilikan Objek Sengketa. 16. Bahwa Tergugat IV sebaqai pihak kreditur yang beritikad baik beranggapan bahwa suatu sertifikat yang telah dibalik namamenjadi atas nama seseorang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Kantor Pertanahan sudah tentu telah memenuhi prosedur yang sah, yaitu antara lain telah terjadi proses peralihan hak (berdasarkan jual beli) yang sah. 17. Bahwa suatu Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT dan telahditandatangani oleh para pihak (penjual dan pembeli) secara formal harus dianggap sah. Sehingga apabila ternyata dalam proses jual belinya
terdapat
hal
yang
belum
terpenuhi
(misal
adanya
ketidaksesuaian para pihak), maka hal itu merupakan tanggung jawab bagi pihak yang membuatnya. Dan hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut pembatalan jual beli dimaksud, apalagi sampai merugikan pihak ketiga lainnya yang telah beriktikad baik. Dalam hal ini
Halaman 21 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
proses peralihan hak/balik nama atas Obyek Sengketa tersebut telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang (Kantor Pertanahan Bekasi). 18. Bahwa selanjutnya atas Obyek Sengketa dilakukan pengikatan HakTanggungan
sampai
terbit
Sertifikat
Hak
Tanggungan
No.
01651/2012. Hal tersebut juga membuktikan bahwa proses pengikatan Obyek Sengketa telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan Tergugat IV adalah pemegang Hak Tanggungan yang beriktikad baik. 19. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Hasil Rapat Kamar Perdata Angka VIII terkait perlindungan terhadap Pemegang Hak Tanggungan diatur sebagai berikut: "Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak." PERIHAL DALIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM 20. Bahwa
berdasarkan
Pasal
1365
KUHPerdata,
untuk
dapat
dinyatakannya seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. harus ada perbuatan; b. perbuatan itu harus melawan hukum; c. ada kerugian; d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu
dengan kerugian; e. ada kesalahan (schuld).
21. Bahwa sebagaimana telah Tergugat IV sampaikan diatas, bahwa hubungan hukum yang dimiliki oleh Tergugat IV adalah sebatas hubungan perjanjian kredit / hutang piutang dan pengikatanagunan antara Tergugat IV dengan Tergugat II, tidak ada hubungannya dengan peristiwa Jual Beli Objek Sengketa. 22. Bahwa proses perjanjian kredit antara Tergugat II dan Tergugat IV, pengikatan sebagai agunan kredit atas Obyek Sengketa, upaya penyelesaian kredit macet dan proses lelang Hak Tanggungan Obyek Sengketa, semuanya telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada yang melawan hukum. 23. Bahwadi samping itu, Tergugat IV telah pula melakukan kunjungan ke Halaman 22 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
lokasi usaha dan sekaligus ke tempat agunan (Obyek Sengketa) yang tertuang didalam Laporan Kunjungan Nasabah; Berdasarkan hal tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat IV telah melakukan prinsip kehati-hatian dalam proses analisa pemberian kredit terhadap usaha dan agunan calon debitur, sehingga dalil Para Penggugat dalam butir 11 Posita gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat IV turut melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada Tergugat II, adalah dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan haruslah ditolak. 24. Bahwa
Bahwa
Terkait
dengan
pemeriksaan
terhadap
usaha
Debitur(Tergugat II) dan Obyek Sengketa, Tergugat IV pada tanggal 20 Mei 2011 telah melakukan Kunjungan terhadap Lokasi Usaha dan memeriksa keberadaan Obyek Sengketa yang menjadi Agunan, hal ini disertai dengan adanya Laporan Kunjungan Nasabah yang disertai dengan foto terhadap Usaha Debitur dan lokasi Obyek Sengketa. Dengan adanya hal tersebut, membuktikan bahwa didalam pemberian kredit, Tergugat IV telah melakukan Analisa yang mendalam tidak hanya terhadap usaha calon debitur tetapi kepada Agunan dari calon debitur (Tergugat II). 25. Bahwa Tergugat IV menerima Obyek Sengketa sebagai agunan kredittersebut, sebelumnya telah dilakukan pengecekan dengan melihat sertlpikat asli dari Obyek Sengketa a quo, dan selanjutnya untuk memastikan bahwa obyek agunan kredit berupa SHM No. 1962/Jaka Setia tersebut benar ada dan sesuai dengan sertipikat yang diperlihatkan Tergugat II, Tergugat IV telah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi agunan tersebut yang dituangkan dalam penilaian agunan dalam Form Model 71 tertanggal 24 Mei 2011. Berdasarkan hal tersebut maka tuntutan Para Penggugat didalam butir 2 Petitum
gugatan
yang
memohon
kepada
Majelis
Hakim
untuk
menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, khususnya untuk Tergugat IV adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. sehingga tidak layak untuk dikabulkan. PERIHAL SITA JAMINAN 26. Bahwa Dalam posita gugatan butir 24 dan petitum gugatan butir 13, Para Penggugat antara lain meminta diletakkan sita jaminan atas sebidang Halaman 23 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
tanah dan bangunan yang terletak di komplek Ruko Glodok Plasa Blok B nomor 18, Jl Pinangsia Raya, Jakarta Pusat. Tanah dan banguan tersebut adalah merupakan Kantor Bank BRI KCP Jakarta Glodok (Tergugat IV). 27. Bahwa Tuntutan Para Penggugat untuk meletakkan, sita jaminan (consevatoir beslag) atas kantor Tergugat IV tersebut, jelas sangat tidak beralasan dan tidak layak untuk dikabulkan. Tergugat IV adalah Bank BUMN yang nota bene assetnya adalah milik negara, sehingga sangat tidak beralasan untuk meletakkan sita jaminan atas asset negara. PERIHAL LELANG AGUNAN TELAH DILAKUKAN DENGAN SAH SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU 28. Bahwa
Sebagaimana
uraian
jawaban
diatas,
Tergugat
II
telah
menerimafasilitas Kredit Modal Kerja dari Tergugat IV yang dalam perkembangannya menjadi kredit macet. Selanjutnya Tergugat IV telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat II, namun tidak mendapat tanggapan yang baik. 29. Bahwa Dengan macetnya fasilitas kredit tersebut, maka Tergugat IV sebagai Pemegang Hak Tanggungan jelas mempunyai hak yang diutamakan atas kekuasaan sendiri untuk mendapatkan pelunasan dari hasil lelang atas Obyek Sengketa (Vide pasal 6 UU Hak Tanggungan). 30. Bahwa Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 Lelang Agunan atas Obyek Sengketa telah dilakukan sebanyak 4 kali oleh Tergugat IV dengan bantuan Tergugat V dan tidak pernah ada perlawanan dari Para Penggugat terhadap lelang tersebut, yaitu sebagai berikut: a. Lelang I (pertama) tanggal 23 Oktober 2012. b. Lelang II (kedua) tanggal 27 November 2012. c. Lelang III (ketiga) tanggal 17 April 2013. d. Lelang IV (keempat) tanggal 22 Mei 2013. 31. Bahwa Semua proses lelang dari lelang yang pertama sampai denganlelang keempat tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Khususnya untuk lelang keempat dengan hasil Obyek Sengketa terjual kepada pemenang lelang atas nama Grace Lestari (Tergugat VI) terbukti berdasarkan Risalah Lelang No. 225/2013 tanggal 22 Mei 2013.
Halaman 24 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
32. Bahwa
Sesuai
ketentuan
hukum
yang
berlaku
bahwa
kreditur
yangberiktikad baik dan pemenang lelang yang telah memperoleh haknya secara sah, harus mendapatkan perlindungan hukum. Patut
dipertanyakan
sebenarnya
mengapa
baru
sekarang
Para
Penggugat mempermasalahkan proses peralihan hak Obyek Sengketa yaitu ketika telah laku terjual lelang. 33. Bahwa berdasarkan ha! tersebut diatas, maka proses Lelang terhadap agunan kredit (Obyek Sengketa) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tuntutan Para Penggugat dalam Petitum gugatan butir 9 yaitu mencabut semua Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang berhubunqan dengan lelang sampai dengan sita eksekusi atas tanah dan bangunan dengan SHM No. 1962/Jakasetia adalah tidak berdasar dan karenanya harus ditolak. PERIHAL GANTI RUGI DAN BUNGA MORATOIR 34. Bahwa dalam posita gugatan butir 22 dan 23 serta dalam petitumnya butir 12, Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 5.105.000.000.,- (lima milyar seratus lima juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); 35. Bahwa Para Penggugat juga menuntut dalam provisi agar Para Tergugat dihukum untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% pertahun dari total nilai kerugian materil sebesar Rp. 5.105.000.000,- (lima milyar seratus lima juta rupiah) sejak dilelangnya Objek Sengketa tanggal 22 mei 2013; 36. Bahwa
tuntutan
pembayaran
ganti
rugi
materiil
dan
immateriil
tersebutsangat tidak layak untuk dikabulkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Mengingat tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat IV dalam menerima Objek Sengketa tersebut sebagai jaminan kredit maupun proses lelang eksekusi hak tanggungan atas Objek Sengketa melalui Tergugat V, dan tidak ada pula kerugian yang telah ditimbulkan dalam kaitan dengan perbuatan Tergugat IV dimaksud. b. Para Penggugat tidak dapat menyampaikan rincian kerugian yang telah dideritanya serta hubungan hukum terkait kerugian tersebut dengan perbuatan Tergugat IV. Dengan demikian tuntutan Para Penggugat pada petitum butir 12 gugatan yang pada intinya menuntut agar Para Tegugat secara Halaman 25 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.105.000.000,- (lima milyar seratus lima juta rupiah) dan ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 10 Milyar adalah petitum yang keliru dan tidak berdasar, sehingga harus ditolak. 37. Bahwa berkaitan dengan Bunga (en interessen), dalam ketentuan pasal1250 KUH. Perdata disebutkan bahwa "Dalam tiap-tiap perikatan yang
semata-mata
berhubungan
dengan
sejumlah
uang,
makapenggantian biaya, rugi, dan bunga karena kelalaian pelaksanaan perjanjian, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undangundang 38. Bahwa lebih lanjut sesuai pendapat Prof. SUBEKTI, SH, dalam bukunya Pokok pokok Hukum Perdata bahwa hanya kerugian yang dapat dikirakira atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguhsungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian siberutang yang dapat dimintakan penggantian. Sedangkan J. Satrio, SH berpendapat bahwa hak untuk menuntut bunga moratoir berlaku untuk perikatan yang lahir dari perjanjian maupun undang- undang. [Vide : J. Satrio, SH., Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya, Alumni, cetakan ketiga, 1999, halaman 207- 213]; 39. Bahwa dikarenakan Para Penggugat telah sebelumnya menuntut ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang, dan tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat IV (bukan pihak dalam perjanjian), maka tuntutan terhadap Bunga Moratoir secara legal formal juga sudah seharusnya ditolak dan tidak dikabulkan. 40. Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, menyatakan; "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. 41. Berdasarkan uraian tersebut diatas juga terlihat dengan sangat jelas bahwa proses analisa dalam pemberian fasilitas kredit, penyerahan Obyek Sengketa sebagai agunan kredit, pengikatan agunan kredit dalam bentuk Sertipikat Hak Tanggungan, upaya penyelesaian kredit macet serta proses lelang telah dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.Dengan demikian seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar. Halaman 26 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
Maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Para Penggugat sangat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknva menvatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Menimbang, bahwa Tergugat V melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa
nomor.SKU-381/MK.1/2015
tanggal
19
Nopember
2015
telah
mengajukan jawaban gugatan secara tertulis tertanggal 21 Maret 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI. 1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pendahuluan tersebut di atas, mohon juga dianggap telah menjadi satu kesatuan (mutatis mutandis) pada Jawaban dalam eksepsi ini, serta Tergugat V menolak dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat V. 2. Eksepsi Persona Standi Non Judicio 2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat V harus dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan penyebutan persoon Tergugat V dalam surat gugatan adalah keliru. Dimana dalam gugatan Para Penggugat langsung ditujukan kepada KPKNL Bekasi dan tidak mengkaitkan Pemerintah Rl cq. Kementerian Keuangan Rl cq. DJKN cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, yang merupakan instansi atasan dari Tergugat V. 2.2. Bahwa KPKNL Bekasi bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan suatu badan yang merupakan bagian dari Pemerintah Rl cq. Kementerian Keuangan Rl cq. DJKN cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. Oleh karena itu Tergugat V tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya. 2.3. Bahwa KPKNL Bekasi bukanlah merupakan suatu organisasi yang berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan suatu badan hukum Halaman 27 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
yang disebut Negara, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya tersebut, maka dalam hal adanya tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut. 2.4. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat V di atas, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Eksepsi Gugatan Error in Persona. 3.1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V adalah mengenai tindakan Tergugat V yang diklaim merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan lelang atas sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1962/Jakasetia seluas 189 m2 yang terletak di Komplek Taman Galaxy Indah Jl. Matahari II No. 3 Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat (objek perkara). 3.2. Bahwa terjadinya proses lelang atas objek perkara a quo adalah karena adanya permohonan lelang dari PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jakarta Hayam Wuruk, selaku pemegang hak tanggungan atas objek perkara a quo sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 01651/2012 tanggal 20 Februari 2012. 3.3. Bahwa lelang atas objek perkara a quo merupakan lelang eksekusi hak tanggungan, dimana dalam proses pelelangan dimaksud, Tergugat V hanya sebagai perantara yang melaksanakan lelang (pelaksana lelang). Selanjutnya, sepanjang permohonan lelang yang diajukan kepada Tergugat V memenuhi syarat-syarat lelang dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka Tergugat V tidak boleh menolak permohonan lelang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 PMK No. 93/PMK.06/2010. 3.4. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat V tersebut di atas, maka gugatan
Para
Penggugat
yang
ditujukan/dialamatkan
kepada
Tergugat V adalah salah alamat dan keliru, sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan Tergugat V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat V dengan tegas menolak dalil/alasan ParaPenggugat, dan Tergugat V mohon kepada Majelis Halaman 28 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat V. DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat V pada Jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya, Tergugat V mohon agar apa yang telah tertuang dalam eksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini. 2. Bahwa
dalam
surat
gugatan
Para
Penggugat
pada
pokoknya
menyatakan sebagai berikut: 2.1. Para Penggugat adalah ahli waris dari (alm.) Koesdiono (meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2002), yang meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan SHM No.1962/Jakasetia seluas 189 m2 yang terletak di Komplek Taman Galaxy Indah Jl. Matahari II No. 3 Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat (objek perkara). 2.2. Pada perkembangannya, alas hak berupa sertifikat tanah dimaksud berpindah tangan dan beralih kepemilikan kepada Tergugat II, sampai pada akhirnya objek perkara a quo dilelang dengan Pembeli yaitu Tergugat VI oleh karena adanya pengikatan Hak Tanggungan objek perkara a quo atas sejumlah utang Tergugat II di PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jakarta Hayam Wuruk, yang telah dinyatakan sebagai kredit macet. 2.3. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek perkara a quo, dan menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 5.105.000.000,00 (lima miliar seratus lima juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) beserta bunga moratoir sebesar 6% pertahun dari total nilai kerugian materiil sejak dilelangnya objek perkara a quo. 3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V dengan tegas menolaknya dan guna menanggapinya, Tergugat V sampaikan uraian dan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat pada posita angka 5 dan 6 halaman 3 surat gugatan, disebutkan bahwa mulai tahun 2011 alas Halaman 29 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
hak atas objek perkara a quo telah mengalami perpindahan tangan dari Kun Pudji Lestari (Penggugat) kepada Tergugat III, selanjutnya beralih hak kepemilikan kepada Tergugat II melalui proses jual beli yang dianggap melawan hukum. b. Bahwa selanjutnya Tergugat II membuka kredit modal kerja di Tergugat IV sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan
jaminan
yaitu
objek
perkara.
Namun,
pada
perkembangannya Tergugat II wanprestasi atas utangnya tersebut. Tergugat IV selaku Kreditur telah melakukan upaya peringatan dan penagihan melalui 3 (tiga) kali Surat Peringatan yang ditujukan kepada Tergugat II. c. Bahwa oleh karena Tergugat II selaku Debitur cidera janji karena tidak juga melunasi kewajibannya kepada Tergugat IV dan telah dinyatakan
wanprestasi,
maka
Tergugat
IV
selaku
Kreditur
pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan (objek perkara a quo), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU HT). d. Bahwa Tergugat IV untuk selanjutnya melakukan eksekusi atas objek perkara a quo dengan pelelangan melalui perantara Tergugat V. Sebelum dilakukan lelang, Tergugat IV menerbitkan Pengumuman Lelang Ulang tertanggal 15 Mei 2013 melalui surat kabar harian "Harian Terbit", sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 PMK No. 93/PMK.06/2010, sehingga asas publisitas dari proses lelang tersebut telah terpenuhi. e. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, pelelangan terhadap objek perkara a quo dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 UUHT dan Pasal 2 point 3 dan 4 halaman 8 Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 422/2011 tanggal 27 Oktober 2011. f. Bahwa Pasal 6 UUHT dengan tegas juga menyatakan bahwa Kreditur Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie. Dengan demikian, Tergugat IV selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan. Oleh karena itu, sebagaimana telah Tergugat V sampaikan di atas, bahwa Tergugat V sebagai pejabat penjual lelang bertindak sebagai pelaksana lelang atas permintaan Tergugat IV. Halaman 30 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
g. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 UUHT dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata. h. Bahwa lelang atas objek perkara a quo merupakan lelang eksekusi hak tanggungan, dimana dalam proses pelelangan dimaksud, Tergugat V hanya sebagai perantara yang melaksanakan lelang (pelaksana lelang). Sepanjang permohonan lelang yang diajukan kepada Tergugat V memenuhi syarat-syarat lelang dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka Tergugat V tidak boleh menolak permohonan lelang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 PMK No. 93/PMK.06/2010. 4. Bahwa Tergugat V kembali menegaskan, terhadap dalil pada posita angka 12 dan 13 halaman 5 surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adalah dalil dan tuntutan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. 5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur- unsur Perbuatan Melawan Hukum antara lain: a. Adanya suatu perbuatan; b. Perbuatan tersebut melawan hukum; c. Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku; d. Adanya kerugian bagi korban; e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 6. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan: a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; b. Melanggar hak subyektif orang lain; c. Melanggar kaidah tata susila; d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Halaman 31 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
7. Bahwa terlihat jelas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak ada satupun yang
menunjukkan
adanya
tindakan
Tergugat
V
yang
dapat
dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan melanggar hak subyektif orang lain. 8. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak tuntutan Para Penggugat mengenai tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil, dimana terlihat sangat jelas bahwa tuntutan tersebut sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum, dengan tujuan mencari keuntungan semata. 9. Bahwa tuntutan ganti rugi dimaksud merupakan perincian kerugian yang bersifat ilusioner, dan tidak berlandaskan hukum, sehingga harus ditolak karena bertentangan dengan yurisprudensi berikut ini: a. Putusan Mahkamah Agung Rl tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971: Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan. b. Putusan Mahkamah Agung Rl tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971: Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh pengadilan. c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PT.B: Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak. 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas membuktikan itikad tidak baik dari Para Penggugat dalam mengajukan perkara gugatan a quo, dimana Para Penggugat terkesan ingin memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuntungan dari Tergugat V, oleh karenanya tuntutan ganti kerugian Para Penggugat pada petitum surat gugatan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. 11. Bahwa
langkah
yang
ditempuh
oleh
Para
Penggugat
dengan
mengajukan gugatan ini saja sudah jelas-jelas menunjukkan itikad tidak baik dari Para Penggugat yang mencari keuntungan semata. Selain itu, sangat jelas gugatan Para Penggugat justru berpotensi menimbulkan
Halaman 32 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
kerugian Negara. Oleh karenanya, hal demikian sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. 12. Bahwa selain itu, Tergugat V dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 24 huruf f halaman 8 surat gugatan, yang memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat serta seluruh aset Para Tergugat. Hal permohonan sita jaminan dimaksud sangat tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali untuk dikabulkan. Apabila berbicara
aset/kekayaan
Tergugat
V
yang
merupakan
instansi
Pemerintah, sudah pasti aset yang dimiliki adalah aset Negara, yang berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terhadap kekayaan Negara dimaksud secara tegas dinyatakan dilarang untuk diletakkan sita 13. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka petitum angka 13 halaman 10 surat gugatan yang memohon agar peletakkan sita jaminan atas aset/kekayaan Para Tergugat dinyatakan sah dan berharga, sudah sepatutnya untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. 14. Bahwa selanjutnya menanggapi petitum Tergugat V angka 14 surat gugatan, yang menuntut agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya, maka dengan tegas Tergugat V menolaknya. 15. Bahwa dapat Tergugat V sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Rl No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, tuntutan uitvoerbaar bij voorraad tidak bisa didasarkan pada asumsi- asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan
petunjuk
kepada
Ketua
Pengadilan
Negeri,
Ketua
Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya...dst; b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; Halaman 33 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan IainIain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst; d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)...dst; e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv; f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst; g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht. Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Para Penggugat ini harus ditolak. 16. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA Rl No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA Rl No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan". 17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat V selaku pelaksana lelang atas permintaan Tergugat IV telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan tidak ada satupun tindakan Tergugat V yang dapat digolongkan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum. Serta telah terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, seluruh gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban di atas, dengan ini Tergugat V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PN Bekasi yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut: Halaman 34 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
Dalam Eksepsi: -
Menyatakan Eksepsi Tergugat V cukup beralasan dan dapat diterima;
-
Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
Dalam Pokok Perkara: -
Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Pengggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)-,
-
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 21 Maret 2016 Tergugat VI telah mengajukan jawaban gugatan secara tertulis yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: ADAPUN TANGGAPAN HUKUM DAN KEBERATAN – KEBERATAN TERGUGAT VI ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memiliki legal standing hal ini terbukti dan fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No.l962/Jakasetia seluas 189 M2, setempat dikenal dengan Jl. Matahari II No. 3 Kelurahan Jakasetia kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi (yang menjadi objek sengketa) atas nama Grace Lestari (Tergugat VI) yang dahulunya atas nama Andi Santoso (Tergugat II), dengan demikian objek yang disengketakan (Sertipikat Hak Milik No.l962/Jakasetia ) bukanlah milik dari Para Penggugat 2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL). Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur, tidak jelas (Obscuur Libel), yang cenderung bertolak belakang sehingga terkesan adanya Gugatan akal-akalan, karena tidak jelas diajukan oleh Para Penggugat yang dalam gugatannya mengakui bahwa Tergugat III adalah salah satu ahli waris yang dalam hal ini bisa menjadi bagian dari Keluarga Para Penggugat, tetapi disisi lain Tergugat III yang notabene adalah ahli waris dari Penggugat I (gugatan pada point no.2) dimasukkan sebagai pihak Tergugat III, , karena hal ini dipaksakan sebagai 2 (DUA) SUBYEK HUKUM YANG BERBEDA, yang masing - masing mempunyai Halaman 35 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
hak dan kewajibannya sendiri - sendiri sehingga terkesan adanya Gugatan akal-akalan. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO). 3. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT. Bahwa gugatan Para Penggugat yang menpikutsertakan Tergugat VI sebagai pihak di dalam perkara ini adalah salah alamat, karena Tergugat VI hanyaselaku Pembeli obyek lelang eksekusi hak tanggungan yang beritikad baik dan dilindungi menurut hukum serta tidak ada kaitan dan sangkut pautnya dengan permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, sebab Tergugat VI tidak tahu menahu dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini serta Tergugat VI tidak mengerti dengan dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya tersebut Sehingga penempatan Tergugat VI sebagai pihak Tergugat di dalam perkara ini adalah salah alamat dan mohon agar Tergugat VI dapat dikeluarkan sebagai pihak di dalam perkara ini. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa seluruh dalil - dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat VI di dalam bagian jawaban gugatan, mohon dianggap termasuk dan tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini. 2. Bahwa Tergugat VI adalah pembeli lelang eksekusi hak tanggungan yang beritikad baik dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah membayar lunas seluruh harga lelang yang ditetapkan dan pajak - pajak/pungutan yang berlaku, sehingga Tergugat VI selaku pembeli lelang eksekusi hak tanggungan yang beritikad baik mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dapat dibatalkan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut. 3. Bahwa Tergugat VI telah ditunjuk sebagai pemenang lelang berdasarkan Risalah Lelang No.225/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi (Tergugat V), atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia seluas 189 M2, setempat dikenal dengan jl. Matahari II no.3 Kelurahan Jakasetia kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dengan harga Rp. 450,100,000 (empat ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) ;
Halaman 36 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
4. Bahwa Tergugat VI telah melunasi harga lelang dan seluruh kewajiban yang terkait sebagai pemenang lelang sebagaimana ternyata dari Kuitansi No.: KUI-80/WKN-08/KNL.02/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Bendahara Penerima pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi (Tergugat V); 5. Bahwa Tergugat VI selaku pemenang lelang berdasarkan Risalah Lelang No.225/2013, tanggal 22 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi (Tergugat V), berdasarkan isi dari Kutipan Risalah Lelang No.225/2013, tanggal 22 Mei 2013 pada halaman 5 berbunyi: " Apabila pengosongan bangunan terse but tidak dapatdilakukan secara sukarela, maka pembeli berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 200 HIR dapat meminta bantuan Pengadilan Negeri setempat untuk pengosongannya" , Maka Tergugat VI berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi pengosongan pada Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi no.05/EKS.Lelang/2015/PN.Bks tanggal 22 Juni 2015 dan Berita Acara Sita Eksekusi no. 05/EKS.Lelang/2015/PN.Bks tanggal 6 Juli 2015. 6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat, karena seharusnya Tergugat VI selaku pembeli lelang eksekusi hak tanggungan yang beritikad baik dilindungi menurut hukum dan tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak di dalam perkara ini, sebab Tergugat VI tidak tahu menahu dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini serta Tergugat VI tidak mengerti dengan dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya tersebut. Sehingga apapun putusan yang dihasilkan di dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tergugat VI, sebab Tergugat VI adalah selaku pembeli lelang yang beritikad baik mendapat perlindungan menurut hukum. 7. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat adanya bertolak belakangan dari pada point no. 15 yang mengakui bahwa pemenang lelang Tergugat VI membalik nama Sertipikat Hak Milik No.1962/Jakasetia milik Para Penggugat pada Turut Tergugat dan ternyata dikabulkan oleh Turut Tergugat sehingga objek sengketa beralih manjadi atas nama Tergugat VI" Sedangkan pada point no. 18 "... sejak dimiliki oleh KOESDIONO sampai dengan bersangkutan meninggal dunia bahkan sampai dengan Halaman 37 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
diajukan gugatan ini penguasaan fisik terhadap objek sengketa tersebut secara terus menerus selalu dan masih di tangan Para Penggugat. Hal ini merupakan persangkaan hukum yang sangat kuat bahwa objek sengketa tidak pernah beralih kepemilikannya kepada pihak manapun juga". Dan menurut Pendapat Tergugat VI adanya pangakuan dari Para penggugat sesuai dengan gugatan pada point no. 15 dan secaraJudex facti bahwa Sertipikat Hak Milik No.l962/Jakasetia yang menjadi objek sengketa telah beralih menjadi atas nama Tergugat VI dan Para Penggugat tidak mempunyaiLegal Standing karena Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia sebelum dibaliknama ke nama Tergugat VI dahulu atas nama ANDI SANTOSO (Tergugat II); 8. Bahwa gugatan Para Penggugat seperti dalam point no. 14 yang menerangkan
bahwa
adanya
Surat
Laporan
Polisi
no.
TBL/224I/K/X/20I3/SPKT/Resta Bekasi kota dan SP2HP ke 2 tanggal 5 Desember 2013 no.B/12417/XII/2013/Resta Bks Kota, Menurut Tergugat VI
bahwa
Surat
Laporan
Polisi
no.
TBL/2241/K/X/2013/SPKT
/RestaBekasi kola dan SP2HP ke 2 tanggal 5 Desember 2013 no.B/12417/XII/2013/Resta Bks Kota, tidak serta merta menjadikan Akta Pengikatan Jual Beli no.60 tanggal 26 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Tergugat VIII dan Akta Jual Beli no.328/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat oleh Tergugat VII tersebut menjadi tidak sah (seperti tercantum dalam gugatan Para Penggugat pada point no.6-8), karena harus dibuktikan terlebih dahulu di dalam Perkara Pidana dan Putusan dari Perkara Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut vang dapat diiadikan sebagai bukti di dalam perkara perdata. 9. Bahwa Tergugat VI menolak dalil - dalil gugatan Para Penggugat seperti dicantum dalam gugatan pada point 24 b yang memohon diletakkan Sita Jaminan terhadap objek milik pribadi Tergugat VI yang tidak ada kaitannya dengan objek yang disengketakan, yang telah diakui oleh para penggugat seperti tercantum dalam point no. 13 "... dilelangnya obyek sengketa pada tanggal 22 Mei 2013 dan mendapatkan pemenang lelang bernama GraceLestari (Tergugat VI) "
.
Jadi
objek
sengketa
yang
dimaksud dan diakuioleh para Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia seluas 189 M2, setempat dikenal dengan jl.Matahari II no.3 Kelurahan Jakasetia kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
Halaman 38 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
10. Berdasarkan gugatan pada point no.25 gugatan Para Penggugat, mendalilkan perolehan hak Tergugat VI melalui pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat V adalah perolehan hak yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dinyatakan batal demi hukum, tetapi Para Penggugat tidak dapat menjelaskan di mana Perbuatan Melawan Hukum dari perolehan hak yang dilakukan oleh Tergugat VI, sehingga perolehan haknya harus dinyatakan batal demi hukum. 11. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat TIDAK PERNAH mempermasalahkan
tentang
pelaksanaan
lelang
eksekusi
hak
tanggungan yang dilaksanakan oleh Tergugat V pada tanggal 22 Mei 2013. Oleh karena Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan tentang pelaksanaan Lelang eksekusi hak tanggungan sesuai dengan Risalah Lelang No.225/2013, tanggal 22 Mei 2013, maka lelang eksekusi hak tanggungan tersebut sah menurut hukum. Lelang eksekusi yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, TIDAK DAPAT DIBATALKAN, (vide pasal 3 Permenkeu No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). 12. Bahwa Tergugat VI menolak dalil - dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi satu per satu oleh Tergugat VI, karena tidak ada kaitan dan sangkut pautnya dengan Tergugat VI M A K A : Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: DALAM JAWABAN/TANGGAPAN HUKUM -
Menerima Jawaban/Tanggapan hukum Tergugat VI seluruhnya;
-
Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
DALAM POKOK PERKARA -
Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
-
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
ATAU: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono). Halaman 39 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat dengan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Maret 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : 1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali hal - hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat; 2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1962/Jakasetia, berasal dari peningkatan Hak Guna Bangunan Nomor.338/Jakasetia, Gambar Situasi tanggal 01 September 1983 Nomor. 4093/1983 luas 189 M2 atas nama KOESDIONO; 3. Bahwa peningkatan Hak Guna Bangunan Nomor 338/Jakasetia menjadi hak Milik Nomor. 1962/Jakasetia tercatat tanggal 03 Juni 1998, berdasarkan
Keputusan
Menteri
Negara
Agraria/Kepala
Badan
Pertanahan Nasional Nomor. 9 Tahun 1997 tanggal 02 Juli 1997; 4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011, Sertipikat Hak Milik Nomor 1962/Jakasetia, Gambar Situasi tanggal 01 September 1983 Nomor. 4093/1983 luas 189 m2 atas nama KOESDIONO, beralih kepada Andy Santoso, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27Juli 2011 Nomor. 329/2011, dibuat dihadapan Luciana Rafi'ie Suprayogi. SH PPAT wilayah Kota Bekasi; 5. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012, Sertipikat Hak Milik Nomor 1962/Jakasetia, Gambar Situasi tanggal 01 September 1983 Nomor. 4093/1983 luas 189 m2 atas nama Andy Santoso, dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp. 750.000.000,- atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemasangan Hak Tanggungan tanggal 27 Oktober 2011 Nomor. 422/2011 dibuat dihadapan Luciana Rafi'ie Suprayogi. SH PPAT wilayah Kota Bekasi; 6. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, berdasarkan Surat Roya tanggal 07 Juni 2013 Nomor. B.788/KCP V / ADK/06/2013, Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor. 1651/2012 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1962/Jakasetia, Gambar Situasi tanggal 01 September 1983 Nomor. 4093/1983 luas 189 m2 atas nama Andy Santoso dihapus; 7. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 225/2013 tanggal 29 Juni 2013, Sertipikat Hak Milik Nomor 1962/Jakasetia, Gambar Situasi tanggal 01 September 1983 Nomor. 4093/1983 luas 189 m2 atas nama Andy
Santoso,
beralih
kepada
Sertipikat
Hak
Milik
Nomor
Halaman 40 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
1962/Jakasetia, Gambar Situasi tanggal 01 September 1983 Nomor. 4093/1983 luas 189 m2 atas nama Andy Santoso, beralih kepada Grace Lestari; 8. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan seadil-adilnya. Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Juli 2016 No. 412/Pdt.G/2015/PN.Bks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -
Menolak eksepsi Para Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian 2.
Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELA WAN HUKUM (onrechmatige daad);
3. Menyatakan bahwa KOESDIONO telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2002 dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris, yaitu :KUN PUDJI LESTARI,SAPTIAWATI KUSTANDARIYANUAR ARI SAMBODO,RIANI DESINASTITI, S. Ip., danMEDIANTO ARIKUSPRASTYO. 4. Menyatakan bahwa "KOESDIONO" yang membuat akta Perikatan Jual Beli No. 60 tanggal 26 Februari 2010, dihadapan Notaris Bonar Sihombing, Notaris di Jakarta Timur adalah bukan KOESDIONO yang sebenarnya ; 5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Perikatan Jual Beli No. 60 tanggal 26 Februari 2010, dihadapan Notaris BONAR SIHOMBING, Notaris di Jakarta Timur; 6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli No 328/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat di hadapan LUCIANA RAFPIE SUPRA YOGI, SH, PPAT di Bekasi ; 7. Membatalkan
peralihan
hak
oleh
TERGUGAT
II
pada
TURUT
TERGUGAT atas Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia dari atas nama KOESDIONO ke atas nama ANDY SANTOSO. 8. Membatalkan peralihan hak oleh TERGUGAT VI pada TURUT TERGUGAT atas Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia dari atas nama ANDY SANTOSO ke atas nama GRACE LESTARI.
Halaman 41 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
9. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang berhubungan dengan lelang sampai dengan sita ekskusi atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik no. 1962/Jakasetia, Gambar Situasi No. 4093/1983 tanggal 1-9-1983, seluas 189 m2. 10. Menyatakan hak atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia dikembalikan kepada ahli waris dari almarhum KOESDIONO; 11. Menghukum kepada TERGUGAT VI untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia kepada PARA PENGGUGAT; 12. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Isi Putusan ini; 13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 5.831.000,- ( lima juta delapan ratus tigapuluh satu ribu rupiah ); 14. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan masing-masing Nomor 412/Pdt.G/2015/PN.Bks. telah diberitahukan Isi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Juli 2016, Nomor 412/Pdt.G/2015/PN.Bks. kepada Tergugat I pada tanggal 22 September 2016, Tergugat II pada tanggal 22 September 2016,
Tergugat VIII pada tanggal 11 Nopember 2016 dan
Tergugat IX pada tanggal 17 April 2017; Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 412/Pdt.G/2015/PN.Bks. jo. Nomor 69/Bdg/2016/PN.Bks. tanggal 5 Agustus 2016, yang dibuat oleh Bebet Ubaedilah Affandi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa Tergugat VI melalui kuasa hukumnya telah
menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi
tanggal 25 Juli 2016 Nomor 412/Pdt.G/2015/PN.Bks. dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 20 September 2016, 21 September 2016, 29 September 2016,
3
Oktober 2016, 5 Oktober 2016 dan tanggal 22 Pebruari 2017, dengan seksama; Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 412/Pdt.G/2015/PN.Bks. jo.
Nomor 69/Bdg/2016/PN.Bks. tanggal 5 Agustus
2016, yang dibuat oleh Bebet Ubaedilah Affandi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa Tergugat IV melalui kuasa hukumnya Halaman 42 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
telah
menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi
tanggal 25 Juli 2016 Nomor 412/Pdt.G/2015/PN.Bks. dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 20 September 2016, 21 September 2016, 29 September 2016,
5
Oktober 2016 dan tanggal 22 Pebruari 2017, dengan seksama; Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 412/Pdt.G/2015/PN.Bks. jo. Nomor 69/Bdg/2016/PN.Bks. tanggal 15 Agustus 2016, yang dibuat oleh Bebet Ubaedilah Affandi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa Tergugat V melalui kuasa hukumnya telah
menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi
tanggal 25 Juli 2016 Nomor 412/Pdt.G/2015/PN.Bks. dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 20 September 2016, 21 September 2016, 29 September 2016,
4
Oktober 2016, 5 Oktober 2016 dan tanggal 22 Pebruari 2017, dengan seksama; Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat VI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Bekasi tanggal 27 September 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 31 Januari 2017, 2 Pebruari 2017, 6 Pebruari 2017, 22 Pebruari 2017, 27 Pebruari 2017 dan tanggal 1 Maret 2017, dengan seksama; Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Bekasi tanggal 18 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 20 September 2016, 21 September 2016, 29 Setember 2016, 5 Oktober 2016, dan tanggal 22 Pebruari 2017, dengan seksama; Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat V melalui kuasa hukumnya
telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Agustus
2016
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Bekasi tanggal 31 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal
20 September 2016, 21 September
2016, 29 September 2016, 5 Oktober 2016 dan 22 Pebruari 2017, dengan seksama; Halaman 43 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat VI, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan Penggugat IV) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Oktober 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat VI, Pembanding semula Tergugat IV dan Pembanding Tergugat V masing-masing pada tanggal 31 Januari 2017, 6 Pebruari 2017 dan tanggal 9 Maret 2017, dengan seksama ; Menimbang, bahwa ParaTerbanding semula Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan Penggugat IV) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Tambahan kontra memori banding tertanggal 14 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Maret 2017; Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan memeriksa berkas (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 31 Januari 2017, 22 Februari 2017, 27 Februari 2017, 1 Maret 2017, dan tanggal 2 Maret 2017, dengan seksama; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat VI, Pembanding II semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat ditentukan dalam Undangundang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti surat pernyataan permohonan banding Nomor: 412/Pdt.G/2015/PN.Bks. Jo. Nomor: 69/Bdg/2016/PN. Bks tanggal 15 Agustus 2016 dari Pembanding III semula Tergugat V ternyata diajukan telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan di ucapkan, dan pada waktu
putusan di ucapkan pada
tanggal 25 Juli 2016, kuasa hukum pihak Tergugat V hadir dalam persidangan, maka permohonan banding dari Tergugat V tersebut secara formal tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Tergugat V tidak dapat diterima, maka memori banding yang diajukan oleh Tergugat V Halaman 44 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
tidak
perlu
dipertimbangkan
lebih
lanjut
lagi
dan
beralasan
untuk
dikesampingkan; Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat VI telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal tanggal 27 September 2016, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut: 1. Bahwa Pembanding menolak secara tegas dan oleh karenanya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Petitum ke - 8 sampai dengan Petitum yang ke-11, berikut kutipannya: 8. Membatalkan peralihan hak oleh TERGUGAT VI pada TURUT TERGUGAT atas Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia dari atas nama ANDY SANTOSO ke atas nama GRACE LESTARI. 9. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang berhubungan dengan lelang sampai dengan sita ekskusi atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik no. 1962/Jakasetia, Gambar Situasi No. 4093/1983 tanggal 1-9-1983, seluas 189 m2. 10. Menyatakan
hak atas
sebidang tanah berikut bangunan diatasnya
sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia dikembalikan kepada ahli waris dari almarhum KOESDIONO; 11. Menghukum kepada TERGUGAT VI untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia kepada PARA PENGGUGAT; 2. Bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tersebut pada petitum ke- 8 sampai dengan Petitum ke - 11 diatas, didasarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya yang termuat dalam halaman 64 pada paragraph ke- 3 sampai dengan paragraph ke- 7, berikut kutipannya: “ Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa telah ternyata Tergugat I dan Tergugat II juga Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan hukum pula maka tuntutan agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum cukup beralasan dan dapat diterima oleh Majelis Hakim”; “ Menimbang, bahwa oleh karena itu pula dalil sangkalan Para Tergugat dan Turut Tergugat dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena apa yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini didasarkan Halaman 45 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
pada perbuatan melawan hukum”; “ Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan bahwa Koesdiono telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2002 dan ahliwarisnya adalah ParaPenggugat dan Tergugat III sedangkan telah ternyata bahwa hak milik atas tanah obyek sengketa perkara a quo menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat VI sebagai pihak yang merasa memiliki obyek sengketa karena telah memenangkan lelang atas tanah obyek sengketa perkara a quo maka tuntutan Para Penggugat pada point 2 gugatannya cukup beralasan dan dapat diterima oleh Pengadilan Negeri”; “ Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata pada perkara a quo telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat maka tuntutan Para Penggugatpoint 4 sampai dengan point 8 dan tuntutan point 10
serta point 11
dapat diterima dan dikabulkan oleh
Pengadilan Negeri”; “ Menimbang, bahwa lelang atas obyek sengketa dalam perkara a quo bermula didasarkan oleh perbuatan melawan hukum maka
segenap
penetapan yang berkaitan dengan berlangsungnya lelang atas obyek sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga redaksi tuntutan pada point 9 tuntutan para penggugat pada gugatannya dapat diterima dan dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi penetapan yang tidak mempunyai kekuatan hukum”; 3. Bahwa adapun dalil-dalil Pembanding yang dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pembanding didalam surat jawabannya tertanggal 21 Maret 1016 pada pokoknya adalah : -
Bahwa Pembanding/Tergugat VI dapat memperoleh suatu hak dan kemilikan yang terkait atas obyek perkara a quo , yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 189 m2 yang terletak di Komplek Taman Galaxy Indah Jln. Matahari II No. 3 Kel. Jakasetia , Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik
No.1962
/Jakasetia atas nama Andy Santoso, adalah berdasarkan pada jual beli yang dilakukan
melalui lelang
yang terbuka untuk umum, dimana
Pembanding telah dinyatakan
sebagai pemenang lelang oleh
Terbanding IX II No. 3 Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia Halaman 46 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
atas nama Andy Santoso, adalah berdasarkan pada jual beli yang dilakukan
melalui
Pembanding
lelang
telah
yang
dinyatakan
terbuka sebagai
untuk
umum,
pemenang
dimana
lelang
oleh
Terbanding IX berdasarkan Surat Salinan Risalah Lelang No. 225/2013 tertanggal 22 Mei 2013 (vide bukti T.V- 16 jo bukti T. VI - 2); -
Bahwa Pembanding berdasarkan pada dokumen-dokumen lelang yang ada, mengetahui dengan cara melihat dan membaca bahwa pemilik atas sebidang tanah dan bangunan yang menjadi obyek lelang dan atau menjadi obyek perkara a quo adalah atas nama Andy Santoso. Pembanding tidak pernah mengetahui dan tidak tahu bagaimana fakta hukum melatari belakangi
bagaimana peralihan kepemilikan obyek
perkara a quo yang semula mencatat atas nama Koesdono dapat berubah dan atau beralih kepemilikannya keatas nama Andy Santoso, apakah peralihan
tersebut dilakukan secara
menurut hukum atau
dibuat dengan cara bertentangan dengan hukum, Pembanding tidak pernah mengetahuinya; -
Kesimpulannya adalah, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menilai secara cermat bagaimana latar belakang Pembanding dapat menjadi pemilik atas obyek perkara a quo;
4. Mohon kepada Majelis Hakim Banding agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:
1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat VI; 2. Membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
Nomor
412/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 25 Juli 2016 Mengadili sendiri: 1. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala transaksi
lelang yang dimenangkan pleh Pembanding dahulu Tergugat VI sebagaimana dimaksud didalam
Risalah Lelang No. 225/2013
tertanggal 22 Mei 2013 yang dilakukan oleh Terbanding IX dahuluTergugat V atas permohonan dari Terbanding VIII dahulu Tergugat IV atas pelelangan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Taman Galaxy Indah Jln. Matahari II No. 3 Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi Jawa Barat sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia yang pada Halaman 47 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
saat lelang tercatat atas nama Andy Santoso, seluas 189 m2 dengan segala akibat hukumnya; 2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum peralihan hak atas
sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Taman Galaxy Indah Jln. Matahari II No. 3 Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi Jawa Barat sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia yang sekarang tercatat atas nama Grace Lestari, seluas 189 m2 yang dimohonkan oleh Pembanding kehaapan Terbanding XIII dahulu Turut Tergugat; 3. Menghukum Terbanding VIII dahulu Tergugat IV untuk membayar dan
mengembalikan
seluruh
uang
yang
dikeluarkan
oleh
Pembanding melalui Terbanding IX yang timbul dari setiap transaksi Lelang
SHM No. 1962 atas nama
Andy Santoso sebesar Rp.
459.102.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta seratus dua ribu rupiah), dengan perincian : -
Harga pokok lelang sebesar Rp. 450.100.000,-(empat ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah);
-
Bea lelang pembeli sebesar RP. 9.002.000,- (Sembilan juta dua ribu rupiah);
4. Menghukum Terbanding VIII untuk membayar kerugian materiil kepada Pembanding sebagai akibat pembatalan lelang obyek perkara a quo, antara lain:
-
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya
pengurusan balik nama SHM No. 1962
dari atas nama
Andy Santoso ke atas nama Pembanding; -
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya
Notaris dalam proses pengurusan balik nama SHM No. 1962
dari atas nama Andy Santoso
ke atas nama
Pembanding; -
sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh jutarupiah)
untuk biaya konsultasi pengacara selama
menghadapi
perkara a quo dipersidangan; -
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
untuk
pembayaran biaya administrasi permohonan sita eksekusi
Halaman 48 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
dan pelaksanaan sita eksekusi melalui Pengadilan Negeri Bekasi; -
sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)
untuk biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh Pembanding selama mengikuti
proses persidangan pada pengadilan
tingkat pertama; 5. Menghukum Tergugat VIII untuk membayar kerugian immaterial kepada Pembanding sebagai akibat pembatalan lelang obyek perkara a quo sehingga Pembanding tidak dapat memiliki obyek perkara a quo sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah); 6. Memerintahkan Pembanding agar mengembalikan SHM No. 1962 atas nama Grace Lestari kepada Terbanding VIII berdasarkan pembatalan lelang sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang No. 225/2013 tertanggal 22 Mei 2013; 7. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam pemeriksaan perkara a quo; Atau: Apabila Majelis Hakim Banding Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono); Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat IV telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Agustus 2016, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut: 1. Bahwa faktanya di dalam memutus, Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan baik dalil-dalil bantahan Pembanding maupun alat-alat bukti dari Pembanding, hal mana dapat dilihat dari putusan perkara Nomor: 412/PDT.G/2015/PN.BKS. tanggal 25 Juli 2016, tidak satupun mempertimbangkan dalil-dalil bantahan baik eksepsi maupun pokok perkara serta alat-alat bukti dari Pembanding; 2. Bahwa pada dasarnya dalil-dalil bantahan dari Pembanding/dahulu Tergugat IV pada pemeriksaan peradilan tingkat pertama terhadap gugatan yang diajukan oleh Terbanding I sampai dengan IV (dahulu Penggugat I sampai dengan IV) sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor. 412/PDT.G/2015/PN.BKS, adalah sebagai berikut: Halaman 49 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
a. Terbanding I sampai dengan IV mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata (privat) dengan ranah hukum pidana (public); b. Tidak ada Hubungan Hukum antara Terbanding I sampai dengan IV dengan Tergugat IV; c.
Lelang Hak Tanggungan telah dilakukan sesuai ketenuan yang berlaku;
d. Tergugat IV telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam perbankan, sehingga Tergugat IV adalah Pemegang Hak Tanggungan Beritikad Baik; e. Tidak ada satupun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding; f.
Ganti kerugian seharusnya dibebankan kepada Terbanding V, VI, VII, dan VIII;
3. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya oleh majelis hakim Tingkat Pertama terkait dalil-dalil eksepsi maupun pokok perkara, maupun keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana angka 12 Memori Banding ini, maka jelas sudah bahwa memang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara a quo tidak mempertimbangkan seluruh dalil dan alat bukti pembanding/dahulu Tergugat IV secara lengkap dan memadai; 4. Bahwa dalil Terbanding I s/d IV tersebut didasarkan pada indikasi adanya perbuatan pemalsuan (merupakan tindak pidana) yang pembuktiannya diatur dalam hukum acara tersendiri yaitu hukum acara pidana yang memang bertujuan untuk membuktikan kebenaran materiil atas suatu kejadian, namun mengapa Petitum Terbanding I s/d IV tiba-tiba didasarkan kepada Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dimana pembuktiannya didasarkan pada hukum acara perdata, maka dengan tidak didukungnya petitum oleh posita gugatan dan disatukannya dua proses hukum acara Pidana dan Perdata dalam satu gugatan, mengakibatkan gugatan Terbanding I s/d IV tidak jelas/sangat kabur/ Obscuur Libel; 5. Bahwa dengan demikian Putusan Nomor: 412/PDT.G/2015/PN.BKS tanggal 25 Juli 2016 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah putusan atas perkara yang sama masih bergantung dalam proses pengadilan lain dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (aan hanging geding), oleh karena itu sudah seharusnya dibatalkan;
Halaman 50 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
6. Bahwa gugatan Terbanding I s/d IV yang mempermasalahkan proses balik nama SHM No. 1962/Jaka Setia atas nama KOESDIONO menjadi atas nama ANDY SANTOSO (Tergugat II/Terbanding VI) adalah sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak BRI KCP Jakarta Glodok (in casu Pembanding) dikarenakan dalam perkara a quo Pembanding hanya sebagai penerima Objek Sengketa tersebut sebagai agunan kredit, yang mana secara yuridis telah nyata terbukti bahwa Obyek Sengketa tersebut sudah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat II/Terbanding VI; 7. Bahwa secara keseluruhan di dalam gugatan Terbanding I s/d IV tidak ada satu dalilpun yang menjelaskan mengenai Hubungan Hukum antara Terbanding I s/d IV dengan Tergugat IV terkait masalah Jual-beli Obyek Sengketa; 8. Bahwa seharusnya gugatan hanya ditujukan kepada Tergugat I/Terbanding V, Tergugat II/Terbanding VI, Tergugat III/Terbanding VII, dan Tergugat VIII/Terbanding
VIII,
yaitu
AGUS,
ANDY
SANTOSO,
MEDIANTO
ARIKUSPRASTYO, dan BONAR SIHOMBING, SH. selaku PARA PIHAK dan NOTARIS dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 60 tanggal 26 Februari 2010 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 329/2011; 9. Bahwa Tergugat II/Terbanding VI menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia (obyek sengketa) kepada Tergugat IV/PEmbanding guna menjamin pelunasan pembayaran fasilitas kredit tersebut. Obyek sengketa yang kemudian telah dibalik nama menjadi atas nama Andy Santoso (Tergugat II/Terbanding VI) selanjutnya diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (HT I) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01651/2012; (sebagaimana terbukti Vide. Alat bukti T.IV 5 dan T.IV-6) 10. Bahwa dalam perkembangannya, Tergugat II/Terbanding VI mengalami kesulitan membayar kreditnya, sehingga fasilitas kredit Tergugat II /Terbanding VI kepada Tergugat IV/Pembanding menjadi macet. Namun demikian, berdasarkan itikad baik dan demi menjaga nama baik dari Tergugat II/Terbanding VI, Tergugat IV/Pembanding masih memberikan kesempatan kepada Tergugat II/Terbanding VI untuk dapat menyelesaika kewajibannya tersebut secara baik-baik; 11. Bahwa namun mengapa Pembanding dianggap oleh majelis hakim tingkat pertama telah melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih lagi dengan Halaman 51 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 64 Putusan Nomor: 412/PDT.G/2015/PN.BKS. tanggal 25 Juli 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa terbuktinya Tergugat I, II, dan III (Terbanding V, VI, dan VII), maka secara otomatis Tergugat IV, V, VI dan Turut Tergugat (Pembanding, Turut Terbanding I, II, dan V) melakukan perbuatan melawan hukum; 12. Bahwa dengan demikian bukankah sangat jelas dan nyata bahwa yang bertanggungjawab atas kerugian dari Terbanding I s/d IV tersebut adalah yang bertindak sebagai PIHAK dalam Akta Perikatan Jual Beli No. 60 tanggal 26 Februari 2010 dan Akta Jual Beli No. 328/2011 tanggal 27 Juli 2011, yaitu Tergugat I, II, III, dan Tergugat VIII selaku Notaris; 13. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, khususnya terkait hubungan sebab akibat antara perbuatan Pembanding kepada kerugian Terbanding I s/d IV, maka tidak sepatutnya Pembanding dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta oleh karena itu jelas sudah bahwa gugatan
Terbanding I
s/d
IV
(khususnya
yang ditujukan
kepada
Pembanding) merupakan dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar yang hanya bertujuan untuk membatalkan lelang Objek Sengketa; 14. Bahwa Pembanding juga telah melakukan kunjungan baik ke lokasi usaha Debitur (Tergugat II/Terbanding VI) maupun ke lokasi agunan (Objek Sengketa) sebagaimana terbukti melalui Alat Bukti T.IV-7 dan T.IV-8 yang membuktikan fakta hukum sebagai berikut: a. Tergugat IV/Pembanding telah bertindak berdasarkan prinsip kehatihatian dengan melakukan analisa pemberian kredit secara menyeluruh dan mendalam yaitu dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha atas usaha dari Tergugat II/Terbanding VI yang terletak di ITC MANGGA DUA Blok D No. 141 Lt. 4 dan kunjungan ke lokasi agunan yang terletak di Taman Galaxy Indah Jalan Matahari II No. 3, Jaka Setia, Bekasi Selatan Kotamadya Bekasi yang merupakan “Obyek Sengketa”; b. Tergugat IV/Pembanding juga telah menuangkan hasil penilaian atas “Objek Sengketa” dalam laporan penilaian jaminan yang ditandatangani oleh Tergugat II/Terbanding VI; 15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditambah lagi Pembanding telah membuktikan bahwa Pembanding telah melakukan prinsip kehatiHalaman 52 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
hatian, dengan demikian jelas sudah bahwa Pembanding adalah pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum; 16. Bahwa dengan demikian sudah menjadi logika hukumya: BAHWA ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH TERBANDING I sampai dengan IV MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB DARI TERBANDING V sampai dengan VIII SEMATA, maka berkaitan dengan perkara a quo, TERBANDING V sampai dengan TERBANDING VIII terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum
(sebagaimana
pula
telah
diakui
oleh
Tergugat
III/Terbanding VII); 17. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pembanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding ; 2. Membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
Nomor:
412/PDT.G/2015/PN.BKS. tanggal 25 Juli 2016 dan Mengadili Sendiri; 3. Menyatakan bahwa Pembanding adalah Pembanding yang sah dan beritikad baik; 4. Menolak gugatan Terbanding I s/d Terbanding IV/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; 5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli No. 328/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Luciana Rafi’ie Suprayogi, SH., PPAT di Bekasi; 6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum peralihan hak Sertipikat Hak Milik No. 1962/Jakasetia melalui lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 225/2013 tanggal 22 Mei 2013 kepada Grace Lestari (Turut Terbanding II); 7. Menyatakan bahwa Pembanding adalah pemegang hak tanggungan yang beritikad baik dan Turut Terbanding II adalah pembeli lelang yang beritikad baik, sehingga harus mendapat perlindungan hukum; 8. Menyatakan Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, dan Terbanding VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum; 9. Menghukum Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, dan Terbanding VIII untuk membayar ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan;
Halaman 53 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
10. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat baik tingkat pertama maupun tingkat banding; Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I semula Tergugat VI, Pembanding II semula Tergugat IV tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan Penggugat IV) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi
pada
tanggal 17
Oktober 2016, dan tambahan kontra memori banding tanggal 14 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya yang mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya: Tanggapan Terbanding/Para Penggugat atas memori banding Tergugat IV : 1. Bahwa Para Terbanding I, II, III dan IV/semula Para Penggugat I, II, III dan IV, tidak sependapat dan menolak secara tegas seluruh alasan dari Pembanding/Tergugat IV ; 2. Bahwa menurut hemat Para Terbanding semula Para Penggugat I, II, III dan IV, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengadili secara objektif dan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan memutuskan perkara dengan adil, sehingga tidak terdapat alasan bagi Pembanding /Tergugat IV untuk berdalih tidak dipertimbangannya dalil dan alat bukti yang diajukannya dalam perkara a quo , dimana judex factie telah teliti dan cermat serta tidak memihak, dikarenakan Terbanding telah membuktikan kepemilikkan tanah tersebut; 3. Bahwa dalam bagian pertimbangan hukum putusannya, majelis hakim a quo telah menyatakan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding I/Tergugat IV harus dibuktikan, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat IV tidak bisa memberikan bukti yang tepat atas dalil sangkalannya.sehingga apa yang seharusnya dibuktikan oleh Tergugat IV tentang tidak adanya perbuatan melawan hukum pada diri Tergugat IV tidak terbukti. Justru bukti-bukti yang diajukan Tergugat IV malah mempertegas adanya persangkaan hukum tentang peran aktif Trergugat IV yakni turut serta bersama-sama TergugatII melakuan perbuatan melawan huum sehingga mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan obyek sengketa yang semula milik alm. Koesdono kepada Tergugat VI; 4. Bahwa Para Terbanding/semula Penggugat I, II, III dan IV menolak secara tegas alasan Pembanding I yang menyatakan gugatan kabur, karena Para
Halaman 54 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
Penggugat mencampur adukkan gugatan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata dengan ranah hukum pidana. 5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, seluruh alasan keberatan Pembanding/Terbanding IV patut beralasan hukum untuk ditolak. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim di tingkat banding
pada
Pengadilan
Tinggi
Jawa
Barat
menolak
alasan
Pembandinh/Tergugat IV dan selanjutnya menguatkan putusan perkar Pengadilan Negeri Bekasi
Nomor 412/Pdt.G/2015/PN.Bks tangal 25 Juli
2016. Tanggapan Terbanding/Para Penggugat atas memori banding Tergugat VI: 1. Bahwa kerugian Pembanding/Tergugat VI sebenarnya terjadi karena perbuatannya sendiri yang terlalu mengambil risiko atau sangat tidak berhati-hati atau memang lalai dalam meneliti kebenaran hukum dari suatu obyek lelang yang akan dibelinya . Dalam ilmu hukum perihal ketidak hatiahatian atau sesuatu kelalaian seseorang dalam bertransaksi sudah cukup memberikan indikasi adanya perbuatan melawan huku yangdapat dituntut pertanggungjawaban hukumnya, apabila terbukti ada kerugian pada pihak lainnya yang berhak; 2. .Bahwa
berkenaan
dengan
adanya
kerugian
langsung
dari
Pembanding/Tergugat VI yang telah memenangkan obyek sengketa lelang terperkara dengan nilai penawaran sebesar Rp. 450 juta, menurut para Penggugat I, II, III, dan IV nilai penawaran yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat VI adalah nilai penawaran yang jauh dibawah nilai harga pasar yang saat ini nilainya sudah melebihi
Rp. 2 Milyar. OLeh
karenanya dengan nilai harga penawaran yang jauh dibawah harga pasar ditambah tidak adanya pemeriksaan terhadap penguasaan fisik bangunan maka patut diduga Pembanding/TergugatVI bukanlah pembeli yang beritikat baik terhadap pemilik obyek lelang yang sebenarnya; 3. Bahwa fakta persidangan tidak sedikit pun menunjukkan apakah benar Pembanding/Tergugat VI adalah pembeli yang beritikat baik, sehingga dengan demikian putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo sudah diterapkan secara tepat serta memenuhi ras keadilan; 4. Bahwa pada umumnya proses lelang yang timbul akibat dari pelaksanaan penjaminan hutang menghendaki tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi dari para cslon pembeli, karena potensi resiko timbulnya permasalahan /sengketa hukum kemudian hari sangat besar, sehingga setiap peserta lelang sudah sepatutnya melakukan pemeriksaan dengan seksama, baik Halaman 55 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
mengenai aspek yuridisnya maupun penguasaan fisik atas obyek lelang yang
dimaksud.
Terbukti
melalui
fakta
persidangan
bahwa
Pembanding/Tergugat VI telah melanggar asas kepatutan bertransaksi karena sama sekali tidak melakukan pengecekan penguasaan fisik obyek lelang yang masih dihuni oleh Para Terbanding/Penggugat I, II, III, dan IV sebagai pemilik yang sah; 5. Bahwa menurut hemat Para Terbanding/PenggugatI, II, III, dan IV, putusan perkara a quo yang dihasilkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sudah tepat dan adil, karena putusan a quo mengandung nilai perlindungan hukum sekaligus pemulihan keadaan bagi korban perbuatan melawan hukum, dan dapat dikatagorikan sebagai putusan yang memuat Keadilan Korektif (Corrective Justice) yakni sebagai pelajaran yang menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang tidak berhati-hatidalam menjalan transaksi hukum; 6. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas,Para Terbanding/Para Penggugat dengan ini memohon kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam memeriksa dan megadili perkara a quo di tingkat banding, berkenan memutuskan : -
Menolak dan/atau menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding masing-masing Pembanding untuk seluruhnya;
-
Menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Bekasi
Nomor
412/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 25 Juli 2016; -
Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini, termasuk biaya perkara ditingkat banding; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan a
quo, seluruh alasan-alasan keberatan baik yang dimuat dalam memori banding dari Pembanding I semula Tergugat VI, Pembanding semula Tergugat IV maupun dalam kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan IV) dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
tanggal
25
Juli
2016
Nomor
412/Pdt.G/2015/PN.Bks., memori banding dari Pembanding I semula Tergugat VI, Pembanding II semula Tergugat IV maupun dalam kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat (Penggugat I, II, III dan IV), Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Halaman 56 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini; Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan
Pembanding I
semula Tergugat VI dan Pembanding II semula Tergugat IV, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Juli 2016 Nomor 412/Pdt.G/2015/PN.Bks., beralasan hukum untuk dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding I semula Tergugat VI, Pembanding II semula Tergugat IV dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan; MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat VI dan Pembanding II semula Tergugat IV tersebut;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Juli
2016
412/Pdt.G/2015/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Pembanding I semula Tergugat VI, Pembanding II semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh kami :Dr. H. Ridwan Ramli, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan
Muchtadi Rivaie, S.H., M.H dan
Amril, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Jawa
Barat
Nomor
222/PEN/PDT/2017/PT.BDG. tanggal 4 Mei 2017, putusan tersebut pada hari: Halaman 57 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
Kamis tanggal 15 Juni 2017, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Saleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya. Hakim-hakim anggota,
Hakim Ketua,
ttd.
ttd.
Muchtadi Rivaie, S.H., M.H
Dr. H. Ridwan Ramli, S.H., M.H.
ttd.
Amril, S.H., M.Hum.
Panitera Panitera, ttd. Saleha.
Perincian biaya perkara : -
Biaya materai ………………… Rp.
6.000,00
-
Biaya redaksi ………………… Rp.
5.000,00
-
Biaya pemberkasan………… Rp.139.000,00 Jumlah ……………………….. Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 58 dari 58 halaman dari Putusan Nomor 222/PDT/2017/PT.BDG
