PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 194/Pdt/2015/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : ------------------------------------------------------Haji Suhardi, pekerjaan : wiraswasta, beralamat di Bulak Indah Rt. 002, Rw. 005, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh : 1). DR. H. Teguh Samudera, SH. MH., 2). Kores Tambunan, SH., 3). Teddi Adriansyah, SH. MH., 4). H. Ananta Budhiartika, SH., 5). Sri Utami, SH. dan 6). Hj. Tutut Rokhayatun, SH. MH., masing-masing para Advokat dan

asistennya

pada

TEGUH

SAMUDERA

&

ASSOCIATES, berkantor di. Jl. Kramat Raya No. 5 Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Januari 2015, sebagai Pembanding semula Penggugat; LAWAN: 1. Maulana, beralamat di Jl. H. Simbang Rt. 004, Rw. 004, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Terbanding I semula Tergugat I; 2.

Mawardi, beralamat di Kabel Mas Rt. 006, Rw. 030, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi

Halaman 1 dari 12 halaman, Pts.No.194/PDT/2015/PT.BDG.

Provonsi Jawa Barat, sebagai Terbanding II semula Tergugat II. 3. Nisar, beralamat di Kabel Mas Rt. 010, Rw. 030, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Terbanding III semula Tergugat III; Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III diwakili oleh Kuasanya : Naupal Al Rasyid, SH. Advokat pada Kantor Advokat NAUPAL AL RASYID, SH. & REKAN, beralamat di Lt. 2 Gd. Giant, Jl. Raya Pekayon No. 1, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Februari 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah Membaca : 1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 April 2015 Nomor : 194/PEN/PDT/2015/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

2.

Berkas perkara perdata No. 94/Pdt.G/2014/PN.Bks dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang

duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Desember 2014 Nomor 94/Pdt.G/2014/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------------------DALAM KONPENSI : -

Dalam Eksepsi :  Menolak Eksepsi para Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman, Pts.No.194/PDT/2015/PT.BDG.

-

Dalam Pokok Perkara :  Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk sebagian; 2. Menyatakan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan sah kwitansi pembelian tanggal 06 Februari 2013 dengan keterangan pembayaran tanah kavling seluas + 200 M2 dengan yang terletak di Rt. 010, Rw. 030 Kabel Mas, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, yang menerima ibu Syarminah dengan saksisaksi Nasori dan M. Yusuf dan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah membayar kepada Ibu Syarminah uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). 4. Menyatakan sah Akta Jual Beli tanggal 11 Maret 2013, Ibu Syarminah selaku penjual sebagai pihak pertama dan Ny. Atikah (isteri Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi) selaku pembeli sebagai pihak kedua yang telah ditanda tangani kedua belah pihak; 5. Menyatakan sah kwitansi pembelian tanggal 22 April 1992 dengan keterangan uang pembayaran tanah seluas + 120 M2, yang terletak di Lokasi Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara (Harga Rp. 30.000,- per-meter) yang menerima H. Achmad Subarja dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi telah membayar kepada H. Achmad Subarjo sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 6. Menyatakan sah kwitansi uang tambahan pembelian tanggal 03 Mei 1992 dengan keterangan uang tambahan pembelian tanah kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, yang menerima H. Achmad

Halaman 3 dari 12 halaman, Pts.No.194/PDT/2015/PT.BDG.

Subarjo sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 7. Menyatakan sah kwitansi pembelian tanggal 22 Mei 1992 dengan keterangan uang pembelian tanah seluas + 70 M2, yang terletak di Rt. 05/04, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Belasi Utara (harga Rp. 32.000,- per-meter), yang menerima H. Achmad Subarjo dan Penggugat III Rekonpensi/Tergugat III Konpensi telah membayar kepada H. Achmad Subarjo sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1080/Kaliabang Tengah atas nama H. Suhardi, Gambar Situasi No. 44/1998 seluas + 9.330 M2 tanda tanda patok besi I s/d IX yang terletak di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang diterbitkan atas tanah obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak berlaku dan tidak mengikat dalam perkara aquo; 9. Menolak gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya; DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI : -

Menghukum pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.371.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Menimbang,

Banding

Nomor

bahwa

berdasarkan

94/Pdt.G/2014/PN.Bks.

Surat Jo.

Pernyataan No.

Permohonan

79/Bdg/2014/PN.Bks.

Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 4 Desember 2014, sementara putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 94/PDT.G/2014/PN.BKS. dijatuhkan pada tanggal 2 Desember 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat telah memenuhi syarat

Halaman 4 dari 12 halaman, Pts.No.194/PDT/2015/PT.BDG.

formal, sehingga dapat diterima; Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 09

pada

Pebruari 2015, telah mengajukan Memori Banding dan telah

diberitahukan kepada para Terbanding/ para Tergugat pada tanggal 17 Pebruari 2015, dengan seksama; Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 17 Maret 2015, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015, dengan seksama; Menimbang,

bahwa kepada Kuasa pihak Pembanding semula

Penggugat, pada tanggal 23 Pebruari 2015, telah diberi kesempatan untuk membaca serta memeriksa berkas perkara selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, sedangkan kepada pihak para Terbanding semula para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menggunakan

Hal

Melakukan

Pemeriksaan

Berkas

Perkara

(inzage)

No.94/Pdt.G/2014/PN.Bks. Jo. No.79/Bdg/2014/PN.Bks. yang ditandatangani oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Maret 2015, dengan seksama; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding-nya telah mengemukakan alasan, pada pokoknya sebagai berikut :-1. Bahwa para Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa mereka membeli

tanah

sebagaimana

tersebut

Sdr.

Arifin

dari

Pembanding

membelinya

dari

semula

Penggugat

Pembanding

semula

Penggugat, demikian pula H. Achmad Subarjo tidak pernah menerima kuasa dari Pembanding semula Penggugat untuk menjual tanah

Halaman 5 dari 12 halaman, Pts.No.194/PDT/2015/PT.BDG.

dimaksud kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III; 2. Bahwa dalam jawaban para Tergugat maupun dalam repliknya tidak pernah memuat gugatan rekonpensi maupun petitumnya; 3. Judex factie salah mempertimbangkan bukti otentik kepemilikan tanah yang dipunyai Pembanding semula Penggugat; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara, pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama, Memori Banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat,

Majelis

Hakim

Tinggi

berpendapat bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tentang eksepsi para Tergugat/para Terbanding tepat dan benar, sedang pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie tingkat pertama tentang pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dan Pegadilan Tinggi alasan

banding

Pembanding

semula

Penggugat,

membenarkan

dengan

tambahan

pertimbangan sebagai berikut : bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 yang pada pokoknya menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria, dan jual beli tersebut sebagai perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah membeli tanah tersebut dari Pembanding semula Penggugat artinya bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membeli tanah dari orang yang tidak berhak, dan dalam melakukan jual beli tersebut tidak disertakan bukti kepemilikan atas tanah yang diperjual belikan, karena itu jual beli tersebut adalah batal demi hukum;

Halaman 6 dari 12 halaman, Pts.No.194/PDT/2015/PT.BDG.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 94/Pdt.G/2014/PN.Bks. tanggal 2 Desember 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, selanjutya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat III/Terbanding III atas dasar kepemilikan (Sertifikat Hak Milik No. 1080/Kaliabang Tengah atas nama H. Suhardi, Gambar Situasi No. 44/1998. Sertifikat Hak Milik Nomor 1080/Kaliabang Tengah adalah bukti otentik, sedang menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata bahwa akta otentik adalah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, selanjutnya ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu akta otentik memberikan suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya; Dengan bukti otentik cukup membuktikan tentang siapa pemilik tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertifkat Hak Milik Nomor 1080/Kaliabang Tengah, pemiliknya adalah H. Suhardi (Pembanding semula Penggugat), karena itu pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang menyebut Sertifikat Hak Milik Nomor 1080/Kaliabang Tengah dibuat secara tidak cermat adalah pertimbangan yang salah. Sebagai bukti otentik, Hakim wajib menganggap apa yang termuat didalamnya sebagai hal yang benar yaitu H. Suhardi adalah pemilik tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1080/Kaliabang Tengah (bukti P-1); Menimbang,

bahwa

menurut

pengakuan

Pembanding

semula

Penggugat, sebagaian dari tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 7 dari 12 halaman, Pts.No.194/PDT/2015/PT.BDG.

1080/Kaliabang Tengah telah dijual kepada pihak-pihak lain tetapi bukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III; Menimbang, bahwa tentang petitum point 8 harus ditolak sebab sejak awal Judex Factie tingkat tidak melakukan penyitaan atas tanah obyek perkara; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian, sedang petitum No. 9 tidak dapat dikabulkan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/1975, tanggal 1 Desember 1975 yang pada pokoknya menyatakan agar hakim tidak menjatuhkan putusan uit voerbaar bij voorraad, walaupun syarat-syarat menurut 191 ayat (1) Rbg telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Judex Factie tingkat pertama telah memuat putusan dalam rekonpensi dengan cara menciptakan dalil dalil sendiri, sebab setelah ditelitih Jawaban dan Duplik para Tegugat ternyata tidak dinyatakan secara tegas tentang adanya gugat balik atau rekonpensi, karena itu Judex factie tingkat pertama telah melampaui kewenangannya dengan cara bersikap aktif, padahal dalam perkara perdata Hakim bersikap pasisif. Karena gugat balik atau rekonpensi tersebut tidak ada, maka putusan Judex Factie tingkat pertama tentang gugat balik atau Rekonpensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan (dianggap tidak pernah ada); Menimbang,

bahwa

oleh

karena

gugatan

Penggugat

Konpensi/

Pembanding harus dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR para Terbanding semula para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Halaman 8 dari 12 halaman, Pts.No.194/PDT/2015/PT.BDG.

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. MENGADILI : -

Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 2 Desember 2014 Nomor 94/Pdt.G/2014/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut; Mengadili sendiri : Dalam Eksepsi :  Menolak eksepsi para Tergugat/para Terbanding; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian; 2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1080/Kaliabang Tengah atas nama Haji Suhardi, Gambar Situasi Nomor 44/1990, seluas 9.330 M2, tanda-tanda batas : Patok besi I s/d X, terletak di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas : -

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. Sake (sekarang Robinson Sinaga);

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kabel Mas;

-

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kabel Mas;

-

Sebelah Timur berbatasan dengan H. Masturoh bin H. Jamhari (sekarang antara lain : H. Amroni Saleh, Sugiarto, Mahput, Ahmad,

kontrakan,

Tugimin,

Kontrakan/Basuk,

Aldin,

Kontrakan, Supriyatna/Ninda, Purwadi, Heru, Khotib, Suharto, Deri, Panjaitan, Edy Sofyan, Kimun, Pajar, Yani, dan Batak); adalah milik Penggugat/Pembanding;

Halaman 9 dari 12 halaman, Pts.No.194/PDT/2015/PT.BDG.

3. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat II/Terbanding III telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menghukum Tergugat I / Terbanding I atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah seluas + 350 M2 (lebih kurang tiga ratus lima puluh meter persegi), yang dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding I di atas tanah ber- Sertifikat Hak Milik Nomor 1080/Kaliabang Tengah, tanpa beban apapun kepada Penggugat; 5. Menghukum Tergugat II/Terbanding II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah seluas + 250 M2 (lebih kurang dua ratus lima puluh meter persegi), yang dikuasai oleh Tergugat II/Terbanding II di atas tanah ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 1080/Kaliabang Terngah, tanpa beban apapun kepada Penggugat/Pembanding; 6. Menghukum Tergugat III/Terbanding III atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah seluas + 100 M2 (lebih kurang seratus meter persegi), yang dikuasai oleh Tergugat III/Terbanding III di atas tanah ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 1080/Kaliabang Terngah, tanpa beban apapun kepada Penggugat/Pembanding; 7. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat seluruh surat-surat yang diperoleh Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat

III/Terbanding

IIIberkaitan

dengan

tanah

milik

Penggugat; 8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;

Halaman 10 dari 12 halaman, Pts.No.194/PDT/2015/PT.BDG.

9. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat III/Terbanding III untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh kami Djamer Pasaribu, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan John Piter, SH. MH. dan Hi. A. Sanwari H.A., SH. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 April

2015 Nomor 194/ PEN/ PDT/

2015/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan

didampingi oleh para Hakim Anggota-nya,

dibantu oleh Kairul Fasja, SH.

sebagai Panitera pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

John Piter, SH. MH.

Djamer Pasaribu, SH.

Hakim Anggota II, Ttd

Hi. A. Sanwari HA., SH. MH. Panitera, Ttd Kairul Fasja, SH.

Halaman 11 dari 12 halaman, Pts.No.194/PDT/2015/PT.BDG.

Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.

5.000,-

2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.

6.000,-

3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ------------------------------ Rp. 150.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman, Pts.No.194/PDT/2015/PT.BDG.