PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor.318/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : MOCHAMAD NAZAR AS HARI dan RETNO KRISTIANTY, keduanya

suami

istri,

beralamat di Asrama Yon Zipur 3 RT/RW 001/004 Desa Citereup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MASITOH, SH.MH, 2. H. KOMAR SARBINI, SH, 3. HAMIDAH, SH DAN 4. MUSA DARWIN PANE, SH.MH. Para Advokat/Pengacara pada PUSAT BANTUAN HUKUM BANDUNG, beralamat Kantor di Jl. A.H. Nasution No.34/64, Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2016; Selanjutnya

disebut

sebagai

PEMBANDING

semula

Penggugat ; LAWAN PT. BPR ARTHA NIAGA FINATAMA (“BPR ANF”) yang beralamat di Jl. Otto Iskandardinata No.540 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula Tergugat ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 17 Juli 2017, Nomor.318/PEN/PDT/2017/PT.BDG

tentang

Penunjukan

Majelis

Hakim

yang

memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, gugatan PEMBANDING semula Penggugat tertanggal 15 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 September 2016 dalam Register Nomor : 358/Pdt.G/2016/PN. Bdg. yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa, antara PENGGUGAT selaku DEBITUR dengan TERGUGAT (PT. BPR ARTHA NIAGA FINATAMA) selaku KREDITUR, telah terjalin hubungan Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

keperdataan dalam hal perjanjian pinjaman kreditdengan Pokok dan bunga sebesar Rp. 235.063.885,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), dengan ketentuan bunga 18% pertahun, jangka waktu 36 Bulan (3 tahun) sejak tanggal 25 Nopember 2015 (perjanjian berlaku sampai dengan 25 September 2018), angsuran perbulan Rp. 6.716.111,-(enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sebelas rupiah), biaya provisi dan administrasi Rp. 6.125.000,-(enam juta sertaus dua puluh lima ribu rupiah), atas pemberian pinjaman kredit tersebut, PENGGUGAT memberikan kepada TERGUGAT jaminan Asli BPKB “Kendaraan Merk MITSUBISHI DIESEL FE, Type DUMP TRUCK, tahun 2013, warna kuning, No. Pol D 9381 YA No. BPKB

K

02690177,

a/n.NENI

HENDAYANI

No.STNK

0333012/JB/2013

No.Rangka MHMFE74P5DK094578 No Mesin 4D34TJ34698”, dua kwitansi blangko, satu kwitansi pembelian dan dua faktur dan sertifikat NIK dari PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motor, hubungan pinjam meminjam tersebut merujuk pada Surat PemberitahuanPersetujuan Kredit yang ditandatangani oleh pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT No. KDA-ANF/XI/15/0001162, tanggal 25 Nopember 2015, selaku demikian demi kepastian hukum mohon kepada hakim pemeriksa yang mulia berkenan menyatakan TERGUGAT telah menerima dan menguasai

jaminan dari PENGGUGAT berupa Asli BPKB Kendaraan Merk

MITSUBISHI DIESEL FE, Type DUMP TRUCK, tahun 2013, warna kuning, No. Pol D 9381 YA No. BPKB K 02690177, a/n. NENI HENDAYANI No. STNK 0333012/JB/2013 No. Rangka MHMFE74P5DK094578 No Mesin 4D34TJ34698, dua kwitansi blangko, satu kwitansi pembelian dan dua faktur dan sertifikat NIK dari PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motor; 2. Bahwa, atas perjanjian kredit a quo PENGGUGAT pada tanggal 30 Desember 2015 telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.716.111, - (enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sebelas rupiah), hal mana pembayaran tersebut dipandang oleh TERGUGAT sebagai pembayaran angsuran pokok (Rp. 2.713.348) dan angsuran bunga (Rp. 4.002.763), sebagaimana bukti laporan riwayat kredit dari TERGUGAT dalam rekening No. 0013050000264 an. Debitur Mochmad Nazar As Hari (dicetak tanggal 22 Juni 2016), selaku demikian beralasan bagi hakim yang mulia menyatakan PENGGUGAT telah melakukan pembayaran yang sah atas perjanjian kredit a quo kepada TERGUGAT sebesar Rp. 6.716.111,-(enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sebelas rupiah); 3. Bahwa, oleh karena nyata perjanjian kredit tersebut didasari atas dasar itikad baik para pihak, dan senyatanya PENGGUGAT telah menikmati fasilitas kredit tersebut dan PENGGUGAT juga telah melakukan pembayaran kepada TERGUGAT sebagaimana posita di atas, maka beralasan bagi Hakim Yang Mulia Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

menyatakan perjanjian kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana terurai pada posita gugatan Persetujuan

Kredit

yang

ditandatangani

point 1 oleh

(Surat Pemberitahuan

pihak

PENGGUGAT

dan

TERGUGAT No. KDA-ANF/XI/15/0001162, tanggal 25 Nopember 2015) ADALAH SAH, MEMILIKI KEKUATAN HUKUM SERTA BERLAKU ATAU BERAKHIR SAMPAI DENGAN 25 Nopember 2018; 4. Bahwa, atas pembayaran tersebut dalam posita gugatan point 2, maka sisa hutang

PENGGUGAT

menurut

penghitungan

PENGGUGAT

adalah

Rp.

157.000.000,- dikurangipembayaran sebesar Rp. 6.716.111,- sehingga sisa Rp. 150.283.889,-in

casu adanya

TERGUGAT terkait

perselisihan

antara

PENGGUGAT

dengan

JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI, hal mana menurut

PENGGUGAT sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk perjanjian aquo yakni sebesar Rp. 150.283.889,- sedangkan menurut TERGUGAT atas pinjaman kredit tersebut PENGGUGAT dianggap oleh TERGUGAT memiliki hutang sebesar Rp.195.963.828,-(gabungan tunggakan bunga, denda), oleh karenanya nyata ada sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selaku demikian dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon keadilan dan kepastian hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa berkenan menyatakan menetapkan sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT yakni sejumlah Rp. 150.283.889,- (seratus lima puluh dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT; 5. Bahwa,in casuPENGGUGAT, TIDAK PERNAH ADA KEJELASAN PASTI mengenai berapa sebenarnya SISA kewajibanPENGGUGAT yang harus dibayarkan kepada pihak krediturin casuTERGUGAT baik pokok maupun bunganya, hal tersebut menimbulkan sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, ketidakpastian jumlah hutang

(baik penghitungan pokok, bunga

dan denda) tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab TERGUGAT yang lalai dan tidak hati-hati menjalankan sistem perbankan yang baik, hal mana tindakan tersebut dapat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun moril, termasuk beban-beban yang seharusnya tidak dibayarkan atau dibayarkan menjadi tidak pasti, sulit untuk menghitung dan memastikan jumlah sisa hutangnya, tindakan TERGUGAT tersebut menurut PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1365 KUH Perdata, selaku demikian dalam kesempatan ini PENGGUGAT

memohon

kepada

Hakim

Yang

Mulia

agar

menyatakan

TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum; Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

6. Bahwa, sejak dibuatnya perjanjian aquo, PENGGUGAT telah membayar angsuran dengan tepat waktu dan tertib, akan tetapi dalam perjalanannya PENGGUGAT berhenti membayar angsuran, hal ini diakibatkan karena usaha PENGGUGAT mengalami kemerosotan drastis dan PENGGUGAT mengalami musibah dalam usahanya (tertipu oleh pihak lain dan tidak membayar kepada PENGGUGAT),

sehingga

dalam

melakukan

pembayaran

kewajiban

PENGGUGAT kepada TERGUGAT pun mengalami hambatan, namun demikian meskipun dalam kondisi yang demikian itu PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk membayar hutangnya tersebut kepada TERGUGAT dan berupaya terus berjuang membangkitkan kembali usahanya, akan tetapi pada saat yang sama TERGUGAT terus saja melakukan penagihan dan berup[a menarik paksa kendaraan dari PENGGUGAT tanpa memberikan rincian kewajiban bayar PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang pasti dan jelas padahal PENGGUGAT bermaksud memohon untuk diberikan perincian jumlah hutang PENGGUGAT dan sekaligus memohon penjadwalan ulang hutang PENGGUGAT terbukti dengan gugatan ini didaftarkan TERGUGAT belum ada respon justru TERGUGAT terus saja menagih dan berupaya mengambil termasuk mobil milik PENGGUGAT yang BPKB asli dan surat-suratnya dijaminkan ke TERGUGAT, hal ini semakin mengganggu psikologis PENGGUGAT, tindakan TERGUGAT ini semakin membuat PENGGUGAT merasa dibawah tekanan dan menjadi bingung karena disatu sisi PENGGUGAT harus membangkitkan usaha PENGGUGAT dan di sisi lain PENGGUGAT harus menanggung beban untuk membayar cicilan/angsuran kredit yang menurut PENGGUGAT dalam keadaan kondisi PENGGUGAT saat ini sangatlah berat untuk dilaksanakan sebagaimana dalam keadaaan-keadaan normal (usaha stabil), selaku demikian tindakan TERGUGAT yang tidak berkenan memberikan respon permohonan penjadwalan hutang pun telah menciderai rasa keadilan dan kepatutan serta melanggar hukum, selaku demikian beralasan bagi hakim yang mulia menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum; 7. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana uraian posita-posita di atas, PENGGUGAT mengalami kerugian baik material maupun immaterial, dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum membayar kerugian secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut : a. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

b. Kerugian Immaterial berupa beban pemikiran atas ketidakjelasan beban kewajiban pembayarannya yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil; 8. Bahwa, demi keadilan dan kepastian hukum, terkait dengan PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kreditnya kepada TERGUGAT, hal mana PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum dan diperintahkan untuk menjadwalkankreditnya yang disesuaikan dengan kemampuan kekinian dari PENGGUGAT, yakni Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) per bulannya, selaku demikian PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar melakukan penjadwalan ulang hutang PENGGUGAT dengan menetapkan sisa hutang Rp 150.283.889,- (seratus lima puluh dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah)atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan menghukum dan memerintahkan TERGUGAT

untuk

menjadwalkan

angsurannya

sebesar

minimal

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT; 9. Bahwa,Perjanjian kredita quo senyatanya memiliki jangka waktu 3(tiga) tahun/36 bulan maka perjanjian tersebut berlaku dan berakhir setidak-tidaknya sampai dengan 25 Nopember 2018, hal mana atas perjanjian a quo PENGGUGAT telah nyata memberikan jaminan kepada TERGUGAT berupaAsli BPKB Kendaraan Merk MITSUBISHI DIESEL FE, Type DUMP TRUCK, tahun 2013, warna kuning, No. Pol D 9381 YA No. BPKB K 02690177, a/n. NENI HENDAYANI No. STNK 0333012/JB/2013 No. Rangka MHMFE74P5DK094578 No Mesin 4D34TJ34698, dua kwiansi balnako, satu kwitansi pembelian dan dua faktur dan sertifikat NIK dari PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motor, agar terhadap obyekjaminan a quo tidak disalahgunakan oleh pihak TERGUGAT ataupun pihak lain yang mendapat kuasa atasnya selama proses perkara ini masih berjalan, makaPENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan dalam putusan provisinya : 1) Melarang pihak TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penagihan kredit a quo sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo; Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

2) Melarang pihak TERGUGAT atau siapapun yang mendapat kuasa atasnya, melakukan penarikan paksa Kendaraan Merk MITSUBISHI DIESEL FE, Type DUMP TRUCK, tahun 2013, warna kuning, No. Pol D 9381 YA No. BPKB K 02690177, a/n. NENI HENDAYANI No. STNK 0333012/JB/2013 No. Rangka MHMFE74P5DK094578 No Mesin 4D34TJ34698”

tanpa

penetapanPengadilan

persetujuan

sampai

dengan

PENGGUGAT adanya

dan/

putusan

yang

berkekuatan hukum tetap dan memiliki hak eksekutorial dalam perkara a quo; 3) Melarang pihak TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak atasnya melakukan pengalihan hak atas jaminan yang diserahkan PENGGUGAT

kepada

TERGUGAT

yakni

berupa

Asli

BPKB

Kendaraan Merk MITSUBISHI DIESEL FE, Type DUMP TRUCK, tahun 2013, warna kuning, No. Pol D 9381 YA No. BPKB K 02690177, a/n. NENI

HENDAYANI

No.

MHMFE74P5DK094578

STNK

No

Mesin

0333012/JB/2013

No.

Rangka

4D34TJ34698”,

dua

kwitansi

blangko, satu kwitansi pembelian dan dua faktur dan sertifikat NIK dari PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motor, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo 10. Bahwa, terkait petitum gugatan PENGGUGAT yang memohon kepada hakim yang mulia agar ditetapkannya pembayaran yang telah dilaksanakan, sisa hutang/kewajiban pembayaran dan/ atau penjadwalanulang hutang atas dasar asas kepatutan dan keadilan tersebut mohon dibandingkan pula putusan-putusan hakim/pengadilan yang memiliki nilai “Landmark Decision”, diantaranya sebagai berikut : a. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 210/PDT/G/2008/PN.BDG tanggal 23 Desember 2008 (telah berkekuatan hukum tetap) dalam perkara gugatan dengan pihak PENGGUGAT: IRWAN KAHFI, S.E. dan PENY ANDREJANI NUGROHO.S.H..(DEBITUR), melawan pihak TERGUGAT : PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk cq. PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk Cabang Bandung (KREDITUR),dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 18 alinea 1 putusan tersebut menyatakan: “...bahwa Majelis berpendapat bahwa SESUAI RASA KEADILAN dan KEPATUTAN gugatan Penggugat untuk PENJADWALAN KREDITnya cukup beralasan dan

dapat

dikabulkan

DISESUAIKAN

DENGAN

KEMAMPUAN

PENGGUGAT…”, kemudian didalam Amar putusannya halaman 20 baris 1 s/d 4 :“- menghukum TERGUGAT untuk menjadwalkan HUTANG Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

PENGGUGAT sehingga cicilan perbulannya yang harus dibayar oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)...”; b. Putusan

Pengadilan

Negeri

148/PDT/G/2010/PN.BB

Kelas

tanggal

21

IA

Maret

Bale 2011

Bandung

antara

H.

No.

UJANG

SETIAWAN (DEBITUR) VS RUYANTO, Pimpinan CV. ANUGERAH JAYA LAMA(KREDITUR), putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap Pertimbangan hukumnya pada hal 21: ”dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, maka cukup beralasan untuk menentukan mengenai sistem pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai

berikut

:

bahwa

hutang

PENGGUGAT

sebesar

Rp.1.494.035.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) wajib dibayarkan kepada TERGUGAT dengan sistem diangsur atau dicicil dengan jumlah yang harus dibayar pada tiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sampai dengan seluruh hutang PENGGUGAT sebagaimana diatas dibayar lunas”. Amar putusannya hal 22: ”Mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian,- Menyatakan bahwa jumlah hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sejumlah Rp.1.494.035.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);-Menghukum PENGGUGAT untuk membayar jumlah hutang tersebut diatas dengan sistem diangsur atau dicicil dengan cara dibayar pada setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) sampai dengan dibayar lunas seluruh hutang PENGGUGAT tersebut diatas;-Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)...”; c. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 351/PDT.G/2012/PN.BDG tanggal 09 April 2013 dalam perkara gugatan antara pihak PENGGUGAT HERRY

SUHERMAN

PERKREDITAN

(debitur)

RAKYAT

VS

pihak

MANGUN

TERGUGATPT.

PUNDIYASA

BANK

(KREDITUR),

pertimbangan hukumnya halaman 55 menyatakan : ”...Bahwa Majelis Hakim memandang patut dan adil untuk dikabulkan petitum PENGGUGAT mengenai penjadwalan ulang pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT

dan

dengan

memperhatikan

azas

keadilan

dan

kepatutan..”, kemudian amar putusannya pada halaman 56, pokoknya sebagai berikut : ” DALAM POKOK PERKARA; 

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.



Menyatakan bahwa PENGGUGAT sampai saat ini telah membayar hutangnya kepada TERGUGAT sebesar Rp. 47.295.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Menetapkan sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT

Rp.

61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah); 

Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk menjadwalkan hutang PENGGUGAT tersebut dengan cara diangsur perbulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan lunasnya dibayar sejumlah hutangnya tersebut yakni Rp. 61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah).

11. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh PENGGUGAT, maka mohon kepada hakim pemeriksa menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskiTERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi); 12. Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya PARA PIHAK haruslah DIPANGGIL DI MUKA PERSIDANGAN serta bagi TERGUGAT beralasan agar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan HIR, peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ASAS KEADILAN dan KEPATUTAN dengan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka PENGGUGAT selaku subyek hukum PENCARI KEADILAN mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili memberi putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI 1. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Melarang pihak TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penagihan kredit a quo sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo; 3. Melarang pihak TERGUGAT atau siapapun yang mendapat kuasa atasnya, melakukan penarikan paksa Kendaraan Merk MITSUBISHI DIESEL FE, Type DUMP TRUCK, tahun 2013, warna kuning, No. Pol D 9381 YA No. BPKB K 02690177, a/n. NENI HENDAYANI No. STNK 0333012/JB/2013 No. Rangka MHMFE74P5DK094578

No

Mesin

4D34TJ34698”

tanpa

persetujuan

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

PENGGUGAT dan/ penetapanPengadilan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki hak eksekutorial dalam perkara a quo; 4. Melarang pihak TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak atasnya melakukan pengalihan hak atas jaminan yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT yakni berupa Asli BPKB “Kendaraan Merk MITSUBISHI DIESEL FE, Type DUMP TRUCK, tahun 2013, warna kuning, No. Pol D 9381 YA No. BPKB K 02690177, a/n. NENI HENDAYANI No. STNK 0333012/JB/2013 No. Rangka MHMFE74P5DK094578 No Mesin 4D34TJ34698”, dua kwitansi blangko, satu kwitansi pembelian dan dua faktur dan sertifikat NIK dari PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motor, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan pembayaran yang sah atas perjanjian kredit a quo kepada TERGUGAT sebesar Rp. 6.716.111, - (enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sebelas rupiah); 3. Menyatakan perjanjian kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana terurai pada posita gugatan

point 1

(Surat Pemberitahuan

Persetujuan Kredit yang ditandatangani oleh pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT No. KDA-ANF/XI/15/0001162, tanggal 25 Nopember 2015) ADALAH SAH, MEMILIKI KEKUATAN HUKUM SERTA BERLAKU

ATAU

BERAKHIR SAMPAI DENGAN 25 Nopember 2018; 4. Menyatakan TERGUGAT telah menerima dan menguasai

jaminan dari

PENGGUGAT berupa Asli BPKB Kendaraan Merk MITSUBISHI DIESEL FE, Type DUMP TRUCK, tahun 2013, warna kuning, No. Pol D 9381 YA No. BPKB K 02690177, a/n. NENI HENDAYANI No. STNK 0333012/JB/2013 No. Rangka MHMFE74P5DK094578 No Mesin 4D34TJ34698, dua kwitansi blangko, satu kwitansi pembelian dan dua faktur dan sertifikat NIK dari PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motor; 5. Menetapkan sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT yakni sejumlah Rp. 150.283.889,- (seratus lima puluh dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT”; 6. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum; Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

7. Menghukum

dan

memerintahkan

TERGUGAT

untuk

menjadwalkan

angsurannya hutang PENGGUGAT sebesar minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT; 8. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum; 9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut : 1. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hakhaknya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); 2. Kerugian Immaterial berupa beban pemikiran atas ketidakjelasan beban kewajiban pembayarannya yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil; 10. Menyatakan melarang pihak TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penagihan kredit a quo sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;Melarang pihak TERGUGAT atau siapapun yang mendapat kuasa atasnya melakukan penarikan paksa Kendaraan Merk MITSUBISHI DIESEL FE, Type DUMP TRUCK, tahun 2013, warna kuning, No. Pol D 9381 YA No. BPKB K 02690177, a/n. NENI HENDAYANI No. STNK 0333012/JB/2013 No. Rangka MHMFE74P5DK094578 No Mesin 4D34TJ34698” tanpa persetujuan PENGGUGAT dan/ penetapanPengadilan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan memiliki hak eksekutorial dalam perkara a quo;Melarang pihak TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak atasnya melakukan pengalihan hak atas jaminan yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT yakni berupa Asli BPKB “Kendaraan Merk MITSUBISHI DIESEL FE, Type DUMP TRUCK, tahun 2013, warna kuning, No. Pol D 9381 YA

No.

BPKB

0333012/JB/2013

K

02690177,

No.

a/n.

Rangka

NENI

HENDAYANI

MHMFE74P5DK094578

No.

STNK

No

Mesin

4D34TJ34698”, dua kwitansi blangko, satu kwitansi pembelian dan dua faktur dan sertifikat NIK dari PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motor, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo; 11. Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskiTERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi); 12. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT untuk seluruhnya. Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

Atau SUBSIDAIR; Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, Ex Aquo Et Bono. Membaca, bahwa Jawaban TERBANDING semula Tergugat ; DALAM EKSEPSI : Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium). -

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kekurangan pihak (plurium lids consortium), karena Penggugat telah tidak menyertakan Notaris & PPAT Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn selaku pihak dalam perkara ini, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat secara panjang lebar dalam surat gugatannya juga mencakup adanya Akta Jaminan Fidusia No. 549, tertanggal 26 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat oleh dan dihadapan Notaris & PPAT Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn, oleh karena itu seharusnya Penggugat menyertakan pula Notaris & PPAT Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn, selaku pihak dalam perkara ini, hal ini harus dilakukan semata-mata agar syarat prosedural suatu gugatan terpenuhi dan demi terangnya suatu perkara ;

-

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel). -

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (obscur libel), dengan alasan-alasan sebagai berikut : a) Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Surat Gugatan Penggugat adalah mengenai Perjanjian Pinjaman Kredit yang didasarkan pada adanya : Perjanjian Kredit dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. KDA-ANF/XI/15/0001162, masing-masing tertanggal 25 Nopember 2015, tetapi pada bagian petitumnya Penggugat telah memohon agar menyatakan : " Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ", sehingga dalam perkara ini menjadi tidak jelas, Apakah gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan

Melawan

Hukum

(Onrecht

Matigedaads)

ataukah

gugatan

mengenai Wanprestasi ...? b) Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam petitum gugatannya Penggugat telah memohon agar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. KDA-ANF/XI/ 15/0001162, tanggal 25 Nopember 2015 dinyatakan SAH, MEMILIKI KEKUATAN HUKUM SERTA BERLAKU ATAU BERAKHIR SAMPAI DENGAN Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

25 NOPEMBER 2018 tetapi dilain pihak juga menuntut agar TERGUGAT DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN Melarang pihak TERGUGAT dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penagihan kredit a quo ..., dst ; Bahwa apabila Penggugat menuntut agar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. KDA-ANF/XI/15/0001162, tanggal 25 Nopember 2015 dinyatakan SAH, MEMILIKI KEKUATAN HUKUM SERTA BERLAKU ATAU BERAKHIR SAMPAI DENGAN 25 NOPEMBER 2018 maka sudah barang tentu Penggugat harus melaksanakan apa yang telah disepakati bersama dalam Surat Perjanjian a quo ; bahwa apabila Penggugat telah lalai, dan nyata-nyata tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tersebut maka Tergugat mempunyai hak untuk melaksanakan apa yang menjadi hak dari Tergugat berdasarkan surat perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan obschurlibell dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 583 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/ 1970, tanggal 21 November 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 28 K/Sip/ 1973, tanggal 5 November 1975. DALAM POKOK PERKARA ; 1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap segala sesuatu yang menguntungkan dan telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat dalam perkara ini ; 2. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dihalaman 1 point ke 1 s/d halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan : " antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum keperdataan dalam hal perjanjian pinjaman kredit dengan jaminan Kendaraan Merk Mitsubishi Diesel FE, Type Dump Truk, tahun 2013….dst ; 3. Bahwa benar atas adanya perjanjian tersebut diatas, Penggugat pada tanggal 30 Desember 2015 telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 6.716.111,- (enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sebelas rupiah) sebagaimana adanya Laporan Riwayat Kredit tertanggal 30 September 2016; 4. Bahwa benar dan diakui sendiri oleh Penggugat bahwasanya perjanjian kredit a quo didasari adanya itikad baik, malah bukan hanya itu bagi Tergugat dengan telah dibuatnya Surat Perjanjian tersebut diatas, menandakan bahwa Tergugat sangat mempercayai Penggugat akan melaksanakan apa yang telah dijanjikan Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

atau intinya Penggugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan sebagaimana yang telah disepakati dan dijadwalkan, berdasarkan adanya Laporan Jadwal Angsuran tertanggal 25 Nopember 2015 ; 5. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat dihalaman 2 point ke 4 yang pada pokoknya menyatakan :" adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terkait Jumlah Hutang Tidak Pasti, halmana menurut Penggugat sisa hutang Penggugat kepada Tergugat untuk perjanjian a quo yakni sebesar Rp. 150.283.889,- sedangkan menurut Tergugat atas pinjaman kredit tersebut Penggugat dianggap oleh Tergugat memiliki hutang sebesar Rp. 195.963.828,(gabungan tunggak bunga, denda) ..., dst ; karena yang benar berdasarkan Perjanjian Kredit No. KDA-ANF/Xl/15/0001162, tanggal 25 Nopember 2015 dan Laporan Jadwal Angsuran, telah dinyatakan bahwa Jumlah Kredit/Plafond kredit yang diberikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), namun apabila dalam pembayarannya Penggugat mengalami keterlambatan maka tentunya akan dikenai bunga dan denda sebagaimana telah disepakati dalam Surat Perjanjian a quo dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ; 6. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat dihalaman 2 point 5 yang pada pokoknya menyatakan :"... tidak pernah ada kejelasan pasti mengenai berapa sebenarnya sisa kewajiban Penggugat yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur in casu Tergugat baik pokok maupun bunganya ..., dst ", hal itu telah dijawab dalam point diatas bahwasanya mengenai berapa hutang pokok dan bunganya telah tercantum dalam " Laporan Jadwal Angsuran " tertanggal 25 Nopember 2015, sehingga karenanya Penggugat jangan mengada-ada, berpurapura tidak tahu dan tidak mengerti ; Dalam perkara ini, Penggugat telah merekayasa dan memunculkan suatu permasalahan seolah-olah ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tentang besaran hutang pokok dan bunganya, padahal hal tersebut sudah sangat jelas ; 7. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dihalaman 3 point 6, yang pada pokoknya menyatakan :".... sejak dibuatnya perjanjian a quo, Penggugat telah membayar angsuran dengan tepat waktu dan tertib ", seolah-olah Penggugat adalah nasabah yang beritikad baik dengan telah berulang kali membayar secara tepat waktu dan tertib, padahal sebagaimana Penggugat sampaikan sendiri dalam dalil gugatannya dihalaman 2 point ke 2, Penggugat baru sekali melakukan pembayaran yaitu sebesar Rp. 6.716.111,- pada tanggal 30 Desember 2015, dan Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

selanjutnya " Kosong alias Nol Besar " karena ternyata Penggugat tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar cicilan hutangnya ; 8. Bahwa mengenai alasan Penggugat yang menyatakan :"... dalam perjalanannya Penggugat berhenti membayar angsuran hal ini diakibatkan karena usaha Penggugat mengalami kemerosotan drastis dan Penggugat mengalami musibah dalam usahanya (tertipu oleh pihak lain dan tidak membayar kepada Penggugat) …. dst ", hal tersebut adalah bukan merupakan urusan dari Tergugat dan bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat ; mengenai usaha yang merosot adalah merupakan resiko bagi semua orang yang sedang berusaha, Tergugatpun sering mengalami kemerosotan dalam usaha tetapi hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan kewajiban dan mengenai alasan tertipu oleh orang lain, Penggugat harus dapat membuktikan dengan adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwasanya benar Penggugat telah tertipu sepanjang itu tidak dapat dibuktikan maka Penggugat tetap harus melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak ; Bahwa penagihan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan hak dari Tergugat untuk mendapatkan pembayaran dari Penggugat, hal tersebut memang sudah lazim dan seharusnya dilakukan oleh setiap Kreditur terhadap Debiturnya, dengan maksud agar pembayaran cicilan hutang menjadi lancar, tepat waktu dan menghindari terjadinya denda keterlambatan ; adalah menjadi sangat aneh apabila Penggugat yang nota bene sebagai Debitur dan mengakui telah menerima uang pinjaman dari Tergugat tetapi tidak mau membayar cicilan dan malah menolak untuk ditagih ; dan adalah sangat mengada-ngada dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat yang telah melakukan penagihan dan upaya untuk menarik barang jaminan telah mengganggu psikologis Penggugat,

merasa

tertekan

dan

membuat

bingung

Penggugat

karena

sebagaimana telah Tergugat sampaikan diatas bahwasanya tindakan Tergugat a quo telah sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kredit, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan hal yang sangat wajar dilakukan oleh Tergugat ; Penggugatpun pada saat mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat tentunya sudah sangat paham dan mengetahui resiko apabila menunggak cicilan hutang ; 9. Bahwa berdasarkan hai tersebut diatas menjadi tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, malah menjadi lucu dalil gugatan Penggugat dihalaman 3 point ke 7 yang pada pokoknya menyatakan :"... atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian ...,dst ", Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

perbuatan melawan hukum yang mana ??? Penggugat sendiri yang mengakui dengan tegas bahwasanya ia yang berhenti melakukan pembayaran, mengapa jadi Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum ? ; Sebagaimana telah Tergugat uraikan pada point diatas, tindakan-tindakan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat tidak membayar cicilan hutang tersebut telah sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan nyata-nyata tidak melanggar aturan-aturan hukum maupun perundangan yang berlaku ; apabila Penggugat melaksanakan kewajibannya dengan tepat dan sesuai dengan waktu, tidak mungkin Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan tersebut ; 10. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dihalaman 3 point ke 8, sebagaimana telah diuraikan diatas tentunya dalil tersebut sangat mengada-ngada, bagaimana bisa Penggugat menentukan sendiri jumlah cicilan dan menjadwalkan sendiri waktu pembayarannya ; apabila hal ini dikabulkan oleh Pengadilan tentunya menjadi precedent buruk bagi dunia perbankan di Indonesia, hanya dengan dalih usaha yang merosot dan alasan tertipu pihak ketiga kemudian bisa menentukan jumlah dan waktu pembayaran sendiri maka akan mematikan usaha perbankan khususnya lembaga pembiayaan keuangan ; 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pula, menjadi tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta harus ditolak dalil provisi Penggugat dihalaman 4 point ke 9 yang pada pokoknya memohon agar melarang pihak Tergugat untuk melaksanakan hak nya ; Bahwa sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 549 tanggal 26-11-2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Dr. Teddy Chandra, S.H., M.Kn jo. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W 11.01396052.AH.05.01 tahun 2015 yang berira-ira " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ", di Pasal 7 disebutkan pada pokoknya sebagai berikut : (Ayat) 1: : Dalam Pemberi Fidusia dan/atau Debitor tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor lalai sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak : (I) “untuk menjual objek jaminan fidusia tersebut …..dst `; Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

(ii) "untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta….dst `; 12. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat dihalaman 4 point ke 10 s/d halaman 5, karena setiap perkara tentunya mempunyai persoalan dan permasalahan masing-masing, sehingga karenanya tidak bisa satu perkara disamakan atau dipukul rata dengan perkara lainnya sehingga karenanya beralasan hukum apabila dalil Penggugat a quo untuk ditolak atau setidaktidaknya untuk dikesampingkan ; 13. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum maka dalil posita Penggugat dihalaman 5 point ke 11 haruslah ditolak atau setidak-tidaknya untuk dikesampingkan ; 14. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan hukum serta sudah seharusnya untuk ditolak maka perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Yth. Majelis Hakim Persidangan untuk memeriksa, mengadili serta selanjutnya memutuskan perkara mi, dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menerima dan mengabulkan dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

-

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Membaca serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum

dan terurai

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Maret 2017,Nomor.358/Pdt.G/2016/PN.Bdg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian; Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

2. Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan pembayaran yang sah atas perjanjian kredit a quo kepada TERGUGAT sebesar Rp. 6.716.111, - (enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sebelas rupiah); 3. Menyatakan perjanjian kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana terurai pada posita gugatan

point 1

(Surat Pemberitahuan

Persetujuan Kredit yang ditandatangani oleh pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT No. KDA-ANF/XI/15/0001162, tanggal 25 Nopember 2015) adalah sah, memiliki kekuatan hukum serta berlaku atau berakhir sampai dengan 25 Nopember 2018; 4. Menyatakan TERGUGAT telah menerima dan menguasai

jaminan dari

PENGGUGAT berupa Asli BPKB Kendaraan Merk MITSUBISHI DIESEL FE, Type DUMP TRUCK, tahun 2013, warna kuning, No. Pol D 9381 YA No. BPKB K 02690177, a/n. NENI HENDAYANI No. STNK 0333012/JB/2013 No. Rangka MHMFE74P5DK094578 No Mesin 4D34TJ34698, dua kwitansi blangko, satu kwitansi pembelian dan dua faktur dan sertifikat NIK dari PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motor; 5. Membebankan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah); 6. Menolak gugatan selain dan selebihnya; Membaca, akta pernyataan permohonan banding No.28/Pdt.B/2017/PN.Bdg. yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, S.H., MM. Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 PEMBANDING semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Maret 2017 Nomor.358/Pdt.G/2016/PN.Bdg. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 April 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada TERBANDING semula Tergugat yang diterima oleh pegawai TERBANDING semula Tergugat ; Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa PEMBANDING semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13

Juni

2017

dan

memori

banding

tersebut

telah

diberitahukan

kepada

TERBANDING semula Tergugat dengan seksama, patut dan sah pada tanggal 21 Juni 2017 ; Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

Membaca, risalah pemberitahuan

pemeriksaan berkas (inzage) perkara

Nomor.358/Pdt.G/2016/PN.Bdg. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan

Negeri

Bandung

telah

memberikan

kesempatan

kepada

pihak

PEMBANDING semula Penggugat pada tanggal 8 Juni 2017 yang disampaikan melalui kuasa hukumnya dan kepada TERBANDING semula Tergugat pada tanggal 2 Juni 2017 yang diterima dengan patut dan seksama ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum PEMBANDING semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Kuasa PEMBANDING semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 12 Juni 2017 pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa adanya itikad baik dari PEMBANDING semula Penggugat sehubungan kondisi perekonomiannya yang mengalami kemerosotan usahanya, sehingga tidak sanggup untuk membayar angsuran tersebut, kemudian memohon keringanan pembayaran kepada TERBANDING semula Tergugat namun tidak pernah dihiraukan, maka PEMBANDING semula Penggugat mengajukan permohonan keringanan penjadwalan ulang pembayaran kepada TERBANDING semula Tergugat melalui Pengadilan untuk dapat membayar angsuran sesuai dengan kesanggupan PEMBANDING semula Penggugat yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari sisa hutang pokok PEMBANDING semula Penggugat yaitu sebesar Rp.150.283.889,- (seratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;

-

Menyatakan melarang pihak TERBANDING semula Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penagihan kredit a quo sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara a quo ; Menimbang, bahwa TERBANDING semula Tergugat tidak mengajukan

kontra memori banding, tetapi karena kontra memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam perkara banding, maka pemeriksaan perkara ini haruslah dilanjutkan ;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan TInggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara beserta surat-surat dalam bekas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor.358/Pdt.G/2016/PN.bdg., tanggal 2 Maret 2017, setelah pula memperhatikan dan mempelajari alasan keberatan yang tertuang dalam memori banding dari kuasa PEMBANDING semula Penggugat, hanyalah pengulangan saja yang pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri telah berdasarkan alasanalasan hukum, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan PEMBANDING semula Penggugat didalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim tingkat banding dan selanjutnya putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena PEMBANDING semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; MENGADILI -

Menerima

permohonan banding dari PEMBANDING semula Penggugat

tersebut ; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung

tanggal

2 Maret 2017,

Nomor.358/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut ; -

Menghukum PEMBANDING semula Pengugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari SELASA, tanggal 22 AGUSTUS 2017 oleh kami NELSON PASARIBU, S.H, M.H. Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan DALIZATULO ZEGA, S.H. dan AGUS HARIYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 30 AGUSTUS 2017

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh YUNTHA DHARMANSYAH S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

DALIZATULO ZEGA, S.H.

NELSON PASARIBU, S.H, M.H.

Ttd AGUS HARIYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI, Ttd YUNTHA DHARMANSYAH S, S.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai

Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.318/PDT/2017/PT.BDG.