P U T U S A N Nomor 265/Pdt/2014/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : PT
BANK
NUSANTARA
PARAHYANGAN
BANDUNG
cq
PT
PARAHYANGAN
Tbk
Tbk
BANK
PUSAT
DI
NUSANTARA
CABANG
PEMBANTU
CIMAHI, beralamat di Jl. Raya Cimahi No.644 Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
10
Juni
2013
yang
terdaftar
di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 17 Juni 2013 diwakili oleh kuasanya Don Ritto,SH.MH. dan M. Derry Kesuma,SH., keduanya Advokat pada Kantor Hukum “Don Ritto & Associates” beralamat di Jalan Sri Suci No.08 BKR Lingkar Selatan, Kota Bandung sebagai ; Pembanding, semula Tergugat II l a w a n: 1.
HASAN BASRI SEMBIRING, beralamat di Komplek Nata Endah Cihanjuang
No.U-6
Kelurahan
Cibabat,
Kota
Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei
2013
yang
terdaftar
di
Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 17 Mei 2013 diwakili oleh kuasanya bernama Nanang Solihin,SH.MH.
dan
Poppy
M
Sitorus,SH.,
keduanya Advokat pada Kantor Hukum “Nanang Solihin,SH. & Rekan” yang beralamat di Jl.Edang Suwanda
No.3
Cimuncang
Atas,
Kabupaten
Bandung, sebagai ; Terbanding, semula Penggugat
Putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Bdg, Hal 1 dari 12 Hal
2.
ULLY ESTER HUTAJULU, beralamat di Komplek Nata Endah Cihanjuang, Jl.Lembah Raya No.U-6 Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi, berdasasrkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2013 diwakili oleh kuasanya
bernama
Dudun
Setiawan,SH.MH.,
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “Dudun Setiawaan & Rekan” Jl. Dunguswiru No.15 RT.01 RW.03, Kecamatan BI Limbangan, Kabupaten Garut, sebagai ; Turut Terbanding I, semula Tergugat I 3.
ANA WISMAYANTI,SH. NOTARIS/PPAT di CIMAHI, beralamat di Jl.Encep Kartawiria No.108 B (dh Jl.Citeureup) Kota Cimahi, sebagai; Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat I
4.
ICHDA ADIEBA,SH. NOTARIS/PPAT di CIMAHI, beralamat di Jl. Cihanjuang No.62 Kota Cimahi, sebagai ; Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat II
5.
KANTOR
PERTANAHAN
KOTA
CIMAHI, beralamat di Jl.
Encep Kartawiria No.21 A Kota Cimahi, sebagai ; Turut Terbanding IV, semula Turut Tergugat III
PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Juni 2014 No.265/PEN/PDT/2014/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara
antara kedua
belah pihak tersebut diatas ; --------------------------------------------------2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.84/Pdt.G/2013/PN.BB tanggal 24 Februari 2014 berikut surat surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------
Putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Bdg, Hal 2 dari 12 Hal
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam
turunan
resmi
Pengadilan
Negeri
No.84/Pdt.G/2013/PN.BB tanggal 24 Februari 2014
Bale
Bandung
yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ; ------------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; ------------------------- Menyatakan : - Pengikatan Jual Beli tanggal 24-08-2011 yang dibuat secara di bawah tangan yang dicatat dan dibukukan oleh Notaris Ana Wismayanti, SH. (Turut Tergugat I) tanggal 03 Oktober 2011 No:12/B/X/2011 ; ----------------------------------------------------------------- Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 20-06-2012 yang dibuat secara di bawah tangan yang dicatat dan dibukukan oleh Notaris Ana Wismayanti, SH. (Turut Tergugat I) tanggal 12 September 2012 No.:8/B/IX/2012 ; ------------------------------------------ Akta Jual Beli tanggal 05 Juni 2012 No. 122/2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Ichda Adieba, SH. (Turut Tergugat II); - Akta Pengakuan Utang Dengan Jaminan, dan atau Akta Perjanjian Kredit, Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT, serta adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang semuanya dilakukan Tergugat I terhadap dan dengan Tergugat II atas tanah dan bangunan SHM No.5692/Kel. Cibabat ; ---------------Tidak mempunyai kekuatan hukum ; ------------------------------------ Menyatakan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 5692/Kel. Cibabat keatas nama Ully Ester H (tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum ; -------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat I untuk menerima uangnya kembali dari Penggugat sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta
Putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Bdg, Hal 3 dari 12 Hal
rupiah) yang diterima secara tunai, seketika dan sekaligus setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; ------------------------------ Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik No.5692/Kelurahan Cibabat seluas 92 m2, GS. tanggal 24-7-1991 No.5158/1991, terletak Komplek Nata Endah Cihanjuang Blok U No. 6, Kel. Cibabat, Kota Cimahi dalam keadaan baik tanpa syarat dan beban apapun juga kepada Penggugat ; ----------------------------------------------- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Cimahi) untuk tunduk dan taat pada putusan ini ; --------------------------------------------------------------------------------------- Membebankan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp 886.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; ---------------------------------------------- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; --------------
Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 06/Pdt.BD/2014/PN.BB
jo
No.84/Pdt.G/2013/PN.BB yang ditanda
tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014, Kuasa Tergugat II telah mengajukan banding
permintaan
terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung
Nomor
84/Pdt.G/2013/ PN.BB tanggal 24 Februari 2014 ; ----------------------------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Relaas
Pemberitahuan
Pernyataan Banding No.84/Pdt,G/2013/PN.BB jo No.06/Pdt.BD/2014/PN.BB dan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No.12/Pdt.Del /2014/PN.Grt jo
No.06/Pdt.BD/2014/PN.BB
yang masing-masing
jo
No.84/Pdt.G/2013/PN.BB
ditanda tangani oleh Jurusita-pengganti Pengadilan
Negeri Bale Bandung dan Jurusita Pengadilan Negeri Garut, permohonan
banding
dari
para
Pembanding
tersebut
pengajuan
diatas
telah
diberitahukan secara patut kepada Terbanding dan para Turut Terbanding
Putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Bdg, Hal 4 dari 12 Hal
masing-masing pada tanggal
13 Maret 2014, tanggal 23 April 2014 dan
tanggal 16 April 2014 ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 April 2014, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara patut kepada Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 7 Mei 2014, tanggal 9 Mei 2014, tanggal 21 Mei 2014 ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut diatas, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Juni 2014, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Pembanding pada tanggal 16 Juni 2014 ;
-------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Relaas
Pemberitahuan
Memeriksa Berkas Perkara No.06/Pdt.BD/2014/PN.BB jo No.84/Pdt.G/ 2013/PN.BB dan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.13/Pdt.Del/2014/ PN.Grt jo No.06/Pdt.BD/2014/PN.BB jo No.84/Pdt.G /2013/PN.BB yang masing-masing ditanda tangani oleh Jurusita-pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Jurusita Pengadilan Negeri Garut, Pembanding maupun Terbanding dan para Turut Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; ---------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa
karena putusan Pengadilan Negeri Bale
Bandung No.84/Pdt.G/2013/PN.BB dibacakan pada persidangan tanggal 24
Putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Bdg, Hal 5 dari 12 Hal
Februari 2014 dan permohonan banding dari Pembanding diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 Maret 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding dari Pembanding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 190 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Dibaharui
juncto
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947
tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga karenanya pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----Menimbang, bahwa Pembanding dalam
memori bandingnya
mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan alasan sebagai berikut : ------------------------------------------------1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah memberikan pertimbangan terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat II, dimana pertimbangan hukumnya dalam eksepsi menyatakan bahwa eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, namun ternyata pada saat memberikan pertimbangan dalam pokok perkara Majelis Hakim sama sekali tidak pernah memberikan analisis, argumentasi, pendapat hukum ataupun dasar hukum tentang ditolaknya eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat ; ----------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama saling bertentangan satu sama lain (kontradiksi), dimana dalam eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memberikan analisis, argumentasi dan pendapat hukum langsung menyatakan bahwa eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat ditolak, akan tetapi dilain pihak dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membenarkan alasan eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa dasar/posita gugatan Penggugat adalah wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diminta dalam petitum gugatan, sehingga dengan dibenarkannya eksepsi para Tergugat tersebut seharusnya Majelis Hakim Tingkat
Putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Bdg, Hal 6 dari 12 Hal
Pertama menerima eksepsi para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; ----------------------------------------------------3. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama melanggar ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR karena memutus sesuatu yang melebihi posita maupun petitum gugatan, dimana terlihat dengan jelas dalam gugatan bahwa yang dituntut adalah mengenai “perbuatan melawan hukum”, akan tetapi ternyata yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah mengenai “wanprestasi” yang sebenarnya tidak diminta oleh Penggugat;
Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding/Penggugat dalam kontra memori bandingnya berpendapat bahwa keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut diatas secara keseluruhan harus ditolak dan mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
bahwa
setelah
memeriksa
dan
mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.84/Pdt/G/2013/PN.BB tanggal 24 Februari 2014 serta memperhatikan memori banding Pembanding maupun kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -------------------------------------------------------------1. Bahwa walaupun tidak diuraikan secara rinci dengan argumentasi maupun alasan/pendapat hukum yang jelas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai
petitum
angka 3 yang
akhirnya memberikan kesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan “wanprestasi” bukan “perbuatan melawan hukum” (vide putusan Pengadilan Negeri halaman 45 alinea terakhir)
pada hakekatnya
adalah merupakan pertimbangan hukum untuk eksepsi yang diajukan para Tergugat yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena didasarkan pada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 3 ; -----------------------------------------------------------
Putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Bdg, Hal 7 dari 12 Hal
2. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum angka 3 dengan alasan bahwa permasalahan dalam perkara a quo adalah “wanprestasi” dan bukan “perbuatan melawan hukum” tersebut
adalah
merupakan
kesimpulan
yang
bertentangan
(kontradiksi) dengan pendapatnya sendiri yang menolak eksepsi para Tergugat, karena eksepsi para Tergugat pada dasarnya adalah mempersoalkan hal yang sama dengan apa yang menjadi kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah “waprestasi” dan bukan “perbuatan melawan hukum” maka konsekwensinya adalah eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat harus dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel) ; ------------------------------------------3. Bahwa dengan mengacu pada pokok permasalahan dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai ternyata yang menjadi dasar gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan adalah didasarkan pada “perjanjian”, sehingga apabila ada diantara para pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan isi perjanjian yang
telah
disepakatinya,
maka
harus
dikategorikan
sebagai
“wanprestasi” dan bukan merupakan permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai “perbuatan melawan hukum”, namun ternyata pula dalam hal ini pada petitum Penggugat angka 3 Penggugat menuntut agar Tergugat
dinyatakan telah melakukan “perbuatan
melawan hukum” ( bukan wanprestasi) ; --------------------------------------4. Bahwa karena Penggugat dalam surat gugatannya telah mencampuradukkan antara “wanprestasi” dengan “perbuatan melawan hukum”, maka hal tersebut membuat surat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur ; ---------------------------------------------------------------------Suatu surat gugatan harus jelas dalam menentukan perbuatan yang akan digugat, sehingga dengan dimasukannya dua perbuatan yang berbeda yaitu “wanprestasi” dan “perbuatan melawan hukum” dalam satu surat gugatan akan menjadikan gugatan tersebut cacat formil dan kontradiktif, dimana menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29-1-2001 yang mengatakan “Bahwa gugatan yang dalam posita didasarkan pada perjanjian namun
Putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Bdg, Hal 8 dari 12 Hal
dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH dikategorikan sebagai obscuur libel, sehingga tidak dapat diterima“, gugatan semacam itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----Sebenarnya dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya dalam menjatuhkan putusannya dapat melengkapkan atau memperbaiki sekedarnya mengenai semua alasan yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara, namun karena Terbanding dalam kontra memori bandingnya, khususnya uraian dalam pokok perkara angka 1 menyebutkan bahwa Terbanding juga berkeberatan atas ditolaknya petitum angka 3 tersebut dan tetap bersikeras
berpendapat
melakukan
perbuatan
bahwa melawan
Terbanding hukum,
nyata-nyata
maka
Majelis
telah Hakim
berpendapat bahwa pertentangan atau ketidak sesuaian antara posita dengan petitum gugatan Penggugat
bukanlah disebabkan sekedar
karena kekeliruan pemahaman mengenai istilah “wanprestasi” dan “perbuatan melawan hukum” semata, akan tetapi sudah harus dilihat sebagai kekeliruan yang bersifat mendasar dalam penyusunan gugatan yang mencampur adukkan dua perbuatan hukum yang berbeda dalam satu gugatan sehingga mengakibatkan
terjadinya
kontradiksi antara posita dan petitum gugatannya ; ------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang terurai diatas, maka keberatan yang disampaikan Pembanding dalam memori banding dipandang cukup beralasan sehingga karenanya patut diterima ; --------------Menimbang, bahwa karena eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat diterima, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; ----------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.84/Pdt.G/2013/ PN.BB tanggal 24 Februari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan dibawah nanti ; --------------
Putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Bdg, Hal 9 dari 12 Hal
Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; --------------------------------------------------------------------Menimbang, (Russedar,SH)
telah
bahwa berbeda
dalam
perkara
pendapat
ini
(dissenting
Hakim
Anggota
opinion)
I
dengan
memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : -----------------------
Bahwa fundamentum petendi (posita) dan petitum dalam surat gugatan Penggugat telah sesuai tidak kabur, ternyata dari uraian keadaan peristiwa yang dijabarkan dalam posita itu mengarah kepada suatu perbuatan melawan hukum ; ----------------------------------------------
-
Bahwa keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang dijabarkan dalam posita tersebut adalah : ---------------------------------------------------a. bahwa Tergugat I datang kepada Penggugat mengatakan, niatnya mau membeli tanah/rumah milik Penggugat ; ----------------------------b. bahwa dengan alasan mau melihat kondisi rumah, Tergugat I meminjam kunci rumah, tetapi ternyata Tergugat I sudah menguasai/menempati rumah dimaksud tanpa izin/sepengetahuan Penggugat ; -----------------------------------------------------------------------c. bahwa pada waktu itu Penggugat meminta Tergugat I keluar/ mengosongkan rumah, dimana pada waktu itu Tergugat I dengan cara memelas dan mengatakan akan membayar harga rumah, akan ternyata apa yang dijanjikannya bohong dan setelah + 1 (satu) tahun meminta perjanjian untuk membuat surat pengikatan jual beli dan pada saat dibuat akta pengikatan jual beli, Tergugat I hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000, selebihnya tidak dipenuhi walaupun sudah diberi waktu ; ---------------------------d. bahwa
setelah + 1 (satu) tahun, Tergugat I baru membayar
Rp. 65.000.000.- dan meminta dibuatkan akta jual beli dan ternyata juga tidak melunasi harga pembayaran tanah/rumah ; ----------------Bahwa dari penjabaran keadaan-keadaan peristiwa itu, Penggugat berpendapat perbuatan Tergugat I mengarah kepada perbuatan
Putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Bdg, Hal 10 dari 12 Hal
melawan hukum, oleh karenanya dalam petitum meminta hakim agar menyatakan Tergugat I melakukan
perbuatan melawan
hukum ; ----------------------------------------------------------------------------bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, perbuatan Tergugat I berulang-ulang melakukan janji dan janji itu berulang pula tidak menepatinya,
dihubungkan
dengan
pengakuan
Tergugat
I
mengakui bahwa dirinya sebenarnya tidak berminat membeli, tapi hanya menyewa, apa yang dilakukan Tergugat I hanyalah modus untuk
memperdaya
mendapatkan
uang
Penggugat, atas
guna
mencapai
tanah/rumah
tujuannya
Penggugat
;
Jadi sudah tepat apabila Penggugat dalam positanya menyatakan Tergugat I melakukan kepada perbuatan melawan hukum ; ---------
Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; M E N G A D I L I : 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut ; ------------------------------------------------------2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.84/Pdt.G/ 2013/PN.BB
tanggal 24 Februari 2014 yang
dimohonkan banding tersebut, dan ; --------------------------------MENGADILI SENDIRI : Dalam eksepsi : - Menerima eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat ; -------------------------------------------------Dalam pokok perkara : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; ---------------------------------------------
Putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Bdg, Hal 11 dari 12 Hal
2. Menghukum
Terbanding semula Penggugat
untuk
membayar biaya perkara
dalam
kedua
tingkat
peradilan,
banding
ditaksir
sebesar
yang
ditingkat
Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------
Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 dalam musyawarah dengan
susunan
Edi
Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Bandung
Widodo,SH.
MHum,
sebagai
Hakim
Ketua,
Russedar,SH. dan Willem Djari, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Anwas M. Ardi,SH., Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera-pengganti tersebut diatas, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; HAKIM ANGGOTA,
Ttd.
HAKIM KETUA,
Ttd.
EDI WIDODO, SH. M.Hum RUSSEDAR, SH
Ttd. WILLEM DJARI, SH
PANITERA PENGGANTI, Ttd.
ANWAS MUNAJAT ARDI, SH Perincian biaya perkara : Materai ………………………………………. Rp. 6.000.Redaksi ………………………………………. Rp. 5.000.Pemberkasan …………………………….. Rp. 139.000.-+ Jumlah ………Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah)
Putusan Nomor 265/Pdt/2014/PT.Bdg, Hal 12 dari 12 Hal
