PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor.348/PDT/2015/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :----------------------------------------------------------------------------------------- ENGKOS WIDJAYA AHLI WARIS (Alm) LOUW PUK SENG Alias SUJONO selaku PEWARIS, beralamat di Jalan Villa Tomang Mas F-1 Rt.004/Rw.011 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tumpal C. Tampubolon, SH. dan Polma Tua L. Toruan, SH., Advokat pada Kantor Hukum Tumpal CT & Rekan, beralamat di Jalan Raya Tajur No.168 (d/a Pangestu Motor) Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2015 , terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah .Register No.210/Pdt/2015 tanggal 14 April 2015 selanjutnya disebut sebagai :-----------------------------------------------------------------PEMBANDING semula PENGGUGAT;---------------------------------------------------M E L A W A N: 1. HENDRA Alias HENDRO Alias TAN ENG TJIANG,bertindak dalam kedudukannya selaku ahli waris dan sekaligus merangkap selaku kuasa dari para ahli waris (Alm) Tan Eng Tjeng selaku Pewaris, beralamat di Pamulang Barat Rt.004/Rw.08 Kelurahan Pamulang Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai :-------------------------------------------------TERBANDING I semula TERGUGAT I;---------------------------------------------------2. JAMES T

A HARTONO, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.118

Rt.005/Rw.004 Kelurahan Tanah Sareal Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Uray Agus Suparman, SH, A. Zailani, SH, Muhammad Isanur, SH, Irpandu, SH, Advokat pada Kantor Hukum “Uray & Rekan”, beralamat di Jl. Sukajaya I No. 7 Tajur, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2013, selanjutnya disebut sebagai: ---------------------------TERBANDING II semula TERGUGAT II;------------------------------------------------3. ALI SOETANTO, beralamat di Jalan H. Samanhudi No.65 Rt.008/Rw.006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : ---------------------------------------------------------------------------------

Halaman 1 dari 58 hal Putusan nomor 348/Pdt/2015/PT.Bdg

TERBANDING III semula TERGUGAT III;----------------------------------------------4. KEPALA DESA GUNUNG SINDUR, berkantor di Jalan Atna Asmawi No.10 Kelurahan Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai : ----------------------------------------------------------------TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;-----------------------------------------------5. CAMAT GUNUNG SINDUR, berkantor di Jalan Atna Asmawi

No.58

Kelurahan Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai :-----------------------------------------------------------------TERBANDING V semula TERGUGAT V;-------------------------------------------------6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sopiyan, A. Ptnh, Ate Sarah, SH, Jakpar, SH, Upi Surasti, SH, Sarminto, Liskiman, SH dan Domingos Ximenes, PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berlamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 7692/SK-600.14/XI/2013 tanggal 8 November 2013, selanjutnya disebut sebagai : ----------------------------------------------------------------TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;----------------------------------------------7. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK CIBINONG/KPP PRATAMA CIBINONG , berkedudukan di Jalan Aman No.1 Komplek Perkantoran Pemda Bogor-Cibinong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lestari, SH, Bagio Tusianto, Enny Yulianasari, SH, Erlangga Kusuma, SE, Didi Mulyadi, PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong, beralamat di Jl. Aman No. 1 Komplek Perkantoran Pemda Kab. Bogor, Cibinong, 16914, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-02/WPJ.22/KP.08/2014 tanggal 10 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai :-----------------------------------------------------------------TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;---------------------------------------------Memperhatikan

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Bandung

No.348/PEN.PDT /2015/PT.BDG, tanggal 20 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;-------------------------------Membaca berkas perkara No.200/Pdt.G/2013/PN.Cbn,beserta segala surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--------------------------------------------------


TENTANG DUDUKNYA PERKARA Membaca surat gugatan Penggugat/pembanding tertanggal 02 Oktober 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 02 Oktober 2013 dalam register nomor.200/Pdt.G/2013/PN Cbn pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik atas sebidang tanah yang berlokasi di Kampung Prumpung Rt.02/02, desa Gunung Sindur, Kec. Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, diuraikan dengan alas hak berupa Girik C No. 226/Persil 36 S II, seluas 17.050 M2 (tujuh belas ribu lima puluh meter persegi), tertera a.n Louw Puk Seng;----------------------------------------------------------------------------------Adapun batas-batas tanah milik Penggugat diatas, adalah:-------------------------Utara

: tanah Keng Im/Keng Swan;------------------------------------------------------

Timur

: Jl. Raya Serpong- Gunung Sindur;----------------------------------------------

Barat

: tanah BPMSOH/kebon karet;----------------------------------------------------

Selatan : tanah Teng Ento/Thung Ento;--------------------------------------------------2. Bahwa adapun perolehan dengan Girik C No. 226/Persil 36 S II berasal dari harta peningalan orang tua Penggugat qq Louw Puk Seng alias Sujono yang diperoleh atas dasar pembagian waris pada tahun 1961 dari orang tuanya qq Loa A Njan (kakek Penggugat) dengan alas hak tanah berupa Girik C No. 499 /Persil 36 S II;-------------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa adapun perolehan asal tanah dengan Girik C No. 499/Persil 36 SII a.n Loa A Njan berasal dari tanah milik Tan Eng Tjeng (qq orang tua Tergugat I) yang beralas hak tanah berupa Girik C No. 119/Persil 36 SII, perolehan mana terjadi pada tanggal 24 Maret 1952 dengan cara jual mutlak/lepas seharga f 500 (lima ratus rupiah), dimana keabsahan perolehan atas kepemilikan tanah oleh Loa A Njan telah diuji kebenarannya dengan adanya Putusan PN Bogor No. 234/1950 tanggal 30 Agustus 1951 Jo Putusan PT Jakarta No. 209/1961 tanggal 5 September 1961 (incraht);--------------------------------------------------------4. Bahwa adapun isi kedua putusan aquo adalah menolak gugatan Penggugat yang diajukan oleh Tan Wie Sin dan Eno (qq saudara kandung Tan Eng Tjeng) kepada Loa A Njan selaku Tergugat dan Tan Eng Tjeng selaku Turut Tergugat, dimana gugatan pada pokoknya memohon pengadilan untuk menyatakan tanah dengan Girik C No. 119/Persil 36 S II a.n Tan Eng Tjeng adalah harta warisan yang belum dibagi dan jual mutlak/lepas yang terjadi tertanggal 24 Maret 1952 antara Tan Eng Tjeng dengan Loa A Njan mohon dinyatakan sebagai jual beli akad/gadai;----------------------------------------------------


5. Bahwa selanjutnya pihak Tan Eng Tjeng tidak mau mengindahkan atas kedua putusan diatas dan

secara sepihak telah menguasai

kembali lokasi pisik

tanah aquo yang semula ada dalam penguasaan Loa A Njan, dengan cara mematok, merusak segala tanaman yang diatasnya dan bahkan mengancam akan membongkar makam isteri Loa A Njan yang berada dilokasi tanah aquo, dan akibatnya Loa A Njan mengajukan gugatan melawan hukum terhadap Tan Eng Tjeng sehingga terbitlah Putusan PN Bogor No. 45/1979/Pdt.G//L/Bgr Jo Putusan PT Bandung No. 108/1980/Perd/PTB Jo Putusan MA RI No. 764/K/Sip/1981 Jo Putusan PK MA RI No. 201 PK/Pdt/1992;-----------------------Ctt, Putusan PK diatas dimohonkan oleh Sdr Hendra alias Hendro alias Tan Eng Tjiang (qq Tergugat I) selaku pemohon PK yang bertindak selaku ahli waris dari Tan Eng Tjeng yang telah meninggal pada tanggal 25 Januari 1981 dengan Termohon PK Louw Pek Sung alias Sujono (orang tua Penggugat); 6. Bahwa adapun isi putusan diatas adalah: menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum dan melarang Tergugat melakukan tindakan apapun terhadap tanah dan segala sesuatu yang ada diatasnya termasuk kuburan isteri Penggugat dan apabila ketentuan dilanggar Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp. 5.000 setiap hari kepada Penggugat, dan selanjutnya Peggugat selaku pihak yang dikabulkan permohonannya telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua PN Bogor dengan dikeluarkannya Berita Acara Eksekusi No. 09/Eks/ Pdt/ 1991/ PN.Bgr Jo No. 45/1979/ Pdt/G/L/Bgr tertanggal 7 September 1991;----------------------------------------------------------------7. Bahwa atas isi putusan dan BA Eksekusi diatas keberadaan selanjutnya oleh para ahli waris (Alm) Tan Eng Tjeng yang dikuasakan kepada Tergugat I telah diabaikan, dimana Tergugat I

secara sepihak telah menghidupkan

kembali keberadaan Girik C No. 119/Persil 36 SII yang tertera a.n Tan Eng Tjeng, seluas 17.050 M2 dan selanjutnya Tergugat I telah menjual tanah aquo kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 20/174/VIII/GNS tertanggal 26 Agustus 1997 yang dibuat dihadapan Tergugat V dalam jabatannya selaku PPAT wilayah (qq Drs Ade Hidayat);-------------------------------------------------------8. Bahwa adapun yang dijadikan dasar atas penerbitan secara sepihak atas keberadaan Girik No. C 119/Persil 36 S II diduga karena adanya penerbitan surat Girik No. C 119 dan Surat Keterangan Tanah No. S 5180/WPJ-04/KI3511/1986, kedua surat aquo dikeluarkan tanggal 23 September 1986 oleh Tergugat VII (Kantor Ipeda), dan berakibat Tergugat IV diduga selaku kepala desa telah menghidupkan kembali atas keberadaan Girik aquo dalam catatan Buku C desanya, berikutnya Tergugat VII kembali pada tangal 16 September


1996 telah menerbitkan surat tunggakan PBB dari tahun 1991 s/d 1995 terhadap tanah Girik a.n Tan Eng Tjeng (qq Surat No. SP.6874/WPI-07/KP/ 0305/1996 tanggal 16 September 1996), padahal dilokasi tanah aquo orang tua Penggugat (Louw Puk Seng) sejak tahun 1981 s/d tahun 2001 telah memenuhi atas pelunasan atas PBB aquo;----------------------------------------------9. Bahwa selanjutnya Tergugat VII melalui suratnya kembali No. S 2275/WPJ07/KB-0311/1989 tertanggal 7 September 1989 yang ditujukan kepada Bupati Bogor telah menjelasakan bahwa Kantor PBB tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah No. S 5180/WPJ-04/KI-3511/1986 dan surat Girik an Tan Eng Tjeng diatas, selajutnya timbul pertanyaan kenapa Tergugat IV selaku kepala desa masih tetap memberlakukan kembali keberadaan Girik

C

119/Persil 36 SII? dan bahkan Tergugat V selaku Camat tetap membuat akta jual beli atas tanah dengan obyek Girik aquo in casu terjadi pada tanggal 26 Agustus 1997?;-------------------------------------------------------------------------------10. Bahwa akibat dibuatnya jual beli aquo, Tergugat II telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah aquo kepada Tergugat VI, dan selanjutnya diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik No. 120/Gunung Sindur yang tertera a.n Tergugat II

(James T A Hartono), seluas 21.295 M2, dan

selanjutnya SHM No. 120 aquo telah dimatikan karena telah dipecah-pecah sampai habis dan diterbitkanlah:-------------------------------------------------------------

SHM No. 500/Gunung Sindur, seluas 4.150 M2, Surat Ukur No.26/2005;-

-

SHM No. 501/Gunung Sindur, seluas 4.153 M2, Surat Ukur No.27/2005;-

-

SHM No. 638/Gunung Sindur, seluas 4.173 M2;------------------------------------

-


-

SHM No. 516/Gunung Sindur, seluas 154 M2;--------------------------------------

-


-


-

SHM No. 532/Gunung Sindur, seluas 314 M2; --------------------------------------

-


-

SHM No. 519/Gunung Sindur, seluas 152 M2; -------------------------------------

-


-

SHM No.510/Gunung Sindur, seluas 3.541 M2;------------------------------------

Keseluruhan Sertifikat diatas tertera atas nama Tergugat II (James TA Hartono);--------------------------------------------------------------------------------------------

SHM No. 504/Gunung Sindur, seluas 900 M2, Surat Ukur No. 30/2005, tertera a.n Ali Sutanto ( qq Tergugat III) yang diperoleh dari Tergugat II;----


11. Bahwa fakta menyebutkan antara Tergugat I dengan Tergugat II terkait keberadaan atas penjualan tanah aquo sampai sekarang masih terjadi sengketa terkait kepemilikannya (saling melaporkan), dan

fakta aquo

membuktikan bahwa Tergugat II dapat dikatagorikan bukan selaku pembeli beritikad baik oleh karenanya keberadaanya tidak perlu dilindungi oleh hukum, termasuk juga keberadaan Tergugat III yang telah memperoleh tanah berasal dari Tergugat II;-----------------------------------------------------------------------------------12. Bahwa tindakan Tergugat VI yang telah tidak hati-hati dalam meneliti lebih dalam atas penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat II padahal asal-usul tanah aquo sebelumnya telah dijadikan obyek sengketa pengadilan dan Penggugat telah dinyatakan selaku pemilik tanah yang sah, disamping itu telah terjadi pelanggaran atas batas maksimal kepemilikan bidang tanah, dimana 13 (tiga belas) bidang tanah sertifikat diatas hanya dimiliki oleh satu orang (qq Tergugat II) yang terjadi dalam satu wilayah hukum saja;---------------13. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II

diatas terkait atas

penguasaan kepemilikan (surat-surat dan fisik tanah) atas bidang tanah milik Penggugat (perbuatan melawan hukum), jelas-jelas telah mengalami kerugian yang apabila diperhitungkan perinciannya sebagai berikut:-------------------------

Kerugian Materil, dimana sejak tahun 1978 (saat terjadi penguasaan kembali fisik tanah oleh Tergugat I) sampai sekarang Penggugat tidak bisa mengusahakan dan memafaatkan tanahnya yang bila ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah);--------------------------------------------------



Kerugian Immateril, berupa nama baik orang tua Penggugat terkait adanya gangguan atas keberadaan harta peninggalannya yang bila ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);------------------------------------

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya atas pelaksanaan isi putusan gugatan kelak (pengosongan), Penggugat sangat khawatir kalau Tergugat I, II dan III yang saat ini

menguasai lokasi

pisik tanah sengketa dan bahkan telah

mendirikan beberapa bangunan ruko dan

telah menyewakannya kepada

pihak lain akan mengalihkan kepada pihak ketiga lainnya yang akan menimbulkan permasalahan yang semangkin kompleks, oleh karena itu Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa, berupa: -----

SHM No. 500/Gunung Sindur, seluas 4.150 M2, Surat Ukur No.26/2005;---

-

SHM No. 501/Gunung Sindur, seluas 4.153 M2, Surat Ukur No.27/2005;---

-



-


-


-


-


-


-


-


-


-

SHM No.510/Gunung Sindur, seluas 3.541 M2;-------------------------------------

Keseluruhan Sertifikat diatas tertera atas nama Tergugat II (James TA Hartono);--------------------------------------------------------------------------------------------

SHM No. 504/Gunung Sindur, seluas 900 M2, Surat Ukur No. 30/2005, tertera a.n Ali Sutanto ( qq Tergugat III);----------------------------------------------

15. Bahwa akibat permohonan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat VI telah didasarkan atas adanya fakta cacat hukum akibat adanya tindakan dari Tergugat I, IV, V dan VII, keseluruhan atas

untuk itu wajar dan pantas agar

sertifikat yang diterbitkan atas nama Tergugat II dan III

harus dinyatakan tidak sah atas keberlakuannya;---------------------------------------16. Bahwa agar Tergugat I, II dan III dapat tepat waktu melaksanakan isi keputusan dalam perkara ini (pengosongan), maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) tiap-tiap hari atas

kelalaiannya dalam melaksanakan isi

putusan dalam perkara ini;--------------------------------------------------------------------17. Bahwa karena gugatan ini didasari atas bukti-bukti yang othentik (i.c putusan pengadilan),

mohon kiranya Majelis Hakim yang memriksa perkara ini

berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voebaar bij voorraad), walaupun ada banding,

kasasi, ataupun

bantahan /verzet;---------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan atas seluruh uraian diatas, Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang menyidangi perkara ini, untuk sudilah kiranya menjatuhkan putusan, sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;------------------------------------------2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang berlokasi di

Kp.Prumpung Rt.02/02, desa Gunung Sindur, Kec. Gunung


Sindur, Kabupaten Bogor, diuraikan dengan alas hak berupa Girik C No. 226/Persil 36 SII tertera atas nama Louw Puk Seng, seluas 17.050 M2 (tujuh belas ribu lima puluh meter persegi), diuraikan dengan batas-batas:-------------- Utara dengan tanah Keng Im/Keng Swan;---------------------------------------------- Selatan dengan tanah Teng Ento/Thung Ento;---------------------------------------- Timur dengan Jl Raya Serpong-Gunung Sindur;-------------------------------------- Barat dengan tanah BPMSOH/Kebon Karet;------------------------------------------3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum;---------------------------------------------------------------------------------4. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku atas Akta Jual Beli No. 20/174/VIII/GNS tanggal 26 Agustus 1997 dibuat dihadapan Drs Ade Hidayat selaku PPAT wilayah Gunung Sindur beserta turutannya terkait; 5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku atas:--------- SHM No. 500/Gunung Sindur, seluas 4.150 M2, Surat Ukur No.26/2005;---- SHM No. 501/Gunung Sindur, seluas 4.153 M2, Surat Ukur No.27/2005;---- SHM No. 638/Gunung Sindur. Seluas 4.173 M2;------------------------------------- SHM No. 639/Gunung Sindur, seluas 3.165 M2;-------------------------------------- SHM No. 516/Gunung Sindur, seluas 154 M2;---------------------------------------- SHM No. 530/Gunung Sindur, seluas 285 M2;---------------------------------------- SHM No. 531/Gunung Sindur, seluas 291 M2;---------------------------------------- SHM No. 532/Gunung Sindur, seluas 314 M2;---------------------------------------- SHM No. 518/Gunung Sindur, seluas 152 M2.---------------------------------------- SHM No. 519/Gunung Sindur, seluas 152 M2;---------------------------------------- SHM No. 520/Gunung Sindur, seluas 152 M2;---------------------------------------- SHM No.510/Gunung Sindur, seluas 3.541 M2;-------------------------------------Keseluruhan Sertifikat diatas tertera atas nama Tergugat II (James TA Hartono);-------------------------------------------------------------------------------------------- SHM No. 504/Gunung Sindur, seluas 900 M2, Surat Ukur No. 30/2005, tertera a.n Ali Sutanto ( qq Tergugat III);-----------------------------------------------6. Menghukum Tergugat I, II dan III maupun pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;----------------------------------7. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Materil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah kerugian Immateril sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;-----------------------------------------------------


8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan;------------------9. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat tiap-tiap hari lalai dalam melaksanakan isi keputusan dalam perkara ini;------10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, ataupun bantahan;------------------------------------Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;----------------------Membaca jawaban Terbanding I /Tergugat I melalui Kuasanya tertanggal, 17 April 2014 pada pokoknya sebagai berikut :-----------------------------------------------I. DALAM EKSEPSI ;---------------------------------------------------------------------------------1. Gugatan Kurang Pihak ;---------------------------------------------------------------------

Bahwa gugatan Penggugat hanya di tujukan kepada Hendra alias Tan En Tjang, adalah gugatan yang kurang pihaknya, karena Hendra alias Tan En tjang adalah anak sulung dari almarhum Tan En Tjeng, dari lima bersaudara dengn alamat yang berbeda-beda, maka seharusnya gugatan di tujukan kepada seluruh para ahli waris Tan En Tjeng ;--------

-

Bahwa dalil gugatan yang menyatakan Hendra sebagai kuasa para ahli waris sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam poin 1, adalah tidak benar, Karena sampai saat ini para ahli waris belum memberi kuasa dalam perkara a quo kepada Hendra ;-------------------------------------

-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah terbukti gugatan Penggugat kurang pihak dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus di tolak demi hukum atau setidak tidaknya tidak dapat di terima;------------

2. Gugatan Penggugat Error in Obyekto ;--------------------------------------------------

Bahwa Gugatan Penggugat jelas salah Obyek Sengketa karena Obyek yang di gugat berbeda dengan yang dimiliki oleh Tergugat I. bahwa hal ini menunjukan Penggugat Dislokasi (Error In Objekto) ;----------------------

-

Bahwa dapat kami jelaskan bahwa Obyek tanah Pengugat berada di kampong Prumpung RT.02/03 desa/Kecamatan. Gunung Sindur Kab. Bogor. Alas Hak Girik C No.226 Persil 36/SII Blok Bambu Kuning seluas 17.050 M2 atas nama Low Fuk Seng dengan batas-batas sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------ Utara

: Tanah Keng Im / Kem Swan; ----------------------------------------

 Timur

: Jalan Raya Serpong – GunungSindur ; ------------------------


 Barat

: Tanah BPMSOH ; ------------------------------------------------------

 Selatan : Komplek Batarium ;----------------------------------------------------

Bahwa Tanah Milik Ahli Waris Tan En Tjeng adalah Terletak di Kav. Prumpung RT.02/02 Desa/Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Dengan alas hak Girik C No. 119/Persil 36 S/II dan Persil 34AS3 dengan Jumlah seluruhnya kurang lebih 21.490 M2 Atas nama Tan En Tjeng, Dengan Batas – batas Sebagai Berikut :------------------------------------------ Utara : Tanah Milik KEM IN ;---------------------------------------------------- Timur : Jalan Raya Serpong ; --------------------------------------------------- Barat : KomplekBatarium ;------------------------------------------------------- Selatan:Tanah Milik Eng Tok (Surat Girik Kohir 14-03-015/119, Persil : 36 dan 34) ;---------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa atas penjelasan diatas maka Terbukti dan jelas bahwa Gugatan Penggugat Error in Objekto / Dislokasi oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; --------------------------------------------------------------------

II. DALAM POKOK PERKARA ;-------------------------------------------------------------------Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi mohon dipandang dan termasuk dalam pokok jawaban ini. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;-------------------1. Dalil Penggugat dalam poin 1 dan poin 2 yang menyatakan Girik C No.266 SII seluas 17.050 M2 atas nama Lou Fuk Seng dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :------------------------------------------------------------------- Utara

: Tanah Keng Im / Kem Swan ;----------------------------------------

 Timur

: Jalan Raya Serpong – GunungSindur ;-------------------------

 Barat

: Tanah BPMSOH;-------------------------------------------------------

 Selatan : Komplek Batarium ;----------------------------------------------------

Bahwa Penggugat menyatakan dalam dalilnya Girik C No.266 Persil 36 SII atas nama Lou Fuk Seng merupakan pecahan dari Girik C No. 499 Persil 36 SII atas nama Lou Anyan yang diperoleh dari tanah milik Tan en Tjeng dengan cara melakukan jual beli adalah Tidak Benar dan tidak berdasar hukum ;-------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa yang sebenarnya adalah antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah atas girik C Nomor 119 Persil 36 SII atas nama Tan En Tjeng atau para ahli warisnya ;-------------


-

Berdasarkan uraian dan alas an tersebut di atas gugatan Penggugat harus ditolak demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;----

2. Dalil Penggugat dalam poin 5 yang menyatakan bukti keabsahan perolehan atas kepemilikan tanah oleh Lou Anyan (kakek Penggugat) telah diuji kebenarannya

dengan

adanya

putusan

PN

Bogor

Nomor

45/1979/Pdt.G/2/Bogor Jo. PT Bandung No.108/ 1980/ Perd/ PT.B. Jo, Putusan MARI No. 201/ PK /Pdt/ 1992 adalah dalil yang tidak benar dan tidak ada korelasi hukum dengan kepemilikan tanah Tan En Tjeng atau para ahli warisnya ;----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa yang sebenarnya Tanah milik almarhum Tan En Tjeng atau ahli warisnya adalah Girik C No. 119 persil 36 SII dan 34 AS3 Blok Panjang, Luas lebih kurang 21.490 M2 terletak di Kap. Prumpung RT.02/02 Desa/Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Sedangkan tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat terletak di Kampung primping RT.02/03 Desa/Kecamatan Gunung Sindur Kab. Bogor Alas Hak Girik C No. 226 Persil 36/SII Blok Bambu Kuning, seluas 17.050 M2 atas nama Low Fuk ;------------------------------------------------------

-

Bahwa atas dasar tersebut diatas maka jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat tidak ada korelasi Hukum dengan kepemilikan tanah milik Ahli Waris Tan En Tjeng dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;-------------

3. Dalil Penggugat pada poin 7 yang mendalilkan bahwa para ahli waris Tan En Tjeng secara sepihak telah menghidupkan kembali keberadaan Girik C No. 119 persil 36 SII yang terteta atas nama Tan En Tjeng seluas 17.050 M2 dan telah menjual tanah a quo kepada Tergugat II berdasarkan AJB Nomor. 20/174/VIII/GNS tertanggal 26 Agustus 1997 yang dibuat dihadapan tergugat V dalam jabatannya selaku PPAT Wilayah Gunung Sindur (Drs. Ade Hidayat) adalah tidak benar ;---------------------------------------------------------

Bahwa yang sebenarnya, Tergugat I/Para Ahli Waris tan En Tjeng tidak pernah menjual tanah a quo baik kepada Penggugat maupun terhadap Tergugat II berdasarkan AJB No.20.174/VIII/GNS tertanggal 26 Agustus 1997 yang dibuat dihadapan Tergugat V dalam Jabatannya selaku PPAT Wilayah Gunung Sindur (Drs. Ade Hidayat);------------------------------

-

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas gugatan Penggugat harus ditolak demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;----

4. Dalil Penggugat pada poin 8 atas penerbitan secara sepihak atas keberadaan Girik C No. 119 Persil

SII diduga oleh Penggugat karena


adanya penerbitan Surat Girik No. C 119 dan Surat keterangan tanah No. S.5180/WPJ-04/K1-35II/1986, kedua surat aquo dikeluarkan tanggal 23 September 1989 oleh Tergugat VII (Kantor Ipeda), dan berakibat Tergugat IV diduga selaku kepala desa telah menghidupkan kembali atas keberadaan girik a quo dalam catatan buku C desanya, Berikut Tergugat VII kembali pada tanggal 16 September 1996 telah menerbitkan surat tunggakan PBB dari tahun 1991 sampai dengan 1995 terhadap tanah Girik atas nama Tan En Tjeng, (qq Surat

No: SP6874/WPI-07/KP/0305/1996 tertanggal 16

September 1996), padahal di lokasi tanah a quo Penggugat (Lou Fuk Seng) sejak tahun 1981 s/d tahun 2001 telah memenuhi atas pelunasan PBB A quo adalah dalil yang tidak benar atau keliru ;-----------------------------------------

Bahwa yang sebenarnya hal ini menunjukan Penggugat telah dislokasi atas gugatannya. Bahwa dapat kami jelaskan kembali yang sebenarnya adalah Tanah milik almarhum tan En Tjeng atau ahli warisnya adalah Girik C No. 119 Persil 36 S II dan 34 AS3 Blok Panjang, Luas lebih kurang 21.490 M2 terletak di Kp. Prumpung RT.02/02 Desa/Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor ;---------------------------------------------------

-

Sementara tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat terletak di Kp. Prumpung RT.02/03 Desa/Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Alas Hak Girik C No. 226 Persil 36/SII Blok Bambu Kuning, seluas 17.050 M2 atas nama Low Fuk ;-----------------------

-

Bahwa atas dalil tersebut di atas maka jelas membuktikan dalil gugatan Penggugat tidak benar atau keliru, hal ini terbukti dengan adanya dislokasi atas Obyek sengketa. Dan oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;----

5. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 9 yang menyatakan atas dasar Girik C No.119/Persil 36 SII telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan AJB Nomor 20/174/VIII/GNS tertanggal 26 Agustus 1997 yang dikaitkan pula pada poin 10 kantor BPN Kabupaten Bogor (Tergugat VI) yang telah mengeluarkan SHM No. 120 tanah a quo yang telah dipecahpecah menjadi 13 SHM. 12 SHM atas nama Tergugat II dan satu atas nama Tergugat III yang diperoleh dari Tergugat II adalah dalil yang tidak benar;----

Bahwa yang sebenarnya Tergugat I (para ahli waris tan En Tjeng) tidak pernah memperjualbelikan tanah miliknya kepada pihak manapun. Termasuk tidak memperjualbelikan kepada Tergugat II maupun kepada kakek Penggugat (Lou Anyan) pada tanggal 24 Maret 1952 ;---------------


-

Bahwa atas dasar tersebut jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;-----------------------------Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat I mohon

dengan hormat Majelis hakim untuk memutus perkara sebagai berikut:----------DALAM EKSEPSI:---------------------------------------------------------------------------1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I ;----------------------------------------2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;----------------------------3. Menyatakan gugatan Penggugat Error In Obyekto ;-----------------------DALAM POKOK PERKARA:---------------------------------------------------------------

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------

-

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;------------------------

-

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 45 /1979/ Pdt.G/ 2/Bogor jo. PT Bandung No. 108/1980/Perd/PT.B. Jo, putusan MARI No. 201/PK/Pdt/1992 adalah tidak mempunyai kaitan hukum dengan Objek Perkara ;------------------------------------------------------------------------------------

-

Menyatakan Penggugat membayar biaya perkara akibat gugatan ini ;---Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya ;-------------------------------------------------------------------------------------Membaca pula Jawaban Kuasa Tergugat II /Terbanding II tertanggal 24 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:---------------------------------------------DALAM EKSEPSI ; ----------------------------------------------------------------------------------- GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN :1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau Subjek Gugatan Kurang Lengkap (Exceptie Plurium Litis Consortium); ------------------------------------------------------- Bahwa keharusan lengkapnya subyek yang dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat dalam suatu Surat Gugatan telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.200 K/Pdt/1998 tanggal 27 September 1990 jo Putusan MARI No.1642 K/Pdt/2005, yang Kaedah Hukumnya berbunyi :-----“Ketidak lengkapan dalam merumuskan subyek yang seharusnya menjadi Tergugat, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah error in persona dan

akan

berakibat

gugatan

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontvenkel

Ijkverklaard).”------------------------------------------------------------------------------------Dengan mendasarkan kepada Putusan MARI tersebut di atas, maka gugatan yang telah Penggugat ajukan in casu telah kurang pihak, yakni kurang


lengkap subyek hukum yang dijadikan Tergugatnya. Hal tersebut di karenakan, Pengugat dalam gugatannya in casu telah tidak melibatkan /menyertakan subyek hukum lain yang secara langsung telah terlibat dalam hal yang menjadi objek gugatan a quo. Pihak-pihak atau subyek hukum dimaksud adalah sebagai berikut : --------------------------------------------------------1) Ny. Budi Wenny Yanti, SH. PPAT Wilayah Kabupaten Bogor ; selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah membuat dan menanda tangani Akta Jual Beli tanah antara Tergugat II dengan Tergugat III atas tanah seluas 900 m2 yang merupakan bagian tanah milik Tergugat II yang saat ini menjadi objek gugatan a quo. Bahwa oleh karena Ny. Budi Wenny Yanti, SH. PPAT secara langsung juga ikut berkaitan dengan objek gugatan i casu, maka seharusnya Penggugat juga melibatkan/menjadikan menggugat Ny. Budi Wenny Yanti, SH. PPAT sebagai salah satu Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam gugatan a quo ;-------------------------------------------------------------------------------------------2) PT. Bank OCBC NISP TBK yang berkantor pusat di Jakarta Selatan; Keharusan Pengugat menjadikan PT. Bank OCBC NISP TBK sebagai pihak baik menjadi salah satu Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam gugatannya in casu, dikarenakan atas sebagian tanah milik Tergugat II SHM No.518/

Gunungsindur luas 152 m2

(pecahan

dari SHM

No.120/Gunungsindur yang merupakan bagian dari objek gugatan a quo) sejak tahun 2010 s/d sekarang masih dalam penguasaan dan atau sedang dibebani Hak Tanggugngan oleh PT. Bank OCBC NISP TBK dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.5319/2010 ;-----------------Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya Penggugat juga melibatkan/menjadikan PT. Bank OCBC NISP TBK sebagai salah satu Tergugat atau setidak-tidaknya Turut Tergugat dalam gugatannya in casu ;-----------------------------------------------------------------------------------------3) Ny. Rachmiati, SH. PPAT wilayah Kabupaten Bogor ; Keharusan Pengugat menjadikan Ny. Rachmiati, SH. PPAT sebagai pihak baik menjadi salah satu Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam gugatannya in casu, dikarenakan Ny. Rachmiati, SH. selaku PPAT yang telah membuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan No.5319/2010 atas SHM No.518/Gunungsindur luas 152 m2 a/n Tergugat II ;---------------------Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya Penggugat juga melibatkan/menjadikan Rachmiati, SH. selaku PPAT sebagai salah satu Tergugat atau setidak-tidaknya Turut Tergugat dalam gugatannya in casu ;----------


Disamping pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas, juga ada pihakpihak lain yang seharusnya dilibatkan/dijadikan Tergugat atau setidaktidaknya Turut Tergugat dalam gugatan a quo oleh Penggugat, yakni pihak lainnya yang telah menyewa bangunan ruko milik Tergugat II yang berdiri di atas tanah milik Tergugat II in casu, yang keberadaan pihak yang menyewa ruko tersebut diakui keberadaannya oleh Penggugat

sebagaimana yang

diterangkannya dalam dalil gugatannya pada angka 14 (empat belas) ;--------Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang mana Penggugat telah tidak mensertakan/menjadikan Ny. Budi Wenny Yanti, SH. PPAT.,

PT. Bank

OCBC NISP TBK dan Ny. Rachmiati, SH. PPAT, maka jelas terbukti bahwa Gugatan Penggugat in casu adalah Kurang Pihak. Oleh karenanya sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.200 K/Pdt/1998 tanggal 27 September 1990 jo Putusan MARI No.1642 K/Pdt/2005 sebagaimana disebutkan di atas, maka sangat beralsan hukum Gugatan Penggugat in casu dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvenkel Ijkverklaard) ;------------------------------------------------------------------------------------2. Gugatan Penggugat Telah “Error in Objekto”;----------------------------------------------Penggugat dalam mengajukan gugatanya in casu telah salah dalam menentukan objek gugatannya ;---------------------------------------------------------------Penggugat dalam surat gugatannya menegaskan bahwa objek gugatan in casu tertetak

di

Kampung

Perumpung,

Desa

Gunungsindur,

Kecamatan

Gunungsindur, Kabupaten Bogor ;------------------------------------------------------------Penggugat juga dalam dalil gugatannya pada angka 3, 4 dan 5 menegaskan dan juga mendasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.234/1950 tanggal 30 Agugstus 1951 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.209/1961 tanggal 5 September 1961 ;--------------------------------------------------------------------Bahwa

berdasarkan

Surat

dari

Sekretaris

Wilayah/Daerah

Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tertanggal 19 Mei 1997, menegaskan bahwa objek yang disengketakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.234/1950 tanggal 30 Agustus 1951 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.209/1961 tanggal 5 September 1961 adalah bukan terletak di Desa Gunung Sindur, Kec. Gunungsindur, Kab. Bogor akan tetapi terletak di Desa Rawakalong, Kec. Gunungsindur, Kab. Bogor ;-------------------------------------------Dengan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Penggugat telah salah objek dalam mengajukan gugatan in casu. Oleh karenanya sangat beralasan hukum gugatan Penggugat in casu dinyatakan untuk ditolak ;----------


 PENGGUGAT

TIDAK

JELAS

OBJEK

GUGATANNYA

SEHINGGA

MENYEBABKAN GUGATAN PENGGUGAT MENJADI KABUR “Obscuur Libel” Bahwa gugatan Penggugat adalah obscuur libel, hal tersebut dikarenakan tidak adanya kejelasan atas apa yang dijadikan objek gugatannya, yang mana dalam gugatan Penggugat in casu telah terjadi ketidak singkronan dalam gugatan Penggugat yang menjadikan gugatan a quo menjadi kabur. Ketidak singkronan tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam posita maupun petitumnya :------------- Bahwa dalam surat gugatannya pada angka 1 (satu) Penggugat mengklaim dan mendalilkan memiliki tanah di Kampung Prumpung, Desa Gunungsindur, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor dengan alas hak berupa Girik C No.226/Persil 36 S II seluas 17.050 m2. Akan tetapi dalam dalilnya pada angka 10 (sepuluh) tiba-tiba Penggugat mengklaim tanah a quo menjadi SHM No. 120/ Gunungsindur luas 21.295 m2 ;------------------------------------------------ Bahwa ketidak singkronan lain dapat dilihat juga secara jelas dalam Petitum Penggugat. Sebagaimana yang tercantum dengan jelas dalam Surat Gugatan Penggugat, bahwa

Pengugat mendasarkan gugatan a quo kepada

pendakuannya atas tanah seluas 17.050 m2 yang didasarkan kepada Girik C No.226/Persil 36 S II, akan tetapi dalam petitumnya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan cacat hukum atas SHM-SHM yang dimiliki Tergugat II yang nota bene luas tanahnya jauh lebih luas dari yang diklaim oleh Penggugat ;-------------------------------------------------------------------------------Bentuk ketidakjelasan gugatan Penggugat a quo yang lainnya dapat dilihat dengan jelas dalam dalil gugatanya pada angka 2 (dua), Pengugat mendalilkan dengan tegas dan jelas bahwa Girik C No.226/Persil 36 S II berasal dari Girik C No.499/Persil S II ;---------------------------------------------------------------------------------Adalah suatu hal yang sangat tidak logis Nomor Letter C asal lebih besar dari nomor Letter C berikutnya. Bahwa berdasarkan tata pengadministrasian atas tanah-tanah hak adat sebagaimana yang termuat dalam Letter C atau buku besar yang terdapat di setiap Desa atau Kelurahan, Nomor Letter C asal tentunya akan lebih kecil dari nomor letter C berikutnya, bukan sebaliknya sebagaimana Letter C yang dimiliki Penggugat yang mana nomor Letter C asal No.499/Persil S II lebih besar dari nomor Letter C turunan atau berikutnya yakni C No.226/Persil S II.;------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat dan Para Penggugat menjadi tidak jelas terhadap apa yang dijadikan objek gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat dan Para Penggugat menjadi kabur/obscuur. Oleh


karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dan Para Penggugat a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;------------------------------------------------------ GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM ;----------------------------------------------Bahwa gugatan Penggugat Ne bis in Idem, hal itu di karenakan sebagaimana yang telah Penggugat tegaskan sendiri dalam Surat Gugatannya pada bagian pembukaan mengenai identitas pihak Penggugat, yang mana Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo bertindak selaku ahli waris sekaligus merangkap selaku kuasa waris dari para ahli waris alm. Law Puk Seng als. Sujono selaku Pewaris. Selanjutnya dalam dalil gugatannya pada angka 5 dan 6 yang menegaskan, bahwa Loa A Nyan yang merupakan ayah dari Law Puk Seng als. Sujono yang notabene ayah kandung dari Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tan Eng Tjeng sebagaimana yang termuat dalam Putusan PN Bogor No.45/1979/Pdt.G/L/Bgr jo Putusan PT Bandung No.108/1980/Perd/PTB jo Putusan MA RI No.764/K/Sip/1981 jo Putusan PK MARI No.201 PK/Pdt/1992 ; Bahwa,

Penggugat

disamping

mendalilkan

dengan

putusan

hukum

sebagaimana tersebut di atas juga mendasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.234/1950 tanggal 30 Agugstus 1951 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.209/1961 tanggal 5 September 1961, yang mana atas putusan-putusan hukum tersebut telah memiliki kakuatan hukum yang tetap ;-Bahwa Loa A Nyan merupakan ayah dari Law Puk Seng als. Sujono yang notabene ayah kandung dari Penggugat, sedangkan Tan Eng Tjeng adalah ayah kandung dari Tergugat I;-----------------------------------------------------------------Bahwa sekalipun Penggugat dalam gugatan a quo hanya sebatas ahli waris ataupun selaku kuasa waris dari para ahli waris Law Puk Seng als. Sujono yang notabene anak dari Low A Nyan, akan tetapi secara substansi merupakan representatif dari Low A Nyan. Sedangkan Tergugat I secara subtansi merupakan reperesentatif dari Tan Eng Tjeng. Dengan fakta tersebut, maka baik gugatan Penggugat a quo dengan Gugatan Low A Nyan dahulu secara substansi baik subjek maupun objeknya tetap sama. Oleh karenanya Gugatan Penggugat a quo adalah Ne bis In Idem, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1917 KUHPerdata :-----------------------------------------------------------------------“Bahwa kekuatan suatu putusan hakim dst.............. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alsan yang sama, lagi pula oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungannya yang sama pula.”---------------------------------------------


Hal mana dipertegas pula oleh Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana yang telah ditegaskan dalam :------------------------------------------------------------------ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tgl. 13 – 4 – 1976 No. 647 K/Sip/1973, yang berbunyi:---------------------------------------------------------------------------------”Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata – mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan alasannya adalah sama.”------- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tgl. 3 – 10 – 1973 No. 558 K/Sip/1973, yang berbunyi:---------------------------------------------------------------------------------”Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek perkara dan juga penggugatnya yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.”----------------------------------------- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tgl. 6 – 12 – 1967 No. 145 K/Sip/1967, yang berbunyi:---------------------------------------------------------------------------------”yang menjadi hakekat ne bis in idem adalah bahwa pihak yang berperkara adalah sama dan barang yang dipersengkekatan juga sama.”------------------Disamping dasar hukum di atas, penegasan bahwa perkara a quo dapat dinyatakan Ne bis in idem dipertegas pula oleh Sarwono, SH., M.Hum. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek,” : yang menegaskan : “... gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat didasarkan pada alasan yang sama

baik itu tentang duduk perkaranya, obyeknya,

subyeknya dan

pengadilannya serta alasannya sama.”------------------------------------------------------Berdasarkan uraian dasar yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka suatu gugatan dikatakan Ne Bis In Idem, apabila memiliki kesamaan baik subyek, obyek, substansi permasalahan dan alasan gugatannya sama juga pengadilan yang sama serta putusan atas perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian terbukti adalah benar Gugatan Penggugat in casu adalah NE BIS IN IDEM;-------------------------------------------------------------------------Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat dan Para Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima (Niet Ontvenkel Ijkverklaard ) ;------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA ;-----------------------------------------------------------------------


1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan oleh Tergugat II dalam Eksepsinya mohon dianggap secara mutatis-mutandis dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;---------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali terhadap apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II ;----------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa Tergugat II menganggap semua dalil-dalil gugatan Penggugat hanya didasarkan kepada i’tikad tidak baik serta dalil untung-untungan semata yang hendak menguasai tanah yang telah dimiliki oleh Tergugat II secara sah dan benar melalui proses pembelian dari Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Tan Eng Tjeng ;-------------------------------------------------------4. Bahwa Tergugat II keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas) yang menyatakan Tergugat II sebagai pembeli yang tidak beri’tikad baik. Dalil Penggugat tersebut terlalu gegabah dan prematur serta tidak didasarkan alasan yuridis yang kuat dan jelas. Dalil Penggugat tersebut hanya didasarkan kepada asumsi subyektif pribadi guna membentuk suatu opini negatif terhadap Tergugat II. Oleh karenanya dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) tersebut patutlah untuk ditolak ;--------------------------------------------------5. Bahwa kepemilikan dan penguasaan Tergugat II atas tanah yang telah dibelinya dari ahli waris Tan Eng Tjeng adalah telah sah secara hukum karena diperolehnya melalui proses jual beli yang sah dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan kebenaran akan hal tersebut telah dibenarkan pula oleh Penggugat sebagaimana dalilnya pada angka 2 (dua). Disamping itu permohonan penerbitan SHM atas tanah milik Tergugat II dimaksud oleh Tergugat II kepada Tergugat VI juga telah memalui mekanisme yang patut dan benar sesuai dengan peraturan pertanahan yang berlaku. Oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum dan sangat patut untuk ditolak dalil gugatan Pengugat dalam positanya yang memohonkan untuk diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dalam gugatan in casu, berupa: ----------------------------------- SHM No.500/Gunungsindur, luas 4.150 m2 ;--------------------------------------------- SHM No.501/Gunungsindur, luas 4.153 m2 ;--------------------------------------------- SHM No.510/Gunungsindur, luas 3.541 m2 ;--------------------------------------------- SHM No.516/Gunungsindur, luas

154 m2 ;---------------------------------------------

- SHM No.518/Gunungsindur, luas

152 m2 ;---------------------------------------------


152 m2 ;---------------------------------------------


152 m2 ;---------------------------------------------


285 m2 ;---------------------------------------------



291 m2 ;---------------------------------------------


314 m2 ;---------------------------------------------

- SHM No.538/Gunungsindur, luas 4.173 m2 ;--------------------------------------------- SHM No.539/Gunungsindur, luas 3.165 m2 ;--------------------------------------------Yang kesemuanya milik dan a/n James T.A. Hartono (Tergugat II) ;---------------6. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat yang meminta agar diletakkan sita jaminan atas SHM-SHM a/n Tergugat II sebagaimana tersebut di atas sangat tidak beralasan hukum, maka Petitum Penggugat yang memohonkan diletakan sita jaminan atas SHM-SHM sebagaimana disebutkan di atas sudah sepatutnya juga untuk ditolak ;----------------------------------------------------------------7. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II terangkan di atas, Tergugat II dalam mengajukan permohonan penerbitan SHM atas tanah miliknya in casu kepada Tergugat VI telah sesuai dan mengacu kepada peraturan pertanahan yang berlaku yakni UU No.5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1997 jo Permenag Agraria/ Kepala BPN No.3 tahun 1997. Dengan demikian dalil Penggugat pada angka 15 (lima belas) yang menganggap proses permohonan penerbitan SHM dimaksud didasarkan kepada adanya fakta cacat hukum dan meminta agar SHM-SHM a/n Tergugat II sebagaimana tertuang di atas dinyatakan tidak sah, dalil Penggugat a quo sama sekali tidak logis dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat a quo sangat patut untuk di tolak ;-----------8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya in casu mendasarkan dan mendalilkan pendakuannya atas tanah objek gugatan a quo kepada Putusan PN Bogor No.234/1950 tanggal 30 Agugstus 1951 jo Putusan PT Jakarta No.209/1961 tanggal 5 September 1961. Disamping itu

Penggugat mendasarkan pula

kepada Putusan PN Bogor No.45/1979/Pdt.G/L/Bgr jo Putusan PT Bandung No.108/1980/Perd/PTB jo Putusan MA RI No.764/K/Sip/1981 jo Putusan PK MARI No.201 PK/Pdt/1992 yang mana atas putusan-putusan tersebut di atas dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;--------------------------Bahwa sebagaimana yang Tergugat II telah ungkapkan dan terangkan pada bagian eksepsinya di atas, dengan mendasarkan kepada Surat dari Sekretaris Wilayah/Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tertanggal 19 Mei 1997, menegaskan bahwa objek yang disengketakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.234/1950 tanggal 30 Agugstus 1951 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.209/1961 tanggal 5 September 1961 adalah bukan terletak di Desa Gunung Sindur, Kec. Gungungsindur, Kab. Bogor akan tetapi terletak di Desa Rawakalong, Kec. Gunungsindur, Kab. Bogor. Dengan


demikian objek tanah yang dijadikan objek dalam gugatan a quo oleh Penggugat adalah salah objek dan letaknya;---------------------------------------------9. Disamping itu sebagaimana yang Tergugat II juga telah ungkapkan dan terangkan pada bagian eksepsinya di atas, bahwa adalah suatu hal yang sangat janggal dan tidak logis Letter C yang dimiliki oleh Penggugat dimana Letter C awal lebih besar dari pada Letter C berikutnya, sebagaimana Letter C yang dimiliki Penggugat yang mana nomor Letter C asal No.499/Persil S II lebih besar dari nomor Letter C turunan atau berikutnya yakni C No.226/Persil S II ;--------------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan tata pengadministrasian atas tanah-tanah hak adat sebagaimana yang termuat dalam Letter C atau buku besar yang terdapat di setiap Desa atau Kelurahan, Nomor Letter C asal tentunya akan lebih kecil dari nomor letter C berikutnya, bukan sebaliknya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sudah sangat beralasan hukum dan sangat patut apabila gugatan Penggugat in casu dinyatakan untuk ditolak;---------------------------------10. Bahwa

Penggugat

dalam

gugatannya

mendalilkan

dasar

kepemilikan

/pendakuannya atas objek gugatan in casu didasarkan kepada Girik C No.226/Persil 36 S II luas 17.050 m2 yang menurut pengakuannya Girik C No.226/Persil 36 S II tersebut berasal dari Girik C No.499/Persil 36 S II. Sedangkan secara fakta yang ada, tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II yang saat ini dijadikan objek gugatan a quo didasarkan kepada 2 (dua) persil yakni : Letter C No.119 Persil 36 S II dan Persil 34a D III, sementara Penggugat dalam gugatannya hanya mendasarkan kepada 1 (satu) Persil yakni C No.226/Persil 36 S II ;-------------------------------------------------------Disamping telah terjadi perbedaan terhadap baik nomor Letter C juga Persil sebagaimana diterangkan di atas, luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat yakni seluas 21.490 m2 sesuai dengan SHM No.120/Gunungsindur, sementara dalam gugatannya Penggugat mendalilkan luas tanah yang didakunya adalah C No.226/Persil 36 S II luas 17.050 m2 ;--------------------------------------------------Dengan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa benar Penggugat telah salah objek dalam mengajukan gugatannya in casu, sebagaimana yang telah Tergugat II terangkan pada bagian eksepsinya di atas. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat a quo untuk dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara in casu ;----------------------------------------------------------11. Sebagaimana yang telah Tergugat II tegaskan di atas, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat a quo tidak didasarkan kepada dasar-dasar yuridis yang jelas dan hanya didasarkan kepada i’tikad tidak baik semata serta hanya


untung-untungan guna merebut dan menguasai tanah milik Penggugat yang telah dimiliki dan dikuasainya secara sah menurut hukum. Kebenaran akan hal tersebut dibuktikan dengan dalil Penggugat pada angka 16 (enam belas) yang hanya menuntut Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng agar/untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat;------------------------------------------------------------------------------Dalil

Penggugat

tersebut

sangat

kontradiktif

dengan

dalil-dalil

pada

point/angka sebelumnya yang dengan terang dan jelas menyatakan Tergugat IV, V, VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan perannya masing-masing. Akan tetapi Penggugat tidak membebankan Tergugat IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsom kepada Penggugat. Dengan fakta-fakta tersebut, maka terbukti bahwa benar gugatan Penggugat in casu

tidak didasarkan kepada dasar-

dasar yuridis yang jelas dan hanya didasarkan kepada itikad tidak baik semata serta hanya untung-untungan guna merebut dan menguasai tanah milik Penggugat. Oleh karena sudah sepatutnya dalil-dalil gugatan Penggugat in casu dinyatakan untuk ditolak;----------------------------------------------------------------12. Bahwa Tergugat II sangat keberatan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara in casu, hal tersebut dikarenakan Tergugat II selaku pembeli yang beri’tikad baik telah melakukan proses jual beli atas tanah objek gugatan a quo dengan melalui mekanisme dan proses hukum yang benar dan sah, disamping itu juga Tergugat II telah melakukan pembayaran secara lunas atas jual beli tanah tersebut. Justru sebaliknya Penggugatlah yang dengan I’tikad tidak baik dan sekedar untung-untungan guna merebut dan menguasai tanah milik Tergugat II in casu dengan cara mengajukan gugatan a quo melalui Pengadilan Negeri Cibinong. Oleh karenaya sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat in casu dinyatakan untuk ditolak;---------------------------------13. Bahwa dalil Penggugat dan Para Penggugat yang menyatakan telah menderita kerugian dan menuntut pembayaran ganti rugi baik materil maupun immaterial kepada Tergugat II secara tanggung renteng bersama Tergugat I dan III yang totalnya sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak logis dan sangat mengada-ada serta tida berdasarkan hukum, oleh karenanya sangat logis dan patut apabila dalil Penggugat a quo untuk ditolak. Justru dengan adanya gugatan a quo Tergugat II telah merasa dirugikan baik materiil maupun imateriil oleh Penggugat;---------


14. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dan Para Penggugat tidak memiliki dasar-dasar yuridis yang jelas dan kuat serta hanya didasarkan kepada i’tikad tidak baik serta untung-untungan Penggugat guna menguasai tanah milik Tergugat II, dan dengan mengacu kepada SEMA RI No.3 Tahun 2000 jo SEMA No.4 Tahun 2001, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan Penggugat mengenai dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat II (uitvoerbaar bij vooraad) ;------------------------------------------------Atas jawaban Tergugat II sebagaimana telah terurai di atas dan gugatan Penggugat yang hanya dilandasi itikad tidak baik, maka sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk memutus perkara in casu sebagai berikut :------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI ;------------------------------------------------------------------------------------ Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;----------------------------------DALAM POKOK PERKARA ; ---------------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;------------------2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beri’tikad baik ;------------3. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;--4. Menyatakan Tergugat II adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah SHM. No.120/Gunungsindur luas + 21.490 m2 berikut pecahannya yang berlokasi di Kp. Prumpung, Ds. Gunungsindur, Kec. Gunungsindur, Kab. Bogor 5. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas Akta Jual Beli No.20/174/VIII/GNS/1997 tertanggal 26 Agustus 1997 ;------6. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas Sertifikat Hak Milik No.120/ GN Sindur a/n James T.A. Hartono (Terguat II) luas + 21.490 m2 dan berikut pecahan serta turunannya yang telah diterbitkan oleh Tergugat VI ;---------------------------------------------------------------------------------7. Menolak Permohonan Penggugat mengenai peletakan Sita Jaminan atas tanah objek gugatan a quo berupa :------------------------------------------------------------------- SHM No.500/Gunungsindur, luas 4.150 m2 ;--------------------------------------------- SHM No.501/Gunungsindur, luas 4.153 m2 ;--------------------------------------------- SHM No.510/Gunungsindur, luas 3.541 m2 ;--------------------------------------------- SHM No.516/Gunungsindur, luas

154 m2 ;---------------------------------------------


152 m2 ;---------------------------------------------


152 m2 ;---------------------------------------------



152 m2 ;---------------------------------------------


285 m2 ;---------------------------------------------


291 m2 ;---------------------------------------------


314 m2 ;---------------------------------------------

- SHM No.538/Gunungsindur, luas 4.173 m2 ;--------------------------------------------- SHM No.539/Gunungsindur, luas 3.165 m2 ;--------------------------------------------Yang kesemuanya milik dan a/n James T.A. Hartono (Tergugat II) ;---------------8. Menolak permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, verzet;-------------------------------------------------------------------------9. Menghukum Penggugat dan Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan akibat gugatan a quo ;----------------------------------------------------Atau ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;----------------------------------------------------------------------Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan Jawabannya dipersidangan;-----------------------------------------Membaca, jawaban Tergugat VI melalui Kuasanya tertanggal 13 Mei 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:--------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :-----------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya berdasarkan fakta hukum dan menguntungkan Tergugat VI ;------------------------------------------------2. TENTANG SALAH PIHAK ( ERROR INPESONA) ;------------------------------------Bahwa apa bila dicermati gugatan Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah salah pihak dalam menarik atau melibatkan Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor kedalam pihak/partij sebagai Tergugat VI. Tentunya sudah dipahami dan diketahui oleh para penggugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1983

No.1072 K/Sip/1982, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia penerbitan 1983-I, halaman 191. Bahwa untuk melibatkan atau menarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu gugatan sudah menjadi suatu keharusan adalah

pihak terkait

yang

mempunyai hubungan langsung dengan subyek maupun obyek perkaranya atau lebih jelasnya pihak yang secara nyata menguasai memanfaatkan bidang tanah obyek sengketa ;--------------------------------------------------------------------------


Dengan mempedomani ketentuan tersebut dikarenakan Tergugat VI sebagai lembaga pencatat yang tufoksinya melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang Pertanahan nota bene tidak mempunyai hubungan langsung dengan obyek perkaranya, maka gugatan aquo dapat dikategorikan sebagai gugatan salah pihak ( Error in persona ) oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim gugatan dimaksud untuk dinyatakan ditolak atau tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-------------------------------------------------------------------------3. TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELE) ;--------------------------------Bahwa gugatan para penggugat dalam posita angka 1 mendalilkan bahwa Penggguat adalah selaku pemilik atas sebidang tanah yang berlokasi di Kampung Prumpung Rt.02/02, Desa Gunung Sindur Kecamatan

Gunung

indur, Kabupaten Bogor dengan alas hak berupa Girik C. No.226/ Persil 36 S.II seluas 17.050 m2 kemudian pada posita angka 10 didalilkan bahwa terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 120 seluas 21295 M2 yang telah dimatikan karena telah dipisah pisah sampai habis sehingga dalam petitumnya mohon agar sertipikat- sertipkat tersebut dinyatakan batal atau cacat hukum ;-------------------------------------------------------------------------------------Memahami dalil gugatan pada posita dimaksud terdapat kejanggalan serta ketidak singkronan antara posita dengan petitum gugatannya dikarenakan tanah yang diakui milik para Penggugat atau yang menjadi dasar gugatan luasnya 17050 M2 sedangkan jelas – jelas sertipikat inlitis luasnya 21295 M2; Bahwa terhadap kelebihan luas 4245 M2 Penggugat tidak menjelaskan asal usul kepemilikannya sehingga tidak beralasan terhadap petitum yang menyatakan Sertipikat-sertipikat obyek sengketa harus dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengingat semestinya yang menjadi obyek gugatan hanya sebagian dari Sertipikat inlitis ;----------------------------------Demikian halnya gugatan pada posita angka 2 yang mendalilkan bahwa Girik C. 226/ P.36.S.II yang menjadi bukti alas hak kepemilikan Para penggugat perolehannya dari Girik C. No. 449 Persil 36.S.II. Perlu dipahami dan diketahui oleh Para Penggugat bahwa pencatatan No. C. Tanah milik adat yang tertera dalam Buku C. Induk Desa di Kelurahan/Desa maupun Kantor Ipeda selalu diawali dari No. 1....2.....3...... dan seterusnya secara berurutan. Dengan demikian merukan hal yang mustahil apa bila Girik No. 226 yang tentunya diterbitkan lebih dahulu

perolehannya dari Girik/Letter C. No. 449 yang

penerbitannya belakangan atau belum terdaftar saat terbitnya C.226;-------------


Bahwa dikarenakan adanya ketidak jelasan dalil gugatan pada posita maupun petitumnya terkait dengan alas hak maupun adanya

perbedaan luas maka

gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas sehingga dapat diklasifikasikan sebagai gugatan kabur ( obscuur libel ) maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau tidak diterima

(niet onvankelijk

verklaard) ;-----------------------------------------------------------------------------------------4. TENTANG GUGATAN NEBIS IN IDEM ;--------------------------------------------------Bahwa terhadap tanah sengketa sebagaimana yang telah didalilkan Para pengggugat dalam gugatannya pada posita angka 3, 4, 5 dan 6. Pada pokoknya

menjelaskan

mengenai

kepemilikan

tanah

Para

penggugat

sebelumnya telah diuji kebenarannya dengan adanya Putusan PN. Bogor No. 234/1950 tanggal 30 Agustus 1971 Jo. Putusan PT. Jakarta No.209/1961 tanggal 5 September 1961 dan telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisejge) ;----------------------------------------------------------------------------------------Disamping Putusan Hukum diatas Para Penggugat juga berpedoman pada Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 45/1979/Pdt.G/L/Bgr Jo. Putusan PT. Bandung No. 108/1980/Perd/PTB. Jo Putusan MA. RI No.764/K/Sip/1981 Jo. Putusan PK MA RI No. 201 PK/Pdt/1992 ;------------------------------------------------Bahwa setelah dipelajari dan dipahami terhadap Putusan-putusan yang didalilkan oleh para penggugat pada posita-posita tersebut diatas maka terhadap obyek maupun subyeknya secara substansial adalah sama dengan Perkara aquo.

Dengan demikian merujuk pada Yurispudensi Mahkamah

Agung RI. tanggal 3-10-1973 No. 558K /Sip/1973 Jo. Tanggal 6-12-1967 No.145/K/Sip/1967 maka gugatan aquo merupakan gugatan Nebis in Idem, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);--------------------------------------------------------------------------5. TENTANG GUGATAN KEKURANGAN PIHAK ;----------------------------------------Bertitik tolak pada dalil gugatan para penggugat tanah obyek sengketa quad non (apa bila benar) telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 120/Gunung Sindur dan telah dipecah-pecah

maka untuk menentukan suatu kepastian

hukum dan agar lebih jelas duduk permasalahannya seharusnya Para Penggugat menarik semua pihak yang ada hubungan hukum dan/atau telah ikut melakukan tindakan hukum yang ada keterkaitannya dengan tanah incasu.


Bahwa

berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Bogor/Tergugat VI terdapat pihak ketiga lainnya sebagai subyek dari sertipikat obyek sengketa yang tidak ditarik sebagai pihak/partaj, antara lain:----------------

Ny. BUDI WENNY YANTI, SH. Selaku PPAT. Yang membuat Akta Jual beli sebagai bukti peralihan hak Sertipikat Hak milik 504/Gunung Sindur dari JAMES T.A. HARTONO ke atas nama ALI SUTANTO;--------------------

-

PT. BANK OCBC NISP TBK. Berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan adalah pihak yang membebani Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No. 518/Gunung Sindur awalnya juga berasal dari Sertipikat Hak Milik No.120/GunungSindur; -------------------------------------------------------------

-

Ny. RACHMIATI, SH. Selaku PPAT Wilayah Kabupaten Bogor yang telah membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 5319/2010 atas Sertipikat Hak Milik No. 518/Gunung Sindur ;---------------------------------------Bahwa dikarenakan faktanya para

pihak tersebut diatas tidak ditarik

sebagai partij dalam perkara aquo maka gugatan tersebut diklasifikasikan sebagai gugatan kekurangan pihak, yang sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;--6. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE COMPETENTIE) ;------Bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat VI yang dituangkan dalam

posita 15, 10 12 pada prinsipnya mendalilkan

bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang diakui milik Para Penggugat seluas 17.050 M2 merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat qq. LOUW PUK SENG alias SUJONO yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama LOA A NJAN. Berdasarkan Pembagian waris pada tahun 1961. Bahwa tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 120 Gunung Sindur atas permohonan Tergugat II yang kemudian telah dimatikan karena telah dipisah pisah sampam habis menhjadi SHM. LnO. 500, 501, 638, 639, 516, 530 531, 532, 518, 519, 520, 510 dan 504/ Gunung Sindur. Bahwa dikarenakan penerbitan sertipikat-sertipikat inlitis atas permohonan Tergugat II telah didasarkan adanya fakta cacat hukum maka pada petitum gugatan nya mohon agar Sertipikat-Sertipikat inlitis adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku atau batal demi hukum ;--------------------------------Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, karena tuntutan

mengenai Batal demi hukum sertipikat obyek

sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo.


Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan menyatakan batal suatu keputusan tata usaha negara ada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 Pasal 4, pasal 62 ayat (1 ) huruf a Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal

Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :----------------Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;---------------------------Bahwa sedangkan pokok permasalahan/duduk perkara yang diajukan oleh Para

Penggugat dalam gugatannya adalah mempermasalahkan tentang

prosedural yang telah dilanggar oleh Tergugat VI dalam menerbitkan Sertipikat-sertipikat obyek sengketa tidak prosedural dikarenakan yang menjadi dasar perbitannya cacat hukum sehingga melanggar hukum ;----------Bahwa dikarenakan tuntutan gugatan Para Penggugat yang menginginkan sertipikat -sertipikat obyek perkara untuk dinyatakan batal demi hukum, dengan dasar dalil gugatan adalah tentang adanya hal-hal yang dilanggar dalam prosedural penerbitan sertipikat a quo, selaku demikian permasalahan a quo murni kewenangan pengujiannya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004;----Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraianuraian tersebut diatas gugatan a quo diajukan melalui Pengadilan Negeri Cibinong (Perdata) adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard );-------------------------------------------------------------------


DALAM POKOK PERKARA ;----------------------------------------------------------------1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat VI dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya ;-----------------------------------------2. Bahwa, Tergugat VI menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang khususnya ditujukan kepada Tergugat VI dikarenakan penerbitan sertipikat-sertipikat in litis telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerinah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerinah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 sehingga Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Petitum Penggugat dalam pokok perkaranya ;----------------------------------------------------------------------------------Bahwa tindakan administratif Tergugat VI dalam menerbitkan sertipikatsertipikat in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat ( 3 ), Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 2, Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Jis Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997, serta TELAH MEMENUHI

Asas-Asas

(algemenebehoorlijk

Umum

bestuur

/

Pemerintahan principle

of

yang good

Baik/AAUPB administration)

sebagaimana yang diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY ( PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION ) terutama asas kepastian hukum ( principle of legal security ), asas bertindak cermat ( principle of carefulness ) dan oleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, pada Asas Kebijaksanaan ( principle of sapiently ) ;-----------------------------------------------------------------------------------Sehingga Tergugat VI TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang ( detournement de povoir ) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut TIDAK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta TANPA wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Para Penggugat ( willekeur ) dan TIDAK bertentangan dengan Asas-Asas


Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peru- bahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b.;-------------------------------------------------------3. Bahwa Tergugat VI sangat keberatan serta menolak dengan tegas dalilgugatan Para Penggugat yang dituangkan dalam posita poin angka 12 yang mendalilkan bahwa Tergugat VI dalam menerbitkan Sertipikat inlitis tidak teliti tidak hati-hati dengan melebihi batas maximum kepemilikan sehingga melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sehingga dalam petitum pokok perkaranya mohon agar Sertipikat-sertipikat obyek perkara dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum; ----------------------------------------------------------Bahwa prosedural penerbitan Sertipikat-sertipikat inlitis

telah ditempuh

sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 Jo

Peraturan Pemerintah No. 2/1997 Jis Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997 seperti terbitnya Surat Ukur sebagai lampiran sertipikat Hak Milik obyek sengketa. Penerbitan Surat Ukur didasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat VI dengan dasar permohonan dan penunjukan batas oleh pemiliknya ;----------------------------------------------------------------------------------Kemudian sebelum diterbitkannya Sertipikat (Pendaftaran pertama kali ) oleh Tergugat VI, telah dilakukan penelitian terhadap data fisik maupun yuridisnya oleh Panitia A dengan hasil antara lain bidang tanah yang dimohon dipergunakan untuk pertanian tanah kering/ladang dengan tanaman kebun singkong, penguasaannya dilakukan oleh Tergugat II (JAMES T.A. HARTONO) sebagai pemilik tanah dan batas-batas maupun lokasi letak tanah sesuai dengan Surat Ukur yang terlampir pada Sertipikatnya. Setelah ada kecocokan antara data fisik dan yuridis untuk memenuhi azaz publisitas terhadap bidang tanah yang berasal dari tanah milik adat telah diumumkan selama 60 (enam puluh) hari, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24/1997 untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan berkaitan dengan permohonan sertipikat tanah obyek sengketa;--------------------------------------------------------------------Bahwa dikarenakan batasan waktu 60 (enam puluh) hari tidak terdapat adanya upaya keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka


pencatatan pendaftaran tanah pertama kali ditindaklanjuti

dengan

penerbitan sertipikatnya;------------------------------------------------------------------Dikarenakan Tergugat VI sebagai lembaga / instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Kabupaten Bogor, dan

tindakan administratif Tergugat

VI dalam

menerbitkan sertipikat-sertipikat in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, maka sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat menyatakan Tergugat VI dalam menerbitkan Sertipikat –sertipikat inlitis tidak prosedural dan tidak teliti, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum sehingga dan memohonkan dinyatakan Batal demi hukum atas sertipikat-sertipikat obyek perkara;---------------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa, untuk memperjelas duduk permasalahan tanah sengketa bersama ini

disampaikan

kronologis

penerbitan

sertipikat-sertipikat

in

litis

berdasarkan daga adminisratif yang ada di Tergugat VI (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) sebagai berikut :-----------------------------------Sertipikat Hak Milik No. 120/Gunung Sindur,Surat Ukur No. 807/Gunung Sindur/1999 luas 21295 M2. terbit pada tanggal 10-4-1999 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 0504-1999 No.500.1/1012/HM/IV/1999 berasal dari bekas tanah milik adat Letter C.119 P.36 dan 34, terletak di Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;----------------------------------------------------Kemudian pada tanggal 22-08-2005 Sertipikat inlitis dimatikan karena telah dipisah pisah sampai habis dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 500, 501, 502, 503 dan 504/Gunung Sindur tercatat atas nama JAMES T.A. HARTONO;-----------------------------------------------------------------------------------Bahwa

terhadap

Sertipikat–sertipikat

inlitis

sebagian

telah

terjadi

perobahan kepemilikan antara lain :---------------------------------------------------1. Sertipikat Hak Milik No.500/Gunung Sindur,

Surat Ukur No.

26/Gunung Sindur/2005 luas 4015 M2 , sampai saat ini masih melekat hak keperdataannya tercatat atasnama JAMES T.A.HARTONO;--------2. Sertipikat Hak Milik No.501/Gunug Sindur, Surat Ukur No.27/Gunung Sindur/205 luas 4153 M2, sampai saat ini masih melekat hak keperdataannya tercatat atas nama JAMES T.A.HARTONO;--------------


3. Sertipikat Hak Milik No. 502/Gunung Sindur, Surat Ukur No. 28/Gunung Sindur/2005 luas 7338 M2, tercatat atas nama JAMES T.A. HARTONO, kemudian pada tanggal 6 Agustus 2009 Sertipikat tersebut dimatikan karena dipisah-pisah dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 638 dan No.639/Gunung Sindur ;-------------------------------------3a. Sertipikat Hak Milik No. 638/Gunung Sindur Surat Ukur No. 195/Gunung Sindur/2009 luas 4173 M2 penerbitannya pada tanggal 6 Agustus 2009 tercatat atas nama JAMES T.A. HARTONO ;--------------------------------------------------------------3b. Sertipikat Hak Milik No. 639/Gunung Sindur Surat Ukur No. 196/Gunung Sindur/2009 luas 3165 M2 penerbitannya pada tanggal 6 Agustus 2009 tercatat atas nama JAMES T.A. HARTONO ;--------------------------------------------------------------4. Sertipikat Hak Milik No.503/Gunung Sindur, Surat Ukur No. 29/Gunung Sindur/2005 luas 5041 M2, tercatat atas nama JAMES T.A. HARTONO, kemudian

pada tanggal 3 Pebruari 2006 dimatikan

karena dipisah –pisah dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 509 dan No. 510/Gunung Sindur ;------------------------------------------------------------4a. Sertipikat Hak Milik No. 509/Gunung Sindur Surat Ukur No. 1/Gunung Sindur/2006 luas 1500 M2 penerbitannya pada tanggal 3 Pebruari 2006 tercatat atas nama JAMES T.A. HARTONO, kemudian, pada tanggal 29 Mei 2006 dimatikan karena dipisah –pisah dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 516, 517, 518, 519 dan 520 Gunung Sindur ;--------------4a.1.Sertipikat Hak Milik No.516/Gunung Sindur, Surat Ukur No. 7/Gunung Sindur/2006 luas 154 M2 penerbitannya pada tanggal 29 Mei 2006 tercatat atas nama JAMES T.A. HARTONO ;-------------------------------------------------4a.2.Sertipikat Hak Milik No.517/Gunung Sindur, Surat Ukur No. 8/Gunung Sindur/2006 luas 890 M2 penerbitannya pada tanggal 29 Mei 2006 tercatat atas nama JAMES T.A. HARTONO,kemudian, pada tanggal 28 Mei 2007 dimatikan karena telah dipisah pisah dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 530, 531, 532 Gunung Sindur. 4a.2.1.Sertipikat Hak Milik No.530/Gunung Sindur, Surat Ukur No. 01/Gunung Sindur/2007 luas 285 M2 penerbitannya pada tanggal 28 Mei


2007

tercatat

atas

nama

JAMES

T.A.

HARTONO ;----------------------------------------------4a.2.2.Sertipikat Hak Milik No. 531/Gunung Sindur, Surat Ukur No. 02/Gunung Sindur/2007 luas 290 M2 penerbitannya pada tanggal 28 Mei 2007

tercatat

atas

nama

JAMES

T.A.

HARTONO ;----------------------------------------------4a.2.3.Sertipikat Hak Milik No.532/Gunung Sindur, Surat Ukur No. 03/Gunung Sindur/2007 luas 315 M2 penerbitannya pada tanggal 28 Mei 2007

tercatat

atas

nama

JAMES

T.A.

HARTONO ;----------------------------------------------4a.3. Sertipikat Hak Milik No.518 / Gunung Sindur, Surat Ukur No. 9 / Gunung Sindur / 2006 luas 152 M2 penerbitannya pada tanggal 29 Mei 2006 tercatat atas nama JAMES T.A. HARTONO ;-----------------------------Pada

tanggal

16

Januari

2007

dibebani

Hak

Tanggungan No. 5650/2006 Peringkat pertama oleh PT. BANK NISP TBK. Berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, berdasarkan Akta Pengikatan Hak Tanggungan, tanggal 15-12-2006 No.1352/2006 yang dibuat oleh dan dihadapan RACHMIATI, SH. PPAT. Wilayah Kabupaten Bogor;-----------------------------------Kemudian pada tanggal 27-11-2008 Hak Tanggungan tersebut di Roya berdasarkan Surat Roya Nomor 06l85/Krd-Bgr/I/A/VII/2008 tanggal 16-7-2008 dari PT. BANK NISP TBK. Berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta ;--------------------------------------------------------Berikutnya pada tanggal 27 Juli 2010 dibebani Hak Tanggungan No. 5319/2010 Peringkat pertama oleh PT. BANK OCBC NISP TBK. Berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan , berdasarkan Akta Pengikatan No.291/2010

Hak

Tanggungan,

yang

dibuat

oleh

tanggal dan

5-7-2010 dihadapan

RACHMIATI, SH. PPAT. Wilayah Kabupaten Bogor ;-4a.4. Sertipikat Hak Milik No.519/Gunung Sindur, Surat Ukur No.

10/Gunung

Sindur/2006

luas

152

M2


penerbitannya pada tanggal 29 Mei 2006 tercatat atas nama JAMES T.A. HARTONO ;-----------------------------4a.5. Sertipikat Hak Milik No.520 / Gunung Sindur, Surat Ukur No. 11 / Gunung Sindur / 2006 luas 152 M2 penerbitannya pada tanggal 29 Mei 2006 tercatat atas nama JAMES T.A. HARTONO ;-----------------------------4.b. Sertipikat Hak Milik No.510/Gunung Sindur Surat Ukur No.2/Gunung Sindur/2006luas 3541 M2 penerbitannya pada tanggal 3 Pebruari 2006 tercatat atas nama JAMES T.A. HARTONO ;-------------------------------------------------------5. Sertipikat Hak Milik No.504/Gunung Sindur, Surat Ukur No. 30/Gunung Sindur/2005 luas 900 M2, diterbitkan pada tanggal 22-8-2005 tercatat atas nama JAMES T.A. HARTONO ;--------------------------------------------Pada tanggal

tanggal 29 Agustus 2005 beralih ke atas nama ALI

SOETANTO berdasarkan Akta Jual beli, tanggal 15-8-2005 Nomor: 59/2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. BUDI WENNY YANTI, SH. PPAT. Wilayah Kabupaten Bogor; -----------------------------------------Berdasarkan uraian tersebut fakta telah terungkap sesuai dengan hasil penelitian Panitia A semula bidang tanah sengketa dipergunakan untuk Pertanian dan tidak melebihi batas maximum kepemilikan seperti yang didalilkan dalam gugatan kemudian telah dilakukan pemisahan dan penggunaanya telah berobah sebagai pemukiman dan penerbitan maupun pencatatan perobahan kepemilikan sertipikat-sertipikat inlitis telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 sehingga :---- Telah sesuai dengan azas legalitas;-------------------------------------------------------- Tidak melanggar hukum;----------------------------------------------------------------------- Tidak berbuat sewenang-wenang (De tornement de pouvoir);----------------------- Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur);----------------------------------------------- Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);---------Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus:------------------------------------------------------1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat VI;--------------------------------------------


2. Menolak

gugatan

Para

Penggugat

menyatakan gugatan Penggugat

seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

ditolak atau tidak dapat diterima (niet

onvankelijk verklaard);--------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;----------------------------------------------------------------------------4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ( ex aequo et bono);-----------------------------------------------------------------------------------Membaca, jawaban Tergugat VII /Terbanding VII melalui Kuasanya tertanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------------------DALAM EKSEPSI ;-----------------------------------------------------------------------------------A. Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----------------------------------------------------------------Bahwa atas suatu keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa yang timbul atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai berikut : -------“Bahwa adapun yang dijadikan dasar atas penerbitan secara sepihak atas keberadaan Girik No. C 119/Persil 36 S II diduga karena adanya penerbitan surat Girik No. C 119 dan Surat Keterangan Tanah No. S 5180/WPJ-04/KI3511/1986, kedua surat aquo dikeluarkan tanggal 23 September 1986 oleh Tergugat VII (Kantor Ipeda), dan berakibat Tergugat IV diduga selaku kepala desa telah menghidupkan kembali atas keberadaan Girik aquo dalam catatan Buku C desanya, berikutnya Tergugat VII kembali pada tanggal 16 September 1996 telah menerbitkan surat tunggakan PBB dari tahun 1991 s/d 1995 terhadap tanah Girik a.n Tan Eng Tjeng (qq Surat No. SP.6874/WPI-07/KP/0305/1996 tanggal 16 September 1996), padahal dilokasi tanah aquo orang tua Penggugat (Louw Puk Seng) sejak tahun 1981 s/d tahun 2001 telah memenuhi atas pelunasan ata PBB aquo.”--------“Bahwa selanjutnya Tergugat VII melalui suratnya kembali No. S 2275/WPJ07/KB-0311/1989 tertanggal 7 September 1989 yang ditujukan kepada Bupati Bogor telah menjelasakan bahwa Kantor PBB tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah No. S 5180/WPJ-04/KI-3511/1986 dan surat Girik an Tan Eng Tjeng diatas, selanjutnya timbul pertanyaan kenapa Tergugat IV selaku kepala desa masih tetap memberlakukan kembali keberadaan Girik C 119/Persil 36 SII ? dan bahkan Tergugat V


selaku Camat tetap membuat akta jual beli atas tanah dengan obyek Girik aquo in casu terjadi tanggal 26 Agustus 1997 ?”------------------------------------2. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat VII adalah terkait dengan penerbitan girik (yang sekarang telah berubah menjadi SPPT PBB) yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan

yang

berwenang

untuk

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan gugatan terhadap penerbitan SPPT PBB adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang mengatur sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 1 angka 9 :-----------------------------------------------------------------------------Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;----------------------------------------------------------------------------------------Pasal 1 angka 10 :---------------------------------------------------------------------------Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;--3. Bahwa bagi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, penyelesaiannya adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara ;--------------4. Bahwa

dalam

gugatannya,

terbukti

Penggugat

mempermasalahkan

tindakan hukum Tata Usaha Negara Tergugat VII yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang melakukan kewenangan di bidang perpajakan ;-------------------------------------5. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara a quo yang terkait dengan penerbitan girik (yang sekarang telah berubah menjadi SPPT PBB) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sangatlah


beralasan, apabila Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat VII dan menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);--------------------------------------------------B. Eksepsi Error In Persona ;----------------------------------------------------------------------Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat VII adalah error in persona dengan alasan-alasan sebagai berikut:-------------------------------1. Bahwa Tergugat VII tidak mempunyai perselisihan hukum dengan Penggugat sehingga tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4K/RUP/1958 tahun 1958 yang menyebutkan bahwa:---------------------------------------------------------“untuk dapat menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara”.--------------------------2. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo menurut Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat III atas sebidang tanah yang berlokasi di Kampung Prumpung Rt. 02/02, Desa Gunung Sindur, Kec. Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dengan alas hak berupa Girik C No. 226/Persil 36 S II seluas 17.050 M2 ;-------------------------3. Bahwa sengketa yang terjadi adalah sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat III, sehingga tidak ada kaitannya dengan Tergugat VII ;-----------------------------------------------------------------------4. Bahwa sejak bulan Januari 2012 kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan dialihkan dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3), Pasal 80 ayat (2), dan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta kententuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah yang mengatur sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------Pasal 79 ayat (3) : ---------------------------------------------------------------------------“Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.” ---------------------------------------------------------Pasal 80 ayat (2) :-----------------------------------------------------------------------------


“Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” ---------------------------------------------------------------Pasal 84 ayat (1) :----------------------------------------------------------------------------“Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.”;----------------------Pasal 2 ayat (1) : ----------------------------------------------------------------------------“Kewenangan

pemungutan

PBB-P2

dialihkan

dari

Pemerintah

ke

Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari Tahun Pengalihan.”---------------5. Bahwa dikarenakan sejak bulan Januari 2012, kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah berpindah dari KPP Pratama Cibinong (Tergugat VII) ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, maka semua kewenangan terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) sudah menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah Error in Persona, sehingga Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk mengeluarkan Tergugat VII dari perkara a quo;--------------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VII adalah gugatan error in persona, karena sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I s/d III adalah sengketa kepemilikan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menerima eksepsi dari Tergugat VII dan mengeluarkan Tergugat VII sebagai pihak dalam perkara ini ;----C. Eksepsi Obscuur Libel ; ------------------------------------------------------------------------Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat VII adalah tidak jelas dan tidak berdasar ;------------------------------------------------------1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat VII jelaskan di atas, Tergugat VII tidak ada kaitannya dengan sengketa kepemilikan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat III;-----------------------------------------------------2. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas, karena pada satu sisi Penggugat

mempermasalahkan

sengketa

kepemilikan

tanah

antara

Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat III, di sisi lain Penggugat mempermasalahkan penerbitan girik No. C 119 dan Surat Keterangan Tanah No. S 5180/WPJ-04/KI-3511/1986 yang dilakukan oleh Tergugat VII, hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan gugatan karena menjadikan satu, sengketa yang jelas-jelas sengketa perdata dengan sengketa Tata Usaha Negara ;------------------------------------------------------------------------------------------


3. Bahwa antara sengketa perdata dengan sengketa tata usaha negara, masing-masing berbeda peradilan yang berwenang untuk mengadilinya. Bahwa sebagaimana telah Tergugat VII uraikan di atas, yang berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa mengenai penerbitan SPPT adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri;-----4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas Tergugat VII sebagai instansi pemerintah di bidang perpajakan tidak ada kaitannya dengan sengketa kepemilikan tanah, sehingga gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak berdasar (Obscuur Libel). Oleh karena itu Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah obscuur libel dan mengeluarkan Tergugat VII dari perkara a quo;---------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa kedudukan dan fungsi Tergugat VII sebagai aparat penyelenggara pemungutan pajak atas bumi dan atau bangunan hanya untuk kepentingan perpajakan (fiscaal kadaster) dan dan bukan sebagai pemberi hak atas tanah

(recht

kadaster),

oleh

karena

itu

Penggugat

telah

salah

mengikutsertakan Tergugat VII dalam sengketa perkara a quo;-----------------DALAM POKOK PERKARA Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VII adalah tidak jelas (kabur) dan tidak berdasar karena Tergugat VII tidak ada kaitannya dengan sengketa yang timbul dalam perkara a quo. Oleh karena itu Tergugat VII mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah obscuur libel dan mengeluarkan Tergugat VII dari perkara a quo;-----------------------------------------------1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Tergugat VII menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang terkait dengan Tergugat VII, kecuali terhadap segala hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat VII;--------2. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo menurut Penggugat adalah adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat III atas sebidang tanah yang berlokasi di Kampung Prumpung Rt. 02/02, Desa Gunung Sindur, Kec. Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dengan alas hak berupa Girik C No. 226/Persil 36 S II seluas 17.050 M2;-------------------------------3. Bahwa Keliru dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan:-----“Bahwa adapun yang dijadikan dasar atas penerbitan secara sepihak atas keberadaan Girik No. C 119/Persil 36 S II diduga karena adanya penerbitan surat Girik No. C 119 dan Surat Keterangan Tanah No. S 5180/WPJ-04/KI-


3511/1986, kedua surat aquo dikeluarkan tanggal 23 September 1986 oleh Tergugat VII (Kantor Ipeda), dan berakibat Tergugat IV diduga selaku kepala desa telah menghidupkan kembali atas keberadaan Girik aquo dalam catatan Buku C desanya, berikutnya Tergugat VII kembali pada tanggal 16 September 1996 telah menerbitkan surat tunggakan PBB dari tahun 1991 s/d 1995 terhadap tanah Girik a.n Tan Eng Tjeng (qq Surat No. SP.6874/WPI07/KP/0305/1996 tanggal 16 September 1996), padahal dilokasi tanah aquo orang tua Penggugat (Louw Puk Seng) sejak tahun 1981 s/d tahun 2001 telah memenuhi atas pelunasan ata PBB aquo.”------------------------------------------------“Bahwa selanjutnya Tergugat VII melalui suratnya kembali No. S 2275/WPJ07/KB-0311/1989 tertanggal 7 September 1989 yang ditujukan kepada Bupati Bogor telah menjelasakan bahwa Kantor PBB tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah No. S 5180/WPJ-04/KI-3511/1986 dan surat Girik an Tan Eng Tjeng diatas, selanjutnya timbul pertanyaan kenapa Tergugat IV selaku kepala desa masih tetap memberlakukan kembali keberadaan Girik C 119/Persil 36 SII ? dan bahkan Tergugat V selaku Camat tetap membuat akta jual beli atas tanah dengan obyek Girik aquo in casu terjadi tanggal 26 Agustus 1997 ?”----------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa terhadap atas dalil tersebut di atas, Tergugat VII tanggapi sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------------------a. Bahwa kedudukan dan fungsi Tergugat VII sebagai aparat penyelenggara pemungutan pajak atas bumi dan atau bangunan hanya untuk kepentingan perpajakan (fiscaal kadaster) dan dan bukan sebagai pemberi hak atas tanah (recht kadaster);----------------------------------------------------------------------b. Bahwa

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan

mengenai

kedudukan surat ketetapan pajak/girik telah diatur ketentuan sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------1) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/Dda/1970:---------------------------“Menegaskan yang dianggap sebagai bukti hak adalah surat ketetapan Pajak Hasil Bumi yang diterbitkan sebelum 24 September 1960”--------2) Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: “Bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai salah satu bukti kepemilikan pada waktu permohonan/pembukuan hak adalah Petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 1961.-----------------------------------


3) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 18/PJ.7/1989 Perihal Status Girik/Ketitir/Petuk D sebagai salinan Kohir Pajak Bumi ;----------------------“... bahwa Girik/Kekitir/Petuk D dan riwayat tanah bukan merupakan bukti pemilikan hak atas tanah.”---------------------------------------------------Bahwa dengan demikian, Penggugat keliru apabila mendasarkan kepemilikan hak atas tanah sengketa dengan kepemilikan Girik atau Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, yang menyatakan bahwa:-----------------------------------------“Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan.”----------------------------------------------------------------------------4) Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Bahwa SPPT merupakan sarana administrasi yang digunakan untuk kepentingan perpajakan;-------------------------------------------------------Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menyatakan:------------------------“Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan”.--------------------------------------------------------------------------Penjelasan:--------------------------------------------------------------------------------“Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak”.-----------------------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas, sarana administrasi yang digunakan untuk kepentingan perpajakan dalam hal ini pajak bumi dan bangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah SPPT dan


bukan girik ataupun surat lain sejenisnya. Dan dalam Undang-Undang tersebut juga telah ditegaskan bahwa tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak;------------------------------------4. Bahwa sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat III adalah mengenai sengketa kepemilikan yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat VII, apalagi dalam dalil-dalil gugatannya juga tidak disebutkan mengenai apakah atas obyek sengketa a quo telah terdaftar sebagai obyek pajak yang dalam hal ini dibuktikan dengan adanya Nomor Obyek Pajak (NOP); Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, kabur dan salah pihak, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi:----------------------------------------------------------------------------------------1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat VII;--------------------------------------------------2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII error in Persona dan mengeluarkan Tergugat VII serta menyatakan Tergugat VII bukan sebagai pihak dalam perkara a quo;-------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII Obscuur Libel (tidak jelas dan tidak berdasar) dan mengeluarkan Tergugat VII serta menyatakan Tergugat VII bukan sebagai pihak dalam perkara a quo;------------------------------Dalam Pokok Perkara ;------------------------------------------------------------------------------1. Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII;----------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;--------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan negeri Cibinong No. 200/Pdt.G /2013 /PN.Cbi, tanggal 9 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-------1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;------------------------------------------------2. Menyatakan

gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(Niet

Onvan

kelijkverklaard);-----------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum

Penggugat

untuk

membayar

biaya

perkara

sebesar

Rp3.616.000,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah);----------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding No. 200/Pdt.G /2013/PN.Cbn, tanggal 14 April 2015 Kuasa Pembanding /Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat Banding terhadap putusan tersebut; Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding I /Tergugat I pada tanggal 27 April 2015.kepada Terbanding II /Tergugat II pada tanggal 28 April 2015,Kepada Terbanding III /Tergugat III pada tanggal 25 Mei 2015,kepada Terbanding IV /Tergugat IV dan Terbanding V /Tergugat V masing-masing pada tanggal 7 Mei 2015,kepada Terbanding VI /Tergugat VI dan Terbanding VII /Tergugat VII masingmasing pada tanggal 17 April 2015;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I /Tergugat I pada tanggal 29 Mei 2015,kepada Terbanding II /Tergugat II pada tanggal 28 Mei 2015,kepada Terbanding III /Tergugat III pada tanggal 5 Juni 2015,kepada Terbanding IV /Tergugat IV dan Terbanding V /Tergugat V masing-masing pada tanggal 19 Mei 2015, kepada Terbanding VI /Tergugat VI dan Terbanding VII /Tergugat VII masing-masing pada tanggal 13 Mei 2015;----------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/ Penggugat tersebut,Terbanding VII /Tergugat VII mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Mei 2015 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal

12 Juni 2015,kepada Terbanding I

/Tergugat I pada tanggal 15 Juni 2015,kepada Terbanding II /Tergugat II pada tanggal 8 Juni 2015,kepada Terbanding III /Tergugat III pada tanggal 10 Juni 2015,kepada Terbanding IV /Tergugat IV dan Terbanding V /Tergugat V masingmasing pada tanggal 3 Juni 2015,kepada Terbanding VI /Tergugat VI pada tanggal;1 Juni 2015;----------------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penggugat tersebut,Terbanding I /Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 01 Juni 2015 dan

kontra

memori

banding

tersebut

telah

diberitahukan

kepada

Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Juni 2015,kepada Terbanding II /Tergugat II pada tanggal 9 Juni 2015,kepada Terbanding III /Tergugat III pada tanggal 24 Juni 2015,kepada Terbanding IV /Tergugat IV, Terbanding V /tergugat


V, Terbanding VI /Tergugat VI danTerbanding VII /Tergugat VII masing-masing pada tanggal 03 JUni 2015;------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa

Terhadap

memori

banding

Kuasa

Pembanding

/Penggugat tersebut Terbanding II /Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 01 Juni 2015

dan

Kontra memori banding tersebut

telah

diberitahukan

kepada

Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Juni 2015,kepada Terbanding I /Tergugat I pada tanggal 15 Juni 2015, kepada Terbanding III /Tergugat III pada tanggal 24 Juni 2015, kepada Terbanding IV /Tergugat IV, Terbanding V /Tergugat V , Terbanding VI /Tergugat VI

dan Terbanding VII /Tergugat VII masing-masing

pada tanggal 03 Juni 2015;-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Penggugat telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 05 Juni 2015 ,kepada kepada Terbanding I /Tergugat I pada tanggal 03 Agustus 2015,kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 15 Mei 2015, kepaa Terbanding III /Tergugat III pada tanggal 25 Mei 2015,kepada Terbanding IV /Tergugat IV dan Terbanding V /Tergugat V masing-masing pada tanggal 7 Mei 2015,kepada Terbanding VI /Tergugat VI pada tanggal 29 April 2015 dan kepada Terbanding VII /Tergyugat VII pada tanggal 4 Mei 2015;---------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 200Pdt.G/2013/PN.Cbn tanggal 9 April 2015, memori banding dari Pembanding/Penggugat serta Kontra Memori banding dari Terbanding I/Tergugat I,Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding VII/Tergugat VII berpendapat sebagai berikut ;-----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo Pembanding /Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 8 Mei 2015 pada pokoknya Penggugat/Pembanding tidak sependapat

dengan

putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi putusan yaitu mengabulkan eksepsi Nebis in Idem dari Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat VI/Terbanding


VI mengingat kapasitas Terbanding II /Tergugat II dan Terbanding VI/Tergugat VI bukan sebagai pihak yang pernah terlibat dalam perkara sebelumnya dan eksepsi tentang

Obyek

perkara

serta

eksepsi

gugatan

kabur/tidak

jelas

tidak

dipertimbangkan;--------------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan uraian diatas Pembanding semula Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Penghadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-------------------

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat.;---------------------------------------------------------------------------

Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Cibinong

No.200

/Pdt.G/2013 /PNCbn tanggal 9 April 2015.;----------------------------------Serta Mengadili Sendiri.:---------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi.-------------------------------------------------------------------------- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;------------------------Dalam Pokok Perkara.---------------------------------------------------------------- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;------------------ Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara

tanggung renteng ;---------------------------------------------

Atau ;----------------------------------------------------------------------------------------Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon agar kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Pembanding/Penggugat tersebut

Terbanding I /Tergugat I, telah mengajukan kontra memori banding

tertanggal 1 Juni 2015 pada pkoknya:-----------------------------------------------------------

Bahwa Terbanding I/Tergugat I dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo karena menurut Terbanding I/Tergugat I Hakim tingkat pertama tidaklah salah didalam mempertimbangkan dan memutus.;-



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding I/Tergugat I, mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memriksa dan mengadili perkarea ini memutus dengan Amar sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara :--------------------------------------------------------------------1. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat ;------------------2. Mengadili sendiri menerima gugatan Terbanding I;-----------------------------


3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;-Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Pembanding/Penggugat tersebut

Terbanding II/Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding

tertanggal 1 Juni 2015 pada pokoknya:---------------------------------------------------------

Bahwa menurut Terbanding II/Tergugat II pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong in casu sudah tepat dan benar dalam mengambil keputusannya dalam perkara a quo sehingga Terbanding II/Tergugat II sangat sependa[pat dengan pertimbangan hukum serta Putusan Majelis Hakim Penghadilan Negeri Cibinong in casu.;-----------------



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding II/tergugat II mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memriksa dan mengadili perkarea ini memutus dengan Amar sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------------------1. Menolak

permohonan

banding

Pembanding/Penggugat

untuk

seluruhnya;------------------------------------------------------------------------------2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil kontra memori banding dari Terbanding II/Tergugat II.;----------------------------------------------------------3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.200/Pdt.G/2013 /PN.Cbn tanggal 9 April 2015.;-----------------------------------------------------4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalaingkat banding kepada Pemohon banding.; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Pembanding/Penggugat tersebut Terbanding VII/Tergugat VII telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Mei 2015 pada pokoknya:--------------------------------------------------------

Bahwa

Terbanding

VII/Tergugat

VII

sangatr

sependapat

dengan

pertimbangan hukum serta Amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut

karena telah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang

undangan yang berlaku;--------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding II/tergugat II mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memriksa dan mengadili perkarea ini memutus dengan Amar sebagai berikut :-----Dalam Eksepsi;-------------------------------------------------------------------------------a. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor.200/Pdt.G /2013 /PN.Cbn tanggal 9 April 2015.;---------------------------------------------


b. Menerima

seluruh

eksepsi

Terbanding

VII/Tergugat

VII

untuk

seluruhnya;------------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara :------------------------------------------------------------------------------1. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.200/Pdt.G/2013 /PN.Cbn tanggal 9 April 2015.;------------------------------------------------------------3. Mengeluarkan Terbanding VII/tergugat VII serta menyatakan Terbanding VII/Tergugat VII bukan sebagai pihak dalam perkara ini;--------------------------4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa cara pemeriksaan perkara perdata di tingkat banding, Majelis Hakim banding melakukan pemeriksaan ulang atas perkara tersebut, baik faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputus Hakim tingkat pertama (Vide Putusan MARI No.951K/SIP/1973 tanggal 9 Oktober 1975);----------------------Menimbang,bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keberatan - keberatan Pembanding / Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori banding sebagai berikut ;-----------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI ;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak sependapat

dengan

putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi putusan yaitu mengabulkan eksepsi Nebis in Idem dari Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat VI/Terbanding VI mengingat kapasitas Terbanding II /Tergugat II dan Terbanding VI/Tergugat VI bukan sebagai pihak yang pernah terlibat dalam perkara sebelumnya dan eksepsi tentang

Obyek

perkara

serta

eksepsi

gugatan

kabur/tidak

jelas

tidak

dipertimbangkan ;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat tersebut diatas;----------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa

Pengadilan

Tinggi

tidak

sependapat

dengan

pertimbangan hakim tingkat pertama dengan dikabulkannya eksepsi Nebis in Idem sebagaimana telah dipertimbangkan pada halaman 70 s/d halaman 76

yang

menyatakan “bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa

gugatan

Penggugat/Pembanding

memenuhi

semua

syarat

untuk

dinyatakan sebagai gugatan yang Nebis in Idem maka eksepsi dari para Tergugat dikabulkan”.; --------------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang,bahwa syarat syarat suatu putusan dapat dikatakan Nebis in Idem apabila memenuhi ketentuan :--------------------------------------------------------------

Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkebuatan hukum tetap dan putusan bersifat Positif.;-------------------

-

Subyek/Pihak yang berperkara sama ;-----------------------------------------

-

Obyek yang diperkarakan sama ;------------------------------------------------

-

Materi pokok/dasar gugatan sama.;---------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu apakah keberatan Penggugat/Pembanding memenuhi seluruh criteria Nebis in Idem atau tidak.;---------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan putusan dalam perkara terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif.;------------------------------------------------------------------Menimbang.,bahwa perkara No.45/1979/Pdt.G/L/Bgr Jo Putusan PT Bandung No.108/1980/Perd/PTB Jo Putusan MA.RI No.764.K/Sip/1981 Jo Putusan PK MA.RI No.201.PK/Pdt/1992 sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.09 /Eks /Pdt /1991/ PN.Bgr Jo No.45/1979/Pdt/G/L/Bgr tertanggal 7 September 1991..Adapun Amar putusan diatas,menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan Hukum dan melarang Tergugat melakukan tindakan apapun terhadap tanah dan segala sesuatu yang ada diatasnya termasuk kuburan istri Penggugat dan apabila ketentuan dilanggar Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp 5.000,-setiap hari kepada Penggugat.;---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Subyek/Pihak yang berperkara sama atau tidak ;--------------------------------------------Menimbang,bahwa berdasarkan bukti Surat P.1 s/d P.10 Penggugat /Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I

adalah ahli waris para pihak yang

berperkara pada perkara terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dirinci sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Penggugat/Pembanding bertindak selaku ahli waris sekaligus selaku kuasa waris dari para ahli waris alm Law Puk Seng als Sujono (ayah Penggugat) dan Loa A Njan merupakan ayah dari Law Puk Seng als Sujono jadi Loa A Njan adalah Kakek Penggugat sehingga Penggugat dalam perkara saat ini adalah ahli waris dari Penggugat dalam perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor


No.45/1979/Pdt/G/L/Bgr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.108/1980/Perd/PTB

Jo

No.764K/Sip/1981

Putusan

Jo

Putusan PK

Mahkamah

Agung

RI

Mahkamah

Agung

RI

No.201PK/Pdt /1992 (perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi) sehingga Penggugat/Pembanding dalam perkara ini merupakan orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara sebagai Ahli Waris.;-----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Tergugat I /Terbanding I dalam perkara ini adalah anak dari Tan Eng Tjeng sebagai pihak Tergugat dalam perkara terdahulu yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor No.45 /1979/ Pdt /G /L/ Bgr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.108/ 1980/ Perd/PTB Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.764K/Sip/1981 JoPutusan PK Mahkamah Agung RI No.201PK/Pdt/1992 (yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi)sedangkan Tergugat

I/Terbanding

I,

Tergugat

II/Terbanding

II,Tergugat

III/TerbandingIII,Tergugat IV/Terbanding IV,Tergugat V/Terbanding V,Tergugat VI/Terbanding VI dan Tergugat VII/Terbanding VII adalah para Tergugat dalam perkara yang sekarang ;------------------------------Menimbang,bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Subyek/Pihak yang bersengketa dalam perkara yang sekarang ini tidak sama dengan Subyek/Pihak dalam perkara terdahulu sehingga menurut Majelis Hakim kriteria Subyek/Pihak tidak terpenuhi;-----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Obyek yang diperkarakan dalam perkara terdahulu dengan perkara yang sekarang sama atau tidak;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa


dalam

dalil

gugatannya

menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding adalah selalu pemilik atas sebidang tanah

yang

berlokasi

di

Kampung

Prumpung

Rt.02/02

Desa

Gunung

Sindur,Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dengan batas-batas: sebelah Utara dengan tanah Keng Im/Keng Swan,sebelah Timur dengan Jl Raya SerpongGunung Sindur,sebelah Barat dengan tanah BPMSOH/kebon Karet dan sebelah Selatan dengan tanah Teng Ento/Thung Ento;------------------------------------------------Menimbang,bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah pula melakukan pemeriksaan setempat terhadap Obyek sengketa dan diperoleh fakta Obyek


sengketa terletak di Desa Gunung Sindur,Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebelah Utara dengan Tanah Keng Im / Keng Swan,sebelah Timur dengan Jl.Raya Serpong-Gunung Sindur,sebelah Barat dengan Tanah BPMSOH / Kebon Karet ,sebelah Selatan dengan Tanah Teng Ento/Thung Ento;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa Obyek sengketa dalam perkara No.234/1950.Pdt tanggal 30 Agustus 1951 dan

No.45/1979/Pdt/G/L/Bgr Jo Putusan Pengadilan

Tinggi Bandung No.108/1980/Perd/PTB Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.764K/Sip/1981 JoPutusan PK Mahkamah Agung RI No.201PK/Pdt /1992 (yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi) dengan batas-batas sebelah Utara dengan sawah Lauw Pe Kih,sebelah Timur dengan Jalan Besar Parungpung,sebelah Selatan dengan sawah Lauw Pe Kih dan sebelah barat dengan Kebon Karet tanah Gunung Sindur;---------------------------------------------------Menimbang,bahwa bila diteliti secara cermat obyek sengketa dalam perkara ini/sekarang (No.200 /Pdt.G/ 2013/ PN.Cbi) sama dengan Obyek sengketa dalam Perkara terdahulu ( No.234 /1950.Pdt tanggal 30 Agustus 1951 dan No.45/ 1979/ Pdt/G/L/Bgr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.108/1980/Perd/PTB Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.764K/Sip/1981 JoPutusan PK Mahkamah Agung RI No.201PK/Pdt /1992);----------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar gugatan Perkara terdahulu dengan dasar gugatan perkara yang sekarang sama atau tidak;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa dasar gugatan perkara terdahulu adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan cara mematok,merusak segala tanaman yang ada diatasnya dan mengancam akan membongkar makam istri Loa A Njan(Penggugat) yang berada di lokasi tanah Obyek perkara. Sedangkan dasar gugatan Perbuatan melawan hukum dalam perkara yang sekarang

Tergugat

I/Terbanding I secara sepihak telah menghidupkan kembali Girik No.119/Persil 36.S.II yang tertetara atas nama Tan Eng Tjeng seluas 17.050 M2 lalu Tergugat I/Terbanding I menjual tanah Obyek perkara kepada Tergugat II/Terbanding II bersadarkan Akta Jual Beli No.20/174/VIII/GNS tanggal 26 Agustus 1997 yang dibuat dihadapan Tergugat V/Terbanding V kemudian Tergugat II/Terbanding II mengajukan permohonan penerbitan sertipikat dengan hak memenuhi persyaratan kepada Tergugat VI/Terbanding VI sehingga terbit SHM No.120/Gunung Sindur atasnama Tergugat II/Terbanding II seluas 21.295 M2;--------------------------------------


Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas,dasar gugatan perkara yang terdahulu dengan perkara yang sekarang berbeda/tidak sama sekalipun sama –sama Perbuatan melawan hukum ;---------------------------------------Menimbang,bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut diatas,Subyek/pihak yang bersengketa dalam perkara ini yang sekarang Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V,Tergugat VI dan Tergugat VII ternyata tidak sama dengan Subyek/ pihak dalam perkara terdahulu yaitu hanya pihak Penggugat dan Tergugat I saja,,sehingga menurut

Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung criteria dari Nebis In Idem tidak terpenuhi;--------------Menimbang,bahwa tentang keberatan Penggugat /Pembanding bahwa eksepsi

mengenai

salah

obyek

dan

gugatan

penggugat

kabur

belum

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama,pertimbangan Majelis Pengadilan tinggi sebagai berikut :---------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa

keberatan

Permbanding/Penggugat

tersebut

telah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 69 alinea kelima bahwa eksepsi point (a) s/d (d) menurut pendapat majelis Hakim bukan menyangkut suatu kompetensi suatu badan peradilan tetapi menyangkut formalitas gugatan sehinmgga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sedangkan eksepsi point (e) tentang kewenangan mengadili sudah dipertimbangkan tersendiri dalam putusan Sela;---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Eksepsi para Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;-----------------------------DALAM POKOK PERKARA ;--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut ;-------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

dari

Gugatan

Penggugat

/Pembanding adalah sebagaimana tersebut diatas;-----------------------------------------Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat /Pembanding mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 s/d P.10, P.11- a s/d P.11- c, P.12 s/d P.18, P.19 - a.1 s/d P.19 - a.10, P.19.b,P.19.c dan P.20 serta 4 (empat) orang saksi;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya para Tergugat Terbanding telah mengajukan bukti surat dan saksi berupa:-------------------------------


-

Bukti Surat Tergugat I /Terbanding I diberi tanda T.I - 1 s/d T.I .14,,T.I-1 s/d T.I - 17 dan satu orang saksi;-------------------------------------

-

Bukti Surat Tergugat II /Terbanding II diberi tanda T.II - 1 s/d T.II 5,T.II -6a T.II. 6b,T.II -7,T.II - 8a,T.II.8b, T.II - 9 s/d T.II -13, T.II 114,T.II -11,T.II -16.a, T.II.16b,T.II -17 s/d T.II - 21 dan satu orang saksi;-------------------------------------------------------------------------------------

-

Bukti Surat Tergugat VI diberi tanda T.VI -1 s/d T.VI – 26;----------------

-

Bukti surat Tergugat VII/Terbanding VII diberi tanda T.VII - 1 s/d T.VII – 5 ;---------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut ;-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan angka 1 terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya;-------------------------------Menimbang,bahwa petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka 2 yaitu Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang berlokasi di Kp

Prumpung Rt.02/02

Desa

Gunung Sindur,Kecamatan Gunung Sindur

Kabupaten Bogor,diuraikan dengan alas hak berupa Girik C No.226/Persil 36.S.II tertera atasnama Louw Puk Seng seluas 17.050M2 (tujuh belas ribu lima puluh meter persegi) diuraikan dengan batas-batas,sebelah Utara dengan tanah Keng Im/Keng Swan,sebelah Selatan dengan Tnah Teng Ento/Thung Ento,sebelah Timur dengan Jalan Raya Serpong-Gunung Sindur dan sebelah Barat dengan tanah BPMSOH/kebon karet;--------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 adalah Surat Keterangan Waris dan Kuasa waris dimana Penggugat/Pembanding selaku Ahli Waris dan Kuasa para Ahli Waris lainnya dari Louw Puk Seng alias Sujono (Ayah Penggugat) sedang Louw Puk Seng alias Sujono Ahli waris dari Louw A Njan (kakek Penggugat) ;-------Menimbang,bahwa bukti surat P.7 dan P.8 adalah

Putusan Pengadilan

Negeri Bogor No.234/1950 Perdata halaman 5 alinea kedua Bahwa Jual Beli tanah obyek sengketa antara Tan Wie Sin (kakek Tergugat I) dengan Louw A Njan (Kakek Penggugat ) sudah sah dimana Kakek Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa kerana menurut hukum adat di jawa Barat jikalau sawah itu hanya digadaikan atau dipakai untuk jaminan saja maka dalam Girik tidak akan dirubah atas nama Louw A Njan ;------------------------------------------------------------------------------


Menimbang,bahwa bukti surat P.3 s/d P.6 adalah Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.45/1979/Pdt/G/L/Bgr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.108/1980 /Perd /PTB Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.764K/Sip/1981 Jo Putusan PK Mahkamah Agung RI No.201PK/Pdt /1992) telah berkekuatan hukum tetap dipertimbangkan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;-------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa bukti surat

P.9 dan P.10 yaitu Penetapan eksekusi

Ketua Pengadilan Negeri Bogor dan Berita Acara Eksekusi tertanggal 7 September 1991 atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Reg. No.108/1980/Perd/PT.B tertanggal 19 Juni 1980 dengan Pemohon Eksekusi Louw A Njan dan Termohon Eksekusi Tan Eng Tjang;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa saksi Arsan dan saksi Maman Suparman menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa milik Louw A.Njan (kakek Penggugat)karena selama saksi bekerja pada Lou A Njan diatas tanah obyek sengketa tidak ada yang komplen dan diatas tanah obyek sengketa terdapat makam istri Louw A Njan;----------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi tersebut diatas Jual Beli tanah obyek sengketa antara Tan Wie Sin dengan Louw A Njan sah dan Penggugat /Pembanding sebagai Ahli Waris Louw .A Njan adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan ; --------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 menyatakan Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sebagai berikut;----------------------------Menimbang,bahwa dari bukti surat P.7 dan P.8 adalah putusan Pengadilan Negeri Bogor No.234/1950 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.209/ 1963/PT.Perdata mengenai status tanah yang dalam pertimbangan hukumnya bahwa menurut Girik sawah tanah Gunung Sindur tahun 1943 sawah sengketa tersebut berada atasnama LOUW A NJAN dan menurut hukum adat Jawa Barat jikalau betul sawah itu hanya digadaikan setidak-tidaknya hanya dipakai untuk jaminan saja maka dalam giriknya tidak akan dirubah atasnama LOUW A NJAN dan tetap atasnama TAN WIE SIN;----------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa dari bukti surat P.3 s/d P.6 berupa Putusan Pengadilan Negeri

Bogor No.45/1979/Pdt/G/L/Bgr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung

No.108/1980 /Perd /PTB Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.764K/Sip/1981 Jo


Putusan PK Mahkamah Agung RI No.201PK/Pdt /1992) yang telah berkekuatan hukum tetap dalam amarnya menyatakan perbuatan tergugat melawan hukum dan melarang Tergugat untuk tidak melakukan tindakan yang berupa apapun terhadap tanah dan segala sesuatu yang ada diatas tanah termasuk kuburan istri Penggugat yang ada diatas tanah………..dst. dan putusan tersebut telah dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor dan Berita Acara Eksekusi.(P.9 dan P.10);-----------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa saksi Penggugat Endang Sutisna menerangkan pernah menjabat sebagai kepala Desa Gunung Sindur tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 pernah

melegalisir Fotocopy surat keterangan buku C Desa dan selama

saksi menjabat kepala Desa tidak ada peralihan dan tidak ada coret mencoret pada litter C,saksi tidak mengetahui riwayat tanah hanya mengetahui ada AJB saja dan sepengetahuan saksi Surat keterangan dari Kepala Desa bukan sebagai pengganti Letter C dan tidak dapat dijadikan sebagai persyaratan permohonan sertipikat dan saksi M Asnawi menerangkan

saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gunung

Sindur tahun 1979 sampai dengan tahun 1999 bahwa tanah yang disengketakan dikuasai James TA Hartono saksi ketahui dari Akta jual beli tanah sengkata yang dilakukan dikantor Kecamatan bertindak sebagai penjual Hendra yang menjadi alas hak atas tanah tersebut adalah Letter C No.119 /Persil 36.SII atasnama Tan Eng Ceng, saksi pernah ikut terlibat dalam mengeluarkan surat keterangan untuk syarat-syarat penerbitan Sertipikat namun saksi hanya focus kepada surat surat pernyataan saja sedangkan hal-hal lain terlewatkan tidak teliti apakah Letter sudah dicoret atau belum ,seandainya saksi mengetahui ada coretan maka saksi tidak akan mengeluarkan surat keterangan tersebut ;-----------------------------------------------Menimbang,bahwa bukti surat P.11.a,b,c berupa keterangan buku C Desa bahwa C No.499 berasal dari C No.119 karena telah terjadi mutasi pada tanggal 24 Maret 1952 dan buku C Desa No.226 berasal dari C No.499 karena telah terjadi mutasi pada tanggal 20 Juli 1962 karena pembagian warisan;----------------------------Menimbang,bahwa bukti surat

P.12 berupa surat keterangan Kepala

IPEDA Kantor Dinas Luar Tingkat I Bogor terkait riwayat tanah C.119/Persil 36 SII atasnama Tan Eng Tjeng Luas 1,705 Ha dilaporkan tanggal 24 Maret 1952 dijual ke No.499/Persil 36 SII atas nama Louw A Njan dan dilaporkan tanggal 20 Juli 1962 dan C No.499 atas nama Louw A Njan pembagian waris ke No.266/Persil 36.SII atasnama Loa Puk Seng;---------------------------------------------------------------------


Menimbang,bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut diatas

perbuatan

yang

dilakukan

oleh

Tergugat

I/Terbanding

I

dengan

menghidupkan kembali Girik No.119/Persil 36.S.II secara sepihak pada hal jual beli antara Kakek Penggugat dengan Kakek Tergugat yang sudah diuji kebenarannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.234/1950.perdata,kemudian Tergugat I/Terbanding I menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II/Terbanding II ,Tergugat II/Terbanding II menjual sebagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat III/Terbanding III atas bantuan Tergugat IV/Terbanding IV selaku Kepala Desa dengan membuat Surat keterangan tanah dan Tergugat V/Terbanding V selaku PPAT membuat Akta Jual Beli No.20/174/VIII/G/GNS terttanggal 26 Agustus 1997 lalu Tergugat VI/Terbanding VI menerbitkan sertipikat No. 120/Gunung Sindur atasnama Tergugat II/Terbanding II serta Tergugat VII/terbanding VII menerbitkan surat tagihan pajak.maka Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;Menimbang,

bahwa

oleh

karena

perbuatan

para

Tergugat

yaitu

menghidupkan kembali secara sepihak Girik No.119/Persil 36.S.II hingga terbit Akta Jual Beli No.20 /174/ VIII /GNS tanggal 26 Agustus 1997 yang dibuat dihadapan Tergugat V selaku PPAT Wilayah Gunung Sindur tidak memenuhi persyaratan sehingga.cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku maka petitum gugatan Penggugat angka 4 dan 5 harus dikabulkan;----------------------------------------Menimbang,bahwa oleh karena tanah obyek sengketa milik Penggugat /Pembanding maka menghukum Tergugat I,II dan III maupun pihak ketiga lainya yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali anah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong haruslah dikabulkan ;----------Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7 karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka petitum gugatan tersebut harus ditolak;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak meletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 8 patut ditolak ;--Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 10 karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka petitum gugatan tersebut harus ditolak;--------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;-----------------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang,bahwa Kontra memori banding yang telah diajukan Terbanding I I/ Tergugat I, Terbanding II /Tergugat II, dan Terbanding VII/Tergugat VII yang pada pokoknya menolak memori banding dari Penggugat/ Pembanding serta mendukung putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena itu dipandang pula telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;----------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri

Cibinong No. 200/Pdt.G/2013/PN.Cbn

tanggal 9 April 2015, tidak dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi

akan mengadili sendiri yang amar

selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-------------------------------------------Menimbang, bahwa karena para Terbanding/para Tergugat dipihak yang kalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; Mengingat Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 dan Peraturan PerundangUndangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;---------------------------------MENGADILI  Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;------------- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 200/Pdt.G/2013/PN.Cbn, tanggal 9 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;-------------------------------MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI ;-------------------------------------------------------------------------------------

Menolak Eksepsi para Tergugat tersebut ;--------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA ;------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-------------------------2. Menyatakan


adalah

pemilik

sah

atas

sebidang tanah yang berlokasi di Kp Prumpung Rt.02/02,Desa Gunung

Sindur,Kecamatan

Gunung

Sindur,Kabupaten

Bogor

diuraikan dengan alas hak berupa Girik C No.226/Persil 36 S.II tertera atas nama Louw Puk Seng,seluas 17.050 M2 (tujuh belas ribu lima puluh meter persegi) diuraikan dengan batas-batas:------------------------

Utara dengan tanah Keng Im/Keng Swan.;--------------------------------

-

Selatan dengan tanah Teng Ento/Thung Ento ;--------------------------

-

Timur dengan tanah Jl Raya Serpong-Gunung sindur ;---------------

-

Barat dengan tanah BPMSOH/Kebon Karet ;-----------------------------

3. Menyatakan

Tergugat

I,II,III,IV,V,VI

dan

VII

telah

melakukan

perbuatan melawan hukum;--------------------------------------------------------


4. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku atas Akta Jual Beli No.20/174/VIII/GNS tanggal 26 Agustus 1997 dibuat dihadapan Drs Ade Hidayat selaku PPAT wilayah Gunung Sindur beserta turutannya terkait.;-----------------------------------------------5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku atas:---------------------------------------------------------------------------------------

SHM No.500/Gunung Sindur seluas 4.150 M2 Surat Ukur No.26/2005 ;-----------------------------------------------------------------------

-

SHM No.501/Gunung Sindur,seluas 4.153 M2 Surat Ukur No.27/2005 ;-----------------------------------------------------------------------

-

SHM No.638/Gunung Sindur,seluas 4.173 M2 ;-------------------------

-

SHM No.639/Gunung Sindur,seluas 3.165 M2 ;------------------------

-

SHM No.516/Gunung Sindur,seluas 154 M2.;----------------------------

-

SHM No.530/Gunung Sindur,seluas 285 M2 ;----------------------------

-

SHM No.531/Gunung Sindur,seluas 291 M2;-----------------------------

-


-


-


-

SHM No.520/Gunung Sindur,seluas 152 M2;-----------------------------

-

SHM No.510/Gunung Sindur,seluas 3.541 M2 ;-------------------------

Keseluruhan Sertipikat diatas tertera atasnama Tergugat II (James TA Hartono) ;--------------------------------------------------------------------------

SHM

No.504/Gunung

Sindur,seluas

900

M2

Surat

Ukur

No.30/2005 tertera atasnama Ali Sutanto (qqTergugat III) ;---------6. Menghukum Tergugat I,II dan III maupun pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.;--------7. Menolak gugatan lain selebihnya.;-----------------------------------------------8. Menghukum para Tergugat /para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;---------------Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 oleh kami

SIR JOHAN,S.H.M.H Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Bandung sebagai

Ketua Majelis, AMRIDDIN.SH.M.H. dan FIRZAL ARZY,SH.M.H. sebagai Hakim-


Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari RABU,tanggal,

7 Oktober 2015.

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu BAMBANG SUGIANTO,SH.M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T.T.D

T.T.D

AMRIDDIN.S.H.,M.H

SIR JOHAN, S.H.,M.H.

T.T.D

FIRZAL ARZY,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

BAMBANG SUGIANTO,S.H.,M.H Biaya Perkara : 1. Pemberkasan

Rp. 139.000,-

2. Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Meterai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents