P U T U S A N Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: 1. Hj. ADY SETYAWATI Binti H.SAADY MUCHSIN, Agama Islam, Umur 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl.Dewi Sartika No.14, Rt 005/07, Kel.Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi , selanjutnya disebut PENGGUGAT I ; 2. DR.H.ADHY FIRDAUS SAADY,MSc Bin H.SAADY MUCHSIN, Agama Islam, Umur 53 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,Warga Negara Indonesia, Alamat Jl.Poncol Jaya, Rt.001/019, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekas , selanjutnya disebut PENGGUGAT II ; 3. Hj. ADHI ILHAMI Binti H.SAADY MUCHSIN, Agama Islam, Umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl.H.Wahab Afan, Pondok Ungu, Rt.001/02, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, selanjutnya disebut PENGGUGAT III ; 4. ADY LATIFAH Binti H.SAADY MUCHSIN, Agama Islam, Umur 47 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Warga Negara Indonesia, Alamat H.Wahab Afan, Pondok Ungu, Rt.001/02, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV ; 5. H. ADY MAULANA Bin H.SAADY MUCHSIN, Agama Islam, Umur 43 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl Lapangan Bekasi Tengah No.3C Rt.005/07, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, selanjutnya disebut PENGGUGAT V; 6. ADY ELMOYA MUSA Bin H.SAADY MUCHSIN, Agama Islam, Umur 31 tahun, Pekerjaan Karyawan, Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Taman Harapan Baru Blok S.III No.33 Rt.003/027,Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, selanjutnya disebut PENGGUGAT VI ;
Halaman 1 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VI, secara bersamasama disebut PARA PENGGUGAT, yang dalam hal ini diwakili kuasanya ABU MANSYUR, SH dan ALIAH RIWI SUWARTI, SH dari Kantor Hukum ABU MANSYUR & REKAN, Advokat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor di Jln. Letjen Suprapto No.160 Blok A-8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 27 September 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.1588
s/d
2016,Selanjutnya
1593/SK/2016/PN.Bks disebut
sebagai
tanggal
28
PEMBANDING
September
semula
PARA
PENGGUGAT; LAWAN 1. MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq WALIKOTA BEKASI, berkedudukan di Jl Jend.A.Yani No.1 Kota Bekasi, dalam
hal
ini
diwakili
oleh
M.TH.A.K.IRYANTHY,SH.,SUGIANTO,SH.,MELANIA SUHENDRA,SH.,LISA
Kuasanya SARI,SH.,ADE
INDRYATI,SH.,SUDARYONO,SH.,INDRA
PERMANA,SH.,dan FITRI SUSANTY,SH masing-masing selaku Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.242/150/huk
tanggal
28
September
2016,terdaftar
di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.2013/SK/2016/PN.Bks tanggal 13 Desermber 2016,selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I ; 2. PT. SADARI ADIPUTRA UTAMA, berkedudukan di Gedung Ady Group, Jl Jend. Sudirman Km 31 No.1, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria,
Kota Bekasi, selanjutnya disebut TERBANDING II semula
TERGUGAT II ; Pengadilan Tinggi tersebut; Membaca,Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10 Januari 2017,Nomor.1/PEN.PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA
Halaman 2 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
Membaca,gugatan Penggugat/Pembandingtanggal 17 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Februari 2016 dengan Nomor Register : 91/Pdt.G/2016/PN.Bks mengemukakan hal-hal sebagai berikut
1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari hasil pernikahan antara H. Saady Muchsin dengan Hj. Musliha. Kedua orang tua Para Penggugat, yaitu H. Saady Muchsin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2015, sedangkan Hj. Musliha meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2015. Sehingga menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang berhak terhadap budel warisan H. Saady Muchsin dengan Hj. Musliha. (Ayah dan Ibu Para Penggugat) (Bukti P-1); 2. Bahwa almarhumah Hj. Musliha meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang setempat di kenal masyarakat dengan sebutan PASAR HARAPAN JAYA, terletak di Kampung Kaliabang, Rt. 012/Rw. 022, Desa/Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Administratif Bekasi, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Jawa Barat yang dengan peristiwa pemekaran wilayah Bekasi kemudian masuk wilayah Bekasi Kota; 3. Bahwa adapun sebidang tanah tersebut dengan bukti kepemilikan berupa Girik C. 560 Persil 34 KLS.I.I. dengan luas kurang lebih 17.100 M2 (tujuh belas ribu
seratus meter persegi) atas nama Hj. Musliha Binti Mualim.
Sehingga menurut hukum Hj. Musliha adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah tersebut dan sebidang tanah tersebut merupakan budel warisan yang belum dibagi para ahli warisnya (Bukti P-2) ; 4. Bahwa adapun batas-batas
sebidang tanahdimaksud adalah sebagai
berikut; - Sebelah Utara : Berbatasan
dengan sungai/kali kecil;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jl. Lingkungan; - Sebelah Barat : Berbatasan dengan sungai/kali kecil; - Sebelah Timur : Berbatasan dengan sungai/kali kecil; 5. Bahwa
pada
mulanya orang tua Para Penggugat adalah benar telah
memberi izin anak pertamanya (kakak Para Penggugat) bernama : ADY WAHYU yang telah membuka perusahaan dengan nama PT. SADARI ADIPUTRA UTAMA (in casu Tergugat II) untuk menempati sementara sebidang tanah milik orang tua Para Penggugat dimaksud di atas mendirikan Pasar untuk para pedagang guna pelayanan masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan;
Halaman 3 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
6. Bahwa selanjutnya setelah mendapat izin dari orang tua Para Penggugat selanjutnya PT. SADARI ADIPUTRA UTAMA (in casu Tergugat II) khususnyakakak Para Penggugat bernama Ady Wahyu yang menjabat sebagai Direktur Utama di perusahaan tersebut, akhirnya mendirikan Pasar di atas tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut dengan BIAYA SENDIRI; 7. Bahwa adapun dengan masalah izin-izin yang harus dimohonkan oleh Tergugat II kepada instansi terkait (Tergugat I) atau Tergugat II melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mendirikan dan mengelola pasar yang dikenal masyarakat dengan sebutan Pasar Harapan Jaya, orang tua Para Penggugat
dan/atau Para Penggugat
tidak pernah
mengikuti atau
mengetahuinya karena selama hidupnya kakak Para Penggugat bernama Ady Wahyu yang meninggal pada tanggal 9 Januari 1992 dalam mengelola pasar dimaksud tidak pernah memberitahu orang tua Para Penggugat dan/atau Para Penggugat; 8. Bahwa disamping itu sepanjang pengetahuan Para Penggugat, semasa hidupnya orang tua Para penggugat terhadap tanah dan bangunan milik orang tua Para Penggugat dimaksud di atas tidak pernah diperjualbelikan, dihibahkan atau dilakukan perbuatan hukum lainnya kepada Tergugat II, termasuk tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan perbuatan hukum kepada pihak ketiga termasuk Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan bangunannya kepada Tergugat I; 9. Bahwa ternyata setelah kedua orang tua Para Penggugat meninggal dunia tahun 2015, baru Para Penggugat (kecuali Penggugat II) ketahui tanah dan bangunan milik orang tua Para Penggugat dimaksud di atas TANPA SEPENGETAHUAN DAN SEIZIN orang tua Para Penggugat, Tergugat I mensyaratkan jika Tergugat II ingin mendapat izin dalam mendirikan bangunan dan mengelola pasar dimaksud harus membuat perjanjian dengan Tergugat I yang isi perjanjiannya telah dibuat oleh Tergugat I. Hal ini terbukti dari perjanjiannya yang telah diberi nomor dari Tergugat I, dibuat di bawah tangan dan tanpa ada persetujuan dari orang tua Para Penggugat dan/atau Komisaris perusahaan; 10. Bahwa adapun Perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh Tergugat I dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah : 10.1.SURAT PERJANJIAN PEMBUATAN BARU PEMBANGUNAN PASAR/ PERTOKOAN DI KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN BEKASI UTARA OLEH PT. SADARI ADIPUTRA UTAMA DENGAN
Halaman 4 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR : 644.1/05.SPK/1987, TERTANGGAL 25 MEI 1987 (Bukti P-3); 10.2.SURAT
PERJANJIAN
PERJANJIAN
NOMOR
PENYERAHAN
:
511.2/1598/Huk.
PEMBANGUNAN
TENTANG PASAR
/
PERTOKOAN DI KELURAHAN HARAPAN JAYA, TERTANGGAL 2 JULI 1998 (Bukti P-4); 11. Bahwa adanya 2 (dua) Surat Perjanjian dimaksud pada angka 10 di atas Para Penggugat (kecuali Penggugat II) ketahui pada tahun 2015, yaitu melalui laporan dari Tergugat II kepada Para Penggugat secara lisan dengan memberikan surat dari Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II tanggal 27 Januari 2011 No. 510189-31 pem/I/2011 Perihal : Tanggapan Renovasi Pasar Harapan Jaya dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat dari Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II, yaitu dengan Surat tanggal 16 Oktober 2015 No. 511.2/6072-Dispera, perihal : Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama. (Bukti P-5 dan bukti P-6); 12. Bahwa
ternyata tanah dan bangunan milik orang tua Para Penggugat
dimaksud di atas, pada saat adanya pemekaran wilayah Kota Bekasi Pasar Harapan Jaya
yang tadinya masuk wilayah Kabupaten Bekasi menjadi
wilayah Kota Bekasi, tanah dan bangunan milik orang tua Para Penggugat dimaksud hanya dengan dasar adanya Surat Perjanjian Pembuatan Baru Pembangunan Pasar/Pertokoan di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara dan/atau Surat Perjanjian Penyerahan Pembangunan Pasar/Pertokoan di Kelurahan Harapan Jaya (vide bukti P-3 dan P-4) yang dibuat dan ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II, kemudian tanah dan bangunan milik orang tua Para penggugat dimasukkan sebagai tanah asset pemerintah Daerah kota Bekasi dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris. Sehingga dengan alasan tersebut Tergugat I pada tanggal 14 Januari 2016 tanpa seizin Ketua Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan eksekusi pengambilalihan tanah dan bangunan milik orang tua Para Penggugat secara paksa dengan mengerahkan kurang lebih 400 personil dari berbagai unsur instansi terkait, mobil bolduser, mobil pemadam kebakaran dan lain-lainnya bahkan ada tindakan pengrusakan satu
bangunan
kantor
Tergugat
II
serta
langsung
melakukan
pendataan/registrasi kepada para pedagang dan besok harinya telah melakukan pemungutan retribusi kepada para pedagang (bukti P-7); 13. Bahwa padahal Para Penggugat sebelum Tergugat I melakukan eksekusi pengambilalihan tanah dan bangunan milik orang tua Para Penggugat telah
Halaman 5 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
mengajukan surat keberatan kepada Tergugat I melalui surat tanggal 11 Januari 2015 perihal : Keberatan Atas Rencana Pengambilalihan Tanah dan Bangunan seluas kurang lebih 17.924 M2 (mengikuti isi perjanjian atau surat Tergugat I) yang setempat dikenal Pasar Harapan Jaya, yang intinya memohon agar eksekusi pengambilalihan tanah dan bangunan milik Para Penggugat dimaksud dibatalkan atau setidak-tidaknya ditunda, karena tanah dan bangunan dimaksud adalah milik orang tua Para Penggugat. namun surat keberatan Para Penggugat tersebut tidak dindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat I tetap melakukan eksekusi pengambilalihan tanah dan bangunan milik orang tua Para Penggugat pada tanggal 14 Januari 2016 (bukti P-8); 14. Bahwa dengan adanya fakta hukum terurai di atas, yaitu Tergugat II disyaratkan oleh Tergugat I untuk menandatangani surat perjanjian yang dibuat sendiri oleh Tergugat I dengan dicantumkan ketentuan pasal 8 ayat (1) tanpa ada persetujuan pemilik tanah dan/atau komisaris perusahaan dan diatas tanah milik orang tua Para Penggugat dimaksud dibangun dengan biaya sendiri oleh Tergugat II, maka jelas terbukti menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan penyalahgunaan keadaan atau kesempatan dan/atau penyalahgunaan kekuatan ekonomis (misbruik van standigheden). Sehingga menurut hukum perjanjian yang demikian adalah cacat dalam menentukan kehendak, karena dalam perjanjian a quo terdapat hal-hal atau syarat-syarat yang tidak layak dan tidak patut serta telah terjadi penyalahgunaan kekuatan ekonomis. Oleh karenanya perjanjian tersebut telah melanggar azas kebebasan berkontrak atau dengan kata lain perjanjian tersebut terjadi secara sepihak. Sehingga tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 1320 KUHPerdata. Apalagi jika dibaca dalam Berita Acara Inventarisir mengenai tanah dan bangunan orang tua Para Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas tentang ; adanya Serah terima dari Tergugat II kepada Tergugat I,
bukti kepemilikannya, KOHIR, BLOK
PERSILNYAnya, riwayat tanahnya dll ; 15. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya menurut hukum, secara ex officio dalam keadaan seperti terurai di atas karena jabatannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berwenang melalui penafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa dalam perjanjian a quo, kedudukan Tergugat II berada bebas
menyatakan
kehendaknya,
dalam
sehingga
keadaan
tidak
Perjanjian tersebut
melanggar azas kebebasan berkontrak, karena hukum mewajibkan bahwa
Halaman 6 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
Hakim secara ex officio, tanpa diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak, dapat menilai kembali kewajiban bertimbal balik antara kedua belah pihak, bahkan Hakim diberi wewenang untuk membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini apabila antara kewajiban bertimbal balik kedua belah pihak dalam suatu perjanjian sejak semula terdapat hal-hal atau syarat-syarat yang tidak layak dan tidak patut; 16. Bahwa apalagi antara orang tua Para Penggugat dan/atau Para Penggugat TIDAK PERNAH MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM dengan Tergugat I. Oleh karenanya orang tua Para Penggugat dan/atau Para Penggugat TIDAK TERIKAT DAN TIDAK DAPAT DIRUGIKAN dalam perjanjian a quo (Vide pasal 1315 KUHPdt jo. Pasal 1340 KUHP). Apalagi surat perjanjian dimaksud tidak mempunyai KEKUATAN EKSEKUTORIAL; 17. Bahwa disamping itu jika dibaca dan dipelajari ketentuan pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Pembuatan Baru Pembangunan Pasar/Pertokoan di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara dan/atau Surat Perjanjian Penyerahan Pembangunan Pasar/Pertokoan di Kelurahan Harapan Jaya (vide bukti P-3 dan P-4), menurut hemat Para Penggugat adalah suatu perjanjianBuild Operate and Transper (BOT) = Bangun, Guna Serah, yaitu suatu bentuk hubungan kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam rangka membangun suatu proyek infrastuktur; 18. Bahwa sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008 Tentang “ Pengelolaan Barang Milik Negara-Daerah, khususnya pasal 1 ayat (12) jo. Pasal 1 ayat (13) jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 248/KMK.04/1995 jo. SE-38/PJ.4/1995, disyaratkan bahwa TANAHNYA adalah milik Negara/Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain/swasta dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Sedangkan dalam perkara ini tanah bukan milik Tergugat I atau milik Tergugat II, melainkan milik orang tua Para Penggugat; 19. Bahwa oleh karenanya perjanjian yang demikian (bukti P-3 dan P-4), suatu perjanjian yang menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008 Tentang “ Pengelolaan Barang Milik Negara-Daerah, khususnya pasal 1 ayat (12) jo. Pasal 1 ayat (13) jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 248/KMK.04/1995 jo. SE-38/PJ.4/1995. Apalagi dalam perjanjian dimaksud TIDAK MELIBATKAN ORANG TUA PARA PENGGUGAT. Sehingga menurut hukum orang tua Para Penggugat atau Para Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 1315 KUHPerdata jo. Pasal 1340 KUHPerdata
Halaman 7 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
orang tua Para Penggugat dan/atau Para Penggugat tidak terikat dan tidak dapat dirugikan dalam perjanjian dimaksud; 20. Bahwa berdasarkan alasan hukum terurai di atas, maka surat perjanjian (bukti P-3 dan bukti P-4) tersebut, adalah batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab bertentangan dengan undangundang (in casu Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008 Tentang “ Pengelolaan Barang Milik Negara-Daerah, khususnya pasal 1 ayat (12) jo. Pasal 1 ayat (13) jo. Keputusan Menteri Keuangan No : 248/KMK.04/1995 jo. SE-38/PJ.4/1995); 21. Bahwa disamping itu, ketentuanPasal 1339 KUHPerdata menyatakan : “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau udangundang “ ; 22. Bahwa sehubungan dengan hal itu berdasarkan ketentuan pasal 1265 KUHPerdata jo. pasal 1266 KUHPerdata jo. pasal 1267 KUHPerdata, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
menyatakan Surat Perjanjian Pembuatan Baru Pembangunan
Pasar/Pertokoan di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara oleh PT. Sadari Adiputra Utama dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor : 644.1/05.SPK/1987, tertanggal 25 Mei 1987 (Bukti P-3), dan/atau Surat Perjanjian Nomor : 511.2/1598/Huk. Tertanggal 2
Juli 1998
tentang
Penyerahan Pembangunan
Pasar/Pertokoan di
Kelurahan Harapan Jaya (vide bukti P-4) yang dibuat dan ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan “ Batal demi hukum “ (van recht wege nietig/ex tunc), membawa segala sesuatu kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan dan mewajibkan Tergugat I atau siapa saja yang memeperoleh hak daripadanya menguasai tanah dan bangunan
Pasar
Harapan
jaya
wajib
mengembalikannya
kepada
pemiliknya, yaitu Hj. Musliha atau Para Penggugat; 23. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan atau fakta hukum terurai di atas, maka jelas terbukti menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, dan tanpa adanya persetujuan orang tua Para Penggugat atau Para Penggugat, tidak adanya Berita Acara Serah Terima dari Tergugat II kepada Tergugat I, namun Tergugat I tetap dengan cara paksa melakukan eksekusi pengabilalihan tanah dan
Halaman 8 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
bangunan milik orang tua Para Penggugat, serta langsung mengutif retribusi kepada para pedangang, maka jelas menurut hukum tindakan Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut : “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “; 24. Bahwa demikian pula halnya dengan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II, tanpa persetujuan dari orang tua Para Penggugat selaku pemilik tanah telah sepakat dan menandatangani surat perjanjian sebagaimana disebutkan pada posita gugatan ini angka 10, maka jelas menurut hukum tindakan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat; 22. Bahwa
perbuatan
melawan
hukum dari Tergugat I dan Tergugat II
tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yang dapat Para Penggugat rinci sebagai berikut : KERUGIAN MATERIIL : -
Tanah dan bangunan yang diambil alih secara melawan hukum oleh Tergugat I sejak tanggal 14 Januari 2016, mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan/atau menguasai tanah a quo, yang pendapatan perharinya dari kios dan lapak para pedagang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta liam ratus ribu rupiah) X 30 (perbulan), mendapat keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). jumlah ini bertambah terus sampai dengan diserahkannya tanah milik orang tua Para Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas;
KERUGIAN IMMATERIIL : -
Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana yang Para Penggugat uraikan di atas, mengakibatkan nama baik dan kehormatan Para Penggugat menjadi tercemar dan rusak baik dihadapan relasi bisnis maupun dimata masyarakat dan keluarga besar Para Penggugat dimana kerugian Para penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi bila diperhitungkan secara materiil tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000.000,- (Sepuluh Triliun Rupiah);
Halaman 9 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
23. Bahwa
mengingat
adanya
wasangka
yang
beralasan
bahwa
Tergugat I mempunyai itikad yang tidak baik dan untuk menjamin putusan perkara ini kelak khususnya Tergugat I secara sukarela mengosongkan tanah milik Para Penggugat dan mengenai ganti rugi dari Tergugat I kepada Para Penggugat , maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservaotir beslag) terhadap : -
Sebidang tanah dan Bangunan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bekasi, yang setempat dikenal di Jl. Jend. A. Yani No. 1, Kota Bekasi;
24. Bahwa selanjutnya Para Penggugat
juga
memohon
kepada
Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Bekasi C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat I lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan; 25. Bahwa mengingat gugatan ini adalah mengenai hak milik yang didasari bukti otentik dan/atau alasan-alasan hukum yang kuat yang kebenarannya tidak dapat dipungkiri lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka tidak berlebihan jika Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum ; verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II (uitvoorbar bij voorad) ; M
A
K
A:
Berdasarkan kenyataan-kenyataan atau fakta hukum terurai di atas, Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut,yaitu
atas sebidang tanah dan bangunan
Kantor
Pemerintah
Daerah ( Pemda ) Kota Bekasi, yang setempat dikenal terletak di Jl. Jend. A. Yani No. 1, Kota Bekasi ; 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat; Halaman 10 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
4 Menyatakan tanah seluas kurang lebih 17.100 M2 ( tujuh belas ribu seratus meter persegi ) sesuai Girik C No. 560 Persil 34 KLS.I.I. atas nama Hj. Musliha Binti Mualim yang setempat dikenal sebagai Pasar Harapan Jaya, tepatnya
terletak
di
di
Kampung
Kaliabang,
Rt.
012/Rw.
022,
Desa/Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara,, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara
:
Berbatasan
dengan sungai/kali kecil;
- Sebelah Selatan :
Berbatasan dengan Jl. lingkungan;
- Sebelah Barat
Berbatasan dengan sungai/kali kecil ;
:
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sungai/kali kecil; Adalah milik orang tua Para Penggugat bernama Hj. Musliha Binti Mualim; 5. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Perjanjian Pembuatan Baru Pembangunan Pasar/Pertokoan di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara yang dibuat dan ditandatangani Oleh PT. Sadari Adiputra Utama (in casu Tergugat II) dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (in casu Tergugat I) Nomor : 644.1/05.SPK/1987, tanggal 25 Mei 1987 dan Surat Perjanjian Nomor : 511.2/1598/Huk. Tanggal 29 Juli 1998 Tentang Penyerahan Pembangunan Pasar/Pertokoan di Kelurahan Harapan Jaya dan Bertita Acara Serah Terima Barang Inventaris tanah dan bangunan milik orang tua Para Penggugat; 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut kepada orang tua Para Penggugat atau Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara; 7. Menghukum Tergugat I untuk menghapus tanah dan bangunan milik orang tua Para penggugat yang dimasukkan Tergugat I sebagai asset pemerintah Daerah kota Bekasi dalam Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris. 8. Menghukum
Tergugat I untuk
membayar
ganti rugi kepada orang
tua Para Penggugat atau Para Penggugat sebesar Rp.2.500.000,-/hari (dua juta lima ratus ribu rupiah/hari) atau sebesar Rp. 75.000.000,-/bulan (tujuh puluh lima juta rupiah/bulan)) terhitung sejak Tergugat I melakukan eksekusi pengabilalihan tanah dan bangunan milik orang tua Para Penggugat, yaitu pada tanggal 14 Januari 2016, jumlah ini bertambah terus sampai dengan diserahkannya tanah milik orang tua Para Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas;
Halaman 11 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (Sepuluh Triliun Rupiah); 10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat, apabila Tergugat I lalai melaksanakan putusan untuk menyerahkan tanah milik orang tua Para Penggugat atau kepada Para Penggugat selaku ahli warisnya dalam keadaan kosong dan bebas, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan; 11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II; 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. A T A U, mohon putusan yang seadil-adilnya. Membaca, Jawaban Tergugat I/Terbanding I tertanggal 19 Mei 2016 yang uraian selengkapnya sebagai berikut : Bahwa obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum atas kepemilikan hak atas tanah seluas 17.100 M2 yang terletak di Kampung Kaliabang, RT.012/RW.22,
Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota
Bekasi yang dikenal dengan Pasar Harapan Jaya. Bahwa dasar gugatan PARA PENGGUGAT adalah Girik C.560, Persil 34, Klas S II atas nama Hj.MUSLIHA SAADY seluas 17.100 M2 . Adapun materi Jawaban dan alasan hukumnya terurai sebagai berikut : A. EKSEPSI 1. GUGATAN BERSIFAT TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELS) Dalam
Posita
Gugatannya
PARA
PENGGUGAT
menjadikan
WALIKOTA BEKASI sebagai TERGUGAT I dan PT.SADARI ADI PUTERA UTAMA (PT.SAU) sebagai TERGUGAT II dan dalam Petitumnya butir 3 menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Namun disisi lain PARA
PENGGUGAT tidak memintakan ganti kerugian kepada TERGUGAT II. Bahwa dilihat dari peristiwa hukum maka justru peran TERGUGAT II sangat dominan dalam perkara aquo karena melakukan pengelolaan Pasar Harapan Jaya selama 29 tahun terhitung sejak 25 Mei 1987 hingga 13 Januari 2016 sedangkan TERGUGAT I hanya melakukan pengelolaan Pasar Harapan Jaya selama 5 bulan terhitung sejak 14
Halaman 12 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
Januari 2016 hingga saat ini. Dengan posisi sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT
II
semestinya
PARA
PENGGUGAT
memintakan
penggantian kerugian secara tanggung renteng kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan metode proporsional dimana TERGUGAT II menanggung porsi yang jauh lebih besar dibanding TERGUGAT I. Bahwa PARA PENGGUGAT mengklaim Pasar Harapan Jaya adalah miliknya namun hanya menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT I untuk peristiwa hukum setelah tanggal 14 Januari 2016. Bahwa peristiwa hukum pengelolaan Pasar Harapan Jaya sejak 25 Mei 1987 hingga saat ini merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan secara parsial sehingga sepatutnya PARA PENGGUGAT menuntut pula ganti kerugian kepada TERGUGAT II sejak tanggal 25 Mei 1987 s/d 13 Januari 2016. Keberadaan
Sdr.ADHY
FIRDAUS
sebagai
PENGGUGAT
II
mengakibatkan gugatan menjadi bias karena yang bersangkutan merupakan Direktur Utama (Dirut) PT.SAU yang menandatangani Perjanjian kedua Nomor 511.2/1598/Huk tertanggal 29 Juli 1998 tentang Perjanjian Penyerahan Pembangunan Pasar/Pertokoan di Kelurahan Harapan Jaya. Dengan posisinya sebagai ahli waris dari Alm. SAADY MUCHSIN serta tidak dipermasalahkannnya TERGUGAT II dalam perkara aquo maka terjadi persetujuan diam-diam terhadap segala tindakan hukum Sdr.ADHY FIRDAUS selaku Dirut PT.SAU termasuk pengalihan hak atas tanah Pasar Harapan Jaya. 2. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM IN LITIS CONSORTIUM) Permasalahan
perkara
aquo
tidak
bisa
dilepaskan
dari
peran
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI selaku pihak yang melakukan perjanjian
dengan
TERGUGAT
II
masing-masing
Nomor
644.I/05.SPK/1987 tertanggal 25 Mei 1987 Nomor 511.2/1598/Huk tertanggal 2 Juli 1998 serta pihak yang melakukan penyerahan Pasar Harapan Jaya kepada TERGUGAT I melalui Berita Acara Serah Terima Nomor 028/BA.106-Plk/1998 tertanggal 4 Maret 1998 pada Nomor urut 62. Mengingat PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI memiliki peran sentral selaku pihak yang melakukan perjanjian dengan TERGUGAT II yang kemudian selanjutnya melakukan penyerahan Harapan Jaya kepada TERGUGAT I namun tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo mengakibatkan perkara quo menjadi kurang pihak . Halaman 13 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
B. POKOK PERKARA 1. Hal yang telah kami kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara. 2. Kami menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dinya- takan kebenarannya. 3. Bahwa terdapat fakta hukum yang diakui oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya yakni : -
Adanya persetujuan orang tua PARA PENGGUGAT kepada Sdr.ADY WAHYU (selaku Ahli Waris) untuk mendirikan PT.SAU, menempati dan membangun Pasar Harapan Jaya ;
-
Biaya pembangunan Pasar Harapan Jaya dan pengelolaannya dilakukan oleh PT.SAU ;
-
Adanya
Perjanjiian
antara
PT.SAU
dengan
PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI masing-masing Nomor 644.1/05.SPK/1987 tertanggal 25 Mei 1987 dan Nomor 511.2/1598/Huk tertanggal 2 Juli 1998 mengenai Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Harapan Jaya ; -
Keterlibatan Sdr.ADI WAHYU dan Sdr.ADHY FIRDAUS selaku Direksi PT.SAU yang nota bene juga merupakan ahli waris Alm.SAADY MUCHSIN dalam penandatanganan perjanjian.
4. Pasar Harapan Jaya merupakan asset TERGUGAT I yang lahir dari Perjanjian dengan konsep Bangun Serah Guna dimana TERGUGAT II memberikan modal berupa tanah dan melakukan pembangunan pasar berikut pra sarananya dengan hak konsesi untuk mengelola Pasar dengan
kewajiban
membayar
kontribusi
setiap
bulannya
dan
menyerahkan tanah, bangunan, prasarana dan hak pengelolaannya di akhir perjanjian kepada TERGUGAT I yakni : -
ketentuan Pasal 4 Ayat 1 jo. Pasal 5 Ayat 1 jo. Pasal 6 Perjanjian Nomor
644.1/05.SPK/1987
tertanggal
25 Mei
1987
tentang
Pembuatan Baru Pembangunan Pasar /Pertokoan di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara yang memuat
hak
pengelolaan kepada TERGUGAT II serta kewajiban TERGUGAT II untuk melaksanakan pembangunan dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun dan menyerahkan tanah, bangunan dan prasarana Pasar Harapan Jaya kepada TERGUGAT I setelah selesainya perjanjian.
Halaman 14 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
Perjanjian ini ditandatangani oleh Sdr.ADHY WAHYU selaku Direktur PT.SAU dengan Bupati Bekasi ; -
Adanya
ketentuan Pasal 1
Perpanjangan
Perjanjian Nomor
511.2/1598/Huk Nomor 511.2/1598/Huk tertanggal 29 Juli 1998 tentang Perjanjian Penyerahan Pembangunan Pasar/Pertokoan di Kelurahan
Harapan
Jaya.
Perjanjian
ini
ditandatangani
oleh
PENGGUGAT II selaku Dirut PT.SAU dengan Wakil Bupati Bekasi . Pada bagian Memperhatikan butir 5 Perpanjangan Perjanjian ini diterangkan
adanya
Surat
Keteranga
Notaris
Ny.KAMARIAH
SUPARWO, SH Nomor 004/Not/XI/95 tertanggal 3 Nopember 1995 perihal pengurusan Sertifikat Hak Pakai atas nama TERGUGAT II. Dengan demikian telah terjadi pengalihan hak atas tanah dari PARA PENGGUGAT
kepada
TERGUGAT
II
atau
setidak-tidaknya
PENGGUGAT I, III, IV. V dan VI mengetahui dan menyetujui tindakan hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT II termasuk penandatanganan Perpanjangan Perjanjian ; -
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi, Pasar Harapan Jaya termasuk asset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada TERGUGAT I melalui Berita Acara Serah Terima Nomor 028/BA.106-Plk/1998 tertanggal 4 Maret 1998 pada Nomor urut 62.
5. Setelah
Perpanjangan
Perjanjian
Nomor
511.2/1598/Huk
Nomor
tertanggal 29 Juli 1998 yang berakhir tanggal 29 Juli 2010, TERGUGAT II tidak melakukan perpanjangan perjanjian namun secara fisik melakukan pengelolaan dan membayar kontribusi yang sangat kecil setiap bulannya kepada TERGUGAT I. 6. Selama masa pengelolaan Pasar Harapan Jaya oleh TERGUGAT II kondisi pasar dalam keadaan memprihatinkan dimana TERGUGAT II tidak melakukan penataan, pemeliharaan maupun perbaikan sarana dan pra sarana. Kondisi kios/toko tidak layak dan rentan roboh serta sampah pasar yang bertumpuk karena tidak ditangani oleh TERGUGAT II menimbulkan bau, penyakit dan estetika buruk bagi TERGUGAT I. Terlebih pasar merupakan titik pantau dalam penilaian adipura. 7. Begitupula akibat manajemen pasar TERGUGAT II yang tidak profesional mengakibatkan tidak berfungsinya pasar untuk menggerakan perekonomian masyarakat sekitar serta terhambatnya pelayanan publik. Halaman 15 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
Oleh karenanya dengan semangat untuk menata Pasar Harapan Jaya lebih baik, menggerakan perekonomian masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi maka TERGUGAT I mengambilalih tanah, bangunan, prasarana serta pengelolaan Pasar Harapan Jaya dari TERGUGAT II. 8. Bahwa pengambil alihan Pasar Harapan Jaya sebagaimana butir 7 bukanlah tindakan yang muncul secara tiba-tiba tetapi melalui rangkaian proses yang cukup panjang yang dibuktikan dengan dokumen hukum sebagai berikut : -
surat TERGUGAT I Nomor 510/189-Bipem/I/2011 tertanggal 27 Januari 2011 yang menerangkan perjanjian telah berakhir tanggal 29
Juli
2010
dan
TERGUGAT
II
untuk
menyerahkan
tanah,bangunan dan prasarana kepada TERGUGAT I serta apabila berminat kembali melakukan pengelolaan Pasar Harapan Jaya agar menempuh proses Seleksi Mitra Kerja Sama Daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku ; -
surat TERGUGAT I Nomor 511.2/6072-Dispera tertanggal 16 Oktober 2015 yang menerangkan telah berakhirnya perjanjian, larangan untuk melakukan pungutan kepada pedagang serta kewajiban TERGUGAT II untuk menyerahkan tanah, bangunan dan pra
sarana
Pasar
Harapan
Jaya
kepada
TERGUGAT
I
sebagaimana amanat Perjanjian ; -
surat
TERGUGAT I Nomor 511.2/7794-Dispera tertanggal 30
Desember 2015 yang menerangkan rencana TERGUGAT I untuk melakukan pengambilalihan aset dan pengelolaan Pasar Harapan Jaya dari TERGUGAT II ; -
surat TERGUGAT I Nomor 511.2/148-Dispera tertanggal 12 Januari 2016 yang menerangkan batas waktu penyerahan aset dan pengelolaan Pasar Harapan Jaya oleh TERGUGAT II sebelum dilakukannya upaya paksa ;
-
Diterbitkannya Surat Perintah TERGUGAT I Nomor 800/149Dispera tertanggal 12 Januari 2016 tentang pengambilalihan aset Pasar Harapan Jaya.
9. Bahwa karena perolehan aset dan pengelolaan Pasar harapan Jaya didasarkan pada alasan hukum yakni amanat Perjanjian serta penyerahan oleh Pemerintah Kabupaten
Bekasi maka tindakan
Halaman 16 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
pengambilalihan bukanlah perbuatan melawan hukum karena sehingga petitum ganti kerugian maupun pengosongan tanah sengketa bersifat berlebihan (hiperbola) dan tidak memiliki alasan hukum sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim. 10. Kami menolak Petitum Sita Jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR berupa adanya kemungkinan tanah sengketa dialihkan/dipindahtangankan mengingat TERGUGAT I adalah lembaga publik serta pemanfaatan tanah sengketa juga digunakan oleh publik (masyarakat sekitar) untuk kegiatan pasar.
Begitupula regulasi melarang pihak manapun untuk
malakukan penyitaan terhadap aset daerah sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 11. kami menolak Petitum uang paksa (dwangsom) karena Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, ex. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976. 12. Kami menolak Petitum Putusan serta merta (uitvoerbarbij vooraad) karena tidak sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang antara lain mempersyaratkan adanya akta autentik dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap incasu PARA PENGGUGAT tidak memenuhi kriteria tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut : A. EKSEPSI - Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I ; - Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) B. POKOK PERKARA - Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ; - Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono). Membaca jawaban Tergugat II/Terbanding II tertanggal19 Mei 2016 yang uraian selengkapnya sebagai berikut :
Halaman 17 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat serta menyatakan sebagai dalil yang tidak benar, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat II ; 2. Bahwa selanjutnya apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya angka 1 sampai dengan angka 12, adalah BENAR, karena Tergugat II mengetahui dan benar faktanya adalah demikian ; 3. Bahwa
adapun
mengenai
dalil
Penggugat
angka
13,
sepanjang
pengetahuan Tergugat II juga adalah BENAR, bahkan Tergugat II juga sebelum Tergugat I melakukan eksekusi pengambil alihan tanah dan bangunan milik orang tua Para Penggugat bernama HJ. MUSLIHA tanggal 14 Januari 2016, Tergugat II juga mengajukan surat keberatan kepada Tergugat I perihal rencana eksekusi tanah dan bangunan dimaksud oleh Tergugat I (bukti T.II-3) ; 4. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Para Penggugat angka 14 sampai dengan angka 16, menurut hemat Tergugat II adalah BENAR, karena surat perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 25 Mei 1987 dimaksud, faktualnya memang telah dibuat dan dipersiapkan sendiri oleh Tergugat I (terbukti dari adanya nomor surat perjanjian). Demikian juga dengan Surat Perjanjian tanggal 2 Juli 1998, faktualnya memang telah dibuat dan dipersiapkan sendiri oleh Tergugat I. Sehingga Tergugat II tidak ada pilihan lain kecuali menandatangani surat perjanjian dimaksud. Baru kemudian seiring dengan berjalannya waktu Tergugat II prinsipal sebagai orang yang awam hukum menyadari Surat Perjanjian dimaksud menurut hukum adalah keliru atau salah atau melanggar hukum. Sehingga Tergugat II menandatangani Surat Perjanjian dimaksud ada unsur kekhilafan Tergugat II ; 5. Bahwa unsur kekhilafan atau kesalahanan Tergugat II prinsipal sebagai orang yang awam hukum dalam menandatangani Surat Perjanjian dimaksud, menurut hemat Tergugat II adalah sebagai berikut : 5.1. Bahwa terkait dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Surat Perjanjian Pembuatan Baru Pembangunan
Pasar/Pertokoan di
Kelurahan
Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara dan/atau Surat Perjanjian Penyerahan Pembangunan Pasar/Pertokoan di Kelurahan Harapan Jaya (vide bukti P-3 dan P-4), menurut hukum adalah suatu perjanjianBuild Operate and Transper (BOT) = Bangun, Guna, Serah,
Halaman 18 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
yaitu suatu bentuk hubungan kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam rangka membangun suatu proyek infra stuktur; 5.2. Bahwa sedangkan suatu perjanjianBuild Operate and Transper (BOT) menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008 Tentang “ Pengelolaan Barang Milik Negara-Daerah, khususnya pasal 1 ayat (12) jo. Pasal 1 ayat (13) jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 248/KMK.04/1995 TANAHNYA
jo.
ADALAH
SE-38/PJ.4/1995, TANAH
MILIK
disyaratkanbahwa
NEGARA/DAERAH
yang
dimanfaatkan oleh pihak lain/swasta dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Sedangkan dalam perkara ini tanahnya BUKAN MILIK TERGUGAT I ATAU MILIK TERGUGAT II ; 5.3. Bahwa dalam surat perjanjian dimaksud, pada kenyataannya TIDAK MELIBATKAN PEMILIK TANAH, Oleh karenanya Pemilik tanah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat
II.
Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1315 KUHPerdata jo. Pasal 1340 KUHPerdata pemilik tanah (orang tua Para Penggugat dan/atau Para Penggugat) tidak terikat dan tidak dapat dirugikan dalam perjanjian surat dimaksud. 5.4. Bahwa terkait dengan modal kerja seperti yang disebut oleh Pasal 2 Surat Perjanjian Pembuatan Baru Pembangunan Pasar/Pertokoan di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara dan/atau Surat Perjanjian Penyerahan Pembangunan Pasar/Pertokoan di Kelurahan Harapan Jaya (vide bukti P-3 dan P-4), keseluruhan biaya investasi atau modal kerja
yang dikeluarkan untuk Pembuatan Baru
Pembangunan Pasar/Pertokoan berikut sarana dan prasaranannya seluruhnya lebih kurang Rp. 2.436.000.000.- (dua milyard empat ratus tiga puluh enam juta rupiah) adalah tanggung jawab atau kewajiban dari Tergugat II ; 5.5. Bahwa Jika di baca dan dipelajari Surat Perjanjian Pembuatan Baru Pembangunan
Pasar/Pertokoan
di
Kelurahan
Harapan
Jaya,
Kecamatan Bekasi Utara dan/atau Surat Perjanjian Penyerahan Pembangunan Pasar/Pertokoan di Kelurahan Harapan Jaya (vide bukti P-3 dan P-4), TIDAK TERLIHAT SATUPUN adanya kewajiban dan atau prestasi yang harus dilakukan oleh Tergugat I; 5.6. Bahwa disamping itu Jika di baca dan dipelajari Surat Perjanjian Pembuatan Baru Pembangunan
Pasar/Pertokoan di
Kelurahan
Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara (vide Pasal 8 ayat 2 bukti P-
Halaman 19 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
3), berlaku selama 20 tahun, yaing jika dihitung berakhir tahun 2007. Namun sebelum sampai batas waktu 20 tahun atau tahun 2007, Tergugat I telah membuat dan meminta Tergugat II menandatangan Surat Perjanjian Penyerahan Pembangunan Pasar/Pertokoan di Kelurahan Harapan Jaya (vide bukti P-4); 6. Bahwa oleh karenanya apa yang didalilkan Para Penggugat pada angka 17 sampai dengan angka 28 (terketik dalam gugatan angka 25), Tergugat II tidak mempunyai alasan atau dasar hukum untuk membatah dalil-dalil Para Penggugat dimaksud ; 7. Bahwa berdasarkan alasan hukum terurai diatas, maka menurut hemat Tergugat II sudah patut dan adil menurut hukum jika surat perjanjian (bukti P-3 dan bukti P-4) tersebut, adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab bertentangan dengan undang-undang (in casu Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008 Tentang “ Pengelolaan Barang Milik Negara-Daerah, khususnya pasal 1 ayat (12) jo. Pasal 1 ayat (13) jo. Keputusan Menteri Keuangan No : 248/KMK.04/1995 jo. SE38/PJ.4/1995). Disamping itu Surat Perjanjian dimaksud tidak mempunyai kekuatan eksekutorial ; Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan terurai di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan yang seadil-adilnya. Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum
dan
terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 September
2016,Nomor.91/Pdt.G/2016/PN.Bks
yang
Amar
selengkapnya
berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI - Mengabulkan eksepsi Tergugat I. DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 931.000.00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2016 Para Penggugat /Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi… .tanggal 15
Halaman 20 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
September 2016 Nomor.91/Pdt.G/2016/PN.Bks diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama
kepada Pihak Terbanding
I/Tergugat I dan pada tanggal 8 Nopember 2016 kepada Terbanding II/Tergugat II; Membaca,
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 6 Desember 2016 dan kepada Pihak Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 22 Desember 2016; Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat I tertanggal 15 Desember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 22 Desember 2016 kepada pihak Pembanding/Penggugat; Membaca,surat keterangan tidak mengajukan Kontra memori banding Nomor.91 /Pdt.G/2016/PN.Bks Jo Nomor.87/Bdg/2016/PN.Bks tanggal 27 Desember
2016
menerangkan
bahwa
pihak
Terbanding
II
tidak
mengajukan/menyerahkan Kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi; Membaca,risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor.91/Pdt.G/2016/PN.Bks yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2016,kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 31 Oktober 2016 dan kepada Terbanding II/ Tergugat II
pada tanggal 8 Nopember 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Jawa Barat; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Halaman 21 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
Menimbang,bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding /Penggugat melalui Kuasanya mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 9 Nopember 2016 pada pokoknya; -
bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dalam eksepsi tidak cermat dan tidak proporsional sehingga menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak cukup memberikan pertimbangan hukum secara sempurna;
-
bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dalam pokok perkara tidak cermat dan tidak proporsional sehingga menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
-
bahwa Judex Factie tidak tertib dalam mempertimbangkan eksepsi Terbanding I seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Terbanding I angka 1 yaitu gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, apakah eksepsi tersebut dikabulkan atau ditolak tetapi Judex Faktie langsung mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi Terbanding I angka 2;
-
Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Pembanding/Para Penggugat tersebut diatas,mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan, menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I,membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor.91/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 15 September 2016 dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menimbang,bahwaterhadap Momori banding
Pembanding/Penggugat
tersebut diatas,kuasa Terbanding I/Tergugat I menanggapi sebagaimana diuraikan dalam Kontra memori banding pada pokoknya; -
bahwa
Terbanding
I/Tergugat
I
setuju
dan
sependapat
dengan
pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bekasi mengenai gugatan penggugat kurang pihak; -
bahwa Kuasa Terbanding I/Tergugat I mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 15 September 2016,Nomor.91/Pdt.G/2016/PN.Bks atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati
keberatan-keberatan
Pembanding/Para
Penggugat
tersebut,
ternyata
merupakan pengulangan dari Gugatan dan replik Pembanding/Para Penggugat
Halaman 22 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan,oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan; Menimbang,bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara,beserta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri
Bekasi
2016,Nomor.91/Pdt.G/2016/PN.Bks
tanggal dan
telah
15 pula
September
membaca
serta
memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I,yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan,dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan
putusan Hakim tingkat pertama,oleh karena pertimbangan-
pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang mejadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding; Menimbang,bahwa dengan demikian,maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih pertimbangan-pertimbangan putusan
Pengadilan
putusan
Negeri
Pengadilan Bekasi
dan dijadikan dasar
Tinggi
tanggal
sendiri,sehingga 15
September
2016,Nomor.91/Pdt.G/2016/PN.Bks dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding; Menimbang,bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas,dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan Hakim tingkat pertama,maka dengan demikian Kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Para Penggugat ,tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding,maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; Mengingat,Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; M E N G A D I L I;
Halaman 23 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
-
Menerima
permohonan
banding
dari
Pembanding
semula
Penggugat; -
Menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Bekasi tanggal 15
September 2016,Nomor.91/Pdt.G/2016/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Pembanding/Para Penggugat seluruh
biaya
perkara
yang
timbul
untuk membayar
dalam
kedua
tingkat
peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 oleh kami Sirjohan,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan Djamer Pasaribu, S.H. dan H. Yuliusman,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh Tawid Taryono, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; Hakim-Hakim Anggota
Hakim Ketua
Ttd
Ttd
Djamer Pasaribu,S.H.
Sirjohan,S.H.,M.H.
Ttd H.Yuliusman,SH Panitera Pengganti Ttd Tawid Taryono, S.H.,M.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............………Rp. 2. Biaya Redaksi putusan …….Rp.
6.000,00 5.000,00
3. Biaya Pemberkasan ………. Rp. 139.000,00 Jumlah ………………………...
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 24 dari 24 halaman putusan Nomor 1/PDT/2017/PT.BDG.
