PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N NOMOR 598/Pdt/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -------------------------------------------------------------------------------OTTO NOORDRAVEN,

Selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT.VISTA PARINDO, beralamat di Jalan Tangkuban Perahu KM.16-17 Lembang, Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh para Kuasanya DR.H.EFRAN HELMI JUNI, SH.M.Hum, H.A.GRIBALDI JAYADILAGA, SH dan DELI WISNU BRATA, SH , kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantopr Advokat EFRAN HELMI JUNI DAN ASSOCIATES, beralamat di Jalan Setrasari Mall Blok C-3, No.97 Prof Dr.Ir.Sutami Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2016, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Juni 2017, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ; L A W A N

1.

DEDEN BAHTIAR, SE,AK,MM. Dahulu beralamat di Komplek Abadi Regency I No.29

RT/RW.05/05,

Kelurahan

Isola,

Kecamatan

Sukasari, Kota Bandung, saat ini sedang menjalani masa hukuman

tahanan

berdasarkan

Putusan Pengadilan

Negeri Bandung, Nomor : 251/Pid/B/2012/ PN.Bdg, tanggal 11 Juni 2012 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.292/Pid.Sus/ 2012/PT.Bdg tanggal 9 Agustus 2012, jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.2321 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Januari 2013 di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Sukamiskin yang beralamat di Jalan A.H.Nasution No.114 Bandung, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ; 2.

PT.BANK MEGA Tbk.KCP Cimahi, Beralamat di Jalan Raya Cimahi No.517 Kecamatan Cimahi Tengahj, Cimahi 40532, dalam hal ini memberi kuasa kepada JOHN ERIC PONTOH, SH, TUTI ANDAYANI SEBAYANG SH,

TUNGGUL TAMBUNAN,

SH SUCIATI EKA PERTIWI, SH. STEVEN ALBERT, SH. YOGA WISNU YOEDAPRADJA, SH. FERRY EDWARD Halaman 1 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

M.GULTOM,

SH.

ERZABESARI

PUTRA,

SH

dan

DESTIRA PRATOMO PUTRA, SH bertindak selaku karyawan PT. Bank Mega Tbk, berkantor pusat di Manara Bank Mega Lantai 15 Jln. Kapten tendean Kav.12-14.A Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus 17 Nopember 2016, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Desember 2016, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ; PENGADILAN TINGGI tersebut ; Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA Membaca dan memperhatikan surat gugatan tertanggal 15 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Desember

2015,

dibawah

Register

No.

535/Pdt.G/2015/PN.Bdg,

telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa, sejak ± tahun 1997 sampai dengan tahun 2011, Tergugat I bekerja di HOTEL PUTRI GUNUNG (PT. VISTA PARINDO) yang beralamat di Jl. Tangkuban Perahu KM 1617, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat. 2. Bahwa, ± pada tahun 2000, Tergugat I diangkat sebagai CHIEF ACCOUNTING pada Hotel Putri Gunung yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola dan melaporkan keuangan kepada General Manager dan Direksi; 3. Bahwa, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 Tergugat I diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola uang untuk pembayaran Pajak Restaurant dengan cara mengumpulkan uang untuk saving tax setiap bulannya kepada general kasir dengan cara tunai maupun ditransfer ke rekening pribadi TERGUGAT I; dengan rincian sebagai berikut: a) Pada tahun 2004, TERGUGAT I mendapatkan dana untuk pembayaran pajak sebesar

Rp.978.896.340 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan

Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) kemudian dana tersebut dibayarkan untuk pembayaran pajak Halaman 2 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

hotel dan restoran sebesar Rp.430.229.690,- dari pembayaran tersebut ada selisih sebesar Rp.548.666.650,b) Pada tahun 2005, TERGUGAT I mendapatkan dana untuk pembayaran pajak sebesar Rp.1.023.000000 (Satu Milyar Duapuluh Tiga Juta Rupiah) dana tersebut dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel dan restoran sebesar Rp.289.915.464,- dari pembayaran tersebut ada selisih sebesar Rp.733.064.536,c) Pada tahun 2006, TERGUGAT I mendapatkan dana untuk pembayaran pajak sebesar

Rp.908.500.000 (Sembilan Ratus Delapan Juta Lima

Ratus Ribu Rupiah) dana tersebut dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel dan restoran sebesar Rp.261.026.463,- dari pembayaran tersebut ada selisih sebesar Rp.647.473.537,d) Pada tahun 2007, TERGUGAT I mendapatkan dana untuk pembayaran pajak sebesar Rp.1.217.500.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tujuhbelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dana tersebut dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel dan restoran sebesar Rp.506.458.101,- dari pembayaran tersebut ada selisih sebesar Rp.711.041.899,e) Pada tahun 2008, TERGUGAT I mendapatkan dana untuk pembayaran pajak sebesar Rp.1.468.765.000 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah); dana tersebut dibayarkan

untuk

Rp.611.804.563,-

pembayaran dari

pajak

pembayaran

hotel tersebut

dan ada

restoran

sebesar

selisih

sebesar

Rp.856.960.437,f) Pada tahun 2009, TERGUGAT I mendapatkan dana untuk pembayaran pajak sebesar Rp.1.232.000000 (Satu Milyar Dua Ratus Tigapuluh Dua Juta Rupiah); dana tersebut dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel dan restoran sebesar Rp.669.617.239,- dari pembayaran tersebut ada selisih sebesar Rp.562.382.761,g) Pada tahun 2010, TERGUGAT I mendapatkan dana untuk pembayaran pajak sebesar Rp.1.520.200.000 (Satu Milyar Lima Ratus DuaPuluh Juta Dua Ratus RIbu Rupiah); dana tersebut dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel dan restoran sebesar Rp.829.172.365,- dari pembayaran tersebut ada selisih sebesar Rp.691.027.635,-

Halaman 3 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

h) Pada tahun 2011, TERGUGAT I mendapatkan dana untuk pembayaran pajak sebesar Rupiah);

Rp.427.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta

dana tersebut dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel dan

restoran sebesar Rp. 205.872.818,- dari pembayaran tersebut ada selisih sebesar Rp. 221.127.182,4. Bahwa, sekitar tahun 2008 s/d 2009 TERGUGAT I membangun sebuah Gedung Olahraga (GOR) yang terletak di Kp.Ciburial RT.02 RW.02 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebesar; dengan cara TERGUGAT I menghapus (tip-ex) bon pembelian/pemesanan sejumlah material bangunan ke toko material menjadi bon PENGGUGAT sehingga pembayaran seakan-akan dibebankan kepada PENGGUGAT; Dengan demikian uang PENGGUGAT yang digunakan TERGUGAT I untuk pembangunan Gedung Olah raga (GOR) tersebut sebesar Rp. 274.122.425 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);. 5. Bahwa, bedasarkan uraian tersebut diatas; TERGUGAT I telah tanpa hak dan tanpa seizin dari PENGGUGAT telah mempergunakan uang PENGGUGAT sebesar Rp.5.245.887.062 (Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah), yang dipergunakan untuk keperluan usaha TERGUGAT seperti travel dan rental mobil, usaha bengkel, dan usaha plastik, serta membeli sebidang tanah dan membangun Gedung Olah Raga (GOR) di tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Ciburial Rt/Rw 02/02 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung; sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 1017; 6. Bahwa, selanjutnya perbuatan TERGUGAT I sebagaimana diuraikan pada di atas dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri klas I A Bandung Nomor 251/Pid.B/2012/PN.BDG tanggal 11 Juni 2012; Adapun putusan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Menyatakan terdakwa DEDEN BACHTIAR, SE, AK.MM sebagaimana diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang; 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;

Halaman 4 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

3) Menyatakan pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa; 4) Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; 5) Memerintahkan barang bukti berupa: I.A. Disita dari BETTY NURBAETI (Hotel Putri Gunung); 1) 4(empat) lembar asli ukti pengeluaran Kas penerimaan uang dari Hotel Puteri Gunung bulan Januari 2004 yang diterima sdr. DEDEN BAHTIAR. 2) dst; B. Pengeluaran Pajak Tahun 2005; 1) 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar asli SKPD, 4 (empat) lembar SPTPD, 2 (dua) Lembar Nota Perhitungan dan 8 (delapan) lembar Bukti pengeluaran kas bulan Januari 2005. 2) Dst; C. Pengeluaran Pajak Tahun 2006; 1) 7 (tujuh) lembar asli Bukti pengeluaran kas saving tax bulan Januari 2006. 2) Dst; D. Pengeluaran Pajak Tahun 2007; 1) 2 (dua) lembar asli SSPD, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) Lembar Nota Perhitungan, 4 (empat) lembar SPTPD dan 7 (tujuh) lembar asli bukti pengeluaran kas (saving tax) Januari 2007. 2) Dst; E. Pengeluaran Pajak Tahun 2008: 1) 2 (dua) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah, 2 (Dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar nota perhitungan Pajak daerah, 4 (empat) lembar SPTPD Pajak Hotel Puteri Gunung dan 8 (delapan ) lembar bukti pengeluaran kas Januari 2008. 2) Dst F. Pengeluaran Pajak Tahun 2009: 1) 2 (dua) lembar asli surat setoran pajak daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 lembar nota perhitungan pajak daerah, e4 (empat) lembar SPTPD pajak hotel Puteri Gunung dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran kas saving tax PHR Januari 2009; 2) Dst; G. Pengeluaran Pajak Tahun 2010: 1) 2 (dua) lembar asli surat setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar nota pajak penghitungan pajak daerah, 4 (empat) lembar SPTPD pajak hotel Puteri Gunung dan 7 (tujuh) lembar bukti pengeluaran kas saving tax PHR Januari 2010; 2) Dst; H. Pengeluaran Pajak Tahun 2011: 1) 2 (dua) lembar asli surat setoran Pajak Daerah, 2 (dua) lembar SKPD, 2 (dua) lembar nota pajak penghitungan pajak daerah, 4 (empat) lembar SPTPD pajak hotel Puteri Gunung, 9 (sembilan) lembar bukti pengeluaran kas saving tax PHR Januari 2011, 1 (satu) lembar formulir multiguna climb niaga tanggal 9 Desember 2010 dan 5 (lima) copy bukti setoran Bank BCA; 2) Dst; I. Dokumen lain : 1) 1 (satu) bundel fotocopy akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas no. 41 tanggal 28 April 2011; 2) Dst. J. Dokumen Lain-Lain: Halaman 5 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

1) 1 (satu) bundel laporan transaksi tahun 2009 dengan nomer rek. 01371164231 a.n BETI NURBAETI. 2) Dst. II. Disita dari ANITA NOVIANTI; 1) 2 (dua) lembar laporan transaksi BCA cabang lembang bulan Desember Tahun 2008 dengan nomer rekening : 01371214254 a.n Novita noviyanti. 2) Dst III. Disita dari TRI ADI SOESATIO: 1) 1 (satu) bundel rekening koran asli bank BCA KCP Lembang tahun 2004 no. Rek. 01371159211 a.n Deden Bahtiar; 2) Dst. IV. Disita dari DEDEN BAHTIAR, SE., AK, MM : 1) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa GOR dengan SHM no. 1017 a.n Deden Bahtiar yang beralamat Kp. Ciburial RT. 02 RW. 02 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Agar dikembalikan kepada pihak korban yaitu Hotel Putri Gunung; 2) Dst. V. Disita dari WAWAN GUNAWAN : 1) 1 (satu) unit kendaraan R4 Merek Suzuki No. Polisi : D-1763-NO, Type : GC415V APV DLX MT berikut kunci kontak dan STNK, Tahun 2010 No. Rangka : MHYGDN42VAJ344353, No. Mesin : G15AID213317, No. BPKB : H.06992609, Warna merah metalik a.n PT. Java sentra mandiri utama, dengan tanpa Tafe/DVD, Dongkrak, dan accesoris lain. 2) Dst. VI. Disita dari FREDDY : 1 Unit kendaraan R4 merek NISSAN GRAND LIVINA 1.8 ultimate A/T No. Polisi D-180-NE, berikut kunci kontak dan STNK, tahun 2007 No. Rangka : MHBG1CG2A7J004053, No. Mesin : MR18019321R, No. BPKB : E.7299229-H, warna hitam metalik a.n : DR. IWAN FUADI. Dikembalikan kepada pihak pembeli leasing yaitu CLIPAN FINANCE jalan asia afrika ini : No. 166-170 Bandung. 6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 7. Bahwa, selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Nomor: 251/Pid.B/2012/PN.BDG tersebut diatas dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 292/PID.SUS/2012/PT.BDG tanggal 09 Agustus 2012, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 2321 K/PID.SUS/2012 tanggal 22 januari 2013, dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; 8. Bahwa, Perbuatan TERGUGAT I yang tanpa hak dan tanpa seizin dari PENGGUGAT mempergunakan uang PENGGUGAT sebesar Rp.5.245.887.062 (Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah), dikualifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM, (dalam hukum pidana melakukan tindak

Halaman 6 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang); 9. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”; Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut sebagai berikut: a. ADANYA PERBUATAN YANG MELAWAN ATAU MELANGGAR HUKUM Bahwa, perbuatan TERGUGAT I semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 yang telah menggelapkan uang dan pencucian uang perusahaan PENGGUGAT telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dan penggelapan sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-undang no 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan undang-undang no. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 64 ayat 1 KUH jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ketentuan pasal 3 jo pasal 2 ayat 1 huruf q undang-undnag No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ketentuan pasal 374 KUHP; [vide Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 251/Pid.B/2012/PN.BDG tertanggal 11 Juni 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 292/PID.SUS/2012/PT.BDG tertanggal 09 Agustus 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 2321 K/PID.SUS/2012 tertanggal 22 januari 2013 ; b. ADANYA KERUGIAN BAIK MATERIIL MAUPUN IMATERIIL YANG DITIMBULKAN 1) Bahwa, kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah hilangnya uang Perusahaan semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 yang telah digunakan oleh TERGUGAT tanpa hak dan seizin PENGGUGAT adalah Rp. 5.245.887.062 (Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah); 2) Bahwa, Kerugian Imateriil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah tercemarnya nama baik PENGGUGAT di mata orang lain dan relasi bisnis, hilangannya waktu, tenaga, terkurasnya pikiran dan konsentrasi dalam melakukan pekerjaan/kegiatan;

Halaman 7 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

c. ADANYA

HUBUNGAN

KAUSAL

ANTARA

PERBUATAN

DAN

KERUGIAN Bahwa, akibat dari TERGUGAT I yang telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang berindikasi pada tindak pidana pencucian uang (money laundering) terhadap uang milik PENGGUGAT yang berasal dari tabungan Perusahaan (saving tax) dan telah digunakan oleh TERGUGAT I semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011; Maka

PENGGUGAT

menderita

kerugian

perusahaan

sebesar

Rp.5.245.887.062 (Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah);--10. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian diatas maka perbuatan TERGUGAT I tersebut telah jelas dan tegas telah memenuhi kategori sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (on-recht matigedad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT; KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIIL 11. Bahwa, dilakukan

sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah TERGUGAT

I

adalah

menimbulkan

kerugian-kerugian

bagi

PENGGUGAT; Adapun kerugian tersebut adalah sebagai berikut : a) Kerugian Materiil Sebesar Rp.5.245.887.062 (Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) atas selisih uang Perusahaan yang berasal dari tabungan Perusahaan (saving tax) semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011; b) Kerugian Immateril Bahwa, PENGGUGAT telah mengalami kerugian waktu, tenaga dan pikiran. Maka sangat beralasan kiranya PENGGUGAT menuntut ganti rugi (Kerugian Imateriil) sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); 12. Bahwa, sampai dengan saat ini 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa GOR dengan SHM no. 1017 a.n Deden Bahtiar yang beralamat Kp. Ciburial RT. 02 RW. 02 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Agar dikembalikan kepada pihak korban yaitu Hotel Putri Gunung (sesuai isi putusan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 251/Pid.B/2012/PN.BDG tanggal 11 Juni 2012 pada poin 5 butir IV); telah dijadikan jaminan atau Halaman 8 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

diagunkan oleh TERUGAT I kepada TERGUGAT II berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Mega UKM”) Nomor: 339/PK-SME/WIL-BDG/11 tanggal 29 April 2011; SITA JAMINAN (RESERVATOIR BESLAG) 13. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan bila TERGUGAT I tidak beritikad baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak illusoir) mohon agar diletakan Sita Jaminan (Reservatoir Beslag) terhadap bidang-bidang objek berupa :

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Ciburial Rt/Rw 02/02 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 1017 atas nama DEDEN BAHTIAR yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Bandung; 14.

Bahwa, berdasarkan keterangan TERGUGAT I, Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 1017 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Ciburial Rt/Rw 02/02 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung atas nama DEDEN BAHTIAR (TERGUGAT I) tersebut telah dijaminkan/diagunkan kepada TERGUGAT II melalui Kantor Cabang Pembantu Cimahi, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (‘Mega UKM”) Nomor : 339/PK-SME/WIL-BDG/11 tanggal 29 April 2011; selanjutnya disebut “Perjanjian” yang disah kan oleh Cahya Ningsih Tedjawisastra, SH,M.Kn Notaris di Kabupaten Bandung Barat Nomor : 33/L/CNT-NOT/IV/2011;

15.

Bahwa, dengan demikian saat ini Sertipikat Hak Milik (SHM) NO. 1017 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Ciburial Rt/Rw 02/02 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung atas nama DEDEN BAHTIAR (TERGUGAT I), berada dalam kekuasaan TERGUGAT II;

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedad); 3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 5.245.887.062 (Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat; 4. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Ciburial Rt/Rw 02/02 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 1017 atas nama Deden Bahtiar (Tergugat I) yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Bandung kepada Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 251/Pid.B/2012/PN.BDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 292/PID.SUS/2012/PT.BDG jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 2321 K/PID.SUS/2012; 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat; 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Reservatoir beslag) yang diletakan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Ciburial Rt/Rw 02/02 Ds. Cibogo Kec. Lembang Kab. Bandung sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 1017 atas nama Deden Bahtiar yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Bandung; 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini. SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan azas kepatutan dan kepantasan, maka apabila ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Membaca dan memperhatikan jawaban Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut : JAWABAN TERGUGAT I:

Halaman 10 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

1.

Bahwa Tergugat I menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas.

2.

Bahwa terkait kerugian materiil yang dikemukakan Penggugat senilai Rp.5.245.887.062 ( Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah), menurut Tergugat tidak benar karena uang tersebut adalah bersumber dari Uang Hasil Pungutan Dari Konsumen Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Hotel, dimana uang tersebut dipungut dari konsumen yang menginap di hotel sebagai komponen pajak hotel,yang nilainya ditambahkan 10% dari harga sewa kamar.Sesuai Perda

Kabupaten

Bandung

Barat

No.28 Tahun

dengan

2011 Tentang Pajak

Hotel, adalah sebagai berikut: 1. Objek Pajak Hotel Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. 2. Subjek Pajak Hotel (1)

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

(2)

Wajib

Pajak

Hotel

adalah

orang

pribadi

atau

badan

yang

mengusahakan hotel. 3. Dasar, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarip Pajak ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen). Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar penggunaan pajak sebagaimana dimaksud dengan rumus sebagai berikut : Pajak Hotel Terutang = 10% x dasar pengenaan pajak. 4. Wilayah Pemungutan Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi 5. Masa Pajak, Penetapan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Masa Pajak : Masa Pajak yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Pajak Terutang Halaman 11 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

Pajak terutang dalam masa pajak ditetapkan pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan : (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD (2) S PTPD sebagaimana dimaksud pada point satu harus mengisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada poin satu harus disampaikan kepada Bupati selambat lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dalam peraturan bupati 6. Tata Cara Pemungutan (1)

Pemungutan pajak dilarang diborongkan

(2)

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT

(3)

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada poin dua dilakukan dengan menggunakan SSPD

(4)

Tata cara penetapan dan penerbitan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana disebut dalam poin dua dan tiga diatur dal;am peraturan Bupati.

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: A.

SKPDKB dalam hal: (1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang, tidak atau kurang bayar (2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu lima belas hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan

pada

waktunya

sebagaimana

ditenti^n

dalam

suratteguran. (3) Jika kewajiban mengisi SPTPD, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan Dari Kutipan Perda Kabupaten Bandung Barat No 28 Tentang Pajak Hotel tersebut jelaslah bahwa Hotel Puteri Gunung yang dimiliki PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) ini adalah sebagai Subjek Pajak, jadi fungsinya hanya sebagai pemungut pajak dari konsumen hotel untuk selanjutnya disetorkan seluruhnya kepada Pemerintah Halaman 12 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat,

sehingga

tidak

mempunyai

hak

atas

dana

senilai

Rp.5.245.887.062 tersebut, karena yang berhak terhadap dana tersebut adalah Pemda Kabupaten Bandung Barat. Sebagai catatan sampai dengan saat ini tidak ada surat teguran atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar dari Pemda Kabupaten Bandung Barat. Bahkan dalam hal ini sebenarnya PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sudah diuntungkan oleh perbuatan Tergugat dengan menikmati keuntungan tidak disetorkannya pajak senilai Rp.3.208.849.781 (data terlampir), perinciannya adalah sebagai berikut: Tahun 2004: Pajak yang dipungut oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) dari konsumen adalah sebesar Rp. Rp.1.350.955.632, dari nilai tersebut ditarik secara tunai dan disetor ke rekening saya sebesar Rp.978.896.340 (Dibayarkan pajak " senilai Rp.430.229.690) sehingga ada dana Pajak Hotel yang mengendap di rekening PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sebesar Rp.372.059.292 (Rp.1.350.955.632 - Rp.978.896.340), jadi dalam hal ini ada dana pajak yang masih belum disetorkan ke kas Pemda oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sendiri dan bahkan telah menikmati dana tersebut untuk kepentingan operasional perusahaan. Tahun 2005 : Pajak yang dipungut oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) dari konsumen adalah sebesar Rp. Rp.1.360.258.012, dari nilai tersebut ditarik secara tunai dan disetor ke rekening saya sebesar Rp.1.023.000.000 (Dibayarkan pajak senilai Rp.289.915.464) sehingga ada dana Pajak Hotel yang mengendap di rekening PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sebesar Rp.337.258.012 (Rp.1.360.258.012 - Rp.1.023.000.000), jadi dalam hal ini ada dana pajak yang masih belum disetorkan ke kas Pemda oleh PT VISTA PARINDO Hotel Puteri Gunung sendiri dan bahkan telah menikmati dana tersebut untuk kepentingan operasional perusahaan. Tahun 2006: Pajak yang dipungut oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) dari konsumen adalah sebesar Rp. Rp.1.183.850.965, dari nilai tersebut ditarik Halaman 13 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

secara tunai dan disetor ke rekening saya sebesar Rp.908.500.000 (Dibayarkan pajak senilai Rp.261.026.463) sehingga ada dana Pajak Hotel yang mengendap di rekening PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sebesar Rp.275.350.965 (Rp.1.183.850.965 - Rp.908.500.000), jadi dalam hal ini ada dana pajak yang masih belum disetorkan ke kas Pemda oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sendiri dan bahkan telah menikmati dana tersebut untuk kepentingan operasional perusahaan. Tahun 2007 : Pajak yang dipungut oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) dari konsumen adalah sebesar Rp. Rp. 1.664.261.840, dari nilai tersebut ditarik secara tunai dan disetor ke rekening saya sebesar Rp.1.217.500.000 (Dibayarkan pajak senilai Rp.506.458.101) sehingga ada dana Pajak Hotel yang mengendap di rekening PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sebesar Rp.446.761.840 (Rp.1.664.261.840 - Rp.1.217.500.000), jadi dalam hal ini ada dana pajak yang masih belum disetorkan ke kas Pemda oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sendiri dan bahkan telah menikmati dana tersebut untuk kepentingan operasional perusahaan. Tahun 2008 : Pajak yang dipungut oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) dari konsumen adalah sebesar Rp. Rp.1.877.128.593, dari nilai tersebut ditarik secara tunai dan disetor ke rekening saya sebesar Rp.1.468.765.000 (Dibayarkan pajak senilai Rp.611.804.563) sehingga ada dana Pajak Hotel yang mengendap di rekening PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sebesar Rp.408.363.593 (Rp.1.877.128.593 - Rp.1.468.765.000), jadi dalam hal ini ada dana pajak yang masih belum disetorkan ke kas Pemda oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sendiri dan bahkan telah menikmati dana tersebut untuk kepentingan operasional perusahaan. Tahun 2009 : Pajak yang dipungut oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) dari konsumen adalah sebesar Rp. Rp.1.870.421.241, dari nilai tersebut ditarik secara tunai dan disetor ke rekening saya sebesar Rp. 1.232.000.000 (Dibayarkan pajak senilai Rp.669.617.239) sehingga ada dana Pajak Hotel yang mengendap di rekening VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sebesar Rp.638.421.241 (Rp.1.870.421.241 - Rp. 1.232.000.000), jadi dalam Halaman 14 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

hal ini ada dana pajak yang masih belum disetorkan ke kas Pemda oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sendiri dan bahkan telah menikmati dana tersebut untuk kepentingan operasional perusahaan. Tahun 2010: Pajak yang dipungut oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) dari konsumen adalah sebesar Rp. Rp.2.078.161.765, dari nilai tersebut ditarik secara tunai dan disetor ke rekening saya sebesar Rp.1.530.725.000 (Dibayarkan pajak senilai Rp.829.172.365) sehingga ada dana Pajak Hotel yang mengendap di rekening PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sebesar Rp.547.436.765 (Rp.2.078.161.765 - Rp.1.530.725.000), jadi dalam hal ini ada dana pajak yang masih belum disetorkan ke kas Pemda oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sendiri dan bahkan telah menikmati dana tersebut untuk kepentingan operasional perusahaan. Tahun 2011 (Januari s,d April) : Pajak yang dipungut oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) dari konsumen adalah sebesar Rp. Rp.630.198.073, dari nilai tersebut ditarik secara tunai dan disetor ke rekening saya sebesar Rp.447.000.000 (Dibayarkan pajak senilai Rp.205.872.818) sehingga ada dana Pajak Hotel yang mengendap di rekening PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sebesar Rp.183.198.073 (Rp.630.198.073 - Rp.447.OOQ.000), jadi dalam hal ini ada dana pajak yang masih belum disetorkan ke kas Pemda oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sendiri dan bahkan telah menikamti dana tersebut untuk kepentingan operasional perusahaan. Total Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2011: Pajak yang dipungut oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) dari konsumen adalah sebesar Rp. Rp.12.015.236.121, dari nilai tersebut ditarik dan disetor ke rekening saya sebesar Rp.8.806.386.340 sehingga ada dana Pajak Hotel yang mengendap di rekening PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung)

sebesar

Rp.3.208.849.781

(Rp.12.015.236.121

-

Rp.8.806.386.340), jadi dalam hal ini ada dana pajak yang masih belum disetorkan ke kas Pemda oleh PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sendiri dan bahkan telah menikamti dana tersebut untuk kepentingan operasional perusahaan. Halaman 15 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

Selain dari perincian diatas, nilai Rp.5.245.887.062, tidak relevan dengan hasil putusan sidang karena didalam putusan tersebut pihak petugas dipenda kabupaten Bandung Barat menerima dana insentif pajak senilai Rp.6.500.000 sampai dengan Rp.7.000.000 per bulan selama kurun waktu tersebut (Tahun 2004-2011) Sehingga dari semua uraian diatas jelaslah bahwa Pengugat PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) tidak berhak atas dana tersebut karena Jumlah yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.28 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Yang berhak sebenarnya adalah Pemda Kabupaten Bandung Barat. Selain itu dari data yang saya uraikan diatas sebenarnya PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) juga menikmati dana pajak Hotel dan Restoran yang tidak disetorkan ke Pemerintah Da era h Kabupaten Bandung Barat senilai Rp.3.208.849.781 yang tidak pernah diungkap pada saat proses penyidikan dan pengadilan. (Bukti T-l) 7. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan yang : terletak di Kp.Ciburial RT/RW 02/02 Ds.Cibogo Kec.Lembang, Kab,Bandung SHM No. 1017 I atas nama Deden Bahtiar. -

bahwa sejak tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan Bank Mega Cabang Cimahi dengan nomor perjanjian 339/PK-SME/WILBDG/ll tanggal 29 April 2011 yang ditandatangani oleh Deden Bahtiar (Tergugat) dan pihak Bank Mega oleh Arie Stevanus (Deputy Regional Manager Commercial Loan PT Bank Mega Tbk Kantor Wilayah Bandung) dan Ho Ming Lien (Pemimpin PT Bank Mega Tbk Kantor Cabang Pembantu Cimahi) Tergugat sudah menyerahkan tanah dan bangunan rtu kepada Bank Mega Cabang Cimahi sebagai jaminan atas kredit usaha Tergugat dengan diterbitkannya Hak Tanggungan atas nama Bank Mega.

-

Bahwa sejak diterbitkan Hak Tanggungan atas nama Bank Mega diatas, status kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Ciburial RT/RW 02/02 Ds.Cibogo Kec Lembang, Kab,Bandung SHM No.1017 atas nama DEDEN BAHTIAR (Tergugat) telah beralih pada pihak Bank Megasebagai jaminan fasilitas Kredit Modal Kerja Fixed Loan 1 (KMK-FL I), Kredit Modal Kerja Fixed Loan 1 (KMK-FL II), dan Kredit Investasi Term Loan (KI-TL), sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan, terhitung sejak 29 Halaman 16 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

April 2011 sampai dengan tanggal 29 April 2017. (Bukti T-2) -

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tanah dan bangunan diatas, telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penggelapan pajak, namun penyitaan tersebut bertentangan dengan pasal 38 ayat (2) KUHAP karena Sertifikat Hak Milik No.1017 atas nama Deden Bahtiar (Tergugat) tidak turut dilakukan penyitaan dari Bank Mega oleh Penyidik Polda Jabar.

-

Bahwa berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2321K/PID.SUS/2012 tanggal 22 Januari 2013; Jo. Putusan

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

Nomor:

292/

PID.SUS/2012/PT.BDG tanggal 09 Agustus 2012 ; Jo. Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 251/Pid.B/2012/PN.BDG tanggal 11 Juni 2012 perkara atas nama DEDEN BAHTIAR (Tergugat-2), yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), dalam amarnya menyatakan: -

Memerintahkan barang bukti berupa, "1 (satu) bidang tanah dan bangunan berupa GOR dengan SHM No.1017 atas nama Deden Bahtiar yang beralamat Kp.Ciburial RT 02 RW 02 Ds,Cibogo Kec.Lembang, Bandung", agar dikembalikan kepada pihak Hotel Purer/ Gunung (Penggugat).

-

Memperhatikan amar putusan diatas, nampak jelas bahwa Tergugat I sudah tidak mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut, karena kewenangan

untuk

menyerahkan

barang

bukti

diatas

adalah

kewenangan Kejari Bandung sebagai Penuntut Umum selaku eksekutor sesuai ketentuan pasal 270 KUHAP. Dengan memperhatikan uraian diatas, maka: 1. Tergugat I tidak lagi berhak untuk menyerahkan tanah dan bangunan berupa GOR dengan SHM No.1017 atas nama Deden Bahtiar yang beralamat Kp.Ciburial RT 02 RW 02 Ds. Cibogo Kec.Lembang, Kab. Bandung kepada PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sebagai Penggugat. 2. Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada Kejari Bandung sebagai PenuntutUmum/eksekutor dan PT Bank Mega Tbk KCP Cimahi sebagai tergugat II

sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Halaman 17 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua pengadilan Negeri Klas IA Bandung, berkenan memutuskan 1.

Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

2.

Menyatakan bahwa uang senilai Rp. 5.245. 887.062 ( Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari pajak hotel dan restoran yang dipungut dari konsumen hotel untuk diserahkan kepada Pemda Kabupaten Bandung Barat yang diklaim sebagai milik Penggugat, dinyatakan bukan uang yang menjadi hak Penggugat.

3.

Menyatakan penyerahan tanah dan bangunan berupa GOR dengan SHM No.1017 atas nama Deden Bahtiar yang beralamat Kp.Ciburial RT 02 RW 02 Ds. Cibogo Kec. Lembang, Kab. Bandung kepada PT VISTA PARINDO (Hotel Puteri Gunung) sebagai Penggugat adalah kewenangan Kejari Bandung sebagai Penuntut Umum dan selaku eksekutor sesuai ketentuan pasal 270 KUHAP dan PT Bank Mega Tbk KCP Cimahi (Tergugat Ii) sebagai pemilik hak tanggungan atas sertifikat tanah dan bangunan tersebut.

4.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Dalam peradilan yang baik, maka apabila Ketua Pengadilan Kelas I A

Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) JAWABAN TERGUGAT II : DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II ; 2. Bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat oleh karena hal tersebut, Tergugat II hanya akan memberikan tanggapan dan penjelasan mengenai fakta fakta yang berhubungan dengan kewajiban dan hak dari Tergugat II ; 3. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II adalah, Tergugat I merupakan Direktur dari PT. Java Sentra Mandiri Utama, dimana PT. Java Sentra Mandiri Utama yang diwakili oleh Tergugat I mengajukan permohonan kredit ke Tergugat II. Setelah semua persyaratan terpenuhi, Halaman 18 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

Tergugat II memberikan fasilitas kredit kepada PT. Java Sentra Mandiri Utama dengan total sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 339/PK-SME/WIL-BDG/11 tanggal 29 April 2011 ; Bahwa fasilitas kredit yang diterima oleh PT. Java Sentra Mandiri Utama dari Tergugat II terbagi dalam tiga (3) fasilitas, yaitu ; 1. Fasilitas fixed Loan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). 2. Fasilitas Term Loan rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 3. Fasilitas fixed Loan II Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). 4. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut diatas telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Tergugat II sebagai Kreditur dan Tergugat I selaku direktur dari PT. Java Sentra mandiri Utama sebagai debitur) merupakan Perjanjian yang berdasarkan Asas Konsensualisme dan asas tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, yaitu

5.

1.

sepakat mereka yang mengikatkan diri

2.

kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3.

suatu hal tertentu

4.

suatu sebab yang halal

Bahwa atas kredit yang telah diterimanya dari Tergugat II, Tergugat I memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1017, seluas 700M2 (tujuh ratus meter persegi), yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 04-05-2010 nomor 00053 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Lembang, desa Cibogo, setempat dikenal dengan Blok Ciburial yang sekarang dikenal Jl. Raya Tangkuban Perahu Kp. Ciburial RT.02 RW. 02 terdaftar atas nama DEDEN BAHTIAR, berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tertanggal 18 Mei 2010.Bahwa sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang selengkapnya berbunyi : “Sertifikat Merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam buku tanah yang bersangkutan”;

Halaman 19 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

6. Bahwa jaminan kredit tersebut telah dipasang hak tanggungan peringkat pertama sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1850/2011 Jo Akta Pemberian Hak tanggungan Nomor 32/2011 ; Bahwa Sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga merupakan suatu Akta yang otentik yang mempunyai kekuatan Eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut “UUHT”), yang berbunyi : “Sertipikat Hak Tanggungan membuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana secara sah dan mengikat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia”. 7.

Bahwa berdasarkan sifatnya Hak Tanggungan bersifat memberikan hak preferent (droit de preference) atau kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur kreditur lain sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang undang Hak Tanggungan

8.

Bahwa PT. Java Sentra mandiri Utama dengan Direkturnya Tergugat I selaku debitur dari Tergugat II telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, sehingga Tergugat II memberikan beberapa kali surat peringatan, yaitu : Surat Peringatan atas Fasilitas kredit Fixed Loan A. Surat Peringatan I no. 459/SME/WIL-BDG/X/11 tanggal 10 Oktober 2011 B. Surat Peringatan II no. 801/SME/WIL-BDG/X/11 tanggal 15 Oktober 2011 C. Surat Peringatan III no. 887/SME/WIL-BDG/X/11 tanggal 19 Oktober 2011 Surat Peringatan atas Fasilitas kredit Fixed Loan II A. Surat Peringatan I no. 460/SME/WIL-BDG/X/11 tanggal 10 Oktober 2011 B. Surat Peringatan II no. 802/SME/WIL-BDG/X/11 tanggal 15 Oktober 2011 C. Surat Peringatan III no. 887/SME/WIL-BDG/X/11 tanggal 19 Oktober 2011 Surat Peringatan atas Fasilitas kredit Term Loan A. Surat Peringatan I no. 461/SME/WIL-BDG/X/11 tanggal 10 Oktober 2011 B. Surat Peringatan II no. 803/SME/WIL-BDG/X/11 tanggal 15 Oktober 2011 C. Surat Peringatan III no. 886/SME/WIL-BDG/X/11 tanggal 19 Oktober 2011 Halaman 20 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

9. Bahwa Tergugat I tetap tidak dapat melaksankan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat II sehingga satu satunya yang bisa melunasi utangnya adalah jaminan kredit tersebut diatas ; 10. Bahwa dalil Penggugat yang meminta Sita jaminan atas jaminan kredit haruslah ditolak karena mengingat Objek Jaminan tersebut merupakan Jaminan Kredit yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1850/2011 Jo Akta Pemberian Hak tanggungan Nomor 32/2011, sehingga terhadap objek jaminan tidak dapat diletakkan sita jaminan diatasnya, sebagaimana ditegaskan pada Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang menyatakan : “Bahwa terhadap tanah yang telah dijaminkan (diagunkan) kepada BANK dan dibebani dengan Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita jaminan atasnya” Serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1326 K/Sip/1981, yang menyatakan : “Bahwa Jika barang yang hendak diconservatoir beslag telah diconservatoir beslag dalam perkara lain atau telah dijaminkan kepada orang lain atau telah dieksekutorial beslag, Pengadilan Negeri hanya dapat melakukan vergelijkende beslag dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa barang yang bersangkutan sudah diconservatoir beslag atau dijaminkan”. Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dan didukung dengan bukti yang otentik, bersama ini TERGUGAT II memohon, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1.

Menyatakan Tergugat II merupakan pihak yang beritikad baik ;

2.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Perjanjian Kredit 339/PK-SME/WIL-BDG/11 tanggal 29 April 2011 ;

3.

Menyatakan Sah dan berharga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1850/2011 Jo Akta Pemberian Hak tanggungan Nomor 32/2011 ;

4.

Menyatakan menolak permohonan Penggugat dalam hal Tergugat II harus menyerahkan Jaminan kredit berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1017, seluas 700M2 (tujuh ratus meter persegi), yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 04-05-2010 nomor 00053 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Halaman 21 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

Lembang, desa Cibogo, setempat dikenal dengan Blok Ciburial yang sekarang dikenal Jl. Raya Tangkuban Perahu Kp. Ciburial RT.02 RW. 02 terdaftar atas nama DEDEN BAHTIAR, berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tertanggal 18 Mei 2010 5.

Menyatakan menolak permohonan Penggugat dalam hal meletakan sita jaminan (Reservatoir Beslag) karena telah dibebbani Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas kredit yang telah dikucurkan oleh Tergugat II ; Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang

duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Juni 2016, Nomor 535/Pdt.G./2015/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

-

Menguhukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.126.000,- (dua juta seratus duapuluh enam ribu rupiah) ; Mengingat akan Akta/Risalah Pernyataan Permintaan Banding Nomor :

88/Pdt.B/2016/PN.Bdg

jo Nomor 535/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 Pembanding semula Penggugat dengan perantaraan Kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 18 Agustus 2016 ; Memperhatikan memori banding

yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Penggugat dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal

01 September 2016, memori banding mana telah

diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum

Para Terbanding semula

Tergugat I dan Tergugat II masing pada tanggal 14 Oktober 2016 dan tanggal 10 Nopember 2016, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding II

semula Tergugat II tanggal 02 Desember 2016 diterima

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 02 Desember 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Desember 2016 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 02 Desember 2016 ; Halaman 22 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

Menimbang

bahwa

Kuasa

Hukum

Pembanding

semula

Penggugat

mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah hilangnya uang perusahaan semenjak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 yang telah digunakan oleh Tergugat tanpa hak dan seijin penggugat adalah Rp. 5.425.887.062,- ( lima milyard empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan delapan puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah ). 2. Bahwa kerugian Imateriil yang diterima oleh Penggugat adalah tercemarnya

nama baik penggugat dimata orang lain dan relasi bisnis, hilangnya waktu tenaga,

terkurasnya

pikiran

dan

konsentrasi

dalam

melakukan

pekerjaan/kegiatan. Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa perjanjian kredit tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Terbanding II sebagai kreditur dan terbanding I selaku direktur dari PT Java Sentra Mandiri Utama sebagai debitur ) merupakan Perjanjian yang berdasarkan atas Konsensualisme dan asas tersebut telah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat-syarat perjanjian, yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatka diri. 2. Kecakapan untuk berbuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. 2. Bahwa atas kredit yang telah diterimanya dari Terbanding II, Terbanding I memberikan jaminan kredit berupa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1017, seluas 700M2 ( tujuh ratus meter persegi), yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 04-05-2010 Nomor 00053 yang terletak dipropinsi Jawa barat, Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Lembang, desa Cibogo, setempat dikenal dengan Blok Ciburial yang sekarang dikenal Jl.Raya Tangkuban Perahu Kp.Ciburial Rt.02.Rw02 tedaftar atas nama DEDEN BAHTIAR berdasarkan Sertifikat (tanda bukti hak ) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupate bandung Barat tertanggal 18 Mei 2010 (vide bukti T2.2) ;

Halaman 23 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding tersebut telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, yaitu sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas ( inzage ) masing-masing tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 18 Agustus 2016, ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan permeriksaan dalam tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 535/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 16 Juni 2016, Memori banding yang kemukakan oleh Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam putusannya oleh karena itu diambil alih mejadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa disamping itu didalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama , baik menyangkut tentang eksepsi maupun yang menyangkut tentang pokok perkara serta telah Halaman 24 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan oleh karena itu putusan tersebut harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Juni 2016, Nomor 535/PdtG/2015/PN.Bdg haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 16 Juni 2016 Nomor : 535/PDT.G/2015/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017, oleh kami HARTONO ABDUL MURAD, SH.,MH EDWARMAN, SH dan

selaku Ketua

Majelis

dengan H.

H. YULIUSMAN, SH masing-masing sebagai Hakim

Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 598/PDT./2016/PT.BDG, tanggal 21 Desember 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada Hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim

Anggota serta

dibantu

oleh

SUKIRMAN, SH.

Sebagai Panitera

Pengganti, tanpa Halaman 25 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg

dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini . HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

H. EDWARMAN, SH

HARTONO ABDUL MURAD, SH.,MH

Ttd H. YULIUSMAN, SH

Pp

Panitera Pengganti

Ttd SUKIRMAN, S.H.,

Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………………… Rp.

5.000,

Materai ………………………….

6.000,-

Rp.

Pemberkasan ……………………. Rp. 139.000,Jumlah

Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) .

Halaman 26 dari 26 Pts. No: 598/Pdt/2016/PT.Bdg