PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 601/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Hendrawan Tisnadjaya, Umur 50 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Komplek Pasadena Blok R-2 No.37, Kelurahan

Babakan

Ciparay,

Kecamatan

Babakan

Ciparay, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Tarjo Sumantri, S.H. dan Hendra Francisco Silitonga, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Cihapit No.23 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; L a w a n: 1. Wisnu Wiratmoko, bertempat tinggal di Jalan Holis Kota Bandung, sekarang tidak Republik

diketahui tempat tinggalnya di wilayah

Indonesia,

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2. Yogi Pratama, bertempat tinggal di Komplek Pasadena Blok R-1 No.3, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; 3. Adi Winarso, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Margahayu Kencana Blok A-11 No.12 RT. 003/RW. 014, Desa

Margahayu

Kabupaten

Selatan,

Bandung,

Kecamatan

selanjutnya

Margahayu,

disebut

sebagai

TERBANDING III semula TERGUGAT III; 4. Nyonya Teti Taryanti, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Margahayu Kencana Blok A-11 No.12 RT. 003/RW. 014, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan

halaman 1 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 601/PDT/2016/PT.BDG

Margahayu, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV; Dalam

hal

ini

kedua-duanya

diwakili

oleh

Kuasa

Hukumnya: 1. Sakaria Tobing, S.H., 2. Raja Jungjungan Tanjung, S.H., 3. Nehemia Totas Pangabean, S.H., 4. Neng Fitri Rahayu, S.H., 5. Liesna Fauziyah, S.H., 6. Mochammad Abdul Galih Pratama, S.H., 7. Ellyas Fical, S.H., Para advokat dan Calon Advokat dari Kantor Advokat Sakaria Tobing, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Wastu Kencana No. 5 F Bandung,

berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2016; 5. H.Tata Sopiana, bertempat tinggal di Komplek Pasadena Blok B-13 No.1, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V; 6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No. 586

Bandung, selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT; PengadilanTinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor

461/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 26 Juli

2016; Tentang Duduk Perkara: Membaca, gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Oktober 2015

yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

Bandung Klas I A Khusus pada tanggal 23 Oktober 2015 dengan register Nomor 461/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang uraian selengkapnya sebagai berikut: (1). Bahwa Penggugat pada tanggal 21 Januari 2013 telah membeli 2 (dua) bidang tanah kavling masing-masing luas tanahnya adalah seluas 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi), dikenal dengan Kavpling Blok R-2 No.37 dan Blok R-2 No.39, terletak di Komplek Pasadena Regency Blok R2 No.37,Kelurahan babakan Ciparay, Kota Bandung;


(2). Bahwa jual beli tanah kavling tersebut Penggugat membeli dari Tergugat I dan Tergugat II, dengan cara pembayaran secara bertahap hingga lunas. Dimana uang tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II; (3). Bahwa pada saat Penggugat melakukan pembayaran tahap awal Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan tanah kavling yang telah dibeli oleh Penggugat.

Selanjutnya Penggugat membangun terlebih dahulu tanah

kavling Blok R-2 No.37 tersebut; (4). Bahwa Penggugat untuk melakukan pembangunan diatas tanah kavling Blok R-2 No.37 tersebut telah menunjuk Tergugat V sebagai Kintraktor untuk melakukan pembangunan Ruko (Rumah Toko); (5). Bahwa sambil proses pembangunan Ruko diatas tanah kavling Blok R-2 No.37 tersebut yang dijadikan objek sengketa, Penggugat telah melakukan upaya mempertanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II atas bukti kepemilikan tanah kavling R-2 No.37, namun Tergugat I dan Tergugat II selalu menjawab masih dalam proses pengurusan oleh Notaris; (6). Bahwa selama proses pembangunan Ruko diatas tanah kavling Blok R-2 No.37 tersebut yang dijadikan objek sengketa tersebut yang diajukan oleh Penggugat dengan Kontraktor yang ditunjuk tidak pernah ada halangan dan/ atau keberatan dari Tergugat III dan Tergugat IV sampai pembangunan Ruko tersebut selesai dan sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kls IA Bandung masih dikuasai dan ditempati oleh Penggugat sebagai tempat tinggal dan tempat usaha; (7). Bahwa

pada

tanggal

27

Agustus

2014

Penggugat

telah

terjadi

kesepakatan dengan Tergugat II dan Tergugat III. Dimana isi kesepakatan tersebut pada intinya Tergugat II dan Tergugat III pada bulan Desember 2014

akan

menyerahkan

sertifikat

hak

guna

bangunan

No.2078/Kel.Babakan Ciparay, luas 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi), tercatat atas nama Adi Winarso,

untuk

diberikan dan / atau

diserahkan kepada Penggugat dan membaliknama sertifikat tersebut keatas nama Penggugat; (8). Bahwa Tergugat III telah menerima pengganti tanah Kavling Blok R-1 No.23 dari Tergugat II berdasarkan kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014. Maka secara hukum berlaku mengikat bagi para pihak yang mengadakan kesepakatan tersebut. Maka

dengan demikian secara hukum sah


kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III tersebut; (9). Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kls IA Bandung Tergugat III tidak melakukan perbuatan hukum untuk melakukan transaksi jual beli dan melakukan baliknama kepada Penggugat atas sebidang tanah kavling Blok R-2 No.37, berdasarkan serfikat hak guna bangunan No.2078, luas 121 m2 (seratus dua puluh satu meter persegi). Maka

dengan

demikian

Tergugat

III

telah

melakukan

perbuatan

Wanprestasi dan/atau Cidera Janji, sebagaimana kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014; (10). Bahwa dengan demikian Tergugat III dan Tergugat IV selaku isteri harus memenuhi kewajibannya dihukum untuk menyerahkan sertifikat hak guna bangunan

No.2078/Kel.Babakan

Ciparay

kepada

Penggugat

dan

menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melakukan transaksi jual beli tanah sengketa kepada Penggugat; (11). Bahwa apabila Tergugat III dan IV tidak mau melakukan dan/atau melaksanakannya, maka secara hukum Tergugat III dan Tergugat IV harus dihukum

menguasakan

untuk

transaksi

jual

beli

sebidang

tanah

berdasarkan sertifikat hak guna bangunan No.2078/Kel.Babakan Ciparay kepada Penggugat untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah; (12). Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar lagi dan gugatan tidak sia-sia sangatlah beralasan secara hukum. Maka Penggugat mengajukan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah kavling R-2 No.37, berdasarkan sertifikat hak guna bangunan No.2078/Kel.Babakan Ciparay, untuk menghindari terjadinya peralihan dalam bentuk apa pun kepada pihak lain, kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kls IA Bandung, untuk melakukan Sita jaminan terhadap objek sengketa a quo; (13). Bahwa terhadap objek sengketa Turut Tergugat selaku pemegang Buku Tanah sertifikat hak guna Bangunan No.2078/Kel.Babakan haruslah mencatatkan dalam sengketa dan tidak bisa dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain; (14). Bahwa sangatlah beralasan hukum Penggugat selaku pihak pembeli yang beritikad baik dan telah melakukan pembangunan terhadap objek sengketa serta dikuasai dan ditempati oleh Penggugat. Maka sangatlah beralasan hukum untuk tetap menguasai selama proses hukum sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap objek sengketa a quo; halaman 4 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 601/PDT/2016/PT.BDG

(15). Bahwa terhadap putusan perkara a quo Para Tergugat dan Turut Tergugat harus mematuhi isi putusan perkara a quo; (16). Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas alasan-alasan dan buktibukti sah dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat. Maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung, berkenan kiranya memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Serta Merta) walaupun terhadapnya diadakan perlawanan, banding ataupun kasasi; (17). Bahwa Para Tergugat secara tanggung renteng haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung, berkenan kiranya menerima dan mengabulkan gugatan ini dan memutuskan sebagai berikut: DALAM PROVISI: -

Memerintahkan Penggugat untuk menguasai atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Blok R-2 No.37 terletak di kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

-

Memerintahkan dilakukan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah hak guna bangunan No.2078/Kel.Babakan Ciparay, luas 121 M2 ((seratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak dikenal dengan Kavling Blok R-2 No.37, terletak di Komplek Pasadena Regency Blok R-2 No.37, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA: PRIMAIR: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Keseluruhannya; 2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014, adalah sah hak milik Penggugat; 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah hak guna

bangunan

Pasadena

No.2078/Kel.Babakan

Regency

Blok

R-2

No.37

Ciparay,

terletak

Kelurahan

di

Komplek

Babakan

Ciparay,

Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung; 4. Menyatakan secara hukum sah dan mengikat Surat Kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014 yang telah ditandatangani oleh para pihak;


5. Menyatakan

Para

Tergugat

dinyatakan

telah

melakukan

perbuatan

Wanprestasi dan/atau Cidera Janji tidak melaksanakan Surat Kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014; 6. MenghukumTergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan menyerahkan asli sertifikat hak guna bangunan No.2078/Kel.Babakan Ciparay kepada Penggugat dan menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melakukan transaksi jual beli kepada Penggugat; 7. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV apabila tidak mau melaksanakan menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melakukan transaksi jual beli sebidang tanah hak guna bangunan No. 2078/Kel.Babakan Ciparay, luas 121 M2, tercatat atas nama Adi Winarso,kepada Penggugat. Maka Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk memberikan kuasa menjual kepada Penggugat; 8. Memerintahkan Penggugat untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang untuk membuat kuasa menjual dan balik nama sebidang tanah hak guna bangunan No. 2078/Kel.Babakan Ciparay, luas 121 M2, tercatat atas nama Adi Winarso dari Tergugat III dan Tergugat IV; 9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini; 10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Serta Merta), walaupun terhadapnya diadakan perlawanan, banding ataupun kasasi; 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR: -

Bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini dapat diberikan keputusan yang seadil-adilnya; Membaca, jawaban dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III

semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing tertanggal 1 Maret 2016 yang uraian selengkapnya sebagai berikut: Jawaban Terbanding I semula Tergugat I: DALAM EKSEPSI: 1. Error in Subjecto (Penggugat keliru menempatkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo);


Bahwa di dalam dalil pokok surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2015, Penggugat telah mendalilkan bahwa: “Penggugat dengan ini hendak mengajukan gugatan perdata perbuatan wanprestasi dan/atau cidera janji terhadap kesepakatan tanggal 24 Agustus 2014 atas sebidang tanah kosong berupa kavling, berdasarkan serifikat hak guna bangunan No.2078/Kel.Babakan Ciparay, luas 121 m2 (serratus dua puluh satu meter persegi), tercatat atas nama Adi Winarso, terletak di Komplek Pasadena Regency Blok R-2 No.37, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung“; Bahwa setelah mencermati dalil pokok gugatan perbuatan wanprestasi yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka seharusnya gugatan hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dan terkait, yang masingmasing diantara mereka itu sebelumnya telah saling mengikatkan diri dan berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yang dalam hal ini sebagaimana disebutkan Penggugat yaitu adanya Surat Kesepakatan tanggal 24 Agustus 2014 (padahal yang sebenarnya seperti didalam bagian posita gugatan seharusnya tanggal 27 Agustus 2014) dimana Kesepakatan tersebut dibuat oleh dan diantara Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat sendiri.

Sedangkan

Tergugat

I

sama

sekali

bukan

pihak

dalam

perikatan/kesepakatan yang dibuat oleh dan diantara mereka itu; Berdasarkan fakta dan bukti hukum yang demikian,maka Penggugat telah jelas-jelas salah dan keliru menarik Tergugat I dalam perkara aquo. Karena Tergugat I sama sekali bukan pihak dan tidak memiliki hubungan hukum dalam pembuatan surat kesepakatan dimaksud. Hal mana pula Penggugat jelas tidak memiliki alas hak dan legalitas yang sah dalam menarik dan menempatkan Tergugat I dalam perkara aquo. Sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, atau setidak-tidaknya mengeluarkan atau melepaskan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo; 2. Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libel); Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat saling bertentangan satu sama lain sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. Ketidak jelasan tersebut dapat diketahui dari dalil Penggugat sebagai berikut:


-

Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya halaman 1, yang menyebutkan mengenai dasar gugatan aquo adalah adanya Surat Kesepakatan tanggal 24 Agustus 2014. Namun didalam dalil-dalil posita (pundamenteum petendi) gugatannya, ternyata Penggugat sama sekali tidak menyebutkan tentang adanya Surat Kesepakatan tertanggal 24 Agustus 2014, melainkan berbeda atau berubah dengan menyebutkan dasar gugatan aquo didasarkan pada kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014 oleh dan diantara Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III;

-

Penggugat didalam posita gugatannya angka 1 telah mendalilkan bahwa Penggugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah kavling masing-masing seluas 121 M2 dikenal dengan kavling Blok R-2 No.37 dan Blok R-2 No.39, terletak di komplek Pasadena Regency Blok R-2 No.37 Kelurahan Babakan Ciparay. Dalil demikian sangat rancu dan membingungkan, karena disatu sisi dikatakan membeli dua kavling (Blok R-2 No.37 dan Blok T-2 No.39). Namun Penggugat sendiri hanya menyebutkan bahwa tanah kavling yang dibelinya tersebut terletak di komplek Pasadena Regency Blok R-2 No.37, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Artinya, bagaimana dengan status pembelian atas kavling Blok R-2 No.39 ?;

-

Penggugat

juga

dalam

posita

gugatannya

mendalilkan

bahwa

Penggugat membeli kedua kavling tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II, namun didalam dalilnya tersebut Penggugat tidak menyebutkan berapa harga jual beli kedua kavling tersebut ?, bagaimana cara dan rincian pembayarannya ?, apakah pembayaran tersebut sudah lunas ataukah belum ? Bila sudah lunas,kapan pelunasan itu terjadi ?. Hal-hal tersebut tidak disebutkan dengan jelas oleh Penggugat, sehingga dalil yang demikian sangat membingungkan, tidak jelas dan kabur; Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas atau obscuur libel, yang secara hukum mengakibatkan gugatan Penggugat patut dinyatakan Tidak Dapat Diterima; DALAM POKOK PERKARA: DALAM KONVENSI: 1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis berlaku dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;


2. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ; 3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita gugatan angka 1 dan 2, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2013, Penggugat telah membeli 2 bidang tanah kavling dari Tergugat I

dan

Tergugat II, yaitu kavling Blok R-2 No.37 dan Blok R-2 No.39 yang terletak di Komplek

Pasadena

Regency.

Dimana

dalam

dalil-dalilnya

tersebut

Penggugat selalu menyebut bahwa pihak penjual seolah-olah adalah Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama; Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Karena yang sesungguhnya terjadi adalah sebagaimana fakta berikut: a. Pada tahun 2012 awalnya Tergugat I bertemu dengan Tergugat II yang bekerja sebagai karyawan/marketing psds perusahaan Developer/ Pengembang Komplek Pasadena Regency yaitu PT.Mandala Jaya. Tergugat II menawarkan kepada Tergugat I untuk membeli dua bidang tanah kavling yang dikelola oleh perusahaan tempatnya bekerja, yang berada di komplek Pasadena yaitu kavling Blok R-2 No.37 dan Blok R-2 No.39. Atas tawaran dari Tergugat II tersebut akhirnya Tergugat I membeli kedua bidang tanah kavling tersebut sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 86/2012 dan Akta Jual Beli Nomor : 85/2012, tanggal 21 Juni 2012. Kemudian setelah transaksi jual beli, Tergugat I sebagai pemilik menunggu terbitnya Sertifikat sebagai bukti kepemilikan (Sertifikat HGB) yang prosesnya diurus oleh pihak Penjual/Develover; b. Tergugat I berulang kali datang ke pihak oenjual/Develover dan menemui Tergugat II untuk meminta sertifikat atas kedua kavling tersebut, namun pihak Developver selalu menjawab bahwa sertifikat dimaksud belum selesai masih dalam proses penerbitan di BPN Kota Bandung. Hingga pada awal tahun 2013 Tergugat I didatangi oleh Tergugat II. Dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat II menawarkan kepada Tergugat I akan membantu pengurusan sertifikat dan sekaligus juga menawari Tergugat I apabila tanah kavlingnya tersebut mau di jual kembali, maka ia/Tergugat II sudah siap ada yang mau membelinya; c. Setelah berulang kali Tergugat II menawari Tergugat I bahwa sudah ada calon pembeli yang berminat pada tanah kavling milik Tergugat I


tersebut, dengan harga dan pembayaran tunai meskipun sertifikat atas kedua kavling tersebut belum selesai. Namun Tergugat II berulang kali menawarkan agar mau menjual kembali tanah kavling dimaksud, maka akhurnya Tergugat I terbujuk dan mau menjualnya kembali; d. Pada awalnya Tergugat I tidak diberitahukan olehTergugat II tentang siap calon pembeli atas tanah miliknya tersebut. Sehingga transaksi dilakukan hanya oleh Tergugat I sebagai pemilik tanah kavling dengan Tergugat II yang mengakunya dapat bertindak atas nama pembeli, sehingga negosiasi harga tanah dan cara pembayarannya

dilakukan dengan

Tergugat II; e. Tergugat I dan Tergugat II sepakat bahwa harga tanah yang dijual adalah Rp.2.500.000,- per-meter persegi, sehingga harga jual atas dua kavling tanah (Blok R-2 No.37 dan R-2 No.39) @ 121 m2 adalah 2 x 121 x 2.500.000 = Rp.605.000.000,-(enam ratus lima juta rupiah). Adapun cara pembayaran Tergugat II menjanjikan akan dilakukan dengan 2 tahap yaitu,Tahap 1 merupakan uang muka (Down Payment) sebesar Rp.50.000.000,- dan tahap 2 adalah sekaligus pelunasan yaitu sebesar Rp.555.000.000,-; f. Pada saat transaksi ujual beli akan dilaksanakan, Tergugat I kembali menanyakan kepada Tergugat II siapa dan mana calon

pembelinya?,

Namun Tergugat II tidak memberitahukan dan tidak menyebutkan siapa pembelinya, Tergugat II mengatakan bahwa ia/Tergugat II yang akan mengurusnya dengan pembeli, karena pembeli sebenarnya hanya mau membeli Ruko (Rumah Toko) bukan tanah kosong seperti miliknya Tergugat I, sehingga Tergugat II juga akan mengurus pembangunan Ruko tersebut di atas tanah mliknya Tergugat I setelah transaksi jual beli tanah selesai; g. Akhirnya, Tergugat I mau menjual 2 bidang tanah kavling miliknya tersebut kepada calon pembeli, yang mana hubungan dengan calon pembeli dan segala urusan perihal jual belinya dilakukan oleh Tergugat II. Selanjutnya pada pada tanggal 21 Januari 2013, Tergugat I menerima uang muka (DP) sebesar Rp.50. 000.000,- dari Tergugat II; h. Pada bulan Februari 2013, Tergugat II seharusnya melaksanakan pembayaran tahap kedua secara sekaligus pelunasan yang pernah dijanjikan oleh Tergugat II, yaitu sebesar Rp.555.000.000,- Namun pada


kenyataannya pada tanggal 15 Pebruari 2013 Tergugat I hanya menerima pembayaran sebesar Rp.40.000.000 Sehubungan dengan berubahnya cara pembayaran, kemudian Tergugat I menagih kepada Tergugat II, yang akhirnya oleh Tergugat II dikatakan bahwa pembayaran terlambat karena dari pihak Pembeli tidak ada uangnya dan belum menyerahkan uangnya. Setelah itu barulah pada tanggal 22 pebruari 2013, Tergugat II mempertemukan Tergugat I dengan c alon pembeli dimaksud yang ternyata yaitu Penggugat.

Dalam pertemuan tersebut

Penggugat mengatakan akan segera menyelesaikan pembayaran dan sekaligus juga mengatakan bahwa Penggugat tidak mau bertemu dan berurusan dengan Tergugat I yang menjual tanah kavling,karena Penggugat hanya mau membeli Ruko yang segala urusannya dilakukan oleh Tergugat II. Setelah pertemuan tersebut, Tergugat I menerima lagi pembayaran yaitu sebesar Rp.25.000.000,-; i.

Setelah Tergugat I mengetahui sikap Penggugat yang tidak begitu respect terkait transaksi jual beli tanah kavling dimaksud, namun dengan sabar Tergugat I kembali meminta T ergugat II agar bisa menemui Penggugat

untuk

mempertanyakan

penyelesaian

jual

beli

dan

pembayarannya sampai dengan tuntas. Akhirnya pada kesempatan pertemuan kedua Tergugat I memberikan Surat Perjanjian tertanggal 27 Pebruari 2013 untuk dapat disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat serta disaksikan oleh Tergugat II. Dimana didalam isi Surat Perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat tersebut, disebutkan hal mengenai sisa pembayaran, yang semula tercantum tulisan: “…., sisanya Rp.490.000.000,-(empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) akan dibayar maksimum pada tanggal 2 maret 2013, dan apabila tidak dibayar lunas sampai dengan tanggal yang ditetapkan maka secara otomatis Pihak Ke II dianggap mengundurkan diri dan jual beli tersebut diatas dianggap batal dan uang muka yang sudah dibayarkan hangus dan tidak bisa dikembalikan lagi ke Pihak Ke II dan Pihak Ke I diperbolehkan menjual ke pihak lain“; Namun tulisan tersebut oleh Penggugat dicoret, lalu disepakati diganti dengan tulisan tangan yang berbunyi : “apabila lewat dari tanggal 9 Maret maksimal tanggal 19 Maret 2013 kompensasi 10 % dari uang masuk”. Dan

kemudian

dibawahnya

ditambahkan

beberapa

catatan

(sebagaimana bukti terlampir);


Pada akhir pertemuan, Penggugat kembali mengatakan kepada Tergugat I bahwa ia/Penggugat tidak mau berurusan dengan Tergugat I

dan

meminta Tergugat I supaya tidak menemui Penggugat lagi; j.

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian tanggal 27 pebruari 2013 rupanya pembayaran masih dilakukan secara mencicil yaitu pada tanggal 4 Maret 2013 Tergugat I menerima pembayaran sebesar Rp.20.000.000, dan terakhir tanggal 8 maret diterima pembayaran sebesar Rp.400.000.000,-;

k. Berdasarkan Kwitansi tertanggal 8 Maret 2013, rician pembayaran sejak uang muka pertama tanggal 21 januari 2013 sampai dengan terakhir tanggal 8 Maret 2013, Tergugat I menerima pembayaran baik dari atau melalui Tergugat I dan Penggugat, seluruhnya sebesar Rp.535.000.000,Sehingga oleh karenanya dari seluruh harga jual beli sebesar Rp.605.000.000,- masih terdapat sisa kekurangan bayar sebesar Rp.70.000.000,-; l.

Selanjutnya mengingat fakta sebagaimana huruh h dan l diatas, dimana Penggugat sudah tidak mau berurusan lagi denganTergugat I,maka kemudian Tergugat II meminta surat kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan segala pengurusan yang terkait dengan transaksi jual beli dari kedua kavling tanah dimaksud termasuk pengurusan penyelesaian sertifikatnya. Sehingga akhirnya dibuatlah Akta Kuasa Nomot : 05 tanggal 5 Desember 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Nurhayati Sampurera, SH, Notaris di Bandung. Setelah pembuatan Akta Kuasa dimaksud, Tergugat I tidak pernah melakukan hubungan/komunikasi lagi terkait transaksi jual beli dimaksud, baik dengan Tergugat II maupun dengan Penggugat atau pihak terkait manapun; Berdasarkan fakta tersebut

diatas, maka

dalil-dalil Penggugat yang

demikian tidak benar sehingga gugatan tersebut harus ditolak; 4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 3 yang menyebutkan bahwa pada saat Penggugat melakukan pembayaran tahapawal Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan tanah kavling yang telah dibeli oleh Penggugat selanjutnya membangun tanah kavling dimaksud. Bahwa dalil yang demikian tersebut tidak sesuai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan pada angka 3 di atas, dimana Tergugat I pada awalnya tidak pernah berhubungan dengan Penggugat, melainkan


hanya berhubungan langsung dengan Tergugat II terkait transaksi jual beli. Terlebih lagi Penggugat sama sekali tidak pernah memberitahukan bahkan meminta ijin terlebih dahulu untuk membangun tanah kavling yang statusnya pada waktu itu masih milik Tergugat I, maka sehubungan dengan adanya pembangunan di atas tanah kavling tersebut, Tergugat I mendatangi Tergugat II dan melarang pembangunan diteruskan sebelum pembayaran atas harga jual belinya beres dan lunas. Oleh karenanya

dalil-dalil

Penggugat yang tidak benar demikian tersebut harus ditolak dan dikesampinghkan; 5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 5. Hal mana karena sejak Tergugat II mempertemukan Tergugat I dengan Penggugat pada bulan Pebruari 2013, dimana pada saat itu Penggugat menyatakan tidak mau berhubungan dengan Tergugat I karena Penggugat tidak mau membeli tanah kosong tetapi hanya mau membeli Ruko yang segala urusannya dilakukan oleh/dengan Tergugat II, maka sejak saat itu pula Tergugat I tidak pernah berhubungan dan melakukan komunikasi dengan

Penggugat,

begitupun

Penggugat

sendiri

tidak

pernah

berkomunikasi dengan Tergugat I, termasuk tidak pernah mempertanyakan bukti kepemilikan atas objek tanah kavling dimaksud. Hal mana karena segala urusan terkait transaksi jual beli dan peralihan hak nya telah dilakukan/dikuasakan kepada Tergugat II. Sehingga oleh karenanya dalildalil Penggugat yang demikian tersebut harus ditolak; 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 4 dan 6, begitupula dengan dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 7 sampai dengan angka 17 sama sekali tidak ada relevansinya dengan Tergugat I, karena faktanya Tergugat I tidak pernah diberi tahu ataupun terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dan diantara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Bahkan pula di dalam dalil-dalil gugatan tersebut sama sekali tidak ada satupun dalil perbuatan yang berhubungan dengan Tergugat I, termasuk dalam hal ini Tergugat I sama sekali tidak tahu menahu bahkan bukan pihak dalam hal adanya Surat Kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat hanya oleh dan diantara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, begitu pula dalam bentuk-bentuk perbuatan hukum lainnya yang dilakukan oleh mereka.

Sehingga oleh karenanya sepanjang dalil-dalil Penggugat

tersebut mengandung ketidak benaran yang dapat merugikan Tergugat I, halaman 13 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 601/PDT/2016/PT.BDG

maka dengan ini Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas keseluruhan dalil gugatan yang demikian tersebut; 7. Bahwa pada bagian Petitum gugatannya Penggugat angka 5 menyebutkan: “Menyatakan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi dan/atau Cidera janji tidak melaksanakan Surat Kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014” adalah merupakan petitum yang sangat tidak beralasan, karena tidak didukung dengan alasan fakta/bukti dan alasan hukum yang sah sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan. Yang mana sama sekali tidak terbukti adanya keterkaitan dalam posita gugatan. Yang mana, sama sekali tidak terbukti adanya keterkaitan atau keterlibatan Tergugat I yang bukan merupakan salah satu pihak dalam perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Surat Kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat oleh danj diantara Penggugat.

Oleh

karena

Tergugat

Tergugat II, Tergugat III dan I

bukanlah

pihak

dalam

Surat

Kesepakatan dimaksud, maka cukup beralasan agar Petitum angka 5 supaya ditolak, atau seridak-tidaknya mengeluarkan dan melepaskan Tergugat I dari petitum yang demikian; Bahwa begitu pula dengan petitum angka 9 dan angka 11 dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta supaya menghukum Para Tergugat artinya termasuk didalamnya adalah Tergugat I, adalah merupakan petitum yang tidak didukung dengan alasan dan tidak sesuai dengan fakta. Oleh karenanya petitum demikian tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak; DALAM REKONVENSI: 1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi maupun Pokok Perkara dalam konvensi, maka dalil-dalil tersebut digunakan kembali dalam bagian Rekonvensi ini; 2. Bahwa penyebutan pihak dalam bagian konvensi yang semula disebut sebagai Tergugat I dalam konvensi (disingkat Tergugat I dK), pada bagian Rekonvensi ini kemudian bertindak dan disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (disingkat Penggugat dR). Begitupun sebaliknya, yang semula Penggugat dalam Konvensi (Penggugat dK), pada bagian Rekonvensi ini disebut Tergugat I dalam Rekonpensi (Tergugat I dR), dan Tergugat II dalam Konvensi (Tergugat II dK) kemudian disebut Tergugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dR). Sedangkan penyebutan pihak lainnya oleh karena tidak halaman 14 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 601/PDT/2016/PT.BDG

memiliki hubungan langsung namun ditarik sebagai pihak Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dalam gugatan asal Konvensi, maka pada bagian Rekonpensi ini tertarik sebagai pihak dan selanjutnya disebut Turut Tergugat dR I,II,III dan IV atau secara bersama-sama Para Turut Tergugat dalam Rekonvensi atau penyebutannya sesuai dengan dalil dimaksud ; 3. Bahwa Penggugat dR/Tergugat I dK pada awalnya adalah pemilik atas 2 (dua) bidang tanah kavling masing-masing seluas 121 M2 dikenal dengan Kavling Blok R-2 No.37 dan Blok R-2 No.39, terletak di komplek Pasadena Regency, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Dimana asal kepemilikan kedua Kavling tersebut oleh penggugat dR/Tergugat I dK karena membeli dari PT.mandala Jaya, Cq.Tn.Benjamin Wijaya, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 86/2012 tanggal 21 Juni 2012 dan Akta Jual Beli Nomor : 85/2012 tanggal 21 Juni 2012; 4. bahwa Penggugat dalam Rekonpensi terlebih dahulu menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya mengenai asal mula adanya transaksi atas jual beli dua bidang tanah kavling yang terletak di Blok R-2 Nomor 37 dan Blok R-2 Nomor 39 Komplek Pasadena Regency yang dilakukan dengan Para Tergugat dalam Rekonvensi, yaitu sebagai berikut: a. Pada awal tahun 2013, Penggugat dR/Tergugat IdK sebagai pemilik atas dua bidang tanah kavling sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 86/2012 dan akta Jual Beli No.85/2012 tanggal 21 Juni 2012 mendatangi kantor perusahaan pengembang Pasadena Regency untuk mengambil Sertifikat sebagai bukti kepemilikan (sertifikat HGB) yang mana sebelumnya prosesnya diurus oleh pihak Penjual/Developer; b. Penggugat

dR/Tergugat

I

dK

berulang

kali

datang

ke

pihak

penjual/Developer untuk meminta sertifikat atas kedua kavling tersebut, namun pihak Developer selalu menjawab bahwa sertifikat dimaksud belum selesai masih dalam proses penerbitan di BPN Kota Bandung. Hingga Penggugat dR/Terg ugat I dK didatangni oleh Tergugat II dR/Tergugat II dK yang bekerja s ebagai karyawan bagian marketing diperusahaan pengembang/Developer Pasadena Regency dan juga yang sejak awal transaksi pembelian tanah kavling tersebut diurus oleh Tergugat II dR. Dalam pertemuan tersebut Tergugat II dR/Tergugat II dK menawarkan kepada Penggugat dR/Tergugat I dK akan membantu pengurusan sertifikat dan sekaligus juga menawari Tergugat I apabila


tanah kavlingnya tersebut mau dijual kembali, maka ia/Tergugat II dR/Tergugat II dK sudah siap ada yang mau membelinya; c. Setelah berulang kali Tergugat II dR/Tergugat II dK menawari Penggugat dR/Tergugat I dK bahwa sudah ada calon pembeli yang berminat pada tanah kavling milik Penggugat dR/Tergugat I dK tersebut, dengan harga dan pembayaran tunai meskipun sertifikat atas kedua kavling tersebut belum selesai. Akhirnya dengan adanya tawaran calon pembeli dari Tergugat II dR/Tergugat II dK, maka akhirnya Penggugat dR/Tergugat I dK terbujuk dan mau menjual kembali tanah kavling dimaksud; d. Pada awalnya Penggugat dR/Tergugat I dK tidak diberitahukan oleh Tergugat II dR/Tergugat II dK tentang siap calon pembeli atas tanah miliknya tersebut. Sehingga transaksi dilakukan hanya oleh Penggugat dR/Tergugat I dK sebagai pemilik tanah kavling dengan Tergugat II dR/Tergugat II dK yang mengakunya dapat bertindak atas nama pembeli, sehingga negosiasi harga tanah dan cara pembayaran dilakukan dengan Tergugat II dR/Tergugat II dK; e. Penggugat dR/Tergugat I dK dengan Tergugat II dR/Tergugat II dK sepakat bahwa harga tanah yang dijual adalah Rp.2.500.000,-per-meter persegi, sehingga harga jual atas dua kavling tanah (Blok R-2 No.37 dan R-2 No.39) @ 121 m2 adalah 2 X 121 X 2.500.000 = Rp.605.000.000,(enam ratus lima juta tupiah). Adapun cara pembayaran Tergugat II dR/Tergugat II dK menjanjikan akan dilakukan dengan 2 tahap yaitu, tahap 1 merupakan uang Muka (Down Payment) sebesar Rp.50.000.000, dan tahap 2 adalah sekaligus pelunasan yaitu sebesar Rp.555.000.000,-; f. Pada saat transaksi jual beli akan dolaksanakan,Penggugat dR/Tergugat I dK kembali menanyakan kepada Tergugat II dR/Tergugat II dK siapa dan mana calon pembelinya ?, namun Tergugat II dR/Tergugat II dK tidak memberitahukan dan tidak menyebutkan siap pembelinya, Tergugat II dR/Tergugat II dK mengatakan bahwa ia/Tergugat II dR/Tergugat II dK yang akan mengurusnya dengan pembeli, karena pembeli sebenarnya hanya mau membeli Ruko (Rumah Toko) bukan tanah kosong seperti miliknya Penggugat dR/Tergugat I dK, sehingga Tergugat II dR/Tergugat II dK juga yang akan mengurus pembangunan Ruko tersebut diatas tanah miliknya Penggugat dR/Tergugat I dK setelah transaksi jual beli tanah selesai;


g. Akhirnya Penggugat dR/Tergugat I dK mau menjual 2 bidang tanah lavling miliknya tersebut kepada calon pembeli, yang mana hubungan dengan calon pembeli dan segala urusan perihal jual belinya dilakukan oleh Tergugat II dR/ Tergugat II dK. Selanjutnya pada tanggal 21 januari 2013, Penggugat dR/Tergugat I dK menerima uang muka (DP) sebesar Rp.50.000.000,- dari Tergugat II dR/Tergugat II dK; h. Pada bulan pebruari 2013 Tergugat II dR/Tergugat II dK seharusnya melaksanakan

pembayaran

Tahap

Kedua

sekaligus

pelunasan

sebagaimana yang pernah di janjikan oleh Tergugat II dR/Tergugat II dK, yaitu sebesar Rp.555.000.000,- Namun pada kenyataannya, pada tanggal 15 Pebruari 2013 Penggugat dR/Tergugat I dK hanya menerima pembayaran sebesar Rp.40.000.000,-. Sehubungan dengan berubahnya cara pembayaran, kemudian Penggugat dR/Tergugat I dK menagih kepada Terguhat II dR/Tergugat II dK, yang akhirnya oleh Tergugat II dR/Tergugat II dK dikatakan bahwa pembayaran terlambat karena dari pihak Pembeli belum menyerahkan uangnya. Setelah itu barulah pada tanggal 22 Pebruari 2013 Tergugat II dR/Tergugat II dK mempertemuka Penggugat dR/Tergugat I dK dengan calon pembeli dimaksud yaitu Tergugat I dK/Penggugat dR.

Dalam pertemuan tersebut Tergugat I

dK/Penggugat dR mengatakan akan segera menyelesaikan pembayaran dan sekaligus juga mengatakan bahwa Tergugat I dR/Penggugat dK tidak mau bertemu dan berurusan dengan Penggugat dR/Tergugat I dK yang menjual tanah kavling, karena Tergugat I dR/Penggugat dK hanya mau membeli Ruko yang segala urusannya dilakukan oleh Tergugat II dR/Tergugat II dK. Setelah pertemuan tersebut, Penggugat dR/Tergugat I dK menerima lagi pembayaran yaitu sebesar Rp.25.000.000; i.

Setelah Penggugat dR/Tergugat I dK mengetahui sikap Tergugat I dR/Penggugat dK yang tidak begitu respect terkait transaksi ujual beli tanah kavling dimaksud, namun dengan sabar Penggugat dR/Tergugat IdK kembali meminta Tergugat II dK/dR agar bisa menemui Tergugat I dR/Penggugat dK untuk mempertanyakan penyelesaian jual beli dan pembayarannya sampai dengan tuntas. Akhirnya pada kesempatan pertemuan kedua, Penggugat dR/Tergugat I dK memberikan Surat Perjanjian tertanggal 27 Pebruari 2013 untuk mendapat persetujuan dan ditanda tangani oleh Tergugat I dR/Penggugat dK. Dimana dalam Surat Perjanjian antara Penggugat dR/Tergugat I dK dengan Tergugat I


dR/Penggugat dK tertanggal 27 Pebruari 2013 disebutkan hal mengenai sisa pembayaran, yang semula tercantum tulisan: “…………..., sisanya Rp.490.000.000,-(empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) akan dibayar maksimum pada tanggal 2 Maret 2013, dan apabila tidak dibayar lunas sampai dengan tanggal yang ditetapkan maka secara otomatis pihak ke II dianggap mengundurkan diri dan jual beli tersebut diatas dianggap batal dan uang muka yang sudah dibayarkan hangus dan tidak bisa dikembalikan lagi ke Pihak ke II dan Pihak Ke-1 diperbolehkan menjual ke Pihak lain”; Namun tulisan tersebut oleh oleh Tergugat I dR/Penggugat dK dicoret, lalu disepakati dan diganti dengan tulisan tangan yang berbunyi : “apabila lewat dari tanggal 9 Maret maksimal 19 Maret 2013 konpensasi 10 % dari uang masuk “. Dan kemudian dibawahnya ditambahkan beberapa catatan (sebagaimana bukti terlampir); Pada akhit pertemuan, Tergugat I dR/Penggugat dK kembali mengatakan kepada Penggugat dR/Tergugat I dK bahwa ia/Tergugat I dR/Penggugat dK tidak mau berurusan dengan Penggugat dR/Tergugat I dK dan meminta supaya tidak menemui Tergugat I dR/Penggugat dK lagi; j.

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian tanggal 27 Pebruari 2013 rupanya pembayaran masih dilakukan secara mencicil yaitu pada tanggal 4 Maret 2013 Penggugat dR/Tergugat I dK menerima pembayaran sebesar Rp. 20.000.000 dan terakhir tanggal 8 Maret diterima pembayaran sebesar Rp.400.000.000,-;

k. Berdasarkan Kwitansi tertanggal 8 Maret 2013, rincian pembayaran sejak uang muka pertama tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan terakhir tanggal 8 Maret 2013, Penggugat dR/Tergugat I dK menerima pembayaran seluruhnya sebesar Rp.535.000.000,- Sehingga oleh karenanya dari seluruh harga jual beli sebesar Rp. 605.000.000, masih terdapat sisa kekurangan bayar sebesar Rp.70.000.000,-; l.

Bahwa mengingat Penggugat dR/Tergugat I dK sebagai pemilik asal/penjual tidak dapat melakukan hubungan langsung dengan pembeli, begitupun sebaliknya, mengingat fakta sebagaimana huruf h dan l diatas, dimana Tergugat I dR/Penggugat dK sudah tidak mau berurusan lagi dengan Penggugat dR/Tergugat I dK, sehingga yang terjadi dalam transaksi jual beli dilakukan melalui perantaraan langsung oleh Tergugat II dR/Tergugat II dK.

Kemudian atas kondisi tersebut, Tergugat II


dR/Tergugat

II

dK

meminta

supaya

kuasa

kepada

Penggugat

dR/Tergugat I dK untuk melakukan segala pengurusan yang terkait dengan transaksi jual beli dar kedua kavling tanah dimaksud termasuk pengurusan penyelesaian sertifikatnya. Sehingga akhirnya dibuatlan akta kuasa No.05 tanggal 5 Desember 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Nurhayati Sampurera, SH, Notaris di Bandung. Setelah pembuatan akta kuasa dimaksud, Penggugat dR/Tergugat I dK tidak pernah melakukan hubungan/komunikasi lagi terkait transaksi jual beli dimaksud, baik dengan Tergugat II dR/Tergugat II dK maupun dengan Tergugat I dR/ Penggugat dK ataupu pihak terkait manapun; 5. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana di uraikan pada angka 3 diatas, maka jelas Penggugat dR/Tergugat I dK sebagai pemilik asal dari kedua bidang tanah kavling yang kemudian dijual melalui perantaraan Tergugat II dR/Tergugat II dK kepada pihak pembali/Tergugat I dR/Penggugat dK atau siapapun sebagai pembeli sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan akta kuasa No.05 tanggal 5 Desember 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Nurhayati Sampurera, SH, Notaris di Bandung. Dimana atas harga

penjualan

kedua

bidang

tanah

kavling

tersebut,

Penggugat

dR/Tergugat I dK belum menerima pembayaran seluruhnya, yaitu Penggugat dR/Tergugat I dK baru menerima pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara mencicil/ bertahap yang dibayarkan oleh Tergugat I dR/Penggugat dK maupun oleh Tergugat II dR/Tergugat II dK yang jumlahnya sebesar Rp.535.000.000,-

sedangkan

harga

jual

seluruhnya

sebesar

Rp.605.000.000,- sehingga masih terdapat sisa kekurangan yang belum dibayarkan sebesar Rp.70.000.000,- (terbilang : tujuh puluh juta rupiah); 6. Bahwa berdasarkan perjanjian anatar Penggugat dR/Tergugat I dK denga Tergugat I dR/Penggugat dK yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 27 Pebruari 2013 dimana terdapat ketentuan yang berbunyi : “…….. apabila lewat (waktu pembayaran sisa pelunasan) dari tanggal 9 Maret maksi,al tanmggal 19 Maret 2013 konpensasi 10 % dari uang mamsuk “. Kemudian berdasarkan posita gugatan rekonvensi angka 4 di atas dan berdasarkan Kwitansi rincian pembayaran tertanggal 08 Maret 2013, yang pada pokoknya masih terdapat kekuarangan pembayaran untuk pelunasan atas harga jual beli yaitu sebesar Rp.70.000.000, maka dengan demikian nyata-nyata Tergugat I dR/Penggugat dK telah melakukan perbiatan ingkar janji, yang mengakibatkan Penggugat dR/Tergugat I dK mengalami kerugian


berupa kekurangan pembayaran jual beli tanah sebesar Rp.70.000.000,ditambah

konpensasi

atas

timbulnya

kerugian

akibat

lewat

waktu

pembayaran yaitu sebesar 10 % dari uang yang sudah masuk sebesar Rp.535.000.000,- sama dengan berupa uang sejumlah Rp53.500.000,-; 7. Bahwa begitu pula Tergugat II dR/Tergugat II dK sebagai perantara atau penerima kuasa yang seharusnya menguruskan penyelesaian transaksi jual beli dimaksud namun ternyata hingga perkara ini diajukan, permasalahan terkait jual beli tanah kavling belum juga dapat diselesaikan. Malahan yang terjadi kemudian, Penggugat dR/Tergugat I dK harus datang dan memenuhi beberapa kali panggilan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang harus memberikan ketertangan sebagai saksi dalam perkara yang dilaporkan oleh masing-masing pihak tautu atas laporan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dR/Penggugat dK maupun laporan pidana yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dR/Tergugat III dK, terkait kasus kepemilikan atas Ruko yang diletakan di kavling R-2 Nomor 37 Komplek Pasadena Regency. Berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang ternyata Penggugat dR baru mengetahui, bila ternyata Tergugat II dR/Tergugat II dK melakukan transaksi jual beli atas objek di maksud dengan Turut Tergugat I dR/Tergugat III dK, dengan tanpa sepengetahuan dan/atau memanfaatkan adanya Akta Kuasa Nomor : 05 tanggal 5 Desember 2013. Oleh karena itu, maka perbuatan Tergugat II dR/Tergugat II dK yang demikian tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat II dR/Tergugat II dK dapat dikatagorikan telah melakukan perbuatan ingkar janji; 8. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat I dR/ Penggugat dK dan Tergugat II dR/Tergugat II dK, sebagaimana disebutkan angka 5 dan 6 di atas, maka cukup beralasan menurut hukum supaya Para Tergugat dR/(Tergugat I dR/Penggugat dK dan Tergugat II dR/Tergugat II dK)

harus

dihukum

membayar

ganti

kerugian

kepada

Penggugat

dR/Tergugat I dK, yaitu: a. Kerugian Materiil : terdiri dari: -

Kekurangan sisa pembayaran harga jual beli sebesar……………………………………………….... Rp. 70.000.000,-

-

Kompensasi 10 % (dari pembayaran yang sudah masuk Rp.535.000.000,-) yaitu sebesar ………... ………… Rp. 53.000.000,Jumlah…………….. Rp.123.000.000,Terbilang : seratus dua puluh tiga juta rupiah;


b. Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang dialami Penggugat dR/Tergugat I

dK

akibat

terganggunya

kegiatan

usaha/aktivitas

Penggugat

dR/Tergugat I dK sehingga terganggunya ketenangan, kenyamanan dan konsentrasi dalam melaksanakan tugas/aktivitas Penggugat dR/Tergugat I dK, terlebih lagi dengan adanya upaya hukum pidana, dimana antara Tergugat I dR/Penggugat dK dengan Turut Tergugat I dR/Tergugat III dK saling lapor kepada pihak kepolisian terkait status Rumah Toko yang ditempatu Tergugat I dR yang telah menarik dan melibatkan Penggugat dR sebagai saksi dalam kedua perkara laporan pidana yang ditangani oleh pihak kepolisian yang berwenang tersebut.

Adapun kerugian

immaterial ini besarnya tidak dapat dinilai namun apabila ditaksir dapat diperhitungkan sebesar Rp.500.000.000, Terbilang “lima ratus juta rupiah”; 9. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan, jika Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan itikad tidak baiknya akan berupaya mengelak dan menghindar dari kewajibannya tersebut kepada Penggugat dalam rekonvensi, maka guna menghindari gugatan ini menjadi sia-sia (illusoir), maka cukup beralasan kiranya agar Yth.ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, melalui Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakan Sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat dalam rekonvensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak (yang perinciannya untuk itu akan disampaikan kemudian dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini), diantaranya adalah tanah berikut bangunan Ruko yang terletak di kavling R-2 Nomor 37 Lomplek Pasadena Regency, Kelurahan Babakan Cipatay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung; 10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon pula agar para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sehari, setiap kali lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan; 11. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dalam mengajukan gugatan ini telah disertai dengan alasan-alasan dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya Penggugat mohon putusan serta halaman 21 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 601/PDT/2016/PT.BDG

merta (uit voerbaar bij voerrad) meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dalam Rekonvensi; Berdasarkan

alasan-alasan

Konvensi/Penggugat

dalam

tersebut

di

Rekonvensi

atas, mohon

Tergugat kepada

I

dalam

Yth

Ketua

Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, melalui Yth.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: PRIMAIR: DALAM EKSEPSI: -

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

-

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI: DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA: -

Mengeluarkan dan/atau melepaskan Tergugat I dK sebagai pihak dalam perkara a quo;

-

Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang bersarnya menurut hukum;

DALAM REKONVENSI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar janji yang menimbulkan kerugian pada Penggugat dalam Rekonvensi baik materil maupun Immateriil; 3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat Surat Perjanjian tanggal 27 Pebruari 2013 antara Penggugat dR dengan Tergugat I dR dan disaksikan oleh Tergugat II dR; 4. Menghukum Tergugat I dR dan atau bersama-sama dengan Tergugat II dR supaya membayar kerugian/ganti kerugian kepada Penggugat dR secara tunai seketika dan sekaligus, yaitu:


a. Kerugian Materiil seluruhnya berjumlah sebesar Rp.123.500.000,(Terbilang : “seratus dua puluh tiga juta lima ratus tibu rupiah); b. Kerugian immaterial berjumlah sebesar Rp.500.000.000,- (Terbilang : “lima ratus juta rupiah’); 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat dalam Rekonvensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan rekonvensi angka….; 6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng suoaya membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dalam Rekonvensi yaitu sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sehari, setiap kali lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan; 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bij voerrad) meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dalam Rekonvensi; 8. Menyatakan dengan memerintahkan Para Turut Tergugat dalam Rekonvensi supaya taat, tuntud dan patuh terhadap isi putusan ini; 9. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR: Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono); JawabanTerbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV: DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI: 1. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCURI LEBELLI); Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2015 adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscure libelli).

Adapun

ketidak

jelasan

tersebut dapat dilihat sebagai berikut:




Bahwa gugatan Penggugat ini jelas kabur dan tidak jelas, pokok surat gugatan Penggugat hanya tertulis perihat : GUGATAN saja an sicht, tanpa menjelaskan dan menguraikan secara jelas dan tegas (baik dibagian posita maupun petitumnya) apakah Penggugat menyatakan Para Tergugat (Tergugat III

dan IV) telah melakukan perbuatan

wanprestasi yang merugikan Penggugat atau tidak ; Mengacu kepada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR/pasal 149 ayat (1) RBG gugatan yang kabur dan tidak jelas haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); 2. EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA (Eksepsi Diskualifikasi/Gemis Aanhoedanigheit); 

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat, bukanlah orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dalam kuasa yang demikian, sehingga Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri Bandung atas perkara tersebut, terkait dengan perkara ini bahwa kwalitas atau kapasitas Penggugat tidak mempunyai kewenangan mengajukan gugatan karena objek sengketa adalah milik Tergugat III secara sah dan dibuktikan dengan adanya sertifikat atas nama Tergugat III. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa mohon apa yang

terurai

dibagian

Eksepsi

dianggap

satu

kesatuan dengan pokok perkara ini; 2. Bahwa Tergugat III dan IV, tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali atas pengakuan tegas-tegas; 3. Bahwa Tergugat III dan IV menolak dalil gugatan Penggugat point-1 sampai dengan point-6 dengan alasan sebagai berikut: 

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah konsumen dari pengembang Komplek Perumahan Pasadena dimana telah melakukan transaksi jual beli ruko yang berlokasi di komplek Pasadena, dan telah terikat dengan Akta Jual Beli (AJB) dengan pihak Pengembang yang diwakili oleh saudara Yogi Pratama (Tergugat II) di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nuthayati Samperura, SH Nomot : 372/2013 tertanggal 6 Desember 2013 dan telah terbit Sertifikat HGB No.2078 halaman 24 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 601/PDT/2016/PT.BDG

Babakan Ciparay Surat ukur tanggal 16/10/2012, No.00137/2012 luas 121 M2 atas nama Tergugat III; 

Bahwa dalam pembelian Ruko tersebut Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan Kredit Kepemilikan Ruko pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero)

Cabang

Sumbersari-Bandung,

dan

telah

mendapatkan

persetujuan dari pihak Bank Tabungan Negara (Persero), ditindak lanjuti dengan dilakukannya proses Akad Kredit dihadapan pejabat yang berwenang dan disepakati jangka waktu kredit selama : 120 bulan, suku bunga 15,50 %, angsuran sebesar Rp.11.103.100/bulan; 

Bahwa serelah Tergugat III dan IV membayar angsuran berjalan + 3 (tiga) bulan, seiring berjalannya waktu Tergugat III dan IV diberi informasi oleh pihak pengembang bahwa lokasi Ruko yang Tergugat III angsur terdapat kesalahan proses administrasi pengurusan sertifikat,informasi tersebut diterima dari pengembang diwakili oleh Tergugat II bahwa Ruko yang ditawarkan kepada Tergugat III adalah berlokasi di komplek Pasadena Kavling R2 No.39 bandung namun terproses pada sertifikat adalah berlokasi di komplek Pasadena Kavling R2 No.37 (Bersebelahan);



Bahwa akibat dari kesalahan tersebut Tergugat III meminta pertanggung jawaban dari pihak pengembang untuk melanjutkan angsuran kepada pihak PT.bank Tabungan Negara (Persero) dikarenakan Tergugat III belum menempati Ruko Kavling R2 No.37 Bandung, dan s ecara fisik Ruko tersebut ditempati oleh sdr.Hendrawan Tisnadjaya (Penggugat) yang pada akhirnya Tergugat III ketahui ternyata tidak berdasarkan buktibukti kepemilikan yang sah dan Tergugat III pada waktu itu hanya minta diganti dengan lokasi kavling lain

yang masih berada dilingkungan

komplek Pasadena, sehingga terjadilah Surat Kesepakatan tertanggal 27 Agustus 2014; 4. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak s ependapat point 7 gugatan dengan alasan: 

Bahwa surat kesepakatan tertanggal 27 Agustus 2014 tersebut memang terjadi antara Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, tetapi isi dari kesepakatan tersebut oleh Penggigat dengan Tergugat II tidak pernah dilaksanakan, sehingga sangat merugikan Tergugat III, dimana isi dari kesepakatan tersebut seharusnya angsuran harus dibayar tiap bulannya kepada pihak PT.Bank Tabungan Negara (Persero) tetapi oleh Penggugat dengan Tergugat II tidak pernah dilaksanakan sesuai halaman 25 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 601/PDT/2016/PT.BDG

ketentuan yang sudah disepakati, pada akhirnya cicilan macet dan perlu dipertegas dalam perkara ini bahwa Tergugat III juga tidak pernah mendapatkan penggantian Ruko seperti apa

yang

dijanjikan

dan

telah disepakati bersama dalam kesepakatan tertanggal 27 Agustus 2014; 

Bahwa sepengetahuan Tergugat III kewajiban angsuran bulanan kepada PT.Bank

Tabungan

Negara

(Persero)

ini

tidak

dilaksanakan

sebagaimana mestinya, dikarenakan para pihak tersebut yaitu antara Penggugat dengan Tergugat II saling berseteru mempertahankan argumentasi masing-masing terhadap komitmen kerjasama yang telah mereka dilakukan yang imbasnya merugikan Tergugat III dan Tergugat IV; 5. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak sependapat point 8 sampai dengan point 17 gugatan dengan alasan: 

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sama sekali tidak pernah menerima penggantian tanah kavling Blok R-1 No.23 Bandung dari Tergugat II seperti di dalilkan oleh Penggugat, bagaimana mau diganti apabila kesepakatan para pihak tertanggal 27 Agustus 2014 tersebut tidak dijalankan oleh Penggugat dengan Tergugat II yang jelas-jelas merugikan Tergugat III dan Tergugat IV;



Bahwa dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV adalah pihak yang dikorbankan dalam perkara ini, dimana Tergugat III dan Tergugat IV telah mendapat beberapa kali peringatan dan teguran ke-1 hingga ke-3 dari pihak PT.Bank Tabungan Negara (Persero) baik melalui SMS maupun secara tertulis yang dialamatkan kepada Tergugat III yang pada akhirnya Ruko

tersebut

akan

dilakukan

tindakan

Lelang

Eksekusi

Hak

Tanggungan oleh pihak Bank melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung; 

Bahwa akan hal tersebut Tergugat III telah mengingatkan kepada pihakpihak yang bersangkutan yaitu Penggugat dan Tergugat II untuk dapat melaksanakan kewajiban membayar angsuran kepada pihak PT.Bank Tabungan Negara (Persero) tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat ataupun Tergugat II;




Bahwa dikarenakan Penggugat dengan Tergugat II tidak melaksanakan terhadap isi dari kesepakatan yang dibuat tanggal 27 Agustus 2014 (wanprestasi) maka demi menyelamatkan dan menjaga nama baik serta kredibilitas Tergugat III dan Tergugat IV di dunia perbankan, maka Tergugat III lah yang harus bertanggung jawab sendiri atas segala tunggakkan angsuran ruko yang berlokasi di Komplek Pasadena Kavling R-2 No.37 Bandung tersebut, dimana atas tunggakkan yang belum dibayarkan tersebut telah dilakukan tindakan Lelang Eksekusi oleh pihak Bank;



Bahwa untuk menghindari tindakan lelang eksekusi dan lebih jauh menghindari nama baik Tergugat III dan Tergugat IV tercoreng di bank maka dengan sekuat tenaga Tergugat III dan Tergugat IV membayar semua tunggakan piutang tersebut diatas dan telah dibayar lunas oleh Tergugat III tertanggal 15 Oktober 2015 pada Bank Tabungan Negara (Persero) sebstasi) terhadap apaesar Rp.689.445.000,-(enam ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

6. Bahwa atas hal tersebut telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat hanya ingin mencari keuntungan pribadi dengan cara tidak mau menterahkan objek tanah dan bangunan di Komplek Pasadena Blok R-2 No.37 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay Bandung yang secara hukum dan sah adalah milik Tergugat III, dimana Penggugat tidak mempunyai landasan hukum menempati objek aquo hanya berdasar kwitansi dan penggugat dan Tergugat II telah jelas melanggar isi kesepakatan tertanggal 27 Agustus 2014 (wanprestasi); DALAM REKONPENSI: 1. Bahwa mohon apa yang terurai dibagian konpensi dianggap juga telah termuat dan menjadi bagian dari rekonpensi ini; 2. Bahwa dahulu Penggugat dalam Konpensi (DK)/sekarang Tergugat Dalam Rekonpensi (DR) – dulu Tergugat II, Tergugat III Dalam Konpensi (DK) atau Para Tergugat III dan Tergugat IV Dalam Konpensi (DK)/sekarang Para Penggugat Dalam Rekonpensi (DR); 3. Bahwa Para Penggugat (DR)/Tergugat III dan IV (DK) adalah pemilik sah ruko di Komplek Pasadena Blok R-2 No.37 Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay Bandung, berdasarkan Sertifikat HGB No.2078


Babakan Ciparay surat ukur tanggal 16/10/2012 No.00137/2002 luas 121 M2; 4. Bahwa selama ini Para Penggugat (Dr) tidak bisa menikmati objek aquo dikarenakan Tergugat (Dr) menguasai fisik dengan hanya berdasarkan kwitansi dimana secara hukum bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah; 5. Bahwa Tergugat (DR) juga tidak mentaati isi Surat Kesepakatan yang dibuatnya pada tanggal 27 Agustus 2014 yang point isinya bahwa Tergugat (Dr) akan melunasi sisa pembayaran ruko seperti yang sudah dijelaskan dalam surat kesepakatan tersebut adalah merupakan tindakan wanprerstasi yang dilakukan oleh Tergugat (DR)/Penggugat (DK) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat DR/Tergugat DK; 6. Bahwa tindakan Tergugat (DR) yang tidak memenuhi kewajiban yang telah di perjanjikan dalam surat kesepakatan tertanggal 27 Agustus 2014 tersebut oleh Tergugat (DR) kepada Penggugat (DR) maka secara hukum Tergugat (DR) dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi/ingkar janji; 7. Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan Penggugat (DR) pada bagian Konpensi tersebut diatas jelas sudah kesemua unsur-unsur pasal 1238 KUHPerdata tersebut diatas telah terpenuhi sehingga sangat merugikan Penggugat (DR) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata; 8. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan baik Tergugat (DR) tersebut di atas maka nyatalah secara hukum Penggugat (DR) berhak untuk segera menghentikan/membatalkan perjanjian aquo yang mana Penggugat (DR) telah dirugikan baik secara material maupun moril kerugian mana dapat diperinci sebagai berikut: 9. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat (DR) telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat (DR) baik secara materil maupun immaterial, yang dapat diperinci sebagai berikut: A. Kerugian Material: Bahwa terhitung sejak tahun 2013 sampai sekarang tahun 2016 Para Penggugat (DR) tidak dapat mendiami, menikmati hasil dari tanah dan bangunan aquo karena secara fisik telah dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat (DR) sehingga Penggugat (DR) telah dirugikan sebesar Rp.250.000.000,-( dua ratus lima puluh juta rupiah);


B. Kerugian Imaterial: Bahwa akibat adanya perkara ini Para Penggugat (DR) juga telah merasa malu, kehilangan harga diri dihadapan teman, keluarga dan tetanggatetangganya. Para Penggugat (DR) juga telah kehilangan waktu, tenaga, biaya untuk mengurus perkara ini.

Hal tersebut tentunya sangat sulit

diukur dengan uang, namun kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 10. Bahwa Para Penggugat (DR) juga mohon agar Tergugat (DR) dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)/hari apabila ia lalai melaksanakan isi putusan ini; 11. Bahwa gugatan Para Penggugat (DR) diajukan dengan disertai bukti-bukti yang sah dan alasan-alasan hukum yang kuat oleh karena itu patut terhadap gugatan rekonpensi ini dapat diterima dan tuntutan Penggugat (DR) dikabulkan untuk seluruhnya; 12. Bahwa berdasarkan itu pula untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi kepada Penggugat (DR), maka mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, Verzet maupun kasasi dari Tergugat (DR) (uitvoorbaar bij vorraad); Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan amar putusan sebagai berikut: DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI: PRIMAIR: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat (DR)/Para Tergugat DK) untuk seluruhnya; halaman 29 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 601/PDT/2016/PT.BDG

2. Menyatakan Tergugat (DR) telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang merugikan Para Penggugat (DR); 3. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Surat Kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014 yang telah ditanda tangani oleh Para Pihak dengan segala akibat hukumnya; 4. Menghukum Tergugat (DR) atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya sehingga menguasai, menempati tanah dan bangunan di komplek

Pasadena

Blok

R-2

No.37,

Kelurahan

Babakan

Ciparay,

Kecamatan Babakan Ciparay Bandung berdasarkan Sertifikat HGB No.2078 babakan ciparay surat ukur tanggal 16/10/2013 No.00137/2012 Luas 121 M2 untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa dibebani apapun juga dengan segera dan seketika serta sekaligus tanpa kecuali kepada Penggugat (DR); 5. Menghukum Tergugat (DR) untuk membayar kerugian baik secara material maupun immaterial dengan rincian sebagai berikut: A.

Kerugian Material: Bahwa terhitung sejak tahun 2013 sampai sekarang tahun 2016 Para Penggugat (DR) tidak dapat mendiami, menikmati hasil dari tanah dan bangunan aquo karena secara fisik telah dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat (DR) sehingga Penggugat (DR) telah dirugikan sebesar Rp.250.000.000,-( dua ratus lima puluh juta rupiah);

B.

Kerugian Imaterial: Bahwa akibat adanya perkara ini Para Penggugat (DR) juga telah merasa malu, kehilangan harga diri dihadapan teman, keluarga dan tetangga-tetangganya. Para Penggugat (DR) juga telah kehilangan waktu, tenaga, biaya untuk mengurus perkara ini.

Hal tersebut

tentunya sangat sulit diukur dengan uang, namun kurang lebih Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); C.

Menghukum Tergugat (DR) (dwangsom)

untuk

membayar

uang

paksa

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari,

apabila ia lalai melaksanakan isi putusan ini; D.

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, Kasasi, Verzet, ataupun upaya-upaya lainnya (uitvoorbaar bij vorraad) dari Tergugat (DR);


SUBSIDAIR: Mohon putusan seadil-adilnya; Membaca, replik dari Pembanding semula Penggugat tanggal 15 Maret 2016 dan duplik dari: Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV, masing-masing tanggal 22 Maret 2016; Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus tanggal 26 Juli 2016, Nomor 461/Pdt.G/2015/PN.Bdg., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: -

Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA: -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI: -

Menyatakan

gugatan

rekonpensi

yang

diajukan

Para

Penggugat

Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, Tergugat III Konpensi dan Tergugat IV Konpensi tidak dapat diterima; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.391.000,-(tiga juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca

akta

pernyataan

perberitahuan

putusan

Nomor:

461/Pdt.G/2015/PN.Bdg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Bandung

tanggal

26

Juli

2016

Nomor

461/Pdt.G/2015/PN.Bdg

telah

diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2016 dan kepada Tergugat II, Tergugat V masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2016; Membaca

akta

pernyataan

permohonan

banding

Nomor:

100/PDT.B/2016/PN.BDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus


2016, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 461/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 26 Juli 2016; Membaca

akta

pemberitahuan

pernyataan

banding

Nomor:

461/PDT/G/2015/PN.BDG. Jo. No. 100/PDT/B/2016/PN.BDG. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pihak Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing, pada tanggal 30 Agustus 2016 kepada: Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Turut Tergugat dan pada tanggal 6 September 2016 kepada: Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV; Membaca memori banding tertanggal 27 September 2016 yang diajukan oleh Pihak Pembanding semula Penggugat dan telah diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 29 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama masing-masing, pada tanggal 5 Oktober 2016 kepada Pihak: Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Turut Tergugat dan pada tanggal 12 Oktober 2016 kepada Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV; Membaca kontra memori banding tertanggal 25 Oktober 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV yang telah diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 26 Oktober 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama masing-masing, pada tanggal 30 Agustus 2016 kepada Pihak Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 3 Nopember 2016 kepada Pihak: Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding VI semula Turut Tergugat, pada tanggal 4 Nopember 2016 kepada Pihak: Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding V semula Tergugat V; Membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 461/PDT/G/2015/PN.BDG. Jo. No. 100/PDT/B/2016/PN.BDG. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan secara sah dan seksama dan diberikan

kesempatan

untuk

mempelajari

berkas

perkara

No.


461/PDT/G/2015/PN.BDG. Jo. No. 100/PDT/B/2016/PN.BDG. dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini masing-masing, pada tanggal 30 Agustus 2016 kepada Pihak: Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Turut Tergugat, pada tanggal 6 September 2016 masing-masing kepada Pihak: Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV; Tentang Pertimbangan Hukum: Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding

semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus beserta lampiranya, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus tanggal 26 Juli 2016 Nomor 461/Pdt.G/2015/PN.Bdg. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding dari Terbanding IIII semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena telah ada dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas; Menimbang, bahwa

Pihak Pembanding

semula Penggugat dalam

memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Kls I A Bandung tidak teliti, tidak cermat dan telah keliru, maka oleh karenanya gugatan Pembanding dahulu Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dan mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan pemeriksaan di tingkat

banding

Pembanding/Penggugat

dan

membatalkan

putusan

Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung No. 461/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal 26 Juli 2016; Menimbang,

bahwa

Pihak: Terbanding III

semula Tergugat

III

danTerbanding IV semula Tergugat IV dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:


-

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung No. 461/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 26 Juli 2016 tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa barat berkenan memutuskan Primair: menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 461/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tertanggal 26 Juli 2016, Subsidair apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh

kedua belah pihak dan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kesimpulan pertimbangannya berpendapat

Pembanding semula Penggugat telah tidak

berhasil membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Pembanding semula Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya, atas pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, oleh karena dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta

alasan alasan

yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus tanggal 26 Juli 2016 Nomor 461/Pdt.G/2015/PN.Bdg. dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya; Mengingat

peraturan

Hukum

dan

per-Undang-Undangan

yang

bersangkutan:


Mengadili: 1. Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat tersebut; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus tanggal

26

Juli

2016,

Nomor

461/Pdt.G/2015/PN.Bdg.

yang

dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Kedua Tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari: Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017, oleh kami: H. Edwarman, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat

sebagai

Hakim

Ketua

Majelis

dengan

Yuliusman,

S.H.

dan

Hartono Abdul Murad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

Nomor:

601/PEN/PDT/2016/ PT.BDG., tanggal 21 Desember 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 8 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Nenden Khaerani, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan

Tinggi tersebut tanpa dihadiri Kedua Belah Pihak dan

Kuasanya dalam perkara ini.Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Yuliusman, S.H.

H. Edwarman, S.H.

Ttd Hartono Abdul Murad, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Ttd Hj. Nenden Khaerani, S.H.


Perincian biaya perkara: - Biaya Meterai ..............……….Rp. 6.000,00. - Biaya Redaksi putusan …........Rp. 5.000,00. - Biaya Pemberkasan ……….....Rp.139.000,00.(+) Jumlah ………………………....Rp.150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah) ==============


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents