PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 548/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. Ir. UYUNG RFA, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Neglarasa No. 129

B

RT.004

RW.005

Kelurahan

Pasanggrahan

Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung ; 2. MASTIRI, PN, SE, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Neglarasa No. 129 B RT.004 RW. 005 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung ; Dalam

hal

ini

diwakili

oleh

Kuasa Hukumnya 1. Drs. G.P. SOMANTRI,

SH, 2. NUGRAHA SURAATMADJA, SH, 3. ASEP SUTISNA, SH, 4. LIKLIK KARLINASARI, SH. Kesemuanya Advokat, berkantor di Jalan Bapak Husen Dalam No. 6 Cihampelas Kota Bandung, tertanggal

Desember 2015,

berdasarkan surat Kuasa Khusus

untuk selanjutnya

disebut

sebagai

PARA

PEMBANDING semula PARA PEMBANTAH ; L A W AN 1.

TAN LIN SUI, pekerjaan pedagang, alamat di Jalan Holis No. 24 RT.004. RW. 003 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota

Bandung,

sebagai

TERBANDING

semula

TERBANTAH I ; 2.

PT. BANK MEGA TBK – Jakarta Pusat, Cq. PT. BANK MEGA KC TRANS STUDIO MALL, Jalan Gatot Subroto No. 283 Kota Bandung, sebagai TERBANDING semula TERBANTAH II ;

3.

Presiden RI, Cq. Menteri Keuangan RI, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Bandung),

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Perdata No. 548/Pdt/2016/PT.BDG.

berkedudukan di Jalan Ambon No. 1 Kota Bandung, sebagai TERBANDING semula TERBANTAH III ; 4.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDUNG, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERBANTAH ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan

dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat gugatan bantahannya tertanggal 22 Desember 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 22 Desember 2015 dengan perkara Nomor : 552/Pdt.Bth/2015/PN.Bdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa, Para Pembantah sangat di kagetkan dengan di terimanya Relas Panggilan Teguran Nomor : 17/PDT/EKS /2015/HT/PN.BDG tanggal 06 Maret 2015 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung , supaya hadir menghadap Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung dengan maksud untuk di tegur agar Para Pembantah segera mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah seluas 251 m2 (Dua ratus lima puluh satu meter persegi ) berikut bangunan rumah tinggal yang berada di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No : 01189/ Pasanggrahan, atas nama Ir Uyung RFA ( Pembantah ), yang berlokasi dan setempat di kenal dengan Jalan Neglarasa No. 129 B Rt 04/Rw 05 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung , yang peralihan kepemilikanya berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 1458/2014 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat oleh Terbantah III. 2. Bahwa Para Pembantah sangat keberatan atas pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal tersebut ,karena risalah lelang nomor : 1458/2014 tanggal 29 Januari 2015 yang di buat terbantah III, pelaksanaan eksekusi lelangnya tanpa


melalui suatu prosedur dan tata cara menurut hukum, diisyaratkan dalam penjelasan

sebagaimana

pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang

Undang No 4 tahun 1996 yang mencantumkan irah – irah pada sertipikat Hak

Tanggungan.

Ketentuan

pada

ayat

ini,

dimaksudkan

untuk

menegaskan adanya kekuatan ekskutorial pada sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk di eksekusi seperti halnya suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan nukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Lembaga parate executie, sesuai dengan peraturan hukum Jo. penjelasan Umum angka 9 dan penjelasan pasal 29 . 3.

Bahwa dengan di kesampingkan prosedur dan tata cara menurut hukum, akibatnya dalam penentuan /penetapan limit harga atas obyek lelang oleh Terbantah III atas permintaan Terbantah II hanya terjual dengan harga sebesar Rp. 201.000.000,- (Dua Ratus Satu Juta Rupia) di bawah harga pasaran dan harga

NJOP, sedangkan harga NJOP

sebesar Rp.

357.397.000 ( Tiga Ratus Lima puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Tujuh Ribu Rupiah ) Bahwa, Nilai Hak Tanggungan yang dibuat antara Terbantah I (Kreditur) dengan Para Pembantah (Debitur) adalah sebesar Rp. 525.000.000,- ( Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) sehingga jelas

penjualan

secara lelang atas obyek hak tanggungan tersebut sangat jauh dari nilai Hak Tanggungan terpasang dan Nilai NJOP, terlebih lebih dengan harga pasaran setempat , . 4.

Bahwa dengan demikian, maka risalah lelang Nomor : 1458/2014 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat Terbantah III tersebut jelas mengandung cacat hukum sehingga sangat beralasan apabila Risalah Lelang tersebut dinyatakan Batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Hal ini bersesuaian dengan Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara nomor : SE23/PN/2000 tanggal 22 Nopember 2000, tentang petunjuk lelang Hak Tanggungan, sebagaimana di maksud pada butir J hurup b, menyatakan : Pelakasanaan

yang

lelang berdasarkan pasal 6 UUHT tidak

dapat dilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pada pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) hurup e


atau adanya kendala /gugatan dari debitur, sehingga perbuatan Terbantah II dengan melelang obyek Hak Tanggungan dengan limit dibawah NJOP, bertentangan dengan tata pergaulan yang baik dalam masyarakat ; 5.

Bahwa oleh karena peralihan hak atas Tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01189 atas nama Terbantah I ( Tan Lin Sui ) yang di terbitkan oleh Turut Terbantah berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 1458/2014 tanggal 29 Januari 2015,

mengandung cacat hukum, maka

kami mohon peralihan hak tersebut dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum ; 6.

Bahwa Para Pembantah mempunyai sangka yang beralasan bahwa hak atas tanah tersebut akan dialihkan dengan cara jual beli, dll, maka agar gugatan bantahan ini tidak sia-sia (illusoir), maka kami mohon agar diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas sebidang tanah seluas 251 M2 (dua ratus lima puluh satu meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal

yang

berada

diatasnya

sesuai

Sertifikat

Hak

Milik

No.

01189/Pasanggrahan, gambar Situasi No. 985 / Pasanggrahan, tanggal 16 Nopember 1998, atas nama Terbantah I, yang berlokasi dan setempat dikenal dengan Jalan Neglarasa No. 129 B RT.04. RW.05 Kelurahan Pasanggrahan Kec. Ujung Berung – Kota Bandung ; 7.

Bahwa sebelum adanya Putusan akhir dalam perkara ini, maka kami mohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan penundaan atau penangguhan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan terhadap obyek Tereksekusi, yang dibuat berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 1458/2014, tanggal 29 Januari 2015 selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8.

Bahwa, Turut Terbantah atau siapapun yang mendapatkan hak atas tanah dan bangunan tersengketa baik melalui lelang maupun bentuk lainnya harus tunduk dan patuh pada putusan ini ;

9.

Bahwa, oleh karena Gugatan Bantahan ini berdasarkan alat-alat bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding atau Kasasi atau upaya hukum lainnya ;


Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI :

Menunda atau menangguhkan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan yang dibuat berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 1458 / 2014, tanggal 29 Januari 2015, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai putusab ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA : PRIMAIR : 1.

Mengabulkan Gugatan Para Pembantah Seluruhnya ;

2.

Menyatakan, Putusan Provisi sah dan berharga ;

3.

Menyatakan, Para Pembantah adalah Pembantah yang Baik ;

4.

Menyatakan, sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir beslaag ) atas sebidang tanah seluas 251 m2 (dua ratus lima puluh satu meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal yang berada di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 01189/ Pasanggrahan, Gambar Situasi No. 985, tanggal 16 Nopember 1998 atas nama Terbantah I, yang berlokasi dan setempat di kenal dengan

Jalan Neglarasa

No. 129 B Rt 04/RW 05 Kel.

Pasanggrahan Kec. Ujung Berung - Kota Bandung . 5.

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri

Klas

17/PDT/EKS/2015/HT/PN.BDG,

IA

Khusus

tanggal

Eksekusi pengosongan dan penyerahan

Bandung

06

Maret

nomor

2015,

:

mengenai

Sertipikat Hak Milik No.

01189/Pasanggrahan, Gambar Situasi N0. 985,

tanggal

16 Nopember

1998, atas nama Terbantah I ; 6.

Menyatakan Batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum Risalah Lelang Nomor : 1458/2014, tanggal 29 Januari 2015 yang di buat Terbantah III ;

7.

Menyatakan Batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 01189/Pasanggrahan, Gambar Situasi No. 985, tanggal 16 Nopember 1998, atas nama Terbantah I yang di terbitkan


Turut Terbantah berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 1458/2014, tanggal 29 Januari 2015 ; 8.

Menghukum Turut Terbantah atau siapapun yang mendapatkan hak atas Tanah dan Bangunan tersengketa

baik melalui Lelang maupun bentuk

lainnya untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ; 9.

Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding atau Kasasi atau upaya hukum lainnya ;

10. Menghukum Para Terbantah untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ATAU. -

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya ( Ex Aequo et Bono ) ; Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Para Pembantah tersebut,

Terbantah I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 05

April

2016, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai

berikut. DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Terbantah I menyangkal seluruh dalil-dalil Para Pembantah, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya; 2. Bahwa pokok permasalahan yang dipersengketakan oleh Pembantah dalam perkara aquo sama dengan pokok permasalahan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung pada 25 September 2014 dalam perkara No. 96/Pdt.G/2014/PN.BDG jo Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 4/PDT/2015/PT.BDG Perkara putus pada tanggal 13 Maret 2015 yang isinya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (sekarang Pembantah) dimana hingga saat jawaban ini diajukan masih belum berkekuatan hukum tetap menurut data yang tertera dalam website direktori putusan Mahkamah Agung RI ; 3. Bahwa Mengingat gugatan Penggugat terdahulu masih berlangsung dan/atau sedangberjalan pemeriksaannya atau belum berkekuatan


hukum tetap, disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aangangig) atau masih berlangsung atau sedang

berjalan

pemeriksaannya

di

Pengadilan

(under

judicial

consideration) maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat ditolak atausetidak-tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard); 4. Bahwa untuk mencegah kerugian yang semakin besar bagi Terbantah 1 danefisiensi waktu dan biaya yang merujuk kepada azas peradilan yang dilaksanakandengan

sederhana,

cepat,

dan

biaya

ringan

maka

Terbantah 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk terlebih dahulu memberikan putusan sela; Berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini memberiputusan sela sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terbantah 1 ; 2. Menolak

bantahan ini atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat

diterima ; 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pembantah ; Apabila Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung berpendapat lain, maka : DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Terbantah I menyangkal seluruh dalil-dalil Para Pembantah, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ; 2. Bahwa Terbantah I adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan dalam SHM No. 01189/Pasanggrahan seluas 251 m2, yang duraikan dalam surat ukur No. 985/pasanggrahan/1998 tanggal16 November 1998, yang terletak di RT.04 RW.05, (setempat lebih dikenal dengan Jl. Neglarasa No.129 Rt.04 Rw.04), Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung, PropinsiJawa Barat (selanjutnya disebut “rumah”); 3. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No. 1458 / 2014 tertanggal 29 Januari

2015

dan

telah

dibayar

lunas

dalam

kuitansi


No.617/WKN.08/KNL.01.06/2014, Terbantah

1

adalah

pemenang

lelang dan menjadi pemilik yang sah atas rumah tersebut diatas, dimana kekuatan hukum pembuktian kepemilikannya adalah sempurna, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang

Perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang : “Risalah lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna” 4. Bahwa lelang dalam perkara aquo merupakan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan sertifikat hak tanggungan No.10359/2011 dan akta pemberian hak tanggungan No.1262/2011 tertanggal 15 Agustus 2011

yang

sah

dan

berkekuatan

hukum,

sehingga

segala

konsekuensinya pun telah berdasarkan hukum termasuk namun tidak terbatas pada eksekusi pengosongan terhadap rumah tersebut diatas yang meruakan hak dari Terbantah 1; 5. Bahwa dalil Para Pembantah angka 2, 3, dan 4 adalah tidak benar, karena lelang dalam perkara aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, baik dalam penentuan limit, pengesampingan gugatan dari debitur yang tidak dapat menghalangi pelaksanaan lelang, maupun dalam kekuatan hukum lelang eksekusi yang dipersamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; 6. Bahwa ketentuan yang diatur dalam SE-23/PN/2000 tanggal 22 November 2000 tidak dapat ditafsirkan seperti yang diinginkan Para Pembantah karena peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan lelang saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri


Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana mengacu pada asas aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lebih lama, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PMK tersebut gugatan dari Debitur atau istri Debitur (dalam perkara aquo adalah Para Pembantah) tidaklah menghalangi lelang dan tidak pula memerlukan titel eksekutorial yang memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan, 7. Bahwa kata “janji” yang dimaksud dalam SE-23/PN/2000 tersebut adalah hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri yang merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan,hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji , pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan,

seperti

termuat

dalam

putusan

PTUN

No.

35/G/2009/PTUN-JKT putus pada 13 Juli 2009; 8. Bahwa tujuan dari Para Pembantah mengajukan bantahan ini sematamata hanya untuk menunda-nunda eksekusi pengosongan yang sedang diajukan oleh Terbantah 1; 9. Bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung telah menegur Para Pembantah dalam sesuai penetapan aanmaning dan berita acara teguran No. 17/Pdt/Eks/2015/HT/PN.Bdg; 10. Bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung telah melakukan sita eksekusi terhadap rumah dalam perkara ini sesuai penetapan sita dan berita acara sita eksekusi No. 17/Pst/Eks/2015/HT/PN.Bdg; 11. Bahwa Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung telah menetapkan eksekusi pengosongan

dalam

penetapan

eksekusi

pengosongan

No.

17/Pst/Eks/2015/HT/PN.Bdg dan akan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2016 (jika tidak ada perubahan); 12. Bahwa Terbantah 1 adalah PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK, membeli asset secara lelang melalui lembaga yang sah dan dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Perdata No. 548/Pdt/2016/PT.BDG.

karenanya harus dilindungi oleh Undang-undang, sesuai dengan putusan Mahkamah agung No.251 K/Sip/1958 jo Putusan Mahkamah Agung No.52 K/Sip/1975 jo Putusan Mahkamah Agung No.1237 K/Sip/1973 jo Putusan Mahkamah Agung No.1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1992 13. Bahwa LELANG YANG SAH TIDAK DAPAT DIBATALKAN sesuai dengan isi ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi: : “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.” 14. Bahwa oleh karena jawaban ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya maka sangat beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan aquo; Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Terbantah 1 mohon agar Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut: 1. Menolak Bantahan Pembantahuntuk seluruhnya; 2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ; ATAU : Jika Pengadilan NegeriKelas 1ABandung berpendapat lain, Terbantah 1 mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Para Pembantah tersebut, Terbantah II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal

29 Maret 2016, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai

berikut : A. DALAM EKSEPSI EKSEPSI NEBIS IN IDEM


Bahwa Bantahan aquo merupakan pengulangan upaya hukum perdata dimana Para Pembantah pernah melakukan upaya hukum perdata dengan pokok perkara yang sama di Pengadilan Negeri Bandung dan telah diputus serta mempunya kekuatan hukum tetap (Inchract) ; Bahwa

Para Pembantah pernah mengajukan gugatan dengan nomor

perkara 96/Pdt.G/2014, dimana Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 dengan amar putusan. I. Dalam Provisi Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ; II.

Dalam Eksepsi Menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan oleh tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

III. Dalam Pokok Perkara 1.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu juta rupiah) Bahwa berdasarkan dalil dan data yang telah disampaikan Terbantah II diatas, telah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa subjek dan obyek serta materi perkara a quo adalah sama dengan perkara nomor 96/PDT.G/2014/PN.BDG

maka sudah sepantasnya bantahan ini

harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; B. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Terbantah II menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil bantahan Para pembantah kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya ; 2. Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis – mutandis merupakan suatu satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ; 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK.06 / 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada Pasal 35 tentang nilai limit pada pasal 2 menyebutkan penetapan nilai limit menjadi tanggung


jawab penjual (dalam hal ini PT. BANK MEGA, Tbk) dan pada Pasal 36 ayat (3) menyebutkan : Penaksir /Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaa Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggung jawabkan ; 4. Bahwa dalil Para pembantah yang menyatakan risalah lelang nomor 145 8/2014 tidak mempunyai kekuatan hukum akibat penentuan limit lelang yang rendah haruslah ditolak, karena Terbantah II telah melaksanakan pelelangan sesuai dengan prosedur yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku ; C.

DALAM PROVISI Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Para Pembantah haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum sama sekali;

Berdasarkan uraian–uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, TERBANTAH II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I dalam perkara a quo ; 2. Menyatakan bantahan Para Pembantah Nebis in Idem DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard) ; 2. Menyatakan Terbantah II adalah Pihak yang benar dan beritikad baik ; 3. Menyatakan Para pembantah adalah Pihak yang salah dan tidak beritikad baik ; 4. Menyatakan sah dan berharga Risalah lelang nomor 1458/2014 ; 5. Menyatakan Pembeli Lelang merupakan pihak yang harus dilindungi hukum ;


Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Para Pembantah tersebut, Terbantah III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal

Maret 2016,

yang

pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai

berikut : DALAM EKSEPSI 1. Eksepsi Pembantah tidak berwenang mengajukan gugatan  Bahwa subjek hukum salah satu Pembantah yaitu Mastiri, PN, SE, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Neglarasa No. 129 B Rt.004/Rw.005 Kel. Pesanggrahan Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan bantahan;  Bahwa berdasarkan dokumen lelang dan dalil-dalil dalam posita Penggugat, tidak tersebut hubungan hukum antara Sdr. Mastiri, PN, SE dengan objek gugatan;  Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang berbunyi:”Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.  Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Bandung tidak menerima gugatan Penggugat. 2. Eksepsi Obscuur libel 

Bahwa Berdasarkan literatur hukum acara perdata, disebutkan bahwa surat gugatan dapat dikatakan obscuur libel, didasarkan pada faktorfaktor tertentu, antara lain: a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan; b. Tidak jelasnya objek sengketa; c. Petitum gugatan tidak jelas d. Pertentangan antara posita dengan petitum.



Bahwa dalil pembantah pada butir 3 surat gugatan

yang berbunyi

sebagai berikut: bahwa, dengan dikesampingkan prosedur dan tatacara menurut hukum, akibatnya dalam penentuan/penetapan limit harga atas objek lelang oleh terbantah III atas permohonan terbantah II... adalah dalil yang tidak jelas dasar hukumnya. 

Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung No.250 K/Pdt/1984 yang berbunyi:”Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari


gugatan, bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fertelijke ground), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka akibat tidak jelasnya gugatan Pembantah terhadap Terbantah III dalam perkara ini, maka cukup beralasan jika Terbantah III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

untuk

menolak

atau

setidak-tidaknya

menyatakan

gugatan

Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). DALAM PROVISI 1. Bahwa tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, untuk itu harus ditolak atau dikesampingkan, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20

Agustus

2001

tentang

Permasalahan

Putusan

serta

merta

(Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas menyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai penetapan, sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu pelaksanaan tuntutan provisional serta merta tanpa disertai jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa tidak boleh dilaksanakan. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa terhadap hal-hal yang sudah Terbantah III ungkapkan dalam eksepsi dan provisi, mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini; 2. Bahwa Terbantah III menolak dalil-dalil yang diajukan Pembantah kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh Terbantah III; 3. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan PEMBANTAH adalah 1. Mengenai pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan kredit/objek lelang berupa:


Sebidang tanah seluas 251 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM No. 01189/Kel.Pasanggrahan tercatat atas nama Ir.Uyung Rokhmat Fadloli Asmui terletak di RT 04 RW05 (setempat lebih dikenal dengan Jl.Neglarasa No.129 B RT.04 RW 04), Kel.Pasanggrahan, Kec.Ujungberung, Kabupaten Bandung. 2. Keberatan atas pelaksanaan eksekusi pengosongan. 2. Bahwa dalil PEMBANTAH pada butir 2 hal 2 : “......pelaksanaan eksekusi lelangnya

tanpa

melalui

prosedur

dan

tatacara

menurut

hukum,

sebagaimana disyaratkan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) uu No.4 Tahun 1996...” Dalil PEMBANTAH tersebut haruslah ditolak karena dalil tersebut tidak berdasar hukum; 3. Bahwa PT.Bank Mega tbk Regional Bandung/Terbantah II mengajukan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan kepada TERBANTAH III sesuai surat permohonan lelang Nomor: 2139/REMEDIAL/RBDG/XI/14 tanggal 26 November 2014 yang dalam hal ini berdasarkan perjanjian kredit fasilitas pembiayaan Mega usaha kecil menengah (Mega UKM) Nomor: 1449/PK-SME/WIL-BDG/11 tanggal 15 Agustus 2011, atas dasar ketentuan dalam Pasal 6 UUHT Nomor 4 Tahun 1996, Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang berkeplaa: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Nomor: 10359/2011 tanggal 28 September 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1262/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang berbunyi : “Jika

debitur tidak memenuhi kewajiban

untuk melunasi utangnya,

berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama : a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan; c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan e. Mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas; dan Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Perdata No. 548/Pdt/2016/PT.BDG.

f. Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut”. Dengan demikian, PT. Bank Mega, Tbk, selaku Kreditor Hak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan; 4. Bahwa adapun berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata. Dengan demikian perlu TERBANTAH III jelaskan bahwa PEMBANTAH tidak memahami ketentuan dalam Pasal 1 angka (4) dan Pasal 5 PMK No 93/PMK.06/2010. Ketentuan tersebut mengatur bahwa kewenangan KPKNL dalam melaksanakan lelang selain untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan tapi juga melaksanakan lelang eksekusi terhadap dokumendokumen lain yang dipersamakan dengan itu, yang tidak terbatas pada Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT. Dengan demikian jelas terlihat lelang eksekusi terhadap barang jaminan milik debitur tidak hanya dapat dilakukan atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri tapi pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dapat secara langsung mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL/TERBANTAH III; 5. Bahwa hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan. Hal tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh Pemberi Hak Tanggungan in casu Penggugat bahwa apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan in casu Tergugat berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari Penggugat; 6. Bahwa Kontruksi Pasal 6 jo.Pasal 20 ayat 1 (huruf a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas


tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT), tidaklah berbeda dengan prosedur pelaksanaan parate executie menurut ketentuan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata “segala perjanjian yang menentukan bahwa kreditur diberi kuasa untuk menjadikan barang-barang yang dihipotikkan itu sebagai miliknya adalah batal. Namun kreditur hipotik pertama, pada waktu penyerahan hipotik boleh mensyaratkan dengan tegas, bahwa jika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang tidka dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum, agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah uang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang diperintahkan dalam Pasal 1211”. Pada intinya mengatur janji untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan (beding van eigen machtige verkoop) dan janji penjualan lelang harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUH Perdata, sehingga ketentuan Pasal 6 UUHT mengaskan pelaksanaan parate executie melalui pelelangan umum, maka rasio hukumnya pejabat tersebut adalah Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); 7. Bahwa Pasal 20 ayat (1) huruf (a) UUHT dinyatakan bahwa apabila debitur cidera janji maka pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana di atur dalam Pasal 6 UUHT. unsur-unsur tersebut yang terjalin menjadi esensi dalam Pasal 6 UUHT tersebut, adalah: 

Debitur Cidera Janji;



Kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama diberi hak;



Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri;



Syarat penjualan mellaui pelelangan umum;



Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;



Hak Kreditur mengambil pelunasan piutangnya sebatas hak tagih.

8. Eksekusi yang didasarkan Pasal 6 UUHT dimana diberikannya kemudahan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dikarenakan kreditur pemegang Hak Tanggungan tersebut mempunyai kedudukan yang istimewa dalam bentuk droit de preference dan droit de suite yang merupakan ciri-ciri dari Hak Tanggungan dapat langsung


mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Lelang Negara untuk melakukan penjualan objek Hak Tanggungan yang bersangkutan; 9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) PMK Lelang disebutkan bahwa Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang. Sedangkan nilai limit yang ditetapkan oleh Terbantah

II adalah

sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sehingga penetapan nilai limit yang ditetapkan oleh Terbantah II diatas nilai likuidasi yang ditetapkan oleh apraisal/penilai. Dengan demikian penetapan nilai limit yang dilakukan oleh Terbantah II telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10. Bahwa Terbantah III menolak dengan tegas dalil Pembantah pada butir 4 halaman 3. Perlu Terbantah III tegaskan bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE23/PN/2000 tanggal 22 Nopember 2000, menyatakan : 1. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUHT, maka lelang eksekusi Hak Tanggungan dapat dilaksanakan sebagai berikut : a. Pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum Pasal 6 UUHT. b. Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan menjual melalui pelelangan umum sesuai Pasal 14 ayat (2) UUHT. 2. “Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a berdasarkan pasal 6 UUHT memberikan hak kepada kreditur pemegang hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri apabila debitur pemberi Hak Tanggungan cidera janji (wanprestasi). Penjualan objek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian. .....” 3. Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak dapat dilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 jo.Pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala/gugatan dari debitur/pihak ketiga. ....”;


11. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat opsi dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan baik melalui butir 1 huruf a atau b. Adapun ketentuan dalam Surat Edaran ini yang mengatur mengenai “...adanya kendala/gugatan dari debitur/pihak ketiga” sudah tidak berlaku laku sejak terbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 12. Bahwa

dalam

Pasal

27

huruf

c

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor:93/PMK.06/2010 Tetang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur pembatalan lelang hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang sebelum lelang dalam hal: c. Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi. Bahwa bantahan ini diajukan oleh tereksekusi, sehingga Pejabat Lelang tidak bisa membatalkan rencana pelaksanaan lelang yang telah ditetapkan; 13. Bahwa terkait dengan permohonan lelang dari Terlawan II tersebut, telah dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, yang terdiri dari : a) Fotokopi Perjanjian Kredit 1449/PK-SME/WIL-BDG/11 tanggal 15-082011; b) Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 10359/2011 tanggal 28 September 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1262/2011 tanggal 15 Agustus 2011; c) Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.01189 tanggal 16-11-1998; d) Perincian Hutang tanggal 28 November 2014; e) Surat Peringatan I Nomor: 1293/SME-COLL/BDG/IX/12 tanggal 24 September

2012,

Surat

Peringatan

II

Nomor:

43/SME-

COLL/BDG/X/12 tanggal 2 Oktober 2012 dan Surat Peringatan III Nomor: 285/SME-COLL/BDG/X/12 tanggal 10 Oktober 2012 f)

Surat

Pernyataan

November

No.2141/REMEDIAL/RBDG/2014

tanggal

26

2014 yang dibuat oleh PT. Bank Mega, Tbk yang

menyatakan PT. Bank Mega, Tbk membebaskan KPKNL terhadap segala gugatan ataupun tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan;


g) Surat pemberitahuan lelang eksekusi dari PT. Bank Mega, Tbk kepada

PEMBANTAH

dengan

Surat

Nomor

:

2178/REMEDIAL/RBDG/XII/14 tanggal 15 Desember 2014; h) Surat Pernyataan Nilai Limit; 14. Bahwa karena permohonan lelang dari Tergugat I tersebut di atas telah dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, maka Kepala KPKNL Bandung/TERBANTAH III menetapkan jadwal pelaksanaan lelangnya, sesuai dengan surat Nomor S-602/WKN.8/KNL.0105/2014 tanggal 04 November 2014 hal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang yang menetapkan jadwal lelang pada tanggal 10 Desember 2014. Hal ini sesuai dengan ketentuan

Pasal

21

PMK

93/PMK.06/2010

Jo.

PMK

Nomor

:

106/PMK.06/2013 yang berbunyi: Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II”; 15. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, Tergugat I telah mengumumkan kepada khalayak umum melalui pengumuman selebaran tanggal 01 Desember 2014 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui surat kabar harian Galamedia tanggal 16 Desember 2014 sebagai pengumuman lelang kedua; 16. Bahwa pada pelaksanaan lelang objek a quo yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2014, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1458/2014 tanggal 30 Desember 2014, telah ditunjuk Sdr. Tan Lin Sui sebagai pembeli lelang yang sah dengan harga penawaran sebesar Rp. 201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah); 17. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 6 s.d 9 tersebut di atas, lelang yang dilaksanakan

oleh

TERBANTAH

III

terhadap

objek

perkara

atas

permohonan dari Tergugat I, telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaannya telah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan; 18. Bahwa penunjukkan Terbantah I sebagai pembeli lelang yang sah telah sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 93/PMK.06/2010 karena penawaran Terbantah I telah melampaui harga limit yang ditetapkan oleh Penjual sebesar 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);


19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti jelas tindakan Terbantah III melaksanakan pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan demikian Risalah Lelang Nomor: 1458/2014 tanggal 30 Desember 2014 adalah sah dan benar serta sempurna mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, sehingga tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa dinyatakan cacat, sehingga perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat harus ditolak karena tidak dapat dibuktikan unsur-unsur mana yang dilanggar Tergugat II. Hal ini sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan halaman 100 yang dengan tegas menyatakan “bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.”; 20. Bahwa Terbantah III menolak dengan tegas permintaan Penggugat pada gugatannya yang pada pokoknya meminta agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Vooraad), karena suatu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu baru dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, yaitu: a. Ada surat otentik atau tulisan tangan (handscrift) yang menurut undang-

undang mempunyai kekuatan bukti; b. Ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum

tetap; c. Ada gugatan provisional yang dikabulkan; d. Dalam sengketa mengenai bezitreecht.

21. Bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil

dengan

tegas

dinyatakan

bahwa

setiap

kali

akan

melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek tidak

eksekusi sehingga

menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila

ternyata

dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusaan Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Perdata No. 548/Pdt/2016/PT.BDG.

Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan; 22. Bahwa terbantah III menolak dalil Pembantah untuk selebihnya Maka

: berdasarkan hal tersebut di atas, TERBANTAH III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI 1. Menerima eksepsi Terbantah III ; 2. Menyatakan Pembantah atas nama Mastiri, PN, SE bukan pihak yang berwenang mengajukan bantahan ; 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena obscuur libel ; DALAM PROVISI 1. Menolak gugatan provisi Pembantah ; DALAM POKOK PERKARA: Primair: 1. Menolak gugatan PEMBANTAH untuk seluruhnya; atau 2. Menyatakan gugatan PEMBANTAH dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 3. Menyatakan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan TERBANTAH III atas permintaan Terbantah II dengan pembeli lelang adalah Terbantah I adalah lelang yang sesuai prosedur, dilakukan secara sah serta tidak melawan hukum; 4. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 1458/2014 tanggal 30 Desember 2014 adalah sah dan berharga sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 5. Menghukum PEMBANTAH untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; Sekunder. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Para Pembantah tersebut, Turut Terbantah

melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulisnya

tertanggal 29 Maret 2016, yang

pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai

berikut : DALAM EKSEPSI 1. Bahwa, Turut Terbantah menolak seluruh dalil-dalil Surat Gugatan Bantahan Para Pembantah kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Turut Terbantah ; 2. Bahwa, Surat Gugatan Bantahan Para Pembantah yang menempatkan Turut Terbantah sebagai pihak dalam perkara ini adalah kabur ( obscuur Libelle) dan tidak beralasan hukum, karena pokok perkara dalam Surat Gugatan Bantahan Para Pembantah adalah mengenai Eksekusi pengosongan yang tidak ada hubungannya dengan tugas pokok dari Turut Terbantah ; 3. Bahwa, bantahan Para Pembantah Prematur, yang memohon peralihan hak atas tanah Sewrtifikat Hak Milik No. 01189 / Kelurahan Pasanggrahan dinyatakan batal sebagaimana didalilkan Para Pembantah dalam posita gugatannya halam 3 angka 5 dan petitum gugatan halaman 5 angka 6, karena berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandung Sertifikat Hak Milik No. 01189/Kelurahan Pasangrahan, Gambar Situasi tanggal 16 November 1998 No. 985 / Pasangrahan / 1998 luas 251 M2, belum beralih haknya masih atas nama Ir. UYUNG ROKHMAT FADIOLI ASMUI (Pembantah I) ; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa, apa yang telah Turut Terbantah kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; 2. Bahwa, Turut Terbantah menolak seluruh dalil-dalil Para Pembantah kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Terbantah ; 3. Bahwa, sebagaimana Turut Terbantah uraikan dalam eksepsi posisi terakhir dari Sertifikat Hak Milik No. 01189/Kelurahan Pasangrahan gambar Situasi tanggal 16 November 1998 No. 985/Pasangrahan/1998 luas 251 M2, atas nama Ir. UYUNG ROKHMAT FADIOLI

ASMUI (Pembantah I), sehingga

tidak ada perbuatan Turut Terbantah yang merugikan kepentingan orang lain, tidak berbuat sekehendak hati, tidak menyalahgunakan wewenang dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;


4. Bahwa proses Administrasi Pertanahan tersebut pada angka 3 diatas telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 ; Atas dasar seluruh uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutus : 1. Menerima Jawaban Turut Terbantah seluruhnya ; 2. Mengeluarkan Turut Terbantah sebagai pihak dalam perkara ini ; 3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; 4. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Pembantah tidak dapat diterima ; 5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ; Memperhatikan dan mengutip hal - hal yang termuat dalam turunan resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

tanggal

28

Juni

2016552/Pdt.Bth/2015/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI DALAM PROVISI Menolak Provisi Para Pembantah ; DALAM EKSEPSI - Menolak

Eksepsi

Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan Turut

Terbantah ; DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya ; 2.

Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung sebesar Rp. 2.731.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 95 / Pdt.B / 2016

/ PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 Kuasa Hukum Pembanding semula


Pembantah telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal pernyataan

28 Juni 2016 Nomor 552 / Pdt.Bth / 2015 / PN.Bdg, dan

permohonan

banding

tersebut

telah

diberitahukan

kepada

Terbanding semula Terbantah I pada tanggal 27 Juli 2016, kepada Terbanding semula Terbantah II pada tanggal 21Juli 2016 dan kepada Terbanding semula Terbantah III pada tanggal 21 Juli 2016, kepada Terbanding semula Turut Terbantah pada tanggal 21 Juli 2016 dengan seksama ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Pembantah, tidak mengajukan Memori Banding ; Menimbang bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, dan diberitahukan kepada Pembanding semula Pembantah melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 September 2016 kepada Terbanding semula Terbantah I

pada tanggal 9 September 2016 kepada Terbanding

semula Terbantah II pada tanggal 9 September 2016, kepada Terbanding semula Terbantah II pada tanggal 9 September 2016 2016 kepada Terbanding semula Turut Terbantah pada tanggal 9 September 2016; TENTANG PERTIBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

setelah

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

memperhatikan dan meneliti secara seksama akta permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah di hadapan Panitera tertanggal 14 Juli 2016, dikaitkan dengan putusan perkara tanggal 28 Juni 2016 Nomor 552 / Pdt.Bth / 2015 / PN.Bdg oleh Pengadilan Negeri Bandung yang waktu pembacaan putusannya dihadiri oleh Pembanding semula Pembantah, ternyata batas waktu 14 (empat belas) hari untuk menyatakan banding sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) telah dilewati, karena masa waktu terakhir untuk menhajukan banding adalah pada tanggal 12 Juli 2016, sehingga waktunya lewat selama 2 (dua) hari. Hal ini sesuai pula dengan surat keterangan tanggal 14 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung ;


Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan di Madura tidak terpenuhi dan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah sudah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, maka

permohonan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 Juni 2016 Nomor 552 / Pdt.Bth / 2015 / PN.Bdg, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2766 K./ Pdt / 1983 ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula

Pembantah tidak dapat diterima, maka Pembanding semula

Pembantah harus dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ; Memperhatikan Pasal 207 HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK/06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang

dan

Peraturan

Perundang-Undangan

lainnya

yang

berkenaan dengan perkara ini ; MENGADILI - Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tidak dapat diterima ; - Menghukum Pembanding semula Pembantah membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah, diputus pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung oleh kami I. NYOMAN DIKA, SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan


Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis dengan LEO NARDUS BUTAR-BUTAR, SH.,MH dan AMRIDDIN, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 23 Nopember 2016 Nomor 548/PEN/PDT./2016/PT.BDG, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota, dan dibantu oleh Dra.Hj.NUR,AINI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa barat, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

LEO NARDUS BUTAR-BUTAR, SH.,MH.

I. NYOMAN DIKA, SH.,MH.

Ttd

AMRIDDIN, SH Panitera Pengganti, Ttd

Dra. Hj.NUR,AINI, SH.,MH. Perincian Biaya Perkara

:

- Materai Putusan

………… Rp.

6.000,-

- Redaksi Putusan

………… Rp.

5.000,-

- Pemberkasan

................ Rp. 6.000.-

- Pengiriman

................. Rp. 79.000,Jumlah

= Rp. 150.000,( setratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents