PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor 395/Pdt/2016/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-

perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Ny. AYU ELLIA, S.H, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pramuka No.1 Rt 02 Rw. 06 Desa Bojong Kecamatan

Karang Tengah Kabupaten Cianjur, dalam hal ini

memberi kuasa kepada ARIS TIAWAN, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Prof Moch Yamin no. 470A Rt.01 Rw.01

Kelurahan

Sayang

Kec.Cianjur,

Kab.Cianjur

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Tergugat ;

Melawan: MUHAMAD ROFIQI, S.P bin H. AGUS HARMAEN, M.H, umur 33 tahun,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kampung Sengkong Rt. 002, Rw. 004 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang

Kabupaten

Cianjur,

selanjutnya

sebagai Terbanding, semula Penggugat ;

disebut

TEDI/KINGSUM, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan Rt. 02 Rw. 022 Kelurahan Sayang

Kecamatan Cianjur Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat ; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

tanggal 31 Agustus 2016 Nomor : 395/PEN/PDT/2016/PT.BDG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 1 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan

dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat, sekarang terbanding dalam Surat

Gugatannya tertanggal 16 November 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor : 47Pdt.G/2015 /PN. Cjr., telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Pada bulan maret 2010 Penggugat memberikan modal untuk usaha suami Tergugat sebesar Rp. 315.000.000,- ( tiga ratus lima belas juta

rupiah ) dengan janji keuntungan akan di berikan oleh suami Tergugat kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari nilai modal yang ditanamkan. Perjanjian ini tidak di buatkan surat perjanjian (dasarnya kepercayaan).

2. Pada tanggal dua puluh agustus dua ribu dua belas dilakukan kembali

perjanjian lanjutan atas perjanjian pertama pada bulan maret dua ribu sepuluh (point no.1), yang isinya di buat perjanjian pengakuan hutang

suami Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah yang terletak di desa Bojong, Kecamatan karang Tengah, Kabupaten

Cianjur dengan sertifikat Hak Milik no. 1924/Desa bojong, surat ukur no. 101/2011 tgl 28 juni 2011, Luas 2.582 m2, atas nama Ayu Ellia dan janji

keuntungan sebesar 3% ( tiga persen) setiap bulan dari utang yang di pinjamkan kepada pihak suami Tergugat. Namun keuntungan sebesar 3% (tiga persen) tidak dituangkan dalam isi surat perjanjian (dasarnya kepercayaan).

3. Pada tanggal 1 februari 2013 suami Tergugat meninggal dunia, dan usahanya di lanjutkan oleh Tergugat. Modal Penggugat tetap ada di

perusahaan Tergugat dan perjanian kesepakatan dengan suami Tergugat tetap dijalankan oleh Tergugat dan Penggugat.

4. Bahwa kemudian Penggugat memberikan lagi pinjaman kepada Tergugat melalui ASEP MULYANA (suami adik ipar Tergugat) pada bulan juni tahun

dua ribu tiga belas melalui beberapa kali pinjaman dengan total pinjaman sebesar Rp. 937.000.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan jaminan

berupa sertifikat hak milik no. 1886 surat ukur no. Hal 2 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

872/2010 tanggal 23 desember 2010 atas nama Tergugat AYU ELLIA SH,

sertifikat tersebut masih dijaminkan di Bank. dari perjanjian ini

Penggugat mendapatkan janji keuntungan dari Tergugat sebesar 0.5%

(setengah persen) per hari, hitungan hari kerja. pinjaman modal ini tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, berdasarkan kepercayaan

5. Bahwa sejak bulan februari dua ribu empat belas sampai dengan

sekarang (bulan nopember dua ribu lima belas) tidak lagi memberikan lagi keuntungan dari hasil usaha tersebut.

6. Bahwa kemudian dikarenakan ada wanprestasi dari Tergugat kepada

Penggugat sejak bulan februari dua ribu empat belas, maka Penggugat

berpandangan perlu melakukan pengamanan utang yang ada di pihak Tergugat dengan membuat perjanjian tertulis utang piutang yang

tertuang pada point no.4. maka dibuatkanlah perjanjian pengakuan

utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 937.000.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan jaminan berupa sertifikat hak

milik no. 1886 surat ukur no. 872/2010 tanggal 23 desember 2010 atas

nama Tergugat AYU ELLIA SH, sertifikat tersebut masih dijaminkan di Bank

7. Bahwa berdasarkan keterangan dari Tergugat 2 (dua) sertifikat yang dijaminkan kepada Penggugat sekarang telah berada di tangan PIHAK TURUT TERGUGAT.

8. Bahwa karena 2 (dua) buah sertifikat tersebut diatas sudah ditangan TURUT TERGUGAT maka Penggugat ada kekhawatiran disalah gunakan tanah berikut bangunannya yang ada dalam 2 (dua) sertifikat tersebut diatas, maka Penggugat mohon dilakukan sita jaminan, agar gugatan ini tidak menjadi hampa (illusoir).

9. Karena 2 (dua) sertifikat tersebut diatas sudah ditangan turut Tergugat

mohon diamankan dengan menyita 2 (dua) buah sertifikat diatas untuk ditarik dari TURUT TERGUGAT dan disimpan di PENGADILAN NEGERI CIANJUR sebagai barang bukti.

10. Bahwa untuk memenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat berupa utang sebesar Rp. 1.252.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh dua

juta rupiah) ditambah hasil usaha yang belum dibayar sejak bulan

februari 2014 sampai dengan bulan nopember 2015. Adapun hasil usaha yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan

pertimbangan Penggugat berdasar kepada usaha Tergugat mulai februari Hal 3 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

dua ribu empat belas sudah tidak berjalan lagi, maka untuk meringankan Tergugat diputuskan Penggugat menggugat Tergugat untuk membayar

bunga 3% (tiga persen) perbulan. Maka jumlah pokok ditambah hasil

usaha sejumlah Rp. 2.003.200.000,- (dua milyar tiga juta dua ratus ribu rupiah). Dibayar dari hasil penjualan tanah beserta bangunan diatasnya

sebagaimana yang tercantum dalam 2 (dua) buah sertifikat tersebut diatas melalui penjualan lelang.

11. Bahwa pada bulan september dua ribu empat belas Tergugat membayar utang kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian pada bulan maret dua ribu lima belas Tergugat

membayar kembali utang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

12. Maka berdasarkan perhitungan Penggugat sisa hutang ditambah bunga Tergugat kepada Penggugat per november dua ribu lima belas adalah

2.003.200.000 - 125.000.000,- = 1.878.200.000,- (satu milyar delapan

ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Dibayar dari hasil penjualan

tanah

beserta bangunan

diatasnya

sebagaimana

yang

tercantum dalam 2 (dua) buah sertifikat tersebut diatas melalui penjualan lelang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan

Negeri Cianjur cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1) Sebidang tanah

yang terletak di desa Bojong, Kecamatan karang Tengah, Kabupaten Cianjur dengan sertifikat Hak Milik no. 1924/Desa bojong, surat ukur

no. 101/2011 tgl 28 juni 2011, Luas 2.582 m2, atas nama Ayu Ellia. 2) Tanah yang diatasnya bangunan dengan sertifikat hak milik no. 1886

surat ukur no. 872/2010 tanggal 23 desember 2010 atas nama AYYU ELLIA SH.

3. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat kepada Pengadilan Negeri Cianjur sebagai barang bukti

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.878.200.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh

delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dari hasil Hal 4 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

penjualan secara lelang tanah berikut bangunan di dua sertifikat tersebut diatas.

5. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

6. Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka keputusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada persidangan tertanggal 09 Pebruari 2015 Penggugat

dipersidangan menyampaikan, mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut Bahwa perubahan / perbaikan Gugatan dimaksud adalah mengenai :

1. Penambahan poin gugatan di petitum No.2 yang berbunyi “menyatakan tergugat melakukan wanprestasi terhadap penggugat”

2. Merubah tata letak urutan pada petitum, dengan perubahan sebagai berikut: -

Petitum perubahan No.1 tetap

Petitum perubahan No.2 tambahan yang berbunyi “menyatakan tergugat melakukan wanprestasi terhadap penggugat” Petitum perubahan No.3 semula dari petitum No.4 Petitum perubahan No.4 semula dari petitum No.2 Petitum perubahan No.5 semula dari petitum No.3 Petitum perubahan No.6 semula dari petitum No.5 Petitum perubahan No.7 semula dari petitum No.6

Secara lengkap petitum baru setelah perubahan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

2. Menyatakan tergugat melakukan wanprestasi terhadap penggugat

3. Menghukum tergugat untuk membayar hutang kepada penggugat sebesar Rp. 1.878.200.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh

puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), yang pembayarannya dari hasil penjualan secara lelang tanah berikut bangunan di dua sertifikat tersebut diatas.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1) Sebidang tanah yang terletak di desa Bojong, Kecamatan karang Tengah,

Kabupaten Cianjur dengan sertifikat Hak Milik no. 1924/Desa bojong, surat ukur no. 101/2011 tgl 28 juni 2011, Luas 2.582 m2, atas nama Ayu Ellia. 2) Tanah yang diatasnya bangunan dengan

Hal 5 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

sertifikat hak milik no. 1886 surat ukur no. 872/2010 tanggal 23 desember 2010 atas nama AYYU ELLIA SH.

5. Menghukum turut tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat kepada Pengadilan Negeri Cianjur sebagai barang bukti

6. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

7. Apabila Pengadilan berpendapat lain, seadil-adilnya.

maka keputusan yang

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut Tergugat

menyatakan keberatannya karena pada waktu sidang sebelumnya, Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya ; Menimbang,

bahwa

atas

gugatan

Penggugat

tersebut,

pihakTergugat,sekarang Pembanding telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 9 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Intervensi pada pokoknya menolak secara tegas terhadap segala apa yang didalilkan Penggugat Intervensi kecuali hal- hal yang diakuinya dan dibenarkan oleh TERGUGAT Intervensi yang secara

de Facto maupun de jure bersifat menguntungkan posisi TERGUGAT Intervensi.

2. Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi merupakan gugatan yang bersifat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sebagaimana

di dalilkan dalam poin 6 butir a, b dan c gugatannya, pada intinya

dengan tegas mendalilkan bahwa Pengikatan Jual Beli Nomor 315 tertanggal 9 Mei 2015 atas penjualan rumah tanah waris Sertifikat No.

1886 atas nama Ayu Ellia (Tergugat Intervensi) yang terletak di Jln. Peramuka No. 1 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah, haruslah di

batalkan hal ini di karenakan pada saat penandatanganan Pengikatan

tersebut Notaris tidak membacakan dan mencantumkan harga dalam Pengikatan dimaksud.

Bahwa dengan adanya Pengikatan Jual Beli

yang dibuat dihadapan

Notaris, maka dengan sendirinya apabila Penggugat Intervensi merasa keberatan dan berkeinginan untuk membatalkan Surat Pengikatan

tersebut dengan sendirinya pihak Notaris harus lah ditarik sebagai pihak

dalam gugatan Intervensinya, bukan sekedar Tergugat Intervensi dan Hal 6 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

Turut Tergugat Intervensi saja yang dijadikan sebagai pihak dalam gugatannya.

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menarik Notaris

yang notabenenya sebagai pihak yang membuat Surat Pengikatan

dimaksud sebagai pihak/ partij, sehingga hal tersebut nyata- nyata mengandung unsur gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya Hukum Acara

Perdata hal 117 alinea ke dua menjelaskan sebagai berikut “ Untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik

menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya

sebagai

saksi,

dengan

jalan

menariknya

sebagai

Tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengadung

cacat

plurium

litis

consortium”.,

begitu

pula

dalam

Yurisfrudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438/SIP/1980 tertanggal 22

Maret 1980 yang menyatakan “untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”.

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim

yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan setidak- tidaknya

gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

3. Bahwa adanya dalil gugatan Penggugat Intervensi yang mengandung saling pertentangan (Exceptio obscuur Libel).

Bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat Intervensi dengan tegas

mendalilkan bahwa yang bersangkutan menggabungkan diri dan menjadi pihak yang membela kepentingan Penggugat Konvensi sebagaimana

termuat dalam alinea kesatu dan point 3 (tiga) halaman Kesatu dalil

gugatannya, namun dalam dalil yang lain nyata- nyata Penggugat Intervensi memposisikan dirinya sebagai pihak yang berdiri sendiri guna membela kepentingannya selaku ahli waris sebagaimana termuat dalam point 6, 7, 8 dan 9 gugatannya.

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/SIP/1973 yang berbunyi “Jika

gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima” . Oleh karena gugatan Penggugat Intervensi tidak memenuhi azas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie) tersebut, maka adalah hal yang patut

menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Hal 7 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat

Intervensi memohon apa yang disampaikan dalam

Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat Intervensi

pada pokonya menolak secara tegas

terhadap segala apa yang didalilkan Penggugat Intervensi kecuali halhal yang diakuinya dan dibenarkan oleh Tergugat Intervensi yang secara

de facto maupun de jure bersifat menguntungkan posisi Tergugat Intervensi.

3. Bahwa benar Penggugat Intervensi adalah salah satu ahli waris dari H. Asep Muhyidin sebagaimana Penggugat Intervensi dalilkan dalam point 1 dan 2 halaman kesatu gugatannya. Bahwa adanya dalil gugatan Penggugat

Intervensi

jawabanTergugat

tersebut

Konpensi,

atas

semakin

gugatan

memperkuat

Penggugat

dalil

Konvensi

tertanggal 16 Nopember 2015, dimana semakin membuktikan bahwa

gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan kurang pihak, karena tidak menjadikan Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam gugatannya.

4. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil Penggugat Intervensi pada poin 3

(tiga), gugatannya yang pada intinya mendalikan Penggugat Intervensi membenarkan semua utang kepada Penggugat Konvensi dan tidak bertanggung jawab atas hutang yang lainnya baik terhadap Penggugat Konvensi maupun Turut Tergugat Konvensi karena beranggapan tidak ada

keterkaitan

dengan

almarhum

H.

Asep

Muhyidin

Penggugat Intervensi) atau hutang pribadi Tergugat Intervensi.

(orangtua

Bahwa perlu Tergugat Intervensi tegaskan kembali bahwa Jumlah hutang

terhadap Penggugat Konvesi tidak sebesar Penggugat Intervesi dalilkan,

terlebih Hutang sebesar Rp. 937.000.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh

juta rupiah) pada mulanya Tergugat Intervensi tidak mengetahui bahwa sumber dana di peroleh dari Penggugat Konvensi, karena yang Tergugat

Intervensi ketahui sumber dana dimaksud berasal dari sdr. Asep Mulyana. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Intervensi sebelum di tandatanganinya Surat Perjanjian Pengakuan

Hutang,

terhadap

besaran

hutang

dimaksud

akan

Hal 8 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

diperhitungkan kembali dan hal ini belum disepakati sampai adanya proses gugatan ke Pengadilan.

Bahwa adanya hutang piutang antara Tergugat Intervensi

dengan

Penggugat Konvensi maupun Turut Tergugat Intervensi, baik secara langsung maupun tidak

ada keterkaitan dengan hutang piutang

almarhum H. Asep Muhyidin,. Bahwa pemberian fee atau bunga atas pinjaman pribadi almarhum kepada Penggugat Konvesi sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta) terhitung dari periode Maret 2013 sd. Februari

2014 dengan total sebesar Rp. 120.000.000 ; itu diantaranya bersumber dari dana yang berasal dari Asep Mulyana yang belakangan di ketahui dana tersebut dari Penggugat Konvensi.

Bahwa begitu pula dengan Pinjaman yang berasal dari Turut Tergugat

Intervensi, bahwa perlu kiranya Penggugat Intervensi ketahui sebelum

adanya pelunasan atas hutang piutang ke Bank Danamon dengan jaminan SHM No. 1886 atas nama Ayu Ellia yang sekarang di kuasai oleh

Turut Tergugat Intervensi, hutang piutang dimaksud pada awalnya adalah

hutang

piutang

Intervensi/Orangtua

H.

Asep

Muhyidin

PenggugatIntervensi)

meninggal, di karenakan

namun

(suami

Tergugat

setelah

beliau

pihak Bank pada saat itu meminta untuk

peunyelesaian atas sisa hutang tersebut, maka dilakukan lah novasi atau

peralihan hutang ke atas nama Tergugat Intervensi selaku Isteri dan ahli waris berikut adanya penambahan jaminan. Jadi tidak benar apabila atas

hutang piutang dimaksud hanya Tergugat Intervensi lah yang harus bertanggung jawab sebagaimana Penggugat Intervensi dalilkan.

5. Bahwa

benar pada saat ini kondisi usaha tidak berjalan lagi dan

Tergugat Intervensi sependapat berkeberatan untuk dikenakan lagi hitungan bunga, termasuk hitungan bunga terhadap Konvensi sebagaimana di dalilkan dalam gugatannya.

Penggugat

6. Bahwa tidak benar dan di tolak dalil Penggugat Intervensi pada point 6 butir a, b. dan c, karena selaku Pihak dalam Surat Pengikatan Jual Beli

tersebut, baik Penggugat Intervensi maupun Tergugat Intervensi samasama mendengar Notaris membacakan apa yang tertuang dalam Surat

dimaksud, oleh karenanya apabila Penggugat Intervensi merasakan adanya kejanggalan alangkah lebih baiknya apabila Notaris tersebut di

jadikan sebagai Pihak dalam gugatannya, sehingga permasalah dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Hal 9 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

7. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil Penggugat Intervensi pada point 7

(tujuh) dan 8 (delapan) halaman kedua gugatannya, yang pada intinya mendalilkan penyerahan Sertifikat- sertifikat

tersebut tanpa Izin dan

Sepengetahuan Penggugat Intervensi. Bahwa peunyerahan Sertifikat

tersebut jelas atas ijin dan sepengetahuan Penggugat Intervensi, terkecuali Sertifikat- sertifikat yang diserahkan langsung ketika almarhum

H. Asep Muhyidin (suami Tergugat Intervensi/Orangtua Penggugat Intervensi) masih hidup, diantaranya Sertifikat Hak Milik No. 1927, 433 dan 126.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas jika harus diletakan sita jaminan dan disimpan di Pengadilan Negeri Cianjur

atas

Sertifikat - sertifikat

dimaksud karena berkaitan dengan Pihak Ketiga yaitu Turut Tergugat Intervensi, namun apabila

Terhadap Sertifikat- sertifikat tersebut

nantinya dijadikan alat bayar atas hutang piutang yang ada sebelum

dibagikan kepada ahli waris yang berhak termasuk Tergugat Intervensi dan Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi sependapat dengan hal tersebut.

9. Bahwa bukti TT.3 merupakan bukti awal adanya ikatan hutang piutang

yang berujung pada adanya Surat Pengikatan Jual Beli antara Penggugat

Intervensi, Tergugat Intervensi dengan anak Turut Tergugat Intervensi sehingga tidak mungkin apabila Penggugat Intervensi tidak dilibatkan,

terlebih SHM No. 1886 pernah di jadikan Agunan ke Bank Danamon dan Turut Tergugat Intervensilah yang melunasi hutang tersebut sehingga jaminan berupa SHM No. 1886 bisa diambil..

10. Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh Tergugat

Intervensi diatas, maka seyogyannya segala tuntutan hukum Penggugat Intervensi patutlah ditolak.

Berdasarkan alasan – alasan hukum jawaban Tergugat Intervensi tersebut

diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 

Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Hal 10 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang ATAU

timbul dari akibat pekara ini yang besarnya menurut hukum.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang sadil-adilnya ( Ex

Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat

telah mengajukan jawaban sebagai berikut : Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat pada pokoknya menolak secara tegas terhadap segala apa yang didalilkan Penggugat kecuali hal- hal yang diakuinya dan

dibenarkan oleh TURUT TERGUGAT yang secara de Facto maupun de jure bersifat menguntungkan posisi TURUT TERGUGAT .

2. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang dan jelas (Exceptio

obscuur Libel).

a. Bahwa adalah fakta dalam surat gugatannya Penggugat telah salah

dan

keliru

mencantumkan

identitas

Turut

Tergugat,

kesalahan dan atau kekeliruan dimaksud yaitu menyangkut pencantuman nama dan alamat Turut Tergugat.

b. Bahwa dalam gugatan Penggugat pencantuman identitas Turut Tergugat yaitu :

c. Tedi/Kingsum, bertempat tinggal di Jln. Perintis Kemerdekaan RT. 02 RW. 022 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, seharusnya

d. Drs. Teddy Sujana. Bertempat tinggal di Jln. Gunung Gede RT. 02 RW. 08 Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

e. Bahwa adalah fakta peunyebutan identitas dalam surat gugatan

merupakan syarat formil keabsahan suatu gugatan, kesalahan dan kekeliruan peunyebutan identitas tersebut meunyebabkan gugatan

tidak sah, dianggap tidak ada atau menjadi tidak jelas dan kabur,

karena surat gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil., maka adalah hal yang patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo

menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). .

Hal 11 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat memohon apa yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Turut Tergugat pada pokonya menolak secara tegas terhadap

segala apa yang didalilkan Penggugat kecuali hal- hal yang diakuinya dan dibenarkan oleh Turut Tergugat yang secara de facto maupun de

jure bersifat menguntungkan posisi Turut Tergugat

3. Bahwa

tidak benar dan ditolak dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh)

gugatannya yang pada intinya mendalilkan berdasarkan keterangan dari

Tergugat, 2 (dua) buah Sertifikat yang dijaminkan berada di tangan pihak Turut Tergugat.

a. Bahwa yang benar menurut keterangan dari Tergugat

kepada

Turut Tergugat baik Tergugat maupun suami Tergugat (alm) tidak pernah

menjaminkan

kedua

sertifikat

dimaksud

kepada

Penggugat, namun hanya sebatas memberikan penegasan bahwa hutang piutang antara Tergugat maupun suami Tergugat akan di

selesaikan setelah aset tersebut laku terjual dan hal ini sesuai dengan Surat Perjanjian

Pengakuan

Hutang pasal 3, surat

perjanjian masing- masing tertanggal 20 Agustus 2012 dan 30 Juni 2014.

b. Bahwa kedua buah sertifikat tersebut ditangan Turut Tergugat lebih dikarenakan antara Tergugat dengan Turut Tergugat terlebih

dahulu mengadakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan

kedua sertifikat dimaksud daripada dengan Penggugat yang hanya sekedar

menegaskan

bahwa

hutang

piutangnya

dengan

Penggugat akan di selesaikan apabila aset berupa sertifikat tersebut yang sekarang berada di tangan Turut Tergugat laku terjual jadi bukan dijaminkan kepada Penggugat.

4. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada pada poin 8 dan 9 gugatannya jika harus diletakan sita jaminan dan disimpan

di Pengadilan Negeri Cianjur atas kedua buah Sertifikat yang menjadi jaminan hutang piutang antara Tergugat dengan Turut Tergugat dimaksud, terlebih sertifikat tersebut sepenuhnya dalam Penguasaan

Turut Tergugat berdasarkan alas hak yang sah secara hukum, seumentara keterkaitan sertifikat tersebut dengan Penggugat hanya

sekedar penegasan bahwa hutang piutang antara Tergugat dengan Hal 12 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

Penggugat akan di bayar setelah kedua sertifikat tersebut terjual jadi bukan merupakan jaminan sebagaimana Penggugat dalilkan.

5. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas apabila dilakukan

penjualan secara lelang sebagaimana Penggugat dalilkan dalam poin 10 gugaatannya, karena kedua objek sertifikat dimaksud merupakan

jaminan atas hutang piutang antara Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan alas hak yang ada, dimana perjanjian hutang piutang tersebut terjadi lebih dahulu di banding Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa

untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak akan

menanggapi dalil- dalil gugatan Penggugat karena dalil- dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali dan

dengan ini maka Turut Tergugat menolak dalil- dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya..

7. Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh Turut Tergugat diatas, maka seyogyannya segala tuntutan hukum Penggugat patutlah

ditolak oleh sebab secara de fakto maupun de jure Turut Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

8. Berdasarkan alasan – alasan hukum jawaban Turut Tergugat tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari akibat pekara ini yang besarnya menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang sadiladilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan acara jawab jinawab

dimana Pengggugat dengan Repliknya tertanggal 16 Pebruari 2016 dan Tergugat maupun Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Pebruari 2016 ;

Hal 13 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Cianjur

telah

menjatuhkan

putusan

tanggal

9

Juni

2016

47/Pdt.G/2015/PN.Cjr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Nomor

:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat

beserta keuntungan yang diharapkan sebesar Rp. 1.049.440.000,00 (satu milyar empat puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat membayar biay aperkara yang sampai hari ini

ditetapkan sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; Membaca Surat Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 22 Juni 2016 yang menerangkan

bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah menyatakan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 47/Pdt.G/2015/PN.Cjr, dan pada tanggal 20 Juli 2016

permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada

Terbanding semula Penggugat,serta pada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat ;

Membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat melalui

Kuasa Hukumnya tertanggal 14 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 14 Juli 2016, memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat

dan kepada Turut Terbanding, semula Turut

Tergugat masing-masing pada tanggal 20 Juli 2016 ;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat

tertanggal 8 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Cianjur pada tanggal 8 Agustus 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Terggugat pada tanggal 9 Agustus 2016 ;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang

dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cianjur telah diberitahukan kepada : Hal 14 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2016 dan kepada Terbanding, semula Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2016, serta kepada

Turut Teranding, semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Juli 20016 dengan seksama untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara

tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa ditingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

kuasa

hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

undang, maka oleh karenanya pemohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang,

bahwa

keberatan-keberatan

memori

banding

Pembanding, semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

dari

I.Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang bersifat kurang fihak (plurium litis consortium) ;

2. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang dan jelas (exception Obscuur libel) ;

3. bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih terlalu dini premature (Ekceptio dilatoria) ;

II.Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pembanding, semula Tergugat menolak secara tegas

pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.47/Pdt.G/2015/PNCjr tertanggal 9 Juni 2016 ;

2. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum pada halaman 38 alinea ke1 putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.47/Pdt.G/2015/PN.Cjr tertanggal 9 Juni 2016 ;

3. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum pada halaman 40 alinea ke3

dan

ke-5

putusan

Pengadilan

Pengadilan

No.47/Pdt.G/2015/PN.Cjr tertanggal 9 Juni 2016 ;

Negeri

Cianjur

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kontra memori banding dari

Terbanding, semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 15 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

Bahwa berdasarkan seluruh materi kontra memori banding ini, maka

sudah selayaknya dan patut hukum Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat untuk menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh

Pembanding semula Terggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh

Terbanding, semula Penggugat menurut hemat Majelis Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi jawa Barat, apa yang diajukan dalam memori banding dan kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat

pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka memori banding dan kontra

memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas

perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta

Turut Tergugat alat-alat bukti yang diajukan para pihak dimuka persidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Cianjur dalam

putusannya, serta memori banding dari Pembanding semula tegugat dan kontra memori banding dari Terbanding berpendapat

bahwa

pertimbangan

semula Penggugat, Pengadilan Tinggi hukum,

pendapat

dan

kesimpulan

Pengadilan Negeri Cianjur dalam putusannya tanggal 9 Juni 2016 Nomor :

47/Pdt.G/2015/PN.Cjr telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis

Hakim Tingkat Jawa Barat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cianjur

tanggal

9

Juni

dipertahankan dan dikuatkan ;

2016

Nomor

47/Pdt.G/2015/PN.Cjr

haruslah

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap

berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947

tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Hal 16 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

MENGADI LI: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 9 Juni 2016

Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Cjr yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 oleh

kami FIRZAL ARZY, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SIR JOHAN, S.H., M.H., dan

SULAIMAN, S.H.,M.H sebagai Hakim-Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam persidangan yang dinyatakan

terbuka untuk umum pada hari :Rabu tanggal,12 Oktober 2016 oleh Hakim

Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh IWAN DARMAWAN, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihakpihak yang berperkara.HAKIM ANGGOTA,

Ttd

SIR JOHAN, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA,

Ttd

FIRZAL ARZY , S.H., M.H.,

Ttd SULAIMAN, S.H, S.H.

PANITERA PENGGANTI, Ttd IWAN DARMAWAN, S.H.

Hal 17 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.

2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.

5.000,-

6.000,-

3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ----------------------------- Rp. 150.000,-

Hal 18 dari halaman 18 putusan Nomor 395/Pdt/2016/PT. BDG