PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 34/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : HAIDIR HASAN, Bertempat tinggal di Jl. Babakan Jati No.57 RT. 002 RW. 008, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ERLAN JAYA PUTRA,SH. 2. JULI HARTONO, SH. 3. CAHYA WULANDARI, SH. Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “ERLAN JAYA PUTRA, SH & ADE ROKILAH, SH” yang beralamat Jl. Venus Barat VI No. 86 D Metro Estate Soekarno Hatta Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri

Sumedang

Nomor

:

202/SK/2016/PN.

SMD

tertanggal

18 November 2016, yang selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan 1. ETIN HERLINA BELLA, dahulu beralamat di Puri Indah Jatinangor B.5 Nomor 39, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ; 2. SAJUM JUANDA, beralamat di Jl. Panuta IV No 11 RT. 07 RW. 09 Kel. Cipadung Kulon, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI SUHARYONO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SRI SUHARYONO, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Gajah No 27 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Desember 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri

Sumedang

dengan

Nomor

Register

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Perdata No. 34/Pdt/2017/PT.BDG.

216/SK/2016/PN.SMD, selanjutnya

disebut

tertanggal sebagai

14

Desember

TERBANDING

II

2016, semula

TERGUGAT II ; 3. TUTI ENDANG SUPRAPTI, beralamat di Jl Sanggar Kencana VI No. 32 RT.005 RW.026 Kel. Sekejati Kec. Margacinta Bandung, selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING

III

semula

TERGUGAT III ; Dan 1. RADEN SAYUTI, dahulu bertempat tinggal di Dusun Babakanharja Desa Rancaekek Wetan Kec. Rancaekek Kab Dati II Bandung. Sekarang tidak diketahui lagi beralamat di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ; 2. FAUZI, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sumedang beralamat di Jl. Prabu Geusan Ulun No 46 Sumedang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ; 3. ANITA SOEKARNA TAKARIAWAN, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sumedang, beralamat di Jl. Prabu Geusan Ulun No 120 Sumedang, selanjutnya disebut

TURUT TERBANDING

III semula TURUT TERGUGAT III ; 4. SRI DEWI GANDAWATI, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sumedang, beralamat di Jl. Mayor Abdurahman No 59 di Sumedang, selanjutnya disebut

TURUT TERBANDING IV

semula TURUT TERGUGAT IV ; 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA & TATA RUANG cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

JAWA

BARAT

cq

KEPALA

BADAN

PERTANAHAN

NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG, beralamat di Jalan Pangeran Kornel

No

264

Sumedang,

selanjutnya

disebut

sebagai

TURUT

TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V ; Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Perdata No. 34/Pdt/2017/PT.BDG.

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR JAWA BARAT cq BUPATI SUMEDANG cq CAMAT KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG, beralamat di Jalan Raya Jatinangor Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula

TURUT

TERGUGAT VI ; 7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR JAWA BARAT cq BUPATI SUMEDANG cq CAMAT KECAMATAN JATINANGOR cq KEPALA DESA CIBEUSI KABUPATEN SUMEDANG, beralamat di Jl K .H MUSTOFA Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT VII ; PENGADILAN TINGGI tersebut : Telah membaca berkas perkara

dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Setelah membaca surat gugatan dari Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Januari 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 5 Januari 2016 dibawah register Nomor : 1 /PDT.G/2016/PN.Smd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; 1. Bahwa semasa hidupnya Ny. Osih (alm) menikah dengan H. Basyarah (alm), dan dari perkawinan itu di karunia 9 (sembilan) anak yaitu H. Endu, Rd. Sayuti, Gaos, R.S Tatang Muslim, Juaningsih, Dasuki, Yoyoh, Hadijah,dan Cepy (Hal ini terungkap dalam proses mediasi di Kantor Turut Tergugat V) ; 2. Bahwa selain meninggalkan 9 (sembilan) anak , Ny. Osih memiliki tanah bekas Milik Adat Letter C Nomor 182 Persil 23 dan Persil 30 dan telah di bagi secara di bawah tangan dan dicatat

dalam sebab dan tanggal

perubahan pada Buku Letter C DESA CIBEUSI dengan bagian masingmasing :  seluas 280 M2 atas nama H. Gaos;  seluas 280 M2 atas nama R.S Tatang Muslim (Orang Tua Tergugat I);


 seluas 280 M2 atas nama Yoyoh;  seluas 280 M2 atas nama Juaningsih;  seluas 280 M2 atas nama Dasuki;  seluas 280 M2 atas nama Hodijah;  seluas 280 M2 atas nama Cepy ; sedangkan bagian Rd. Sayuti Persil 30, D.II dijual kepada Pengugat; 3. Bahwa atas transaksi jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tersebut dibuatlah Akta Jual Beli No. 41 /I/1987 tanggal 26 Januari 1987 Tanah Hak Milik Adat No. 182 persil 30 D II seluas 280 m2 yang terletak di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor (dahulu kecamatan Cikeruh) Kabupaten Sumedang Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: 

SebelahUtara batas dengan tanah Ny. Osih/makam ;



SebelahTimur batas dengan Haji Sukur ;



Sebelah Selatan batas dengan Haji sukur/makam ;



SebelahBarat batas dengan tanah Ny.Osih ;

4. Bahwa setelah mempunyai akte jual beli sebagai dasar peralihan hak, Penggugat telah mendaftarkan tanah tersebut ke Kantor Agraria sekarang Pertanahan Kabupaten Sumedang(Turut Tergugat V) untuk disertifikatkan. Serta Penggugat telah menyerahkan akta jual beli asli beserta kelengkapan berkas lainnya pada saudara Basyar salah seorang pegawai Kantor Agraria Sumedang tanda terima tanggal 24-09-1987, Namun, sampai saat ini sertifikat tanah tersebut tidak kunjung selesai ; Penggugat hanya mendapatkan tanda terima berkas dan tanda terima biaya pembuatan sertifikat yang telah Penggugat bayar ; 5. Penggugat telah menelusuri proses pembuatan sertifikat yang tidak kunjung selesai ini, dari tingkat Desa sampai Kecamatan, namun semuanya seolah menutupi dan mempersulit Penggugat ; 6. Bahwa ketika Pergugat mendatangi Kantor Kecamatan Jatinangor, Penggugat mendapat penjelasan dari Sekertaris Kecamatan Jatinangor mewakili Camat Jatinangor yang menyatakan jika arsip akta jual beli No. 41/I/1987 tanggal 26- 01-1987 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) ternyata tidak ada. Hal tersebut menurutnya dikarenakan di Kantor Kecamatan Jatinangor pernah terjadi kebakaran, sehingga berkas tersebut ikut terbakar. Hal ini penggugat lakukan dengan tujuan untuk persyaratan mengurus sertipikat kembali,


karena Asli Akta Jual Beli dan warkah yang sudah lengkap dan diterima Pegawai Kantor (Turut Tergugat V) ternyata tidak jelas keberadaannya ; 7. Bahwa atas pembelian tanah tersebut, sampai saat ini Penggugat selalu melakukan kewajiban dengan rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ; 8. Bahwa penggugat sangat terkejut, setelah mengetahui tanah milik Penggugat tersebut ternyata secara melawan hukum dan tanpa legalitas standing yang jelas telah bersertifikat hak milik No 581 / CIBEUSI tanggal 22-07-2004 surat ukur tanggal 24-04-2004 No. 152 /CIBEUSI/ 04 luas 864 M2 atas nama Tergugat I ; 9. Bahwa lebih terkejut lagi ketika dalam proses mediasi tanggal 30-062015 yang dilakukan di Kantor Turut Tergugat V diketahui sertifikat Hak Milik No. 581 Desa Cibeusi itu telah di jual belikan oleh Terguggat I kepada Terguggat II dan III, bahkan telah di pecah menjadi 2 sertifikat yaitu ; a. SERTIFIKAT HAK MILIK No. 583 / Desa Cibeusi / tanggal 02-092004 surat ukur tanggal 01-09-2004 No 153 / Cibeusi / 2004 luas 280 M2 atas nama Tuti Endang Suprapti (Terguggat III) berdasarkan akta jual beli No. 158/ 2004 tanggal 26-07-2004 di buat oleh dan dihadapan

Anita Soekarna Takariawan, SH. PPAT

di Kabupaten

Sumedang; b. SERTIFIKAT HAK MILIK No. 584 / Desa Cibeusi tanggal 02-09-2004 surat ukur tanggal 01-09-2004 no 154 / Cibeusi/2004 luas 584 M2 atas nama Etin Herlina Bella (Terguggat I) dan selanjutnya di jual kepada Saudara Sajum Juanda (Tergugat II) terdaftar peralihan hak milik tanggal 19-08-2008 berdasarkan akta jual beli tanggal 06-082008 no 112 /2008 di buat oleh dan dihadapan Fauzi, SH. PPAT di Kabupaten Sumedang; 10. Bahwa transaksi jual beli SERIFIKAT HAK MILIK No.583 / Desa Cibeusi tangal 02-09-2004 surat ukur tanggal 01-09-2004 No.153 / Cibeusi / 2004 luas 280 M2 atas nama Tuti Endang Suprapti (Tergugat III) berdasarkan akta jual beli No. 158/2004 tanggal 26-07-2004 dibuat oleh dan dihadapan Anita Soekarna Takariawan, SH. PPAT di Kab. Sumedang dan SERTIFIKAT HAK MILIK No. 584 / Desa Cibeusi tanggal 02-09-2004 surat ukur tanggal 01-09-2004 No.154 / Cibeusi / 2004 luas 584 M2 atas nama


Etin Herlina Bella (Tergugat I) dan selanjutnya dijual kepada Saudara Sajum Juanda (Tergugat II) terdaftar peralihan hak milik tanggal 19-082008 berdasrkan akta jual beli tanggal 06-08-2008 No. 112 / 2008 dibuat oleh dan dihadapan Fauzi, SH.PPAT di Kab. Sumedang adalah Cacat Hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan Hukum karena sebagian tanah milik Penggugat dimasukkan kedalam transaksi jual beli dimaksud secara melawan Hukum; 11. Bahwa perbuatan Tergugat I membuat sertifikat hak milik No.581/ Desa Cibeusi Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang seluas 864 M2, yang mana telah memasukan tanah milik Penggugat seluas 280 M2 kedalam sertifikat tersebut. Jelas-jelas perbuatan melawan hukum. Karena berdasarkan Akte Jual Beli No. 41/I/1987. Tanggal 26 januari 1987 tanah tersebut telah dibeli secara sah menurut hukum oleh Penggugat dari Turut Tergugat I. Seharusnya bagian Orang Tua Tergugat I hanya tanah seluas 280 M2 ; 12. Bahwa perbuatan Tergugat I membuat Akta Pembagian Hak Bersama dengan Akta No. 08/2004 tanggal 01-04-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat IV dengan memasukan Tanah Milik Penggugat seakan-akan Tanah Warisan Orang Tua Tergugat I adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum ; 13. Bahwa karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa alas hak tersebutadalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat II dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat ; 14. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena menguasai tanah milik Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah miliknya sendiri, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat; 15. Bahwa

Penggugat mengalami kerugian dikarenakan tidak dapat

menikmati tanah miliknya dari tahun 2008 hingga tahun 2015 (tujuh tahun) karena tanah tersebut telah dikuasai Tergugat II maka sudah seharusnya Tergugat

II

membayar

kerugian

kepada

Penggugat

sebesar

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikalikan 7 tahun selama


tanah tersebut dikuasai Tergugat II yaitu sebesar Rp. 175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; 16. Bahwa Penggugat Khawatir terhadap tanah milik Penggugat tersebut dipindah tangankan lagi oleh Tergugat II

kepada pihak lain secara

melawan hukum. Oleh karena itu, terhadap objek tanah tersebut Penggugat mohon Majelis Hakim berkenan meletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ; 17. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, oleh karena itu berdasarkan pasal 180 HIR Penggugat mohon kiranya dalam perkara ini putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari tergugat baik upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ; 18. Bahwa sehubungan terdapat kegiatan berupa rumah kos-kosan di atas tanah tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan putusan Provisi yang menyatakan “memerintahkan agar Tergugat II “menghentikan semua kegiatan diatas tanah tersebut” sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap ; 19. Penggugat pernah menempuh jalan musyawarah untuk menyelesesaikan permasalahan ini melalui proses mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tetapi mediasi tersebut gagal. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sumedang ; Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. DALAM PROVISI : Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan diatas tanah sengketa sampai putusan ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap ; 2. DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum ; 3. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 01-04-2004 No. 08/2004 adalah tidak sah secara Hukum/Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum ;


4. Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 581 / Desa Cibeusi tanggal 22-072004. Surat Ukur aanggal 2-04-2004 No.152 / Cibeusi / 04 luas 864M2 atas nama Tergugat I dengan segala bentuk perubahan dan peralihan Haknya adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum ; 5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 584 atas nama Sajum Juanda dan Akte Jual Beli No. 112/2008 tanggal 06-08-2008 yang dibuat dihadapan Fauzi, SH. PPAT di Kabupaten Sumedang adalah tidak sah secara Hukum/Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum ; 6. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 583 / Desa Cibeusi tanggal 02-09-2004 atas nama Tergugat I dan Akta Jual Beli No. 158/2004 tanggal 26-07-2004 adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum ; 7. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dengan Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 41 /I/1987 tanah hak milik adat No. 182 persil 30 D II seluas 280 M2 yang terletak di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor ( dahulu kecamatan Cikeruh ) Kabupaten Sumedang Jawa Barat adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum ; 8. Menyatakan Akta Jual Beli No. 41 /I/1987 tanah hak milik adat No. 182 persil 30 D II seluas 280 M2 yang terletak di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor ( dahulu kecamatan Cikeruh ) Kabupaten Sumedang Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara batas dengan tanah Ny. Osih/makam ; - Sebelah Timur batas dengan Haji Sukur ; - Sebelah Selatanbatas dengan Haji sukur/makam ; - Sebelah Barat batas dengan tanah Ny.Osih ; adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; 9. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor (dahulu kecamatan Cikeruh) Kabupaten Sumedang Jawa Barat seluas ± 280 M2 dengan batasbatas sebagai berikut: - Sebelah Utara batas dengan tanah Ny. Osih/makam ; - Sebelah Timur batas dengan Haji Sukur ;


- Selatan batas dengan Haji sukur/makam ; - Sebelah Barat batas dengan tanah Ny.Osih ; 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilakukan dalam perkara ini ; 11. Menghukum Tergugat II atau pihak manapun juga yang menguasai tanah perkara untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 41 /I/1987 tanah hak milik adat No. 182 persil 30 D II seluas 280 M2 yang terletak di Desa Cibeusi,

Kecamatan

Jatinangor

(dahulu

Kecamatan

Cikeruh)

Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara batas dengan tanah Ny. Osih/makam ; - Sebelah Timur batas dengan Haji Sukur ; - Sebelah Selatan batas dengan Haji sukur/makam ; - Sebelah Barat batas dengan tanah Ny.Osih ; Seketika tanpa terkecuali setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan paksa melalui alat perlengkapan Negara ; 12. Menghukum Tergugat I (ahli warisnya), Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas tanah perkara yang dikuasai Tergugat II selama 7 tahun dari tahun 2008 hingga saat ini ; 13. Menghukum Tergugat I (ahli warisnya), Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat II melaksanakan putusan ini ; 14. Menghukum Tergugat I (ahli warisnya), Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ; 15. Menghukum Tergugat I, II ,III dan Turut Tergugat I,II, III, IV,V, VI, VII untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini ;


16. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi. Atau Mohon Keadilan Yang Seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah memberikan jawaban tanggal 19 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : Jawaban Tergugat II : DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas atas semua dalil-dalil, alasanalasan yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan berlaku secara umum ; 2. Bahwa Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang menjadi obyek gugatan ini adalah putusan atau produk dari administrasi negara, yaitu tentang keabsahan dari sertifikat hak milik 581/Cibeusi, 583/Cibeusi dan 584/Cibeusi, yang diklaim tidak sah atau cacat hukum, walaupun oleh Penggugat gugatan tersebut disamarkan dengan judul gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam Gugatan Penggugat jelasjelas baik dalam posita maupun petitum menguraikan dan menuntut keabsahan akta jual beli dan sertifikat hak atas tanah, yang merupakan produk administrasi negara atau Keputusan Tata Usaha Negara.

Oleh

karena itu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara ; 3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum apapun. Penggugat tidak mengenal Tergugat II, demikian juga Tergugat II tidak pernah mengenal Penggugat. Penggugat tidak pernah bertransaksi dengan Tergugat II ; 4. Bahwa Gugatan Penggugat (point 3) tidak jelas atau kabur karena salah obyek, Hal ini dikarenakan

persil yang dimasalahkan oleh Penggugat

adalah Tanah Hak Adat No.182 persil 30 D II seluas 280 m2 atas nama Rd.Sayuti. Sementara tanah milik Tergugat II yaitu berdasarkan SHM No.584/Desa Cibeusi, luas 584 m2, yang terletak di Desa Cibeusi, Kec.


Jatinangor, Kab. Sumedang, yang asal persilnya adalah Tanah Adat berdasarkan Buku C No.182 persil 23 D I seluas 864 m2 atas nama Etin Herlina Bella yang merupakan warisan dari almarhum R. S. TATANG sesuai Akta Pembagian warisan Nomor 01/PPPHP/2004/PA.Smd yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2004 oleh Pengadilan Agama Sumedang. Dalam satu persil tidak pernah ada 2 nomor persil. Selain perbedaan persil, juga terdapat perbedaan batas-batas tanah yang di gugat oleh Penggugat, yaitu tidak sama dengan batas-batas tanah yang dimiliki Tergugat II. Adapun batas tanah yang digugat Penggugat adalah : - Sebelah Utara batas dengan tanah Ny.Osih/makam ; - Sebelah Timur batas dengan tanah Haji Sukur ; - Sebelah Selatan batas dengan Haji Sukur/makam ; - Sebelah Barat batas dengan tanah Ny.Osih ; Sementara batas tanah milik Tergugat II adalah : -

Sebelah Utara batas dengan tanah milik adat, makam/Ny.Osih ;

-

Sebelah Timur batas dnegan tanah Ny.Osih(sekarang tanah Bu Tuti Endang Suprapti/Tergugat I) ;

-

Sebelah Selatan batas dengan tanah makam ;

-

Sebelah Barat batas dengan tanah Milik adat ;

5. Bahwa Gugatan Penggugat cacat formil, karena Penggugat menempatkan Rd.Sayuti dalam gugatan sebagai TURUT TERGUGAT I, padahal Rd. Sayuti adalah penjual dari obyek yang disengketakan. Seharusnya Rd.Sayuti diposisikan sebagai TERGUGAT, jika benar transaksi tersebut maka Rd. Sayuti yang menerima uang dari Penggugat (sesuai AJB No.41/I/1987 tgl.26 januari 1987) ; Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima eksepsi dari Tergugat, serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat II uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara sekarang ini ;


2. Bahwa sekali lagi Tergugat II secara tegas menyatakan Menolak, Membantah dan Tidak Mengakui seluruh klaim, dalil, argument yang dikemukakan, dinyatakan dalam Surat Gugatan, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II ; 3. Bahwa Tergugat II benar telah membeli tanah dari Etin Herlina Bella /Tergugat I yaitu tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 584/Desa Cibeusi, luas 584 M2, Surat Ukur Nomor 154/Cibeusi/2004 tanggal

01-09-

2004, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Jatinangor, Desa Cibeusi, Blok V Caringin yang dibuat Akta Jual Belinya dihadapan Fauzi, SH/Turut Tergugat II, Nomor 112/2008 tanggal 06-082008, Notaris di Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas sebagai berikut : a) Sebelah Utara batas dengan tanah milik adat, makam/Ny.Osih ; b) Sebelah Timur batas dnegan tanah Ny.Osih (sekarang tanah Bu Tuti Endang Suprapti/Tergugat I) ; c) Sebelah Selatan batas dengan tanah makam ; d) Sebelah Barat batas dengan tanah Milik adat ; 4. Bahwa Tergugat pada saat membeli tanah sebagaimana terurai dalam point 3 diatas, tanah tersebut sudah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Desa Cibeusi, luas 584 M2, Surat Ukur Nomor 154/Cibeusi/2004 tanggal 01-09-2004, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Jatinangor, Desa Cibeusi, Blok V Caringin, sertifikat dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang tanggal 2-9-2004, yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 581/Cibeusi atas nama Etin Herlina Bella. Sertifikat tersebut sudah dicek oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fauzi,SH/Turut Tergugat II di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang pada tanggal 4-8-2008 jam 12.00, dengan catatan “ Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan “ . Oleh karena itu semua prosedur sudah dilalui untuk proses jual beli menurut hukum Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 3 ayat 2 yaitu ; “ Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya. “Jadi semua riwayat tanah sudah diselidiki lebih dahulu oleh petugas Kantor Pertanahan


Kabupaten Sumedang. Sertifikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan yang sah dan otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ; 5. Menanggapi gugatan poin 1, 2, 3, Tergugat II menyampaikan bahwa Tergugat menolak semua pernyataan tersebut, kecuali mengenai pernah dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang sebanyak 3 kali. Adapun hasil mediasi dan cek lapangan, obyek tanah yang digugat Penggugat tidak terdapat di lokasi tanah Tergagat II ; 6. Bahwa dengan adanya Akta Jual Beli Nomor 41/I/1987 tanggal 26 Januari 1987 yang dibuat dihadapan Didi Mulyadi, BA selaku Camat kepala wilayah Kecamatan Cikeruh, terdapat banyak kejanggalan antara lain akta jula beli tidak bermaterai, tidak mencantumkan nomor persil dan nomor kohir, dan hanya mencantumkan batas-batas. Untuk pegangan Pembeli salinan yang tanda tangan seharusnya hanya Pejabat Pembuat Akta Tanah nya saja di atas materai, namun pada akta jual beli Penggugat yang tanda-tangan semua pihak. Apakah benar ada Buku C Desa Cibeusi Nomor 182 Persil 30 D II seluas 280 M2 atas nama Rd. Sayuti. Apabila yang menjadi dasar atau alas hak adalah Tanah bekas milik adat Letter C Nomor 30 D II atas nama Ny. Osih, mengapa yang tandatangan di AJB hanya Rd. Sayuti ? Seharusnya

yang

tanda-tangan

adalah

semua

ahli

waris

kecuali

berdasarkan putusan Pengadilan ; 7. Dalam poin 3 gugatan, Penggugat menyebutkan telah ada transaksi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 41/I/1987 tanggal 26 Januari 1987 tanah milik adat no.182 persil 30 D II seluas 280 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : 1. Sebelah Utara batas dengan tanah Ny.Osih/makam ; 2. Sebelah Timur batas dengan tanah Haji Sukur ; 3. Sebelah Selatan batas dengan Haji Sukur/makam ; 4. Sebelah Barat batas dengan tanah Ny.Osih ; Fakta tersebut sangat berbeda dengan riwayat tanah milik Tergugat II, yaitu berdasarkan tanah berdasarkan SHM No. 584/Desa Cibeusi, luas 584 M2, yang terletak di Desa Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab.Sumedang, yang asal persilnya adalah Tanah Adat berdasarkan Buku C No.182 persil 23 D I seluas 864 M2 atas nama Etin Herlina Bella yang merupakan warisan dari almarhum R. S TATANG sesuai Akta Pembagian warisan Nomor 01/PPPHP/2004/PA. Smd yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2004


oleh Pengadilan Agama Sumedang. Dalam satu persil tidak pernah ada 2 nomor persil. Selain perbedaan persil, juga terdapat perbedaan batas-batas tanah yang di gugat oleh Penggugat, yaitu tidak sama dengan batas-batas tanah yang dimiliki Tergugat II. Adapun batas tanah yang digugat Penggugat adalah : - Sebelah Utara batas dengan tanah Ny.Osih/makam ; - Sebelah Timur batas dengan tanah Haji Sukur ; - Sebelah Selatan batas dengan Haji Sukur/makam ; - Sebelah Barat batas dengan tanah Ny.Osih ; 8. Menanggapi point 4, 5, 6, 7, Tergugat II menyatakan menolak dan menyatakan bahwa sejak Tergugat II membeli tanah dari Tergugat I, Tergugat II membayar pajak setiap tahunnya yaitu dari 2009. Dan Tergugat II meragukan pernyataan Penggugat yang menyatakan rutin membayar pajak Bumi dan Bangunan, karena pada tanggal 5-12-2009, Penggugat meminjam dokumen Tergugat II yang salah satunya SPPT dan STTS 2009 PBB atas tanah milik Tergugat II, dan Penggugat menyatakan tidak memiliki PBB atas tanah miliknya dan hanya menunjukkan akta jual belinya ; Hal ini bisa dilihat pada saat pembuktian tanggal membayar dari bank ; 9. Menanggapi point 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Tergugat II menyampaikan

bahwa

Tergugat

II

menolak

seluruhnya

dan

tetap

menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada saat proses pembelian tanah berdasarkan SHM No. 584/Desa Cibeusi, luas 584 M2, yang terletak di Desa Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang dari Tergugat I sudah sesuai dengan prosedur hukum, yaitu tanah sudah bersertifikat, kemudian sertifikat dicek tentang keabsahannya dan tidak ada catatan apapun artinya bersih, membayar pajak pembeli dan penjual membayar pajak penjual, PBB terhutang dilunasi seluruhnya dan dilakukan penandatangan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ; 10. Tuntutan mengenai penyerahan dan penggantian serta penyitaan adalah mengada-ada dan harus ditolak. Apabila tanah sudah bersertifikat bisa dengan semena-mena dibatalkan maka apa gunanya ada hukum yang mengatur pendaftaran tanah ;


11. Bahwa keaslian dan keabsahan Akta Jual Beli Nomor 41/I/1987 tanggal 26 Januari 1987 tanah milik adat no.182 persil 30 D II seluas 280 M2, dengan batas-batas sebagai berikut : 1. Sebelah Utara batas dengan tanah Ny.Osih/makam ; 2. Sebelah Timur batas dengan tanah Haji Sukur ; 3. Sebelah Selatan batas dengan Haji Sukur/makam ; 4. Sebelah Barat batas dengan tanah Ny.Osih ; Perlu diuji dan dipertanyakan. Akta tersebut harus dicocokkan dengan Buku C Desa Cibeusi atas nama Rd. Sayuti dan minuta PPAT yang ada pada kantor Kecamatan Cikeruh. Apabila tidak ada dokumen arsipnya yaitu Buku C Desa atas nama Rd. Sayuti dan minutanya di PPAT Kecamatan Cikeruh maka akta itu bisa disangka palsu ; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berlaku adil, membela anak yatim dan janda jangan sampai teraniaya oleh kepentingan pihak lain dan berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI -

Menerima / Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

-

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA -

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar beaya perkara ini ;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono ) ; JAWABAN TERGUGAT III : DALAM EKSEPSI A. PENGGUGAT

TIDAK

MEMILIKI

LEGAL

STANDING

UNTUK

MENGGUGAT. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat III yang kononnya katanya memiliki tanah yang terletak di Desa


Cibeusi, Kecamatan Jatinangor (dahulu Kecamatan Cikeruh) Kabupaten Sumedang Jawa Barat berdasarkan akta jual beli No.41/I/1987 tanggal 26 Januari 1987 akan tetapi di dalam dalil gugatan Penggugat angka 6 dikatakan jual beli aquo tidak ada/tidak tercatat dikecamatan Jatinangor (TURUT TERGUGAT VI) sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) kalaupun benar (padahal tidak) Penggugat memiliki tanah aquo JELAS KELIRU, karena Akta Jual Beli bukan merupakan bukti kepemilikan seseorang i.c Penggugat memiliki tanah i.c objek aquo, hal ini ditegaskan dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” ; Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka jelas Penggugat tidak memiliki dasar/kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat, oleh karena itu Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan Ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL) 1. Bahwa, antara posita dan petitum tidak jelas, hal mana terlihat dalam dalil gugatan Penggugat angka 9 dan 10 yang intinya : “transaksi jual beli dari Tergugat I kepada Tergugat II dan III telah dipecah menjasi sertifikat Hak Milik No. 583/Desa Cibeusi tanggal 02-09-2004 surat ukur tanggal 01-09-2004 No. 153/Cibeusi/2004 luas 158/2004 dibuat oleh dan dihadapan Anita Soekarna Takariawan, SH. PPAT Kab. Sumedang (TURUT TERGUGAT III) .... adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum karena sebagian tanah milik Penggugat dimaksudkan ke dalam transaksi jual beli dimaksud secara melawan hukum” ; Di dalam dalil aquo Penggugat mendalilkan transaksi jual beli dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT III aquo adalah cacat hukum AKAN TETAPI

DISISI LAIN

Penggugat

DALAM

PETITUM

ANGKA

7

MEMOHON untuk DINYATAKAN jual beli yang dilakukan Turut Tergugat


I dengan Penggugat berdasarkan akta jual beli No. 41/I/1987 tanggal 26 Januari 1987 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ; 2. Bahwa, ketidak jelasan/kabur mana juga terlihat dari dalil gugatan angka 9 huruf a yang isinya : “sertifikat Hak Milik No.583/Desa Cibeusi tanggal 02-09-2004 surat ukur tanggal 01-09-2004 No. 153/Cibeusi/2004 luas 280 m2 ATAS NAMA TUTI ENDAH SUPRAPTI (TERGUGAT III), AKAN TETAPI di Petitum gugatan Penggugat angka 6 yang isinya “menyatakan sertifikat hak miik No.583/Desa Cibeusi tanggal 02-09-2004 surat ukur tanggal 01-09-2004 No.153/Cibeusi/2004 ATASNAMA TERGUGAT I yaitu ETIN HERLINA BELLA bukan TERGUGAT III. 3. Bahwa selanjutnya tidak jelas/kabur Penggugat dalam dalil gugatannya yang

TIDAK

MENJELASKAN

SECARA

JELAS

DAN

SPESIFIK

SEBAGIAN TANAH YANG MANA yang dimaksud yang konon memiliki tanag seluas 280 m2, apakah sebagian dari tanah TERGUGAT I ? TERGUGAT II ? atau TERGUGAT III ? ; 4. Bahwa tidak jelas atau kabur antara dalil gugatan Penggugat dan petitum terlihat mana dari Petitum Penggugat angka 12 yang isinya “menghukum Tergugat I (ahli warisnya) Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom), sedangkan

didalam dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak

mendalilkan adanya permintaan uang paksa (dwangsom). TERLEBIH LAGI JELAS KELIRU karena dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum ; Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas Gugatan Penggugat TIDAK JELAS/KABR (obscuur libel), oleh karena itu Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolah atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; C. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA) Bahwa objek gugatan Penggugat yaitu tanah milik TERGUGAT III yang telah dibeli dan dikuasai secara terus menerus sejak tahun 2004 hingga kini yang terletak di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor

Kabupaten

Sumedang Jawa Barat sebagaimana sertifikat hak milik No.583/Desa Cibeusi

tanggal

02-09-2004

surat

ukur

tanggal

01-09-2004

No.153/Cibeusi/2004 luas 280 m2 atas nama TUTI ENDAH SUPRAPTI


(TERGUGAT III) telah sesuai data yuridis dan fisik yang dikeluaran oleh TURUT TERGUGAT V pada tanggal 2 September 2004 jika dihitung maka sejak diterbitkannya sertifikat aquo sampai dengan saat ini tahun 2016 sudah mencapai 12 tahun dan karenanya JELAS GUGATAN PENGGUGAT AQUO YANG DIAJUKAN TAHUN 2016 TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA), kalaupun benar (padahal tidak) Penggugat memiliki hak atas tanah aquo seharusnya gugatan aquo diajukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat aquo pada tahun 2004 oleh TURUT TERGUGAT V, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi : “dalam hal atas suatu bidang sudah diterbitkan i.c Sertifikat Hak Milik No. 583/Desa Cibeusi tanggal 02-09-2004 surat ukur tanggal 01-09-2004 No. 153/Cibeusi/2004 luas 280m2 ATAS NAMA TUTI ENDAH SUPRAPTI (TERGUGAT III) secara sah atas nama orang i.c TERGUGAT III atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu i.c PENGGUGAT tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan i.c Pengadilan Negeri Sumedang mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ; Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas maka jelas Peggugat telah lewat waktu (daluwarsa) untuk mengajukan gugatan atas sertifikat milik Tergugat III, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaark) ; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah diulangi dan merupakan kesatuan dengan bagian pokok perkara ini ; Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Perdata No. 34/Pdt/2017/PT.BDG.

2. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang akan diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat III ; 3. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalil dan gugatan Penggugat anga10 dan terkesan mengada-ada, karena Tergugat III dalam melakukan transaksi jual beli kepada Tergugat I sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang perjanjian jual beli berdasarkan akta jual beli nomor 158/2004 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III sebagai pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT dan selanjutnya ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik No. 583/Desa Cibeusi tanggal 0209-2004 surat ukur tanggal 01-09-2004 No. 153/Cibeusi/2004luas 280 M2 atas nama TUTI ENDAH SUPRAPTI (TERGUGAT III) ; 4. Tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 16 dan haruslah ditolak karena permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR yang bersifat imperatif dan bertentangan dengan SEMA No.5 tahun 1975 tanggal 1-121975 perihal sita jaminan (conservatoir beslag) sehingga haruslah ditolak ; 5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 6 dan haruslah ditolak karena permintaan penggugat dalam gugatannya yang meminta agar putusan ini diputus serta merta (uit voerbaar bij voorraad) tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR tidak ada urgensinya dan telah bertentangan dengan SEMA RI No.03 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 yang mengatur perihal putusan serta merta haruslah ditolak ; Berdasarkan segala uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima eksepsi Tergugat III seluruhnya ; 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA :


1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). JAWABAN TURUT TERGUGAT II : Sepanjang yang menyangkut Turut Tergugat II dalam perakra perdata No. 1/PDT.G/2016/PN. SMD kami mengajukan jawaban sebagai berikut : 1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil dari Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas ; 2. Penggugat dalam gugatannya tersebut telah memasukan kami selaku Pejabat

Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sumedang sebagai Turut

Tergugat II hal ini tidak tepat karena : a. Penggugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pembuatan Akta Jual Beli tertanggal 06-08-2008 No. 112/2008 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II ; b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas telah memasukkan kami selaku Turut Tergugat II dalam jabatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sumedang dengan alamat kantor di Jalan Prabu Geusan Ulun No.46 Sumedang, padahal saat ini kami telah pensiun selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sejak tanggal 11 November 2010 dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Rd Dewi Sartika No.18 Sumedang ; 3. Bahwa memang betul apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada sub 9 b yang menyatakan telah terjadi jual beli atas tanah Hak Milik, sertifikat Hak Milik No. 584/Desa Cibeusi antara Penjual ETIN HERLINA BELLA (Tergugat I) dengan pembeli SAJUM JUANDA (Tergugat II), berdasarkan Akta Jual beli tertanggal 06-08-2008 No.112/2008 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II ; 4. Adalah tidak benar sama sekali dalil Penggugat dalam gugatannya pada sub 10 yang menyatakan bahwa jual beli atas tanah sertifikat Hak Milik No. 584/Desa Cibeusi seluas 584 m2 berdasarkan Akta Jual beli tertanggal 06-08-2008 No.112/2008 yang dibuat oleh Turut Tergugat II adalah cacat


hukum karena sebagian tanah milik Penggugat dimasukkan ke dalam transaksi jual beli tersebut, yang benar adalah bahwa jual beli tersebut antara Penjual dan Pembeli telah sesuai degan prosedur hukum yang berlaku dimana kami selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah pada waktu itu telah meneliti di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang sebelum jual beli dilaksanakan baik mengenai data-data pemilik dari tanah tersebut, dimana tanah hak milik No. 584/Desa Cibeusi tersebut betul-betul tercatat atas nama Penjual (Tergugat I) ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Penggugat tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan pembatalan jual beli atas tanah Hak Milik No. 584/Desa Cibeusi berdasarkan Akta Jual beli Tertanggal 06-08-2008 No 112/2008 tersebut di atas, maka kami selaku Turut Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskan menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat tersebut sepanjang yang menyangkut Turut Tergugat II (pada petitum sub 5) atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ; JAWABAN TURUT TERGUGAT IV : bersama dengan surat ini saya sampaikan kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat dalam sidang Nomor : 1/PDT.G/2016/PN.Smd tanggal 05 Januari 2016 bahwa saya : Nama : Ny Sri Dewi Ganda Waty,SH. Jabatan : Notaris / PPAT Sumedang Alamat : Jl. Mayor Abdurahman Nomor 59 Sumedang Dalam risalah panggilan nomor : 01/Pdt.G/2016/PN.Smd bahwa Nyonya Etin Herlima Bella pada saat menghadap kepada saya selaku PPAT menerangkan untuk membuat akta pembagian hak bersama Nomor : 08/2004 tertanggal 01 april 2004,berdasarkan akta pembagian warisan nomor : 01/PPPHP/2004/P.A SMD, yang dibuat oleh Pengadilan Agama tertanggal 19 Januari 2004 (Photo copy terlampir ) ; JAWABAN TURUT TERGUGAT V : I. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Turut Tergugat V menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat seperti diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan


Negeri Sumedang dibawah Register Perkara No.01/Pdt.G/2016/PN.SMD, kecuali yang menguntungkan dan diakui secara tegas oleh Turut Tergugat V; 2. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Turut Tergugat V telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 581/Cibeusi/Surat Ukur Nomor 152/Cibeusi/2004 luas 864 m2 (delapan ratus enam puluh empat meter persegi) tercatat atas nama ETIN HERLINA BELLA (Tergugat I) semula bidang tanah tersebut berasal dari penegasan konversi bekas milik adat C.182 persil 23 D.I yang terletak di Blok V Caringin Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, diterbitkan pada tanggal 22-07-2004 berdasarkan Akta Pembagian Hak bersama No.08/2004 tanggal 01-04-2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat IV ; 3. Bahwa selanjutnya sertifikat Hak Milik No.581 tersebut pada angka 2 (dua) diatas, dimatikan dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena haknya telah dibukukan sebagai hak atas tanah atas bidang bidang tanah hasil pemecahan sempurna menjadi 2 bidang tanah masing-masing : 3.1 Sertifikat Hak Milik No.583/Cibeusi, Surat Ukur No.153/Cibeusi/2004 tanggal 01-09-2004 luas 280 m2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) tercatat atas nama TUTI ENDANG SUPRAPTI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 158/2004 tanggal 26-07-2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat III tanggal 02-09-2004 ; 3.2 Sertifikat Hak Milik No.584/Cibeusi Surat Ukur No.154/Cibeusi/2004 tanggal 01-09-2004 luas 584 m2 (lima ratus delapan puluh empat meter persegi) yang merupakan sisa dari pemecahan SHM No.581 dan Tercatat atas nama Tergugat I terbit pada tanggal 02-09-2004 selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 112/2008 tanggal 06-082008 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II beralih haknya kepada SAJUM JUANDA (Tergugat III) tanggal pencatatan 19-08-2008 ; Bahwa terhadap penerbitan sertifikat tersebut diatas telah memenuhi syarat-syarat formal sesuai dengan peraturan yang berlaku ; 4. Bahwa mencermati gugatan penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) berdasarkan data yang ada pada kantor Turut Tergugat V, sampai saat ini belum terdaftar permohonan hak atas nama Penggugat


terhadap objek Gugatan seperti yang dimaksud dalam surat gugatan pada angka 3 (tiga) ; 5. Bahwa benar turut tergugat V telah mengadakan mediasi antara pihak penggugat dengan pihak tergugat II berdasarkan laporan pengaduan dari Sdr. Dulhadi selaku kuasa dari Penggugat tertanggal 5 Juni 2015 Nomor LP/007/SKP/VI/2015 dan telah ditindaklanjuti dengan 3 (tiga) kali gelar mediasi namun mediasi yang difasilitasi oleh Turut Tergugat V tersebut tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan masing-masing pihak kami sarankan untuk diselesaikan melalui lembaga peradilan ; Bahwa berdasarkan argumen-argumen dan fakta-fakta yuridis seperti telah dikemukakan di atas, maka Turut Tergugat V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah sertifikat Hak Milik : - Nomor 583/Cibeusi, luas 280 m2 (dua ratus delapan puluh meter persegi). Surat Ukur No. 153/Cibeusi/2004 tanggal 01-09-2004 terakhir atas nama TUTI ENDANG SUPRAPTI ; - Nomor 584/Cibeusi, luas 584 m2 (lima ratus delapan puluh empat meter persegi) surat ukur Nomor 154/Cibeusi/2004 tanggal

01-

09-2004 terakhir atas nama SAJUM JUANDA (Tergugat II) ; 3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ; Atau apabila yang mulia majelis hakim yang memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; JAWABAN TURUT TERGUGAT VI DAN TURUT TERGUGAT VII : I. DALAM EKSEPSI A. Eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak terang (Exceptio obscuur libelli) 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa berupa tanah bekas milik adat berdasarkan transaksi jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I lalu dibuatkan akte jual beli No. 41/I/1987, tanggal 26 Januari 1987, dan menyatakan bahwa Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII telah


melakukan

perbuatan

melawan

hukum,

tetapi

dalam

surat

gugatannya tersebut Penggugat tidak merinci dan menjelaskan perbuatan-perbuatan mana dari Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII dan tindakan (rechthandeling), apa yang telah dilakukan oleh Camat Jatinangor, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan Kepala Desa Cibeusi yang nyata-nyata telah merugikan Penggugat, dimana Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII layak untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, demi hukum tentu saja gugatan penggugat tidak jelas dan kabur.Oleh karena itu gugatan haruslah ditolak ; B. Eksepsi tentang salah alamat  Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menarik Camat Kecamatan Jatinagor dengan alamat Jl Raya Jatinangor Kab Sumedang tanpa mencantumkan Nomor daripada alamat tersebut, yang seharusnya Camat Jatinangor selaku Turut Tergugat VI beralamat di JL Raya Jatinangor No 222 Kab Sumedang, hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan tempat kedudukan (alamat) yang merupakan syarat formil dalam gugatan.

Oleh karena itu gugatan

Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dapat dinyatakan salah alamat, sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak ;  Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menarik Kepala Desa Cibeusi dengan alamat Jl K.H. Mustofa Kab Sumedang tanpa mencantumkan Nomor daripada alamat tersebut, yang seharusnya Kepala Desa Cibeusi selaku Turut Tergugat VII beralamat di Jl Desa No.12 Dusun Sukajaya

Cibeusi

Jatinangor

Kab

Sumedang,

hal

ini

dapat

menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan tempat kedudukan (alamat) yang merupakan syarat formil dalam gugatan. Oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur, atau setidaktidaknya gugatan Penggugat dapat dinyatakan salah alamat, sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan di tolak ; C. Eksepsi Tentang Lampau Waktu 

Bahwa Penggugat mempermasalahkan terkait dengan tanah bekas milik adat letter c nomor 182 persil 23 dan persil 30 D II seluas 280 M² yang

terletak

di

Desa

Cibeusi

Kecamatan

Jatinangor

serta


berdasarkan transaksi jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dibuatlah akte jual beli No. 41/I/1987, tanggal 26 Januari 1987 yang kemudian terjadi peralihan dengan diterbitkannya SHM Nomor 583/Desa Cibeusi tanggal 2 September 2004 surat ukur tanggal 1 September 2004 nomor 153/Cibeusi/2004 luas 280 M² atas nama Tuti Endang Suprapti (Tergugat III) berdasarkan akta jual beli Nomor 158/2004 tanggal 26 Juli 2004 di buat oleh dan dihadapan Anita Soekarna Takariawan, SH, PPAT di Kabupaten Sumedang dan SHM Nomor 584 / Desa Cibeusi tanggal 2 September 2004 surat ukur tanggal 1 September 2004 no 154/Cibeusi/2004 luas 584 M² atas nama Etin Herlina Bella (Tergugat I) dan selanjutnya di jual kepada saudara Sajum Juanda (Tergugat II) terdaftar peralihan Hak milik tanggal 19 Agustus 2008 berdasarkan akta jual beli tanggal 6 Agustus 2008 No 112 / 2008 di buat oleh dan dihadapan Fauzi, SH, PPAT Kabupaten Sumedang, sejak tahun 2004 melihat jangka waktu lebih dari 5 tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kantor Pertanahan,haruslah dinyatakan telah lewat waktu ( Kadaluwarsa ), sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 32 ayat (2) : -

Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) :

“ dalam hal suatu atas sebidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tesebut, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut ” ; D. Eksepsi Hakim Tidak Berkuasa / Berwenang Memeriksa Gugatan Yang Diajukan Penggugat (onbevoegdhied van den rechter) ; 

Bahwa berdasarkan uraian gugatan dan tuntutan (Petitum) gugatan

Penggugat yang mempermasalahkan sertifikat tanah


SHM No 583 atas nama Tuti Endang Suprapti

( Tergugat III )

seluas 280 M² dan SHM No 584 atas nama Etin Herlina Bella

(

Tergugat I) dan selanjutnya dijual kepada Sajum Juanda (Tergugat II) seluas 584 M², mengandung cacat hukum dari aspek prosedural

dan

subtansi

maka

gugatan

tersebut

adalah

merupakan kewenangan / kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara bukan kompetensi Peradilan Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak berkuasa / berwenang memeriksa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah selayaknya Majelis Hakim mengeluarkan pertimbangan hukum melalui Putusan antara / sela Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat telah keliru dan salah dalam mengajukan gugatan. Oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; II. DALAM POKOK PERKARA Terlebih dahulu Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bahan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Turut Tergugat VImenyampaikan Jawaban sebagai berikut: 1. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dalil-dalil Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan “Turut Tergugat VItelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).” Dalil-dalil tersebut jelas tidak benar dan harus ditolak, karenanya untuk dinyatakan bahwa Turut Tergugat VI

telah melakukan perbuatan melawan hukum, tentu saja

Penggugat harus menguraikan secara rinci dan detail tentang Perbuatan Turut Tergugat VI dikaitkan dengan unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut : “Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah sebagai berikut :


1. Adanya suatu perbuatan ; 2. Perbuatan tersebut melawan hokum ; 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ; 4. Adanya kerugian bagi korban ; 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ; Bahwa

ternyata

dalam

surat

gugatannya,

Penggugat

tidak

mencantumkan dalil-dalil dan tidak menjelaskan pula apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III dan IV dalam perkara Aquo, siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum? Munir Fuady, SH, MH.LL.M dalam bukunya : “ Perbuatan melawan Hukum” Menyatakan bahwa : “ agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya” ; Jika salah satu unsur tidak terpenuhi / tidak dapat dibuktikan

oleh

Penggugat, maka oleh Hukum haruslah dianggap tidak terjadi “Perbuatan Melawan Hukum “ ; 2. Bahwa dalil gugatan poin 10 telah terjadi peralihan hak melalui proses jual beli di hadapan PPAT Anita Soekarna Takariawan, SH dan dihadapan Fauzi SH ……….

bahwa persyaratan untuk mengajukan

permohonan pembuatan Akta Jual Beli telah dipenuhi para pihak ( Penjual Pembeli ) maka secara hukum, sebagaimana permohonan untuk segera dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Anita Soekarna Takariawan, SH dan dihadapan Fauzi SH adalah sah dan berlaku ;  Bahwa disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 932 K/SIP/1973 tertanggal 12 September 1975 yang pada pokoknya menyatakan : “ Bahwa jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dalam Pasal 19 melahirkan kewajaran untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembelinya, terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan” Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang jadi permasalahan Penggugat terhadap proses pembuatan Akte Jual Beli maupun terhadap Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Perdata No. 34/Pdt/2017/PT.BDG.

proses penyertifikatan. Oleh karena itu keberatan terhadap proses tersebut harus diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara ; 3. Bahwa karena telah terbukti dari dalil gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum maka tuntutan Penggugat agar Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa agar dihukum menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, Pemohon Sita Jaminan ( Concervatoirbeslag ) Permohonan agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu maupun tuntutan-tuntutan lainnya beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Turut Tergugat VI sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang

yang memeriksa dan

mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat VI baik sebagian maupun untuk seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; 3. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, melalui Putusan antara / sela; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menyatakan Turut Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melawan hokum ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Negeri

Sumedang

telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 1 / Pdt.G / 2016 / PN.Smd. tanggal

4 Oktober 2016

yang amarnya sebagai berikut :


DALAM PROVISI : - Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ; DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi dari Tergugat II,Tergugat III Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII ; DALAM POKOK PERKARA. 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar

Rp. 7.567.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu

rupiah) ; Membaca

risalah

pemberitahuan

isi

putusan

Pengadilan

Negeri

Sumedang Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Smd, tanggal 15 November 2016 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumedang telah memberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sumedang kepasa Kuasa Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Oktober 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Oktober 2016, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 10 Oktober 2016, kepada kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 4 Oktober 2016, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 5 Oktober 2016 ; Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 November 2016 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumedang, Nomor 1 / Pdt.G / 2016 / PN.Smd, tanggal 4 Oktober 2016 Untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara dan seksama masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 07 Desember 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 07 Desember 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Desember 2016,


kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 Desember 2016, Kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 8 Desember 2016, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 7 Desember 2016, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 8 Desember 2016, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 7 Desember 2016 ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai putusan ditingkat banding diucapkan tidak mengajukan memori banding ; Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( inzage ) Nomor 1 / PDT.G / 2016 / PN.Smd, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri

Sumedang,

telah

memberi

kesempatan

masing-masing

kepada

Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya, pada tanggal 7 Desember 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Desember 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 Desember 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 7 Desember 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Desember 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 Desmber 2016, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 8 Desember 2016, kepadaTurut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 7 Desember 2016, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 8 Desember 2016, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 7 Desember 2016, kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 7 Desember 2016, agar mereka datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat oleh Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang,

bahwa

setelah

Pengadilan

Tinggi

membaca

dan

mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan


Penggugat, jawaban para Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara

kemuka

persidangan,

berita

acara

persidangan,

pendapat,

kesimpulan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan putusan Pengadilan Negeri Sumedang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimana dalam putusannya Dalam Provisi menolak tuntutan Provisi dari Penggugat, Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VII. Dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri

Sumedang Nomor 1 / Pdt.G / 2016 / PN.Smd

tanggal 4 Oktober 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena

Pembanding semula

Penggugat

tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat ketentuan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI 

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat ; 

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 1 / Pdt.G / 2016 / PN. Smd, tanggal 4 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;



Menghukum Pembanding semula

Penggugat

untuk membayar

seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2017 oleh kami MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis, dengan Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H dan Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 19 Januari 2016 Nomor 34 / PDT / 2017 / PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. NUR’ AINI, SH.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.

MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, Ttd

Dra. Hj. NUR’ AINI , SH.,MH.

Perincian Biaya : - Materai ............……. - Redaksi ..................... - Pemberkasan .................. Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents