PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 544/Pdt/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: Ir. ASNAWI SABRAWI, NIP/ SIP: 5582001/ 001.SIP/0400/DPK/1991, 8 Pebruari 1991, Pekerjaan/ Jabatan: Kepala Cabang Depok, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 55, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : PRAPTO D. KUSUMO, SH., MH., dan Ir. SULFA AZMI, SH., MM.,

Advokat dan Pensehat Hukum, beralamat di

Graha DnD Jalan Raya Parung, Simpang Hambulu No. 1 (samping Hotel Pendopo 45) Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2016 ; -----------------------------------------------------Pembanding, semula Tergugat ; ----------------------------------------LAWAN: DJOKO R. ABUMANAN, General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) beralamat di Jalan Trunojoyo Blok M I/ 135 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nomor 0222.SKU/SDM.01/DIRUT/2015 tanggal 18 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Drs. MAKKI YULIAWAN, SH., M.Si., dan DANI S., SH., Para Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Drs. MAKKI YULIAWAN, S.H., M.Si. & PARTNERS, beralamat di Jalan Pratista Barat X Nomor 24, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0027.SKU/SDM.08.01/DJB/2016 tertanggal 2 Agustus 2016 ; ------Terbanding, semula Penggugat ; ----------------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ; --------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok

Halaman 1 dari 13 halaman No. 544/Pdt/2016/PT.BDG

dibawah Register No. 227/Pdt.G/2015/PN.Dpk. telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah PT. PLN (Persero) yang dalam hal ini diwakili oleh General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor 0222. SKU/SDM.01/DIRUT/2015, tanggal 18 Mei 2015. 2. Bahwa Penggugat bertindak selaku pemilik dan pemegang Hak atas Rumah Jabatan di Jalan Pemuda No. 55 Depok, yang Surat Izin Penghuniannya sudah lama tidak berlaku lagi dan faktanya sampai dengan sekarang masih dikuasai tanpa izin dari Penggugat dan menurut Hukum Perbuatan TERGUGAT tersebut sudah termasuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM; DASAR GUGATAN TERHADAP : 3. Bahwa Tergugat adalah Ir. Asnawi Sabrawi. NIP : 5582001 L dan SIP : 001 .SIP/0400/DPK/91, tanggal 8 Februari 1991 dengan Jabatan terakhir Kepala PLN Cabang Depok, yang menempati rumah Jabatan di Jalan Pemuda No. 55 A Depok Lama. 4. Bahwa Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN : IP : 001 .SIP/0400/DPK/91, tanggal 8 Februari 1991, telah berakhir dengan terbitnya surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero), Nomor. 0019.K/472/DIR/200, Tanggal 09 Februari 2011 dan

terhitung mulai tanggal 31 Maret 2011 diberhentikan dengan

Hormat. 5. Bahwa dengan adanya surat pemberhentian dengan Hormat dari : Ir. Asnawi Sabrawi., maka sesuai dengan angka 1 Surat Idzin tersebut yang berbunyi : “Surat Idzin Penempatan Rumah Dinas/Instansi ini hanya berlaku selama penghuni bekerja dilingkungan PLN Distribusi Jawa Barat cabang Depok”; Dengan teknisnya sesuai angka 3 yang berbunyi : “Penghuni

Rumah

Dinas/Instansi

harus

meninggalkan/mengosongkan

dan

menyerahkan dalam keadaan kosong kepada PLN rumah tersebut di atas dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ia pensiun, diberhentikan dari PLN atau meninggal dunia”; 6. Bahwa Penggugat telah melakukan langkah persuasif/musyawarah, hal ini terlihat dari proses yang cukup panjang diantaranya melalui surat tapi tidak diindahkan oleh Tergugat, antara lain Surat : A. Nomor. 0189/060/DJBB/2010, Tanggal 04 Februari 2010, perihal Kebijakan Tentang Perumahan PT. PLN (Persero); B. Nomor. 496/442/DJBB/2010, Tanggal 11 Agustus 2010, perihal Pemberitahuan bantuan biaya Pengosongan rumah jabtan PLN; C. Nomor.

689/442/DJBB/2010,

Tanggal

11

November

2010,

perihal

Pemberitahuan kedua bantuan biaya Pengosongan rumah jabatan PLN;

Halaman 2 dari 13 halaman No. 544/Pdt/2016/PT.BDG

D. Nomor. 03686/065/DIVMUM/2010, Tanggal 30 November 2010, perihal Laporan Pengembalian Aset Properti; E. Nomor. 342/442/DJBB/2010, Tanggal 13 Desember 2010, perihal Laporan Pengembalian Asset Properti; F. Nomor. 081/442/DJBB/2011, Tanggal 18 Maret 2011, perihal Pengosongan rumah jabatan PLN; G. Nomor. 353/442/DJBB/2011, Tanggal 14 November 2011, perihal Ketentuan Tentang Perumahan PLN; H. Nomor.

01382/065/KDIVMUM/2011,

Tanggal

15

April

2011,

perihal

Pengosongan Rumah Jabatan/Rumah Instalasi Tahap II; I.

Nomor. 01860/065/DIT SDM/2011, Tanggal 23 Mei 2011, perihal Kepdir. No. 285.K/DIR/2009;

J. Nomor. 184/442/DJBB/2011, Tanggal 15 Juni 2011, perihal Pengosongan rumah jabatan PLN; K. Nomor. 347/442/DJBB/2011, Tanggal 14 November 2011, perihal Ketentuan Perumahan PLN; L. Nomor. 004/442/APJDPK/2019, Tanggal 08 Januari 2010, perihal Data Asset Rumah PLN; M. Nomor. 064/442/APJDPK/2010, Tanggal 26 Mei 2010, perihal Nilai Rumah; Faktanya setelah dilakukan langkah persuasif dengan bukti surat menyurat diatas Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Depok. Rumah Jabatan milik Penggugat masih tetap dikuasai dan sepertinya tidak ada itikad baik untuk mau menyerahkan secara sukarela. 7. Bahwa karena Gugatan terhadap Tergugat ini bukan sengketa kepemilikan/Hak, tetapi karena Tergugat tersebut masih menguasai Rumah Jabatan tersebut walau surat ijin penghuniannya telah lama sudah habis dan keberatan dari Tergugat lebih mengarah kepada meminta kebijakan biaya pengosongan padahal dengan Surat Keputusan yang berlaku saat ini tidak dimungkinkan ada penggantian untuk pengosongan Rumah Dinas milik Penggugat tersebut; 8. Bahwa sebetulnya ada pertimbangan hukum yang dapat dijadikan referensi oleh Yang Mulia Majelis Hakim dimana 2 (dua) perkara yang pokok perkaranya sama, yaitu bukan karena sengkata Hak tetapi karena Surat Izin Penghuniannya yang sudah lama habis dan minta kebijaksanaan tentang biaya pengosongan saja. Dengan adanya Putusan yang sudah berkuatan Hukum Tetap tersebut, menyebutkan dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Sdr. Drs. Sjaiful Hanifi BEE dan Sdr. Ir. Hendrik Kullit, yang dasar hukumnya menggunakan Surat Keputusan Direktur PT. PLN No. 285.K/DIR/2009. Padahal Biaya Pengosongan yang ketika proses pemeriksaan perkara aquo berlangsung berlaku Keputusan Direktur PT. PLN No. 1234.K/DIR/2011 yang pada Intinya tidak ada biaya pengosongan bagi Rumah Jabatan yang SIPnya telah berkahir, yaitu :

Halaman 3 dari 13 halaman No. 544/Pdt/2016/PT.BDG

A. Putusan Perkara antara PT. PLN (Persero) DJBB melawan Drs. Sjaiful Hanifi, BEE, yaitu Perkara Perdata Nomor. 10/Pdt/G/2012/PN. Bdg tanggal 09 Juli 2012. Jo. Nomor. 592/Pdt/2012/PT. Bdg, tanggal 07 Januari 2013. Jo. Nomor 1213.K/ Pdt/2013, tanggal 28 Mei 2014, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ; B. Putusan Perkara antara PT. PLN (Persero) DJBB melawan Ir. Hendrik Kullit. Dalam Perkara Perdata Nomor. 09/Pdt/G/2012/PN.Bdg, tanggal 10 Juli 2012 Jo. Nomor. 565/Pdt/2012/PT.Bdg, tanggal 02 Januari 2013 Jo. Nomor 1212.K/Pdt/2013, tanggal 21 Juli 2014, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). 9. Bahwa pada saat ini Rumah-rumah Jabatan yang masih diikuasai oleh Tergugat tersebut adalah Rumah Dinas/Jabatan milik Penggugat yang merupakan Barang Milik Negara, sehingga keberadaan dan pemeliharaannya pada saat ini menjadi sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dengan saran Penggugat untuk segera mengambil alih asset tersebut dan untuk mengurangi kerugian bagi Perusahaan yang harus tetap membiayai pemeliharaan, pajak dan harus mencari alternatif kontrakan Rumah Jabatan sebagai pengganti bagi Pegawai yang seharusnya menempati Rumah Jabatan yang masih dikuasai oleh Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas adalah sudah sangat tepat apabila Penggugat menggunakan Haknya mengambil Rumah Jabatan tersebut untuk keperluan Dinas melalui upaya Hukum, yaitu melakukan Gugatan secara Perdata kepada Tergugat, melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok. Dengan demikian sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas yang tidak mematuhi apa yang telah disepakati dan ditandatangani dalam SIP tersebut diatas dan masih menguasai Rumah Dinas milik Penggugat tanpa alas hak yang sah adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum. 10. Bahwa adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut: A. Kerugian Materil : Kerugian materiil atas kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat kepemilikan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan Rumah-rumah Jabatan yang terletak di : a. TERGUGAT, yang masih mengusai asset di yang dalam SIP terletak di Jalan. Pemuda No. 55 sekarang 55A Depok, menyebabkan

potensi

kerugian senilai Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : Kerugian Materiil : Rp 40.000.000,- x 4 = Rp 160.000.000,(seratus enam puluh juta rupiah) Halaman 4 dari 13 halaman No. 544/Pdt/2016/PT.BDG

B. Kerugian Immateriil : Bahwa karena perbuatan Tergugat

jelas sangat mengganggu energi

Penggugat baik fikiran dan bathin, serta menyita waktu dimana dan untuk mengurus pengosongan dan pengembalian Rumah Dinas milik Penggugat yang merupakan Barang Milik Negara, sehingga menjadi temuan dan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateriil kepada masing-masing Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 11. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut diatas, secara jelas dan terang serta bukan merupakan sengketa Hak atas tanah dan perbuatan Tergugat yang masih menguasai Rumah Dinas/Jabatan tanpa alas Hak telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan

Melawan

Hukum

sebagaimana

tertuang

dalam

Pasal

1365

KUHPerdata. 12. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uit Veortbaar Bij Voorrad); Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; 3. Menghukum Tergugat

untuk membayar kerugian

kepada Penggugat

berupa : a. Kerugian Materiil : Rp 40.000.000,- x 4 = Rp 160.000.000,(seratus enam puluh juta rupiah)

b. Kerugian Immaterill masing-masing Para Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 4. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) masingmasing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini. 5. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk menandatangani Berita Acara Pengosongan dan menyerahkan dokumen asli Surat Idzin Penghunian (SIP).

Halaman 5 dari 13 halaman No. 544/Pdt/2016/PT.BDG

6. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk mengosongkan dan menyerahkan Rumah Dinas/Jabatan milik Penggugat yang masih dikuasai di Jalan Pemuda No. 55 Depok, Sekaligus seketika dan menyerahkan dokumen asli Surat Idzin Penghunian (SIP) secara sukarela kepada Penggugat dan secara fisiknya menyerahkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Putusan Hakim dibacakan; 7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad); 8. Menghukum Tergugat, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 28 April 2016, No. 227/Pdt.G/2015/PN.Dpk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : 1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk menandatangani Berita Acara Pengosongan dan menyerahkan dokumen

asli Surat Idzin Penghunian

(SIP) ; 4. Memerintahkan kepada Tergugat, untuk mengosongkan dan menyerahkan Rumah Dinas/Jabatan milik Penggugat yang yang masih dikuasai di Jalan Pemuda No. 55 Depok, Sekaligus seketika dan menyerahkan dokumen asli Surat Idzin Penghunian (SIP) secara sukarela kepada Penggugat dan secara fisiknya menyerahkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ; 5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; DALAM REKOPENSI : -

Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi dahulu Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 13 halaman No. 544/Pdt/2016/PT.BDG

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI : -

Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi dahulu Tergugat dalam Konpensi

untuk

membayar

biaya

Perkara

yang

hingga

saat

ini

diperhitungkan sebesar Rp. 801.000,- (Delapan ratus satu ribu rupiah) ; Menimbang,

bahwa Pembanding, semula Tergugat melalui Kuasa

Hukumnya pada tanggal 2 Mei 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada pihak Terbanding / Penggugat pada tanggal 29 Juli 2016 ; ---------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa Pembanding, semula Tergugat melalui Kuasa

Hukumnya telah pula mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 Agustus 2016,

dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan

diserahkan secara seksama dan patut kepada pihak Terbanding / Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2016 ; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding, semula Tergugat tersebut di atas, Terbanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Agustus 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding / Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2016 ; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, pemberitahuan tentang hal itu masing-masing tertanggal 29 Juli 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016 ; ---------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding

semula Tergugat dalam memori

bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Halaman 7 dari 13 halaman No. 544/Pdt/2016/PT.BDG

1. Bahwa Judek factie Pengadilan Negeri Depok telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Legal Standing (kedudukan hukum Penggugat) ; 2. Surat kuasa _ Bukti P-17 berstatus copy dari copy karenanya adalah bukan alat bukti yang sah sebagaimana bunyi Yusriprudensi Indonesia dalam bentuk putusan No. 701 K/Sip/1974 tertanggal 14-4-1976 “ karena judex factie mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasrakan butki-bukti yang tidak sah “ ; 3. Surat Kuasa dari Direktur kepada General Manager _Vide : bukti P-17 sifatnya Surat Kuasa Umum bukan Surat Kuasa Khusus karena dalam surat kuasa Direktur Utama (foto copy) menyebutkan beberapa pihak yang menjadi subjek gugatan yang wilayah hukumnya berbeda-beda. Dan pemberian Surat Kuasa dari General manager ke[pada Reka Makky Yulaiwan, SH., M.Si & Partners (sepatutnya adalah Kuasa Subsitusi) dan tidak serta merta menjadi Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaskud dalam ketentuan HIR atau Hukum Acara Perdata. (Vide : yusrisprudensi Indonesia dalam bentuk putusan Mahkamah AGung RI No. 531 K/Sip/1973 tanggal 25-7-1974, dalam bukum rangkuman Yurispurdensi Mahkamah Agung Indonesia II – Hukum Perdata dan Acara Perdata, halaman 207 ; 4. Bahwa karena itu pemberian kuasa kepada Penggugat/Terbanding yang mengatas namakan PT. PLN (Persero) untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) tidaklah cukup hanya berdasarkan surat kuasa dari General Manager yang memperolah kuasa dari Direktur Utama PT. PLN (persero) No. 0222 SKU/SDM.01/DIRUT/2015 tertanggal 18 Mei 2015, bukti P-17 maupun hanya berdasarkan Peraturan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten No. 0001.PGM.DJBB/2015 tertanggal 25 Maret 2015 sebagaimana didalilkan Penggugat/Terbanding, sementara Koridor atau aturan yang termuat dalam AD/ART PT. PLN (persero) ditabrak dan/atau dikesampingkan oleh Penggugat / Terbanding ; 5. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, Surat Kuasa Terbanding / Penggugat yang menunjuk Rekan Drs. Makky Yuliawan, SH., M.Si & Partners sebagaimana fakta dalam persidangan hanya berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT. PLN (Persero) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) akan tetapi tanpa Halaman 8 dari 13 halaman No. 544/Pdt/2016/PT.BDG

melampirkan adanya bukti persetujuan pemberian kuasa dalam rapat Direksi, sebagaimana diharuskan dalam pasal 11 ayat 12 (point angka 12) Anggaran Dasar PT. PLN (Persero), dan tidak ada bukti persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris ; 6. Bahwa judex factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnya di halaman 48

putusan

No.

mempertimbangkan

227/Pdt.G/2015/PN.Dpk “

….

Surat

yang

Kepututusan

pada Direksi

pokoknya No.

145

K/452/DIR/2000 tanggal 28 Agustus 2000, Surat Keputusan Direksi No. 146 K/452/DIR/2000 tanggal 24 Agustus 2000 dan Surat Keputusan Direksi No. 285 K/DIR/2009 tanggal 9 Desember 2009 sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat Rekopensi dahulu Tergugat konpensi Majelis Hakim berpendapat terhadap saling keterkaitan dan persesuaian di antara suratsurat tersebut bukanlah kewenangan Majelis Hakim Perkara a quo untuk mengujinya … “ ; 7. Bahwa diajukannya gugatan rekonpensi dengan mendalilkan Surat Keputusan-Surat Keputusan Direksi tersebut bukanlah ditujukan agar Majelis Hakim menguji Surat Keputusan-Surat Keputusan Direksi tersebut akan tetapi untuk menilai dalam betuk pertimbangan hukum dan keadilan apakah yang patut menurut hukum dan keadilan yang adil untuk diterapkan bagi Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan adanya 3 (tiga) Surat Keputusan-Surat Keputusan Direksi yang masih berlaku hubungannya dengan posisi/ kedudukan Penggugat Rekonpensi ; 8. Bahwa judex factie dalam mempertimbangkan gugatan Rekonpensi Penggugat / Pembanding telah keliru dan pertimbangan hukum judex factie sama dengan materi pertimbangan hukumnya di bagian Konpensi yaitu hanya menilai dari berakhirnya masa pensiun Penggugat / Pembanding dengan serta merta wajib meninggalkan obyek sengketa tanpa terlebih dahulu menilai factor keadilan hukum berupa hak-hak Penggugat / Pembanding yang belum di penuhi oleh Tergugat / Terbanding sebelum Penggugat / Pembanding meninggalkan obyek sengketa paska pensiun, karenanya mohon memori banding di bagian konpensi sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian di bagian rekonpensi ini sebagai alasan hukum keberatan atas pertimbangan hukum judex factie dibagian rekonpensi ini ; Oleh karena itu adalah cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi Bandung Jawa

Barat

membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Depok

No.

227/Pdt.G/2015/PN.Dpk., selanjutnya menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi ini. Halaman 9 dari 13 halaman No. 544/Pdt/2016/PT.BDG

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : - Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok

No. 227/Pdt.G/2015/

PN.Dpk tertanggal 28 April 2016 ; Mengadili sendiri : Dalam Konpensi : 1. Dalam Eksepsi : -

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konpensi / Pembanding untuk seluruhnya ;

-

Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi / Terbanding tidak dapat diterima ;

2. Dalam Pokok Perkara : -

Menolak gugatan Penggugat Konpensi / Terbanding untuk seluruhnya ;

-

Atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konpensi / Terbanding tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensi : 1. Mengabulkan

gugatan

Penggugat

Rekonpensi/

Pembanding

untuk

seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Surat Ijin Penempatan Rumah Dinas / Instansi PLN Nomor 001.SIP/0400/DPK/91 tanggal 8 Februari 1991 yang diberikan kepada Ir. Asnawi Sabrawi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ; 3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan pesangon kepada Penggugat Rekonpens/ Pembanding sebesar 50 % dari harga tanah dan bangunan rumah dan penggantian biaya revovasi yang seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.250.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.750.000.000,- ;

Halaman 10 dari 13 halaman No. 544/Pdt/2016/PT.BDG

6. Mengukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 750.000,- tiap hari keterlambatan memenuhi keputusan ini ; 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada Verzet, Banding maupun Kasasi ; 8. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Dalam Konpensi dan Rekonpensi : - Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ; - Biaya menurut hukum ; Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terbanding semula Penggugat telah menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memberikan

pertimbangan

hukumnya

sudah

sangat

jelas

dan

tegas

mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, dengan demikian alasan-alasan banding Pembanding / Tergugat tidak berdasar hukum dan semestinya alasan banding tersebut ditolak, serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut ; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding

semula Tergugat serta kontra memori

banding dari Terbanding semula Penggugat, telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 227/Pdt.G/2015/PN.Dpk tanggal 28 April 2016, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding

semula Tergugat tersebut dihubungkan dengan

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Halaman 11 dari 13 halaman No. 544/Pdt/2016/PT.BDG

tingkat

banding,

materi

keberatan

tersebut

pada

prinsipnya

telah

dipertimbangkan dengan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ; -------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 227/Pdt.G/2015/PN.Dpk tanggal 28 April 2016,yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena Pembanding

semula Tergugat berada

dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ------------------------------------------------------------------------Memperhatikan Undang-undang No. 20 tahun 1947 serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan ; ----------------------------------------------------------MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ; ----------------------------------------------------------------------------

-

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Depok

Nomor

:

227/Pdt.G/2015/PN.Dpk tanggal 28 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; ----------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; --Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada hari ini : 2017, oleh Kami : Majelis dengan

Jumat, tanggal 6

Januari

Djernih Sitanggang, Bc.Ip., SH., MH., sebagai Ketua

DR. (HC) Satria US. Gumay, SH., dan Sjafaruddin, SH.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

tanggal

21

Nopember

2016,

No.

544/PEN/PDT/2016/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Halaman 12 dari 13 halaman No. 544/Pdt/2016/PT.BDG

umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan H. Maman Sasmita, SH., MH., Sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan

Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DR. (HC) Satria US. Gumay, SH

Djernih Sitanggang, Bc.Ip., SH., MH.

Ttd Sjafaruddin, SH. Panitera Pengganti, Ttd H. Maman Sasmita, SH., MH.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…….. Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ...….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ..……..

Rp. 139.000,-

Jumlah …………………………

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman No. 544/Pdt/2016/PT.BDG