PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 175/PDT/2015/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : HANDJAYA SUTANTO, bertempat tinggal

di Jl. Pengampon no. 21 Kota

Cirebon, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : 1. H. KUSWARA S. TARYONO, SH.MH., 2. RINA St. SUHARA, SH.MH., 3. AFFANDI ARPAN, SH., 4. M. FIRDAUS JANUARTO, SH.MH, 5. ASEP SURYADI, SH.MH., 6. SAPUTRI SIGRA KUSUMAH, SH., 7. DJULIANTO ROCHADI, SH.MH., Advokat pada

Kantor

Advokat

dan

Konsultan

Hukum

KUSWARA S. TARYONO, SH.MH & ASSOCIATES, berkantor di Sarimas Regensi Jl. Sarimas Raya No. 26-28 Bandung dan 1. MULIANA BUDIMAN HALIM, SH., 2. R. WISNU HERYANA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum

pada Pelangi Bhakti Law Firm,

berkantor di Jl. Siliwangi No. 3 kota Cirebon, baik secara

sendiri-sendiri

bertindak

maupun

berdasarkan

Surat

bersama-sama Kuasa

Khusus

bertanggal 29 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah Register Nomor : 207/W/Pdt/2014/PN.CN, pada tanggal 30 Desember 2014, selanjutnya disebut Pembanding semula PENGGUGAT ;

MELAWAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA; Cq. KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI JAWA BARATCQ. KOMANDO RESORT MILITER 063/SGJ KOTA CIREBON;CQ. KOMANDO DISTRIK

MILITER

0614

KOTA

CIREBON,

berkedudukan di Jl. Pemuda No. 43 Cirebon, yang

Halaman 1 dari 27 halaman putusan nomor 175/Pdt/2015/PT.Bdg.

diwakili oleh Mayor Chk Budi Priyanto E.C,SH, Kapten Chk Asep Supriatna,SH, Lettu Chk Hartono Aniroso,SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri

Cirebon

No.02/W/Pdt/2015/PN/Cbn,

dibawah

register

selanjutnya

disebut

Terbanding semula TERGUGAT; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 April 2015 No.175 /PEN/PDT/2015/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; 2. Berkas perkara dan

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon

No.38/Pdt.G/2014/PN.CBN tanggal 23 Desember 2014 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No.38 /Pdt.G/2014/PN.CBN tanggal 23 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi : - Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : -

Menolak gugatan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk sebahagian ; 2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi (DR) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mempunyai iktikad yang tidak baik 3. Menyatakan sah Surat Dandim 0614/Kota Cirebon Nomor B/159/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Eks Koramil 1402 Nomor 18564 tanggal 5 Agustus 2004;


4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonpensi (DR)

yang

telah membangun diatas tanah milik Penggugat Dalam Rekonpensi (DR) tanpa dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkot Cirebon (Dinas PUPESDM); mendirikan usaha Rumah Makan Nyi Iteung tanpa SIUP dari Pemkot Cirebon (Dinas Perindag dan Koperasi UMKM Kota Cirebon); telah mencantumkan nama pribadi Tergugat Dalam Rekonpensi (DR) tanpa seijin Penggugat Dalam Rekonpensi (DR) pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 sampai dengan 2008 atas tanah milik Penggugat Dalam Rekonpensi (DR) (Obyek perjanjian sewa menyewa tanah no 18654 tanggal 5 Agustus 2004, yang di buat di hadapan NY. MORINI BASUKI,SH. NOTARIS/PPAT di kota Cirebon); serta penguasaan atas obyek perjanjian aquo yang dilakukan Tergugat Dalam Rekonpensi (DR) tanpa hak selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan gugatan ini di sidangkan tanggal 4 September 2014 tanpa adanya pembayaran uang sewa adalah merupakan perbuatan melawan hukum; 5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi (DR) untuk segera menyerahkan kepada Penggugat Dalam Rekonpensi (DR) tanah dan bangunan yang menjadi Obyek perjanjian sewa menyewa tanah no 18654 tanggal 5 Agustus 2004, yang di buat di hadapan NY. MORINI BASUKI,SH. NOTARIS/PPAT di kota Cirebon secara keseluruhan dalam keadaan kosong dan baik tanpa adanya ganti rugi dari pihak Penggugat Dalam Rekonpensi (DR); 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 841.000,(Delapan Ratus Empat Puluh satu Ribu Rupiah); Membaca

Akta

pernyataan

Permohonan

Banding

No.38/PDT.G/2014/PN.Cbn. yang dibuat oleh Penitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan bahwa

pada hari Selasa tanggal 30

Desember 2014 Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat

telah

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon


tanggal 23 Desember 2014

No.38/Pdt.G/2014/PN.CBN untuk diperiksa dan

diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; Membaca

Risalah

Pemberitahuan

Pernyataan

Banding

/Pdt.G/2014/PN.Cbn, dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita

No.38

Pengadilan

Negeri Cirebon, yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan banding dari Kuasa Pembanding / semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 6 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 09 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 30 Maret 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya secara seksama dan patut kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 6 April 2015 ; Menimbang, bahwa kuasa Hukum Terbanding / semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 9 April 2015, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cirebon kepada kuasa hukum Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 14 April 2015 ; Membaca, (Inzage)

Risalah

Pemberitahuan

No.38/PDT.G/2014/PN.CBN

Pemeriksaan

yang

dibuat

Berkas

oleh

Perkara

Jurusita

pada

Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan bahwa pada tanggal

06

Pebruari 2015 kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara ( inzage ) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung, dan Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara

(inzage)

No.38/Pdt.G/2014/PN.CBN

yang

dibuat

oleh

jurusita

Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2015

kepada kuasa hukum Terbanding/ semula Tergugat, telah diberi

kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas

perkara ( inzage) di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa

Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding /

semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara


serta

memenuhi

persyaratan yang

ditentukan oleh undang-undang, oleh

karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan faktafakta, bukti-bukti, saksi-saksi, maupun keterangan ahli yang terungkap dalam persidangan, terutama yang berkaitan dengan adanya: 

Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No.18564 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Morini Basuki, S.H., Notaris/PPAT di Kota Cirebon;



Surat Rekomendasi No. B/3/Kop/IV/2013, tertanggal 23 April 2013, yang dikeluarkan oleh Terbanding/ Tergugat.



Penetapan

Pengadilan

Negeri

Cirebon

Nomor:

01/PDT/CONS/2014/PN.Cbn, Tentang Pembayaran uang sewa tanah dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014, yang telah dititipkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon. 

Keterangan saksi di persidangan dari YULIA ADIATI, dan ARIEF SETIABUDI, yang telah menanyakan pada bulan Juli 2013 perihal biaya sewa periode Agustus 2013 s/d Juli 2014, yang kemudian ditanggapi oleh Saksi Ngadiono dimana pihak Kodim tidak bisa menerima pembayaran untuk periode Agustus 2013 s/d Juli 2014;



Legal Opinion (Pendapat Ahli) tertanggal 26 November 2014, maupun Keterangan Ahli dalam bidang Hukum Perdata/Hukum Perikatan di depan persidangan (Kilkoda Agus Saleh, S.H., M.H.) Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama,

hanya mempertimbangkan dari satu sisi saja, yaitu hanya mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat ; Bahwa

Majelis

Hakim

Tingkat

Pertama

sama

sekali

tidak

mempertimbangkan adanya keterangan saksi YULIA ADIATI dan ARIEF SETIABUDI yang disampaikan didalam persidangan, yang inti keterangannya adalah para saksi tersebut telah meminta kejelasan mengenai biaya sewa untuk periode Agustus 2013 s/dJuli 2014, namun dari pihak Terbanding/semula Tergugat yang diwakili oleh Ngadiono (saksi Terbanding/Tergugat), telah menolak untuk memberikan kejelasan berkaitan dengan biaya sewa periode Agustus 2013 s/d Juli 2014;


Bahwa alasan dari Pihak Terbanding/Tergugat yang diwakili oleh Ngadiono untuk menolak pembayaran dari Pembanding/Penggugat adalah, karena sewa menyewa yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak lagi ditangani oleh Pihak Tergugat/Terbanding (KOMANDO DISTRIK MILITER 0614 KOTA CIREBON), melainkan sudah dilimpahkan kepada KOMANDO RESORT MILITER 063/SGJ KOTA CIREBON; Bahwa dengan demikian tidak terlaksanya tepat waktu pembayaran sewa tanah antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, disebabkan Pihak

Terbanding/Tergugat

mengulur-ulur

waktu

pemberitahuan

jumlah

kewajiban pembayaran sewa tanah periode Agustus 2013 s/d Juli 2014, dengan tujuan

agar

perjanjian

Terbanding/Tergugat

menjadi

antara batal

Pembanding/Penggugat demi

hukum,

hal

dengan

tersebut

telah

membuktikan adanya itikad tidak baik dari Terbanding/Tergugat; Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Cirebon, juga tidak mempertimbangkan adanya Legal Opinion maupun Keterangan Ahli Hukum Perdata/Perikatan dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (KILKODA AGUS SALEH, S.H., M.H.), yang intinya sebagai berikut: Bahwa perjanjian sewa menyewa tanah antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum perjanjian. Yang intinya ada di dalam ketentuan pasal-pasal KUHPerdata antara lain :  Pasal 1548 KUHPerdata tentang Sewa Menyewa  Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sah Suatu Perjanjian  Pasal 1338 (1) KUHPerdata tentang Azas Kebebasan Berkontrak  Pasal 1338 (2) KUHPerdata tentang Azas Mengikat Suatu Perjanjian  Pasal 1338 (3) KUHPerdata tentang Azas Itikad Baik. Bahwa tidak dibenarkan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, salah satu pihak memutuskan secara sepihak, karena harus atas persetujuan pihak yang lain, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1338 ayat 1 dan 2 ; Bahwa hukum Perdata (Perikatan) menganut juga azas keseimbangan, pasal 1338 (2); salah satu pihak tidak dapat memaksakan kehendak secara sepihak untuk melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain. Apalagi ada itikad baik dari salah satu pihak untuk melakukan suatu perjanjian itu secara baik dan benar ; Bahwa peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 23/PMK.06/2010 berlaku jauh sebelum perjanjian sewa menyewa tanah antara Tergugat dan Penggugat


dalam Perjanjian Nomor 18564 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT Nyonya Morini Basuki, SH. di Kota Cirebon, berarti bahwa Peraturan

Menteri

Keuangan

tersebut

tidak

berlaku

surut,

karena

diberlakukannya pada tahun 2010, setelah perjanjian sewa-menyewa tanah antara Penggugat dan Tergugat dibuat, sehingga tidak dapat memutuskan sewa-menyewa tanah antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai juga dengan keterangan pasal 1340 KUHPerdata dan pasal 1351 KUHPerdata; Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun ditolak oleh Tergugat. maka dengan demikian, Penggugat tidak dapat disalahkan dalam hal ini ; Bahwa atas adanya ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran sewa tanah tersebut, maka Pembanding/Penggugat telah berinisiatif dengan itikad baik, untuk mengajukan Permohonan Penawaran Pembayaran Uang Sewa Tanah kepada Tergugat/Terbanding, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, sesuai dengan Register Nomor: 1/Pdt.Cons/2014/PN.Cbn ; Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat diatas, telah sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Perdata/Hukum Perikatan (KILKODA AGUS SALEH, S.H., M.H.), dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, yang

menyatakan

hukum

Perdata

(Perikatan)

menganut

juga

azas

keseimbangan, Pasal 1338 (2), salah satu pihak tidak dapat memaksakan kehendak secara sepihak untuk melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain, kecuali adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melakukan suatu perjanjian itu secara baik dan benar ; Bahwa berdasarkan “Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No.18564 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Morini Basuki, S.H., Notaris/PPAT di Kota Cirebon”, telah menerangkan dalam salah satu pasalnya, dimana intinya adalah Pembanding/Penggugat dapat mempergunakan apa yang disewanya, untuk dapat didirikan sebagai rumah makan, dan pendirian sarana-sarana penunjang kegiatan perekonomian, dengan ketentuan

pihak

kedua

(Pembanding/Penggugat)

tidak

boleh

mempergunakan bangunan-bangunan tersebut sebagai gudang tempat penyimpanan barang-barang yang mudah terbakar, merusak bangunan dan dilarang untuk meperdagangkannya ; Bahwa

makna

dari

ketentuan

pasal

tersebut

adalah,

Pihak

Pembanding/Penggugat dapat menjalankan dan atau mendirikan usahanya


dalam bidang rumah makan dan Pembanding/Penggugat juga dapat mendirikan sarana penunjang kegiatan perekonomian; Bahwa

dengan

dasar

tersebut,

Pembanding/Penggugat

dapat

diperkenankan melakukan dan atau mendirikan sarana penunjang kegiatan perekonomian lainnya selain menjalankan usaha rumah makan; Bahwa

guna

menjalankan

Pembanding/Penggugat B/3/Kop/IV/2013

telah

tertanggal

usahanya

menerima

23

April

selain surat

2013,

rumah

makan,

Rekomendasi

No.

dikeluarkan

oleh

yang

Terbanding/Tergugat ; Bahwa atas adanya rekomendasi surat tersebut, Pembanding/Penggugat diperbolehkan

untuk

menjalankan

kegiatan

usaha

guna

menunjang

perkeonomian dengan Pihak Ketiga; Bahwa

adanya

klausul

dalam

perjanjian

yang

menyatakan

“Pembanding/Penggugat dapat mempergunakan apa yang disewanya, untuk dapat didirikan sebagai rumah makan, dan pendirian sarana-sarana penunjang kegiatan

perekonomian,

dengan

ketentuan

pihak

kedua

(Pembanding/Penggugat) tidak boleh mempergunakan bangunan-bangunan tersebut sebagai gudang tempat penyimpanan barang-barang yang mudah terbakar, merusak bangunan dan dilarang untuk meperdagangkannya” dengan surat

rekomendasi

yang

dikeluarkan

oleh

Terbanding/Tergugat

No.

B/3/Kop/IV/2013 tertanggal 23 April 2013, maka beralasan menurut hukum apabila Pembanding/Penggugat berhak untuk mengadakan perjanjian dengan Pihak ketiga diatas lahan yang milik Terbanding/Tergugat ; Bahwa

selanjutnya

Pembanding/Penggugat,

mengenai dengan

pembayaran

cara

konsinyasi

yang

dilakukan

melalui

oleh

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Cirebon, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 1/Pdt.Cons/2014/PN.Cbn., tertanggal 03 November 2014 beralasan menurut hukum apabila Pembanding/Penggugat dapat melanjutkan sewa

menyewa

dengan

Terbanding/Tergugat

diatas

lahan

milik

Terbanding/Tergugat seluas 2.100M², yang terletak di Jl. Pemuda No. 43 Kota Cirebon. Bawha dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada “Petitum Gugatan angka-2, angka-3, dan angka-4 haruslah dibatalkan. 2. KEBERATAN KEDUA :


Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya, dengan tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :  Surat Rekomendasi No. B/3/Kop/IV/2013, tertanggal 23 April 2013, yang dikeluarkan oleh Terbanding/ Tergugat.  Kwitansi Pembayaran uang guna pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan yang telah diterima oleh Letkol. Inf. Agus Topan, tertanggal 18 Oktober 2013 ; Bahwa

sebagaimana

bukti

P-3

yang

telah

disampaikan

oleh

Pembanding/Penggugat didalam persidangan, hal tersebut telah membuktikan dan menegaskan Pembanding/Penggugat telah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga ; Bahwa perlu juga disampaikan oleh Pembanding/Penggugat, kerjasama yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat dengan pihak ketiga (Indomart) adalah kerjasama dalam bidang perekonomian yang bersifat Retail, dimana pengertian Retail adalah suatu penjualan dari sejumlah komoditas kepada konsumen ; Bahwa telah jelas didalam perjanjian antara Pembanding/Penggugat dengan Tergugat/Terbanding tidak ada larangan untuk Pembanding/Penggugat melakukan kegiatan di lahan milik Terbanding/Tergugat, sepanjang kegiatannya tersebut dapat menunjang perekonomian ; Bahwa beralasan menurut hukum, berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat dengan pihak ketiga (Indomart) tidak bertentangan dengan Perjanjian, apalagi sebelumnya Pembanding/Penggugat telah mendapatkan rekomendasi dari Terbanding/Tergugat, sesuai dengan Surat Rekomendasi No. B/3/Kop/IV/2013, tertanggal 23 April 2013 ; Bahwa

Majelis

pertimbangan pembayaran

Hakim

hukumnya, yang

Tingkat

Pertama

dengan

dilakukan

tidak

oleh

juga

telah

salah

dalam

mempertimbangkan

adanya


kepada

Terbanding/Tergugat (Vide Bukti P-7) ; Bahwa dengan adanya bukti penerimaan uang guna pembuatan ijin mendirikan

bangunan,

telah

menegaskan

dan

membuktikan

Terbanding/Tergugat telah menyetujui akan mengurus segara bentuk perijinan atas

adanya

pembangunan,

yang

nantinya

akan

dijadikan

oleh

Penggugat/Pembanding sebagai tempat perdagangan Retail. Bahwa dengan demikian adanya pemutusan perjanjian secara sepihak oleh Terbanding/Tergugat atas adanya perjanjian, dan surat rekomendasi,


adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada “Petitum Gugatan angka-5 haruslah dibatalkan. DALAM REKONPENSI: “Menimbang, bahwa mengenai Petitum Gugatan Rekonpensi Angka 3 yang memohon untuk menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mempunyai itikad yang tidak baik, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi dengan itikad yang baik telah mengajukan permohonan untuk merevisi perjanjian aquo kepada Tergugat Dalam Rekonpensi sampai sebanyak 3 (tiga) kali ........dst. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Perjanjian Sewa Menyewa tanah No. 18564 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Morini Basuki, S.H. tersebut pihak kedua selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sejak terjadinya pembatalan itu melakukan pengosongan .......dst” Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Rekonpensi Angka 4 yang menyatakan sah surat Dandim 0614/Kota Cirebon Nomor B/159/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Eks Koramil 1402 Nomor 18564 tanggal 5 Agustus 2004, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan sepihak yang dilakukan oleh sepihak yang dilakukan Tergugat sebagaimana surat Dandim 0614/Kota Cirebon Nomor B/159/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Eks Koramil 1402 Nomor 18564 tanggal 5 Agustus 2004 didasarkan kesepakat bersama .......dst” “Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Rekonpensi Angka 6 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonpensi yang telah membangun diatas tanah milik Penggugat Dalam Rekonpensi tanpa dilengkapi ijin mendirikan bangunan...........dst, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan telah ternyata bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi telah membangun bangunan yang diperuntukkan untuk indomart diatas tanah milik Penggugat Dalam Rekonpensi tanpa dilengkapi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkot Cirebon (Dinas PUPESDM) ...... .......dst” 1. KEBERATAN PERTAMA :


Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon khususnya pada bagian Rekonpensi halaman 70 yang menyatakan : “Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Sewa menyewa tanah No. 18564 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Morini Basuki, S.H. Notaris/PPAT di Kota Cirebon atas tanah yang dikuasai oleh Tentara Nasional Republik Indonesia, seluas 2.100M² yang terletak di Jl. Pemuda No. 43 Kelurahan

Sunyaragi,

Kecamatan

Kesambi,

Kota

Cirebon

dinyatakan

batal....dst” : Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sebagai berikut : -

Bahwa

Majelis

Hakim

Tingkat

Pertama

sama

sekali

tidak

mempertimbangkanadanya keterangan saksi YULIA ADIATI dan ARIEF SETIABUDI yang disampaikan didalam persidangan, yang inti keterangannya adalah para saksi tersebut telah meminta kejelasan mengenai biaya sewa untuk periode Agustus 2013 s/d Juli 2014, namun dari pihak Terbanding/semula Tergugat yang diwakili oleh Ngadiono (saksi Terbanding/Tergugat), telah menolak untuk memberikan kejelasan berkaitan dengan biaya sewa periode Agustus 2013 s/d Juli 2014; - Bahwa tidak terlaksanya tepat waktu pembayaran sewa tanah antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, disebabkan adanya kesengajaan dari Pihak Terbanding/Tergugat untuk mengulur-ulur waktu pemberitahuan jumlah kewajiban pembayaran sewa tanah periode Agustus 2013

s/d

Juli

2014,

dengan

tujuan

agar

perjanjian

antara

Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat menjadi batal demi hukum, hal tersebut telah membuktikan adanya itikad tidak baik dari Terbanding/Tergugat ; - Bahwa atas adanya ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran sewa tanah tersebut, maka Pembanding/Penggugat telah berinisiatif dengan itikad baik, untuk mengajukan Permohonan Penawaran Pembayaran Uang Sewa Tanah kepada Tergugat/Terbanding, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, sesuai dengan Register Nomor: 1/Pdt.Cons/2014/PN.Cbn. - Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat, Pengadilan

Negeri

dengan Cirebon,

cara

konsinyasi

sesuai

dengan

melalui

Kepaniteraan

Register

Nomor:


1/Pdt.Cons/2014/PN.Cbn. Pembanding/Penggugat

beralasan dapat

menurut

melanjutkan

sewa

hukum

apabila

menyewa

dengan

Terbanding/Tergugat diatas lahan milik Terbanding/Tergugat seluas 2.100M², yang terletak di Jl. Pemuda No. 43 Kota Cirebon. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada bagian Rekonpensi tersebut harus dibatalkan, karena tidak didukung dengan dasar hukum yang kuat ; 2. KEBERATAN KEDUA : Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung khususnya pada bagian Rekonpensi halaman 70 yang menyatakan, “Menimbang, bahwa oleh karena Pembatalan Sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Surat Dandim 0614/Kota Cirebon Nomor B/159/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pemutusan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Eks Koramil 1402 Nomor 18564 tanggal 5 Agustus 2004 didasarkan pada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bunyi Pasal 1 dari Akta Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. 18564 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Morini Basuki, S.H. Notaris/PPAT di Kota Cirebon yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut Pihak Kedua tidak dapat melakukan pembayaran,...dst”: Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sebagai berikut : Bahwa alasan Terbanding/Tergugat yang menyatakan adanya itikad tidak baik dari Pembanding/Penggugat haruslah dikesampingkan, karena senyatanya itikad tidak baik itu pertama kali ditunjukan oleh Terbanding/Tergugat, yaitu dengan cara mengulur-ulur waktu pemberitahuan jumlah kewajiban pembayaran sewa tanah periode Agustus 2013 s/d Juli 2014, dengan tujuan agar perjanjian antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat menjadi batal demi hukum; Bahwa atas adanya ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran sewa tanah tersebut, maka Pembanding/Penggugat telah berinisiatif dengan itikad baik, untuk mengajukan Permohonan Penawaran Pembayaran Uang Sewa Tanah kepada Tergugat/Terbanding, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 1/Pdt.Cons/2014/PN.Cbn., tertanggal 03 November 2014.


Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada bagian Rekonpensi tersebut harus dibatalkan, karena tidak didukung dengan dasar hukum yang kuat ; 3. KEBERATAN KETIGA : Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung khususnya pada bagian Rekonpensi halaman 71 yang menyatakan : “Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Tergugat dalam Rekopensi (DR) telah membangun bangunan yang diperuntukan untuk Indomart diatas tanah milik Penggugat Dalam Rekopensi (DR) tanpa dilengkapai dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkot Cirebon (Dinas PUPESDM) (vide bukti T.25, T.26 dan T27 berupa Surat dari Kepala Dinas PUPESDM Kota Cirebon perihal teguran 1 dan teguran 2 serta Surat dari Primer Koperasi Kartika Kota Cirebon perihal Himbauan) selain itu pembangunan bangunan minimarket (Indomart) tersebut telah melanggar ketentuan garis Sempadan bangunan (GSB), Penggugat telah mendirikan dan menjalankan usaha Rumah Makan Nyi Iteung tanpa SIUP dari Pemkot Cirebon (Dinas Perindag dan Koperasi UMKM Kota Cirebon) (vide bukti t.17 berupa Fotocopy Surat Kaprimkopad 0614 Kota Cirebon kepada R.M Nyi Iteung No. B/57/Kop/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, perihal permintaan data laporan dan SIUP untuk persetujuan pemanfaatan BMN,....dst”: Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sebagai berikut : Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding/Penggugat telah membangun tanpa adanya ijin mendirikan bangunan dari Pemerintah Kota Cirebon harus dibatalkan dan tidak dapat dibebankan tanggung jawab mengenai perijinan tersebut kepada Pembanding/Penggugat, karena Pembanding/Penggugat telah membayarkan segala kewajiban tersebut.(Vide Bukti P-7) Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada bagian Rekonpensi tersebut harus dibatalkan, karena tidak didukung dengan dasar hukum yang kuat ;


Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding mohon dengan hormat, agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung berkenan memutuskan sebagai berikut : 1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut; 2. Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Cirebon

No.

38/Pdt.G/2014/PN.Cbn, tertanggal 31Desember 2014; Mengadili Sendiri, 1. Mengabulkan

Gugatan


Dalam

konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi/untuk seluruhnya ; 2. Menolak

Gugatan

Rekonpensi

Terbanding/Tergugat

Dalam

Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; 3. Menghukum Terbanding/Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan; Menimbang, bahwa Terbanding/ Tergugat didalam kontra memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya hanya mengulangulang dalil-dalil yang ada dalam gugatan Penggugat dan dalil tersebut telah ditanggapi dengan cermat dan benar serta berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh Majelis Hakim hal ini sudah jelas terungkap dan termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 38/Pdt.G/2014 PN.Cbn. tanggal 23 Desember 2014. 2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan dan Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan. 3. Perlu Terbanding sampaikan Bahwa alasan Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak mendasar dan tidak didukung dengan fakta hukum, oleh karenanya harus ditolak. Namun demikian kami tetap akan menanggapi apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding seperti dalam Memori Bandingnya sebagai berikut : I. Dalam Konpensi Tentang Pokok Perkara. Tentang keberatan pertama Pembanding, Terbanding tanggapi sebagai berikut :


Pembanding menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta dan bukti, saksi-saksi maupun keterangan ahli, hal ini sangat tidak benar, dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti yang termuat dalam putusan Nomor 38/Pdt.G/2014 PN.Cbn. tanggal 23 Desember 2014 yaitu pada halaman 55 s/d 65. Bahwa keterangan saksi dari Pembanding yaitu saksi YULI ADIATI dan ARIEF

SETIABUDI

keduanya

tidak

diambil

sumpah

dan

keduanya

menyampaikan dalam persidangan yang pada intinya menerangkan bahwa keduanya diutus oleh Pembanding untuk meminta kejelasan mengenai biaya sewa untuk periode Agustus 2013 s./d Juli 2014. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat tepat bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah menimbang terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut yang tanpa disumpah dimana keduanya merupakan pegawai dari Rumah makan Nyi Iteung yang dikelola oleh Pembanding dan keterangan kedua saksi ini tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya sehingga keterangan dari kedua saksi tersebut dikesampingkan. Serta perlu Terbanding tambahkan bahwa keterangan kedua saksi dari Pembanding tersebut merupakan suatu KEBOHONGAN seperti yang di sampaikan oleh Saksi Ngadiono (Saksi dari Terbanding yang telah diambil sumpah),

menerangkan dalam persidangan bahwa saksi Ngadiono tidak

pernah ada dua orang utusan (saksi dari Pembanding) menemuinya untuk membayar uang sewa periode Agustus 2013 s.d Juli 2014 bahkan keterangan saksi ngadiono juga diperkuat dengan surat pernyatan (bukti surat T.44). Terhadap tanggapan Memori Banding pada halaman 6 dan 7 yang menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan adanya legal Opinion dan keterangan saksi ahli adalah tidak benar, sangat

jelas

dan

tepat

bahwa

Majelis

Hakim

karena sudah

tingkat

pertama

mempertimbangkannya seperti dalam putusan Nomor 38/Pdt.G/2014 PN.Cbn. tanggal 23 Desember 2014 yaitu pada halaman 55 s/d 65. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan isi Akta Perjanjian Sewa menyewa tanah No. 18564 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan NY. Morini Basuki, S.H, Notaris/PPAT di Kota Cirebon yaitu pada halaman 59 nomor 6 dan halaman 64 dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. Nomor 38/Pdt.G/2014 PN.Cbn. tanggal 23 Desember 2014 yang


menyatakan “Bahwa apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut Pihak kedua (Pembanding) tidak dapat melakukan pembayaran, maka perjanjian sewa menyewa ini akan menjadi batal dengan sendirinya.”, maka berdasarkan kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pasal 1 Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanah aquo perjanjian sewa menyewa ini akan menjadi batal dengan sendirinya, artinya membawa segala sesuatunya kepada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Tindakan yang dilakukan Terbanding

dengan memutuskan perjanjian

sewa No. 18564 tanggal 5 Agustus 2004 adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (pemutusan sepihak) karena pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh pihak

Terbanding

sudah sesuai aturan yang berlaku yaitu

diatur dalam Perjanjian sewa No. 18564 tanggal 5 Agustus 2004 yaitu bahwa didalam perjanjian aquo pada pasal 1 yang menyatakan “…….Apabila sampai dengan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut pihak kedua tidak melakukan pembayaran, maka perjanjian sewa menyewa ini akan menjadi batal dengan sendirinya.” dan bukan merupakan pemutusan secara sepihak karena hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak didalam perjanjian aquo tepatnya

pada

pasal

1

dan

para

pihak

telah

menyepakati

dengan

ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya............” Dan berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata tentang hapusnya perikatan “yaitu salah satunya adalah karena berlakunya suatu syarat pembatalan”. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan tentang Permenkeu RI No. 23/PMK.06/2019 tanggal 2010 tentang PENATAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DILINGKUNNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA yang terungkap di persidangan, bahwa perlu Terbanding ingatkan kembali bahwa Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 23/PMK.06/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang PENATAAN PEMANFAATAN BARANG

MILIK

NEGARA

DILINGKUNGAN

TENTARA

NASIONAL

INDONESIA. Sudah sangat jelas didalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 23/PMK.06/2010 tanggal 28 Januari 2010 menyatakan dengan tegas sebagai berikut :


“Ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi penataan atas pemanfaatan

Barang

Milik

Negara

dilingkungan

TNI

yang

sudah

dilaksanakan namun belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan”. Dalam hal ini perjanjian sewa menyewa tanah No. 18564 tanggal 5 Agustus 2004 obyek tanahnya adalah Barang Milik Negara dan karena belum memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan maka pihak/pengguna barang dalam hal ini Terbanding

berkewajiban mengajukan untuk memperoleh

persetujuan Menteri Keuangan selaku pengelola barang yang selanjutnya menjadi dasar bagi pengguna barang/kuasa pengguna barang untuk melakukan perubahan

(amandemen)

dan/atau

penambahan

(addendum)

perjanjian

pemanfaatan (hal ini berdasarkan Permenkeu No. 23/PMK.06/2010 pasal 4.) ini merupakan kewajiban kita untuk melindungi asset negara. Tentang pembayaran melalui konsinyasi, Majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat benar dan tepat karena pembayaran konsinyasi belum terlaksana bahkan sampai dengan Memori Banding diajukan oleh Pembanding. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama menerangkan bahwa untuk sahnya penitipan berdasarkan pasal 1406 KUHPerdata, bahwa meskipun Pembanding selaku Penyewa telah mengajukan permohonan Penawaran Pembayaran Uang sewa Tanah dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan April 2014 dalam bentuk Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Cirebon sebesar Rp. 15.625.00,- (Lima Belas Juta Enam ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk disampaikan kepada Komando Distrik Militer (KODIM) 0614/Kota Cirebon, namun penawarannya belum dilakukan kepada Kreditur (Terbanding) penawarannya belum dilaksanakan dan belum dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan hingga saat ini belum ada penitipan uang Pembanding ke Pengadilan Negeri Cirebon. Bahwa dalil Pembanding

pada halaman 7 dalam Memori Banding

Pembanding sangat tidak mendasar karena Majelis Hakim dalam memutuskan perkara aquo sudah

mempertimbangkan seperti dalam Putusan Nomor

38/Pdt.G/2014 PN.Cbn. tanggal 23 Desember 2014 halaman 60, dan sudah sangat jelas berdasarkan Akta Perjanjian sewa No. 18564 tanggal 5 Agustus 2004 Selain hal tersebut diatas bahwa Penggugat juga telah melakukan suatu pelanggaran perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KHUPerdata yaitu tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana salah satunya adalah karena suatu pokok persoalan tertentu.


Dalam

hal

perjanjian

aquo

persoalan

tertentu

tersebut

yaitu

peruntukannya untuk Rumah Makan Nyi Iteung. Faktanya adalah Pembanding melanggar dengan telah bekerjasama dengan pihak ketiga serta mendirikan bangunan yang rencananya untuk Indomart yang merupakan badan hukum tersendiri diluar dari perjanjian aquo, benar Pembanding telah meminta persetujuan kepada pihak Terbanding untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dalam hal ini pihak Indomart (bukti surat T.34) dan permohonan tersebut awalnya direkomendasi oleh pihak Terbanding dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bukti surat T.36) namun setelah diketahui bahwa hal tersebut melanggar perjanjian Nomor 18564 tanggal 5 Agustus 2004 Pasal 7 yang menyebutkan sebagai berikut : Selama perjanjian sewa-menyewa ini berjalan :Pihak kedua tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya kepada pihak lain, Dan bertentangan dengan Permenkeu No. 23/PMK.06/2010 tentang penataan pemanfaatan barang milik Negara dilingkungan Tentara Nasional Indonesia Pasal 5 yang menyatakan sebagai berikut : (1)

Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI hanya dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dengan pihak ketiga.

(2)

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Perorangan b. Pemerintah Daerah c. Badan Usaha Milik Negara d. Badan Usaha Milik Daerah;dan e. Badan Hukum lainnya antara lain perseroan terbatas,koperasi

dan

yayasan. (3)

Pihak ke tiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat melaksanakan pemanfaatan atas BMN yang sama dengan pihak ke tiga lainnya. Maka Terbanding melalui surat No. B/49/Kop/VI/2013 tanggal 28 Juni

2013 (bukti surat T.37) telah membatalkan surat Ketua Primkop Kartika Kota Cirebon No. B/31/Kop/IV/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Rekomendasi untuk bekerjasama dengan pihak lain. Sehingga sudah sangat tepat dan mendasar Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak petitum gugatan angka-2, angka-3, dan angka-4 dalam putusannya serta atas Keberatan Pertama dari Pembanding harus di tolak.


Tentang keberatan kedua Pembanding,Terbanding tanggapi sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat jelas dan tepat dalam mempertimbangkan fakta hukumnya, yaitu pada halaman 65 pada Putusan Nomor 38/Pdt.G/2014 PN.Cbn. tanggal 23 Desember 2014 dimana pada petitum angka 5 yang mendasarinya yaitu Terbanding tidak memutuskan sepihak melainkan karena adanya kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bunyi pasal 1 dari Akta Perjanjian Sewa Tanah No. 18564 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Morini Basuki, S.H Notaris/PPAT di Kota Cirebon (bukti surat T.1), yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut Pihak kedua tidak dapat melakukan pembayaran, maka perjanjian sewa menyewa ini akan menjadi batal dengan sendirinya dan oleh karena Pembanding telah terbukti tidak dapat membayar sewa selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka perjanjian Aquo batal dengan sendirinya, sehingga bukan merupakan pemutusan secara sepihak karena hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak didalam perjanjian aquo tepatnya

pada

pasal

1

dan

para

pihak

telah

menyepakati

dengan

ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya............” Dan berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata tentang hapusnya perikatan “yaitu salah satunya adalah karena berlakunya suatu syarat pembatalan” Kemudian Pembanding menyampaikan tentang dalilnya yaitu Surat Rekomendasi No. B/3/Kop/IV/2013, tertanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Terbanding. Sudah Terbanding sampaikan diatas namun perlu Terbanding ulangi lagi bahwa berdasarkan Akta Perjanjian sewa No. 18564 tanggal 5 Agustus 2004 bahwa Pembanding telah melakukan suatu pelanggaran perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KHUPerdata yaitu tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana salah satunya adalah karena suatu pokok persoalan tertentu, dalam hal perjanjian aquo persoalan tertentu tersebut yaitu peruntukannya untuk Rumah Makan Nyi Iteung. Faktanya adalah Pembanding melanggar dengan telah bekerjasama dengan pihak ketiga lainnya serta mendirikan bangunan yang rencananya untuk Indomart yang merupakan badan hukum tersendiri diluar dari perjanjian aquo, benar Pembanding telah meminta


persetujuan kepada pihak Terbanding untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak lain dalam hal ini pihak Indomart (bukti surat T.34) dan permohonan tersebut awalnya direkomendasi oleh pihak terbanding dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bukti surat T.36) namun setelah diketahui bahwa hal tersebut melanggar perjanjian Nomor 18564 tanggal 5 Agustus 2004 Pasal 7 yang menyebutkan sebagai berikut : Selama perjanjian sewa-menyewa ini berjalan : Pihak kedua tidak diperbolehkan untuk mengoperkan hak sewanya kepada pihak lain, Dan bertentangan dengan Permenkeu No. 23/PMK.06/2010 tentang penataan pemanfaatan barang milik Negara dilingkungan Tentara Nasional Indonesia Pasal 5 yang menyatakan sebagai berikut : (1) Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI hanya dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dengan pihak ketiga. (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Perorangan b. Pemerintah Daerah c. Badan Usaha Milik Negara d. Badan Usaha Milik Daerah;dan e. Badan Hukum lainnya antara lain perseroan terbatas, koperasi

dan

yayasan. (3) Pihak ke tiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat melaksanakan pemanfaatan atas BMN yang sama dengan pihak ke tiga lainnya. Maka Terbanding melalui surat No. B/49/Kop/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 (bukti surat T.37) telah membatalkan surat Ketua Primkop Kartika Kota Cirebon No. B/31/Kop/IV/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Rekomendasi untuk bekerjasama dengan pihak lain. Pembanding menyampaikan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya, dengan tidak mempertimbangkan kwitansi pembayaran uang guna ijin mendirikan bangunan yang telah diterima oleh Letkol Inf Agus Topani, tertanggal 18 Oktober 2013 sangatlah tidak mendasar dan mengada-ada. Karena Majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat jeli, cermat dan mendasar dalam mengambil keputusannya, perlu Terbanding sampaikan kembali apa yang telah Terbanding sampaikan dalam Jawaban Gugatan, dalam


Duplik maupun yang telah terungkap di persidangan bahwa kwitansi yang Pembanding sampaikan diatas bukanlah untuk ijin mendirikan bangunan melainkan uang partisipasi dalam acara Sertijab Danrem 063/SGJ karena faktanya adalah, pada saat acara Sertijab Danrem 063/SGJ, Korem 063/SGJ mengajukan proposal untuk sumbangan dana dan salah satunya dikirimkan ke pihak Penggugat (bukti surat T.38) dan pihak Pembanding telah memberikan sumbangan ke Korem 063/SGJ melalui Kasi Log Rem 063/SGJ (Letkol Inf Agus Topani) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian uang tersebut telah dikembalikan lagi karena Pembanding berdalil bahwa dia memberikan uang tersebut guna ijin mendirikan bangunan Indomart bukan merupakan uang sumbangan, atas alasan tersebut Kasi Log Rem 063/SGJ mengembalikan uang tersebut berdasarkan surat KU 17 tanggal 23 November 2013 (bukti surat T.39) tentang keperluan Pengembalian uang sumbangan sertijab Danrem 063/SGJ (Korem tidak berwenang mengeluarkan IMB) yang membayarkan Serka Aan Suherna dan yang menerima Arief Setiabudi (Karyawan R.M. Nyi Iteung). Sehingga sudah sangat benar Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, untuk itu dalil Pembanding pada halaman 8 tentang keberatan kedua harus di tolak. II. Dalam Rekonpensi, 1. Tentang keberatan pertama Pembanding,Terbanding tanggapi sebagai berikut : Bahwa seperti yang telah Terbanding sampaikan diatas bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat tepat dalam pertimbangan hukumnya yaitu terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut yang tanpa disumpah dimana keduanya merupakan pegawai dari Rumah makan Nyi Iteung yang dikelola oleh Pembanding dan keterangan kedua saksi ini tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya sehingga keterangan dari kedua saksi tersebut dikesampingkan. Perlu Terbanding tambahkan bahwa Saksi Ngadiono (Saksi yang disumpah) menegaskan bahwa tidak ada 2 (dua) orang utusan Penggugat yang datang kekantor Koperasi Kartika 0614 untuk melakukan pembayaran uang sewa periode Agustus 2013 s.d Juli 2014. Atas keterangan Saksi Ngadiono tersebut dapat Terbanding sampaikan bahwa terbukti didalam persidangan bahwa Pembandinglah yang tidak ada iktikad yang baik dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar sewa karena Terbanding selalu memberikan toleran kepada Pembanding dalam membayar, padahal sering kali Pembanding selalu terlambat dalam membayar


yaitu tidak pada awal seperti yang diwajibkan pada surat perjanjian aquo yaitu pada tiap-tiap tanggal 1 (satu) Agustus dari tiap-tiap tahun, sampai pada akhirnya Pembanding terlambat untuk membayar uang sewa periode Agustus 2013 s.d Juli 2014 sehingga pihak Terbanding menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat pemutusan perjanjian Nomor 18564 tanggal 5 Agustus 2004 (bukti T.45) karena keterlambatan tersebut melebihi 6 bulan berturut-turut. Hal ini berdasarkan pasal 1

Perjanjian aquo maka perjanjian tersebut

telah batal dengan sendirinya setelah jatuh tempo 6 bulan secara berturut-turut, Maka pada dasarnya bukan pihak Terbanding yang melakukan pemutusan terlebih dahulu namun pihak Pembanding yang memutuskannya sendiri. Bahwa Pembanding selalu memutar balikan fakta yang terjadi, karena faktanya Terbanding tidak pernah menolak pembayaran dari Pembanding atau mengulur-ulur waktu pemberitahuan jumlah kewajiban pembayaran sewa seperti yang didalilkan Pembanding, tetapi Pembanding yang tidak ada kemampuan lagi untuk melakukan pembayaran dan Pembanding telah mengalami kerugian hal ini dikuatkan Pengakuan Pembanding sendiri pada Surat Gugatannya pada dalil angka 8 yang menyatakan dengan tegas “Bahwa dalam perjalanan usahanya (Rumah Makan), Penggugat telah mengalami kerugian,…..”. Bahwa Pembanding menyatakan dalam dalilnya bahwa Penggugat merasa mempunyai iktikad yang baik untuk membayar sewa dengan jalan mengajukan permohonan penawaran pembayaran uang sewa tanah dari bulan Agustus 2013 sampai dengan April 2014 dalam bentuk Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Cirebon, Hal ini justru menyakinkan kepada Terbanding demikian juga kepada Majelis Hakim bahwa memang benar Pembanding tidak beriktikad baik untuk menjalankan/mentaati perjanjian aquo. Kalau beriktikad baik pastilah tidak akan pernah terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk membayar sewa tanah aquo, karena dalam mengajukan Konsinyasi inipun sudah sangat terlambat dan telah melebihi batas waktu yang di tentukan pada pasal 1 perjanjian aquo, dan pihak Terbanding

juga tidak pernah menolak

pembayaran dari Penggugat (seperti yang sudah Terbanding uraikan diatas) hal ini membuktikan akal-akalan Pembanding saja. Sehingga apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat tepat dalam putusanya sehingga dalil Pembanding pada Memori Banding halaman 10 dan 11 tentang keberatan pertama harus di Tolak. 2. Tentang keberatan kedua Pembanding,Terbanding tanggapi sebagai berikut :


Bahwa Pembanding hanya mengulang-ulang saja yang menjadi dalil Memori Bandingnya namun Terbanding

akan menanggapinya, seperti yang

telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 38/Pdt.G/2014 PN.Cbn. tanggal 23 Desember 2014 halaman 61 s/d 65. Pembanding

menyatakan

bahwa

Terbanding

mengulur-ulur

waktu

sangatlah mengada-ada karena Terbanding selalu memberikan toleran kepada Pembanding dalam membayar, padahal sering kali Pembanding selalu terlambat dalam membayar yaitu tidak pada awal seperti yang diwajibkan pada surat perjanjian aquo yaitu pada tiap-tiap tanggal 1 (satu) Agustus dari tiap-tiap tahun, sampai pada akhirnya Pembanding terlambat untuk membayar uang sewa periode Agustus 2013 s.d Juli 2014 sehingga pihak Terbanding menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat pemutusan perjanjian Nomor 18564 tanggal 5 Agustus 2004

(bukti T.45) karena keterlambatan tersebut

melebihi 6 bulan berturut-turut. Hal ini berdasarkan pasal 1

Perjanjian aquo maka perjanjian tersebut

telah batal dengan sendirinya setelah jatuh tempo 6 bulan secara berturut-turut, Maka pada dasarnya bukan pihak Tergugat yang melakukan pemutusan terlebih dahulu namun pihak Pembanding yang memutuskannya sendiri. Bahwa Pembanding selalu memutar balikan fakta yang terjadi karena faktanya Terbanding tidak pernah menolak pembayaran dari Pembanding atau mengulur-ulur waktu pemberitahuan jumlah kewajiban pembayaran sewa seperti yang didalilkan Pembanding, tetapi Pembandinglah yang tidak ada kemampuan lagi untuk melakukan pembayaran dan Pembanding telah mengalami kerugian hal ini dikuatkan Pengakuan Pembanding sendiri pada Surat Gugatannya pada dalil angka 8 yang menyatakan dengan tegas “Bahwa dalam perjalanan usahanya (Rumah Makan), Penggugat telah mengalami kerugian,…..”. Bahwa Pembanding menyatakan dalam dalilnya bahwa Pembanding merasa mempunyai iktikad yang baik untuk membayar sewa dengan jalan mengajukan permohonan penawaran pembayaran uang sewa tanah dari bulan Agustus 2013 sampai dengan April 2014 dalam bentuk Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Cirebon, Hal ini justru menyakinkan kepada Terbanding demikian juga kepada Majelis Hakim bahwa memang benar Pembanding tidak beriktikad baik untuk menjalankan/mentaati perjanjian aquo. Kalau beriktikad baik pastilah tidak akan pernah terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk


membayar sewa tanah aquo, karena dalam mengajukan Konsinyasi inipun sudah sangat terlambat, bahkan sampai dengan Memori Banding ini diterima belum ada pembayaran lewat konsinyasi apalagi upayanya tersebut telah melebihi batas waktu yang di tentukan pada pasal 1 perjanjian aquo, dan pihak Terbanding juga tidak pernah menolak pembayaran dari Pembanding (seperti yang sudah Terbanding uraikan diatas) hal ini membuktikan akal-akalan Pembanding saja. Sehingga apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat tepat dalam putusannya sehingga dalil Pembanding pada keberatan pertama halaman 11

harus di Tolak.

3.Terhadap keberatan ketiga dari Pembanding,Terbanding tanggapi sebagai berikut : Dalil Pembanding sangatlah mengada-ada dalam keberatannya tersebut karena Majelis Hakim Sudah sangat tepat dalam pertimbangannya pada halaman 71 s/d 72 yaitu ”Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi (DR) telah membangun yang peruntukan untuk Indomart diatas tanah milik Penggugat Dalam Rekonpensi (DR) tanpa dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemkot Cirebon (Dinas PUPESDM) (Vide bukti T.25, T.26 dan T. 27 berupa surat teguran 1 dan teguran 2......dst”. Darimana alasanya Pembanding telah membayarkan segala kewajiban ??, (seperti yang didalilkan Pembanding pada halaman 12 dalam Memori Bandingnya). Maka

Terbanding

jawab

dengan

pertanyaan

kembali,

”membayar

kewajiban yang mana?” Jika Pembanding berdalil telah menyerahkan uang untuk ijin mendirikan bangunan. Maka mari kita ungkap lagi bahwa yang sebenarnya dan telah terungkap didalam persidangan adalah bahwa kwitansi yang Pembanding sampaikan diatas bukanlah untuk ijin mendirikan bangunan melainkan uang partisipasi dalam acara Sertijab Danrem 063/SGJ. Karena faktanya adalah, pada saat acara Sertijab Danrem 063/SGJ, Korem 063/SGJ mengajukan proposal untuk sumbangan dana dan salah satunya dikirimkan ke pihak Pembanding (bukti surat T.38)

dan pihak

Pembanding telah memberikan sumbangan ke Korem 063/SGJ melalui Kasi Log Rem 063/SGJ (Letkol Inf Agus Topani) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta


rupiah), kemudian uang tersebut telah dikembalikan lagi karena Pembanding berdalil bahwa dia memberikan uang tersebut guna ijin mendirikan bangunan Indomart bukan merupakan uang sumbangan, atas alasan tersebut Kasi Log Rem 063/SGJ mengembalikan uang tersebut berdasarkan surat KU 17 tanggal 23 November 2013 (bukti surat T.39) tentang keperluan Pengembalian uang sumbangan sertijab Danrem 063/SGJ (Korem tidak berwenang mengeluarkan IMB) yang membayarkan Serka Aan Suherna dan yang menerima Arief Setiabudi (Karyawan R.M. Nyi Iteung). Sehingga apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sangat tepat dalam putusannya sehingga dalil Pembanding pada halaman 12 tentang keberatan ke tiga

harus di Tolak.

Karena pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar maka seluruh dalil-dalil tentang keberatan Pembanding pada Memori Banding Pembanding tanggal 9 Januari 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 30 Maret 2015 harus di tolak. Sebelum Terbanding akhiri Kontra Memori Banding ini perlu Terbanding tegaskan bahwa Pembanding dalam pertimbangannya di Memori Bandingnya pada point ke-2 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Cirebon

Nomor

38/Pdt.G/2014/PN.Cbn. tertanggal 31 Desember 2014. Sedangkan

perkara

yang

dimohonkan

Banding

adalah

Putusan

Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Cbn. tertanggal 23 Desember 2014. Hal ini terdapat perbedaan tanggal, sehingga secara hukum sangatlah berbeda terhadap kedua putusan tersebut. Dan hal ini membuktikan kalau Memori Banding Pembanding tidak berdasarkan hukum dan harus di tolak. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan sebagai berikut : 1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding. 2. Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Cirebon

Nomor

:

38/Pdt.G/2014/PN. Cbn, tanggal 23 Desember 2014 3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara disemua tingkat Pengadilan. Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Tinggi

setelah

membaca

dan

memeriksa/mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi


putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 38/PDT.G/2014/PN.CBN. tanggal 23 Desember 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding/ semula Penggugat serta kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding / Tergugat , bahwa baik Memori Banding maupun Kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi karena tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan karena kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat

dan benar semua

keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan pertimbangan-pertimbangan

hukum

tersebut,

sehingga

dianggap

telah

tercantum dalam Putusan di Tingkat Banding ini ; Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 23 Desember 2014 No.38 /Pdt.G/2014/PN.CBN, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ; Mengingat pasal 7 Undang-undang No.20 tahun l947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto pasal l78 ayat (2) dan pasal 181 ayat (1) HIR juncto Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ; M E N G A D I L I 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor .38 /Pdt.G/2014 /PN.CBN, tanggal 23 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Menghukum

Pembanding / semula Penggugat untuk

membayar biaya

perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,-- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 oleh kami AMRIDDIN.S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis,DR.H.WAHIDIN, S.H. M.H, dan HARTONO.A.MURAD,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 April 2015 No.175/PEN/PDT/2015/PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Tata Kurnia ,S.H. sebagai Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara

maupun kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.t.d.

T.t.d.

DR.WAHIDIN,S.H.M.H.

AMRIDDIN, S.H.M.H.

T.t.d.

HARTONO.A.MURAD,S.H.M.H. Panitera-pengganti T.t.d

TATA KURNIA ,S.H. Rincian biaya perkara : -

Redaksi

: Rp.

5.000,-

-

Materai

: Rp.

6.000,-

-

Pemberkasan

: Rp. 139.000,Rp. 150.000,-


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents