P U T U S A N NOMOR 516/Pdt/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT DI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----------------------------------------------------------AHMAD TOBARI, beralamat di Jalan H. Mawi Waru RT.003/001 Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor,dalam hal ini memberikan kuasa kepada USEP
SUPRATMAN,
S.H.,
FITRIATI,
S.H.,
ROSADI, S.H., FAUZI FAHRI ANUGRAH, S.H.,. Para Advokat dari Asisten Advokat dari kantor HUKUM USEP SUPRATMAN, S.H. & REKAN, berkantor di
jalan Cikopo Selatan No.15
Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor 16770 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2016, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ; -----------
LAWAN:
1. Direksi PT. (Persero) LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BOGORselanjutnya disebut PT. LKM Bogor, sebuah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Jasa Keuangan, beralamat di Jalan Raya KSR DADI KUSMAYADI No. 6 B RUKO Citra Nusa Cipayung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ; -----------------------------------2. Dewan
Komisaris
PT.
BOGORselanjutnya disebut
(Persero) PT.
LEMBAGA
KEUANGAN
MIKRO
LKM Bogor, sebuah Badan Usaha Milik
Daerah yang bergerak dibidang Jasa Keuangan,beralamat di Jalan Raya KSR DADI KUSMAYADI No. 6 B RUKO Citra Nusa Cipayung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ; --------Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II atau selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat memberikan kuasa kepada AUM MUHARAM, S.H.
Advokat dan
Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Perumahan Pabuaran Indah Nomor 11 A Cilendek Timur Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2016; --------------------------------------------------------------------------------------------Halaman 1 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
PENGADILAN TINGGI Setelah
membaca
tersebut ; ----------------------------------------------
berkas
perkara
maupun
surat-surat
lain
yang
berhubungan dengan perkara tersebut : -----------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya yang tidak bertanggal bulan Maret 2016, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Maret 2016 dibawah register perkara Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Cbn, mengemukakan sebagai berikut : ----------------------------------Bahwa pokok permasalahan dalam Gugatan ini mengenai Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan Oleh Tergugat I dengan cara mengeluarkan Keputusan Pemberhentian untuk Penggugat selaku Pimpinan Cabang Gunung Sindur PDPK Bogor, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana surat Keputusan Nomor : 01/PT.LKM/DIR.SK yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor
( PT. LKM Bogor ) yaitu Sdr. HERI SUHENDAR,S.IP
DAN WINI WINARTI SE, M.Si ; --------------------------------------------------------------------Bahwa Penggugat menjabat sebagai Pimpinan Cabang Gunung Sindur PDPK ( Perusahaan Daerah PerkreditanKecamatan ) Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDPK Bogor sebagaimana Surat Tugas Nomor : 073.FPS/DIR.ST tertanggal 1 Juli 2015 ; ---------------------------------------------------------------Untuk selanjutnya dalil diatas adalah, sbb: ----------------------------------------------------1. Bahwa AHMAD TOBARI, A.Md (Penggugat) adalah sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan taat hukum, oleh karenanya haruslah mendapat perlakukan yang sama dihadapan hokum serta harus dilindungi oleh hukum; 2. Bahwa PENGGUGAT menjabat selaku Pimpinan Cabang Gunung Sindur PDPK Bogor, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 073.F-PS/DIR.ST tertanggal 1 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Direksi PDPK Bogor; ----------------------3. Bahwa, berdasarkan Surat keputusan sebagaimana point 2 tersebut diatas PENGGUGAT telah bekerja sebagaimana Tugas yang diberikan, dimana hasil kerja dari Penggugat memimpin Cabang Gunung Sindur PDPK Bogor sudah mendapatkan Nasabah sebanyak+ 2.200 Nasabah dengan Nilai Simpanan lebih kurang Rp. 4.700.000.000 (Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah); ------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 2 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
4. Bahwa, selain Nasabah yang menyimpan Uang di PDPK Gunung Sindur, PENGGUGAT selaku Pimpinan Cabang Gunung Sindur PDPK Bogor telah menyalurkan Pinjaman Modal kepada Masyarakat Kecamatan Gunung Sindur dan sekitarnya, dimana besarnya uang yang telah disalurkan kepada Masyarakat sekitar Rp5.600.000.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah); -----------------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa, sehubungan dengan adanya PERDA PROPINSI JAWA BARAT Nomor : 6/ 2015 dan PERDA PROPINSI JAWA BARAT Nomor 7 tahun 2015, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang berada di Wilayah Jawa Barat yang baru saja di merger sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur
Jawa
penggabungan
Barat
usaha/
Nomor
:
Konsolidasi
581/Kep.682.admrek/2014 Perusahaan
Daerah
tentang
Perkeraditan
Kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi Perusahaan daerah Perkeraditan Kecamatan Bogor, karena adanya UU Otoritas Jasa Keuangan yang mengharuskan Perusahaan Daerah perkereditan kecamatan (PDPK) Bogor dirubah Bentuk Badan Hukumnya dari PD (Perusahaan Daerah) menjadi PT (Perseroan Terbatas) atau KOPERASI; ------------------------------------------------6. Bahwa, dengan adanya Kedua PERDA tersebut diatas, di kabupaten Bogor telah terjadi perubahan Badan usaha dari PDPK Bogor (Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor) menjadi PT LKM Bogor, akan tetapi selain perubahan bentuk Badan Hukum di Kabupaten Bogor terjadi juga perubahan susunan Direksi; ------------------------------------------------------------------------------7. Bahwa, dengan adanya susunan Direksi PT Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Bogor dan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, maka oleh DIREKSI
PDPK Bogor Rapat Umum
Pemagang Saham yang mengangkat DIREKSI PT LKM Bogor digugat ke Pengadilan Negeri Cibinong; --------------------------------------------------------------8. Bahwa Gugatan DIREKSI PDPK Bogor sedang dalam pemeriksaan, maka PENGGUGAT menunggu Putusan dari Pengadilan Negeri Cibinong atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , dan hingga saat ini PENGGUGAT menganggap bahwa Surat Tugas sebagai pimpinan Cabang Gunung Sindur PDPK Bogor adalah sah dan masih berlaku karena belum ada pencabutan dari Direksi PDPK Bogor Jo Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagaimana ketentuan pasal 65 PERDA No. 6 Tahun 2015 Tentang Pembubaran PDPK Bogor; ----------------------------Halaman 3 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
9. Bahwa PENGGUGAT menganggap sah apabila dirinya diberhentikan oleh DIREKSI PDPK Bogor; ----------------------------------------------------------------------10. Bahwa, PENGGUGAT sebelumnya tidak pernah diangkat dan diberikan Surat Tugas Oleh TERGUGAT I , sehingga dengan adanya Pemberhentian PENGGUGAT dari Jabatannya sebagai Pimpinan Cabang Gunung Sindur PDPK Bogor yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah merupakan Perbuatan
Melanggar
PENGGUGAT,
Hukum
sebagaimana
yang diatur
menimbulkan dalam
kerugian
ketentuanPasal
bagi 1365
KUHPerdata; -----------------------------------------------------------------------------------11. Bahwa, TERGUGAT II yang membiarkan dan atau menyetujui TERGUGAT I mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 01/PT.LKM/DIR.SK tentang Pemberhentian PENGGUGAT dari Jabatannya sebagai Pimpinan Cabang Gunung Sindur PDPK Bogor, adalah merupakan perbuatan melanggar Hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 1365 KUHPerdata; ------Bahwa kerugian PENGGUGAT akibat dari Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dimaksud adalah berupa Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil ; -----------------------------------------------------------------------------------------KerugianMateriil : PENGGUGAT tidak dapat bekerja dan menerima gaji yang menjadi hak Penggugat sebagai Pimpinan Cabang Gunung Sindur PDPK Bogor yang sah; bahwa Perbuatan TERGUGAT I yang memberhentikan Pengugat akibatnya PENGGUGAT tidak bisa bekerja dan tidak mendapatkan gaji, padahal jelas PENGGUGAT telah mendatangkan para Nasabah sebanyak 2.200 Nasabah dan
telah
menyimpan
dananya
di
PDPK
Gunung
Sindur
sebesarRp.4.700.000.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). Dan telah menyalurkan Pinjaman kepada Masyarakat sebesar Rp.5.600.000.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Juta Rupiah); ----------------------------------------------------Adapun kerugian materiil dimaksud sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) ; --------------------------------------------------------------------------------------------Kerugian Immateriil : Perbuatan Tergugat, I. yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian selaku Pimpinan Cabang Gunung Sindur PDPK Bogor ,telah menjatuhkan nama baik PENGGUGAT sebagai Pimpinan Cabang Gunung Sindur PDPK Bogor; -----------------------------------------------------------------------------------------------Adapun kerugian immaterial yang apabila dinilai dengan uang, sebesar Rp.2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah); --------------------------------------------------Halaman 4 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
Maka dengan demikian, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini, agar menghukum TERGUGAT
I. untuk membayar kerugian yang diderita oleh
PENGGUGAT dimaksud; ----------------------------------------------------------------------12. Bahwa untuk menjamin kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat dari perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II .atau agar gugatan PENGGUGAT tidak menjadisia-sia adalah patut dan pantas apabila Majelis Hakim dalam perkara ini untuk meletakan Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan Kepunyaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II
yang alamatnya akan
disampaikan kemudian ; ------------------------------------------------------------------------13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat yang tidak terbantahkan lagi, adalah pantas, layak dan patut apabila putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim dalam Perkara ini memutuskan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun dilakukan upaya BANDING dan KASASI ; -----------------------------------------------Bahwa keseluruhan yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatan ini, Kiranya Majelis Hakim Dalam Perkara ini, berkenan memberi Keputusan, sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; ------------------------2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Pimpinan Cabang Gunung Sindur PDPK Bogor yang sah sebelum adanya Putusan Pengadilan
yang telah
mempunyai kekuatan Hukum tetap atas Gugatan DIREKSI
PDPK Bogor
terhadap Pemda Jabar, Pemkab Bogor dan PT Lembaga Keuangan Mikro Bogor; --------------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan Batal dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum Surat Keputusan Nomor: 01/PT.LKM/DIR.SK yang dibuat dan ditandatangani oleh DIREKSI PT.
Lembaga
Keuangan
Mikro
Bogor,
Tentang
Pemberhentian
PENGGUGAT sebagai Pimpinan Cabang Gunung Sindur PDPK Bogor;------4. Menyatakan PERBUATAN TERGUGAT I yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 01/PT.LKM/DIR.SK yang dibuat dan ditandatangani oleh DIREKSI PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor, Tentang Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Pimpinan Cabang Gunung Sindur PDPK Bogor adalah PERBUATAN MELANGGAR HUKUM; ---------------------------------------5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian
materiil dan
immaterial
secara tanggung
renteng kepada
Halaman 5 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
Penggugat, sebesar Rp.4.000.000.000 (Empat milyar rupiah) dengan rincian, sbb: -----------------------------------------------------------------------------------------------5.1. Kerugian Materiil sebesarRp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dan 5.2. Kerugian Immateriil sebesarRp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah); 6. Meletakan Sita Jaminan harta benda kepunyaan TERGUGAT I. dan TERGUGAT II atas bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, letak dan jelannya akan disebutkan kemudian; ----------------------------------------------7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; ----------------------------------------------------Atau: Apabila Mejelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya. ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II memberi jawaban sebagai berikut : ---DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --------------------------------------------------------------------------------2. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut karena obyek gugatannya adalah tentang Perselisihan Hubungan Industrial sehingga yang berhak mengadili adalan Pengadilan Hubungan Industrial ; ------------------------------------------------------------Bahwa sekiranya dicermati rangkaian dari uraian posita dan petitum gugatanPenggugat dalam perkara in casu, Penggugat menerangkan secara jelas tentang terjadinya sengketa/perselisihan pemberhentian Penggugat sebagai Pimpinan Cabang Gunung Sindur oleh Tergugat I selaku Direksi PT. Lembaga Keuangan Mikro, yaitu dengan dalih bahwa
Tergugat I tidak
mempunyai kompentensi atau kewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai pimpinan cabang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Bogor (PDPK) Cabang Gunung Sindur ; ------------------------------------------------------------Bahwa perlu untuk dijelaskan, sesungguhnya kedudukkan dari Tergugat I adalah sangat jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Halaman 6 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro dimana didalamnya mengatur mengenai perubahan badan hukum PDPK Bogor menjadi PT.Lembaga Keuangan Mikro Bogor (vide : Pasal 6 ayat 1 point a Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015) ; -------------------------------------------------------------------------Bahwa dengan diberlakukannya
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat
Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan berdirinya PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor, secara mutatis mutandi PDPK Bogor sudah berubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor. Sehingga, dengan terjadinya perubahan badan hukum dari PDPK Bogor menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor, maka sebagai konsekuensinya
sesuai dengan ketentuan Bab V Pasal 9
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2015, seluruh aset, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) Bogor beralih
kepada
PT.
Lembaga
Keuangan
Mikro
Bogor
sejak
tanggal
diundangkan pada tanggal 23 November 2015. Termasuk dalam hal ini, perubahan kedudukkan dan status hubungan hukum Penggugat, yang semula berada dalam hubungan ketenagakerjaan dengan PDPK Bogor, kemudian untuk selanjutnya berada dalam hubungan ketengakerjaan di PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor. Dengan demikian, Tergugat I mempunyai kewenangan untuk mengatur tentang hubungan hukum ketenagakerjaan dengan Penggugat; Bahwa oleh karena sesuai Penggugat sedemikian rupa mendalilkan pokok gugatannya tentang pemberhentian sebagai pimpinan cabang PDPK Bogor oleh Tergugat I,
maka sekiranya dicermati dari uraian a quo, sebenarnya
substansi sengketa dari gugatan Penggugat adalah mengenai telah terjadinya perselisihan hubungan industrial dalam hal pemberhentian Penggugat. Oleh karena pokok sengketanya adalah tentang perselisihan hubungan insutrial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialsehingga adalah tepat sekiranya
yang
berwenang
adalah
Pengadilan
Hubungan
Industrial.
Olehkarena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan hubungan industrial,
berartigugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Halaman 7 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
Cibinong, in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara incasu;
---------------------
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas atau tidak mempunyai dasar hukum (rechts ground) yang jelas; --------------------Bahwa dalil gugatan Penggugattidak
memiliki legal standing atau rechts
ground yang jelas karena itu gugatan Penggugat sepatutnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dimana yang menjadi pokok alasan dan pertimbangan hukum untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak memiliki legal standing atau rechts ground yang jelas adalah sebagai berikut: ---------------------- Bahwa sekiranya Penggugat mencermati Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor, Nampak jelas bahwa dimana di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) isinya adalah mengatur tentang perubahan badan hukum PD.PK Bogor menjadi PT.LKM Bogor, sehingga sebagai konsekuensi dari berdirinya PT. LKM sesuai dengan peraturan daerah a quo, maka secara mutatis mutandis berarti
Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) Bogor tidak
berlaku lagi ; ------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan dalam posita dan petitumnya gugatannya dalam kedudukkan Penggugat sebagai pimpinan PDPK Cabang Gunung Sindur adalah berdasarkan surat keputusan dari Direksi PDPK Bogor,
berdiri, sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro secara mutatis mutandis membatalkan dan menggugurkan seluruh keputusan yang diterbitkan
oleh
Direksi
PDPK Bogor, sehingga
konsekuensi yurridis terhadap kedudukkan
hal
ini membawa
Penggugat dimana sesuai
dengan ketentuan Perda Propinsi Jawa Barat Nomor : 7 Tahun 2015, kedudukkan Penggugat tidak lagi sah bertindak sebagai pimpinan PDPK
Halaman 8 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
Bogor Cabnng Gunung Sindur, yang nota bene lembaga PDPK sudah tidak ada lagi dan beralih menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro Bogor ; -----------Bahwa
dengan
kedudukkan
dan
kelembagaan
PDPK
Bogor
yang
berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat a quo sudah tidak berlaku
dan
tidak
diakui
lagi
keberadaannya,
termasuk
dengan
kepengurusannya, maka jelas cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan ParaPenggugat tidak memiliki legal standing atau rechts ground yang jelas, atau gugatan ParaPenggugat tidak berdasarkan hukum ; ----------Dengan demikian dari uraian di atas, maka menjadi sangat jelas bahwa dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum
yang
jelas atau kabur,
sehingga sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; --------------------------------------4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat obscuur libel atau tidak jelas atau kabur dikarenakan gugatannya premature ; -------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat masih sebagai Pimpinan Cabang PDPK Bogor Cabang Gunung Sindur sesuai dengan Keputusan Direksi PDPK Bogor.
Sekiranya
dalil Penggugat a quo dikaitkannya dengan telah terjadinya perubahan PDPK Bogor menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) Bogor sehingga kedudukkan
Penggugat
masih
berada
dalam
hubungan
ikatan
ketenagakerjaan dengan PT. Lembaga Keuangan Mkro (PT.LKM) Bogor, maka sangat jelas antara Penggugat dan Penggugatbelum terjadi sengketa hukum antara
Penggugat
dan
Penggugat.
Apalagi,
Penggugatbelum
pernah
memberhentikan Penggugat sebagai karyawan PT. Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM)
Bogor.Adapun
mengenai
surat
keputusan
pemberhentian
sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat jelas merupakan dalil yang sesat dan keliru, karena surat keputusan yang dibuat dan diterbitkan Direksi PT. Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor hanyalah berisikan tentang pemindahan tugas dari cabang Gunung Sindur ke kantor pusat PT. Lembaga Keuangan (PT.LKM) Bogor; -------------------------------------------------------------------Bahwa sekiranya Penggugat tetap bersikukuh dengan dalil gugatannya, sedangkan
gugatan
Penggugat
pada
pokoknya
adalah
tentang
pemberhentiannya sebagai pimpinan cabang PDPK Bogor, padahal PDPK Halaman 9 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
Bogor sudah bertransformasi menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor, berarti gugatan Penggugat a quo adalah mengenai terjadinya perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat I, bukan tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat a quo. Dengan dalil gugatan Penggugat yang telah masuk ke dalam terjadi perselisihan hubungan industrial dengan Tergugat I, sementara itu Penggugat tidak melampirkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU RI Nomor : 2 Tahun 2004, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah prematur. Untuk itu, gugatanPenggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----------------------------------------------------------------------------------5. Eksepsi tentang gugatan Penggugat obscuur libel atau tidak jelas atau kabur dikarenakan gugatannya kurang pihak (plurium litis consortium) ; -----------------Bahwa di dalam dalil posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa yang berhak memberhentikan adalah Direksi PDPK Bogor, bukan PT. Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor. Karena Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum dengan Direksi PDPK Bogor, maka sangatlah beralasan hukum agar kiranya gugatan Penggugat a quo menarik masukDireksi PDPK Bogor sebagai pihak berperkara sehingga perkara in casu menjadi jelas. Oleh karena Penggugat tidak menarik masuk Direksi PDPK Bogor sebagai pihak berperkara, artinya gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak karena kurang pihak ; ------------------------------------DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam bagian eksepsi kiranya merupakan bagian yang masuk dan melekat dalam bagian pokok perkara ini ; -----------------2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak secara tegas dalildalil sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat; ----------------------3. Bahwa ParaTergugat menolak keras dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah diberhentikan dan Tergugat I tidak mempunyai kompetensi memberhentikan Penggugat ; -----------------------------------------------------------------Bahwa sekiranya mencermati Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor, nampak jelas bahwa Halaman 10 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
dimana di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) isinya adalah mengatur tentang perubahan badan hukum PD.PK Bogor menjadi PT.LKM Bogor, sehingga
sebagai konsekuensi dari berdirinya PT. LKM sesuai dengan
peraturan daerah a quo, maka secara mutatis mutandis berarti Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) Bogor tidak berlaku lagi. Dengan demikian, kedudukkan Tergugat I adalah sah keberadaannya sebagai badan hukum yang pemilik aset, hak dan kewajiban dari PDPK Bogor yang sudah tidak berlaku lagi sesuai perda a quo. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya Penggugatharus mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di PT. Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor ; ---------------------------------------------Bahwa
Tergugat
I
tidak
pernah
memberhentikan
Penggugat,
karena
sesungguhnya Penggugat hanya dipindah tugaskan, mengingat lembaga PDPK Bogor sudah tidak diakui lagi keberadaannya sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor ; ----------------------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa Para Tergugatmenegaskan bahwa status dan kedudukkan hukum dari PT. Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor sangat jelas dan diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro dimana didalamnya mengatur mengenai perubahan badan hukum PD.PK Bogor menjadi PT.LKM Bogor (vide : Pasal 6 ayat 1 point a Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015) ;--5. Bahwa dengan terbitnya
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat
Nomor 7
Tahun 2015, yang kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya PT. LKM Bogor, secara mutatis mutandis, lembaga PDPK Bogor beserta kepengurusannya dengan sendirinya dibubarkan dan bertransformasi menjadi
PT. Lembaga
Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor ; ----------------------------------------------------------Maka dari itu,
secara yuridis Penggugat tidak lagi berhak bertindak
mengatasnamakan PD.PK Bogor dan harus menghentikan segala aktifitas atau Halaman 11 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
kegiatan yang mengatasnamakan lembaga PD.PK Bogor karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian segala bentuk perbuatan dan
tindakanPenggugat yang
mengatasnamakan PD.PK Bogor jelas merupakan perbuatan yang tidak berdasarkan hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum ; ---------------6. Bahwa adapun tentang pembubaran PDPK Bogor dan berubah badan hukumnya menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor, domain kewenangannya adalah mutlak berada pada Tergugat II selaku pemilik dan sekaligus pemegang saham PT. Lembaga Keuangan Mikro (PT.LKM) Bogor, yang sebelumnya juga adalah pemilik dan sekaligus pemegang saham PDPK Bogor, sehingga pembubaran PDPK Bogor dan berubah menjadi PT. LKM Bogor sepenuhnya menjadi kewenangan Tergugat II. Dengan demikian, sangatlah tidak relevan sekiranya Penggugat mendalilkan tentang keabsahan dari PT. LKM Bogor karena status dan kedudukkannya adalah hanya sebagai karyawan, mengingat Penggugat bukanlah dalam jajaran pengurus direksi. Dengan kata lain, Penggugat yang menngaku-aku sebagai pimpinan cabang ataupun sebagai karyawan tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan keabsahan dari PT. LKM Bogor ; -------------------------------------------------------------7. Bahwa
ParaTergugat
menolak
tegasdalil
yang
menyatakan
bahwa
ParaTergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena sesungguhnya Penggugat masih tercatat sebagai karyawan PT. LKM Bogor, yang dahulunya adalah PDPK Bogor. Adapun, terbitnya surat keputusan Tergugat I adalah semata-mata karena PDPK Bogor sudah bertransformasi menjadi PT.LKM Bogor, dan untuk itu Tergugat I memindahtugaskan Penggugat ke kantor pusat PT. LKM Bogor. Berarti,
Penggugat masih terikat dalam
hubungan
ketenagakerjaan dengan Tergugat I. Adapun, mengenai tentang maksud dari pemberhentian,
justru berdasarkan surat tanggal 21 Desember 2015,
Penggugat-lah yang dengan secara suka rela menyatakan abstain dari kegiatan serta
tugasnya
sebagai
karyawan.
Dengan
demikian,
dalil
mengenai
pelanggaran hukum yang dimaksudkan gugatan Penggugat jelas mengadaada ; -------------------------------------------------------------------------------------------------Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,
Tergugat I dan Tergugat II
mohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------Halaman 12 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
DALAM EKSEPSI : 1. Menerima dan mengabulkan eksepsiTergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; -----------------------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; ---------------------------------------------3. Menyatakan
bahwa
gugatan
Penggugat
ditolak
atau
setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ; ---------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II ; ----2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ; ---------------------------------Atau Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------------------1. Mengabulkan eksepsi para tergugat . 2. Menyatakan Pengadila Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini. 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 901.000.- ( sembilan ratus satu ribu rpiah ) ; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2016 mengajukan banding sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 68/Pdt.G/2016/PN.Cbi, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 09 September 2016 ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28 Oktober 2016, ternyata Pembanding semula Penggugat sampai perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tidak mengajukan memori banding ; ------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 13 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage ) di Pengadilan Negeri Cibinong dalam waktu 14 (empat belas ) hari telah diberitahukan tentang hal tersebut, dan masing-masing telah diberitahukan pada tanggal 09 September 2016 dan tanggal 12 Oktober 2016 ; -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan permeriksaan dalam tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak menyerahkan memori banding, namun walaupun demikian perkara ini tetap diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena memori banding bukan merupakan syarat untuk diajukannya banding tetapi merupakan hak pemohon banding untuk menyampaikan alasan keberatan atas pertimbangan dan putusan tingkat pertama ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara ini dengan pertimbangan bahwa perselisihan hak antara Penggugat selaku pekerja dengan Para
Tergugat
selaku
perusahaan
terkait,
dikeluarkannya
keputusan
pemberhentian Penggugat selaku pimpinan cabang Gunung Sindur PDPK Bogor terhitung mulai tanggal
4 Januari 2016 sebagaimana surat keputusan
No.01/PT.LKM/DIR.SK , dimana perselisihan tersebut termasuk dalam perselisihan hak yang telah ditentukan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ; ------------------------------------
Halaman 14 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
Menimbng, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar
maka
keseluruhan
pertimbangan
hukumnya
diambil
alih
sebagai
pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ------------------------------------------------------------------------------------------------
Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR dan pasal-pasal dari ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; ----------------------------
MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat
tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------------------
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong,
tanggal 10 Agustus
2016 ,Nomor 68/PDT.G/2016/PN.Cbi, yang dimohonkan banding tersebut ; -
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; ------DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016, oleh kami
A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.,MH selaku Ketua Majelis dengan
DALIZATULO ZEGA, SH dan EDDY PANGARIBUAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 516/PEN/PDT./2016/PT.BDG, tanggal 07 Nopember 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada Hari SELASA tanggal 06 Desember 2016 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh SUKIRMAN, SH. Sebagai Panitera – Halaman 15 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini . -------------------HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
Ttd
Ttd
DALIZATULO ZEGA, SH
A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.,MH
Ttd EDDY PANGARIBUAN, SH.,MH Pp
Panitera Pengganti Ttd
SUKIRMAN, S.H.,
Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………………… Rp.
5.000,
Materai ………………………….
6.000,-
Rp.
Pemberkasan ……………………. Rp. 139.000,Jumlah
Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) .
Halaman 16 dari 16 Pts. No: 516/Pdt/2016/PT.Bdg
