PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 200/PDT/2017/PT.BDG. ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : SUPARMAN RUSLAN,

Selaku Diretur Utama PT Wangsamas Indonesia yang berkedudukan

di

Jalan

Ternate

No.10B-C

Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Agustus 2016, memberikan kuasa kepada : JUTEK BONGSO, SH, MH., MUSA DARWIN

PANE,

SITUMEANG,

SH.

SH.

MH.,

MH., UCOK

S.

MARULI ROLANDO

P.TAMBA, SH. MH., CHIISMAN DAMANIK, Amd. SH., EKA PRASETYA, SH. DARMAN SINAGA, SH., ANTON SAEFUL HIDAYAT, SH., para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PASOPATI “, beralamat di Istana Regency Blok CRB No.97 Jl. Sukaraja Gunung Batu Bandung, sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat ; L A W A N PT. JATISARI SRIREJEKI, beralamat di Jalan Raya Jakarta-Cirebon KM 104, Desa Jatisari, Kabupaten Karawang 41374, dalam hal ini diwakili oleh MARSONO sebagai Direktur menurut Akta Notaris Nomor 285 tanggal 31 Oktober 2014, sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I PT. SUKSES ABADI KARYA INTI (PT. SAKTI), beralamat di Jalan Solo-Sragen KM 23 Dukuh Nguwer Rt/Rw 17/40, Desa Duyung Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen , dalam

Halaman 1 dari halaman 58 Putusan Nomor 200/PDT/2017/PT.BDG

hal ini diwakili oleh HENGKI SALIM sebagai Direktur menurut Akta Notaris Nomor 173 tanggal 22 November 2014, sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II PT. JAYA MAS, beralamat di Jalan Solo-Sragen KM 7,7 Turisari RT/Rw 02/01, Desa Dagen, Kcamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Jatisari, dalam hal ini diwakili oleh RUDY WONG HING GWAM sebagai Direktur menurut Akta Notaris Nomor 288 24 Desember 2014, sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III PT. INDO BERAS UNGGUL (PT IBU), beralamat di Alun Graha Lantai 1 Suite 110 JL.Prof.DR.Soepomo,SH.No.233, Menteng

Dalam,

kelurahan

Kecamtan

Tebet,

Kota

Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh TRISNAWAN WIDODO, sebagai Direktur Utama menurut Akta Notaris Nomor 286 tanggal 31 Oktober 2014, sebagai Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa Khusus Tanggal 6 November 2016,Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, memberikan kuasa kepada

DR.HOTMAN

SH.MHum.,

PARIS

ANTHONY

HUTAPEA,

LP.HUTAPEA,SH.MH.,

NURBAINI JANAH,SP.SH., HENOCK P.SIAHAAN SH.MH.,

IMAN

NUL

ISLAM

N.SH.,

FRANK

ALEXANDER RP . HUTAPEA,SH.LLB , NUR HIDAYAT,SH. Dan NOOR AKHMAD RIYADHI,SH., Para Advokad pada Law Firm HOTMAN PARIS & PARTNERS,

beralamat

di

The

Kensington

Commercial Blok A.12., Jalan Bulevar Raya Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, Sebagai Para Terbanding I, II, III, IV semula sebagai Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;


PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 25 April 2017, Nomor : 200/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat banding ; 2. Berkas perkara, Nomor : 71/Pdt.G/2016/PN.Kwg., tanggal 9 Agustus 2016, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Oktober 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal

15

Oktober

2015,

terdaftar

dalam

Register

perkara

Nomor

:

71/Pdt.G/2015/PN.Kwg, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat I, II, III, IV, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT), salah satu usaha yang dijalankan adalah perdagangan beras ; 2. Bahwa, pada sekitar bulan Agustus 2014, dalam menjalankan perdagangan beras, PENGGUGAT ( sebagai PEMBELI ) menjalin kerjasama dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV

( selaku

Penjual ), hal mana ada kerjasama tersebut pada pokoknya PENGGUGAT memesan beras kepada PARA TERGUGAT dengan disepakati pengiriman beras pada gudang milik PENGGUGAT yang berada di Cianjur, hal mana pengiriman beras ke gudang PENGGUGAT oleh Para TERGUGAT telah dilakukan pembayaran oleh PENGGUGAT sesuai dengan barang ( beras ) yang diterima ; 3. Bahwa, tanpa diduga-duga oleh PENGGUGAT, faktanya PENGGUGAT menerima surat somasi tertanggal 27 Mei 2015, dari pihak TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV melalui kuasa hukumnya, yang pada pokoknya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mendalilkan sebagai berikut : a) Bahwa, Para TERGUGAT telah melakukan pengiriman beras kepada PENGGUGAT sejak bulan Agustus 2014 s/d April 2015 dengan nilai total


penjualan beras sebesar Rp. 80.257.650.000,- ( delapan puluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) ; b) Bahwa, dari nilai tersebut (point a di atas), Para TERGUGAT mengklaim PENGGUGAT baru membayar sebesar Rp. 68.411.410.000,- ( enam puluh delapan milyar empat ratus sebelas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah ) ; c) Bahwa, Para TERGUGAT mengklaim PENGGUGAT masih ada kewajiban pembayaran, yakni sisa Rp. 11.726.982.500,- ( sebelas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah ) ; d) Bahwa, Para TERGUGAT menegur agar PENGGUGAT membayar sisa pembelian beras sebesar Rp. 11.726.982.500,- ( sebelas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah ) dalam waktu lima hari sejak diterimanya surat somasi tersebut, bahkan dalam surat tersebut dalam perihal Somasi dinyatakan apabila tidak diindahkan akan segera di proses secara pidana ; 4. Bahwa, surat Somasi tersebut terbit merujuk pula pada surat kuasa dari TERGUGAT I tertanggal 27 Mei 2015, TERGUGAT II tertanggal 26 Mei 2015, TERGUGAT III tertanggal 26 Mei 2015 dan TERGUGAT IV tertanggal 26 Mei 2015, hal mana surat kuasa tersebut masing-masing pada pokoknya menyatakan “dugaan melakukan wanprestasi/ingkar janji membayar pembelian beras sebesar Rp. 11.726.982.500,- (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)” ; 5. Bahwa, berdasarkan masing-masing surat kuasa tersebut, secara tegas nyata keinginan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, menagih pembayaran kepada PENGGUGAT masing-masing sebesar Rp. 11.726.982.500,- ( sebelas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), namun menjadi rancu dan saling tidak bersesuaian dengan surat somasinya yang hanya menagih sebesar Rp. 11.726.982.500,- ( sebelas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah ) ;

6. Bahwa, menanggapi surat somasi para TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT mengirimkan surat balasan sebagaimana surat bernomor 1003/T-SOM/V/2015 tertanggal 30 Mei 2015, yang pada pokoknya PENGGUGAT beritikad baik untuk menyelesaikan segala permasalahan terkait hak dan kewajiban jual beli antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT, namun terlebih dahulu perlu dilakukan pencocokan data dikarenakan menurut PENGGUGAT terdapat pembayaran Halaman 4 dari halaman 58 Putusan Nomor 200/PDT/2017/PT.BDG

ganda atas pengiriman beras, adanya beras basah, kecelakaan dalam pengiriman beras, beras yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan, tagihan terhadap beras yang tidak sesuai dengan kesepakatan, dan alur pengiriman beras yang tidak diketahui oleh PENGGUGAT, selanjutnya surat dimaksud menghendaki adanya pertemuan pencocokan bukti transaksi ;

7. Bahwa pada akhirnya ( tanggal 3 Juli 2015 ) baik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dapat duduk bersama dengan PENGGUGAT (masing-masing diwakilkan kuasa hukumnya) untuk membicarakan permasalahan a quo ; 8. Bahwa di dalam pertemuan dimaksud sebagaimana posita point 7 di atas, PENGGUGAT berpendirian tetap untuk melakukan pencocokan bukti pengiriman beras sebesar Rp. 80.257.650.000,- ( delapan puluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ), sebagaimana didalilkan dalam somasi para TERGUGAT tertanggal 27 Mei 2015 ( lihat posita point 3 bagian a diatas ), akan tetapi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melalui kuasa hukumnya tidak mau melakukan pencocokan bukti untuk senilai transaksi total Rp. 80.257.650.000,- ( sebagaimana didalilkan para TERGUGAT dalam somasinya ) ;

9. Bahwa, dengan tidak adanya keinginan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk melakukan pencocokan bukti transaksi beras senilai total Rp. 80.257.650.000,- ( sebagaimana didalilkan para TERGUGAT dalam somasinya ), perbuatan para TERGUGAT tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan melawan hukum, hal mana perbuatan Para TERGUGAT tersebut adalah perbuatan yang mengada-ngada, telah mengganggu hak subyektif PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial ; 10. Bahwa, merujuk pada somasi para TERGUGAT dan juga perbuatan para TERGUGAT yang tidak mau melakukan pencocokan bukti transaksi beras senilai Rp. 80.257.650.000,- ( sebagaimana didalilkan para TERGUGAT dalam somasinya ), menunjukkan perbuatan Para TERGUGAT adalah perbuatan penagihan tanpa hak ( melawan hak ), selain itu metode penagihan tanpa hak ( melawan hak ) yang dilakukan Para TERGUGAT tersebut menggunakan metode


yang tidak lazim, sifatnya mengandung ancaman, tekanan/intimidasi yang berdampak pada terganggunya pshikologis yang dialami oleh PENGGUGAT ; 11. Bahwa, merujuk surat somasi Para TERGUGAT tersebut, yang secara tegas menyatakan apabila somasi tidak diindahkan akan segera di proses secara pidana, dapat ditafsirkan sebagai bentuk ancaman dan perbuatan yang mencemarkan nama baik PENGGUGAT, halmana surat somasi terebut diterima oleh staff kantor dan pada akhirnya semua mengetahui hal tersebut, sehingga PENGGUGAT merasa malu dan harga diri maupun kehormatan jatuh dihadapan para pegawainya ; 12. Bahwa, berdasarkan perbuatan-perbuatan TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV sebagaimana terurai dalam posita-posita di atas, maka bersesuaian menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (melawan hak) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata ; 13. Bahwa, dengan tidak adanya keinginan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk melakukan pencocokan bukti transaksi beras sebesar Rp. 80.257.650.000,- ( sebagaimana didalilkan para TERGUGAT dalam somasinya ), maka dapat dipandang sesungguhnya tidak ada kewajiban apapun yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, selaku demikian bersesuaian menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara

menyatakan

tidak

ada

lagi

kewajiban

PENGGUGAT

untuk

membayar sejumlah uang berkaitan dengan transaksi beras kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ; 14. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil yang diperinci sebagai berikut : a) Kerugian Materiil : - Adanya pembayaran ganda kurang lebih sejumlah Rp.300.000.000,-

(

tiga ratus juta rupiah ) ; - Adanya tagihan pembayaran terhadap beras yang tidak sesuai dengan kesepakatan kurang lebih sejumlah Rp. 1.500.000.000 ( satu miliar lima ratus juta rupiah ) ;


- Biaya yang harus dilkeluarkan PENGGUGAT untuk memperjuangkan haknya yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ; - beras basah, kecelakaan dalam pengiriman beras, beras tidak sesuai pesanan, tidak diketahui kemana pengiriman beras yang apabila diakumulasikan kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000.000,- ( lima belas milyar rupiah ) ; b) Kerugian Imateriil ; Bahwa,

akibat

perbuatan

Para

TERGUGAT

berdampak

pada

terganggunya psikologis PENGGUGAT dan jatuhnya kehormatan serta nama baik PENGGUGAT dihadapan karyawannya yang sulit dinilai namun dalam

hal

ini

mohon

dipersamakan

dengan

uang

sejumlah

Rp. 11.726.982.500,- X 4 = Rp. 46.907.930.000,- ( empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah ) ; 15.

Bahwa agar gugatan penggugat tidak sia-sia ( illusoir ), maka PENGGUGAT mohon agar pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yakni berupa : a. Tanah dan Bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya setempat terletak dan dikenal di Jl. Raya Jakarta-Cirebon Km. 104, Desa Jatisari, Kabupaten Karawang 41374 ( Milik TERGUGAT I ) ; b. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya setempat terletak dan dikenal Jl. Raya Solo Sragen KM. 23 Dukuh Nguwer RT/RW 17/04, Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen ( milik TERGUGAT II ) ; c. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya setempat terletak dan dikenal Jl. Solo-Sragen KM 7,7 Turisari RT/RW 02/01, Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ( milik TERGUGAT III ) ; d. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya setempat terletak dan dikenal di Alun Graha lantai 1 Suite 110, Jl. Prof. DR. Soepomo, SH No. 233, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi, Jakarta Selatan ( milik TERGUGAT VI ) ; Dan atau harta-harta benda lainnya milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT

III

dan

TERGUGAT

IV

yang

akan

diajukan

dalam

permohonan terpisah, namun mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan a quo ;


16. Bahwa untuk menghindari Para TERGUGAT mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan putusan dalam perkara a quo, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ; 17. Bahwa gugatan a quo didasari itikad baik dan didukung bukti-bukti otentik, maka beralasan bagi pengadilan di dalam perkara a quo menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Upaya Hukum Lain yang diajukan oleh Para TERGUGAT ( Uit voorbaar bij vooraad ) ; 18. Bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, maka mohon agar Pengadilan Negeri Karawang memanggil Para Pihak, serta mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya termasuk membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menurut hukum ; 19. Memperhatikan HIR, KUH Perdata, Yurispudensi MARI, Asas-asas hukum, serta seluruh peraturan perundang-undangan terkait perkara tersebut, PENGGUGAT sebagai pencari keadilan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Karawang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk berkenan memutuskan sebagai berikut : PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ( melawan hak ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata ; 3. Menyatakan tidak ada lagi kewajiban PENGGUGAT untuk membayar sejumlah uang berkaitan dengan transaksi beras kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ; 4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar ganti kerugian yang diperinci sebagai berikut : a) Kerugian Materiil :


- Adanya pembayaran ganda kurang lebih sejumlah Rp. 300.000.000,( Tiga ratus juta rupiah ) ; - Adanya tagihan pembayaran terhadap beras yang tidak sesuai dengan kesepakatan kurang lebih sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ( satu miliar lima ratus juta rupiah ) ; - Biaya yang harus dilkeluarkan PENGGUGAT untuk memperjuangkan haknya yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ; - beras basah, kecelakaan dalam pengiriman beras, beras tidak sesuai pesanan, tidak diketahui kemana pengiriman beras yang apabila diakumulasikan kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000.000,- ( lima belas milyar rupiah ) ; b) Kerugian Imateriil ; Bahwa,

akibat

perbuatan

Para

TERGUGAT

berdampak

pada

terganggunya psikologis PENGGUGAT dan jatuhnya kehormatan serta nama baik PENGGUGAT dihadapan karyawannya yang sulit dinilai namun dalam

hal

ini

mohon

dipersamakan

dengan

uang

sejumlah

Rp. 11.726.982.500,- X 4 = Rp. 46.907.930.000,- ( empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah ) ; 5. Meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yakni berupa : a. Tanah dan Bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya setempat terletak dan dikenal di Jl. Raya Jakarta-Cirebon Km. 104, Desa Jatisari, Kabupaten Karawang 41374 ( Milik TERGUGAT I ) ; b. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya setempat terletak dan dikenal Jl. Raya Solo Sragen KM. 23 Dukuh Nguwer RT/RW 17/04, Desa Duyungan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen ( milik TERGUGAT II ) ; c. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya setempat terletak dan dikenal Jl. Solo-Sragen KM 7,7 Turisari RT/RW 02/01, Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ( milik TERGUGAT III ) ; d. Tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya setempat terletak dan dikenal di Alun Graha lantai 1 Suite 110, Jl. Prof. DR. Soepomo, SH No. 233, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi, Jakarta Selatan ( milik TERGUGAT VI ) ; Dan atau harta-harta benda lainnya milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang akan diajukan dalam permohonan Halaman 9 dari halaman 58 Putusan Nomor 200/PDT/2017/PT.BDG

terpisah, namun mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan a quo ; 6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) perhari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ; 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Upaya Hukum Lain yang diajukan oleh Para TERGUGAT ( Uit voorbaar bij vooraad ) ;

8. Membebankan

biaya

perkara

kepada

TERGUGAT

I,

TERGUGAT

II,

TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menurut hukum ; Atau SUBSIDAIR Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono ) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para TergugatI. I, II, III, IV, dalam Jawaban mereka tanggal 9 Februari 2016, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI 2.1 EKSEPSI PERTAMA (I): EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF ( ACTOR SEQUITUR FORUM REI ). Bahwa Gugatan Penggugat cacat karena tidak diajukan ke Pengadilan yang berhak untuk memeriksa Perkara. Pengadilan Negeri Karawang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini. Hal ini didasarkan pasal 118 HIR dan Pasal 99 RV. Dalam perkara Aquo, Tergugat I domisili hukum nya terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang, sementara itu Tergugat II dan Tergugat III domisili hukumnya terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen, kemudian Tergugat III domisili hukumnya terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk itu selayaknya gugatan di ajukan di Pengadilan Negeri Sragen bukan Pengadilan Negeri


Karawang. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 118 HIR maka Pengadilan Negeri Karawang TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN untuk memeriksa perkara ini. 2.2 EKSEPSI KEDUA (II): GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK ( EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM ) Bahwa dalam penjualan beras yang dilakukan oleh Penggugat terjadi setelah Para Tergugat mengirimkan beras-beras kepada Penggugat yang nantinya akan di jual oleh Penggugat ke penjual-penjual beras eceran. Mengenai pengiriman beras ini, Penggugat hanya berhubungan dengan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food. Penggugat memesan beras dengan spesifikasi tertentu kepada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food. Setelah menerima pemesanan dari Penggugat, maka PT. Tiga Pilar Sejahtera Food akan mencari supplier beras dari anak perusahaannya dan rekanannya, setelah mendapatkan supliernya maka PT. Tiga Pilar Sejahtera Food akan meminta supliernya mengirimkan beras tersebut ke gudang milik Penggugat, baik yang berada di Cianjur maupun di Jakarta. Bahwa terbukti Gugatan kurang pihak karena tidak mengikut sertakan PT. Tiga Pilar Sejahtera yang menjadi penghubung antara Penggugat dan Para Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 186/K/PDT/1984 jo Yurisprudensi MA RI No. 1125/K/PDT/1984 yang pada pokoknya berbunyi : “GUGATAN YANG PIHAKNYA KURANG TIDAK DAPAT DITERIMA” Bahwa ahli hukum acara perdata, M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan I, April 2005) dalam halaman 115 mengkutip Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. No. 3189 K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyebutkan : ”ternyata tanah sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang bersaudara secara

kolektif,

dalam

kasus

demikian,

meskipun

mereka

bersaudara, ketiganya harus ditarik sebagai Tergugat.” Oleh karena yang

ditarik

sebagai

Tergugat

hanya

satu

orang,

gugatan

dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap ( plurium litis consortium )”. Begitu juga berdasarkan buku Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia karangan Lilik Mulyadi, S.H., M.H., penerbit


Djambatan, Cetakan Ketiga 2005, pada halaman 43, bahwa berdasarkan Yurisprudensi

Mahkamah

938K/SIP/1971;

No.

151K/SIP/1975;

No.

Agung

1078K/SIP/1972;

Republik No.

1669K/SIP/1983;

Indonesia

No.

437K/SIP/1973;

No.

yang

pada

pokoknya

mengatakan sebagai berikut : ”apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima.” 2.3 EKSEPSI KETIGA (III) : GUGATAN CACAT FORMAL Bahwa selama melakukan kerjasama dan pemesanan beras, Penggugat tidak pernah mengatasnamakan PT. Wangsamas. Para Tergugat hanya mengirimkan beras ke toko Wangsamas milik Suparman Ruslan. Para Tergugat tidak pernah memiliki hubungan dengan PT. Wangsamas. Untuk pembayaran pengiriman beras yang terdahulu tidak pernah menerima pembayaran dari PT. Wangsamas melainkan dari Surparman Ruslan. Didalam Delivery Order maupun didalam Transporter Slip, tidak pernah tertulis PT. Wangsamas akan tetapi tertulis Toko Wangsamas milik Suparman Ruslan. Untuk itu Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan mengatasnamakan suatu badan hukum yang bernama PT. Wangsamas. Oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang cacat formal maka selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus dengan N.O. ( niet ontvankelijk verklaard ). 2.4 EKSEPSI KEEMPAT : GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS ( OBSCUUR LIBEL ) Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak dapat dengan cermat mengutarakan perbuatan Para Tergugat yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum. Penggugat tidak menjelaskan dengan terperinci bagaimana timbulnya kerugian yang dialaminya. Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana hubungan kausalitas dari tindakan Para Tergugat yang telah mengirimkan somasi kepada Penggugat dengan Kerugian yang dialami oleh Penggugat. Dalam posita gugatannya poin 14, Penggugat menyatakan bahwa telah melakukan pembayaran

ganda

kepada Para Tergugat

menyebabkan kerugian kepada Penggugat.

sehingga

Dalil ini tiba-tiba muncul

dalam gugatan Penggugat tanpa menguraikan dengan jelas mengapa


terjadi pembayaran ganda. Ketidak konsistenan arah gugatan menjadi bukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Dengan tidak dijelaskan secara terperinci kerugian yang dialami oleh Penggugat maka gugatan Penggugat kabur dan selayaknya tidak dapat diterima atau N.O. ( niet ontvankelijk verklaard ) oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Dasar pemberian putusan NO ( tidak dapat diterima ) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi tanggal

17

April

Mahkamah 1975

Jo

Agung

Putusan

RI

No.1149/K/Sip/1975

Mahkamah

Agung

RI

No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. B. DALAM POKOK PERKARA 3.1. Bahwa Para Tergugat menyatakan bahwa semua dalil-dalil dan buktibukti sebagaimana dinyatakan dalam eksepsi gugatan ini dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara/merupakan sebagai jawaban dalam pokok perkara. 3.2. Bahwa INTI GUGATAN DARI PENGGUGAT adalah terdapat pada poin 9 Gugatan Penggugat seperti di kutip sebagai berikut : “Bahwa dengan tidak adanya keinginan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan pencocokan bukti transaksi beras senilai total Rp. 80.257.650.000,- ( sebagaimana didalilkan Para Tergugat dalam somasinya ), perbuatan Para Tergugat tersebut dapat di kwalifikasikan sebagai perbuatan melawan

hukum, hal mana perbuatan Para Tergugat tersebut

adalah perbuatan yang

mengada-ada, telah mengganggu hak

subjektif Penggugat sehingga menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial”. Yang perlu dianalisa secara hukum adalah : A. Gugatan aquo diajukan ( TANPA RASA MALU ) hanya untuk MENGULUR waktu menghindar dari kewajiban utang pembayaran dari Penggugat. Penggugat berutang kepada Tergugat II sebesar RP. 4.626.232.500,( empat milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah ) ditambah bunga 2% ( dua persen ) per tahun terhitung sejak tanggal 1 (satu) April 2015 sampai dibayar


lunas

seluruhnya

dan

kepada

Tergugat

III

sebesar

RP. 7.100.750.000,- ( tujuh milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu ) ditambah bunga 2% ( dua persen ) per-tahun terhitung sejak tanggal 1 (satu) April 2015 sampai dibayar lunas seluruhnya untuk penjualan beras dengan pengiriman beras pada periode Desember 2014 sampai dengan April 2015 (Vide Bukti T.1-4. 1-54). Pada saat di tagih ternyata Penggugat ( TANPA RASA MALU ) berdalih

mengulur

waktu

dengan

meminta

harus

dilakukan

pencocokan bukti-bukti tagihan pengiriman JAUH SEBELUMNYA yaitu periode Agustus 2014 sampai dengan November 2014 yang tidak ditagih oleh Para Tergugat karena telah lunas. Para Tergugat telah membawa asli bukti-bukti pengiriman dan tagihan untuk periode Desember 2014 sampai dengan April 2015 UNTUK DICOCOKKAN kebenarannya akan tetapi Penggugat TANPA RASA MALU MENOLAK pencocokan dengan mencari-cari alasan seolah-olah perlu dicocokkan ulang semua tagihan-tagihan lama yang tidak relevan dengan tagihan terakhir yang tauh tempo dan belum dibayar oleh Penggugat. Jadi justru Para Tergugat telah membawa bukti-bukti tagihan total RP. 11.726.982.500,- ( sebelas milyar tujuh ratus dua puluh enam sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah ), ( pengiriman beras periode Desember 2014 sampai dengan April 2015 ) akan tetapi Pengugat menolak untuk mencocokan. APAKAH WAJIB HUKUMNYA BAGI PARA TERGUGAT UNTUK MENCOCOKKAN TAGIHAN-TAGIHAN TERDAHULU YANG TIDAK RELEVAN DENGAN TAGIHAN PARA TERGUGAT PADA SAAT INI SEBAB TAGIHAN PARA TERGUGAT HANYA RP. 11.726.982.500,(SEBELAS

MILYAR

TUJUH

RATUS

DUA

PULUH

ENAM

SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH), UNTUK PENGIRIMAN BERAS BULAN DESEMBER 2014 SAMPAI DENGAN BULAN APRIL 2015? B. APAKAH TINDAKAN MENGIRIMKAN SOMASI UNTUK MENAGIH PIUTANG PARA TERGUGAT ( SEBESAR RP 11.726.982.500,- ) MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ? JUSTRU SEBALIKNYA : Wajib hukumnya untuk membuktikan bahwa hutangnya sebesar RP. 11.726.982.500,- ( sebelas milyar tujuh ratus dua puluh enam sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah ), apakah


telah di bayar atau belum, sebab Para Tergugat telah dapat membuktikan dengan Delivery Order (DO) bahwa Penggugat telah menerima pengiriman beras tersebut Maka dengan ini kami akan menguraikan dan memberikan jawaban atas inti gugatan dari Penggugat 3.2.1

TIDAK ADA KEWAJIBAN BAGI PARA TERGUGAT UNTUK MENCOCOKKAN TAGIHAN-TAGIHAN TERDAHULU YANG TIDAK RELEVAN DENGAN TAGIHAN PARA TERGUGAT PADA SAAT INI SEBAB TAGIHAN PARA TERGUGAT HANYA RP. 11.726.982.500,(SEBELAS

MILYAR

TUJUH

RATUS

DUA

PULUH

ENAM

SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH), UNTUK PENGIRIMAN BERAS BULAN DESEMBER 2014 SAMPAI DENGAN BULAN APRIL 2015. - Bahwa total nilai pemesanan beras yang dilakukan oleh Penggugat sejak Agustus 2014 sampai dengan April 2015 adalah sebesar Rp 80.257.650.000,- ( delapan puluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). - Bahwa dari total tagihan Rp 80.257.650.000,- ( delapan puluh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Penggugat baru melunasi sebesar Rp 68.411.410.000,. ( Enam puluh delapan Milyar empat ratus sebelas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah ). Sehingga Penggugat masih memiliki kewajiban kepada Tergugat II sebesar RP. 4.626.232.500,-( Empat milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah ) dan kepada Tergugat III sebesar RP. 7.100.750.000,- ( Tujuh milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu) - Bahwa Para Tergugat TIDAK WAJIB melakukan pencocokan data untuk pengiriman beras dan tagihan pemesanan beras terhitung sejak Agustus 2014 SUDAH TIDAK RELEVAN, karena sangat TIDAK MASUK AKAL apabila Penggugat meminta pencocokan data-data dan tagihan-tagihan yang sudah lunas. - Bahwa Penggugat TIDAK PERNAH melakukan pembayaran ganda seperti yang di klaim oleh Penggugat dalam Gugatan poin 6. Atas dalil Penggugat dalam Gugatan poin 6, maka dengan ini kami mensomir Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan

pembayaran

ganda.

Semua

pembayaran

beras


dilakukan oleh Penggugat adalah berdasarkan Delivery Order yang telah di terima Penggugat. - Permintaan Penggugat untuk mencocokkan data pemesanan beras yang terdahulu adalah alasan dari Penggugat untuk MENGULURULUR WAKTU sehingga terlepas dari tanggung jawabnya melakukan pembayaran beras. - Bahwa Para Tergugat TIDAK MENOLAK pencocokan data pengiriman

beras.

Para

pencocokan

data

dengan

Tergugat

BERSEDIA

Penggugat

untuk

melakukan

tagihan

atas

pengiriman beras YANG BELUM DIBAYAR oleh Penggugat. Pencocokan data dapat di lihat dari Delivery Order ataupun Transporter Slip yang ditanda tangani oleh Penggugat atau pun karyawan Penggugat. - Bahwa Para Tergugat telah MENAGIH ke Penggugat atas pemesanan

beras

yang

belum

dibayar

oleh

Penggugat

berdasarkan Delivery Order ataupun Transporter Slip yang telah di tanda tangani oleh Penggugat ataupun Karyawan Penggugat sebagai bukti beras telah di terima, namun Penggugat MENOLAK melakukan pembayaran dengan alasan belum pernah menerima Delivery Order ataupun Transporter Slip yang asli. - Bahwa tagihan Tergugat II yang di BELUM DIBAYAR oleh Penggugat adalah tagihan pemesanan beras berdasarkan Delivery Order yang dijabarkan sebagai berikut : 1. DO nomor DOSK-14002063 Tanggal 01 Desember 2014 (Bukti T.1-4 .1) 2. DO nomor DOSK-15000282 Tanggal 16 Januari

2015

( Bukti T.1-4 .2) 3. DO nomor DOSK- 15000761 Tanggal 31 Januari 2015 (Bukti T.1-4 .3) 4. DO nomor DOSK- 150001118 Tanggal 28 Februari (Bukti T.1-4 .4) 5. DO

nomor

DOSK-

15001172

Tanggal

3

Maret

2015

(Bukti T.1-4 .5) 6. DO nomor DOSK-15001191 Tanggal 3 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .6) 7. DO

nomor

DOSK-

15001192

Tanggal

3

Maret

2015

(Bukti T.1-4 .7)


8. DO nomor DOSK- 15001229 Tanggal 4 Maret 2015(Bukti T.1-4 .8) 9. DO

nomor

DOSK-

15001230

Tanggal

4

Maret

2015

15001270

Tanggal

5

Maret

2015.

15001356

Tanggal

10

Maret

2015

DOSK- 15001382

Tanggal

11

Maret

2015.

15001383

Tanggal

11

Maret

2015

15001389

Tanggal

11

Maret

2015

15001404

Tanggal

12

Maret

2015

(Bukti T.1-4 .9) 10. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .10) 11. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .11) 12. DO

nomor

(Bukti T.1-4 .12) 13. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .13) 14. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .14) 15. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1.4 .15) 16. DO nomor DOSK- 15001450 Tanggal 14 Maret 2015 (Bukti T.14 .16) 17. DO

nomor

DOSK-

15001456

Tanggal

14

Maret

2015

15001529

Tanggal

18

Maret

2015

15001529

Tanggal

18

Maret

2015

15001545

Tanggal

19

Maret

2015

15001555

Tanggal

19

Maret

2015

15001568

Tanggal

19

Maret

2015

15001570

Tanggal

19

Maret

2015

15001691

Tanggal

26

Maret

2015

3

Maret

2015

(Bukti T.1-4 .17) 18. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T. 1-4 .18) 19. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .19) 20. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .20) 21. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .21) 22. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .22) 23. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .23) 24. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .24) 25. DO

nomor

DOSK-

15000310

Tanggal

(Bukti T. 1-4 .25)


Bahwa tagihan Tergugat III yang di BELUM DIBAYAR oleh Penggugat adalah tagihan pemesanan beras berdasarkan Delivery Order yang dijabarkan sebagai berikut : 1.

DO nomor DOSK- 15000358 Tanggal 3 Maret 20 (Bukti T.1-4 .26)

2.

DO

nomor

DOSK-

15000315

Tanggal

4

Maret

2015

15000316

Tanggal

4

Maret

2015

15000316

Tanggal

4

Maret

2015

15000317

Tanggal

5

Maret

2015

15000318

Tanggal

5

Maret

2015

15000319

Tanggal

5

Maret

2015

15000322

Tanggal

5

Maret

2015

15000324

Tanggal

5

Maret

2015

15000331

Tanggal

7

Maret

2015

15000332

Tanggal

7

Maret

2015

15000333

Tanggal

7

Maret

2015

15000338

Tanggal

7

Maret

2015

15000341

Tanggal

9

Maret

2015

15000346

Tanggal

9

Maret

2015

15000348

Tanggal

9

Maret

2015

15000349

Tanggal

9

Maret

2015

(Bukti T.1-4 .27) 3.

DO

nomor

DOSK-

(Bukti T1-4 .28) 4.

DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .29) 5.

DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4. 30) 6.

DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .31) 7.

DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .32) 8.

DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .33) 9.

DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .34) 10. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .35) 11. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .36) 12. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .37) 13. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .38) 14. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .39) 15. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .40) 16. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .41) 17. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .42)


18. DO

nomor

DOSK-

15000350

Tanggal

9

Maret

2015

15000351

Tanggal

9

Maret

2015

(Bukti T.1-4 .43) 19. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .44) 20. DO

nomor

DOSK-

15000352

Tanggal

10

Maret

2015

15000353

Tanggal

10

Maret

2015

DOSK- 15000353

Tanggal

10

Maret

2015

15000353

Tanggal

10

Maret

2015

15000354

Tanggal

10

Maret

2015

15000355

Tanggal

10

Maret

2015

15000356

Tanggal

10

Maret

2015

15000366

Tanggal

11

Maret

2015

15000370

Tanggal

12

Maret

2015

15000371

Tanggal

12

Maret

2015

(Bukti T.1-4 .45) 21. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .46) 22. DO

nomor

(Bukti T.1-4 .47) 23. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .48) 24. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .49 25. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .50) 26. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .51) 27. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .52) 28. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .53) 29. DO

nomor

DOSK-

(Bukti T.1-4 .54) - Ternyata Penggugat telah mengakui telah menerima pengiriman semua beras tersebut diatas akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan telah membayar. - Bahwa pada waktu diadakan pertemuan antara Para Tergugat dengan Penggugat, Para Tergugat telah membawa Delivery Order ataupun

Transporter

slip

untuk

Tergugat

II

sebesar

RP. 4.626.232.500,- ( Empat milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah ) dan untuk Tergugat III sebesar RP. 7.100.750.000,- (Tujuh milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu) UNTUK DI COCOKKAN dengan data pemesanan beras yang dimiliki oleh Penggugat namun Penggugat MENOLAK melakukan pencocokan data tersebut. DENGAN

INI

KAMI

MENSOMIR

PENGGUGAT

UNTUK


MEMBUKTIKAN APAKAH TELAH MEMBAYAR PENGIRIMAN BERAS TERSEBUT DIATAS (Vide T1-4.1 s/d T.1-4.54)

3.2.2

TINDAKAN PARA TERGUGGAT MENGIRIMKAN SOMASI KE PENGGUGAT RP

UNTUK

11.726.982.500,-

MELAWAN

)

HUKUM

MENAGIH BUKAN KARENA

PIUTANG

(

MERUPAKAN BERSIFAT

SEBESAR

PERBUATAN

PRIBADI

DAN

TERTUTUP DAN BUKAN PENCEMARAN BAIK. - Somasi adalah SURAT YANG BERSIFAT TEGURAN yang dikirimkan oleh pihak merasa telah di rugikan yang di tujukan kepada seorang pribadi maupun ditujukan kepada suatu badan hukum. - Dasar pengiriman somasi terdapat pada pasal 1238 KUHPerd. yang dikutip sebagai berikut : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.” - Bahwa berdasarkan Delivery Order ataupun Transporter Slip (Vide T.1-4.1 s/d T.1-4.54), Penggugat telah menerima pengiriman beras oleh

karena

PEMBAYARAN

itu atas

seharusnya beras

yang

Penggugat telah

MELAKUKAN

diterimanya

yang

merupakan hak dari Para Tergugat. Namun apabila Penggugat TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA, maka Para Tergugat memiliki HAK UNTUK MENGIRIMKAN SOMASI ke Penggugat karena Penggugat tidak melakukan kewajibannya. - Bahwa

Para

Tergugat

masih

memiliki

keinginan

agar

permasalahan antara Para Tergugat dengan Penggugat di selesaikan dengan cara perundingan, maka untuk itu Para Tergugat mengirimkan somasi ke Penggugat. Somasi yang dikirim oleh Para Tergugat kepada Penggugat BUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK, KARENA SOMASI BERSIFAT PRIBADI DAN TERTUTUP. JUSTRU SEBALIKNYA “Penggugat tanpa rasa malu mengajukan gugatan aquo untuk memakai tangan pengadilan untuk MENGULUR WAKTU membayar utangnya bahkan mencoba menghindar membayar utangnya”.


- Bahwa

mengenai

dalil

dari

Penggugat

yang

mengatakan

mengirimkan somasi adalah Perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil tidak berdasar. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : a) Ada Perbuatan b) Perbuatan tersebut melawan hukum c) Ada kesalahan dari pelaku d) Ada kerugian korban e) Adanya hubungan kausal sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. - Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengirimkan somasi BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Mengirimkan somasi bukan suatu perbuatan melawan hukum karena mengirimkan somasi adalah hak dari seseorang yang merasa haknya telah di langgar oleh pihak lain. Sehingga tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang

mengatakan bahwa mengirimkan

somasi adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. - Bahwa TIDAK ADA KERUGIAN dari Penggugat akibat Para Tergugat mengirimkan somasi. Penggugat tidak dapat menjelaskan secara terperinci hubungan Para Tergugat mensomasi Penggugat yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat. - Bahwa TIDAK ADA KESALAHAN dari Para Tergugat. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang melarang seseorang mengirimkan somasi. Oleh karena itu tindakan dari Para Tergugat yang mengirimkan somasi kepada Penggugat adalah bukan suatu perbuatan yang dilarang sehingga tidak ada kesalahan dari Para Tergugat. - Bahwa TIDAK ADA HUBUNGAN KAUSALITAS antara dikirimnya somasi oleh Para Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat. Oleh karena tidak memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, maka Tindakan Para Tergugat yang mengirimkan Somasi BUKAN

MERUPAKAN

PERBUATAN

MELAWAN

HUKUM

sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.


3.3. BAHWA PARA TERGUGAT MENOLAK DALIL PENGGUGAT YANG MENGATAKAN AKIBAT TINDAKAN PARA TERGUGAT MELAKUKAN

PERBUATAN

MELAWAN

HUKUM

MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT. DALIL/ALASAN DARI PENGGUGAT INI SANGAT MEMALUKAN ATAU TANPA RASA MALU, BERANI MENDALILKAN MENGAKU RUGI

KARENA

HUTANGNYA

DI

TAGIH

AKAN

TETAPI

SEBALIKNYA TIDAK BERANI MENDALILKAN APAKAH UTANGNYA SUDAH LUNAS ATAU BELUM LUNAS Bahwa Penggugat dalam dalilnya TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KERUGIAN yang dialaminya akibat menerima somasi yang di kirimkan oleh Para Tergugat. dapat

dibuktikan

secara

Segala sesuatu tuntutan yang tidak nyata

sudah

sepantasnya

TIDAK

DIPERTIMBANGKAN oleh Majelis Hakim, hal ini di dasari oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung yang di kutip sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan : “…dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.” b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa : “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.” c. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa : “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.” d. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa : “…karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”


Bahwa Penggugat tidak dapat atau tidak mampu membuktikan ada gangguan terhadap psikologis Penggugat. Sehingga segala dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah selayaknya TIDAK DIPERTIMBANGKAN karena tidak dapat dibuktikan. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa akibat somasi mengakibatkan kehormatan dari Penggugat jatuh adalah suatu dalil yang berdasarkan khayalan semata. Penggugat sendiri yang menjatuhkan

kehormatannya

dengan

tidak

membayarkan

kewajibannya kepada Tergugat II sebesar RP. 4.626.232.500,- dan kewajibannya kepada Tergugat III sebesar RP. 7.100.750.000,3.4. BAHWA PARA TERGUGAT MENOLAK DALIL PENGGUGAT PADA POIN 15 PADA GUGATAN PENGGUGAT. Bahwa sita jaminan diletakkan pada harta benda pihak yang memiliki hutang. Para Tergugat tidak memiliki hutang kepada Penggugat. Oleh karena itu Penggugat tidak dapat memohonkan agar diletakkan sita jaminan pada harta benda milik Para Tergugat. Bahwa Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada fakta dan alasan yang benar. Bahwa permintaan sita jaminan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 227 ayat 1 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan. Bahwa Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti otentik, sehingga tidak ada alasan hukum permintaan Penggugat tentang Putusan serta merta ( uitvoerbaar bij voorraad ). 3.5. BAHWA PARA TERGUGAT MENOLAK DALIL PENGGUGAT PADA POIN 16 PADA GUGATAN PENGGUGAT TENTANG DWANGSOM. Bahwa uang paksa tidak dapat di ajukan dalam gugatan yang menuntut ganti rugi. Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW. Dalil ini di perkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1172 K/PDT/2005 yang pertimbangannya di kutip sebagai berikut :


“Menimbang bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, apalagi keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga UANG PAKSA TIDAK DAPAT DITERAPKAN dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudKan”. 4. Bahwa

Gugatan

ini TIDAK

BERDASAR

HUKUM

DAN

TIDAK

DIDASARKAN OLEH ITIKAD BAIK, bahkan Gugatan ini adalah upaya dari

Penggugat

untuk

MELEPASKAN

DIRI

DARI

KEWAJIBAN

MEMBAYAR BERAS TERHADAP PARA TERGUGAT yang telah di terima oleh Penggugat berdasarkan Delivery order atau Transpoter Slip. BERDASARKAN HAL-HAL

YANG DIURAIKAN DIATAS,

PARA

TERGUGAT MOHON AGAR MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Menimbang, bahwa para Tergugtat I, II, II, IV, dalam Jawaban tertanggal 19 Februari 2016, telah mengajukan gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut : C. DALAM REKONPENSI 4.1. Bahwa semua dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta dalam Konpensi tersebut diatas dianggap menjadi satu kesatuan dan termasuk di dalam bagian Rekonpensi ini secara mutatis mutandis. 4.2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konpensi

untuk

selanjutnya

mohon

disebut

sebagai

Penggugat

Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi III, dan Penggugat Rekonpensi IV (selanjutnya apabila bersama-sama disebut


juga “Para Penggugat Rekonpensi”) dan Penggugat dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi. 4.3. Para

Penggugat

Rekonpensi

dengan

ini

mengajukan

gugatan

Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi perihal Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan atas perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang secara melawan hukum TANPA RASA MALU merekayasa alasanalasan fiktif untuk menghindari membayar kewajibannya dan membuat tuduhan fiktif dan merekayasa seolah-olah Para Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum karena menagih tagihan yang sah. 4.4. Bahwa pada bulan Desember 2014 sampai dengan Bulan Maret 2015, Tergugat II melakukan pengiriman ke Penggugat. Berdasarkan Delivery Order atau Transporter Slip atas beras-beras yang dikirim oleh Tergugat II kepada Penggugat di terima oleh karyawan Penggugat. DELIVERY ORDER (DO) ATAU TRANSPORTER SLIP SEBAGAI BUKTI TELAH DIKIRIM BERAS KE PENGGUGAT YANG BERASAL DARI PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT II DI URAIKAN SEBAGAI BERIKUT : 1. DO nomor DOSK-14002063 Tanggal 01 Desember 2014 (Bukti T.1-4 .1) 2. DO nomor DOSK-15000282 Tanggal 16 Januari 2015 ( Bukti T.1-4 .2) 3. DO nomor DOSK- 15000761 Tanggal 31 Januari 2015 (Bukti T.1-4 .3) 4. DO nomor DOSK- 150001118 Tanggal 28 Februari (Bukti T.1-4 .4) 5. DO nomor DOSK- 15001172 Tanggal 3 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .5) 6. DO nomor DOSK-15001191 Tanggal 3 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .6) 7. DO nomor DOSK- 15001192 Tanggal 3 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .7) 8. DO nomor DOSK- 15001229 Tanggal 4 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .8) 9. DO nomor DOSK- 15001230 Tanggal 4 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .9) 10. DO nomor DOSK- 15001270 Tanggal 5 Maret 2015. (Bukti T.1-4 .10) Halaman 25 dari halaman 58 Putusan Nomor 200/PDT/2017/PT.BDG

11. DO nomor DOSK- 15001356 Tanggal 10 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .11) 12. DO nomor DOSK- 15001382 Tanggal 11 Maret 2015. (Bukti T.1-4 .12) 13. DO nomor DOSK- 15001383 Tanggal 11 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .13) 14. DO nomor DOSK- 15001389 Tanggal 11 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .14) 15. DO nomor DOSK- 15001404 Tanggal 12 Maret 2015 (Bukti T.1.4 .15) 16. DO nomor DOSK- 15001450 Tanggal 14 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .16) 17. DO nomor DOSK- 15001456 Tanggal 14 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .17) 18. DO nomor DOSK- 15001529 Tanggal 18 Maret 2015 (Bukti T. 1-4 .18) 19. DO nomor DOSK- 15001529 Tanggal 18 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .19) 20. DO nomor DOSK- 15001545 Tanggal 19 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .20) 21. DO nomor DOSK- 15001555 Tanggal 19 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .21) 22. DO nomor DOSK- 15001568 Tanggal 19 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .22) 23. DO nomor DOSK- 15001570 Tanggal 19 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .23) 24. DO nomor DOSK- 15001691 Tanggal 26 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .24) NILAI DARI KESELURUHAN DELIVERY ORDER YANG DIURAIKAN DIATAS NAMUN BELUM DI BAYAR OLEH TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KE

PENGGUGAT

REKONPENSI

II/TERGUGAT

III

ADALAH

RP 4.626.232.500,DELIVERY ORDER (DO) ATAU TRANSPORTER SLIP SEBAGAI BUKTI TELAH DI KIRIM BERAS KE TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT YANG BERASAL DARI PENGGUGAT REKONPENSI III/TERGUGAT III DI URAIKAN SEBAGAI BERIKUT : 1. DO nomor DOSK- 15000310 Tanggal 3 Maret 2015 (Bukti T. 1-4 .25)


2. DO nomor DOSK- 15000358 Tanggal 3 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .26) 3. DO nomor DOSK- 15000315 Tanggal 4 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .27) 4. DO nomor DOSK- 15000316 Tanggal 4 Maret 2015 (Bukti T1-4 .28) 5. DO nomor DOSK- 15000316 Tanggal 4 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .29) 6. DO nomor DOSK- 15000317 Tanggal 5 Maret 2015 (Bukti T.1-4. 30) 7. DO nomor DOSK- 15000318 Tanggal 5 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .31) 8. DO nomor DOSK- 15000319 Tanggal 5 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .32) 9. DO nomor DOSK- 15000322 Tanggal 5 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .33) 10. DO nomor DOSK- 15000324 Tanggal 5 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .34) 11. DO nomor DOSK- 15000331 Tanggal 7 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .35) 12. DO nomor DOSK- 15000332 Tanggal 7 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .36) 13. DO nomor DOSK- 15000333 Tanggal 7 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .37) 14. DO nomor DOSK- 15000338 Tanggal 7 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .38) 15. DO nomor DOSK- 15000341 Tanggal 9 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .39) 16. DO nomor DOSK- 15000346 Tanggal 9 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .40) 17. DO nomor DOSK- 15000348 Tanggal 9 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .41) 18. DO nomor DOSK- 15000349 Tanggal 9 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .42) 19. DO nomor DOSK- 15000350 Tanggal 9 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .43) 20. DO nomor DOSK- 15000351 Tanggal 9 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .44)


21. DO nomor DOSK- 15000352 Tanggal 10 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .45) 22. DO nomor DOSK- 15000353 Tanggal 10 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .46) 23. DO nomor DOSK- 15000353 Tanggal 10 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .47) 24. DO nomor DOSK- 15000353 Tanggal 10 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .48) 25. DO nomor DOSK- 15000354 Tanggal 10 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .49) 26. DO nomor DOSK- 15000355 Tanggal 10 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .50) 27. DO nomor DOSK- 15000356 Tanggal 10 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .51) 28. DO nomor DOSK- 15000366 Tanggal 11 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .52) 29. DO nomor DOSK- 15000370 Tanggal 12 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .53) 30. DO nomor DOSK- 15000371 Tanggal 12 Maret 2015 (Bukti T.1-4 .54) NILAI DARI KESELURUHAN DELIVERY ORDER (DO) YANG DIURAIKAN NAMUN BELUM DI BAYAR OLEH TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KEPADA

PENGGUGAT

REKONPENSI

III/TERGUGAT

III

ADALAH

RP. 7.100.750.000,4.5. Bahwa

kewajiban

dari

Penggugat

kepada

Tergugat

II

adalah

Rp 4.626.232.500,- ( Empat milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah (Vide T.1-4.1-25) dan Tergugat III ditambah Rp. 7.100.750.000,- ( Tujuh milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu ) (Vide T.1-4.25-54). Oleh karena Penggugat belum juga membayar beras sesuai pesanannya maka Para Tergugat mengirimkan surat teguran atau somasi kepada Penggugat. 4.6. Bahwa beberapa kali Tergugat Rekonpensi/Penggugat mengklaim bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat belum menerima Delivery Order asli meskipun pada kenyataannya Penggugat telah menerima Delivery Order atau Transporter Slip. Bahkan Penggugat juga telah menerima beras sesuai dengan pesanan Penggugat.


4.7. Bahwa pernyataan dari Penggugat ini secara jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Atas pernyataan Penggugat ini maka Tergugat III telah melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan: LP/3089/VIII/2015/PMJ/Ditreskrimum tanggal 7 Agustus 2015 karena diduga telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 379A KUHP dan atau pasal 372 KUHP (Bukti T.1-4 .55). 4.8. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan Tergugat Rekonpensi, maka Para Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut : KERUGIAN MATERIL : - Terganggunya kegiatan bisnis dan operasi Para Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi belum melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran atas beras yang telah di kirim oleh Para Tergugat dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III. - Bahwa beras-beras yang telah di kirim ke Penggugat dan telah di terima oleh Penggugat namun Penggugat belum melakukan pembayaran atas beras yang di pesan. Pengiriman beras-beras tersebut dapat di buktikan dari Delivery Order atau Transporter Slip. ( vide Bukti T1-4 .1 s.d. Bukti T1-4 .54) - Oleh karenanya Para Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi II/Tergugat II sebesar RP. 4.626.232.500,- ( Empat milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ( Vide T.14. 1-25) ditambah bunga 2% ( dua persen ) per tahun terhitung sejak tanggal 1 (satu) April 2015 sampai dibayar lunas seluruhnya dan kewajiban

Tergugat

Rekonpensi/Penggugat

kepada

Penggugat

Rekonpensi III/Tergugat III sebesar RP. 7.100.750.000,- ( Tujuh milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu ) ( Vide T.1-4. 26-54 ) ditambah bunga 2% (dua persen) per tahun terhitung sejak tanggal 1 (satu) April 2015 sampai dibayar lunas seluruhnya. KERUGIAN IMMATERIIL : Karena

tindakan

Tergugat

Rekonpensi

memberikan

keterangan-

keterangan yang tidak berdasar dan sengaja dibentuk bahwa Para Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum dan Halaman 29 dari halaman 58 Putusan Nomor 200/PDT/2017/PT.BDG

kesalahan kepada Tergugat Rekonpensi, dengan diajukannya gugatan terhadap Para Penggugat Rekonpensi melalui Pengadilan, hal mana membuat Para Penggugat Rekonpensi merasa tertekan dan mengganggu pikiran serta denyut kerja Para Penggugat Rekonpensi. Bahwa sesungguhnya kerugian secara immateriil ini tidak dapat dihitung dengan menetapkan suatu jumlah angka tertentu karena sangat tidak ternilai. Namun demikian, guna memudahkan Majelis Hakim dalam perkara rekonpensi aquo maka Para Penggugat Rekonpensi menetapkan kerugian immateriil ini sejumlah Rp 15.000.000.000,- ( lima belas milyar rupiah ) ditambah dengan bunga 2% per tahun terhitung sejak gugatan ini diajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang sampai seluruhnya dibayar lunas. Oleh karenanya Para Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil ini sejumlah Rp 15.000.000.000,- ditambah dengan bunga 2% per tahun terhitung sejak gugatan ini diajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang sampai seluruhnya dibayar

5. SITA JAMINAN Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi berupa seluruh saham Tergugat Rekonpensi di PT Wangsa Mas, dan harta Tergugat Rekonpensi lainnya, yang yang ada maupun yang akan ada, barang bergerak dan tidak bergerak yang akan diuraikan secara terperinci dan terpisah oleh Para Penggugat Rekonpensi. Bahwa gugatan Para Penggugat Rekonpensi ini didasarkan atas bukti-bukti otentik dan alasan-alasan yang sangat mendesak maka Para Penggugat Rekonpensi memohon agar Putusan Pengadilan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voorbaar bij vooraad ) walaupun ada bantahan, banding, kasasi. BERDASARKAN HAL-HAL SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DI ATAS, MAKA KAMI MOHON AGAR MAJELIS HAKIM MEMERIKSA DAN SELANJUTNYA MEMUTUS SEBAGAI BERIKUT : DALAM EKSEPSI


1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA atau N.O. ( Niet Ontvankelijk Verklaard ) DALAM KONPENSI : DALAM POKOK PERKARA 1. MENOLAK seluruh gugatan dari Para Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet onvantkelijke verklaard; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan. 3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi. 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi materiil atas tagihan beras yang belum dibayar terhadap Tergugat Rekonpensi kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi II/Tergugat II sebesar RP. 4.626.232.500,- ( Empat milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah ) ditambah bunga 2% ( dua persen ) per tahun terhitung sejak tanggal 1 (satu) April 2015 sampai dibayar lunas seluruhnya. 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi materiil atas tagihan beras yang belum dibayar kepada Penggugat Rekonpensi III/Tergugat III sebesar RP. 7.100.750.000,- ( Tujuh milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu) ditambah bunga 2% (dua persen) per tahun terhitung sejak tanggal 1 (satu) April 2015 sampai dibayar lunas seluruhnya. 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar GANTI RUGI IMMATERIIL terhadap Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000.000,- ( lima belas milyar rupiah ) ditambah bunga 2 % (dua persen) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang sampai seluruhnya dibayar lunas dan sekaligus. 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini Atau


apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang SeadilAdilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa Terhadap Jawaban Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan tergugat IV, Penggugat telah mengajukan Replik Tertanggal 23 Februari 2016, dan dalam Replik tersebut, Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan jawaban terhadap gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi/ para Tergugat I. II, III, IV Konvensi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Dalam Rekonvensi Dalam Eksepsi 1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada Replik dalam konvensi, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan atau secara mutatis mutandis dengan jawaban Terggat dR/Penggugat dK pada bagian Rekonvensi. 2. Bahwa sebelum Tergugat dR/Penggugat dK membahas dan menanggapi pokok/substansi

gugatan

rekonvensi

yang

diajukan

oleh

Tergugat

dK/Penggugat dR/maka dalam kesempatan ini Tergugat dR/merasa perlu menanggapi terlebih dahulu mengenai formil dari pada surat gugatannya apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan praktik hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. 3. Bahwa

setelah

rekonvensi

para

menerima,

membaca

Penggugat

dR

dan

mempelajari

sebagaimana

dalam

gugatan gugatan

rekonvensi halaman 23 s/d 30 posita point 4.1 s/d 4.8 yang diikuti dengan petitum dalam rekonvensi point 1 s/d 7 halaman 31 dan 33, Tergugat dR memandang gugatan rekonpensi tersebut mengandung hal cacat formil dan melanggar praktik hukum acara perdata yang dapat mengakibatkan secara hukum gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ) ; 4. Bahwa setelah mempelajari gugatan Rekonvensi yang ada senyatanya dalil-dalil gugatan Rekonpensi yang diajukan pada substansinya bukanlah suatu hal yang lain tetapi merupakan pengulangan dalil-dalil jawaban pihak para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dR, yang menurut hemat Tergugat dR/Penggugat Dk, hal tersebut bukan suatu hal yang lain yang dapat diajukan sebagai suatu gugat balik, sehingga


gugatan demikian patutlah dinyatakan tidak dapat diterima; 5. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum mengajukan gugatan di Pengadilan adalah akal dari setiap Warga Negara, sehingga Penggugat dK/Tergugat dR, tidaklah dapat dituntut hal yang sama karena mengajukan suatu gugatan perdata ke Pengadilan. Mencermati gugatan Rekonvensi yang dimohonkan oleh para Penggugat dR/para Tergugat dK, yang telah diformulasikan sebagai gugatan Perbuatan melawan

hukum

berdasarkan

atas

perbuatan

Penggugat/Tergugat

Rekonpensi yang sercara melawan hukum tanpa rasa malu merekayasa alasan-alasan fiktif untuk menghindari membayar kewajiban dan membuat tuduhan fiktif dan merekayasa seolah-olah para Penggugat rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum karena menagih tagihan yang sah ( lihat point 4.3. halaman 23 ), adalah suatu hal yang sama dengan substansi

dalam

gugatan

konvensi,

selaku

demikian

gugatan

rekonvesi patutlah dinyatakan tidak dapat diterima. 6. Bahwa gugatan Penggugat dR dipandang kabur dan tidak jelas ( obscuur libel ) dengan sargumentasi sebagai berikut : 6.1. Bahwa Penggugat dR mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum, namun jika mencermati posita dan petitum dari gugatan rekonvensi adalah mengenai pembayaran suatu piutang yang merupakan formulasi gugatan wanprestasi, hal mana praktik hukum acara perdata mencampuradukan gugatan seperti ini membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima ; 6.2. Bahwa, jika mencermati dalil-dalil gugatan rekonpensi (lihat posita poin 4.4. dan 4.5. halaman 23-28) nyata dibaliknya yakni Tergugat II dK/Penggugat II dR/ dan Terggat III dK/Penggugat III dR mengklaim Penggugat dK/Tergugat dR mempunyai sisa kewajiban yang harus dipenuhi sebesar Rp.4.626.232.500,- ( Empat milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah ) kepada Penggugat II dR dan sebesar Rp.7.100.750.000,- ( Tujuh milyar seratus juta tujuh ratus lima ribu rupiah ) kepada Penggugat III dR, hal ini berbenturan dengan surat Somasi Para Penggugat d/R pada tanggal 27 Mei 2015 diman Para Penggugat dR mengklaim secara bersama-sama menagih pembayaran masing-masing kepada


Terggat dR sejumlah Rp.11.726.982.500,- sehingga dari hal tersebut nampak jelas adanya kerancuan dan saling tidak sesuai.Hal ini menjadi alasan kuat unsur itikad tidak baik dari para Penggugat dR untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Disisi lain dalil dalam posita dengan petitum tumpang tindih dan tidak bersesuaian dimana Penggugat II dR yang mengklaim sisa pembayaran hutang, namun secara bersama-sama Para Penggugat dR ( Termasuk Penggugat I dR dan Penggugat IV dR ) menuntut ganti rugi Immaterial kepada Tergugat dR, sehingga gugatan rekonpensi menjadi kabur dan tidak jelas ( obscuur libel ) ; 7.

Bahwa selain eksepsi/keberatan Formal tersebut diatas, gugatan rekonpensipun telah melanggar praktik hukum acara perdata, dimana gugatan rekonpensi yang diajukan para Penggugat dR/para

tergugat

dK

senyatanya

tidak

dibubuhi

meterai

secukupanya, hal mana praktik beracara terhadap gugatan diajukan di Pengadilan wajib diberikan materai secukupnya, mohon dipertimbangkan sumber hukum sebagai berikut : 7.1. Ketentuan Pasal 2 UU No.13 tahun 1985 menyatakan dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk : a. Surat peranjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. 7.1. Ketantuan pasal 1 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2000” Dokumen yang dikenakan bea materai berdasarkan UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai adalah dokumen yang berbentuk : a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan untuk dipergunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata ; 7.2. Pendapat Sarjana Hukum K.Wantjik Saleh, dalam bukunya yang bejudul “ Hukum Acara Perdata, RBG/HIR, Ghalia Indonesia .Ct.IV, Jakarta,1871., hal 96 : “ Surat gugat itu harus dibubuhi materai dengan ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau dapat juga oleh orang lain yang bertindak atas namanya selaku kuasa “ 8.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, Tergugat dR/Penggugat dK mohon kepada Hakim Pemeriksa mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dR untuk seluruhnya, menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima ( Niet Ontvaankelijk


Verklaard ) ; Dalam Rekonvensi Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa apa yang telah diajukan pada replik Penggugat dK bagian Konvensi Eksepsi Tergugat dR pada bagian rekonvensi dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara Tergugat dR/Penggugat dK dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Tergugat dK/Para Penggugat dR ; 2. Bahwa Tergugat dR menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban dalam rekonvensi ini serta terhadap hal-hal yang senyatanya mendukung dalil-dalil gugatan dalam Konvensi yang diajukan Penggugat dK/Tergugat dR ; 3. Bahwa Tergugat dR/Penggugat dK, sebagaimana gugatan rekonpensinya halaman 23 point 4.3.4.4., 4.5., sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan pada replik dalam konvensi, : -

Faktanya, terkait transaksi beras antara Penggugat dk dengan para Tergugat dk ( Agustus 2014 s/d April 2015 ) para Tergugat dK telah menerima

pembayaran

dari

pihak

Penggugat

dK

sebesar

Rp.68.411.410.000 ( lihat jawaban para Tergugat dK halaman 10 dan surat somasi para Tergugat dK ) hal mana pembayaran tersebut dibenarkan oleh Penggugat dK dan itu dipandang sebagai pembayaran untuk keseluruhan transaksi jual-beli beras antara Penggugat dK dengan

para

Terggat

dK,

selaku

demikian

Penggugat

dK

sesungguhnya tidak perlu membuktikan pembayaran-pembayaranya termasuk untuk pembayaran sebagaimana bukti T.1-4.1 S/d T.1-4.54 ( sebagaimana didalilkan dalam jawaban para Tergugat dK halaman 16), karena telah diakui oleh para Tergugat pembayaran telah diterima sejumlah Rp.68.411.410.000,- dari pihak Penggugat dK ; -

Faktanya para Tergugat dK telah mendalilkan secara tegas didalam jawabannya halaman 10 : “ total pemesanan beras yang dilakukan oleh Penggugat sejak Agustus 2014 sampai dengan April 2015 adalah sebesar Rp.80.257.650,000 ( delapan puluh milyar dua ratus limapuluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah )”, namun para Tergugat dK tidak pernah memberikan Dilevery Order/DO yang asli kepada Penggugat dK sebagai bukti pengiriman barang telah diterima oleh Penggugat dK senilai yang didalilkan oleh para Tergugat dK tersebut


( total Rp.80.257.650.000 ) ; -

Faktanya ada kerancuan yang dlakukan oleh para Tergugat dK kepada Penggugat dK, hal mana somasi yang diajukan oleh para Tergugat dK, kepada Penggugat dK menginginkan pembayaran hutang sebesar Rp.11.726.982.500,- ( sebelas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah ), dan kemudian surat somasi tersebut mengatakan tagihan pembayaran yang dimaksud hanya sebesar Rp.11.726.982.500 ( sebelas miliar

tujuh

ratus duapuluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu limaratus rupiah ) untuk semua para Tergugat, sehingga menimbulkan kerancuan adalah suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa selain hal tersebut diatas dalam somasi para Tergugat dK, yang pertama kalinya sudah disertai dengan perkataan “ apabila tidak diindahkan akan segera diproses secara pidana “, adalah merupakan upaya para Tergugat dK untuk menekan Penggugat agar melakukan pembayaran dengan cepat dan seketika, sama seperti ancaman para Tergugat sebelumnya dengan melalui surat elektronik, yang mana akan menghentikan pengiriman beras apabila tidak segera dilunasi tagihan pembayarannya. Dengan mencantumkan berbagai macam ancaman hukum kepada Penggugat mulai dari somasi pertama dapat dilihat itikad buruk dari para Tergugat yang sama sekali tidak berpegang pada asas Presumtion of innocent ; Bahwa kemudian dengan mencermati jawaban dari para Tergugat halaman 8, hal tersebut mengenai somasi para Tergugat berubah kembali dengan adanya pengakuan hutang Penggugat hanya kepada Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa dengan melihat kepada somasi para Tergugat, dihubungkan dengan surat kuasa masing – masing para Tergugat, dan sekarang kepada Jawaban para Tergugat, dapat dilihat upaya para Tergugat untuk membuat rancu penagihan pembayaran, bahkan dapat diduga kuat adanya upaya untuk menagih lebih besar daripada yang ditagihkan

kepada

Penggugat, yang mana hal ini kembali dipertegas oleh para Tergugat dalam kalimat Jawaban pada halaman 10, yang berbunyi “Tidak ada kewajiban bagi para Tergugat untuk mencocokkan tagihan – tagihan terdahulu yang tidak relevan dengan tagihan para Tergugat pada saat ini ….dst” , sekali lagi Penggugat ulangi, tagihan para Tergugat, padahal dalam halaman 8, para Tergugat mendalilkan tagihan tersebut hanya kepada Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa jelas dengan melihat kepada hal tersebut, para Tergugat dK telah melakukan perbuatan


melawan hokum ; -

Bahwa dengan mencermati Jawaban para Tergugat pada halaman 12 yang berbunyi, “Bahwa para Tergugat telah menagih ke Penggugat atas

pemesanan

beras

yang

belum

dibayar

oleh

Penggugat

berdasarkan Delivery Order ataupun Transporter Slip ….dst”, dapat dilihat pengakuan dari para Tergugat, yang dalam melakukan penagihan kepada Penggugat bisa menggunakan dua alat yaitu Delivery Order atau Transporter Slip ; -

Bahwa dalam hal tersebut dapat diduga kuat adanya upaya dari para Tergugat untuk melakukan penagihan ganda kepada Penggugat ataupun kepada pihak lain. Dengan melakukan penagihan kepada Penggugat dengan menggunakan dasar Transporter Slip atau Delivery Order, para Tergugat bisa menagih kepada Penggugat dengan menggunakan Transporter Slip, kemudian menagih kepada pihak lain, yang

dalam

hal

ini

diduga

kuat

adalah

Customer,

dengan

menggunakan Delivery Order, sehingga wajar apabila ketika Penggugat meminta haknya yaitu Delivery Order asli, para Tergugat tidak dapat menunjukkan Delivery Order asli tersebut karena diduga sudah terlebih dahulu ditagihkan kepada pihak lain ; -

Bahwa seharusnya suatu tagihan kepada Penggugat yaitu berupa invoice didasarkan kepada Delivery Order, dengan melampirkan Delivery Order tersebut pada invoicenya. Dengan pernyataan para Tergugat yang tanpa dasar, menagih bisa dengan dua alat telah menunjukan perbuatan melawan hukum dari para Tergugat ;

-

Bahwa menanggapi Jawaban para Tergugat halaman 16 alinea pertama yang berbunyi, “Ternyata Penggugat telah mengakui telah menerima

pengiriman semua beras tersebut di atas akan tetapi

Penggugat tidak dapat membuktikan telah membayar”, Penggugat pada pasal 1399 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “Jika tanda pembayaran tidak menyebutkan untuk utang mana pembayaran dilakukan, maka pembayaran itu harus dianggap sebagai pelunas utang yang pada waktu itu paling perlu dilunasi Debitur di antara utang – utang yang sama – sama dapat ditagih, maka pembayaran harus dianggap sebagai pelunas hutang yang dapat ditagih terlebih dahulu daripada utang – utang lainnya, meskipun utang yang terdahulu tadi kurang penting sifatnya daripada utang – utang lainnya itu.”; -

Bahwa dengan tidak mampunya para Tergugat untuk memberikan bukti Delivery Order Asli yang merupakan hak dari Penggugat, serta tidak


mempunyai para Tergugat untuk melakukan pencocokan terhadap keseluruhan nilai transaksi yang didalilkan oleh para Tergugat melalui Somasinya, Penggugat dalam hal ini berpegang pada Pasal 1399 KUH Perdata tersebut, dan karenanya seluruh hutang Penggugat kepada para Tergugat sudah lunas, melalui pemabayaran yang terdahulu yang didalilkan

oleh

para

Tergugat

dalam

somasinya

sebesar

Rp. 68.411.410.000,- ( enam puluh delapan miliar empat ratus sebelas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah ) ; -

Bahwa, dengan perbuatan para Tergugat yang mengirimkan somasi kepada Penggugat dengan berbagai ancaman dan kerancuan, serta tidak mau melakukan pencocokkan bukti transaksi beras senilai Rp. 80.257.650.000,- ( delapan puluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) adalah suatu perbuatan tanpa hak ( melawan hak ) dan karenanya telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dK ;

-

Bahwa dengan tidak adanya pencocokkan yang dilakukan sejak transaksi, para tergugat dK dapat diduga bermaksud untuk melakukan penagihan melebihi yang semestinya, bahkan dapat pula diduga bermaksud untuk berkelit dari kewajiban para Tergugat yang dahulu, yaitu memberikan bukti Delivery Order asli yang merupakan hak dari Penguggat dK.

4. Bahwa, menanggapi dalil para Penggugat dR pada halaman 28 no 4.6, dapat dilihat pengakuan dari para Penggugat dR berupa Delivery Order yang selama ini disertakan dalam tagihan kepada Penggugat dR hanya berupa Foto copy, bukan Delivery Order asli, yang mana Delivery Order asli tersebut merupakan hak dari Tergugat dR. Tergugat dR yang sudah menjalankan kewajibannya secara penuh yaitu dengan melakukan pemabayaran terhadap tagihan dari para Penggugat dR hanya diberikan Copy Delivery Order atau Transporter Slip Copy. Hal ini secara terang dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dR. 5.

Bahwa, TERGUGAT dR / PENGGUGAT dK menolak gugatan rekonvensi halaman 28 point 4.7, yang pokokonya pernyataan belum menerima DO asli sebagai perbuatan malawan hukum adalah keliru, kemudian para Penggugat dR malaporkan permasalahan a quo kepada Polda

Metro

Jaya

dengan

LP/3089/VIII/2015/PMJ/Ditreskrimum

nomor

tertanggal

Laporan 7

Agustus

: 2015

merupakan bentuk upaya kriminalisasi para TERGUGAT dk /


PENGGUGAT dR, tindakan mana patut dipandang sebagai perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia in casu Polda Metro Jaya, karna mengadukan suatu perkara wanprestasi/menagih klaim kekurangan bayar yang pada dasarnya perkara Perdata/wanprestas dengan menggunakan dan menjadikan Kepolisan Republik Indonesia seolah – olah sebagai “Debt Collector” (tukang tagih), selaku demikian jelaslah gugatan rekovensi didasari itikad tidak baik karena mohon kepada hakim yang mulia menolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima ; 6. Bahwa hal yang rancu dan wujud itikad tidak baik juga terlihat dalam Gugatan Rekonvensi halaman 28 nomor 4.5, para Penggugat dR kembali mengakui bahwa hutang yang diduga ada oleh para Penggugat dR hanya kepada Penggugat II dR dan Penggugat III dR, tetapi kemudian para Penggugat dR, pula mengirim somasi secara bersama-sama kepada Tergugat dR. dengan begitu telah terlihat secara nyata dan terang mengenai itikad tidak baik dari para Penggugat dR. dari hal tersebut patutlah apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Rekonvensi para Penggugat dR, atau

setidak-tidaknya Gugatan Rekonvensi

dinyatakan tidak dapat diterima ;. 7. Bahwa TERGUGAT dr/PENGGUGAT dK menolak dalil gugatan rekonvensi point 4.8, halaman 28 sampai s/d 30 point 5 halaman 30 s/d 31 mengenai tuntutan ganti rugi dan mengenai sita jaminan yang di dalilkan oleh para Penggugat dR/para TERGUGAT dR, karena jelasjelas gugatan rekovensi tidak berdasar patut ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, terlebih lagi semakin aneh dan rancu PENGGUGAT dR kemudian juga meminta kekurangan bayar ditambah pula bunga 2% yang tidak pernah diperjanjikan sebagai bentuk ganti rugi ; 8. Bahwa, merujuk uraian-uraian telah terang dan nyata gugatan rekovensi tidak beralasan dan tidak berdasar hukum untuk dikabukan termasuk tuntutan ganti rugi dan sita jaminan yang dimohonkan dalam gugatan rekovensi a quo, selaku demikian mohon kepada Hakim Yang Mulia agar berkenan menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan mengingat ketentuan HIR,


peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia Yurisprudensi M.A.R.I serta ASAS KEADILAN dan KEPATUTAN dengan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka PENGGUGAT

dK/TERGUGAT

dR

selaku

subyek

Hukum,

PENCARI

KEADILAN mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili berkenan memberi Putusan sebagai berikut : DALAM REKONVENSI DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan

eksepsi

yang

di

ajukan

oleh

TERGUGAT

dalam

rekonvensi/PENGGUGAT dK untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA “Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; DALAM KONVENSI dan REKONVENSI “Membebankan PARA TERGUGAT dk/para PENGGUGAT dR membayar seluruh biaya perkara menurut hukum“ SUBSIDAIR Jika Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya, Ex Aquo Et Bono; Demikian replik PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR atas jawaban PARA TERGUGAT dalam konvensi/PENGGUGAT dR serta jawaban atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR Menimbang,

bahwa jawaban terhadap

gugatan

Rekonvensi

tersebut,

selengkapnya sebagaimana terurai dalam Replik Penggugat tanggal 23 Februari 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; Menimbang, bahwa Terhadap Replik Penggugat tanggal 23 Februari 2016, Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, telah mengajukan Duplik, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam Duplik Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Terggat IV, tertanggal 22 Maret 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Karawang, telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Agustus 2016, Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Kwg , yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI

DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi : - Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV Rekonvensi ; Dalam Pokok Perkara : - Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; DALAM REKONVENSI - Mengabulkan gugatan Penggugat I, II. III, dan Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat I, II, III dan Tergugat IV Konvensi untuk sebagian ; - Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ; - Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar tagihan yang belum dibayar kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sejumlah Rp 4.626.232.500,- ( empat milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah ) ditambah bunga 2% (dua persen) per tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap ; - Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar tagihan yang belum dibayar kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sebesar Rp. 7.100.750.000,- ( tujuh milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ditambah 2% ( dua persen ) per tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap ; - Menolak gugatan Penggugat I, II, III dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV Konvensi untuk selain dan selebihnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI


- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.981.000 ( satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut : 1. Risalah

Pernyataan

Permohonan

Banding,

Nomor

:

71/PDT.G./2015/PN.KWG, tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat oleh RIDWAN NURDIN,SH., Panitera Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal, 22 Agustus 2016, salah seorang Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat, yang bernama EKA PRASETYA SH., menyatakan memohon banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 9 Agustus 2016,

Nomor :

71/Pdt.G/2016/PN.Kwg., tersebut ; 2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 71/PDT.G./2015/PN.KWG., tanggal 9 Maret 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh WILANTINAWATI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Maret 2017, kepada NOOR AKHMAD RIYADHI,SH., Advokad dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, The Kesington Commercial Blok A.12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai Jakarta Utara, selaku salah seorang Kuasa dari PT.JATISARI SRIREJEKI, PT. SUKSES ABADI KARYA INTI, PT.JAYA MAS, PT.INDO BERAS UNGGUL, sebagai para Terbanding semula sebagai para Tergugat, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut , yang pemberitahuannya dijalankan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang ;

3. Memori Banding tertanggal 15 September

2016, yang diajukan oleh

Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, pada tanggal 19 Sepetember 2016, sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Kwg., tanggal 19 September 2016, dan berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 9 Maret 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh WILENTINAWATI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya menerangkan, bahwa


pada tanggal 9 Maret

2017, telah diserahkan salinan resmi memori

banding kepada pihak lawannya, yaitu

PT.JATISARI SRIREJEKI, PT.

SUKSES ABADI KARYA INTI, PT.JAYA MAS, PT.INDO BERAS UNGGUL, sebagai para Terbanding semula sebagai para Tergugat, yang diterima oleh salah seorang kuasanya yang bernama NOOR AKHMAD RIYADHI,SH. ; 4. Kontra Memori Banding tertanggal 9 Maret 2017, yang diajukan oleh NURBAINI JANAH, SP., SH. Dkk, sebagai kuasa Para Terbanding semula sebagai para Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, pada tanggal 9 Maret 2017, sesuai dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor : 71/Pdt.G/2016/PN.Kwg, tanggal 9 Maret 2017 ; 5. Surat Nomor : W11.U10/489/HT.04.10/III/2017, tanggal 29 Maret 2017, Perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Penyerahaan Kontra memori Banding Perkara Perdata Nomor : 71 / PDT.G/2015/PN.KWG, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDWAN NURDIN, SH, Panitera Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya menerangkan, meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk memerintahkan salah seorang pegawai yang berhak menjalankan tugas sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti guna memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh NOOR AKHMAD RIYADHI,SH., dkk selaku Kuasa dari PT.JATISARI SRIREJEKI, Dkk sebagai para Terbanding semula

para

Tergugat,

kepada

EKA

PRASETYA

SH.dkk,

Advokad/konsultan Hukum pada kantor Hukum Pasopati, beralamat di Istana Pasteur Regency Blok CRB No.97 Jalan Sukaraja Gunung Batu Bandung, selaku Kuasa dari SUPARMAN RUSLAN, sebagai Pembanding, semula sebagai Penggugat ;

6. Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE), Nomor : 1351/PDT/DEL2016/PN.BDG. Jo.No.71/Pdt.G/2015/PN.KWG, tanggal 16 September 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh MOHAMMAD NUR FITRIYADI,M.KOM Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, dan disampaikan kepada EKA PRASETYA.SH.dkk, Advokad/konsultan Hukum pada kantor Hukum Pasopati, beralamat di Istana Pasteur Regency Blok CRB No.97 Jalan Sukaraja Gunung Batu Bandung, selaku Kuasa dari SUPARMAN

RUSLAN,

sebagai

Pembanding,

semula

sebagai


Penggugat/Kuasa mempelajari

Pembanding,

berkas

perkara

yang Nomor

berisi :

pemberitahuan,

untuk

71/Pdt.G/2015/PN.KWG,

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang,

di

dalam tenggang waktu 14

(empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, yang pemberitahuannya dijalankan melalui Kelurahan Sukaraja ; 7. Risalah

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

Perkara

Nomor

:

71/PDT.G/2015/PN.KWG, tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat dan dijalankan oleh WILENTINAWATI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Maret 2017, telah memberitahukan kepada NOOR AKHMAD RIYADHI,SH., Advokad dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, The Kesington Commercial Blok A.12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai Jakarta Utara, selaku salah seorang Kuasa dari PT.JATISARI SRIREJEKI, PT. SUKSES ABADI KARYA INTI, PT.JAYA MAS, PT.INDO BERAS UNGGUL, sebagai para Terbanding

semula sebagai para Tergugat, untuk mempelajari berkas

perkara Nomor :71/Pdt.G/2015/PN.KWG, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang pemberitahuannya dijalankan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari, setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ; Menimbang,

bahwa

Putusan

Pengadilan

Negeri

Karawang,

Nomor :71/Pdt.G/2015/PN.Kwg, dijatuhkan dan atau diucapkan pada tanggal 9 Agustus 2016, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi, dan Penggugat IV Rekonvensi ; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor :71/PDT.G./2015/PN.KWG, tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat oleh Halaman 44 dari halaman 58 Putusan Nomor 200/PDT/2017/PT.BDG

RIDWAN NURDIN,SH., Panitera Pengadilan Negeri Karawang, Agustus

2016, salah seorang Kuasa Hukum

Penggugat, yang bernama banding,

terhadap

pada tanggal 22

Pembanding semula

sebagai

EKA PRASETYA,SH., telah menyatakan memohon

Putusan

Pengadilan

Negeri

Karawang,

Nomor

:

71/Pdt.G/2015/PN.Kwg, yang dijatuhkan dan atau diucapkan pada tanggal 9 Agustus 2016 ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Risalah

Pemberitahuan

Pernyataan

Permohonan Banding, Nomor : 71/PDT.G./2015/PN.KWG., tanggal 9 Maret 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh WILANTINAWATI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, pada tanggal 9 Maret 2017, kepada NOOR AKHMAD RIYADHI,SH., Advokad dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, The Kesington Commercial Blok A.12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai Jakarta Utara, selaku

salah

seorang Kuasa dari PT.JATISARI SRIREJEKI, PT. SUKSES ABADI KARYA INTI, PT.JAYA MAS, PT.INDO BERAS UNGGUL, sebagai para Terbanding

semula

sebagai para Tergugat, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negeri Karawang, Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Kwg, yang dijatuhkan dan atau diucapkan pada tanggal 9 Agustus 2016, pada tanggal 22 Agustus seorang Kuasa Hukum Pembanding semula

2016, salah

sebagai Penggugat, yang bernama

EKA PRASETYA,SH. menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut, maka permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan dan atau diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;


Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, dalam memori banding tertanggal 15 September 2016, mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : - Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Karawang, telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ; - Bahwa Pertimbangan Hakim Judex Factie tingkat pertama, keliru, sesat, penuh kebohongan serta tidak membantu pencari keadilan untuk mendapat keadilan, sehingga karenanya putusan tingkat pertama patut dibatalkan ; - Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah bertindak tidak adil, tidak objektif, tidak transparan dan menyesatkan ; - Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama a quo keliru, tidak sesuai dengan fakta yang ada ; - Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama a quo keliru dan salah dalam menerapkan

hukum,

terutama

hukum

pembuktian,

yaitu

tidak

menerapkan hukum pembuktian dengan benar ; Menimbang, bahwa segala alasan dan argumentasi Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, selengkapnya sebagaimana termuat dan terurai dalam Memori Banding Pembanding semula sebagai Penggugat, tanggal 15 September 2016, dan terlampir dalam berkas perkara ini ; Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tanggal 15 September 2016 tersebut, para Terbanding I,II, III dan Terbanding IV, semula sebagai Tergugat I,II, III dan Tergugat IV, mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 Maret 2017, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : - Bahwa para Terbanding/dahulu para Tergugat tidak sependapat dan menolak semua dalil-dalil pembanding/dahulu Penggugat dalam Memori Banding tersebut, karena memori banding pembanding, hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang sudah tercantum dalam persidangan di Pengadilan Negeri ; - Bahwa Terbanding setuju dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Judex Factie ( tingkat pertama ) tentang eksepsi sebagaimana diuraikan dalam putusan Judex Factie Tingkat Pertama dan menolak Halaman 46 dari halaman 58 Putusan Nomor 200/PDT/2017/PT.BDG

semua dalil-dalil dalam Memori Banding perihal Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding ; - Bahwa Para Terbanding menolak alasan-alasan dari pembanding menyangkut pokok perkara, karena Para Terbanding/Para Tergugat mengirimkan surat somasi yang dilakukan secara propesional dan tetutup ( tanpa publikasi ) adalah upaya hukum yang sah, dan mengirimkan surat Somasi bukan merupakan tindakan perbuatan melawan hukum ; - Bahwa Terbanding/para Tergugat menolak alasan-alasan banding dari Pembanding/Penggugat dan para Terbanding/para Tergugat setuju dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama ( Judex Factie ) ; - Bahwa permintaan Pembanding/Penggugat untuk menyocokan data pemesanan Beras yang terdahulu, adalah alasan dari Penggugat untuk mengulur-ngulur waktu sehinga terlepas dari tanggung jawab melakukan pembayaran beras dan tidak ada kewajiban bagi para Terbanding / para Tergugat untuk mencocokan tagihan terdahulu yang sudah lunas, sebab tagihan para Tergugat saat ini hanya sebesar Rp.11.726,982.500 ( sebelas miliar tujuh ratus dua puluh enam sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah ), yaitu untuk pengiriman Beras bulan Desember 2014 sampai dengan bulan April 2015 ; - Bahwa Memori Banding tidak sesuai dengan fakta temuan dipersidangan, yang intinya adalah bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut bersesuaian dengan temuan fakta persidangan ; - Bahwa berdasarkan temuan fakta hukum dipersidangan, terbukti bahwa Penggugat telah menerima beras yang telah dikirim oleh para Tergugat, termasuk beras yang belum dibayar, dan pengiriman beras dengan Delivery Order (D.O) ; Menimbang, bahwa segala alasan dan argumentasi para Terbanding I, II, III dan Terbanding IV, semula sebagai para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, selengkapnya sebagaimana termuat dan terurai dalam Kontra Memori Banding para Terbanding semula sebagai para tergugat, tanggal 9 Maret 2017, dan terlampir dalam berkas perkara ini ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat-surat maupun

saksi-saksi, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang,

tanggal 9 Agustus 2016, Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Kwg, serta memori banding Halaman 47 dari halaman 58 Putusan Nomor 200/PDT/2017/PT.BDG

yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding I, II, III, IV semula sebagai Para Tergugat I, II, III, IV, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi dalam Gugatan Konvensi, maupun materi gugatan dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi, telah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusan mengenai gugatan Konvensi, telah menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV Rekonvensi, sedangkan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, demikian pula dalam gugatan Rekonvensi, yaitu telah Mengabulkan gugatan Penggugat I, II. III, dan Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat I, II, III dan Tergugat IV Konvensi untuk sebagian, serta Menolak gugatan Penggugat I, II, III dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV Konvensi untuk selain dan selebihnya, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar/diktum putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 9 Agustus 2016, Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Kwg, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya, Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan,

disertai

dengan

alasan-alasan

hukum

yang

menjadi

dasar

pertimbangan dalam putusannya, dan karenanya pertimbangan-pertimbangan pengadilan Tingkat Pertama sepanjang menyangkut hal itu, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi,

dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat

banding, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ; Menimbang, bahwa didalam salah satu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, yaitu putusan Mahkamah Agung RI, No.198 K/AG/1999, tanggal 28 Februari 2001, adanya kelalaian dari Yudex Factie, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama yang dalam putusannya seharusnya mempertimbangkan dan memberikan putusan atas Ekserpsi, yang diajukan oleh Tergugat, akan tetapi tidak mempertimbangkan dan memutus Eksepsi tersebut, adanya kelalaian dari Judex Factie tentang putusan atas “ Eksepsi “ Ini, Mahkamah Agung dalam Kasasi tidak membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut, melainkan memperbaiki, putusan Judex Factie a quo. ;


Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan putusan kasasai tersebut, dalam hal ada kelalaian dari pengadilan tingkat pertama, yaitu yang seharusnya mempertimbangkan dan memberikan putusan atas Eksepsi, yang diajukan oleh Tergugat, akan tetapi tidak mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut, maka adanya kelalaian tersebut tidaklah membatalkan putusan, atau putusan tidak dibatalkan, akan tetapi dapat diperbaiki dan diputus oleh pengadilan diatasnya ; Menimbang, bahwa oleh karena dalam Putusan Tingkat Pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 9 Agustus 2016, Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Kwg, Eksepsi dalam gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sebagai pengadilan diatasnya/peradilan tingkat banding, akan memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama, dengan mempertimbangkan dan memutus Eksepsi di maksud, dengan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini; Menimbang, bahwa didalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Rekonnvensi dari para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut : - Bahwa

Tergugat

dR

memandang

gugatan

rekonpensi

tersebut

mengandung hal cacat formil dan melanggar praktik hukum acara perdata yang dapat mengakibatkan secara hukum gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; - Bahwa dalil-dalil gugatan Rekonpensi yang diajukan pada substansinya bukanlah suatu hal yang lain tetapi merupakan pengulangan dalil-dalil jawaban pihak para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dR, yang menurut hemat Tergugat dR/Penggugat Dk, hal tersebut bukan suatu hal yang lain yang dapat diajukan sebagai suatu gugat balik, sehingga gugatan demikian patutlah dinyatakan tidak dapat diterima ; - Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum mengajukan gugatan di Pengadilan adalah akal dari setiap Warga Negara, sehingga Penggugat dK/Tergugat dR, tidaklah dapat dituntut hal yang sama karena mengajukan suatu gugatan perdata ke Pengadilan. Mencermati gugatan Rekonvensi yang dimohonkan oleh para Penggugat dR/para Tergugat dK,


yang telah diformulasikan sebagai gugatan Perbuatan melawan hukum berdasarkan atas perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang secara melawan hukum tanpa rasa malu merekayasa alasan-alasan fiktif untuk menghindari membayar kewajiban dan membuat tuduhan fiktif dan merekayasa

seolah-olah

para

Penggugat

rekonpensi

melakukan

perbuatan melawan hukum karena menagih tagihan yang sah ( lihat point 4.3. halaman 23), adalah suatu hal yang sama dengan substansi dalam gugatan

konvensi,

selaku

demikian

gugatan

rekonvesi

patutlah

dinyatakan tidak dapat diterima. ; - Bahwa gugatan Penggugat dR dipandang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat dR mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum, namun jika mencermati posita dan petitum dari gugatan rekonvensi adalah mengenai pembayaran suatu piutang yang merupakan formulasi gugatan wanprestasi, hal mana praktik hukum acara perdata mencampuradukan gugatan seperti ini membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima ; - Bahwa jika mencermati dalil-dalil gugatan rekonpensi (lihat posita poin 4.4. dan 4.5. halaman 23-28) nyata dibaliknya yakni Tergugat II dK/Penggugat II dR/ dan Tergugat III dK/Penggugat III dR mengklaim Penggugat dK/Tergugat dR mempunyai sisa kewajiban yang harus dipenuhi sebesar Rp.4.626.232.500 (Empat milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus

tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada

Penggugat II dR dan sebesar Rp.7.100.750.000,- ( Tujuh milyar seratus juta tujuh ratus lima ribu rupiah ) kepada Penggugat III dR, hal ini berbenturan dengan surat Somasi Para Penggugat d/R pada tanggal 27 Mei 2015 dimana Para Penggugat dR mengklaim secara bersama-sama menagih pembayaran masing-masing kepada Tergugat dR sejumlah Rp.11.726.982.500, sehingga dari hal tersebut nampak jelas adanya kerancuan dan saling tidak sesuai.Hal ini menjadi alasan kuat unsur itikad tidak baik dari para Penggugat dR untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Disisi lain dalil dalam posita dengan petitum tumpang tindih dan tidak bersesuaian dimana Penggugat II dR yang mengkalim sisa pembayaran hutang, namun secara bersama-sama Para Penggugat dR ( Termasuk Penggugat I dR dan Penggugat IV dR) menuntut ganti rugi Immaterial kepada Tergugat dR, sehingga gugatan rekonpensi menjadi kabur dan tidak jelas ( obscuur libel ) ; - Bahwa selain eksepsi/keberatan Formal tersebut diatas, gugatan rekonpensipun telah melanggar praktik hukum acara perdata, dimana


gugatan rekonpensi yang diajukan para Penggugat dR/para tergugat dK senyatanya tidak dibubuhi meterai secukupanya, hal mana praktik beracara terhadap gugatan diajukan di Pengadilan wajib diberikan materai secukupnya ; - Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, Tergugat dR/Penggugat dK mohon kepada Hakim Pemeriksa mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dR untuk seluruhnya, menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima ( Niet Ontvaankelijk Verklaard ) ; Menimbang, bahwa segala alasan dan argumentasi Eksepsi Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut diatas, selengkapnya sebagaimana termuat dan terurai dalam Replik Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, tertanggal 23 Februari 2016, dan terlampir dalam berkas perkara; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi / Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa dalam gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh para Penggugat dalam Rekonvensi / para Tergugat dalam Konvensi, Pengdailan Tinggi tidak menemukan fakta bahwa gugatan para penggugat dalam Rekonpensi mengandung cacat formil, karena gugatan Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat gugatan, serta

jelas objek maupun subjek gugatannya,

sehingga tidak ada pelanggaran terhadap hukum acara perdata dalam penyusunan gugatannya, oleh karena itu alasan Eksepsi para Tergugat dalam Rekonpensi, yang menyatakan gugatan rekonpensi mengandung cacat formil dan melanggar praktik hukum acara perdata, patut ditolak dan dikesampingkan ; Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dengan alasan, bahwa dalil-dalil gugatan Rekonpensi yang diajukan pada substansinya bukanlah suatu hal yang lain tetapi merupakan pengulangan dalil-dalil jawaban pihak para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dR, sehinga hal tersebut bukan suatu hal yang lain yang dapat diajukan sebagai suatu gugat balik, sehingga gugatan demikian patutlah dinyatakan tidak dapat diterima, dalil eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tinggi bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena tidak ada ketentuan hukum yang melarang dalil jawaban tidak bisa dijadikan sebagai dasar gugatan Rekonpesi, tentunya sepanjang ada Relevansinya dengan guatan rekonvensi tersebut, dengan demikian eksepsi dengan alasan seperti itu patut ditolak dan dikesampingkan ;


Menimbang,

bahwa

mengenai

Eksepsi

Tergugat

Dalam

Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang menyatakan bahwa mengajukan gugatan di Pengadilan adalah akal dari setiap Warga Negara, sehingga Penggugat dK/Tergugat dR, tidaklah dapat dituntut hal yang sama karena mengajukan suatu gugatan perdata ke Pengadilan, dengan alasan bahwa gugatan Rekonvensi yang dimohonkan oleh para Penggugat dR/para Tergugat dK, yang telah diformulasikan sebagai

gugatan

Perbuatan

melawan

hukum

berdasarkan

atas

perbuatan

Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang sercara melawan hukum tanpa rasa malu merekayasa alasan-alasan fiktif untuk menghindari membayar kewajiban dan membuat tuduhan fiktif dan merekayasa seolah-olah para Penggugat rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum karena menagih tagihan yang sah ( lihat point 4.3. halaman 23), adalah suatu hal yang sama dengan substansi dalam gugatan konvensi, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, Eksepsi dengan alasan seperti itu telah menyangkut materi perkara, karenanya beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan ; Menimbang, bahwa demikian pula dengan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat dR dipandang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan karena Penggugat dR mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum, namun jika mencermati posita dan petitum dari gugatan rekonvensi adalah mengenai pembayaran suatu piutang yang merupakan formulasi gugatan wanprestasi, hal mana praktik hukum acara perdata mencampuradukan gugatan seperti ini membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, eksepsi semacam inipun telah menyangkut materi perkara, karena untuk membuktikan apakah

gugatan

Pengugat

menyangkut

perbuatan

melawan

hukum

atau

wanprestasi, masih harus dibuktikan dalam lapangan pembuktian, sehingga alasan eksepsi seperti inipun haruslah ditolak dan dikesampingkan ; Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dengan alasan bahwa dalil-dalil gugatan rekonpensi (lihat posita poin 4.4. dan 4.5. halaman 23-28) nyata dibaliknya yakni Tergugat II dK/Penggugat II dR/ dan Terggat III dK/Penggugat III dR mengklaim Penggugat dK/Tergugat dR mempunyai sisa kewajiban yang harus dipenuhi sebesar Rp.4.626.232.500 (Empat milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus

tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat II dR dan

sebesar Rp.7.100.750.000,- (Tujuh milyar seratus juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kepada Penggugat III dR, hal ini berbenturan dengan surat Somasi Para Penggugat d/R pada tanggal 27 Mei 2015 dimana Para Penggugat dR mengklaim secara bersama-sama menagih pembayaran masing-masing kepada Tergugat dR sejumlah


Rp.11.726.982.500, sehingga dari hal tersebut nampak jelas adanya kerancuan dan saling tidak sesuai.Hal ini menjadi alasan kuat unsur itikad tidak baik dari para Penggugat dR untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Disisi lain dalil dalam posita dengan petitum tumpang tindih dan tidak bersesuaian dimana Penggugat II dR yang mengkalim sisa pembayaran hutang, namun secara bersama-sama Para Penggugat dR ( Termasuk Penggugat I dR dan Penggugat IV dR ) menuntut ganti rugi Immaterial kepada Tergugat dR, sehingga gugatan rekonpensi menjadi kabur dan tidak jelas ( obscuur libel ), menurut pendapat Pengadilan Tinggi, Eksepsi dengan alasan seperti inipun telah pula menyangkut materi perkara, karena pakah benar Penggugat dK/Tergugat dR mempunyai sisa kewajiban yang harus dipenuhi sebesar Rp.4.626.232.500,- ( Empat milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus

tiga

puluh dua ribu lima ratus rupiah ) kepada Tergugat II, dan kepada Penggugat III dR sebesar Rp.7.100.750.000,- ( Tujuh milyar seratus juta tujuh ratus lima ribu rupiah ) dan hal ini berbenturan dengan surat Somasi Para Penggugat d/R pada tanggal 27 Mei 2015 dimana Para Penggugat dR mengklaim secara bersama-sama menagih pembayaran masing-masing kepada Terggat dR sejumlah Rp.11.726.982.500, hal itu masih harus dibuktikan kebenarannya melalui lapangan pembuktian, sehingga alasan eksepsi serperti inipun telah menyangkut materi perkara, yang karenanya beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan ; Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi dengan alasan bahwa gugatan rekonpensipun telah melanggar praktik hukum acara perdata, dimana gugatan rekonpensi yang diajukan para Penggugat dR/para tergugat dK senyatanya tidak dibubuhi meterai secukupanya, hal mana dalam praktik beracara terhadap gugatan diajukan di Pengadilan wajib diberikan materai secukupnya, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ; Menimbang, bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh para Penggugat dalam Rekonpensi / para Tergugat dalam Konvensi diajukan dalam jawaban atau disatukan dalam jawaban, sedangkan surat jawaban atas suatu gugatan menurut ketentuan hukum acara tidak mensyaratkan harus dibubuhi metrai. Karena itu mengajukan gugatan rekonvensi dalam surat jawaban yang tidak bermaterai tidak menyebabkan batalnya gugatan, sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan dalam atau bersamaan dengan surat jawaban yang tidak bermeterai, tidaklah melanggar hukum Acara Perdata baik dalam teori maupun dalam praktek ; Menimbang,

bahwa

bahkan

menurut

pendapat

NY.RETNOWULAN

SUTANTO,SH. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,


telah berpendapat, ….

Surat gugatan sebaiknya ditik, akan tetapi apabila yang

besangkutan tidak mempunyai mesin tik, dapat juga ditulis dengan tangan, cukup apabila diatas kertas biasa artinya tidak usah diatas kertas bermaterai. Surat gugat tidak perlu pula dibubuhi meterai. Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Rekonpensi para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konvensi yang diajukan dalam jawaban/dicantumkan dalam surat jawaban atau bersamaan dengan surat jawaban, yang tidak bermetrai menurut Pendapat Pengadilan Tinggi tidaklah menyebabkan gugatan batal demi hukum, atau cacat formal, sehingga Eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konvensi menyangkut hal itupun haruslah ditolak dan dikesampingkan ; Menimbang, bahwa beradasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Eksepi Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, karena tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ; Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi perlu pula memperbaiki sekedar mengenai bunyi Redaksional amar/ diktum Putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 9 Agustus 2016, Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Kwg, yang berbunyi Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar tagihan yang belum dibayar kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sebesar Rp. 7.100.750.000,- ( tujuh milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ditambah 2% (dua persen) per tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, karena dalam diktum ke-5 gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat dalam Konvensi, yang dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat dalam Konvensi, memohon “ Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar tagihan yang belum dibayar kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sebesar

Rp. 7.100.750.000,- ( tujuh milyar

seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ditambah bunga 2% (dua persen) per tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga bunyi redaksional diktum putusan pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki, sehingga sama bunyi redaksionalnya dengan diktum

ke

5

gugatan

Rekonvensi,

yaitu

:

Menghukum

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar tagihan yang belum dibayar kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sebesar Rp. 7.100.750.000,( tujuh milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ditambah bunga 2%


(dua persen) per tahun terhitung, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap ; Menimbang, bawa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat tanggal 15 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Karawang telah salah menerapkan hukum, karena telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim Judex Factie tingkat pertama keliru, sesat, penuh kebohongan serta tidak membantu pencari keadilan untuk mendapat keadilan sehingga putusan tingkat pertama patut dibatalkan, Hakim Tingkat Pertama telah bertindak tidak adil, tidak objektif, tidak transparan dan menyesatkan, pertimbangan hakim tingkat pertama a quo keliru, tidak sesuai dengan fakta yang ada, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama a quo keliru dan salah menerapkan hukum terutama hukum pembuktian, yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Memori Banding para Pembanding semula para Penggugat tanggal 15 September 2016 tersebut, karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak cukup kuat, untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ; Menimbang, bahwa demikian pula mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula sebagai para Tergugat, sebagaimana selengkapnya terurai dalam kontra memori banding para Terbanding semula para Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, tanggal 9 Maret 2017, selain Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya berisi dalil-dalil sangkalan para Terbanding semula para Tergugat terhadap gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam jawabnnya, juga para Terbanding semula para Tergugat, telah membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Kontra Memori Banding dari Terbanding semula sebagai Tergugat

tersebut, menurut

pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;


Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tingkat

Pertama,

maka

pertimbangan-

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, disertai dan atau dilengkapi dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding serbagaimana diuraikan diatas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 9 Agustus 2016, Nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Kwg, perlu diperbaiki dengan menambah diktum putusan gugatan rekonpensi tentang eksepsi dan bunyi redaksional diktum putusan pokok perkara gugatan Rekonpensi, yang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat, tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Penggugat, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Udang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tesebut ;

-

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Karawang, tanggal

9

Agustus

2016,

Nomor

:

71/Pdt.G/2015/PN.Kwg,

dimohonkan banding tersebut, dengan menambah diktum gugatan

Rekonpensi

tentang

eksepsi

dan

yang

putusan

memperbaiki

bunyi

redaksional diktum putusan pokok perkara gugatan Rekonpensi, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV Rekonvensi ;


Dalam Pokok Perkara : - Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; DALAM REKONVENSI Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : - Mengabulkan gugatan Penggugat I, II. III, dan Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat I, II, III dan Tergugat IV Konvensi untuk sebagian ; - Menyatakan

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat

Konvensi

telah

Konvensi

untuk

melakukan perbuatan melawan hukum ; - Menghukum membayar

Tergugat tagihan


yang

belum

dibayar

kepada

Penggugat

II

Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sejumlah Rp 4.626.232.500,- ( Empat milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah ) ditambah bunga 2% (dua persen) per tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap ; - Menghukum membayar

Tergugat tagihan


yang

belum

dibayar

Konvensi

kepada

untuk

Tergugat

III

Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sebesar Rp. 7.100.750.000,- ( tujuh milyar seratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ditambah bunga 2% (dua persen) per tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap ; - Menolak

gugatan

Penggugat

I,

II,

III

dan

Penggugat

IV

Rekonvensi/Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV Konvensi untuk selain dan selebihnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -

Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa H.

Barat ARWAN

pada

hari

BYRIN

:

Senin

SH.MH.,

Tanggal

selaku

10

Hakim

Juli Ketua

2017,

oleh

Majelis,

kami

dengan

HERMAN HELLER HUTAPEA, SH. dan MUCHTADI RIVAIE, SH. MH., para Hakim


Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 25 April 2017, Nomor : 200 / PEN / PDT / 2017 / PT- BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis , Tanggal 13 Juli 2017, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta APAY SYAHIDIN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA, Ttd

KETUA MAJELIS, Ttd

1. HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.

H. ARWAN BYRIN SH.MH.

Ttd

2. MUCHTADI RIVAIE, SH.MH. PANITERA PENGGANTI Ttd APAY SYAHIDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara

:

- Redaksi Putusan

: …………………………………………...Rp. 5.000,-

- Materai Putusan

: ……………………………………………Rp.

6.000,-

- Pemberkasan/Penjilidan: ……………………………………………Rp. 139.000,===========================================================+ J U M L A H

: …………………………………………… Rp. 150.000,-


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents