PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 531/Pdt/2016/PT.BDG ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : 1. Drs. H. ABDUL HALIM KADIR ; ---------------------------------------------------------------Beralamat di Jalan LL.RE. Martadinata No. 159A RT. 01/02 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung ; -----------------------------------------------2. NY. RADEN HAJJAH KIKIH RUKIYAH KADIR ; ------------------------------------------Beralamat di Jalan LL.RE. Martadinata No. 177 RT. 06/07 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung ; -----------------------------------------------Para Pembanding semula Tergugat I dan II ; --------------------------------------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Selestinus, S.H. dan Posma Ganda P. Siahaan, SH., Advokat-advokat pada Law Office “PETRUS SELESTINUS, SH & ASSOCIATES”, beralamat di GRAHA GAPENSI Lt. I, Jl. Raya Ragunan No. C/I, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2016 ; -------------------------------------------------------------Melawan: 1. Ir. H. ABDUL RAUF KADIR ; -------------------------------------------------------------------Selaku Direktur Utama PT Yasmin Interbuana Hotel dan Pemilik / Pemegang saham PT Yasmin Interbuana Hotel, beralamat di Jalan LL.RE. Martadinata No. 177 RT. 06/07 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung ; -Terbanding semula Penggugat ; -------------------------------------------------------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Jatmiko, S.H., Hasbi Simatupang, S.H. dan Iskandar Siregar, S.H., Advokat-advokat pada Simatupang & Partners Law Firm, beralamat kantor di Perkantoran Royal Palace Blok A-23, Jl. Prof. Soepomo No. 178 A Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2016 ; ----------------------------------------------------------------------------------------dan, 2. TAMTOMO ENDROPRANOTO, S.H. ; -------------------------------------------------------Notaris / PPAT, beralamat di Jalan Prof. Soepomo, S.H. No. 6A Tebet - Jakarta Selatan ; -----------------------------------------------------------------------------------------------Turut Terbanding semula Turut Tergugat I ; ---------------------------------------------Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt/2016/PT.BDG

3. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ; ----------------------------------------------------Beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan ; --------Turut Terbanding semula Turut Tergugat II ; --------------------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut ; -------------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 24 Maret 2016 No. 192/Pdt.G/2015/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; ----------I. DALAM KONPENSI A. DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II untuk seluruhnya ; B. DALAM POKOK PERKARA Dalam Provisi : - Menolak tuntutan Provisi Penggugat ; Dalam Pokok Perkara : - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ; - Menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 November 2013 yang diselenggarakan Para Tergugat yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Yasmin Interbuana Hotel No. 18 tanggal 20 Nopember 2013 dihadapan Turut Tergugat I dan diberitahukan serta dicatat pada database Turut Tergugat II ; - Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham [Sirkuler] sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Yasmin Interbuana Hotel No. 8 tanggal 6 September 2013 dibuat dihadapan Tamtomo Endropranoto S.H. Notaris/PPAT di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehakiman dan HAM melalui Keputusan

No. AHU-

48793.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 17 September 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tetap sah dan mengikat Perseroan ; - Menolak Gugatan Penggugat Untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt/2016/PT.BDG

II. DALAM REKONPENSI - Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II untuk seluruhnya ; III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI - Menghukum Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat I Dalam Konpensi I dan Tergugat II Dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara Dalam Konpensi dan Rekonpensi sebesar Rp. 3.721.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

4 Mei

2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dibawah Register No. 192/Pdt.G/2015/PN.Bdg., berbunyi sebagai berikut : A.

DASAR DALIL/POSITA GUGAT Bahwa dasar hukum (rechts grand) yang menjadi landasan Gugatan PENGGUGAT, bertitik-tolak dari dasar fakta (feitelijke grond) sebagai berikut: 1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu pendiri dan pemegang saham dari PT. Yasmin Interbuana Hotel [d/h bemama PT. Yasmin Trading Company] selanjutnya disebut "Perseroan" yang didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Yasmin Trading Company LTD No. 20 tanggal 6 Maret 1974 dibuat dihadapan Komar Andasasmita, S.H. Notaris dan PPAT di Bandung dengan komposisi pemegang saham dan pengurus sebagai berikut:

2.

1.

H. Abdul Kadir

1.001

Rp. 50.050.000

2.

Ny. Hj. R. Kikih Rukiah

601

Rp. 30.050.000

3.

H. Abdul Rauf

400

Rp. 20.000.000

1.

H. Abdul Kadir

Direktur Utama

2.

Ny. H.R. Kikih Rukiyah

Komisaris Utama

3.

H. Abdul Rauf

Komisaris

PT. Yasmin Trading Company kemudian berubah nama menjadi PT. Yasmin Interbuana Hotel berdasarkan Akta Perbaikan No. 181 tanggal 21 Oktober 1988 dibuat dihadapan Wiratni Ahmadi, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-8486.HT.01.01. Th.89 tertanggal 8

September 1989,

dimana komposisi pemegang saham

dan pengurus Perseroan berdasarkan akta tersebut menjadi sebagai berikut :


3.

1.

H.Ir. Abdul Rauf Kadir

2721

Rp. 2.721.000.000

2.


4080

Rp. 4.080.000.000

3.

H. Drs. Abdul Halim Kadir

6801

Rp. 6.801.000.000

1.


Direktur Utama

2.

Ny. H.R. Kikih Rukiyah

Direktur

3.

H. Drs. Abdul Halim Kadir Komisaris Utama

Selanjutnya

Perseroan

melakukan

perubahan

Anggaran

Dasar

berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pemegang Saham PT. Yasmin Interbuana Hotel No. 43 tanggal 17 Maret 2003 dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H. Notaris/PPAT di Jakarta guna disesuaikan dengan Undang-undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehakiman dan HAM melalui Keputusan No. C-23600 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003, dimana komposisi pemegang saham dan pengurus Perseroan berdasarkan akta tersebut menjadi sebagai berikut :

4.

1.


2721

Rp. 2.721.000.000

2.


4080

Rp. 4.080.000.000

3.


6801

Rp. 6.801.000.000

1.

Ny. Hj. Ir. Letje Fatimah

2.

H. Drs. Abdul Halim Kadir Direktur

3.


Komisaris Utama

4.


Komisaris

Direktur Utama

Untuk menyesuaikan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham [Sirkuler]

sebagai

Pengganti

Rapat

Umum

Pemegang Saham PT.

Yasmin Interbuana Hotel No. 8 tanggal 6 September 2013 dibuat dihadapan Tamtomo Endropranoto S.H. Notaris/PPAT di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehakiman dan HAM melalui Keputusan No. AHU-48793.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 17 September 2013 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dimana komposisi pemegang saham dan pengurus Perseroan berdasarkan akta tersebut menjadi sebagai berikut : Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt/2016/PT.BDG

5.

1.


2721

Rp. 2.721.000.000

2.


4080

Rp. 4.080.000.000

3.


6801

Rp. 6.801.000.000

1.


Direktur

2.


Komisaris

Pada tanggal 15 November 2013 PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tanpa sepengetahuan PENGGUGAT yang dalam hal ini berkapasitas sebagai [i] Direktur Perseroan dan [ii] pemilik/pemegang 2.721 saham Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang kemudian di aktakan oleh TURUT TERGUGAT I melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT, Yasmin Interbuana Hotel No. 18 tanggal 20 Nopember 2013 dan diberitahukan serta dicatat pada database TURUT TERGUGAT II berdasarkan Daftar Perseroan Nomor AHU-0113364.AH.01.09 tahun 2013 tanggal 28 November 2013 [selanjutnya disebut "RUPSLB 15 November 2013"] ;

6.

Penyelenggaraan RUPSLB 15 November 2013 yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT

tersebut

telah

melanggar

beberapa

ketentuan

baik

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun ketentuan dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas [selanjutnya disebut "UU-PT"], hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut : 6.1.

RUPSLB

15 November 2013 telah melanggar ketentuan pasal

79 ayat [1] jo pasal 79 ayat [3] UUPT, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta hukum yaitu : 6.1.1.

Penggugat selaku Direktur Perseroan tidak pernah menerima permintaan penyelenggaraan RUPSLB melalui surat tercatat beserta alasannya sebagaimana diwajibkan oleh pasal 79 ayat [3] UUPT dari PARA PENGGUGAT ;

6.1.2.

Oleh

karena

Perseroan

Penggugat

tidak

pernah

selaku

Direktur

menerima

Utama

permintaan

penyelenggaran RUPSLB maka Penggugat juga tidak pemah

mengeluarkan

penyelenggaran

RUPSLB

pemanggilan 15

November

untuk 2013,

sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat [1] UUPT ;


6.1.3.

Prosedur penyelenggaraan RUPSLB telah diatur oleh UUPT, yang baru dapat dilaksanakan atas permintaan [i] pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara [ii] Dewan Komisaris;

6.1.4.

Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dalam hal ini kepada Penggugat dengan surat tercatat disertai dengan alasannya, oleh karena prosedur tersebut diatas tidak dilakukan sebelum dilaksanakan RUPSLB 15 November 2013 maka konsekuensi hukum dari hasil RUPSLB tersebut adalah terdapat cacat hukum dan karenanya memiliki alasan untuk dibatalkan;

6.2.

RUPSLB 15 November 2013 telah melanggar ketentuan pasal 105 ayat [1] dan ayat [2] UUPT, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut: 6.2.1. Penggugat

selaku

Direktur

Perseroan,

tidak

pernah

diberikan alasan pemberhentian sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 105 ayat [1] UUPT, telah pula diuraikan diatas selaku Direktur Perseroan PENGGUGAT tidak pernah diikutsertakan dalam RUPLB 15 November 2013, dan didalam Risalah Rapat tersebut juga tidak disebutkan alasan alasan pemberhentian PENGGUGAT selaku Direktur Perseroan ; 6.2.2. Selain

tidak

menyebutkan

alasan

pemberhentian,

PENGGUGAT juga tidak diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPSLB 15 November 2013 tersebut diatas, hal ini jelas melanggar ketentuan pasal 105 ayat [2] UUPT dimana

dinyatakan

dengan

tegas

"keputusan

untuk

memberhentikan anggotan Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS" ; 6.2.3. PENGGUGAT selaku Direktur Perseroan tidak pernah diberi kesempatan baik sebelum, pada saat maupun setelah RUPSLB 15 November 2013 dilaksanakan; 6.3.

RUPSLB 15 November 2013 telah melanggar ketentuan pasal 9 ayat [2] dan ayat [3] Anggaran Dasar berdasarkan Akta


Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham [Sirkuler] sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Yasmin Interbuana Hotel No. 8 tanggal 6 September 2013 dibuat dihadapan Tamtomo Endropranoto

S.H.

Notaris/PPAT

di

Jakarta

dan

telah

mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehakiman dan HAM melalui Keputusan No. AHU-48793.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 17 September 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ; 6.3.1.

Penggugat selaku pemilik/pemegang 2.271 saham dalam Perseroan tidak pernah menerima panggilan dengan surat tercatat tentang penyelenggaraan RUPLB 15 November 2013 sebagamana disebutkan dalam halaman 3 Akta No. 18 tanggal 20 Nopember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Yasmin Interbuana Hotel ;

6.3.2.

Pasal 9 ayat [2] Anggaran Dasar Perseroan telah menegaskan

"Rapat

Umum

Pemegang

Saham

diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar"; 6.3.3.

PARA

TERGUGAT

menyatakan

telah

melakukan

pemanggilan secara tercatat pada tanggal 29 Oktober 2013, namun fakta hukum yang ada PENGGUGAT tidak pernah menerima pemberitahuan secara tercatat tersebut, hal ini menurut PENGGUGAT hanyalah akal-akalan dari PARA TERGUGAT guna mengelabui ketentuan tentang pemanggilan tersebut, dengan seolah-olah telah dilakukan pemanggilan ; 7.

Selain dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas perlu juga disampaikan disini adanya fakta hukum bahwa : 7.1.

Berdasarkan Surat Kuasa No. 03 tanggal 10 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Syaifuddin Zuhri, S.H. MKn, TERGUGAT II telah menyerahkan kepada PENGGUGAT kuasa yang selengkapnya adalah

"untuk

mengurus,

memelihara,

serta

menyelesaikan

masalah sehubungan dengan keberlangsungan jalannya Perseroan, sebagaimana hak-hak dan kewenangan yang ada dan dapat dilakukan termasuk tapi tidak terbatas untuk melakukan upaya


permintaan untuk diadakannya Rapat Direksi, RUPS, RUPSLB, untuk menghadiri rapat tersebut ataupun tindakan lain yang dianggap perlu dan dianggap baik dan berguna oleh penerima kuasa ; 7.2.

Kuasa tersebut diatas sampai saat ini masih belum dicabut dan masih berlaku serta mengikat antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT sebagaimana ketentuan pasal 1338 Kitab Undangundang Hukum Perdata, sehingga apa yang dilakukan TERGUGAT II untuk menyelenggarakan RUPSLB 15 November 2015 tanpa mencabut dan/atau memberitahukan terlebih dahulu kuasa tersebut juga bertentangan dengan hukum ;

7.3.

Terkait dengan hal tersebut diatas dan dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 26 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh TERGUGAT II yang pada intinya menyatakan tidak pernah menghadiri RUPLB 15 November 2015, maka PENGGUGAT menilai jika seluruh prosedur RUPLB tersebut melekat cacat hukum yang sangat parah baik secara formil maupun materiil, oleh sebab itu sudah seharusnya dinyatakan batal ;

8.

PENGGUGAT juga melihat jika RUPSLB 15 November 2013 dibuat untuk dijadikan salah satu dasar bagi TERGUGAT I [i] untuk melaporkan PENGGUGAT

pada

MABES

POLRI

melalui

laporan

polisi

No.

LP/58/1/2014/Bareskrim tanggal 16 Januari 2014, padahal RUPSLB 15 November 2013 [ii] untuk mengalihkan aset-aset Perseroan kepada pihak lain ; 9.

Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum [ontrechtmatige daad] yang dilakukan

oleh

PARA

TERGUGAT

sebagaimana

telah

diuraikan

PENGGUGAT diatas telah menyebabkan kerugian bagi diri PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil, dan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KitabUndang-undang Hukum Perdata [KUH Per] maka PARA TERGUGAT harus menanggung semua kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya ; 10. Bahwa adapun kerugian yang telah dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan

melawan

hukum

yang

telah

dilakukan

oleh

PARA


PENGGUGAT seluruhnya adalah berjumlah Rp. 39.900.000.000,00 [tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah] ; a. Kerugian Materiil : -

PENGGUGAT

telah

menggunakan

uang

pribadi

untuk

menyelamatkan aset perseroan berupa sebidang tanah dan bangunan hotel yang terletak di Jl. Hayam Wuruk No. 1 Jakarta Pusat [SHGB 972/Kebon Kelapa] yang pada waktu itu akan dilelang

oleh

PENGGUGAT

PT. PDFCI yang

selaku

digunakan

kreditur dimana uang milik

pada

saat

itu

berjumlah

Rp. 1.900.000.000, [satu milyar sembilan ratus juta rupiah], [pelunasan ke PDFCI dilakukan pada tanggal 10 Januari 1992 dimana harga emas per/gram adalah Rp. 25.000] yang jika dihitung berdasarkan harga emas sekarang dimana harga emas per/gram adalah Rp. 500.000,00 telah terjadi kenaikan 20 kali lipat sehingga adalah adil jika kerugian PENGGUGAT dinilai menjadi sebesar Rp. 1.900.000.000 x 20 = Rp.38.000.000.000,00 ; -

PENGGUGAT telah menggunakan uang pribadi untuk keperluan perpanjangan SHGB 972/Kebon Kelapa yang juga merupakan aset Perseroan sebesar Rp. 900.000.000,00 [sembilan ratus juta rupiah] ;

b. Kerugian Immateriil: -

Selain kerugian materiil tersebut di atas, maka PENGGUGAT telah mengalami tekanan secara psikis dan fisik akibat laporan polisi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan menggunakan hasil RUPSLB 15 November 2013 yang sebenarnya dibuat secara melawan hukum sebagai dasar laporan. Sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1937 PENGGUGAT juga diperkenankan untuk menuntut kerugian immaterial ;

-

Bahwa jika dikompensasikan dalam mata uang rupiah, kerugian akibat tekanan secara psikis dan fisik yang dialami oleh PENGGUGAT tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 [satu milyar rupiah] ;

11. Bahwa untuk melindungi kepentingan aset-aset perseroan agar tidak dapat dialihkan dan/atau di agunkan selama perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap, aset mana antara lain berupa Tanah Beserta Bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Jl, Hayam Wuruk No. 1 Jakarta Pusat [SHGB 972/Kebon Kelapa atas namaPT. Yasmin Interbuana Hotel] maka


kami mohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan provisi berupa peletakan sita jaminan terhadap asset tersebut hal ini disebabkan karena ada usaha dan TERGUGAT I untuk mengalihkan aset perseroan tersebut diatas kepada pihak lain yang antara lain dapat dibuktikan dengan adanya Akta Pengikatan Jual Beli No 23 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat oleh Neneng Lilis Hendrawan S.H, Notaris/PPAT di Jakarta ; 12. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini adalah dilandasi oleh akta-akta otentik, sehingga persyaratan pengabulan putusan uitvoerbaar bij voorraad telah terpenuhi, baik berdasarkan Ps. 180 (1) HIR maupun berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil ; Berdasarkan alasan tersebut, secara logis maupun sesuai dengan prinsip keadilan umum (general justice principle), sangatlah patut dan beralasan apabila : -

PENGGUGAT dapat segera memperoleh hak-hak hukumnya yang selama dirampas oleh PARA TERGUGAT ;

-

Perlindungan hukum yang dapat diberikan pengadilan atas perampasan hakhak PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT, adalah dengan jalan mengabulkan putusan uitvoerbaar bij voorraad ;

B.

PETITUM GUGAT

Yth. Majelis Hakim, berdasarkan segala hal yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, dengan mengingat segala prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku; maka PENGGUGAT berpendapat bahwa telah cukup dasar bagi Yth. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara ini, untuk kiranya berkenan memutuskan dengan diktum yang berbunyi sebagai berikut : Dalam Provisi : -

Mengabulkan permohonan provisi ;

-

Meletakan sita jaminan terhadap aset perseroan yaitu berupa Tanah Beserta Bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Jl, Hayam Wuruk No. 1 Jakarta Pusat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 972/Kebon Kelapa atas nama PT. Yasmin Interbuana Hotel jo Surat Ukur No. 1773/1981 tanggal 28 Pebruari 2001 ;

Dalam Pokok Perkara: -

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;


-

Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT ;

-

Menyatakan

tidak

sah

Rl/PSLB

tanggal

15

November

2013

yang

diselenggarakan PARA TERGUGAT yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Yasmin Interbuana Hotel No. 18 tanggal 20 Nopember 2013 dihadapan TURUT TERGUGAT I dan diberitahukan serta dicatat pada database TURUT TERGUGAT II ; -

Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham [Sirkuler] sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Yasmin Interbuana Hotel No. 8 tanggal 6 September 2013 dibuat dihadapan Tamtomo Endropranoto S.H. Notaris/PPAT di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehakiman dan HAM melalui Keputusan

No. AHU-

48793.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 17 September 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tetap sah dan mengikat Perseroan ; -

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;

-

Menghukum PARA TERGUGA T untuk membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yang keseluruhannya berjumlah Rp. 39.900.000.000,00 [tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah] ;

-

Menghukum seluruh PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

-

Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Bilamana setelah memeriksa dan mencermati Gugatan ini ternyata Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon agar kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (naar billijkheid; ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa Para Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I, melalui kuasanya masing-masing, telah mengajukan jawaban diserahkan pada persidangan tanggal 22 September 2015 ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Para Tergugat I dan II selain mengajukan jawabannya, juga mengajukan pula gugatan rekonvensi dan sekaligus tercantum dalam jawabannya ; ---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Akta permohonan Banding tertanggal 7 April 2016 No. 43/Pdt.B/2016/PN.Bdg., dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung, menerangkan bahwa Tergugat I dan II telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 24 Maret 2016 No. 192/Pdt.G/2015/PN.Bdg. dan adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan


masing-masing pada tanggal 21 April 2016, 17 Mei 2016, 18 Agustus 2016 dan 23 September 2016, dengan seksama ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 16 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Juni 2016 ; --------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

menanggapi

memori

banding

tersebut

diatas,

Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 8 Agustus 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Agustus 2016 ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, seperti ternyata dari pemberitahuan tentang hal itu masing-masing pada tanggal 10, 18, 20 Mei 2016, dengan seksama ; -------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan II dalam memori bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -------------------- Bahwa Pembanding semula Tergugat I dan II keberatan dan menolak seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan hakim tingkat pertama, dan Pembanding tetap pada dalil-dalil jawaban sebagaimana tercantum dalam eksepsi maupun pokok perkara ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa menyangkut putusan dalam eksepsi, tentang : -

Gugatan kabur (Obscuur libel) terkait dengan kapasitas para pihak tidak diuraikan secara jelas dan lengkap, dimana hakim tingkat pertama berpendapat masalah identitas tidak menjadikan gugatan kabur, hal tersebut telah keluar dari substansi eksepsi Tergugat I dan II, karena eksepsi butir c, d, e, f, g, h, i, j yaitu menyangkut tidak jelasnya kapasitas Penggugat adalah persoalan menempatkan tanggung jawab para pihak secara proporsional Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt/2016/PT.BDG

terkait dengan penempatan identitas, apakah seseorang digugat sebagai orang perseorangan atau sebagai pemegang saham ; ------------------------------- Bahwa terdapat pertentangan antara posita gugatan dengan petitum, disatu sisi Penggugat mempersoalkan RUPSLB tanggal 15 Nopember 2013, disisi lain Penggugat justru mempersoalkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi pada tanggal 10 Januari 1992, peristiwa dimana Penggugat mengalami tekanan secara psikis dan fisik, akibat laporan polisi, mohon dicermati ulang eksepsi tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa akta pernyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti RUPS PT Yasmin Interbuana Hotel No. 8 tanggal 6 September 2013, yang telah mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehakiman dan HAM melalui keputusan No. AHU-48793.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 17 September 2013 tidak berlaku lagi dengan adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Yasmin Interbuana Hotel No. 18 tertanggal 20 Nopember 2013 ; --------------------------------- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena PT Yasmin Interbuana tidak ditarik sebagai pihak ; ------------------------------------------------------------------------------- Bahwa RUPSLB sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; ------------ Bahwa penjabaran lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam memori banding tersebut ; -----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : --------------------- Bahwa tidak ada hal-hal baru yang disampaikan oleh Pembanding semula Para Tergugat,

semua

adalah

merupakan

pengulangan

dari

jawaban

dan

rekonpensinya ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa putusan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar ; --------------------------- Bahwa penjabaran lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam kontra memori tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan putusan yang dimohonkan banding, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ----------------------- Bahwa betul telah dilakukan RUPSLB PT Yasmin Interbuana Hotel tertanggal 15 Nopember 2013 dengan agenda perubahan susunan pengurus dalam perseroan ; - Bahwa dalam perubahan itu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut : Direktur

: Tn. Drs. H. Abdul Halim Kadir ; --------------------------------------------------Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt/2016/PT.BDG

Komisaris : Ny. R. Hj. Kikih Rukiyah ; ----------------------------------------------------------- Bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham LB tersebut dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris di Jakarta, bernama : Tamtomo Endropranoto tertanggal 20 Nopember 2013 No. 18 ; ------------------------- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tertanggal 20 Nopember 2013 tersebut, dibuat berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Nopember 2013 ; ----------------------------------------------------------------------- Bahwa prosedur pemanggilan telah dilakukan sebelum diadakan RUPSLB, undangan rapat tertanggal 29 Oktober 2013, dengan agenda rencana perubahan susunan pengurus PT Yasmin Interbuana (T.I,II-6) ; ----------------------------------------- Bahwa posisi saham pada saat diadakan RUPSLB tanggal 15 Nopember 2013 : -

Tn. Abdul Rauf Kadir

2.721 saham

-


6.801 saham

-

Ny. Hj. R. Kikih Rukiyah

4.080 saham

- Bahwa benar walaupun Terbanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi sudah bukan lagi pengurus / Direktur Perseroan, akan tetapi tidak mau menyerahkan sertifikat tanah milik PT Yasmin Interbuana Hotel, sertifikat HGB No. 972/Kebon Kelapa atas nama PT Yasmin Interbuana Hotel ; ----Menimbang, bahwa bertolak dari surat gugatan Penggugat dan mengacu pada fakta hukum yang diperoleh dimuka persidangan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut : ----------------------- Bahwa RUPSLB telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, yakni : --------------------------------------------------------------------

Bahwa pemanggilan untuk melaksanakan RUPS telah sesuai dengan pasal 82 ayat (1) (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

-

Bahwa peserta rapat mewakili minimal 1/10 atau lebih dari saham dengan hak suara ; -----------------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa penyelenggaraan RUPS telah sesuai dengan pasal 79 ayat (1) (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu RUPS telah didahului dengan pemanggilan ; ------------------------------------------------------

-

Rapat diadakan atas permintaan dari satu beberapa orang pemegang saham ; Menimbang, bahwa putusan dalam Rekonvensi hakim tingkat pertama keliru

menerapkan hukum pembuktian, karena terbukti tidaknya perbuatan melawan hukum, tidak selalu harus dibuktikan dengan putusan perkara pidana, dalam kasus perkara ini dengan tidak diserahkannya sertifikat PT Yasmin Interbuana Hotel kepada


pengurus perseroan, perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sudah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ; ----------------------------Menimbang,

bahwa

dengan

demikian

perbuatan

Tergugat

dalam

Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan harus pula dihukum untuk menyerahkan / mengembalikan sertifikat dimaksud kepada pengurus perseroan yang baru in casu pengurus perseroan berdasarkan RUPSLB tertanggal 15 Nopember 2013 ; ------------Menimbang, bahwa karena untuk penyerahan sertifikat tidak dapat dilakukan semata-mata dengan eksekusi riel, melainkan perlu bantuan dari pihak yang menguasai / menyimpan sertifikat dimaksud, maka tuntutan agar yang bersangkutan dihukum membayar uang paksa beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ; --Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal

24

Maret

2016

Nomor

:

192/Pdt.G/2015/PN.Bdg.,

tidak

dapat

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti amar putusan dibawah ini ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena pihak Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berada di pihak yang dikalahkan, maka sepatutnya biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan dibebankan kepadanya yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini ; ----------------------------------------------------Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan dan ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ; ------------

M E N G A D I L I : I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat I dan II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut ;--------------------------------------------------------------------------------II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 192/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut ; -------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI : DALAM KONVENSI : ----------------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi : ------------------------------------------------------------------------------------ Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; ------------------------------------------


Dalam Provisi : -------------------------------------------------------------------------------------- Menolak tuntutan dalam provisi Penggugat ; ------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : -------------------------------------------------------------------------- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; ----------------------------------------------DALAM REKONVENSI : ------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian ; ---------------------------------2. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan II dalam Konvensi tertanggal 15 Nopember 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Yasmin Interbuana Hotel No. 18 tanggal 20 Nopember 2013 adalah sah dan mengikat secara hukum ; ----3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----------------------------------------------4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk meyerahkan kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi buku asli sertifikat HGB No. 972/Kebon Kelapa dengan tanah seluas 3.750 m2 atas nama PT. Yasmin Interbuana Hotel selambatlambatnya 2 minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ; ------------5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- per hari untuk setiap keterlambatan melaksanakan amar putusan ini ; ----------------------------6. Menolak untuk selebihnya ; -----------------------------------------------------------------DALAM KONVENSI / REKONVENSI : -------------------------------------------------------

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 3.721.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------------------------DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari ini : SELASA tanggal 3 JANUARI 2017, oleh kami : FRITZ JOHN POLNAJA, SH., MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis, dengan HENDRIK PARDEDE, SH., M.Hum., dan RUSSEDAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 531/Pdt/2016/PT.BDG

Nopember 2016 Nomor : 531/PEN/PDT/2016/PT.BDG., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 9 JANUARI 2017, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. MARDONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ;--------------------------------------------------------------------------------

HAKIM ANGGOTA, Ttd

HENDRIK PARDEDE, SH., M.Hum.

HAKIM KETUA, Ttd

FRITZ JOHN POLNAJA, SH., MH.

Ttd RUSSEDAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd H. MARDONO,SH., MH.

Perincian Biaya : - Materai …..............……… Rp. 6.000,- Redaksi ..................... Rp. 5.000,- Biaya Proses ................ Rp. 139.000,Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents