PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor :69/PDT/2017/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Kantor Hukum KNS DAN REKAN, berkedudukan di Gedung Putra Lantai 2/204 Jalan Gunung Sahari Raya No.39 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada R.H.Siburian, SH. Advokat/Pengacara berkantor di Gedung Putra Lantai 2/204 Jalan

Gunung

Sahari

Raya

No.39

Jakarta

Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; LAWAN : FERRY LUHUR, Pengusaha, bertempat tinggal di Jalan Gunung Gede No.18, Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada YS.Parsiholan Marpaung SH., Toton Ahmad Sukra, SH, Suhud Simarmata, SH, Nuria Roma Manurung, SH, Kusnadi Wiradinata, SH, Julius Fernando Hutabarat,SH. Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum DPC PERADI Cibinong – Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula. TERGUGAT; PENGADILAN TINGGI tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Februari 2017, Nomor.69/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.BGR, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

sebagaimana terlampir

dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan No.69/PDT/2017/PT.BDG.

TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa

pihak

Penggugat

dengan

Surat

Gugatannya

tertanggal 20 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 13 Mei 2016 Nomor Register 63/Pdt.G/2016/PN.Bgr, telah mengajukan gugatan atas Tergugat yang ujudnya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa PENGGUGAT telah diberi Kuasa oleh TERGUGAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2015, untuk melakukan Surat Teguran (Surat Somasi) kepada Yayasan Kesatuan berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran Pulo Armen No.57, RT.03/04 Bogor 16143, sebagaimana termaksud dalam bukti P-1 ; 2. Bahwa untuk keseriusan TERGUGAT menyerahkan masalahnya kepada PENGGUGAT,

telah

menyerahkan

photocopy

surat-surat

kepada

PENGGUGAT antara lain : 2.1. Photocopy sertifikat HGB NO.1228 /Desa Babakan Pasar, Kecamatan Kota Bogor Tengah,Kota Madya Bogor bukti P-2 ; 2.2. Surat dari Yayasan Kesatuan No : 703/Yay/I/2015, tertanggal 6 Januari 2015, bukti P-3 ; 2.3. Satu lembar “photo tua” bangunan lama sebelum bangunan yang sekarang, bukti P-4 ; 3. Bahwa untuk melakukan tindakan hukum terkait maksud surat kuasa (bukti P-1)

tersebut,

PENGGUGAT

dan

TERGUGAT

telah

melakukan

percakapan/atau negosiasi tentang biaya hukum (legal fee) yaitu sebesar Rp.150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah ), yang semula PENGGUGAT minta Rp.300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah ) tetapi TERGUGAT

keberatan

sehingga

yang

disepakati

adalah

sebesar

Rp.150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah ) ; 4. Bahwa berdasarkan Surat kuasa yang diterima oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT selaku Kuasa Hukum dari TERGUGAT, langsung melakukan pekerjaan hukum berupa survey lokasi, serta mengumpulkan dokumendokumen serta melakukan peninjauan objek sengketa, untuk mana perjalanan dari kantor PENGGUGAT ke Bogor untuk menemui TERGUGAT telah dilaksanakan berulang-ulang, dan tentu saja mengeluarkan biaya yang dapat dirincikan sebagai berikut :


No Kegiatan

yang

dilakukan

serta

rincian Total

pengeluaran 1

jumlah

pengeluaran

Perjalanan dari Jakarta-Bogor dan pemakaian Rp : 2.500.000 bensin dalam kota maupun kembali .

2

Uang makan dan uang lembur supir,uang Toll Rp : 1.500.000 dan biaya-biaya parkiran

3

Uang

Operasional

Pengacara,mengumpulkan Rp : 15.000.000

data-data pemetaan dan uang makan serta ongkos-ongkos,uang lembur pegawai dll 4

Biaya penginapan hotel selama 2 ( dua ) malam

Total

Rp: 1.500.000 Rp: 20.500.000

5. Bahwa PENGGUGAT juga menuntut kepada TERGUGAT mengenai keuntungan yang diharapkan yang dikenal dalam hukum “ Lucrum Cessan” ( Keuntungan yang sedianya diperoleh ), NAMUN menjadi hilang karena dipakai dalam mengupayakan urusan Tergugat di Bogor yang ternyata Tergugat ingkar janji (Wanprestasi) atas kesepakatan yang sudah dilakukan Untuk

hal

dimaksud

PENGGUGAT

menuntut

kepada

TERGUGAT

mengenai keuntungan yang sedianya diperoleh ternyata menjadi hilang, Penggugat tetapkan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah ) ; 6. Bahwa pekerjaan membuat “SOMASI“ yang menjadi inti pokok yang harus dilakukan PENGGUGAT terhadap

Pengurus

Yayasan

Kesatuan

yang

berkedudukan di Jalan Pajajaran Pulo Armen No.57,Rt.03/04 Bogor,16143 telah selesai dilaksanakan oleh PENGGUGAT ( bukti P-5 ), NAMUN ternyata

TERGUGAT tidak menepati janjinya membayar “ legal fee

“tersebut ; 7. Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji ( WANPRESTASI ) yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana tersebut pada butir 6 diatas, mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan karena itu PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT


dihukum membayar kepada PENGGUGAT uang sebagaimana

dirinci

dengan total sebagai berikut : No

Uraian segala kewajiban yang harus dibayar

Jumlah

1

Legal fee ( biaya jasa hukum yang telah Rp: 150.000.000 disepakati sebesar )

2

Ongkos-ongkos dan biaya-biaya operasional Rp: 20.500.000 sebesar

3

Lucrum cessan yaitu ; keuntungan yang Rp: 500.000.000 sedianya Penggugat peroleh.

Total keseluruhan

Rp : 670.500.000

8. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia, PENGGUGAT memandang perlu memohon kepada Pengadilan meletakkan ''sita jaminan''( CONSERVATOIR BESLAG )

terhadap tanah dan bangunan milik

TERGUGAT terletak di Jalan .Gunung Gede No : 18, Desa/Kelurahan Babakan Rt.004/001, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat ; 9. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena itu mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ; Maka, berdasarkan alasan-alasan dan kenyataan-kenyataan hukum seperti diuraikan

diatas,

KETUAPENGADILAN

PENGGUGAT NEGERI

BOGOR

mohon berkenan

kehadapan memberikan

BAPAK putusan

sebagai berikut : 

Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;



Menyatakan TERGUGAT telah melakukan '' Ingkar Janji ''( WANPRESTASI ) kepada



PENGGUGAT

Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp ; 670.500.000,- ( enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah ) ;



Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( CONSERVATOIR BESLAG )yang dilaksanakan oleh Pengadilan terhadap tanah dan bangunan milik Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan No.69/PDT/2017/PT.BDG.

TERGUGAT terletak jalan.Gunung Gede No : 18, Desa/Kelurahan Babakan Rt.004/001, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat ; 

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aquo at bono ); Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 3 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. Pertama-tama Tergugat MENOLAK seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam posita kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan termasuk menolak petitum butir 1 sampai dengan butir 5 serta buktibukti P-1 s/d P-5 tanpa kecuali. 2. Bahwa sebagaimana pokok gugatan Pengugat tersebut adalah gugatan cidera

janji

(wanprestasi)

maka

Tergugat

terlebih

dahulu

akan

menyampaikan Eksepsi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI . Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki kualitas mengajukan gugatan. (non litis standi in judicio). Bahwa didalam posita gugatan tersebut nyata-nyata para Pengugat bukanlah pihak yang berkualitas untuk mengajukan gugatan (non litis standi in judicio) dengan alasan hukum sebagai berikut : 1. Bahwa kapasitas penggugat yang mengatas namakan diri sebagai “Kantor Hukum KNS dan Rekan” jelas-jelas bukanlah merupakan subjek hukum dalam hukum perdata, sebagaimana dikenal ada 2 (dua) jenis subjek hukum dalam hukum perdata yakni yang pertama adalah manusia atau orang perorangan (natuurlijke persoon) dan yang kedua adalah Badan Hukum (recht persoon) dalam hal ini dapat berupa perusahaan/organisasi atau institusi, dan didalam pergaulan hukum saat ini mengenai subjek hukum yang berupa Badan Hukum (recht persoon) dikenal dalam beberapa bentuk badan hukum yakni;

Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, dan

selain itu dikenal pula Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri. 2. Bahwa dengan demikian maka kapasitas / legal standing penggugat dalam hal selaku “Kantor Hukum KNS & Rekan” sudah barang tentu bukanlah


dapat disamakan dengan subjek hukum sebagai Badan Hukum (recht persoon) yang memiliki kualitas sebagai pihak didalam persidangan oleh karena model “Kantor Hukum” atau biasa dikenal sebagai “Firma Hukum” adalah persekutuan perdata antara beberapa orang yang tidak dapat dipersamakan dengan badan hukum sebagaimana tergugat contohkan diatas. 3. Bahwa sehingga dengan demikian legal standing penggugat “Kantor Hukum KNS & Rekan” tidak dapat diterima untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat kehadapan persidangan ini oleh karena penggugat tidak cakap atau tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum yang pantas bertindak sebagai penggugat dihadapan pengadilan. Gugatan obscuur libel (tidak jelas objek perkara wanprestasi). 4. Bahwa selanjutnya tergugat menilai gugatan penggugat tersebut sangatlah tidak jelas dan kabur (obcuur libel) dimana dalam hal ini penggugat mendalilkan gugatannya terhadap tergugat sebagai gugatan cidera janji / wanprestasi. Bahwa pengertian cidera janiji / wanprestasi dalam hukum perdata menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa,

halaman

45,

memberikan

batasan

Wanprestasi

(kelalaian/kealpaan) adalah “tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, Ada empat kategori dari wanprestasi”, yaitu a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 5. Bahwa namun penggugat tidak dapat menjelaskan terkait perbuatan atau prestasi mana yang patut penggugat tuntut dari tergugat ? yang ada hanyalah tiba-tiba penggugat yang sebuah “kantor hukum” menggugat “calon kliennya” dalam hal ini tergugat, dengan serentetan jumlah uang yang penggugat sendiri dengan sadar menyebutkan (vide butir 3 posita gugatan) bahwa yang terjadi barulah pada tahap percakapan/atau negosiasi antara DR.JMT.Simatupang, SH,MH dengan tergugat tentang biaya hukum (legal fee) yang awalnya DR.JMT.Simatupang, SH,MH meminta biaya hukum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian menurut posita penggugat dikurangi menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus


lima puluh juta rupiah) tanpa dapat penggugat jelaskan dibagian mana “kesepakatan” itu pernah dibuat antara penggugat dengan tergugat sebagai dasar

gugatan

(causa

petendi)

sehingga

dengan

demikian

dapat

disimpulkan yang terjadi barulah pada tahap negosiasi yang berujung tidak adanya kesepakatan 6. Bahwa tentunya penggugat sebagai “Kantor Hukum” sangat paham tentang tata aturan sahnya sebuah kesepakatan/perjanjian, tentunya penggugat mengerti betul istilah hukum “pacta conventa” yakni syarat-syarat atau ketentuan yang disetujui, kapan dan bilamana itu dapat menjadi sah secara hukum sebagai suatu kesepakatan, tentunya penggugat juga paham tentang apa yang disebut “obligatio ex contractu” dimana suatu perikatan yang lahir karena suatu persetujuan, mencermati gugatan penggugat tersebut, tidak pernah sama sekali penggugat uraikan dalam posita gugatannya dalam hal ini bentuk kontrak dan/atau perjanjian mana yang menjadi objek sengketa yang penggugat permasalahkan ? sehingga dengan demkian menjadi kabur dan tidak jelas arah dan fondasi gugatan penggugat dan lebih tepat gugatan penggugat masuk dalam kelas gugatan ilusioner. 7. Bahwa tentunya penggugat sebagai “Kantor Hukum” juga paham dengan istilah “non est in mundo” dimana memiliki arti bahwa hal yang tidak tercantum dalam surat menjadikan hal itu tidak ada. Dengan demikian oleh karena bukti tersebut tidak pernah ada maka sudah sepantasnya gugatan penggugat menjadi gugur (non liquet). 8. Bahwa dalam positanya penggugat hanya mendasarkan pada kondisi dimana semua dalil dibuat berdasarkan pada situasi yang mendekati fakta yang dalam istilah hukum dikenal sebagai “contractus unilateralis” yakni persetujuan sepihak oleh penggugat sendiri saja tanpa melibatkan tergugat dan terbukti dengan tidak ada dalam uarain posita penggugat yang mejelaskan pada bagian mana dan pada perjanjian apa penggugat pantas untuk digugat atas perbuatan cidera janji / wanprestasi. 9. Bahwa dari uaraian eksepsi tergugat terdapat 2 (dua) hal yang tidak terbantahkan, yakni pertama sangat jelas bahwa penggugat (Kantor Hukum KNS & Rekan) tidak memiliki kapasitas / legal standing sebagai subjek hukum baik sebagai perorangan (natuurlijke persoon) maupun sebagai Badan Hukum (recht persoon) dan gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) serta ilisioner dengan tidak disampaikannya atas objek perkara berupa kontrak/perjanjian apa yang menjadi dasar gugatan penggugat dan oleh karenanya maka gugatan Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan No.69/PDT/2017/PT.BDG.

penggugat yang demikian harus DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (“niet ontvankelijk verklaard”). DALAM POKOK PERKARA : Bahwa sebelumnya tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dianggap termasuk dan terurai kembali dalam bagian pokok perkara a-quo, dan pada bagian pokok perkara tergugat akan menanggapinya sebagai berikut: 1. Bahwa sesungguhnya perkara yang diajukan oleh penggugat kehadapan persidangan ini adalah sepenuhnya berada dalam ruang lingkup Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan tidak terlepas pula dari Kode Etik Advokat Indonesia sebagai pedoman atau rule of game profesi Advokat dalam menjalankan profesinya, hal ini dikarenakan penggugat yang merupakan “Kantor Hukum” telah melakukan gugatan terhadap pencari keadilan yang seharusnya berada dalam perlindungan penggugat, namun malah dalam perkara ini pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum diseret menjadi pihak tergugat dalam perkara cidera janji. 2. Bahwa penggugat terlebih dahulu ingin menjelaskan kronologi terkait surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2015, dimana surat kuasa tersebut menurut

Sdr.DR.JMT.Simatupang,

S.H.,M.H

(selanjutnya

disebut

“

Sdr.Simatupang”) saat menemui tergugat disampaikan bahwa surat kuasa a quo adalah untuk melakukan teguran (surat somasi), namun sesungguhnya surat kuasa tersebut tidaklah menjadi suatu pendelegasian yang tuntas yang diberikan oleh tergugat selaku “calon klien” kepada seorang Advokat, dimana pada saat itu tergugat yang hanya kenal dengan orang yang bernama Sdr. DR.JMT.Simatupang, S.H.,M.H (bukan dengan kantor Hukum KNS & Rekan) dan sesungguhnya pula surat kuasa tersebut telah tergugat cabut dan tidak berlaku lagi sehari setelah Sdr.Simatupang bertemu dengan tergugat dirumah tergugat. 3. Bahwa pada saat tergugat bertemu dengan Sdr.Simatupang yang dibicarakan adalah perihal permasalahan yang dihadapi tergugat yakni terkait over laping tanah pekarangan (seluas 9 meter) milik tergugat dengan tetangga tergugat yang merupakan sebuah Yayasan Pendidikan, dimana pada pembicaraan tersebut Sdr. Simatupang meminta honorarium kepada tergugat dengan jumlah yang memberatkan tergugat, yakni hanya untuk melayangkan somasi saja Sdr. Simatupang meminta honor/jasa sebesar Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan No.69/PDT/2017/PT.BDG.

Rp.300.000.000,-

(tiga ratus juta rupiah) dan kemudian diturunkan oleh

“Sdr,Simatupang” sendiri menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), mendengar permintaan “Sdr.Simatupang” tersebut tergugat kaget dan tidak memberikan penawaran apapun atas apa yang disampaikan oleh “Sdr.Simatupang” terkait permintaan honor jasa hukum tersebut, namun disaat itu pula “Sdr.Simatupang” telah menyodorkan Surat Kuasa dan meminta untuk tergugat tanda tangani. 4. Bahwa pada hari itupun sudah tidak ada kecocokan apapun antara tergugat dengan “Sdr.Simatupang” terkait penanganan perkara dan sadar bahwa tergugat sempat dimintakan tanda tangan diatas surat kuasa, maka keesokan harinya tergugat mencabut surat kuasa yang pernah tergugat tanda tangani, dan selanjutnya berhentilah semua komunikasi antara tergugat dengan “Sdr.Simatupang”. Namun tergugat terkejut dimana setelah sudah tidak ada komunikasi lagi tiba-tiba pada tanggal 14 Mei 2015 tergugat mendapatkan surat somasi pertama dari “Sdr.Simatupang” dengan menggunakan kop surat penggugat, dimana dalam surat somasi pertama tersebut tergugat diminta membayar sejumlah uang untuk pembayaran legal fee sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).(bukti T-1). 5. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2015 tergugat mendapatkan lagi surat

somasi

yang

kedua

(terahir)

yang

ditandatangani

oleh

“Sdr.Simatupang” dengan menggunakan kop surat penggugat, meskipun tergugat tidak mengerti untuk apa tergugat harus membayar sejumlah uang sebagaimana dalam somasi (bukti T-2), sementara baik “Sdr.Simatupang” maupun penggugat tidak pernah ada komunikasi lagi dengan tergugat. 6. Bahwa terkait surat kuasa yang seakan-akan diakui penggugat sebagai bentuk perikatan (hubungan antara klien dengan Advokat) yakni antara tergugat dengan penggugat, sesungguhnya berpedoman pada pasal 1813 KUHPerdata surat kuasa tersebut telah berakhir. Pasal tersebut mengatur hal-hal yang membuat berakhirnya suatu pemberian kuasa, selengkapnya tergugat kutip bunyi pasal 1813 KUHPerdata sebagai berikut : “Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan No.69/PDT/2017/PT.BDG.

7. Bahwa oleh karenya maka terhadap surat kuasa tertanggal 23 April 2015 tersebut menjadi berakhir dengan telah diberitahukannya terkait pencabutan kuasa oleh tergugat kepada penggugat dan dengan demikian maka berakhir pula segala sesuatu terkait pemberian kuasa. 8. Bahwa tergugat menolak posita gugatan butir 3, dimana penggugat mendalilkan seakan-akan telah ada kesepakan yang terbentuk antara penggugat dengan tergugat terkait kesepakatan biaya jasa hukum (legal fee), posita tersebut adalah tidak benar dan tergugat tidak pernah bersepakat apapun terkait biaya jasa hukum untuk somasi yang disampaikan oleh “Sdr.Simatupang” sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian diturunkan menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan tergugat juga tidak pernah memberikan persetujuan dan/atau menandatangani perjanjian apapun, oleh karena bagi tergugat sangat tidak masuk akal dan memberatkan jika hanya sebatas melayangkan somasi saja tergugat harus membayar uang jasa hukum sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). 9. Bahwa mengacu pada pasal 21 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yakni pasal yang mengatur tentang honorarium Advokat, selengkapnya pasal 21 ayat (2) tergugat kutip sebagai berikut : “Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajarberdasarkan persetujuan kedua belah pihak”. 10. Bahwa hal yang substansi dari bunyi pasal 21 ayat (2) serta kaitannya dengan perkara yang tergugat alami, maka terdapat 2 (dua) catatan, pertama bahwa antara tergugat dan penggugat tidak pernah ada persetujuan apapun terkait kesepakatan jasa hukum, dan kedua alasan tidak tercapainya persetujuan adalah oleh karena honorarium jasa hukum yang hanya untuk melayangkan somasi “Sdr.Simatupang” cq.Kantor Hukum KNS dan Rekan meminta honor jasa hukum yang menurut anggapan tergugat sangat tidak wajar yakni sebesar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus

juta

rupiah)

dan

kemudian

diturunkan

sendiri

menjadi

Rp.

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan oleh karena alasan tersbut posita butir 3 tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan. 11. Bahwa tergugat juga menolak posita butir 4 dimana penggugat mendalilkan berdasarkan surat kuasa yang diterima penggugat, maka penggugat selaku kuasa hukum langsung melakukan pekerjaan hukum berupa survey lokasi, pengumpulan dokumen serta peninjauan lokasi. Bagi tergugat apa yang


penggugat sampaikan tersebut adalah sangat berlebihan, artinya buat apa penggugat harus melakukan hal-hal tersebut sedangkan surat kuasa sudah dicabut dan tidak berlaku ?terlebih lagi apa yang penggugat dalilkan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana penggugat sampaikan tidak pernah terkonfirmasi/diketahui oleh tergugat, maka dengan demikian cukup membuktikan bahwa tidak pernah ada hubungan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dan penggugat-pun sebenarnya sangat paham akan hal itu. 12. Bahwa tergugat menolak posita butir 5, 6 dan 7, dan khusus mengenai tuntutan penggugat kepada tergugat untuk membayar uang berupa keuntungan yang diharapkan (lucrum cessan), sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah), dalil ini semakin menguatkan argument tergugat bahwa gugatan penggugat sangatlah ilusioner, sepertinya penggugat harus lebih banyak lagi mengikuti tata acara dalam perkara perdata dimana tuntutan hanya dapat diajukan dalam hal nyata-nyata terdapat sejumlah kerugian yang telah diderita dan bukan atas apa yang sedang diharapkan, dan bagi tergugat posita tersebut menyimpang dari kode etik Advokat Indonesia yang dalam pasal 3 butir (b) selengkapnya berbunyi ; “Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan”. 13. Bahwa Tentunya apabila penggugat mau bersikap jujur dan memliliki komitment tinggi terhadap nilai-nilai luhur profesi Advokat, tentunya hati nurani penggugat pun akan terusik ketika dihadapkan dengan sudut pandang kewajaran, dimana hanya untuk melayangkan somasi atas permasalahan sebidang tanah seluas 9m² (Sembilan) meter persegi, penggugat mematok legal fee (honorarium) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus

juta

rupiah)

dan

kemudian

diturunkan

sendiri

menjadi

Rp.

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ?. Dan tentunya siapapun orangnya yang berprofesi sebagai Advokat seharusnya memiliki komitmen untuk menjungjung tinggi Kode Etik Advokat, bukan malah membuat citra profesi Advokat menjadi buruk dan dijauhi oleh pencari keadilan, seakan Advokat itu bagaikan monster menyeramkan yang didalam benak pikirannya adalah hanya berisi bagaimana cara meraup imbalan dengan menghalalkan cara-cara yang jauh menyimpang dari etika profesi Advokat yang dikenal


14. sebagai profesi yang mulia “officium nobile”, dan dalam perkara ini tergugat sekaligus ingin memberikan kritik dan harapan dari seorang pencari keadilan agar praktek-praktek seperti ini jangan pernah terjadi menimpa siapapun yang bertujuan mencari keadilan dan membutuhkan jasa hukum dari seorang Advokat. 15. Bahwa tergugat menolak dengan keras posita gugatan butir 8 dimana penggugat meminta diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan milik tergugat yang terletak di Jalan Gunung Gede No.18, Kelurahan Babakan Rt..004/Rw.001, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Oleh karena permohonan sita

jaminan yang dimintakan oleh

penggugat sangatlah tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat untuk dikabulkan, sebagaimana telah tergugat uraikan diatas, hal ikhwal perkara ini sesungguhnya sama sekali tidak memiliki dasar sebagai perkara cidera janji / wanprestasi dan cenderung gugatan penggugat a quo adalah gugatan yang ilusioner, dan oleh karenanya posita gugatan butir 8 haruslah ditolak. Dengan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam JAWABAN tersebut, maka dengan demikian cukup alasan yuridis untuk MENOLAK atau setidaktidaknya TIDAK MENERIMA GUGATAN PENGUGAT dalam perkara a-quo, dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut : Primer. DALAM EKSEPSI : 1. MENERIMA seluruh eksepsi dari Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA: 1. MENOLAK gugatan Penggugat secara keseluruhan; 2. Menghukum Penggugat untuk membeyar seluruh biaya perkara. Subsider. Bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Agustus 2016 dan replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Agustus 2016 ;


Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 9 November 2016 Nomor

63/Pdt.G/2016/PN.BGR, yang amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum

Penggugat

untuk

membayar

biaya

perkara

sebesar

Permohonan

Banding

Nomor

Rp.666.000,-(Enam ratus enam puluh ribu rupiah) Membaca

Risalah

Pernyataan

:63/Pdt.G/2016/PN.Bgr. yang dibuat oleh RATU HERA K. S.H. M.H.Panitera Pengadilan Negeri Bogor, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 November 2016

Pembanding

semula

Penggugat

melalui

kuasa

hukumnya

telah

mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor tanggal 09 November 2016 Nomor

63/Pdt.G/2016/PN.Bgr, untuk

diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal, 22 November 2016 ; Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 15 Desember 2016; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

pada Pengadilan Negeri Bogor, yang

menyatakan bahwa mengenai memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal, 19 Desember 2016:


Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 10 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 10 Januari 2017; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bogor, yang menyatakan

bahwa

mengenai

kontra

memori

banding

tersebut

telah

diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal, 30 Januari 2017: Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan bahwa telah memberitahukan secara sah dan seksama masingmasing kepadaPembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Desember 2016 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Desember 2016 ; bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.BGR, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 9 November 2016, yang dimohonkan banding pada tanggal

17

November 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, Pembanding

bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semula Pengugat di dalam memori bandingnya menyatakan secara tegas menolak dan menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada pragaraf 4 halaman 19 pragaraf 1 dan gragaraf 2 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :


1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup beralasan hukum dan adanya kekeliruan penerapan hukum dalam mengadili perkara a-quo; 2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan ketentuan pasal 1645 KUH Perdata sehingga membuat putusan yang keliru dan bertentangan dengan Undang-undang untuk itu pembanding semula penggugat mohonkepada Majelis Hakim tingkat banding berkenan memutuskan: 1. Menerima permohonan banding pembanding ; 2. Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bogor

nomor

63/Pdt.G/2016/PN.BGR tertanggal 09 November 2016 mengadili sendiri : 1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya; 2. Menyatakan

Terbanding

telah

melakukan

Ingkar

Janji

(Wanprestasi) kepada Pembanding ; 3. Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding uang sebesar Rp. 670.500.000,- (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat di dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Paragraf 4 halaman 19 paragraf 1 dan 2 sudah tepat dan benar untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Bgr tanggal 09 November 2016 ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut di atas dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 09 November 2016 nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Bgr, serta telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semulaPenggugat dan kontra memori banding dari


Terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 09 November 2016, Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan: M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogortanggal 09 November 2016 Nomor 63/Pdt.G/2016/PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 9 Maret2017 oleh Kami NELSON PASARIBU, S.H.,M.H... Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis

dengan DALIZATULO ZEGA, S.H. dan AGUS

HARIYADI, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Februari

2017

Nomor 69/PEN/PDT/2017/PT.BDG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan

tersebut

pada

hari Rabu

tanggal 15 Maret 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh APAY SYAHIDIN, S.H.. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis, Ttd

Ttd DALI ZATULO ZEGA, S.H.

NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.

Ttd AGUS HARIYADI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, Ttd APAY SYAHIDIN, S.H.. Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.

6.000,00

2. Redaksi putusan ….. Rp.

5.000,00

3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu Rupiah ).


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents