PUTUSAN Nomor 92/Pdt/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : 1. UWAN
SUWANDI
Als
U.
SUWANDI,
beralamat
di
jalan
Prof.
Suryasumantri No. 29, Kota Bandung ; 2. NUNUNG MURNASIH, beralamat di jalan Prof. Suryasumantri No. 29 No. 29, Kota Bandung ; Keduanya memberikan kepada kuasa kepada : H. Yusuf Suparma, SH., MH., dan Djumyadi, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Graha PASIM (Universitas Nasional PASIM) Jl. Dakota No. 8 A Kota Bandung, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 8 November 2016 ; ------------------------------------3. LIE HOK SAN, beralamat di jalan Terusan DR. Junjunan No. 2, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. J. Thomson, SH., MH., 2. Maman Usman, SH., MH., 3. David Y. Pasaribu, SH., MH., 4. G Sang Thung, SH., dan 5. Fransis Sagala, SH., Para Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Lt. 45, Jl. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2016 ; -4. SIE LISA LYLIANA, beralamat di Jalan Dr. Curie No. 2, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. J. Thomson, SH., MH., 2. Maman Usman, SH., MH., 3. David Y. Pasaribu, SH., MH., 4. G Sang Thung, SH., dan 5. Fransis Sagala, SH., Para Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Lt. 45, Jl. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2016 ; -------------------Para Pembanding, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V ; LAWAN: R.H. UJANG DEDI KOSASIH, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. DR. Djunjunan No. 89, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ferdinand Siregar SH., MH., dan Novitawati, SH., Halaman 1 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Jamika No. 142, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2016, ; ---------------------------------------------------------------Terbanding, semula Penggugat ; ---------------------------------------Dan ; 1. Ir. RONY SANTOSO, beralamat di jalan Terusan DR. Junjunan No. 2, Kota Bandung ; ------------------------------------------------------------------------Turut Terbanding, semula Tergugat III ; 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG, beralamat di jalan Soekarno Hatta No. 586, Kota Bandung ; --------------------------------Turut Terbanding, semula Turut Tergugat ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenan dengan perkara ini ; ----------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus pada tanggal 13 Mei 2016,
dibawah Register Perkara Nomor.
193/Pdt.G/2016/PN. Bdg., yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari (Alm)
RH. Djaenal Ashari,
berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/337-Pem.Um, tertanggal 28 mei 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung ; 2. Bahwa Alm. RH. Djaenal Ashari meninggalkan harta warisan yaitu tanah seluas ± 3.320 M² sebagaimana tercatat pada Persil 68 D.I yang terletak di Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi (Eks Desa Sukasari), Kota Bandung kepada Penggugat ; 3. Bahwa kemudian terhadap tanah adat Persil 68 D.I atas nama RH. Djaenal Ashari tersebut sekitar tahun 1979 terkena pelebaran jalan Terusan Pasteur yang sekarang dikenal sebagai jalan Tol Pasteur yaitu terdapat pemotongan ± 180 M² dan juga sebagian besar telah berdiri bangunan rumah dan tanah kosong sehingga Persil 68 D.I atas nama RH. Djaenal Ashari adalah ± 2.500 M² ;
Halaman 2 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
4. Bahwa terhadap tanah warisan peninggalan Alm. RH. Djaenal Ashari aquo belum pernah dialihkan kepada pihak manapun baik oleh RH. Djaenal Ashari sendiri semasa hidupnya ataupun oleh Penggugat selaku ahli waris Alm. RH. Djaenal Ashari. Selama ini Penggugat hanya menerima hasil pembayaran ganti rugi atas tanah seluas ± 180 M² yang dipergunakan untuk jalan Tol Pasteur dari panitia sembilan yaitu pada tanggal 2 Juni 1983 dan sampai saat ini pada buku keterangan C Desa Ex Desa Sukasari tercatat pada persil 68 D.I Blok Tjibeureum masih tercatat atas nama R. Djaenal Ashari dan tidak ada pencatatan mutasi peralihan sehingga terbukti bahwa tanah a quo belum pernah dialihkan kepada pihak manapun ; 5. Bahwa sekitar tahun 1994 Penggugat bermaksud untuk mensertifikatkan sisa tanah kosong Persil 68 D.I atas nama RH. Djaenal Ashari ± 2.500 M² aquo namun untuk itu terlebih dahulu Penggugat harus membuat warkah atas tanah aquo di Kecamatan Sukajadi dan pada saat Penggugat menunjukan lokasi tanah a quo kepada pejabat dari kantor Kecamatan Sukajadi, pejabat kantor Kecamatan Sukajadi tersebut mengatakan bahwa terhadap tanah milik Penggugat aquo telah diterbitkan sertifikat yaitu sertifikat dengan nomor : M 1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II ; 6. Bahwa setelah mendengar keterangan dari pejabat Kantor Kecamatan Sukajadi tersebut Penggugat melayangkan surat guna meminta keterangan atas tanah milik Penggugat aquo kepada Turut Tergugat dan dari jawaban surat Turut Tergugat diketahui terhadap tanah milik Penggugat aquo diterbitkan sertifikat dengan nomor: M 1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas
± 1845
M² bahkan terhadap sertifikat tersebut telah
dilakukan pemecahan atau displit menjadi sertifikat nomor : M 1858 atas nama Tergugat III seluas ± 947 M² dan sertifikat nomor : M 1859 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas± 898 M² ; 7. Bahwa kemudian terhadap sertifikat nomor : M 1858 atas nama Tergugat III seluas
± 947 M² oleh Tergugat III dilakukan pemecahan dengan
mengalihkan kepada Tergugat IV dengan sertifikat nomor : M 2333 seluas ± 500 M² dan kepada Tergugat V dengan sertifikat nomor : M 2334 seluas ± 447 M² ; 8. Bahwa terhadap sertifikat nomor : M 1859 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 898 M² telah diterbitkan buku tanah pengganti yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 2 November 1987 dengan luasan ± 453 M² ; 9. Bahwa penerbitan dan pengalihan atas tanah milik Penggugat aquo merupakan penerbitkan dan pengalihan yang tidak sah dan melawan hukum Halaman 3 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
karena di dalam budel warkah untuk pembuatan sertifikat dengan nomor: M 1857 tidak terdapat bukti yang nyata dan lengkap hanya ada sehelai surat keterangan dari Kecamatan Sukajadi saja yang mana surat keterangan tersebut merujuk kepada surat zegel pembelian oleh Tergugat I tanggal 9 Januari 1960 yang disaksikan oleh Lurah Desa Sukajadi dan surat zegel tersebut tidak dilampirkan sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat nomor. M 1857 ; 10. Bahwa obyek tanah dalam sertifikat sebagaimana dimaksud dalam surat zegel pembelian 9 Januari 1960 berada di Desa Sukawarna, Kecamatan Sukajadi sedangkan obyek tanah milik Penggugat yaitu Persil 68 D.I atas nama RH Djaenal Ashari berada di Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari. Sehingga demikian jelas letak obyek tanah tersebut berbeda namun kenyataannya obyek tanah yang dimaksud Tergugat I sampai dengan Tergugat V dalam sertifikat-sertifikat tersebut adalah tanah milik Penggugat 11. Bahwa apabila memang benar tanah yang dimaksud dalam surat zegel tersebut adalah tanah milik Penggugat yaitu Persil 68 D.I, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari atas nama RH Djaenal Ashari maka terhadap surat zegel tersebut juga patut diduga cacat hukum dikarenakan pada tahun 1960 tanah milik Penggugat aquo berada dalam wilayah Desa Sukasari dan Kecamatan Sukasari. Kemudian setelah terjadi pemekaran yaitu sekitar tahun 1980 lokasi tanah aquo berada dalam wilayah Desa Sukawarna, Kecamatan Sukajadi. Sedangkan dalam surat zegel tanggal 9 Januari 1960 tersebut diketahui oleh Lurah Desa Sukajadi. Sehingga demikian jelas surat zegel tanggal 9 Januari 1960 tersebut adalah cacat hukum dan merupakan surat yang patut diduga merupakan hasil rekayasa yang bertujuan untuk mengaburkan fakta dan data yang sebenarnya ; 12. Bahwa atas tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat yang telah mengalihkan tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat baik moriil maupun materiil ; 13. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat atas tindakan Tergugat I – Tergugat
V
5.000.000.000,-
dan
Turut
Tergugat
tersebut
adalah
sebesar
Rp.
(lima milyar rupiah) dengan asumsi apabila tanah milik
Penggugat aquo telah disertifikatkan kemudian diagunkan ke Bank dan hasilnya digunakan untuk modal usaha sejak tahun 1994 sampai saat ini dan
kerugian
immateriil
Penggugat
yang
tidak
dapat
melakukan
pensertifikatan atas tanah warisan Penggugat sejak tahun 1994 sampai Halaman 4 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
gugatan ini diajukan apabila dinilai sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ; Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 3. Menyatakan sertifikat dengan nomor : M 1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 1845 M²,Sertifikat nomor : M 1858 atas nama Tergugat III seluas ± 947 M² dan sertifikat nomor : M 1859 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 898 M², sertifikat nomor : M 2333 atas nama Tergugat IV seluas ± 500 M, dan sertifikat nomor : M 2334 Tergugat V seluas ± 447 M² cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; 4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan sertifikat dengan nomor: M 1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 1845 M², Sertifikat nomor : M 1858 atas nama Tergugat III seluas ± 947 M² dan sertifikat nomor : M 1859 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 898 M², sertifikat nomor : M 2333 atas nama Tergugat IV seluas ± 500 M, dan sertifikat nomor : M 2334 Tergugat V seluas ± 500 M² ; 5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses peneribitan sertifikat atas tanah Persil 68 D.I, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari atas nama RH Djaenal Ashari kepada nama Penggugat ; 6. Menghukum Tergugat I – Tergugat V untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 55.000.000.000,- (Lima puluh lima milyar rupiah) ; 7. Menghukum Tergugat
I – Tergugat V untuk membayar biaya yang
ditimbulkan dalam perkara ini ; ATAU Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II, telah mengajukan eksepsi dan Jawaban tanggal 12 Juli 2016 sebagai berikut :---------------------------------------------------------
Halaman 5 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
DALAM EKSEPSI DALAM EKSEPSI A. Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoir). Bahwa
Penggugat dalam gugatannya pada bagian petitum angka 4
memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung sebagai berikut : “4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan sertifikat dengan nomor : M.1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 1845 M², Sertifikat nomor : 1858 atas nama Tergugat III seluas ± 947 M² dan sertifikat nomor : M 1859 atas nama Tergugat I dan tergugat II seluas ± 898 M², sertifikat nomor : M 2333 atas nama Tergugat IV seluas ± 500 M², dan sertifikat nomor : M 2334 Tergugat V seluas ± 500 M²” Bahwa sertifikat-sertifikat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan
akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum (Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. dan Undang-Undang No. 51 tahun 2009
tentang
Perubahan Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam perkara a quo yang dimaksud Badan Tata Usaha Negara adalah Kantor Pertanahan Kota Bandung selaku Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat-sertifikat dengan nomor : M.1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 1845 M², Sertifikat nomor : 1858 atas nama Tergugat III seluas ± 947 M² dan sertifikat nomor : M 1859 atas nama Tergugat I dan tergugat II seluas ± 898 M², sertifikat nomor : M 2333 atas nama Tergugat IV seluas ± 500 M², dan sertifikat nomor : M 2334 Tergugat V seluas ± 500 M²”. Bahwa oleh karena sertifikat-sertifikat tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kantor Pertanhan Kota Bandung) yang merupakan Badan Tata Usaha Negara dan apabila dalam penerbitannya oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung
bertentangan dengan peraturan perundangan yang
berlaku maka pembatalannya harus melalui Proses gugatan ke
Halaman 6 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, bukan Ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus. Begitu juga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Pasal 4 ayat (1) dan (2)
serta
Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1985 Pasal 4 dan Pasal 62 ayat (1) huruf a jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.
Surat Ketrua Mahkamah
Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993
Nomor
224/Td.TUN/X/1993,
Perihal
:
Juklak
yang
dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan : “Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertifikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan
yang
berlaku,
sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum.” Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a. quo yang telah diajukan oleh Penggugat. Hal ini
sejalan
dengan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV. Pasal 132 RV menyatakan : “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang” Bahwa dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bandung secara exoficio tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo. . Berdasarkan eksepsi kewenangan absolut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar diterbitkan putusan sela dengan amar putusan yang bunyinya : -
Menyatakan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bandung, tidak
berwenang mengadili perkara ini karena perkara ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. -
Menyatakan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bandung tidak
melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini. B. Eksepsi tentang Obscuur Libel - Tidak jelasnya dalil hukum gugatan. Halaman 7 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
Bahwa dalil hukum gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat didalam gugatannya pada bagian posita tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah perkara a quo dari kakeknya almarhum R.H. Dajenal Ashari. Selain itu Penggugat tidak menjelaskan siapa orangtua Penggugat serta Penggugat juga tidak menjelaskan apakah tanah sengketa a quo diperoleh secara langsung dari kakeknya
yaitu
almarhum RH. Dajenal Ashari atau melalui orangtuanya sebagai warisan. Selanjutnya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja keturunan dari almarhum R.H. Djenal Ashari yang berhak atas tanah perkara a quo. Dengan demikian
jelaslah bahwa dalil hukum gugatan Penggugat
tidak jelas atau kabur (obscuur libel), hal ini bertentangan dengan Pasal 8 RV yang menghendaki pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan
yang jelas dan tertentu (een duidelijke en bepaalde
conclusive), oleh karena itu gugatan Penggugatn harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaar) ; -
Tidak Jelasnya Objek Sengketa. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya hanya menyebutkan objek perkara a quo sebagaimana yang terdapat dalam sertifikatsertifikat dengan nomor : M.1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 1845 M², Sertifikat nomor : 1858 atas nama Tergugat III seluas ± 947 M² dan sertifikat nomor : M 1859 atas nama Tergugat I dan tergugat II seluas ± 898 M², sertifikat nomor : M 2333 atas nama Tergugat IV seluas ± 500 M², dan sertifikat nomor : M 2334 Tergugat V seluas ± 500 M²”saja, namun Penggugat dalam gugatannya, baik dalam posita maupun dalam petitumnya tidak menyebutkan letaknya yang pasti serta tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara a quo. Dengan
tidak menyebutkan letaknya yang pasti
serta tidak
menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara a quo, maka hal ini menimbulkan kekaburan objek tanah perkara a quo dalam gugatan (obscuur libel). Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaar). Hal ini sejalan dengan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1559K/Pdt/1983 yang menyatakan : “Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel” dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1149 K/Sip/1975 yang Halaman 8 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
menyebutkan : “Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tenah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima”. (Vide : Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tahun 2004 halaman 450). -
Tidak sinkronnya antara Posita dengan Petitum. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita menerangkan tentang gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diterangkan pada posita angka 9 dan angka 12 yaitu : “ Bahwa penerbitan dan pengalihan atas tanah milik Penggugat a quo merupakan penerbitan dan pengalihan yang tidak sah dan melawan hukum karena di dalam budel warkah untuk pembuatan sertifikat dengan nomor : M 1857 tidak terdapat bukti yang nyata dan lengkap ada sehelai surat keterangan dari Kecamatan Sukajadi saja yang mana surat keterangan tersebut merujuk kepada surat zegel pembelian ol;eh Tergugat I tanggal 9 Januari 1960 yang disaksikan oleh Lurah Desa Sukajadi dan surat zegel tersebut tidak dilampirkan sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat nomor : M.1857.” “ Bahwa atas tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat yang telah mengalihkan tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat baik moril maupun materiil ” . Perbuatan melawan hukum tersebut merupakan lingkup yang pemeriksaannya
perdata
kewenangan Pengadilan Negeri Bandung
untuk memeriksa dan mengadilinya,
namun didalam bagian
Petitumnya pada angka 4 Penggugat meminta Pengadilan Negeri Bandung
kepada Ketua
agar Turut Tergugat (dalam hal ini
Kantor Pertanahan Kota Bandung) membatalkan sertifikat dengan nomor : M.1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 1845 M², Sertifikat nomor : 1858 atas nama Tergugat III seluas ± 947 M² dan sertifikat nomor : M 1859 atas nama Tergugat I dan tergugat II seluas ± 898 M², sertifikat nomor : M 2333 atas nama Tergugat IV seluas ± 500 M², dan sertifikat nomor : M 2334 Tergugat V seluas ± 500 M²”, dimana pembatalan sertifikat merupakan lingkup tata usaha Negara yang pemeriksaannya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bandung karena sertifikat Halaman 9 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
tersebut merupakan produk Pejabat/badan Tata Usaha Negara sebagaimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian antara posita yang satu dengan petitum yang lain tidak terdapat kesesuaian (tidak sinkron) diantara keduanya, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (tidak jelas). Oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke vderklaar). Hal ini diperkuat Putusan
Mahkamah
Agung
R.I
Nomor
28
dengan
K/Sip/1973
yang
menyatakan : “gugatan tidak dapat diterima karena antara posita dengan petitum tidak sinkron”
(Vide
Yahya Harahap : Hukum Acara Perdata,
Cetakan Kedua belas 2012, halaman 453). C. Eksepsi tentang Error in Objecto Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan objek gugatannya berupa tanah seluas ± 3.320 M² tercatat pada Persil 68 D.I yang terletak di kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi (Eks Desa Sukasari), Kota Bandung yang merupakan peninggalan dari almarhum RH. Djenal Anshar dan sebagian dari luas tersebut yaitu seluas 180 M² telah terkena proyek jalan tol Pasteur. Dalam hal ini Penggugat
tidak menyebutkan dengan jelas asal usul
tanah tersebut diantaranya Penggugat menyebutkan kohir berapa dari tanah seluas ± 3.320 M² tercatat pada Persil 68 D.I yang terletak di kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi (Eks Desa Sukasari), Kota Bandung tersebut. Sementara tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun oleh Tergugat III, IV dan V yang kemudian digugat oleh Penggugat sebetulnya kepemilikan awalnya adalah tanah milik adat berupa tanah sawah yang dimiliki oleh Nyi Oeking (Ibu Uking) berdasarkan Persil No. 37 b S.IV C. No.627 yang luasnya kurang lebih 0,264 Ha (Hektar) atau 2640 M², dengan batas-batas : - Utara berbatasan dengan S. (tanah sawah) Nyi Entjih + Oke ; - Timur berbatasan dengan Selokan + tanah Soewadi ; - Selatan berbatasan dengan D. (tanah darat) Nyi Oweh Bakri ; - Barat berbatasan dengan S. (tanah sawah) Wiratma dan + Entjih. Halaman 10 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
yang kemudian pada tanggal 13 Nopember 1940 dijual kepada Madnasir dan Nyi Oeh (Ibu Oweh). Kemudian pada tanggal 11 Mei 1941 Madnasir menjual tanah tersebut kepada Karmita /Nyi Ining (Ibu Ining) seharga Rp. 182,5 (seratus delapan puluh dua koma lima rupiah). Selanjutnya pada tahun 1960 tanah-tanah yang masuk Persil 37
termasuk tanah persil No. 37b S.IV C.No.267
secara administratif terjadi perubahan nama persil yaitu menjadi Persil 68 seiring dengan perubahan fungsi tanah tersebut dari tanah sawah menjadi tanah darat. Pada tanggal 9 Januari 1960 tanah yang asal persilnya No. 37b S.IV C.No.267 yang luasnya 0,624 (Hektare) atau 6240 M² yang kemudian berubah menjadi Persil 68 sebagian luasnya yaitu 0.140 Hektare atau 1400 M²
dijual oleh Karmita kepada Penggugat I dan Penggugat II
(Uwan Suwandi dan Nunung Murnasih) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut : - Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. Marta Oke ; - Timur berbatasan dengan selokan ; - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdr. Abut dan Nyi Oweh; - Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Tolib dan Marta Oke. Kemudian Tergugat I dan Tergugat mensertifikatkan tanah tersebut pada tahun 1987 dan pada bulan Juli 1987 terbitlah Serifikat Hak Milik Nomor 1857. Berdasarkan asal-usul tanah tersebut diatas maka jelaslah bahwa Penggugat menggugat tanah perkara a quo adalah terjadi kesalahan objek karena objek perkara a quo bukanlah milik almarhum RH. Djenal Ashari sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaar). D. Eksepsi tentang Gugatan Kedaluwarsa Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, yaitu bahwa Tanah perkara a quo dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 9 Januari 1960 kemudian nama
dari Karmita seluas 0,140 Hektare (1400 M²) yang
pada tahun Juli 1987 telah terbit sertifikat No. 1857 atas
Tergugat I dan Tergugat II (Uwan Suwandi dan Nunung
Murnasih) sehingga apabila dihitung jarak waktu gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 13 Mei 2016 dengan kepemilikan tanah
atau
terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1857 atas nama Tergugat I dan Halaman 11 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
Tergugat II (Uwan Suwandi dan Nunung Murnasih) pada bulan Juli 1987 terdapat selisih waktu kurang lebih 56 tahun atau 29 tahun. Selama 56 tahun sejak kepemilikan tersebut
atau 29 tahun sejak terbitnya sertifikat
itu
tidak muncul gugatan atau keberatan dari pihak mana pun
termasuk pihak Penggugat sekarang dan baru pada tanggal 13 Mei 2016 muncullah gugatan dari Penggugat. Berdasarkan waktu selama 56 tahun sejak kepemilikan tanah
atau 29
tahun semenjak terbitnya sertifikat No. 1857 pada bulan Juli tahun 1987 atas hak milik tanah perkara a quo maka pihak Penggugat atau Pihak lain tidak dapat lagi menuntut hak atas tanah perkara a quo. Hal ini sebagaimana ditegaskan menurut Ketentuan Pasal 835 KUH Perdata jo. Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : “Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluwarsa dengan tenggang waktu salama tiga puluh tahun” “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.” Dengan demikian berdasarkan jangka
waktu terbitnya sertifikat atas tanah
perkara a quo yang sebagaimana menurut ketentuan Pasal 835 KUH Perdata jo.Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka gugatan Penggugat sudah kedaluwarsa. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaar). I. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi agar dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara dari jawaban ini ; 2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada prinsipnya menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Halaman 12 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Tergugat 1 dan Tergugat 2 ; 3. Bahwa oleh karena Tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya ; 4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya posita
angka 1 (satu), karena
Penggugat tidak
menjelaskan secara rinci silsilah keturunan Penggugat dari mulai orangtua penggugat, uwa, paman atau bibi serta saudara-saudara sekandung atau saudara sepupu yang berhak atas tanah tersebut. Dalam posita 1 ini Penggugat hanya menerangkan bahwa Penggugat adalah cucu dari RH. Djaenal Ashari, namun apakah Penggugat merupakan satu-satunya keturunan R.H. Djaenal Ashari atau masih ada keturunan lainnya
selain
Penggugat
maka
Penggugat
sendiri
yang
harus
membuktikannya kalau Penggugat benar-benar hanya satu-satunya keturunan RH. Dajenal Ashari. Apabila ada keturunan lainnya dari RH. Djaenal Ashari maka secara otomatis harus dimasukkan sebagai pihak terutama sebagai pihak Penggugat. Apabila ahli waris yang lain tidak disertakan sebagai pihak maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaar). Hal ini sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.2438K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan
“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima,
karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”. 5. Bahwa
Tergugat I dan Tergugat II
menolak dengan tegas dalil dan
alasan dari Penggugat sebagaimana tercantum dalam angka 3 posita gugatannya karena tanah yang terkena proyek tol Pasteur yang menurut Penggugat seluas ±180 M² dan sisanya tanah yang tercantum dalam Persil 68 D.I seluas ±2500 M² tidak ada hubungannya dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II serta tanah milik Tergugat III, IV dan V yang dibeli dari Tergugat I dan Tergugat II.
Tanah tersebut diperoleh
oleh Penggugat dengan cara membeli dari sdr. Karmita, berdasarkan bukti Perjanjian jual beli tanah seluas ± 1400 M² tertanggal 9 Januari 1960 yang telah diregister oleh Kepala Desa Sukasari dengan register No. 66/60. Selain itu dalil Penggugat dalam angka 3 posita gugatan tersebut tidak benar, karena menurut Penggugat awalnya R.H. Dajenal Ashari memiliki tanah seluas ± 3.320 M² kemudian tahun 1979 terkena pelebaran jalan Halaman 13 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
Terusan Paster (jalan Tol Pasteur) seluas ±180 M² dan sisanya ±2500 M². Padahal berdasarkan daftar ganti rugi rugi yang pada tanggal 1 Oktober 1983
diterbitkan oleh Panitia Pembayaran Ganti Rugi atas
tanah-tanah yang terkena proyek jalan Terusan Paster
(jalan Tol
Pasteur) bahwa tanah RH Djaenal Ashari yang terkena proyek jalan Terusan Pasteur (jalan Tol Pasteur ) seluas 1.165 M² dengan besarnya ganti rugi sebesar Rp. 7.572.500,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan harga per meter
Rp. 6.500,- (enam ribu
lima ratus rupiah) ; 6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil dan alasan dari Penggugat
sebagaimana
tercantum dalam angka
4 posita
gugatannya karena dalam posita angka 4 gugatan Pengugat tersebut Penggugat hanya menceritakan penggantian atas tanah milik RH. Djaenal Ashari yang terkena proyek pelebaran jalan Terusan Paster (jalan Tol Pasteur) seluas ±180 M² dan hal ini tidak ada hubungannya dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II serta tanah milik Tergugat III, IV dan V yang dibeli dari Tergugat I dan Tergugat II. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat I dan tergugat II dalam jawaban pada angka 5 diatas, yaitu Tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dengan cara membeli dari sdr. Karmita, berdasarkan bukti Perjanjian jual beli tanah seluas ± 1400 M² tertanggal 9 Januari 1960 yang telah diregister oleh Kepala Desa Sukasari dengan register No. 66/60. Selain itu, mengenai luasnya tanah milik RH. Djenal Ashari yang yang terkena proyek pelebaran jalan Terusan Paster
(jalan Tol Pasteur)
berdasarkan daftar ganti rugi yang pada tanggal 1 Oktober 1983 diterbitkan oleh Panitia Pembayaran Ganti Rugi atas tanah-tanah yang terkena proyek jalan Terusan Paster (jalan Tol Pasteur) yang panitianya terdiri dari 13 orang
yaitu :
1. Ahmad Djaenudin, S.H.,
2. Mahadi
Ahmad, B.A 3. Drs. H. Hudaya ; 4. Ir. Wachja, ; 5. Kohar Koswara ; 6. Drs. Syarif Musa ; 7. Ismed Abdurohman, B.A, ; 8. Sulistadi, M. Eng. ; 9. Ir. Sutardjo Djs. ; 10.A Kosasih ; 11……………. ; 12. Uho Djuhro ; 13 Suherman Hadiat, S.H.
dan disetujui oleh Pimpinan proyek sdr.
Sulaiman, M.Eng.Sc dan Hadi Kasmito, B.Sc., dalam daftar ganti rugi tersebut
untuk besarnya ganti rugi tanah RH. Djaenal Ashari yang
terkena proyek pelebaran jalan Terusan Paster
(jalan Tol Pasteur)
adalah sebesar Rp. 7.572.500,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan harga per meter Rp. 6.500,- (enam ribu lima Halaman 14 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
ratus rupiah), berarti tanah milik RH. Djaenal Ashari yang terkena proyek jalan Terusan Paster
(jalan Tol Pasteur) seluas 1.165 M².
Hal ini
berbeda dengan pengakuan Penggugat bahwa tanah RH. Djaenal Ashari yang terkena proyek jalan Terusan Paster (jalan Tol Pasteur) hanya seluas ±180 M². Dengan demikian posita Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam angka 4 hanya cerita yang tidak masuk akal, namun demikan Tergugat I dan Tergugat II tetap berpendirian bahwa Tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II seluas 1400 M² yang kemudian sebagian lagi dijual kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak ada hubungannya dengan tanah yang dimiliki oleh R.H. Djenal Ashari karena tanah yang dimiliki Tergugat I dan II asalnya dibeli dari Karmita berdasarkan surat segel tertanggal 9 Januari 1960, meskipun Persilnya sama yaitu Persil 68 D.I tetapi kohir (letter C) yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II jelas disebutkan yaitu C.No.771 . Hal ini Tergugat I dan Tergugat II maklumi karena dalam faktanya dalam satu persil (Persil 68) terdiri dari beberapa kohir yang menggambarkan beberapa bidang tanah yang dimiliki masing-masing pihak. 7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 5, karena penerbitan sertifikat Nomor M 1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II sudah didasarkan pada dokeumen-dokumen dan proses yang benar, dimana Tergugat I dan Tergugat 2 pada tahun 1987 telah memohonkan penerbitan sertifikat tersebut didasarkan atas bukti kepemilikan berupa akte jual beli di bawah tangan (segel) tertanggal 9 Januari 1960. Dalam akte jual beli dibawah tangan tersebut tertera dengan jelas pembeli tanah seluas 14.00 M² persil 68 darat klas I adalah U. Suwandi (Tergugat I) dan penjualnya adalah Karmita. Akte jual beli di bawah tangan itu pun telah dicatat dan diregister di desa Sukasari dengan register No. 66/60 dan diketahui oleh Kepala Desa Sukasari. 8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Penggugat
Penggugat pada posita angka 6,
angka 7 dan angka 8 dengan alasan : a. karena posita angka 6 dan angka 7 tersebut hanya berisi keterangan dari Penggugat ketika Penggugat meminta keterangan dari pejabat Kantor Kecamatan Sukajadi mengenai pengakuan Penggugat atas tanah miliknya yang berusaha untuk
dihubung-hubungkan dengan
Halaman 15 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat Nomor M 1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II, padahal penerbitan sertifikat
M 1857 sudah didasarkan pada
dokumen dan proses yang benar yaitu berdasarkan bukti kepemilikan berupa akte jual beli di bawah tangan (segel) tertanggal 9 Januari 1960. Dalam akte jual beli dibawah tangan tersebut tertera dengan jelas pembeli tanah seluas 14.00 M² persil 68 darat klas I adalah U. Suwandi (Tergugat I) dan penjualnya adalah Karmita dan telah diregister di Desa Sukasari pada tahun 1960 dengan register No.66/60. b. karena posita angka 8 hanya menerangkan adanya buku pengganti atas sertifikat M 1858 atas nama Tergugat I dan Tergugat yang diterbitkan oleh
Turut Tergugat pada tanggal 2 November 1987
dengan luas ± 453 M². Hal ini wajar diterbitkan buku pengganti karena sudah terjadi penyeplitan atas tanah hak milik Tergugat I dan Tergugat II yang sebelumnya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 1857 yang kemudian sebagian telah dijual kepada Tergugat III, IV dan V, tidak ada peraturan perundangan yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II. 9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 9, karena
tanah yang diterbitkan sertifikat dengan nomor M 1857 atas
nama Tergugat I dan Tergugat II dimana tanah tersebut bukanlah milik Penggugat melainkan milik Tergugat I dan Tergugat II yang di beli dari Karmita berdasarkan akte jual beli di bawah tangan (segel) tertanggal 9 Januari 1960. Dalam akte jual beli dibawah tangan tersebut tertera dengan jelas pembeli tanah seluas 14.00 M² persil 68 darat klas I adalah U. Suwandi (Tergugat I) dan penjualnya adalah Karmita dan telah diregister
di
desa
sukasari
pada
tahun
1960
dengan
register
No.66/60.Pada saat permohonan untuk dibuat sertifikat akte jual beli di bawah tangan (segel) tertanggal 9 Januari 1960 telah dilampirkan sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat hak milik No. M 1857, disamping itu dilengkapi juga Surat Keterangan Camat Sukajadi
No.
66/IV/1987 tanggal 3 April 1987 yang waku itu Kepala Kecamatannya dijabat oleh Jaja Soetardja SH. (NIP.480044194). Dalam surat keterangan tersebut diterangkan
mengenai tanah milik
Tergugat I (Uwan Suwandi/U. Suwandi) sebagaimana Kekitir/Letter C No. 771 Persil No. 68, Kelas : D. Klas I yang luasnya menurut hasil Halaman 16 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
pengukuran pejabat kecamatan ± 1304 M² . (namun setelah diukur lagi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung luasnya yang benar adalah 1400 M2). Jadi tidak benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa pada saat permohonan penerbitan sertifikat M.1857 tidak disertai dengan surat akte jual beli di bawah tangan (segel) tertanggal 9 Januari 1960 dan hanya disertai dengan surat keterangan dari kecamatan. 10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil dan alasan Penggugat dalam posita 10 gugatannya karena apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita 10 tersebut tidak benar kalau letak tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam segel pembelian tanggal 9 Januari 1960 berada di Desa Sukawarna Kecamatan Sukajadi sedangkan obyek tanah milik Penggugat yaitu Persil 68 D.I atas nama RH. Djenal Ashari berada di Desa Sukasari Kecamatan Sukasari. Justru tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang sebagian telah dijual kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V
berdasarkan surat segel
tanggal 1 Januari 1960 terletak di Desa Sukasari Kewedanaan Bodjonagara Kotapradja Bandung (sekarang Kota Bandung) dan kewedanaan Bodjonagara dahulu meliputi Kecamatan Sukasari. Kemudian setelah adanya pemekaran wilayah pada sekitar tahun 1980an (hal ini juga didalilkan juga oleh Pengugat dalam Posita Gugatan angka 11) maka
Desa Sukasari menjadi
Kelurahan Sukawarna
Kecamatan Sukajadi Kotamadya Bandung (sekarang Kota Bandung). Dengan perubahan dari Desa Sukasari menjadi Kelurahan Sukawarna maka
berubah pula penyebutan letak tanah milik Tergugat I dan
Tergugat II yang tadinya sebagaimana menurut surat segel 1 Januari 1960
terletak di Desa Sukasari Kewedanaan Bodjonagara Kotapradja
Bandung berubah menjadi terletak di Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kotamadya Bandung (sekarang Kota Bandung). Hal ini pun diperkuat dengan Surat Keterangan Camat Sukajadi
No. 66/IV/1987
tanggal 3 April 1987 ketika Tergugat I dan Tergugat II akan mengajukan pensertifikatan atas tanah tersebut.
Dalam surat Keterangan Camat
tersebut diterangkan mengenai tanah milik Tergugat I (Uwan Suwandi) berdasarkan Letter C No. 771
terletak di di Jalan Dr. Djunjunan/Dr.
Suryasumantri Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Halaman 17 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 11 yang menyatakan bahwa : “Bahwa apabila memang benar tanah yang dimaksud dalam surat zegel tersebut adalah tanah milik Penggugat yaitu Persil 68 D.I, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari atas nama RH. Djaenal Ashari maka terhadap surat zegel tersebut juga patut diduga cacat hukum dikarenakan pada tahun 1960 tanah milik Penggugat quo berada dalam wilayah Desa Sukasari dan Kecamatan Sukasari. Kemudian setelah terjadi pemekaran yaitu sekitar tahun 1980 lokasi tanah aquo berada dalam wilayah Desa Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, sedangkan dalam surat zegel tanggal 9 Januari 1960 tersebut diketahui oleh Lurah Desa Sukajadi. Sehingga demikian jelas surat zegel tanggal 9 Janurai 1960 tersebut adalah cacat hukum dan merupakan surat yang patut diduga merupakan hasil rekayasa yang bertujuan untuk mengaburkan fakta dan data yang sebenarnya.” Alasan Tergugat I dan Tergugat II terhadap posita angka 11 yang dikemukakan oleh Penggugat adalah : a. Penggugat sendiri masih meragukan tanah dalam perkara a quo adalah milik Penggugat, hal ini tampak dari kalimat dalam posita 11 gugatannya Penggugat menggunakan kalimat berandai-andai yaitu yang menyebutkan : “Bahwa apabila memang
benar tanah yang
dimaksud dalam surat zegel tersebut adalah tanah milik Penggugat yaitu Persil 68 D.I, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari atas nama RH. Djaenal Ashari maka terhadap surat zegel tersebut juga patut diduga cacat hukum dikarenakan pada tahun 1960 tanah milik Penggugat quo berada dalam wilayah Desa Sukasari dan Kecamatan Sukasari. Dst…….”. Dalam faktanya tanah yang dijadikan objek perkara a quo sesuai surat jual beli dibawah tangan yang tercantum dalam segel tertanggal 9 januari 1960 bahwa Tergugat I ( Uwan Suwandi ) membeli tanah tersebut dari Karmita seluas 1400 M² yang letaknya pada tahun 1960 masih terletak di Desa Sukasari
Kewedanaan Bodjonagara
Kotapradja Bandung (sekarang Kota Bandung) seharga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah). b. Bahwa jual beli tanah seluas 1400 M² yang dituangkan dalam surat jual beli dibawah tangan yang tercantum dalam segel tertanggal 9 Halaman 18 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
januari 1960 kemudian deregister di Desa Sukasari dengan register no. 66/60. Jadi dalam surat jual beli dibawah tangan yang tercantum dalam segel tertanggal 9 januari 1960 tidak tercantum Lurah Desa Sukajadi
yang tercantum adalah Kepala Desa Sukasari sesuai
dengan register tersebut. c. Bahwa Dalam faktanya letak tanah milik Tergugat I dan Tergugat II seluas 1400 M² berdasarkan surat dijadikan objek perkara a quo sesuai surat jual beli di bawah tangan (segel) tertanggal 9 januari 1960 terletak di Desa Sukasari Kewedanaan Bodjonagara Kotapradja Bandung
(sekarang
Kota
Bandung).
Kemudian
berdasarkan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 tahun 1987 maka Desa Sukasari menjadi Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kotamadya Bandung (sekarang Kota Bandung). Dengan perubahan penyebutan nama Desa Sukasari menjadi Desa Sukawarna maka berubah pula penyebutan letak tanah milik Tergugat I dan Tergugat II yang tadinya sebagaimana menurut surat segel 1 Januari 1960 penyebutannya terletak di Desa Sukasari Kewedanaan Bodjonagara Kotaprdja Bandung
berubah
penyebutannya menjadi terletak di
Desa Sukawarna
Kecamatan Sukajadi Kotamadya Bandung
(sekarang Kota Bandung). Hal ini pun diperkuat dengan Surat Keterangan Camat Sukajadi
No. 66/IV/1987 tanggal 3 April 1987
ketika Tergugat I dan Tergugat II akan mengajukan pensertifikatan atas tanah tersebut.
Dalam surat Keterangan Camat tersebut
diterangkan mengenai tanah milik Tergugat I (Uwan Suwandi) berdasarkan Letter C No. 771 terletak di di Jalan Dr. Djunjunan/Dr. Suryasumantri
Kelurahan
Sukawarna
Kecamatan
Sukajadi
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan zegel jual beli tanggal 9 Januari 1960 patut diduga palsu adalah tidak benar, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak. 12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam posita 12 gugatannya yang menyatakan : “Bahwa atas tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat yang telah mengalihkan tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat baik moril maupun materiil”
Halaman 19 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
Alasan Penolakan Tergugat I dan Tergugat II terhadap dalil-dalil dan alasan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam posita 12 gugatannya adalah :
Karena Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan pengalihan tanah perkara aquo berdasarkan jual beli antara Karmita sebagai Penjual dengan Tergugat I (Uwan Suwandi) sebagai pembeli yang dituangkan dalam surat perjanjian jual beli dibawah tangan (zegel) tertanggal 9 Januari 1960 yang kemudian di catat atau di register di Desa Sukasari dengan register No. 66/60. Selanjutnya baru pada April 1987 diajukan ke Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik dan terbitlah Sertifikat Hak Milik
Nomor 1857 atas nama Tergugat I dan
Tergugat II (Uwan Suwandi dan Nunung Murnasih).
Tanah
yang
dialihkan
tersebut
bukanlah
milik
Penggugat
melainkan milik Karmita yang dijual kepada Tergugat I (Uwan Suwandi sebagaimana surat zegel tertanggal 9 Januari 1960 yang telah diregister di Desa Sukasari dengan register No. 66/60. Ini sebagai bukti bahwa surat segel tertanggal 9 Januari bukanlah hasil rekayasa.
Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat I termasuk juga Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V dan Turut Tergugat sudah jelas tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil dan alasan
yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada
posita 13 mengenai kerugian, dengan alasan karena sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam jawaban pada angka 9 sampai angka 12 di atas dimana Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum
sebagaimana tuduhan Penggugat sehingga tidak
masuk akal kalau Tergugat I dan Tergugat II dibebankan untuk mengganti kerugian yang direka-reka oleh Penggugat. Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut : I. Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaar) ;
Halaman 20 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
II. Dalam Pokok Perkara 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ; 3. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Jual Beli tanah seluas ± 1400 M², tertanggal 9 Januari 1960 seluas ; 4. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 1845 M², Sertifikat Hak Milik No. 1858 atas nama Tergugat III seluas ± 947 M², Sertifikat Hak Milik No. M.1859 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 898 M², Sertifikat Hak Milik No. M. 2333 atas nama Tergugat IV seluas M², 500 M², dan Sertifikat Hak Milik No. 2334 atas nama Tergugat V seluas ± 447 M² yang diterbitkan oleh Turut Tergugat. 5. Menyatakan bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka tidak timbul kerugian yang diderita Penggugat sehingga tidak ada kewajiban Para tergugat dan Turut Tergugat
untuk
mengganti kerugian ; 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ; Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat IV mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Juli 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;------------------------------DALAM EKSEPSI : 1. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN KOMPETENSIABSOLUT. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya baik dalam saiah satu posita maupun dalam petitumnya mendalilkan meminta Majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2333/Kel.Sukawarna atas nama TERGUGAT IV yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya harus dibatalkan. Bahwa, objek perkara aquo yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2333/Kel.Sukawarna atas nama TERGUGAT IV, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ( Beschiking ) yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung (TURUT Halaman 21 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
TERGUGAT), sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU.No.5 Tahun 1986 jo UU.No.9 Tahun 2004) yang menyatakan : " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bag! seseorang atau Badan Hukum Perdata". Bahwa, dari fakta dan dasar hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara
aquo karena yang menjadi objek perkara adalah Putusan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan pasal 53 UU.No.5 tahun 1986 gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 disebutkan :
" Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka oihak lain vana merasa mempunvai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut aoabila dalam ianaka waktu 5 {lima) tahun seiak diterbitkan sertioikat itu tidak mengaiukan keberatan secara tertulis kepada oemeaana sertipikat dan Keoala Kantor Pertanahan vana bersanakutan atauoun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai oenauasaan tanah atau oenerbitan sertipikat tersebut". Bahwa, salah satu objek perkara aquo yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2333/Kel.Sukawarna yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT atas nama TERGUGAT IV adalah Sertifikat Hak Milik yang telah lama terbit dan telah melebihi lima tahun, karena objek tersebut berasal dari pembelian dari sdr. Kwee Hok Djian berdasarkan Akta Jual beli tahun 2002 yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja,SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandung.
Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan Sertipikat yang menjadi objek perkara sudah tidak dapat dituntut lagi oleh Para Penggugat karena sudah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun.
2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur libel). a. Bahwa, selain itu dalam posita maupun petitum gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tegas mana batas-batas tanah yang digugat. Dalam posita maupun petitum gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, bahkan Penggugat telah ceroboh dan teledor dalam menyusun sistematika gugatan. Hal ini terbukti dari uraian-uraian sebagai berikut: Halaman 22 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya hanya menyebutkan objek perkara a quo sebagaimana yang terdapat dalam sertifikat-sertifikat dengan nomor : M.1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 1845 M2, Sertifikat nomor : 1858 atas nama Tergugat III seluas ± 898 M2 dan sertifikat nomor : M 2333 atas nama Tergugat IV seluas ± 500 M2, dan sertifikat nomor: M 2334 atas nama Tergugat V seluas ± 500 M2 saja, namun Penggugat dalam gugatannya, baik dalam posita maupun dalam petitumnya tidak menyebutkan letaknya yang pasti serta tidak
menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara aquo. Bahwa berdasarkan hal tersebut, karena gugatan Penggugat terutama yang berkenaan dengan batas-batas tanah dan luas serta ukurannya yang didalilkan dalam perkara aquo telah saling betolak belakang antara posita dan petitum gugatannya sehingga menjadi tidak jelas/kabur, yang berakibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No.ll49K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : " Karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas, tentang letak,batas batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima". Hal ini sesuai pula dengan pasal 8 RV, yang menyatakan : Bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu,demi kepentingan beracara (process doelmatigheid), salah satunya yaitu : " tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan objek gugatan Para Penggugat, mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas". Dengan tidak dicantumkannya hal-hal tersebut dalam gugatan maka secara hukum berakibat gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel). b. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat tidak jelas menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah dalam perkara aquo, dalam posita gugatannya Penggugat tidak menjelaskan siapa orang tua kandungnya, apa kaitannya Penggugat dengan Alm.RH.Djaenal Ashari apakah anak/cucu/keponakan atau justru orang yang tidak ada hubungan darah dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Almarhum.RH.Djaenal Ashari, bahkan Penggugat dalam positannya tidak menjelaskan sama sekali apakah ada ahli waris lain yang apabila benar quod non mempunyai hak yang sama dengan Penggugat ? Hal ini sangatlah berdasar secara hukum, karena apabila ada ahli waris lain selain Penggugat, maka patut dipertanyakan itikad baik Penggugat yang de fakto telah berusaha menghilangkan status keakhli warisan dan hak orang lain, karena dalam perkara aquo Penggugat seolah-olah bermaksud menguasai sendiri objek Halaman 23 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
peninggalan Alm.RH.Djaenal Ashari quod non karena objek tersebut adalah milik orang lain.
c. Ketidak jelasan gugatan Penggugat juga terbukti dari adanya pertentangan antara dalil-dalil yang ada di posita dengan petitum gugatan. Hal ini terbukti dari posita butir 2 Penggugat mendalilkan " Alm.RH.Djaenal Ashari adalah pemilik tanah seluas kurang lebih 3.320 M2 sebagaimana tercatat dalam persil 68 D.I. yang terletak di kelurahan Sukawarna,Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, dan setelah meninggal dunia (juga tidak dijelaskan kapan dan dimana RH.Djaenal Ashari meninggal dunia dan siapa ahli warisnya) tanah warisan tersebut belum pernah diperjual belikan dan dipindahtangankan kepada pihak manapun/posita butir 3". Posita tersebut diatas bertentangan dengan Petitum Gugatan, dimana dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada satu petitum yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah warisan Alm.RH.Djaenal Ashari, dan Penggugat dinyatakan sebagai Ahli warisnya yang sah sehingga berhak atas peninggalan warisan Alm.RH.Djaenal Ashari. Berdasarkan hal tersebut, maka bagaimana mungkin Pengadilan akan mengabulkan gugatan Penggugat, semerttara dalam petitum gugatannya Penggugat tidak meminta agar objek sengketa dinyatakan sebagai tanah Alm.RH.Djaenal Ashari dan selanjutnya Penggugat dinyatakan sebagai Ahli warisnya yang sah sehingga berhak atas peninggalan warisan Alm.RH.Djaenal Ashari. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang tidak sempurna, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard/NO). Dalam Pokok Perkara
1. Bahwa Tergugat IV mohon agar apa yang terurai dalam eksepsi terurai dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat IV menolak tegas seiuruh dalil-dalil gugatan
Penggugat, kecuali
apa yang telah diakuinya secara tegas dalam bagian pokok perkara ini ;
3. Bahwa perlu Tergugat IV jelaskan tidak benar apabila SHM .2333/ Kel.Sukawarna tidak sah/ mengandung cacat hukum. Proses penerbitan SHM tersebut telah sesuai prosedur hukum yang berlaku karena objek tersebut telah dibeli dihadapan pejabat yang berwenang dan dimiliki oleh Tergugat IV sejak tahun 2002 dan berasal dari pembelian SHM.No.2333/Sukawarna, GS.9071/1994 tanggal 27-1-1995 atas nama Kwee Hok Djian seluas 500 M2 dimana sertifikat ini berasal dari pemisahan SHM.1858/Sukawarna ;
4. Bahwa sebelum membeli tanah-tanah tersebut di atas untuk melindungi hak Tergugat IV selaku calon pembeli yang beritikad baik dan agar mendapat kepastian Halaman 24 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
hukum, Tergugat IV telah bersikap sangat berhati-hati, cermat dan teliti dengan mengecek riwayat tanah yang akan dibeli. Untuk itu dengan bantuan notaris / PPAT Lien Tanudirdja,SH, ( yang tidak digugat dalam perkara aquo ) Tergugat IV telah meminta tolong yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan pengecekan baik di lapangan maupun melalui Kantor Pertanahan Kota Bandung ( Turut Tergugat) dimana dari hasil penelitian dan pengecekan tersebut didapat hasil sebagai berikut :
Tanah-tanah yang dibeli oleh Tergugat IV dari Sdr.Kwee Hok Djian adalah Tanah yang TELAH BERSERTIFIKAT yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Bandung ( Turut Tergugat), yaitu Sertifkat Hak Milik No. 2333/Sukawarna, GS.9071/1994 tanggal 27-1-1995 atas nama Kwee Hok Djian seluas 500 M2 dimana sertifikat ini berasal dari pemisahan SHM.1858/Sukawarna, dan pada saat terjadi jual beli bidang tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh para Sdr.Kwee Hok Djian.
Lokasi tanah, luas dan batas-batas tanah telah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2333/Sukawarna, GS.9071/1994 tanggal 27-1-1995 atas nama Kwee Hok Djian seluas 500 M2, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran tanah No.2294/2002 tanggal 16 Mei 2002 yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat).
Tanah-tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, tidak dikenakan pemblokiran/sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan untuk suatu utang atau diberati dengan beban-beban apapun juga.
5. Bahwa karena proses jual beli objek perkara aquo telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang benar dan Tergugat IV adalah Pembeli yang beritikad baik maka kepemilikan Tergugat IV atas objek perkara aquo harus dilindungi, hal ini sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 yang berbunyi:
"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah) ; Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."; Rumusan hukum tersebut di atas, menurut Tergugat IV sangat tepat diterapkan dalam perkara aquo, karena selain untuk melindungi pihak pembeli yang beritikad baik, juga untuk menjamin adanya kepastian hukum, kebenaran dan keadilan bag! pembeli yang beritikad baik serta melindungi pembeli yang beritikad baik dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari pihak penjual; Halaman 25 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
6. Bahwa karena proses pembuatan SHM. 2333/Kel.Sukawarna tersebut telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dimana peralihannya dilakukan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana PPAT adalah pejabat umum sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai pengalihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 Jo. Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 yang telah pula diberlakukan dan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 tahun 1997 Jo. PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ; oleh karena itu segala bentuk pemindahan / pengalihan hak atas tanah yang dibuat oleh / dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah adalah merupakan Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna (verplichte bewijs) tidak perlu dibuktikan lag! kebenarannya, mengikat pula kepada semua pihak termasuk kepada Penggugat baik secara formil maupun materil. Sehingga oleh karenanya SHM No.2333/kel Sukawarna tersebut adalah sah menurut hukum, dan tidak ada pula alasan untuk dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
7. Bahwa selanjutnya karena tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV,oleh karena itu dalil dan tuntutan Para Penggugat yang menuntut ganti kerugian dan tuntutan untuk membuka objek
sengketa
apalagi
meminta
pembatalan
Sertipikat
Hak
Milik
No.2333/Kel.Sukawarna atas nama Tergugat IV, adalah tuntutan yang tidak berdasar dan haruslah ditolak dan dikesampingkan.
8. Bahwa, selain dan selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk tuntutan ganti kerugian dan permohonan stta jaminan, haruslah ditolak karena tidak ada relevansinya dengan perkara aquo. Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, TERGUGAT IV , mohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in! berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai beriku : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI : 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat IV untuk seluruhnya 2. Menyatakan
Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet onvankelijke
verklard/NO) DALAM POKOK PERKARA
-
Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
-
Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
SUBSIDER : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono). Halaman 26 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat V mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Juli 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;------------------------------A. DALAM EKSEPSI : Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan konstruksi hukum seperti sekarang ini, haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan (niet onvankelijk verklaard), alasan-alasannya : Eksepsi ke-1 : Mengenai Kewenangan Absolut : 1. Bahwa, Petitum
penggugat dalam point 4 Petitum Gugatannya yang
pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung : “ Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan sertifikat dengan nomor : M 1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas + 1845 M2, Sertifikat nomor : M 1858 atas nama Tergugat III seluas + 947 M2 dan Sertifikat nomor : M 1859 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas + 898 M2, Sertifikat nomor : M 2333 atas nama Tergugat IV seluas + 500 M2, dan Sertifikat nomor : M 2334 Tergugat V seluas + 500 M2 ;” 2. Bahwa sebagaimana petitum dari Penggugat tersebut merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara
bukan
kewenangan dari Peradilan Umum, karena Sertifikat Hak Milik adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -
demikian oleh karena eksepsi Tergugat V tersebut diatas, adalah eksepsi mengenai kewenangan absolut (absolut competentie), maka Tergugat V
mohon pula Pengadilan/Majelis Hakim sebelum
memeriksa materie pokok dalam perkara ini, terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi tersebut diatas. Eksepsi ke- 2 : Gugatan Penggugat kekurang Pihak : Halaman 27 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kekurangan pihak, dimana dalam mengajukan gugatan ini Penggugat seolah-seolah sebagai satu-satunya ahli waris (ahli waris tunggal) dari alm. RH. Djaenal Ashari, seharusnya ahli-ahli waris yang lain ditarik sebagai pihak Penggugat atau sebagai Turut Tergugat, maka dengan tidak ditariknya ahli waris nya lain mengakibatkan gugatan ini kurang pihak ; Eksepsi ke-3 : Gugatan Lampau waktu (kadarluarsa). Bahwa gugatan Penggugat telah melewati batas waktu (kadarluarsa), sebagaimana
berdasarkan point 5 dalil gugatan yang pada pokoknya
berbunyi : “ Bahwa, sekitar tahun 1994 Penggugat bermaksud untuk mensertifikatkan sisa tanah kosong Persil 68 D.I atas nama RH. Djaenal Ashari + 2.500 M2 aquo namun untuk itu terlebih dahulu Penggugat harus membuat warkah atas tanah aquo di Kecamatan Sukajadi dan apad saat Penggugat menujukan lokasi tanah aquo kepada Pejabat dari Kantor Kecamatan Sukajadi tersebut mengatakan bahwa terhadap tanah milik Penggugat aquo telah diterbitkan Sertifikat yaitu sertifikat dengan nomor : M 1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II”. Bahwa sejak tahun 1994, Penggugat telah mengetahui bahwa sisa tanah kosong persil 68 D.I atas nama RH. Djaenal Ashari telah terbit Sertipikat Hak Milik nomor : M 1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini Penggugat tidak melakukan gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan baru pada tanggal 13 Mei 2106 dibawah registrasi Nomor 193/PDT.G/2016/PN.BDG mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, dengan demikian Gugatan penggugat telah melewati batas waktu (kadarluarsa) sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 32 ayat (2) yang berbunyi : “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “. Halaman 28 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
Bahwa Penggugat sejak tahun 1994 telah mengetahui bahwa tanah Persil 68 D.I, milik ahli waris RH. Djaenal Ashari telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : M 1857, dengan demikian setelah 22 (dua puluh dua) tahun, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat
ke Pengadilan
adalah telah melewati batas waktu (kadarluarsa). B. Tentang Eksepsi : 1. Bahwa, eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V dalam perkara ini, adalah eksepsi mengenai absolute competentie, maka eksepsi tersebut haruslah diputus terlebih dahulu sebelum perkara pokok diperiksa, yang menyatakan apakah Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berwenang untuk mengadili Perkara ini atau tidak berwenang mengadili ; 2. Bahwa, berlandaskan kepada hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat V tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut :
Menyatakan
menerima
eksepsi-eksepsi
yang
diajukan
oleh
Tergugat V tersebut ;
Menolak gugatan
Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan bahwa gugatan
Penggugat tidak dapat
diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini.
C. Dalam Pokok Perkara : 1. Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat V dalam bagian “Dalam Eksepsi” tersebut diatas, mohon hendaknya dianggap termuat dan dipergunakan pula selengkapnya dalam bagian “Dalam Pokok Perkara” ini ; 2. Bahwa, Tergugat V menyangkal dan menolak semua dalil serta argumentasi Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat V dengan tegas dan bulat ; 3. Bahwa, Tergugat V mohon AKTA terhadap dalil Penggugat dalam point 1 gugatannya yang menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari alm RH. Djaenal Ashari, yang seolah-olah Penggugat adalah ahli waris tunggal dari alm RH. Djaenal Ashari ; 4. Bahwa, Tergugat V mohon AKTA terhadap dalil Penggugat dalam poin 2 gugatannya yang menyatakan
harta warisan alm RH. Djaenal Azhari,
yaitu tanah persil 68 D.I seluas + 3.320 M2 (tiga ribu tiga ratus dua puluh meter persegi ; Halaman 29 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
5. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat pada poin 3 gugatannya, yang pada pokoknya berbunyi: “…….. sekitar tahun 1979 terkena pelebaran jalan Terusan Pasteur yang sekarang dikenal sebagai jalan Tol Pasteur yaitu terdapat pemotongan + 180 M2 dan juga sebagian besar telah berdiri bangunan rumah dan tanah kosong sehingga Persil 68 D.I atas nama RH. Djaenal Azhari adalah + 2.500 M2 “. Bahwa, jelas ada keraguan dari Penggugat mengenai luas tanah Persil 68 D.I yang diakui merupakan milik R.H. Djaenal Azhari seluas + 3.320 M2 (tiga ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang kemudian dikurangi seluas +180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi) karena terkena pemotongan jalan Tol Pasteur sehingga total tanah milik Penggugat seluas + 3.140 M2 (tiga ribu seratus empat puluh meter persegi) bukannya seluas + 2.500 M2 (dua ribu meter persegi) ? ; 6. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat dalam poin 4,5,6.7 dan 8 gugatannya, karena Tergugat V adalah sebagai pemilik tanah yang terletak pada jalan Prof. Drg. Suria Sumantri (Jl. Dr. Junjunan Baru), yang dibeli dari Insinyur Roni Santoso Utomo/Tergugat III, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 125/07/SKJD/1997 tertanggal 2 Juli 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Albertus Sucipto Budihardjo, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Bandung, yang kemudian Sertipikat Hak Milik nomor 2334/Kelurahan sukawarna di balik namakan ke atas nama Sie Lisa Lyliana/Tergugat V ; 7. Bahwa, Tergugat V membeli tanah tersebut pada saat tanah aquo masih merupakan jaminan kredit Tergugat III di Perseroan Terbatas Bank Buana Indonesia cabang Bandung, dimana Tergugat V membayar lunas pinjaman Tergugat III di Perseroan Terbatas Bank Buana Indonesia cabang Bandung ; 8. Bahwa, oleh karena Tergugat V membeli tanah aquo sejak tanggal 2 Juli 1997 (19 tahun) tanpa ada gangguan ataupun gugatan dari pihak manapun juga maka Tergugat V dapat dikategorikan sebagai
pembeli
beritikad baik yang seharusnya dilindungi oleh Undang-undang ; 9. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat dalam poin 9 gugatannya, melainkan yang benar adalah penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 1857 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung/Turut Tergugat adalah sudah memenuhi persyaratan dan juga sudah memenuhi prosedur yang berlaku ; 10. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat dalam poin 10 gugatannya yang pada pokoknya berbunyi : Halaman 30 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
“ ……… kemudian setelah terjadi pemekaranya itu sekitar tahun 1980 lokasi tanah aquo berada dalam wilayah Desa Sukawarna, Kecamatan Sukajadi. Sedangkan dalam surat zegel tanggal 9 Januari 1960 tersebut diketahui oleh Lurah Deasa Sukajadi. Sehingga demikian jelas surat zegel tanggal 9 Januari 1960 tersebut adalah cacat hukum dan merupakan surat yang patut diduga merupakan hasil rekayasa yang bertujuan untuk mengaburkan fakta dan data yang sebenarnya “. Bahwa, dalil tersebut tidak benar dan menyesatkan untuk itu Tergugat V mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil yang absurd tersebut ; 11. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat dalam poin 12 dan 13 gugatannya karena Tergugat V dalam hal ini ada pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah aquo dari Tergugat III juga di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana yang diatur oleh hukum dan undangundang, dan lagi pula Tergugat V belum pernah mengalihkan tanah milik Penggugat dengan tanpa alas yang sah, juga tidak ada suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V
yang merugikan
Penggugat,
maka dengan demikian kerugian materiil dan imateriil yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Ketua pengadilan klas I A Bandung haruslah juga ditolak ; Bahwa
berlandaskan segala sesuatu yang oleh Tergugat V telah uraikan
diatas, mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berkenan untuk menjatuhkan Putusan dalam ini perkara ini sebagai berikut : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini. Menimbang, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 1 Nopember 2016, No. 193/Pdt.G/2016/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi Tergugat I,Tergugat II,Tergugat IV dan Tergugat V ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
Halaman 31 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor M 1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 1845 M2, Serifikat Hak Milik Nomor M 1858 atas nama Tergugat III seluas ± 947 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor M 1859 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 898 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor M 2333 atas nama Tergugat IV seluas ± 500 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor M 2334 atas nama Tergugat V seluas ± 447 M2 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; 4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses penerbitan sertifikat atas tanah Persil 68 D.I Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari atas nama RH. Djaenal Ashari kepada Penggugat dan para ahli waris lainnya dari RH. Djaenal Ashari (Almarhum) sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ; 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp 6. 351.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V, masing-masing pada tanggal 7 Nopember 2016, tanggal 8 Nopember 2016, dan tanggal 10 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan
banding terhadap
putusan
tersebut
di atas,
permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 11 Nopember 2016, tanggal 6 Desember 2016, tanggal 15 Desember 2016, dan tanggal 16 Desember 2016 ; Menimbang,
bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan
Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Desember 2016, dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 16 Desember 2016, tanggal 14 Desember 2016, tanggal 15 Desember 2016 dan tanggal 16 Desember 2016 ; ---------------------------------------Menimbang,
bahwa Para Pembanding
semula Tergugat IV, dan
Tergugat V telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 16 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Desember 2016, dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut kepada
pihak
lawannya masing-masing pada tanggal 20 Januari 2016, tanggal 21 Desember Halaman 32 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
2016, tanggal 20 Desember 2016, tanggal 29 Desember 2016, dan tanggal 23 Desember 2016 ; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas, Terbanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Januari 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 1 Februari 2017, tanggal 3 Februari 2017, dan tanggal 27 Januari 2017 ; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung aquo, Turut Terbanding / Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Desember 2016, yang diterima di Kepnaiteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Desember 2016 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada pihak lawannya masingmasing tanggal 9 Januari 2017, tanggal 12 Januari 2017, tanggal 20 Januari 2017 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat IV dan Tergugat V, Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II
telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung
tanggal 12 Januari 2017, kontra
memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 18 Januari 2017, tanggal 20 Januari 2017, tanggal 27 Januari 2017, tanggal 17 Januari 2017 ; ------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, pemberitahuan tentang hal itu masing-masing tertanggal 17 Januari 2017, tanggal 27 Januari 2017, tanggal 24 Janauri 2017, dan tanggal 20 Januari 2017, ; ----------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; ---------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 33 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
Menimbang, bahwa Para Pembanding
semula Tergugat IV dan
Tergugat V dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : I. Terkait pada eksepsi : -
Bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terkait “ Pembatalan Sertifikat “ (Exceptio Declinatoir) ;
-
Bahwa
Pengadilan
Negeri
Bandung
keliru
dalam
pertimbangan
hukumnya terkait gugatan “ Terbanding/Penggugat yang telah lampaui waktu (Verjaring) ; -
Bahwa Pengadilan Negeri abndung keliru dalam pertimbangan hukunya terkait Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;
II. Terkait Pokok Perkara : -
Bahwa pertimbangan hukum Majelis halaman 71 dan 72 yang telah memfasilitasi secara berlebihan kepentingan Terbanding / Penggugat terkait legal standing, dan telah mengada-ada, karena tidak ada 1 (satu) buktipun yang menjadi fakta dipersidangan yang menyatakan bahwa alm. Dajenal Ashari meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas ± 3.320 M2 terletaj di Keluarahan Sukawarna, kecamatan Sukajadi (Eks Desa Sukasari) yang tercatat pada persil 68 D.I “yang diwariskan” kepada Penggugat ;
-
Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim halaman 75 telah keliru dalam menyimpulkan duduk perkara aquo, jelas sekali kesimpulan dalam pertimbangan tersebut bertentangan dengan hukum, mengingat sengketa yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ;
-
Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara aquo tidak memberi pertimbangan yang cukup mengenai kedudukan Pembanding I dan III / Tergugat IV dan Tergugat V sebagai Pembeli Beritikad Baik ;
-
Bahwa pertimbangan majelis hakim telah membuat kesimpulan yang keliru terkait objek sengketa ;
-
Bahwa pertimbangan majelis hakim teleh bertolak belakang dengan keterangan saksi Nandang Turganda terkait kedudukan Terbanding / Penggugat ;
-
Bahwa pertimbangan majelis hakim yang mengakui bukti dari Terbanding / Penggugat berupa foto copy tanpa ada aslinya, tanpa ada dukungan alat bukti lain adalah bertentangan dengan hukum ; Halaman 34 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
-
Bahwa pertimbangan majelis hakim yang mengabaikan bukti-bukti Turut Tergugat adalah bertentangan dengan hukum ;
-
Bahwa pertimbangan majelis hakim yang merubah redaksi petitum gugatan Terbanding / Penggugat adalah bertentangan dengan hukum ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pembanding
semula
Tergugat IV dan Tergugat V, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima dan membatalkan putusan yang dimohonkan banding, dengan memutuskan yang amarnya berbunyi : - Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding I dan II / Tergugat IV dan Tergugat V tersebut ; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 193/Pdt.G/2016/ PN.Bdg tanggal 21 Juli 2016 ; Dalam Eksepsi : - Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding I dan II / Tergugat IV dan Tergugat V tersebut ; - Menolak gugatan penggugat untuk selruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard / NO ) ; - Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Dalam Pokok Perkara : - Menolak gugatan Terbanding / Penggugat tersebut untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan guagatan tidak dapat (Niet ontvankelijk Verklaard / NO ) ; - Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : - Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 63-69 telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan mengutip putusan Mahkamah Agung RI Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975, karena putusan tersebut tidak bisa diterapkan pada perkara aquo sebab selain Penggugat yang menggugat hanya satu orang ahli waris juga dalam gugatan Penggugat Halaman 35 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
pada bagian petitum 5 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses penerbitan setifikat atas tanah Persil 68 D.I Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari atas nama R.H. Djaenal Ashari kepada nama Penggugat, artinya apabila gugatan ini dikabulkan maka balik nama yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat hanya atas nama Penggugat saja yaitu R.H. Ujang Kosasih, melainkan ada ahli waris lain selain Penggugat, yaitu berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Bagian pemerintahan umum Pemerintah Kotamadaya Tingkat II Bandung Nomor 474.3/337-PEM.UM tanggal 28 Mei 1990 yang menerangkan bahwa Penggugat adalah anak dari pasangan suami istri R.H. Aan Machmud dengan Alm. Sumarni dan Penggugat mempunyai 4 (empat) saudara kandung masing-masing bernama R.H. Sri Suryani, Drs. R. Suryaman D., R. Tjetjep Suparman dan R. Dadang Ashari serta 2 (dua) saudara tiri bernama R. Zaenal Abidin dan lilis Puah Susilowati dan selanjutnya dari bukti surat Penggugat P.8A berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Pemerintah kotamadya Tingkat II Bandung Nomot 485/AW/BP/IX/1982 taggal 15 September 1982 RD. H. Zaenal As’ari dan almarhumah Ny. H.ST. Maemunah yang mempunyai 9 (Sembilan) oang saudara kandung yaitu masing-masing bernama Ny. Rd. Juariah, Ny. RD. CDewi Masriah, Ny. St. Aminah, Ny. RD. ST. Fatimah, RD. Barnas, RD. H. Daefi, T.T. Sunarya, Ny. RD. ST. Hasanah dan Ny. RD. H. Kuraesin - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru dan salah menerapkan hukum, oleh karena perbuatan melawan hukum tersebut merupakan lingkup perdata yang pemeriksaannya kewenangan Pengadilan negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, namun didalam petitumnya pada angka 4 Penggugat / Terbanding meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung agar Turut Tergugat membatalkan sertifikat dengan Nomor M.1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 1845 M2, Sertifikat Nomor 1858 atas nama Tergugat III seluas ± 947 M2, dan sertifikat Nomor M 1859 atas nama Tergugat I dan Tergugat II seluas ± 898 M2, sertifikat Nomor M 2333 atas nama Tergugat IV seluas ± 5000 M2, dan sertifikat Nomor M 2334 Tergugat V seluas ±
500 M2, dimana pembatalan sertifikat merupakan
lingkup Tata Usaha Negara yang pemeriksaannya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;
Halaman 36 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah salah dan keliru, karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sudah tepat dalam hal Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas asal usul tanah tersebut ; - Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan merekayasa seolah-olah Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding II tidak mengajukan keberatan dan membenarkan gugatan Penggugat, justru sebaliknya kalau Tergugat I dan Tergugat II / pembanding telah membantah dan tidak membenarkan kalau tanah objek sengketa yang diakui oleh Penggugat / Terbanding bukanlah milik Penggugat / Terbanding karena tanah objek perkara aquo yang sudah bersertifikat tersebut milik Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding I dan Pembanding II yang kepemilikannya berdasarkan akte jual beli di bawah tangan tertanggal 9 Januari 1960 selias 0,14 DA atau 1400 M2 dan telah diregister di Desa Sukasari) sekarang Desa Sukawarna dahulu Kecamatan Cipaganti kemudian menjadi Kecamatan Sukasari) Kota Bandung dengan Nomor registrer 66/60. Atas dasar akte jual beli dibawah tangan tanggal 9 Januari 1960 dan telah diregistrer di Desa Sukasari inilah kemudian dibuatkan warkahnya ke Kecamatan Sukasari yaitu berupa surat keterangan Camat Sukajadi nomor 66/IV/1987 tanggal 3 Juli 1987 (bukti TI.II.6). surat keterangan dari Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung tanggal 8-7-1987 (Bukti T.III.7) beserta kelengkapan lainya seperti KTP SPT yang selanjutnya dimohonkan penerbitan sertifikat dan terbitlah sertifikat 1857 seluas ± 1.400 M 2 (bukan selas 1845 M2 sebagaimana didalilkan Penggugat dan menjadi pertimbangan hukum). Dari SHM No. 1857 yang luasnya 1400 M2 tersebut dijual kepada Tergugat III seluas ± 947 M2 sebagaimana tercantum dalam SHM 1858 sehingga seluas ± 453 M2 sebagaimana tercantum dalam SHM No. 1859 bukan seluas ± 989 M2. Sementara itu tanah milik Tergugat III SHM No. 1858 dijual kepada Tergugat IV seluas ± 500 M2 dan terbita SHM No. 2333 atas nama Tergugat IV dan dijual kepada Tergugat V seluas ± 447 M2 dan terbit SHM No. 2334 atas nama Tergugat V ; - Bahwa pertimbangan majelis hakim yang membenarkan bukti P.8A yang hanya foto copy tanpa aslinya adalah sangat keliru dan tidak konsekwen karena disatu sisi majelis hakim membenarkan bukti 8A tanpa aslinya tetapi disisi lain majelis hakim pun tidak membernarkan atau mengesampingkan butki-bukti surat dari Termohon banding / Penggugat yang hanya berupa foto copynya saja ;
Halaman 37 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
- Bahwa pertimbangan majelis hakim telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan sengaja menghubung-hubungkan antara tanah yang terdapat dalam sertifikat hak milik Nomor 1857 ata nama U. Suwandi dan Nunung Murnasih yang alas haknya berasal dari tanah dengan Nomor Persil D.I Blok Tjibeureum dengan Kohir 771 dengan tanah milik R.H. Djaenal Ashari sebagaimana terdapat dalam Persil 68 D.I peta No. 12 yang dalam bukti P.14b Nomor Kohirnya adalah 262 (lihat bukti P.14b Kikitir Padjeg Boemi). Hal ini jelas berbeda dengan karena Kohir 771 berdasarkan bukti T1.II.6 berupa Surat Keterangan Camat Sukajadi tanggal 3 Juli 1997 yang waktu itu dijabat oleh jaja Soetardja menerangkan bahwa tanah milik adat kekitir.Letter C 771 Persil 68 terletak di Jalan Dr. Junjunan/ Dr. Surya Sumantri, Blok Cibeureum Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kotamdya Tingkat II Bandung adalah milik Uwan Suwandi (U. Suwandi). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding II / Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini, agar kiranya dapat memutus perkara ini sebagai berikut : Mengadili : 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II (Uwan Suwandi dan Nunung Murnasih) ; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 193/Pdt.G/2016/ PN.Bdg., tanggal 1 Nopember 2016 ; Mengadili Sendiri : Dalam Eksepsi : 1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding II ; 2. Menyatakan gugatan para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaar) ; Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding II, Tergugat III/ Turut Terbanding I, Tergugat IV / Pembanding I, Tergugat V/Pembanding III dan Turut Tergugat / Turut Terbanding II tidak melakukan permbuatan melawan hukum ;
Halaman 38 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Jual Beli tanah seluas ± 1400 M2 tertanggal 9 Januari 1960 ; 4. Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 1857 atas nama Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding II seluas ±1845 M2, Sertifikar Hak Milik No. 1858 atas nama Tergugat III seluas ± 947 M2, Sertifikat Hak Milik No. M.1859 atas nama Tergugat I / Pembanding II seluas ± 453 M2, Sertifikat Hak Milik No. M. 2333 atas nama Tergugat IV / Pembanding I seluas 500 M2, dan Sertifikat Hak Milik No. 2334 atas nama Tergugat V / Pembanding III seluas ± 447 M2 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat / Turut Terbanding II ; 5. Menyatakan bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding II, Tergugat III / Turut Terbanding I, Tergugat IV/Pembanding I, Tergugat V / Pembanding III dan Turut Tegrugat / Turut Terbanding II tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka tidak timbul
kerugian yang diderita
Penggugat / Terbanding sehingga tida ada kewajiban kepada Tergugat I dan / Pembanding II, Tergugat III / Turut Terbanding I dan Tergugat IV / Pembanding I, Tergugat V / Pembanding III dan Turut Tergugat / Turut Terbanding II untuk mengganti kerugian ; 6. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilanya menurut hukum ; Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan keberatan terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat IV dan Tergugat V yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 193/Pdt.G/2016/ PN.Bdg ; ---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terbanding semula Penggugat telah menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memberikan
pertimbangan
hukumnya
sudah
sangat
jelas
dan
tegas
mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, dengan demikian alasan-alasan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tidak berdasar hukum dan semestinya alasan banding tersebut ditolak serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------------------Halaman 39 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, serta kontra memori banding dari Terbanding / Penggugat, Turut Terbanding / Turut Tergugat telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor
193/Pdt.G/2016/PN.Bdg.,
tertanggal 1
Nopember 2016, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding menyetujui dan mengambil alih sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan
Pengadilan
Negeri
Bandung
Nomor
193/Pdt.G/2016/PN.Bdg.,
tertanggal 1 Nopember 2016, yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula I, Tergugat Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ---------Memperhatikan Undang-undang No. 20 tahun 1947 serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan ; ----------------------------------------------------------MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut ; -----Halaman 40 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
-
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Bandung
Nomor
193/Pdt.G/2016/PN.Bdg., tertanggal 1 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; ------------------------------------------------ Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----------------Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, pada hari ini : Rabu, tanggal 5 April 2017, oleh Kami :
Djamer Pasaribu, S.H., sebagai Ketua Majelis, dengan
Hartono Abdul Murrad, S.H., M.H., dan A. A. Anom Hartanindita, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi
Jawa
Barat
tanggal
23
Februari
2017,
No.
92/PDT/2017/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan H. Maman Sasmita, SH., M.H., Sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa
hadirnya pihak-pihak yang berperkara.Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
Ttd
Ttd
Hartono Abdul Murrad, S.H., M.H.
Djamer Pasaribu, S.H.
Ttd A. A. Anom Hartanindita, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Ttd H. Maman Sasmita, S.H., M.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…….. 2. Biaya Redaksi putusan ...…. 3. Biaya Pemberkasan ..…….. Jumlah ………………………
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Halaman 41 dari 41 halaman No. 92/Pdt/2017/PT.BDG
