PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

NOMOR 140/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili

perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Drs H.JUMLI SUTISNAWIJAYA, S.H.,M.Pd., Beralamat di Perum Winajaya B-59 RT.03

RW.03

Kelurahan

Sambongjaya,

Kecamatan

Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ; 2. HARISTANTO,

S.H.,M.H.,

Beralamat

di

Jalan

Wijayakusumah

Nomor

1

RT/RW 02/012 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya ;

dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat II, memberikan kuasa

kepada AGUS HUSNI, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Palem Botol Nomor 5 Komp. Perum Palem Permai Kav. 14 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat

Kuasa

Kepaniteraan

Khusus

tertanggal

Pengadilan

Negeri

299/2015/PN.Tsm tanggal 17

16

November

Tasikmalaya

November

2015,

di

2015

telah

bawah

terdaftar

register

di

Nomor

untuk selanjutnya disebut

sebagai PEMBANDING I SEMULA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II ; 3.

PEMERINTAH RI cq. MENTERI NEGARA AGRARIA dan TATA RUANG cq.

KAKANWIL BPN JAWA BARAT, KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN)

KOTA TASIKMALAYA, Berkedudukan di Jalan Boulevard Nomor 1 Perum

Bumi Resik Indah, Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. M. EKA DIANA, SH, S.Sos,MH., 2. SOLEHUDIN, BA,

3. MUMU MUHAEMIN, SH, 4. GINANJAR SAPUTRA, SH, yang beralamat kantor di Jalan Boulevard Nomor 1 Komplek Perumahan Bumi resik Indah

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015, telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan

03/2016/PN.Tsm

Negeri

Tasikmalaya

di

bawah

register

Nomor

tanggal 5 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai;

PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT IV ;

L A W A N YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA, beralamat kantor di kampong Pakuluran

RT. 02 RW.10 Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Dalam

hal ini diwakili oleh UUS RUSYAMSI AFANDI, SKM selaku Ketua yang telah

memberikan Kuasa kepada PIPIN, S.H.,M.H., AAS MUHAMMAD IKHLAS, S.H., AGUNG Halaman

1 dari 95 Putusan Nomor 140/Pdt/2016/PT.BDG.

BUDI PRASETIYO, S.H., LUDGERUS PALMA TUGA, S.H., dan SUHATAN NASUTION, S.H., Para Advokat pada

Kantor Hukum MLP Law Office yang beralamat Kantor

di Jalan Yos Sudarso Lr Y No. 6 Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 20 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 Januari 2015 di bawah Register No. 44/2015/SK/PN.Tsm, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING SEMULA PENGGUGAT ; D A N

ADE SUKMA PUTRA LAKSANA, Beralamat di Jalan Olah Raga RT/RW. 03/06, Kelurahan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat,

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai;

TURUT TERBANDING SEMULA TERGUGAT III; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan

dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari

2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 28 Januari 2015 dibawah Register No. 10/Pdt.G/2015/ PN.Tsm, hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

telah mengemukakan

1. Bahwa Penggugat adalah Yayasan Bina Putera Nusantara yang bergerak dibidang pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang didirikan dihadapan Notaris Suryana, S.H berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara tertanggal 9 Oktober 2006 Nomor 17 sebagaimana yang telah disahkan oleh

Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-770.HT.01.02. TH.2007 tertanggal 6 Maret 2007 dan sebagaimana telah dilakukan perubahan di Notaris H. Bambang Heiyanto, S.H., berdasarkan Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara tertanggal 16 Juli 2013 Nomor 13 yang telah didaftarkan

dan dlcatatkan perubahannya sesuai dengan surat pemberitahuan Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik

(BUKTI P- 1 s.d P-4] ;

Indonesia

Nomor

AHU-AH.01.06-699

tertanggal

2013:

2. Bahwa Yayasan Bina Putera Nusantara merupakan penyelenggara SMK Farmasi Halaman


Putera Nusantara sesuai dengan pelimpahan Pengelolaan SMK Farmasi Putera Nusantara sesuai dengan Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Nomor 424/0171A/Dikmen Perbruari 2007 Perihal Pelimpahan Pengelolaan SMK

Farmasi Putera Nusantara dari Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan AtTaqwa ke Yayasan Bina Putera Nusantara terhitung sejak diterbitkannya Akta Notaris YPK Bina Putera Nusantara Nomor 17 Tanggal 9 Oktober 2006; [Bukti P-5] ;

3. Bahwa cikal bakal dari Yayasan Bina Putera Nusantara merupakan dari bermula dari PIAGAM KESEPAKATAN antara Badrudin Muslim sebagai Pembina Yayasan

Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan At-Taqwa Majalengka (PIHAK PERTAMA) dengan TERGUGAT III (PIHAK KEDUA) yang antara lain bersepakat menyangkut hal-hal yang tercantum seperti dibawah ini:

1. PIHAK PERTAMA mempersilahkan PIHAK KEDUA untuk mengembangkan Yayasannya di kota Tasikmalaya;

2. PIHAK KEDUA mempunyai Penuh atas segala kekayaan yang diperoleh dari

usahanya

dan

mempunyai

mengembangkan usahanya;

otonomi

yang

seluas-luasnya

dalam

3. PIHAK PERTAMA akan dilibatkan di yayasan cabang dan akan mendapat

insentif yang besamya akan ditentukan lewat mekanisme Rapat Pengurus Yayasan Cabang yang diketuai oleh PIHAK KEDUA;

4. Penggunaan Yayasan milik PIHAK PERTAMA hanva merupakan sarana batu

loncatan dalam mendirikan sebuah institusi pedidikan yang akan digunakan oleh PIHAK KEDUA dalam artikata lain PIHAK KEDUA meminjam nama Yayasan milik PIHAK PERTAMA, yang untuk selanjutnya akan dibuat yayasan

baru dengan platform yang baru dimana PIHAK PERTAMA akan dimasukkan didalamnya/dilibatkan dalam kepengurusan;

5. Setelah terbentuknya yayasan baru maka semua aset yang dimiliki oleh

Yayasan Pendidikan dan kesehatan lingkungan At-Taqwa Cabang Tasikmalava akan meniadi bagian yang akan dimasukkan meniadi kekayaan yayasan yang baru; [BUKTI P-6];

4. Bahwa setelah diadakan kesepakatan dan kesepahaman antara Badrudin Muslim dan TERGUGAT III membuat Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Dan

Kesehatan Lingkungan At-Taqwa Nomor; 09/At- Taqwa/Sk/Viii/ 2003 tentang Pengangkatan Ketua Yayasan Pendidikan Dan Kesehatan Lingkungan At-Taqwa Halaman


Cabang Tasikmalaya yang menetapkan: 1. Nama

: Ade Sukma Putera Laksana, SKM [TERGUGAT III]

Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan At-Taqwa Alamat

2. Nama

Cabang Tasikmalaya;

: Majalengka;

: Uus Rusyamsi Afandi, SKM ;

Jabatan : Sekretaris Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan At- Taqwa Alamat

3. Nama

Cabang Tasikmalaya;

: Tasikmalaya;

: Titik Utami, AMD;

Jabatan : Bendahara pendidikan dan kesehatan lingkungan attaqwa Alamat

Cabang Tasikmalaya;

: Majalengka. [BUKTI P-7];

5. Bahwa atas Piagam Kesepakatan dan Surat Pengangkatan TERGUGAT III sebagai

Ketua Yayasan Pendidikan Dan Kesehatan Lingkungan At-Taqwa Cabang Tasikmalaya [Vide Bukti P-6 dan P-7] pendirian Sekolah Menengah Kejuruan

Farmasi maka dibuat proposal pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Putera Nusantara Tasikmalaya dengan menggunakan badan hukum Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan At-Taqwa Tasikmalaya selanjutnya disebut YAYASAN AWAL; [BUKTI P-8] ;

tahun 2003 (untuk

6. Bahwa sehubungan dengan adanya proposal pendirian Sekolah Farmasi Putera

Nusantara yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan AtTaqwa yang diajukan kepada seluruh instansi pemerintah daerah Tasikmalaya mendapat rekomendasi yang baik dari seluruh instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya yang antara lain:

1. Rekomendasi Badan Perencana Daerah Nomor 050/347/Bapeda/2003 yang

pada prinsipnya menyetujui dan mendukung pendirian SMK Farmasi Putera Nusantara ;

2. Rekomendasi

Dinas

Keseharan

Pemerintah

Kota

Tasikmalaya

Nomor

422/207/DKK/03 yang pada prinsipnya mendukung rencana pendirian sekolah yang dimaksud ;

Halaman


3. Izin Rekomendasi Kecamatan Indihiang Pemerintah Kota Tasikmalaya Nomor 421.9/259/Kec yang pada prinsip tidak berkeberatan dilokasi tersebut didirikan SMK Farmasi yang dinaungi Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan At-Taqwa;

4. Rekomendasi Desa Panyingkiran Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya Nomor 642/16/DS./DC/2003 yang pada prinsipnya kami mendukung rencana pendirian sekolah yayasan dimaksud ;[BUKTI P-9 s.d P-12];

7. Bahwa sehubungan dengan proposal dan pengajuan pendirian Sekolah Farmasi yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan At-Taqwa

Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Tasikmalaya Mengeluarkan Keputusan Kepala

Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor 421.5/2191- Disdik/Persek tentang “Pemberian Izin pada Yavasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan At-Taqwa

Tasikmalaya untuk mendirikan SMK Farmasi Putera Nusantara alamat Jalan Liung Gunung No. 261 RT.27/06 Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Mulai Tahun Pelaiaran 2004/2005: [BUKTI P-13];

8. Bahwa sesuai dengan PIAGAM KESEPAKATAN sebagaiamana yang disebutkan dalam [VIDE BUKTI P-6] bahwa Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan At-Taqwa merupakan badan hukum sementara sampai dibuat badan hukum sebagai naungan Sekolah Farmasai Putera Nusantara yang deflnitif;

9. Pada tahun 2005 didirikan Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Putera Nusantara tertanggal 19 Mei 2005 No. 48 yang dibuat dihadapan Notaris Suryana, S.H dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktorat Administrasi Hukum Umum Nomor C-1679.HT.01.02.TH 2005 yang memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan Pendidikan dan kesehatan putera nusantara (BUKTI P-14 s.d P-15) ;

10. Bahwa sebagaimana PIAGAM KESEPATAKAN [Vide Bukti P-l] point 4 menyatakan bahwa Penggunaan Yayasan milik PIHAK PERTAMA hanya merupakan sarana batu loncatan dalam mendirikan sebuah institusi pendidikan yang akan digunakan oleh PIHAK KEDUA dalam artikata lain PIHAK KEDUA meminjam nama Yayasan milik PIHAK PERTAMA, yang untuk selanjutnya akan dibuat yayasan baru dengan platform yang baru dimana PIHAK PERTAMA akan dimasukkan didalamnya/dilibatkan dalam kepengurusan, Namun dalam pendirian Yayasan yang

definitif PIHAK KEDUA tidak dilibatkan dalam pendirian Yayasan yang Baru sebagai Halaman


pengurus Yayasan (Vide Bukti P-14]; 11. Bahwa sesuai dengan [BUKTI P-6 dan P14 s.d P15] Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan At-Taqwa selaku penyelenggara Sekolah Menengah

Kejuruan Farmasi Putera Nusantara (SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA)

dengan IZIN SK 421./2191/Disdik/Persek tertanggal 18 Desember 2003 [VIDE BUKTI P-13] pengelola sekolah farmasi Putera Nusantara dialihkan kepada Yayasan

Pendidikan dan Kesehatan Putera Nusantara sesuia dengan bukti [VIDE BUKTI P-14 s.d P-15, Bahwa telah diberitahukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang pemberitahuan dan permohonan Perubahan Nama Yayasan yang menaungi SMK Farmasi Putera Nusantara dari Yayasan Pendidikan dan Kesehatan At-Taqwa ke Yayasan Pendidikan [BUKTI P-16];

dan Kesehatan Putera Nusantara;

12. Bahwa pada awal pendirian SMK Farmasi Putera Nusantara sekolah menyewa

tempat untuk operasional sekolah baik untuk kegiatan proses belajar- mengajar dan sebagai kampus dari SMK Farmasi Putera Nusantara koperasi mitra batik yang

beralamat di Jalan Liung Gunung No. 261 Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya; [Bukti P-17];

13. Bahwa pada awal pembukaan perdana pendaftaran siswa baru yang medaftar di

sekolah sangat banyak menjadikan kebutuhan Gedung sebagai operasional sekolah menjadi bertambah. Karena ada kekhawatiran dari PENGGUGAT bahwa gedung yang ditempati untuk kegiatan belajar SEKOLAH tidak disewakan lagi

akhimya Gedung Sekolah dibeli oleh pihak PENGGUGAT agar ada kepastian atas tempat kegiatan belajar-mengajar siswa SMK Farmasi Putera Nusantara (untuk selanjutnya disebut SEKOLAH) tetap tersedia dan siswa tidak terlantar akhirnya

PENGGUGAT sepakat melakukan pembelian atas gedung sekolah yang beralamat di jalan liung gunung No. 261 Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;

14. Bahwa atas kebutuhan operasional ruang kelas PENGGUGAT melalui TERGUGAT

III juga melakukan pembelian tanah dan bangunan untuk kepentingan operasional sekolah yaitu sebagai berikut:

1. Tanah seluas 98 M2 milik Haji Zainal Abidin dan Haji Adang Kamil yang terletak

di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Blok Genteng Peta Bidang 005 Halaman


lbr.ke.I Nop.0025 (Keadaan Tanah: Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah gedung permanen yang dipergunakan sebagai sarana pendidikan)

sesuai bukti Akta Jual Bell Nomor 1292/2004 tertanggal 16 Agustus 2004 yang

dibuat oleh Suryana S.H PPAT wilayah Kecamatan Indihiang Kota tasikmalaya D.1.301.No. 1325/III/2004; [Bukti P-18]

2. Tanah seluas 1.142 M2 milik Haji Zainal Abidin dan Haji Adang Kamil yang terletak di desa Panyingkiran Blok Jati Peta Blok 005 lbr.ke.I NOP 0025 (keadaan tanah: sebidang Tanah diatasnya berdiri dua dari tembok “Sekolah”) sesuai Akta

Jual Beli Nomor 1293/2004 tertanggal 16 Agustus 2005 yang dibuat oleh

Suryana, S.H PPAT wilayah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya D.1.301 No. 1326/III/2004; [Bukti P-19];

Bahwa pembelian atas tanah tersebut [Vide Bukti P-18 dan P-19] menggunakan

uang PENGGUGAT sudah sepatutnya pemegang hak atas tanah tersebut sepatunya dibuat atas Nama PENGGUGAT. Akan tetapi, secara melawan hukum hak atas tanah tersebut dibuat atas nama TERGUGAT III yaitu:

1. Tanah seluas 98 M2 [Vide Bukti P-18] sesuai sertifikat Nomor 00541

Pemegang Hak atas Tanah sertifikat tersebut jelas disebutkan dalam

sertfikat tersebut sebagai pemegang hak bukan atas nama Yayasan akan tetapi dibuat atas nama Ade Sukma Putera Laksana/TERGUGAT III; [BUKTI P-20];

2. Tanah seluas 1142 M2 [Vide Bukti P-19] sesuai sertifikat Nomor 00147

Pemegang hak Atas Tanah sertifikat tersebut disebutkan dalam sertifikat bukan atas nama Yayasan akan tetapi dibuat atas nama Ade Sukma Putera Lasana/TERGUGAT III; [Bukti P-21];

15. Bahwa pada penerimaan calon siswa baru tahun tahun ajaran 2005 sekolah membuka jurusan baru yang dan atas pembukaan jurusan baru kebutuhan

operasional bertambah. Atas kebutuhan tersebut pihak YAYASAN AWAL melalui TERGUGAT III melakukan pembelian tanah seluas 1445 m2 dibawah sertifikat hak miik atas nama Hj.AAN SURKENI melalui Akta Jual Beli Nomor 889/2005 tertanggal

27 Juli 2005 yang dibuat oleh Suryana, S.H PPAT Kota Tasikmalaya D.l. 301 No. 1207/III/2005. Akan tetapi, secara melawan hukum lagi-lagi TERGUGAT III

membuat pemegang hak atas tanah tersebut dibuat atas nama TERGUGAT III; [Bukti P-22];

16. Bahwa selama berdirinya Sekolah Farmasi Putera Nusantara sejak tahun Halaman


dibukanya angkatan pertama pada tahun ajaran 2004/2005 [VIDE BUKTI P- 13] sampai tahun 2006 TERGUGAT III Sebagai Ketua Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan At-Taqwa cabang Tasikmalaya sampai didirikannya

Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Putera Nusantara sebagai penyelenggara

SMK Farmasi Putera Nusantara tidak transfaran dalam pengelolaan baik data penerimaan dan pengeluaran keuangan YAYASAN dan iuga Tanah dan Banguna Persil sebagaimana disebutkan dalam [BUKTI P-20 s.d P-21 dibuat

atas nama pribadi TERGUGAT III menimbulkan konflik internal dalam tubuh yayasan;

17. Bahwa akibat timbulnya konflik antara pihak PENGGUGAT dengan TERGUGAT III

maka pihak PENGUGAT meminta bantuan kepada saudara TERGUGAT II untuk

menyelesaikannya dengan membuat surat kuasa tertanggal 23 Agustus 2006 yang dibuat oleh Badrudin Muslim selaku Pembina Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan At-Taqwa kepada TERGUGAT II dimana isi dari surat kuasa tersebut adalah “ menyelesaikan permasalahan dan meminta vertanqQunaiawaban

pengelolaan serta keuangan Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan AtTaawa cabang kota Tasikmalaya yang patut di duga telah menyalahgunakan wewenang dan menyimpang dari batasan kewenangan sebagai ketua Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan At-Tagwa dengan memperkava diri secara melawan hukum’ (BUKTl P-23];

18. Bahwa konflik yang berkepanjangan antara TERGUGAT III dengan organ

PENGGUGAT dan organ SEKOLAH. TERGUGAT II mengajukan diri dan meminta

kepada PENGGUGAT untuk ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk menyelesaikan persoalan

PENGGUGAT

dengan

TERGUGAT

III.

Karena

pada

awalnya

TERGUGAT II bersikap baik ORGAN YAYASAN dan ORGAN sekolah melalui Badrudin Muslim sepakat menunjuk TERGUGAT II sebagai kuasa hukum yayasan

untuk menyelesaikan persoalan yayasan dan meminta aset- aset yayasan dari TERGUGAT III; [Bukti P-24];

19. Bahwa setelah dilakukan penandatanganan surat kuasa 23 Agustus 2006 [VIDE BUKTI P-24] Haristanto, S.H., MM selaku penerima kuasa melakukan upaya-upaya

penvelesaian konflik internal dari Yavasan dengan Sdr. Ade Sukma Putera Laksana. SKM agar tidak meluas yang akan berdampak pada kelangsungan SMK

Farmasi Putera Nusantara dan pada saat yang bersamaan di TERGUGAT II diangkat meniadi sekretaris. TERGUGAT I selaku Ketua cabang Tasikmalaya

dan Nana Rosadi selaku Bendahara Yavasan Pendidikan dan Kesehatan Halaman


Lingkungan At-Taqwa sesuai dengan SK YPKL At-Taqwa No. 12/At-Taqwa /SK/VIII/2006; [BUKTI P-25];

20. Bahwa sehubungan dengan penyelesaian KONFLIK INTERNAL yang dilakukan

bahwa TERGUGAT II menyatakan bahwa TERGUGAT III Mengundurkan diri dari Yayasan. Hasil dari proses pengunduran diri tersebut

di buat Berita Acara Serah

Terima 23 September 2006 antara Ade Sukma Putera Laksana [Ketua Yayasan Putera Nusantara] dengan TERGUGAT II [Kuasa Hukum Yayasan At-Taqwa] melakukan serah terima antara lain sebagai berikut:

a. SHM No. 00147/ Desa Panyingkiran Tanggal 27 April 2001 Surat Ukur No. b.

0058/Panyingkiran/2001 tanggal 20 April 2001 seluas 1.142 M2:

SHM No. 00541/Desa Panyingkiran 17 September 2001 Surat Ukur No.

00103/Panvingkiran/2001 tanggal 17 September 2001 seluas 98 M2:

c. SHM No. 706/Kel.Panyingkiran Tanggal 8 September 2004 Surat Ukur No. 003/Panyingkiran Seluas 1.445 M2;

d. SHM No. 0018 terletak di jalan Blok Gunung Muncang Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya seluas 398 M2;

e. Mengembalikan sejumlah uang tunai senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta f.

rupiah) yang dengan cam menyelesaikan kehamsan pengembalian;

Sejumlah uang tunai senilai Rp. 69.000.000 (enam puluh Sembilan juta rupiah) yang tersimpan di bank Muamalat atas nama Ade Sukma Putera Laksana;

g. Sejumlah

Utang

kepada

bank

muamalat

cabang

tasikmalaya

senilai

Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah dan

bangunan yang dikenal dengan Kampus II SMK Farma Putera Nusantara atas nama Ade Sukma Putea Laksana SKM dan akan dialih namakan. [BUKTI P-26];

Bahwa setelah dilakukan serah terima antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT II

yang notabenenya Kuasa Hukum PENGGUGAT sesuai dengan surat kuasa

tertanggal 23 Agustus 2006 [VIDE BUKTI P-20] penerima kuasa hanya ditugaskan untuk melakukan penyelesaian permasalahan dan meminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Yayasan;

21. Bahwa sehubungan dengan telah diterimanya aset-aset PENGGUGAT oleh TERGUGAT II dari TERGUGAT III. selanjutnya TERGUGAT II selaku kuasa hukum PENGGUGAT menyerahkan kepada TERGUGAT I melakukan serah terima asetaset antara lain:

Halaman


a. SHM No. 00147/Desa Panyingkiran Tanggal 27 April 2001 Surat Ukur No. 0058/Panyingkiran/2001 tanggal 20 April 2001 seluas 1.142 M2 ;

b. SHM No. 00541/Desa Panyingkiran 17 September 2001 Surat Ukur No. 00103/Panyingkiran/2001 tanggal 17 September 2001 seluas 98 M2 ;

c. SHM No. 706/Kel.Panyingkiran Tanggal 8 September 2004 Surat Ukur No. 003/Panyingkiran seluas 1.445 M2 ;

d. SHM No. 01106 terletak di jalan Blok Gunung Muncang Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya seluas 398 M2 ;

e. Mengembalikan sejumlah uang tunai senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta f.

rupiah) yang dengan cara menyelesaikan keharusan pengembalian ;

Sejumlah uang tunai senilai Rp. 69.000.000 (enam puluh Sembilan juta

rupiah) yang tersimpan di bank Muamalat atas nama Ade Sukma Putera Laksana ;

g. Sejumlah

Utang

kepada

bank

muamalat

cabang

tasikmalaya

senilai

Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah dan

bangunan yang dikenal dengan Kampus II SMK Farma Putera Nusantara atas nama Ade Sukma Putea Laksana SKM dan akan dialih namakan ( BUKTI P-27);

22. Bahwa karena dengan dalil perbaikan dan reorganisasi Yayasan

TERGUGAT I

dan TERGUGAT II mendirikan yayasan baru sebagai badan hukum yang akan

menaungi/pengelola Sekolah Farmasi Putera Nusantara yang selama ini tidak stabil karena konflik ditubuh yayasan;

23. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006 No. 17 didirikan Yayasan Bina Putera Nusantara yang dibuat di notaris Suryana, S.H yang didalamnya TERGUGAT

dan TERGUGAT II masuk sebagai PENDIRI dan sekaligus sebagai PENGURUS Yayasan Bina Putera Nusantara dan telah mendapat

pengesahan dari

Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan tertanggal 6 Maret 2007; [Vide BUKTI P-1 dan P-2];

24. Bahwa setelah berdirinya Yayasan Bina Putera Nusantara sebagai yayasan baru yang yang mengelola SEKOLA sudah sepatutnya seluruh aset yayasan lama dan pengelolaan SMK Farmasi Putera Nusantara dilimpahkan kepada yayasan Bina Putera Nusantara sebagai pengelola dan menaungi SMK Farmasi Putera Halaman


Nusantara berdasarkan Surat 424/0171A/Dikmen Februari 2007; [BUKTI P-28]; 25. Bahwa

masuknya

TERGUGAT

I

dan

TERGUGAT

II

sebagai

pengurus

PENGGUGAT tidak lain untuk membenahi PENGGUGAT agar lebih baik dan terciptnya Good foundation Governance. Namun, sebaliknya membuat masalah-

masalah yang sama yaitu dengan tanpa sepengatahuan PENGGUGAT. tanpa hak

dan tanpa izin seluruh organ Yayasan, seluruh Aset-Aset Yayasan [Vide Bukti P-19 s.d 21] yang telah diterima TERGUGAT II dari TERGUGAT III [VIDE BUKTI P-21]

dibuat atas nama TERGUGAT II; ketika Pengurus yang lain bertanya kepada TERGUGAT II alasan kenapa dibuat. atas nama TERGUGAT II alasannya ialah

sangat tidak masuk akal dan tidak logis yaitu untuk mempermudah peminjaman uang kepada bank;

26. Bahwa atas aset yayasan sesuai yang dikembalikan oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT II dan berita acara serah terima antara TERGUGAT II dengan

TERGUGAT I [Vide Bukti P-25 dan P-26] seharusnya dibuat dan/atau dikembalikan atas nama Yayasan/PENGGUGAT. Namun secara melawan hukum TERGUGAT III melakukan Akta Jual Beli dengan TERGUGAT II dengan atas Aset-aset yayasan antara lain:

1. SHM No. 00541/Desa Panyingkiran 17 September 2001, surat ukur No.

00103/Panyingkiran/2001 tanggal 17 September 2001 seluas 98 M2 secara melawan hukum TERGUGAT III dengan dan TERGUGAT II melakukan akta

jual beli tanah yayasan SHM No. 00541 melalui akta jual beli No. 309/2007

tertanggal 26 Nopember 2007 yang dibuat oleh Mohamad Hikmat. S.H PPAT di Kota Tasikmalaya; [BUKTI P-29];

2. SHM No. 00147/ Desa Panyingkiran Tanggal 27 April 2001. Surat Ukur No.

0058/Panyingkiran/2001 tanggal 20 April 2001 selua 1.142 M2 ASET YAYASAN secara melawan hukum TERGUGAT III dengan TERGUGAT II melakukan jual

beli tanah yayasan SHM No. 00147 melalui akta jual beli Nomor 310/2007

tertanggal 26 Nopember 2007 yang dibuat oleh Mohamad Hikmat, S.H PPAT di Kota Tasikmalaya (BUKTI P-30):

3. Aset Yayasan yang diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima [Vide Bukti P-25 dan P-26] ASET YAYASAN yang disebutkan dalam point 4 (empat) Berita Serah terima sesuai akta jual beli Nomor 1086/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 Halaman


tanah seluas 357 M2 Tanah yang dibeli YAYASAN AWAL melalui TERGUGAT

III yang dibeli dari Herman Suherman yang dibuat oleh Suryana, S.H PPAT di

Kota Tasikmalaya secara melawan hukum TERGUGAT III dengan TERGUGAT

I dan TERGUGAT II dalam penerbitan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya 6 Februari 2009 dalam pengurusan pemegang

hak secara melawan hukum dibuat atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana disebutkan dalam SHM No. 01106 atas nama TERGUGAT dan TERGUGAT II ; [BUKTI P-31];

27. Bahwa setelah terbit sertifikat atas aaset-aset yayasan [Vide Bukti P-19 s.d 21] Seluruh Organ Yayasan Mempertanyakan kepada TERGUGAT II alasan

aset-

aset yayasan dibuat atas nama pribadi TERGUGAT II, karena tersudut TERGUGAT

II melakukan roya atas objection litis dengan memasukkan TERGUGAT I sebagai pemilik atas objectum litis;

28. Bahwa setelah berdirinya Yayasan Bina Putera Nusantara Aset-aset yayasan Persil

sebagaimana disebutkan dalam aset-aset Yayasan [VIDE BUKTI P-19 s.d P-21] tidak ada etikat baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan

RENVOI (Merubah Isi hak kepemilihak atas Sertifikat Tanah meniadi Yauasan) sebagai pemilik yang sesunguhnya yaitu PENGGUGAT ;

29. Bahwa sehubungan dengan adanya pertanyaan dan upaya untuk membela hak yayasan seluruh unsur Yayasan meminta pertanggungjawaban atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar melakukan perubahan nama atas sertifikat

tanah Hak milik yayasan untuk dilakukan renvoi sebagaimana pemilik yang sebenamya adalah atas nama pemilik yang sebenamya yaitu milik YAYASAN;

30. Bahwa pada tanggal 28 April 2008 PARA TERGUGATA membuat SURAT PERNYATAAN mengenai status tanah sebagai berikut:

1. SPPT No. 0018 seluas 398 M2 (Sertifikat SHM No. 01106 Seluas 357 M2); 2. SHM No. 706 seluas 1.445 M2; 3. SHM No. 0541 seluas 98 M2;

4. SHM No. 0147 seluas 1.142 M2;

Yang terletak di Kota Tasikmalaya, Kecamatan Indihiang Kelurahan Panyingkiran, Blok Gunung Muncang dan Genteng dan Blok Jati;

-

BAHWA SEBENARNYA TANAH-TANAH TERSEBUT DIATAS BUKAN MILIK

PARA PENANDATANGAN TETAPI MILIK DAN KEPUNYAAN YAYASAN BINA Halaman


PUTERA NUSANTARA; -

BAHWA DENGAN DEMIKIAN PEMILIK YANG SESUNGGUHNYA ATAS TANAH-TANAH TERSEBUT

ADALAH MILIK

YAYASAN BINA PUTERA

NUSANTARA TERSEBUT DIATAS. SEDANGKAN PARA PENANDA TANGAN HANYA DIPINJAM NAMA SAJA (BUKTI P-32);

31. Bahwa pada tahun 2008 PENGGUGAT Melalui TERGUGAT I dan TERGUGAT membeli tanah milik Mamat Rahmat seluas 1162 M2 berdasarkan akta Jual Beli No.

152/2008 tertanggal 22 Mei 2008 yang dibuat oleh Muksin Sofyan, S.IP Camat selaku PPTS wilayah

Indihiang Kota Tasikmalaya. Akan tetapi, lagi-lagi

TERGUGAT I dan TERGUGAT III secara melawan hukum mengatasnamakan atau

mengalihkan aset yayasan tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01100 secara melawan hukum pemegang hak atas tanah tersebut dibuat atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT III; [Bukti P-33];

32. Bahwa atas tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang mengalihkan seluruh aset yayasan [Vide Bukti P-33 dan P-33) diatasnamakan

pribadi Organ PEMBINA Yayasan dan PENGAWAS dan seluruh lapisan SEKOLAH

meminta agar dikembalikan atas nama yayasan sebagai pemegang hak yang sebenarnya yaitu PENGGUGAT. Namun hal tersebut tidak direspon baik oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

33. Bahwa tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak hanya mengalihkan objectum litis menjadi milik pribadi. Perbuatan yang juga merugikan PENGGUGAT ialah perjanjian kredit yang diajukan

oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Tasikmalaya dengan plafond kredit sebesar Rp. 1.900.000.000, (satu miliar sembilan ratus juta rupiah); [Bukti P-34];

34. Bahwa sesua perjanjian [Vide Bukti P-34] peruntukan kredit ialah pembangunan Gedung 3 (tiga) lantai untuk kelas dan laboratorium yang berada di KAMPUS 2 (dua) SMK Bina Putera Nusantara;

35. Bahwa Pembangunan KAMPUS 2 sudah hampir selesai yaitu telah mencapai pembangunan lantai 3 KAMPUS 2 ketika perjanjian kredit tersebut disetujui;

36. Bahwa terkait dengan penggunaan dana kredit tersebut menjadi pertanyaan besar apakah pembangunan lantai 3 menghabiskan dana sebesar Rp.1.900.000.000 Halaman


(satu miliar sembilan ratus juta rupiah) [Vide Bukti P-34]; 37. Bahwa sesuai dengan hal tersebut Pihak Sekolah dan Organ Pengawas Pembina dan Pengawas mempertanyakan penggunaan dana kredit tersebut dengan

meminta laporan pertanggungjawaban atas penggunaan kredit tersebut kepada

TERGUGAT I dan TERGUGAT II, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan kepada

Pengadilan Negeri Tasikmalaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II beretikad tidak

baik untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana kredit tersebut;

38. Bahwa atas kredit tersebut tidak diketahui peruntukannya sudah patut diduga dana kredit digunakan untuk kepentingan pribadi TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

39. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menggunakan fasilitas kredit tersebut PENGGUGAT harus bertanggungjawab atas apa

yang

dilakukan oleh TERGUGAT I dan Tergugat II karena perikatan dibuat atas nama PENGGUGAT ;

40. Bahwa tidak hanya membuat objektum litis dialihkan atas nama pribadi dan menggelapkan uang PENGGUGAT. Bahwa sikap tidak baik selalu dilakukan oleh TERGUGAT II yang merupakan sekretaris Yayasan dilaporkan kepada Kepolisian

Polresta Kota Tasikmalaya atas pencurian material-material milik Yayasan akan tetapi laporan tersebut dicabut oleh TERGUGAT I yang notabenenya selaku Ketua Yayasan;

41. Bahwa atas pengalihan aset-aset PENGGUGAT seluruh lapisan baik guru dan

yayasan melakukan protes atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

42. Bahwa atas sikap lapisan sekolah dan yayasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat jelas sikap otoriter nya terlihat ketika memecat para guru yang melakukan protes dan menkritisi kebijakan-kebijakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

43. Bahwa atas tindakan-tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada 1 Oktober 2010 para unsur SMK Farmasi Putera Nusantara seluruh Guru, Tata Usaha serta

Karyawan Sekolah menyampaikan mosi tidak percaya pada TERGUGAT II

agar mengundurkan diri karena melakukan perbutan dan tindakan tidak terpuji; [BUKTI P-35]

44. Bahwa seiring dengan gejolak dan protes dari Unsur Yayasan dan Unsur Sekolah Halaman


TERGUGAT I dan TERGUGAT II mulai tidak Aktif sebagai organ PENGURUS yayasan;

45. Bahwa seiring gejolak yang terjadi di tubuh Yayasan Bina Putera Nusantara dan

telah habis masa jabatan seluruh unsur Yayasan sesuai masa bakti 2006/2011

[VIDE BUKTI P-l dan P-2] maka diadakan Rapat Pembina Yayasan yang sebagai wadah menyelesaikan kekisruhan didalam tubuh Yayasan;

46. Bahwa PARA TERGUGAT telah di undang secara patut dan sesuai dengan

anggaran dasar yayasan Rapat Pembina Yayasan. Sesuai dengan Berita Acara hasil Rapat Pembina Yayasan memutuskan memberhentikan Kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara masa bakti 2006/2011 dan menetapkan kepengurusan yang untuk masa bakti 2012/2017; [BUKTI P-36 s.d P-38];

47. Bahwa setelah PARA TERGUGAT telah diberhentikan sebagai pengurus yayasan PARA TERGUGAT tidak memiliki etikad baik untuk mengembalikan aset-aset milik

Yayasan [VIDE BUKTI P-26 dan P-32] agar dilakukan renvoi atas pemilik hak atas tanah persil milik yayasan tersebut;

48. Bahwa sehubungan dengan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT

II

untuk

mengembalikan

aset-aset

PENGGUGAT

tersebut,

PENGGUGAT melakukan pemblokiran atas tanah persil (objiktum litis) sesuai dengan

surat

[BUKTI P-39];

nomor

20/YBPN/XII/2013

tertanggal

18

Desember

2013

49. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan PENGUGUGAT atas pemblolikiran [objectum litis] Badan Pertanahan mengundang PENGGUGAT dan TERGUGAT I

dan TERGUGAT II dan KELURAHAN PANYINGKIRAN untuk melakukan gelar kasus pertanahan (BUKTI P-40)

50. Bahwa sehubungan dengan diadakannya mediasi yang oleh pihak Badan

Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya antara PENGGUGAT dengan PARA

TERGUGAT. Hasil mediasi tersebut menghasilkan terang-benderang pemilik yang sebenamya atas [objiktum litis] sesuai dengan resume gelar perkara pertanahan tersebut TERGUGAT II menyatakan bahwa:

- “Betul tanah tersebut atau aset semuanua adalah milik Yayasan tapi sampai

sekarang masih sebagai pengurus yang sah belum pemah mengundurkan diri. Masalah sertitikat diatasnamakan saya dan Bpk Drs. H. Jumli Sutisnauniava, S.H.,

M.Pd itu karena supaya mudah untuk meminiamkan uana ke bank karena kalau Halaman


atas nama yayasan akan susah meminjamkan/menjadi hipotik di bank yang tujuannnya untuk mengembangkan pembangunan yayasan”;

- Bahwa terkait dengan pengakuan objiktum litis merupakan milik PENGGUGAT

Bapak Soleh (PIHAK BPN Kota Tasikmalaya) menyatakan bahwa objiktum litis sebaiknya direnvoi karena jika sertifikat milik perorangan dikhawatirkan akan ada masalah dikemudian; [BUKTI P-41];

51. Bahwa terkait hasil mediasi dari BPN Kota Tasikmalaya menyatakan sebagainya objectum litis sebaiknya direnvoi di PPAT. [VIDE BUKTI P-41] Namun, PARA TERRGUGAT tidak mematuhi hasil mediasi tersebut;

52. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat nomor 23/YBPN/IV/2014

perihal

permohonan kepada PARA TERGUGAT untuk segera melakukan renvoi atas asetaset milik penggugat; [BUKTI P-42];

53. Bahwa

PENGGUGAT

telah

mengirimkan

surat

nomor

23/YBPN/IV/2014

tertanggal 11 April 2014 perihal permohonan kepada PARA TERGUGAT

mengembalikan secara sukarela aset-aset Yayasan kepada PENGGUGAT; [BUKTI P-24];

54. Bahwa sesuai dengan surat permohonan pengembalian objectum litis [Vide Bukti P-35] oleh PENGGUGAT agar mengembalikan aset dengan cara dilakukannya

renvoi atas kepemilikan objectum litis secara sukarela. Namun, PARA TERGUGAT

tidak mau melakukakan renvoi atas kepemilikan objectum litis sekalipun [Vide Bukti P-23] PARA TERGUGAT MENGAKUI BAHWA OBJECTUM LITIS MERUPAKAN MILIK PENGGUGAT ;

55. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II yang secara melawan hukum tidak mau melakukan renvoi atas kepemilikan objectum litis PENGGUGAT mengajukan surat permohonan kepada Kantor Pertanahan perihal Permohonan Pembatalan atas kepemilikan hak

Kota Tasikmalaya

atas objectum litis yang

masih diatasnamakan pribadi TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya mengalihkan objectum litis kepeda pemilik yang sesungguhnya yakni PENGGUGAT;

[Bukti P-25];

56. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II selama menjabat sebagai pengurus yayasan seluruh catatan dan tulisan berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban

serta hal lain yang berkaitan dengan dokumen kegiatan yayasan tidak diserahkan

yayasan demi kelancaran kegiatan usaha yayasan, namun PENGGUGAT telah Halaman


meminta berulang kali agar membuat Laporan Pertanggung Jawaban selama menjabat sebagai pengurus yayasan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan

TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak berkenan melakukan kewajibannya tersebut;

57. Bahwa atas tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak mau mengembalikan

Tanah

SMK

BPN

tersebut

secara

sukarela,

kemudian

PENGGUGAT melalui Kuasa hukumnya MENSOMUR TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibawah surat: MLP/NT-023/SM/XI/2014 tertanggal 25 Nopember 2014 perihal somasi dan Undangan dan MLP/NT- 024/SM/XI/2014 tertanggal 25 Nopember 2014 perihal somasi dan Undangan; [Bukti P-26]

Sesuai SOMASI telah dilakukan pertemuan antara Kuasa Hukum PENGGUGAT

dengan PARA TERGUGAT yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 yang bertempat di Rumah Makan Saung Rangon Kota

Tasikmalaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II siap mengembalikan seluruh aset

yayasan termasuk obiectum litis iika dengan kompensasi yang tidak masuk akal sebesar Rp. 5.500.000.000, (lima miliar limaratus juta rupiah):

Bahwa sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tegas selalu meminta kepada PENGGUGAT kompensasi sebesar Rp.100.000.000.000,

(lima miliar rupiah) jika ingin obyek sengketa ingin direnvoi atas kepemilikan haknya menjadi milik PENGGUGAT; 58. Bahwa

atas

permintaan

kompensasi

tersebut

PENGGUGAT

tidak

dapat

menyanggupi permohonan kompensasi tersebut disebabkan PENGGUGAT tidak memiliki keuangan sebesar yang diminta oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut;

59. Bahwa atas permintaan kompensasi tersebut semakin membuktikan bahwa ada niat yang tidak baik oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang hanya

mengedepankan keuntungan semata yang sangat bertentangan dengan Pasal 2 Anggaran Dasar PENGGUGAT yang memiliki maksud dan tujuan serta Kegiatan yang menyatakan:

Maksud Tujuan Yayasan ialah dalam bidang: a. Sosial;

b. Keagamaan; Halaman


c. Kemanusiaan; Maka

atas

permintaan

kompensasi

tersebut

PENGGUGAT

tidak

dapat

menyanggupi permintaan tersebut disebabkan PENGGUGAT bukan perusahaan

yang memiliki pendapatan yang tetap seperti Perseroan Terbatas yang lebih mengedepankan keuntungan. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya TERGUGAT I dan

TERGUGAT II seharusnya lebih mendorong membantu yayasan sesuai dengan tujuan bukan melakukan yang sebaliknya yang meminta uang sebesar tersebut

yang tidak dimungkinkan baik secara moril dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;

60. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tegas dan tidak terbantahkan dan diakui oleh PARA TERGUGAT telah

melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan:

61. Pasal 5 ayat 1 UU Yayasan “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang,

maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini,

dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam

bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas”;

62. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian, terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti

rugi kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT;

63. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (“UU Yayasan”), Pengurus tidak berwenang:

a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;

b. Mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan c. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; Halaman


Bahwa terkait dengan hal tersebut bentuk pengalihan aset-aset milik PENGUGAT

diatasnamakan PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 37 ayat (1) huruf b UU Yayasan, yaitu bahwa pengurus harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pembina;

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan

Pasca Saijana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; 3. Bertentangan dengan kesusilaan;

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

64. Bahwa lebih lanjut pendapat yang sama menurut pendapat ahli hukum Mariam

Darus Badrulzaman dalam bukunya “KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, menjabarkan unsure-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif); b. Perbuatan itu harus melawan hukum; c. Ada kerugian;

d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

e. Ada kesalahan;

65. Bahwa menurut pendapat Mr. C. Assers's L.E.H Rutten, yang menyatakan bahwa “schade” dalam Pasal 365 KUHPerdata adalah kerugian yang timbul karena

perbuatan melawan hukum. dijelaskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Sebagaimana dalam putusun Hoge Raad tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P. Keruningen v. van Bessum cs. Telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh pasal 1371 KUH Perdata harus

iuga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil. sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, vang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (gederfdeleuensvreugde)”.

66. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah jelas, nyata dan terang bahwasanya Halaman


TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan melawan hukum (onrechmatige over heidsdaad), karena telah

menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam pasal

1365 KUHPerdata menyatakan : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

67. Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT telah

memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata yaitu bertentangan dengan unsurunsur sebagaimana disebutkan dalam unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata diatas tentang perbuatan melawan hukum;

a. TERGUGAT berkewajiban menjaga objectum litis sebagai milik yayasan yang tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan rapat pembina;

b. Bahwa objectum litis dibuat atas nama penggugat bertentangan dengan hak subyektif yayasan;

c. TERGUGAT sepatutnya tidak mengalihkan objectum litis menjadi atas nama pribadi yang merupakan milik PENGGUGAT;

68. Bahwa dari rumusan pasal 1365 KUHPerdata diatas, suatu perbuatan dapat

dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsurunsur sebagai berikut:

69. Bahwa menyatakan PENGGUGAT telah benar dan sah secara hukum mengajukan

gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang bertentangan dengan Pasal 1365 Jo. Pasal 37 Ayat (1)

UU Yayasan;

a. Adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum pada umumnya;

b. Adapun perbuatan-perbuatan Para Tergugat secara bersama-sama yang bertentangan dengan hukum, yakni:

70. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya sesuai dengan Pasal 5

Undang-Undang Yayasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus mengembalikan aset-aset kepada PENGGUGAT sebagai pemilik yang sebenarnya antara lain:

1. Tanah Seluas 98 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 0541, Persil No. 70 D II terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat ;

2. Tanah Seluas 1.142 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik

Nomor 00147, Persil 70 D/II terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Halaman


Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

3. Tanah Seluas 1.445 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik

Nomor 00706, Persil No. 68 D/II terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

4. Tanah Seluas 357 M2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01106, SPPT No. 001-0018.0 terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

5. Tanah Seluas 98 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik

Nomor 01100, Persil No. 68.D.III C.182 SPPT No. 001-0020.0 terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

71. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang

dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengeluarkan biaya yang besar untuk menagih kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar melakukan renvoi atas aset-aset yayasan;

72. Bahwa atas kerugian yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara nyata dan tegas dan tidak terbantahkan PENGGUGAT berhak meminta ganti

kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara a quo sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata. adapun rincian kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

a. Bahwa kerugian materil yang PENGGUGAT alami yakni hilangnya hak

Penggugat untuk menikmati dan terhalang hak Penggugat memaksimalkan hak

tanah

PENGGUGAT,

kerugian

materil

diperhitungkan

Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT secara tanggung renteng;

sebesar

PARA

b. Kerugian Immateriil dengan hilangnya keuntungan yang sedianya dapat diperoleh PENGGUGAT {lost profit) serta mengakibatkan banyaknya biaya

operasional yang dikeluarkan untuk menagih hak-hak PENGGUGAT kepada

TERGUGAT, serta terganggunya keuangan yayasan dan mengakibatkan

banyaknya usaha PENGGUGAT terganggu PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan TERGUGAT. Maka layak berdasarkan hukum PENGGUGAT

mengajukan ganti kerugian immaterial yang dinilai dengan mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 55.000.000.000.,- (lima puluh lima miliar rupiah);

73. Bahwa agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mematuhi putusan ini, maka wajar Halaman


bila PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara

tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

TENTANG

PERBUATAN

TERGUGAT IV;

MELAWAN

HUKUM

YANG

DILAKUKAN

OLEH

74. Bahwa TERGUGAT IV sesuai Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006

tentang Badan Pertanahan Nasional menyatakan Badan Pertanahan Nasional

mempunyait ugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral ;

75. Bahwa sesuai dengan sesuai dengan Pasal 31 PP No. 24 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang

bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

76. Bahwa Pihak TERGUGAT IV yang menerbitkan sertifikat 1) Sertifikat Hak Milik

Nomor 0541; 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 00147; 3) Sertifikat Hak Milik Nomor

00706; 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 01106; 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 01100 atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah bentuk perbuatan melawan

hukum, karena diterbitkan tidak melalui proses dan prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

77. Bahwa 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 0541; 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 00147; 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 00706 adalah milik PENGGUGAT yang diatas namakan

pribadi awalnya oleh TERGUGAT III yang telah dikembalikan oleh TERGUGAT III

untuk dikembalikan kepada PENGGUGAT melalui TERGUGAT I [Vide Bukti P-26 dan P-27] akan akan tetapi karena etikad tidak baik secara sepihak oleh TERGUGAT I diatasnamakan pribadi TERGUGAT I dan TEREGUGAT II;

78. Bahwa akibat perbuatan tergugat tidak berhati-hati dalam menerbitkan sertifikat atas objectum litis dengan sendirinya cacat hukum dan melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

karena tidak melakukan penelitian dan penyelidikan tentang riwayat tanah dan penetapan batas-batasnya;

79. Bahwa terkait dengan pendaftaran objectum litis seharusnya TERGUGAT IV melakukan penyelidikan, pendataan atas objectum litis secara komprehensif Halaman


agar terlaksananya prinsip kehati-hatian, sehingga tidak merugikan kepentingan orang lain;

80. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut menurut PENGGUGAT ikut melakukan perbuatan melawan hukum disebabkan TERGUGAT IV seharusnya hati-hati dalam

menerbitkan surat apapun jika berhubungan dengan hak keperdataan orang lain yang jika tidak hati-hati penerbitannya akan merugikan kepentingan orang lain;

81. Bahwa terkait penerbitan sertifikat atas objectum litis yang dilakukan oleh

TERGUGAT IV yang bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Yayasan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;

82. Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV, maka sudah seharusnya TERGUGAT IV merenvoi/membalik nama kepemilikan sertflkat objectum litis dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi milik PENGGUGAT

sesuai dengan ketentuan pasal 57 dan pasal 58 Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan (untuk selanjutnya disebut Peraturan BPN) yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 57 Ayat 1 menyatakan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 yang menyangkut penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, wajib

dilaksanakan oleh pejabat/pegawai BPN RI paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya Salinan Putusan Pengadilan oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan;

Pasal 57 Ayat 2 menyatakan Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaannya diperkirakan akan menimbulkan

kasus pertanahan yang lebih luas atau menyangkut kepentingan Pemerintah, sebelum dilakukan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan,dilakukan Gelar Ekstemal atau Istimewa yang menghadirkan pihak-pihak dan/atau instansi terkait;

Pasal 58 Ayat 1 menyatkan Kepala BPN RI menerbitkan keputusan, peralihan

dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 58 Ayat 2 menyatakan Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Deputi atau Kakanwil”;

83. Bahwa di dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Halaman


Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan

Kasus Pertanahan dalam Pasal 54 sampai 56, TERGUGAT IV wajib mematuhi keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)

untuk merenvoi/membalik nama kepemilikan sertifikat hak milik (objectum litis) semula dari Milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II diubah menjadi milik PENGGUGAT dengan cara sebagai berikut:

“Pasal 54 Ayat 1 Peraturan BPN menyatakan BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan

yang sah untuk tidak melaksanakannya dan Pasal 54 Ayat 2 Peraturan BPN menyatakan Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan; b. terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan;

c. terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara lain; d. alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 55 Ayat 1 Peraturan BPN menyatakan bahwa Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa:

a. pelaksanaan dari seluruh amar putusan;

b. pelaksanaan sebagian amar putusan; dan/atau

c. hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan;

Pasal 55 Ayat 2 Peraturan BPN menyatakan Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain: a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah;

b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak tanah;

atas

c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum;

d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah; e. perintah penerbitan hak atas tanah; dan

f.

amar

yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya

atau batalnya hak;

Pasal 56 Ayat 1 Peraturan BPN menyatakan Perbuatan hukum pertanahan Halaman


berupa penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk

melaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan dengan keputusan pejabat yang berwenang dan Pasal 56 Ayat 2 Peraturan BPN menyatakan Proses pengolahan data dalam rangka penerbitan surat keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterimanya putusan pengadilan oleh BPN RI, berupa:

a. salinan resmi putusan pengadilan yang dilegalisir pejabat berwenang;

b. surat keterangan dari pejabat berwenang di lingkungan pengadilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde); dan

c. Berita

Acara

Pelaksanaan

Eksekusi

memerlukan pelaksanaan eksekusi;

untuk

putusan

perkara

yang

Bahwa sesuai dengan hal tersebut TERGUGAT IV memiliki kewenangan

melakukan renvoi atas objectum litis untuk diatas namakan pemilik yang sebenamya yaitu YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA/PENGGUGAT;

84. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah TERGUGAT I dan TERGUGAT II menghindar dari tanggung jawab gugatan ini, TERGUGAT I dan

TERGUGAT II mohon agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

85. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik PENGGUGAT tidak dijual oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objectum litis antara lain:

- Tanah Seluas 98 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik

Nomor 0541, Persil No. 70 D II terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

- Tanah Seluas 1.142 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik

Nomor 00147, Persil 70 D/II terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

- Tanah Seluas 1.445 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik

Nomor 00706, Persil No. 68 D/II terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

- Tanah Seluas 357 M2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01106, SPPT No. 001-0018.0 terletak di Desa Panyingkiran Halaman


Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

- Tanah Seluas 98 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik

Nomor 01100, Persil No. 68.D.III C.182 SPPT No. 001-0020.0 terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

86. Bahwa semenjak PENGGUGAT sebagai pemilik dari objectum litis hingga kini belum dapat memaksimalkan aset-aset milik PENGGUGAT, maka PENGGUGAT

menuntut agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan tanah a quo

kepada PENGGUGAT melakukan renvoi atas objectum litis di renvoi menjadi milik PENGGUGAT;

87. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorrad); PETITUM:

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya untuk memberikan keputusan sebagai berikut: DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT ; 2. Meletakkan sita jaminan terhadap :

a. Tanah terperkara Sertifikat Hak Milik Nomor 0541 Seluas 98 M2 berikut segala bangunan diatasnya Persil No. 70 D II terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

b. Tanah terperkara Sertifikat Hak Milik Nomor 00147 Seluas 1.142 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Persil 70 D/II terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

c. Tanah terperkara Sertifikat Hak Milik Nomor 00706 Seluas 1.445 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Persil No. 68 D/II terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

d. Tanah terperkara Sertifikat Hak Milik Nomor 01106 Seluas 357 M2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai SPPT No. 001-0018.0 terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

e. Tanah terperkara Sertifikat Hak Milik Nomor 01100 Seluas 98 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Persil No. 68.D.Ill C. 182 SPPT No. 001-0020.0 terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Halaman


Jawa Barat; DALAM POKOK PERKARA :

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penggugat mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan keputusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas bidang-bidang tanah terperkara yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 0541 Seluas 98 M2 berikut segala bangunan

diatasnya, Persil No. 70 D II terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00147 Seluas 1.142 M2 berikut segala bangunan

diatasnya, Persil 70 D/II terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 00706 Seluas 1.445 M2 berikut segala bangunan

diatasnya, Persil No. 68 D/II terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 01106 Seluas 357 M2 berikut segala sesuatu diatasnya sesuai, SPPT No. 001-0018.0 terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01100 Seluas 98 M2 berikut segala bangunan

diatasnya, Persil No. 68.D.Ill C.182 SPPT No. 001-0020.0 terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat ;

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang tanpa hak dan tanpan persetujuan PENGGUGAT telah

mensertifikatkan aset-aset tanah dan bangunan antara lain: 1) Tanah Seluas 98 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik

Nomor 0541; 2)

Tanah Seluas 1.142 M2 berikut segala bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 00147; 3) Tanah Seluas 1.445 M2 berikut segala bangunan diatasnya,

Sertifikat Hak Milik Nomor 00706; 4) Tanah seluas 357 M2 berikut segala sesuatu

diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 01106; 5) Tanah Seluas 98 M2

berikut segala bangunan diatasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 01100 yang Halaman


merupakan aset atau kekayan YAYASAN dialihkan atas nama pribadi

TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tujuan untuk mendapat keuntungan

pribadi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan PENGGUGAT;

4. Menyatakan 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 0541; 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 00147; 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 00706; 4) Sertifikat Hak Milik Nomor

01106; 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 01100 kekayaan Yayasan Bina Putera Nusantara/PENGGUGAT yang diatasnamakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka harus dinyatakan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menghukum TERGUGAT IV untuk melakukan renvoi/mengalihkan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan antara lain yaitu: 1) Sertifikat Hak Milik Nomor

0541; 2) SertifikatHak Milik Nomor 00147; 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 00706; 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 01106; 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 01100 untuk di

renvoi/dibalik nama kepemilikannya menjadi milik Yayasan Bina Putera Nusantara (PENGGUGAT);

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian materil kepada PENGGUGAT, yakni sebesar:

Biaya berdasarkan tuntutan PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah) secara tanggung menanggung kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Kerugian

Immateril dengan hilangnya keuntungan (lost profit) yang sedianya dapat diperoleh PENGGUGAT serta banyaknya biaya operasional yang dikeluarkan

untuk menagih hak-hak PENGGUGAT kepada TERGUGAT, serta terganggunya kelangsungan

operasional

yayasan

mengakibatkan

banyaknya

kegiatan

PENGGUGAT terganggu karena tidak memaksimalkan asset-aset yang dibuat

atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT. Maka total ganti kerugian tersebut

adalah sebesar Rp. 55.000.000.000.,- (lima puluh lima miliar rupiah) hukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi;

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) dihitung per-hari setiap Halaman

kelalaiannya dalam memenuhi isi


putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach vangewijsde) hingga dilaksanakannya putusan tersebut ;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun

ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad);

10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya C.q Majelis Hakim Yang Mulia

berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan adilnya (Ex Aequo Et Bono);

yang seadil-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat

II, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang berbunyi sebagai berikut: DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi :

1. Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio” untuk bertindak

mewakili Yayasan Bina Putera Nusantara dan karenanya tidak berwenang pula untuk mengajukan gugatan aquo, sebab Penggugat adalah diluar unsur atau organ

Yayasan Bina Putera Nusantara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Suryana, SH No.17 tanggal 9 Oktober 2006 ;

-

Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan diri bertindak

untuk dan atas nama “Yayasan Bina Putera Nusantara” yang didasarkan pada Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusanara No.13, tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh H. Bambang Heryanto, SH, Notaris di Jakarta;

padahal 

Untuk melakukan perubahan atas Akta Pendirian Yayasan Bina Putra

Nusantara No.17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana,

SH, harus dilakukan oleh seluruh unsur atau organ Pembina, Pengurus dan Pengawas dari Yayasan yang bersangkutan, sedangkan Penggugat adalah bukan pihak Pembina, bukan Pengurus dan bukan pula Pengawas, sehingga

karenanya Penggugat adalah diluar unsur atau organ Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Bina Putra Nusantara No.17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Halaman


Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. C-770.HT. 01.02. TH.2007 tgl. 06 Maret 2007;

sebab

- Terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2007, Sdr.BADRUDIN MUSLIM yang

mengaku sebagai Pembina, ternyata sudah mengundurkan diri sebagai Pengurus dan atau Anggota Pembina, demikian sebagaimana ternyata

dalam Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Sdr. BADRUDIN MUSLIM tertanggal 17 Pebruari 2007, sehingga karenanya Sdr. BADRUDIN MUSLIM tidak berwenang untuk Yayasan ;

membuat Akta Perubahan Pengurus

- Bahwa selain sudah mengundurkan diri, ternyata dalam Akta Perubahan

Yayasan Bina Putera Nusantara No.13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H.Bambang Heryanto, SH tersebut, Sdr. BABDRUDIN

MUSLIM telah menyatakan diri bertindak selaku Pemegang Kuasa dari segenap Para Pembina dan Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara,

padahal seluruh Pembina dan Pengurus serta Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Suryana, SH No.17 tersebut, termasuk Tergugat I dan II, tidak pernah

memberikan kuasa kepada Sdr. BADRUDIN MUSLIM untuk membuat Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara, sehingga karenanya Akta

Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara No.13 tanggal 16 Juli 2013

yang dibuat oleh Notaris H.Bambang Heryanto, SH tersebut, harus dinyatakan

batal

demi

hukum,

setidak-tidaknya

dinyatakan

tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya Akta Perubahan

tersebut tidak bisa dijadikan dasar oleh Sdr. BADRUDIN MUSLIM dan seluruh organ Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk bertindak

mewakili seluruh organ Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah, apalagi membuat Akta Perubahan Pengurus Yayasan aquo ;

- Bahwa ternyata Penggugat dan orang-orang yang mengatas-namakan

Pengurus Yayasan yang namanya tercantum dalam Akta Notaris H. Bambang Heryanto No.13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan

Yayasan Bina Putera Nusantara tersebut, adalah diluar organ atau kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah yang didirikan Halaman


berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara, Akta Notaris Suryana, SH No.17 tanggal 9 Oktober 2006 dan telah disahkan Kemenkumham,

sehingga

karenanya

orang-orang

lain

di

luar

kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah tersebut, tidak berwenang untuk membuat Akta Perubahan Pengurusan Yayasan dimaksud ;

- Bahwa dengan demikian baik Sdr. BADRUDIN MUSLIM maupun orangorang lain yang tercantum dalam Akta Perubahan tersebut, adalah bukan

organ atau unsur Pembina, bukan unsur Pengurus dan bukan pula unsur Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah dan karenanya tidak ada hubungan hukum apapun (innerlijke samenhang), baik dengan Para

Tergugat maupun dengan Yayasan Bina Putra Nusantara yang sah, ex Akta Notaris Suryana,SH No.17 tanggal 9 Oktober 2006, oleh karena itu maka Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio”

untuk mengajukan gugatan aquo dengan bertindak dan atau mengatasnamakan Yayasan Bina Putera Nusantara, karenanya gugatannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio” untuk menggugat

Para Tergugat dalam kaitannya dengan tuntutan Penggugat yang dalam petitumnya

menuntut agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas

Sertipihak Hak Milik (SHM) No.00541, No.00147, No.706, No.01106 dan SHM No.00100 kesemuanya tertulis atas nama Tergugat I dan II, karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun (Innerlijke samenhang) dengan Para Tergugat;

a. Bahwa dalam petitumnya Penggugat telah menuntut agar ke-5 sertipikat yang

diatas-namakan Tergugat I dan II tersebut dinyatakan cacat hukum atau setidaktidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, padahal

Penggugat tidak ada kaitannya dengan ke-5 sertipikat tanah atas nama Tergugat

I dan II tersebut, karena Penggugat bukan pihak pembeli bukan pula pihak penjual ;

b. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum apapun (tidak ada innerlijke

samenhang) antara Penggugat dengan Para Tergugat, dus tidak mempunyai kewenangan apapun (“legitima persona standi in judicio”) bagi Penggugat untuk Halaman


menuntut dan atau mengajukan gugatan apapun dalam kaitannya dengan sertifikat atas lima bidang tanah tersebut, karenanya gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak, althans dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Perkara Perdata atas Gugatan Penggugat aquo harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai perkara pidana yang dilaporkan oleh Tergugat II diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -

Bahwa

berdasarkan

Surat

Tanda

Penerimaan

Laporan/Pengaduan

No.TBL/1549/K/VII/2014/PMJ/RESJU tanggal 24 Juli 2014, Tergugat II telah melaporkan Penggugat, in casu Sdr.Badrudin dan kawan-kawan, kepada

Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana “Memberikan Keterangan Palsu” berkaitan dengan pembuatan Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusanara No. 13, tanggal 16 Juli 2013 -

Bambang Heryanto, SH tersebut ;

oleh Notaris H.

Bahwa selain itu, Tergugat II–pun telah pula melaporkan Penggugat, in casu

Sdr. Uus Rusyamsi, SKM dkk kepada Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota atas dugaan tindak pidana “Pemalsuan Surat Perubahan Kepengurusan Yayasan

Bina Putera Nusantara”, demikian sebagaimana ternyata dalam Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor B/2995/XI/ 2014/JBR/ RES TSM KOTA tanggal 17 -

Nopember 2014 ;

Bahwa perkara pidana yang dilaporkan oleh Tergugat II tersebut, hingga kini

masih berjalan, baik di Polres Metropolitan Jakarta Utara maupun di Polres Tasikmalaya

Kota,

oleh

karena

itu

perkara

Perdata

Register

Nomor

10/Pdt.G/2015/PN.Tsm aquo, harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai dengan perkara pidana tersebut diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, satu dan lain hal untuk menghindari putusan yang saling

bertentangan yang secara eventual akan menimbulkan kesulitan dalam pemulihan hukumnya kelak di kemudian hari ;

4. Bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara tidak lengkap karena kurang pihak (partij), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

-

Bahwa dalam surat gugatannya pada halaman 9 angka 26.3, Penggugat telah

mendalilkan bahwa tanah SHM No.01106 telah dibeli oleh Tergugat I dan II dari Herman Suherman, dan pada halaman 10 angka 31 Penggugat telah

mendalilkan bahwa tanah SHM No.01100 telah dibeli oleh Tergugat I dan II dari Halaman


Mamat Rahmat, namun ternyata baik Herman Suherman maupun Mamat Rahmat tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, padahal kedudukan Herman

Suherman dan Mamat Rahmat adalah sama dengan Ade Sukma Putera

Laksana yang berstatus sebagai Tergugat III dalam perkara aquo, yaitu sama-

-

sama sebagai Penjual atas tanah Objektum Litis ;

Bahwa agar gugatan aquo menjadi lengkap, maka tentunya baik Herman

Suherman maupun Mamat Rahmat, mutlak harus dijadikan pihak dalam perkara aquo ;

Bahwa karena Herman Suherman dan Mamat Rahmat tidak dijadikan pihak,

maka gugatan Penggugat aquo menjadi kurang pihak, sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa gugatan Pengguat telah disusun secara tidak jelas (obscuur libel), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat selain menyebut-nyebut dan atau

mendalilkan subjek hukum Yayasan Bina Putera Nusantara, Penggugat-pun

dalam gugatannya telah pula menyebut-nyebut dan mendalilkan Yayasan lain bernama

Yayasan

Pendidikan

dan

Kesehatan

Lingkungan

At-Taqwa

Majalengka dan Cabang Tasikmalaya, serta Yayasan Pendidikan dan

Kesehatan Putera Nusantara yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan

perkara aquo sehingga terkesan dicari-cari dan dibuat secara asal-asalan, hal mana telah menimbulkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libel)

dan membingungkan, oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka dengan ini Para Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan : -

Menerima eksepsi dari Para Tergugat ;

Menyatakan gugatan Penggugat aquo tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka : Halaman


Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara aquo, baik secara explisit maupun implisit ;

2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat,

kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Para Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara aquo ;

3. Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat

adalah Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Suryana, SH No.17 tanggal 9 Okrtober 2006, sebab

-

Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara No.17 tanggal 9 Oktober 2006

yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH tersebut, unsur kepengu-rusannya adalah bukan Penggugat, melainkan Tergugat I dan II yang bertindak selaku Ketua dan

-

Sekretaris Yayasan Bina Putera Nusantara ;

Penggugat adalah pihak-pihak yang berada di luar dan tidak ada kaitannya

dengan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara, Akta Notaris Suryana, SH No.17 tanggal 9 Oktober 2006, sehingga Penggugat tidak

bisa bertindak

mewakili dan mengatas-namakan Yayasan Bina Putera Nusantara, apalagi mengajukan gugatan aquo ;

4. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara No.17 tanggal

9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Suryana, SH, Notaris di Tasikmalaya, anggotanya terdiri dari : 

Anggota Pembina, terdiri dari :

-

Suryana, SH;

-

Badrudin Muslim;



Anggota Pengurus, terdiri dari :

-

Ketua

-

Bendahara : Drs. Nana Rosadi, Apt. M.Si;



Drg. Ahmad Haris, M.Kes.

: Jumli Sutisnawijaya, SH. M.Pd (Tergugat I);

Sekretaris : Haristanto, SH. MM (Tergugat II);

Anggota Pengawas, terdiri dari :

-

Drs. Aten Wawan Riswandi, M.Pd; Halaman


-

Ir. Agus Hendarto;

Mohamad Husen Idris, Amd;

5. Bahwa Akta Pendirian Yayasan tersebut telah disahkan pada tanggal 06 Maret 2007

dengan nama “YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA” berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan

Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No.C-770.HT.01. 02.TH.2007 tanggal 06 Maret 2007 ;

6. Bahwa dengan demikian maka yang berhak untuk mengelola SMK Farmasi Bina Putera Nusantara adalah bukan Penggugat melainkan Tergugat I dan II selaku

Ketua dan Sekretaris beserta seluruh jajaran Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah sesuai dengan Akta Pendirian No.17 tanggal 9 Oktober 2006

yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH yang anggotanya sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) di atas ;

7. Bahwa

sesuai

dengan

Surat

Pernyataan

tertanggal

17

Pebruari

2007,

Sdr.BADRUDIN MUSLIM telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Pengurus dan atau Anggota Pembina, sehingga karenanya terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2007 Sdr. BADRUDIN MUSLIM sudah tidak berada dan karenanya diluar Anggota Pembina Yayasan Bina Putera Nusantara aquo ;-

8. Bahwa terhitung sejak dibuatkan Akta Pendirian No.17 tanggal 9 Oktober 2006

tersebut, kemudian Tergugat I dan II beserta jajaran kepengurusan Yayasan Bina

Putera Nusantara, mengelola SMK Bina Putera Nusantara (disingkat SMK-BPN) sebagaimana mestinya yang telah disahkan pada tanggal 06 Maret 2007

berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian

Hukum

dan

Hak Azasi

Manusia

770.HT.01.02.TH.2007 tanggal 06 Maret 2007 ;

Republik Indonesia

No.C-

9. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan diri bertindak

untuk dan atas nama “Yayasan Bina Putera Nusantara” yang didasarkan pada Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusanara No.13, tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh H. Bambang Heryanto, SH, Notaris di Jakarta, yang menurut Penggugat akta tersebut adalah merupakan Perubahan dari Akta Pendirian

Yayasan Bina Putera Nusantara No.17 tanggal 9 Oktober 2006, akan tetapi setelah dibolak-balik, ternyata Akta Perubahan No.13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut tidak menyebut-nyebut sebagai perubahan dari Akta Pendirian Yayasan Halaman


Bina Putera Nusantara No,.17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH ;

10. Bahwa oleh karena itu maka jelas Akta Perubahan No.13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H. Bambang Heryanto,SH tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara No.17 tanggal 9

Oktober 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Suryana, SH, dan hal ini membawa konsekwensi yuridis bahwa Penggugat tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bina Putera Nusantara ;

11. Bahwa selain tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bina Putera Nusantara, Penggugat-pun tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan

Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan At-Taqwa Majalengka dan Cabang Tasikmalaya, serta Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Putera Nusantara, sebab

perkara aquo tidak ada kaitan sama sekali dengan yayasan-yayasan tersebut, bahkan hal ini justeru menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan

membingungkan, sebab dalam gugatannya Penggugat telah menyatakan diri bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bina Putera Nusantara berdasarkan Akta

Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara No.13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh H.Bambang Heryanto, SH, dan ternyata Akta Perubahan itu-pun tidak ada

kaitannya sama sekali dengan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusan-tara No,.17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH ;

12. Bahwa berdasarkan Sertipihak Hak Milik (SHM) masing-masing : a. Nomor 00541/Kelurahan Panyingkian, Surat Ukur

tanggal 17-09-2001,

No.00103/Panyingkiran/2001, luas tanah 98 m2. tertulis atas nama Tergugat I dan II ;

b. Nomor

00147/Kelurahan

Panyingkian,

Surat

Ukur

tanggal

20-04-2001,

00706/Kelurahan

Panyingkian,

Surat

Ukur

tanggal

06-08-2004,

No.00085/Penyingkiran/2001, luas tanah 1142 m2, tertulis atas nama Tergugat I dan II ;

c. Nomor

No00336/Penyingkiran/2004, luas tanah 1445 m2, tertulis atas nama Tergugat I dan II ;

d. Nomor 01106/Kelurahan Panyingkian, luas tanah 357 m2, tertulis atas nama Tergugat I dan II ; dan

e. Nomor

01100/Kelurahan

Panyingkian, Halaman

Surat

Ukur

tanggal

10-12-2008,


No.00196/Penyingkiran/2008, luas tanah 1162 m2, tertulis atas nama Tergugat I dan II ;

Tergugat I dan II adalah pemilik atas 5 (lima) bidang tanah berikut bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, yang dalam perkara aquo disebut Objektum Litis ;

13. Bahwa kepemilikan Tergugat I dan II atas Objektum Litis tersebut, adalah

didasarkan pada pembelian dari Ade Sukma Putra Laksana (Tergugat III), Herman Suherman dan dari Mamat Rahmat, demikian sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli masing-masing :

a. Nomor 309/2007 tanggal 26-11-2007 ; b. Nomor 310/2007 tanggal 26-11-2007 ; c. Nomor 308/2007 tanggal 20-11-2007 ;

d. Nomor 1086/2006 tanggal 16-08-2006 ; e. Nomor 152/2008 tanggal 22-05-2008 ;

14. Bahwa baik kelima Sertipikat Hak Milik maupun kelima Akta Jual Beli atas tanah dan bangunan Objektum Litis tersebut adalah merupakan akta-akta otentik – yang tanpa

harus dibuktikan lagi – telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

(verplichte bewijs) dan mengikat kepada semua pihak, termasuk kepada Penggugat,

baik formil maupun materil, sehingga karenanya baik kelima sertipikat hak milik maupun kelima akta jual beli tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum, sebab

telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku ;

15. Bahwa dengan demikian maka Penggugat yang nota bene adalah di luar dan karenanya bukan pihak penjual dan bukan pula pihak pembeli dalam Akta Jual Beli tersebut, tidak ada hubungan hukum apapun (innerlijke samenhang) dan tidak

ada kaitannya dengan kelima Sertipikat Hak Milik dan kelima Akta Jual Beli atas Objektum Litis tersebut, oleh karena itu maka Penggugat tidak berwenang untuk menuntut pembatalan atas kelima Sertipikat Hak Milik dan kelima Akta Jual Beli tersebut, karenanya tuntutan Penggugat aquo, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

16. Bahwa suatu hal belakelijke maken, lucu dan mengelikan, sebab dalam petitum

gugatannya Penggugat telah menuntut kepada Tergugat IV untuk melakukan

RENVOOI pada kelima Seritifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan II tersebut, Halaman


padahal untuk mengubah nama pemilik yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut, tidak bisa dilakukan dengan cara di-RENVOOI, melainkan harus

ditempuh melalui mekanisme pembuatan Akta Pengalihan Hak, seperti misalnya

Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Pembagian Hak Bersama dan sebagaimana,

demikian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

17. Bahwa oleh karena itu tuntutan Penggugat terhadap Tergugat IV untuk melakukan RENVOOI terhadap kelima Sertifikat Hak Milik atas Objektum Litis aquo, adalah

merupakan tuntutan yang muskil untuk dikabulkan dan karenanya harus ditolak dan dikesempingkan ;

18. Bahwa oleh karena itu Tergugat IV tidak bisa melakukan RENVOOI atau membalik nama atas kelima Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan II tersebut tanpa adanya Akta Pengalihan Hak dari Tergugat I dan II sebagai pemilik atas kelima bidang tanah tersebut ;

19. Bahwa di atas tanah Objectum Litis tersebut telah dibangun bangunan bertingkat

untuk digunakan sebagai Sekolah atau Kampus SMK-BPN oleh Tergugat I dan II

dan oleh seluruh jajaran Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara berdasarkan

Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara No.17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH ;

20. Bahwa pada sekitar tahun 2010, timbul persoalan dimana Penggugat telah

berupaya sedemikian rupa untuk mempengaruhi segenap unsur SMK-BPN untuk berdemo guna mengambil alih Yayasan Bina Putera Nusantara dari pengelolaan Tergugat I dan II bertindak selaku Ketua & Sekretaris Yayasan ;

21. Bahwa pada tahun 2013, tanpa sepengetahuan Pembina, Pengurus termasuk Para Tergugat dan Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah yang didirikan

berdasarkan Akta Notaris Suryana No.17 tanggal 9 Oktober 2006, Penggugat telah

mengambil alih Yayasan dan sekaligus mengambil alih SMK-BPN dengan cara membuat Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara, demikian sebagaimana ternyata dalam Akta Notaris H.Bambang Heryanto, SH No.13 tanggal 16 Juli 2013 ;

22. Bahwa Akta Notaris H. Bambang Heryanto, SH No.13 tanggal 16 Juli 2013 tentang

Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara tersebut, haruslah dinyatakan batal Halaman


demi hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ; sebab

a. Sesuai dengan ketentuan ex pasal 7 huruf (a) Akta Pendirian No17 tanggal

9

Oktober 2006, Perubahan Anggaran Dasar, in casu pembuatan Akta Perubahan

Yayasan, harus dilakukan melalui Keputusan Pembina, yaitu yaitu dalam hal ini

Suryana, SH dan Drg. Ahmad Haris, M.Kes, karena Sdr. Badrudin Muslim sudah menyatakan mengundurkan diri ;

b. Bahwa ternyata Akta Notaris H. Bambang Heryanto,SH No.13 tanggal 16 Juli

2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara, dibuat tanpa seizin

dan sepengetahuan Pembina pada Yayasan Bina Putera Nusantara menurut Akta Notaris Suryana No.17 tanggal 9 Oktober 2006 ;

c. Bahwa Sdr. Badrudin Muslim, terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2007, sudah mengundurkan diri sebagai anggota dan Pembina Yayasan, sehingga tidak bisa bertindak mewakili Yayasan untuk membuat suatu perubahan Yayasan aquo ;

d. Bahwa Sdr. Badrudin Muslim dalam Akta Perubahan Yayasan No.13 tanggal 16

Juli 2013 tersebut telah mengaku bertindak selaku Pemegang Kuasa dari segenap Pembina dan Pengurus Yayasan, padahal semua Pembina dan

Pengurus Yayasan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun, termasuk kepada Sdr.Badrudin Muslim untuk membuat Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara ;

e. Bahwa ternyata orang-orang yang tertera dalam Akta Perubahan Yayasan No.13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut, termasuk Sdr. Badrudin Muslim, adalah diluar kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah menurut Suryana, SH No.17 tanggal 9 Oktober 2006 ;

Akta Notaris

f. Bahwa selain itu ternyata Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara No.13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H. Bambang Heryanto, SH tersebut, tidak menyebut-nyebut dan atau tidak menunjuk akta yang telah dibuat

sebelumnya, yaitu Akta No.17 tanggal 9 Oktober 2006, sehingga karenanya Akta Perubahan Yayasan No.13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut tidak ada kaitannya

dengan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara No.17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH ;

g. Bahwa dengan demikian maka jelas Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Halaman


Nusantara No.13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H. Bambang

Heryanto, SH tersebut adalah tidak sah dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum, setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

23. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat II telah melaporkan

kepada Polres Metropolitan Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana “Memberikan Keterangan Palsu” berkaitan dengan pembuatan Akta Perubahan Yayasan Bina

Putera Nusantara No.13, tanggal 16 Juli 2013 oleh Notaris H. Bambang Heryanto, SH tersebut, demikian sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.TBL/1549/K/VII/ 2014/PMJ/RESJU tanggal 24 Juli 2014 ;

24. Bahwa selain itu, Tergugat II–pun telah pula melaporkan Penggugat, in casu Sdr.

Uus Rusyamsi, SKM dkk kepada Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota atas dugaan tindak pidana “Pemalsuan Surat Perubahan Kepengurusan Yayasan Bina Putera

Nusantara”, demikian sebagaimana ternyata dalam Tanda Bukti Laporan/

Pengaduan Nomor B/2995/XI/2014/JBR/ RES TSM KOTA tanggal 17 Nopember 2014 ;

25. Bahwa laporan pidana di Polres Metropolitan Jakatra Utara dan di Polres Tasikmalaya Kota tersebut, hingga kini masih berjalan, oleh karena itu perkara

Perdata Reg. No. 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm aquo, harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai dengan perkara pidana tersebut diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap, satu dan lain hal untuk menghindari putusan yang saling bertentangan

yang secara eventual akan menimbulkan kesulitan dalam pemulihan hukumnya di kemudian hari ;

26. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013, di hadapan Mohamad Hikmat, SH.,

Notaris di Tasikmalaya, telah dibuat Akta “PERNYATAAN KEPUTUSAN YAYASAN

BINA PUTERA NUSANTARA” No.19 tanggal 18 Nopember 2013, yang merupakan

perpanjangan atau kelanjutan dari Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara No.17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana,SH ;

27. Bahwa di dalam Akta Pernyataan No.19 tanggal 18 Nopember 2013 tersebut,

ditegaskan bahwa Sdr. BADRUDIN MUSLIM selaku Anggota Pembina Yayasan dan Drs. MOHAMAD HUSEIN IDRIS selaku Anggota Pengawas Yayasan, telah

menyatakan mengundurkan diri dari Yayasan Bina Putra Nusantara, sedangkan Halaman


Drg. AHMAD HARIS., M.Kes disebutkan telah meninggal dunia, dan selanjutnya mengangkat Drs. ERI SETIADI selaku Anggota Pengawas Yayasan;

28. Bahwa dengan demikian maka

di dalam Akta Pernyataan No. 19 tanggal 18

Nopember 2013 tersebut selengkapnya telah dibentuk susunan kepengurusan yang anggotanya terdiri dari :  

Pembina, terdiri dari :

-

Suryana, SH;

-

Ketua

-

Bendahara : Drs. H. Nana Rosadi, Apt. M.Si;

Pengurus, terdiri dari :



: Jumli Sutisnawijaya, SH. M.Pd (Tergugat I);


Pengawas, terdiri dari :

-

Drs. Aten Wawan Riswandi, M.Pd;

-

Drs. Eri Setiadi;

-

Ir. Agus Hendarto;

29. Bahwa karena Akta Pernyataan No.19 tanggal 18 Nopember 2013 tersebut telah

dibuat oleh semua unsur Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagai pihak-pihak

yang berwenang, maka Akta “Pernyataan Keputusan Yayasan Bina Putera Nusantara” No.19 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh

dan dihadapan

Notaris Mohamad Hikmat, SH, harus dinyatakan sah menurut hukum ;

30. Bahwa oleh karena itu maka Akta “Pernyataan Keputusan Yayasan Bina Putera Nusantara” No.19 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan

Notaris Mohamad Hikmat, SH tersebut harus pula dijadikan dasar untuk pengelolaan SMK-BPN dengan Susunan Kepengurusan dan Keanggotaannya

sesuai dengan Akta Pernyataan No.19 tanggal 19 Nopember 2013 tersebut, dan karenanya pengelolaan SMK-BPN seharusnya dilakukan oleh Tergugat I dan II dan

atau seluruh Pengurus dan Anggota sesuai dengan Akta Pernyataan No.19 tanggal

18 Nopember 2013 tersebut, sebab tidak ada payung hukum apapun bagi Penggugat dan karenanya Penggugat tidak berwenang untuk mengelola SMK-BPN aquo ;

31. Bahwa dari uraian di atas, maka jelas tidak ada alasan apapun bagi Penggugat Halaman


untuk menuntut ganti kerugian, dwangsom kepada Para Tergugat dan tidak ada alasan apapun untuk menuntut sita jaminan atas Objektum Litis, karenanya tuntutan

ganti kerugian, dwangsom maupun tuntutan sita jaminan yang diajukan Penggugat aquo, harus-lah ditolak dan dikesampingkan ;

32. Bahwa Para Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan

Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena selain tidak berdasar hukum sama sekali, juga irrelevant ;

33. Bahwa dari uraian di atas, maka jelas tidak ada alasan hukum apapun bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo, karenanya gugatan Penggugat aquo harus ditolak seluruhnya althans dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka dengan ini Para Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

dapat diterima ; aquo;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa sesuai dengan hak istimewa yang diberikan undang-undang, dengan ini

Para Tergugat Dalam Konpensi hendak mengajukan Gugatan Rekonpensi dan

selanjutnya akan menyebut diri sebagai Para Penggugat Dalam Rekonpensi (Para Penggugat Drk), sedangkan Penggugat Dalam Konpensi akan disebut Tergugat Dalam Rekonpensi (Tergugat Drk) ;

2. Bahwa mohon agar kiranya dalil-dalil yang dikemukakan dalam Bagian Konpensi tersebut di atas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Bagian Rekonpensi a quo, baik secara eksplisit maupun implisit ;

3. Bahwa Para Penggugat Drk adalah Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara,

bertindak selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan, demikian sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara No.17 tanggal 9 Oktober 2006 yang Halaman


dibuat oleh Suryana, SH, Notaris di Tasikmalaya, yang anggotanya terdiri dari : 

Anggota Pembina, terdiri dari :

-

Suryana, SH;

-

Badrudin Muslim;



Anggota Pengurus, terdiri dari :

-

Ketua

-

Bendahara : Drs. Nana Rosadi, Apt. M.Si;



Drg. Ahmad Haris, M.Kes.;

: Jumli Sutisnawijaya, SH. M.Pd (Tergugat I) ;


Anggota Pengawas, terdiri dari :

-


-

Mohamad Husen Idris, Amd;

-

Ir. Agus Hendarto;

4. Bahwa Akta Pendirian Yayasan tersebut telah disahkan pada tanggal 06 Maret 2007

dengan nama “YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA” berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan

Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No.C-770.HT.01.02.TH. 2007 tanggal 06 Maret 2007 ;

5. Bahwa dengan demikian maka yang berhak untuk mengelola dan menguasai Asset Yayasan dan SMK Bina Putera Nusantara (SMK-BPN) adalah Para Penggugat Drk

beserta seluruh Pembina dan Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah

menurut Akta Pendirian Yayasan Bina Puteran Nusantara No.17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Suryana, SH ;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) huruf (a) UU No. 28

Tahun

2004 tentang Perubahan atas UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali ;

7. Bahwa untuk itu kemudian baru pada tanggal 18 Nopember 2013 Pengurus Lama

mengadakan Rapat Pembina beserta Pengurus dan Pengawas, dimana dalam

Rapat tersebut telah dibuat suatu Keputusan Yayasan, demikian sebagaimana

ternyata dalam Akta “PERNYATAAN KEPUTUSAN YAYASAN BINA PUTERA

NUSANTARA” No.19 tanggal 18 Nopember 2013, yang dibuat oleh dan di hadapan Halaman


Mohamad Hikmat, SH., Notaris di Tasikmalaya ;

8. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan tersebut merupakan perpanjangan atau

kelanjutan dari Akta yang dibuat sebelumnya, yaitu Akta Pendirian Yayasan Bina

Putera Nusantara No. 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana,SH ;

9. Bahwa di dalam Akta Pernyataan No.19 tanggal 18 Nopember 2013 tersebut, ditegaskan bahwa Sdr. BADRUDIN MUSLIM selaku Anggota Pembina Yayasan dan Drs. MOHAMAD HUSEIN IDRIS selaku Anggota Pengawas Yayasan,

telah

menyatakan mengundurkan diri dari Yayasan Bina Putra Nusantara, sedangkan Drg. AHMAD HARIS., M.Kes disebutkan telah meninggal dunia, dan selanjutnya mengangkat Drs. ERI SETIADI selaku Anggota Pengawas Yayasan;

10. Bahwa kemudian di dalam Akta Pernyataan Keputusan No. 19 tanggal 18 Nopember 2013 tersebut telah dibentuk susunan kepengurusan yang anggotanya terdiri dari :  

Pembina, terdiri dari :

-

Suryana, SH ;

-

Ketua

-

Bendahara : Drs. H. Nana Rosadi, Apt. M.Si;

Pengurus, terdiri dari :



: Jumli Sutisnawijaya, SH. M.Pd (Penggugat Drk) ;

Sekretaris : Haristanto, SH. MM (Penggugat Drk);

Pengawas, terdiri dari :

-


-

Drs. Eri Setiadi ;

-

Ir. Agus Hendarto ;

11. Bahwa karena Akta Pernyataan Keputusan No.19 tanggal 18 Nopember

2013

tersebut telah dibuat oleh semua unsur atau organ Pembina, Pengurus dan Pengawas sebagai pihak-pihak yang berwenang, maka Akta “Pernyataan

Keputusan Yayasan Bina Putera Nusantara” No.19 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohamad Hikmat, SH tersebut harus

dinyatakan sah menurut hukum, sehingga karenanya Susunan Kepengurusan yang berwenang

untuk

melakukan

pengelolaan

SMK-BPN

adalah

Susunan

Kepengurusan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan No. 19 tanggal 18 Halaman


Nopember 2013 aquo ;

12. Bahwa pada sekitar tahun 2010, ketika Para Penggugat Drk sedang mengelola SMK-BPN, Tergugat Drk beserta jajarannya telah mengambil alih pengelolaan SMK-

BPN yagn dilakukan secara melawan hukum dengan cara mengambil alih

pengelolaan SMK-BPN tersebut secara paksa, dengan mempengaruhi semua unsur

SMK-BPN untuk berdemo dan mengusir Para Penggugat Drk dari Kampus SMKBPN dimana Para Penggugat Drk berkantor, bahkan dalam Demo tersebut Tergugat Drk telah melakukan pengrusakan terhadap mobil Penggugat Drk ;

13. Bahwa setelah Tergugat Drk melakukan pengambil-alihan pengelolaan SMK-BPN secara fisik, kemudian pada tahun 2013, Tergugat Drk telah membuat Akta

Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara, demikian sebagaimana ternyata dalam

Akta Notaris H. Bambang Heryanto, SH No. 13 tanggal 16 Juli 2013, Akta Perubahan mana dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat Drk

selaku Pengurus dan Pembina serta Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara

yang sah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Suryana No.17 tanggal 9 Oktober 2006;

14. Bahwa Akta Notaris H. Bambang Heryanto, SH No.13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara tersebut, telah dibuat bertentangan

dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya harus dinyatakan batal demi hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab

a. Sesuai dengan ketentuan ex pasal 7 huruf (a) Akta Pendirian No. 17 tanggal 9 Oktober 2006, Perubahan Anggaran Dasar, in casu pembuatan Akta Perubahan

Yayasan, harus dilakukan melalui Keputusan Pembina, yaitu dalam hal ini Suryana, SH dan Drg. Ahmad Haris, M.Kes, karena Sdr. Badrudin Muslim sudah mengundurkan diri ;

b. Bahwa ternyata Akta Notaris H. Bambang Heryanto,SH No.13 tanggal 16 Juli

2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara, dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan Pembina pada Yayasan Bina Putera Nusantara menurut Akta Notaris Suryana No.17 tanggal 9 Oktober 2006;

c. Bahwa Sdr. Badrudin Muslim, terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2007, sudah

mengundurkan diri sebagai anggota dan Pembina Yayasan, sehingga tidak bisa bertindak mewakili Yayasan untuk membuat suatu perubahan Yayasan aquo, Halaman


demikian pula halnya dengan Drg. Ahmad Haris, M.Kes, yang telah meninggal dunia ;

d. Bahwa Sdr. Badrudin Muslim dalam Akta Perubahan Yayasan No. 13 tanggal

16 Juli 2013 tersebut telah mengaku bertindak selaku Pemegang Kuasa dari segenap Pembina dan Pengurus Yayasan, padahal semua Pembina dan

Pengurus Yayasan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun, termasuk kepada Sdr.Badrudin Muslim untuk membuat Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara ;

e. Bahwa ternyata orang-orang yang tertera dalam Akta Perubahan Yayasan

No.13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut, termasuk Sdr. Badrudin Muslim, adalah

diluar kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara menurut Akta Notaris f.

Suryana, SH No.17 tanggal 9 Oktober 2006 ;

Bahwa selain itu ternyata Akta Perubahan Yayasan Bina Putera

Nusantara

No. 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H. Bambang Heryanto, SH

tersebut, tidak menyebut-nyebut dan atau tidak menunjuk akta yang akan dirubah yang telah dibuat sebelumnya, yaitu

Akta No.17 tanggal 9 Oktober

2006, sehingga karenanya Akta Perubahan Yayasasn No.13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut tidak ada kaitannya dengan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara No.17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana,SH;

g. Bahwa dengan demikian maka jelas Akta Perubahan Yayasan Bina

Putera

Nusantara No.13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H. Bambang

Heryanto, SH tersebut adalah tidak sah dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum, setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

15. Bahwa oleh karena itu maka penguasaan dan pengelolaan Tergugat Drk atas SMK Bina Putra Nusantara (SMK-BPN) tersebut adalah tidak sah menurut hukum, sebab dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Tergugat Drk atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya, harus dikualifisir telah

melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Drk selaku Pengelola SMK-BPN yang sah, baik material maupun immaterial ;

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat Drk tersebut, kemudian Penggugat II Drk

melaporkan kepada Polres Metropolitan Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana “Memberikan Keterangan Palsu” berkaitan dengan pembuatan Akta Perubahan Halaman


Yayasan Bina Putera Nusantara No.13, tanggal 16 Juli 2013 oleh Notaris H. Bambang Heryanto, SH tersebut, demikian sebagaimana ternyata dalam Surat

Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. TBL/1549/K/VII/ 2014/PMJ/RESJU tanggal 24 Juli 2014 ;

17. Bahwa selain itu, Penggugat II Drk pun telah pula melaporkan Tergugat Drk, in

casu Sdr. Uus Rusyamsi, SKM dkk kepada Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota atas dugaan tindak pidana “Pemalsuan Surat Perubahan Kepengurusan Yayasan Bina Putera

Nusantara”,

demikian

sebagaimana

ternyata

dalam

Laporan/Pengaduan Nomor B/2995/XI/2014/ JBR/RES TSM Nopember 2014 ;

Tanda

Bukti

KOTA tanggal 17

18. Bahwa dengan demikian maka Tergugat Drk atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya, harus dihukum untuk segera mengosongkan SMK-BPN tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat Drk untuk dikuasai dan

dikelola secara baik dalam keadaan bebas dari segala beban dan sitaan serta hakhak dari pihak manapun, dengan ancaman membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap kali Tergugat

Drk dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya lalai dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap ;

19. Bahwa kerugian Para Penggugat Drk yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Drk atau oleh orang-orang lain yang mendapat hak

dari padanya sebagai akibat dari pengambil-alihan pengelolaan SMK-BPN tanpa alas hak yang sah tersebut, dapat diperinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materil sebagai akibat dari hilangnya hak Para Penggugat Drk untuk

menikmati hasil pengelolaan SMK-BPN, yang jika diperhitungkan dengan jumlah murid SMK-BPN terhitung sejak tahun 2010, pada saat pengambil-alihan

pengelolaan SMK-BPN sampai dengan sekarang, maka jumlah kerugiannya tidak

akan kurang dari sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh Tergugat Drk kepada Para Penggugat Drk, terhitung sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

b. Kerugian Immaterial sebagai akibat dari kehilangan hak Para Penggugat Drk

untuk menguasai, mengelola dan menikmati serta mendidik anak-anak SMK-BPN yang besarnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun

kerugian immaterial tersebut jumlahnya tidak akan kurang dari sebesar Halaman


Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh Tergugat Drk kepada Para Penggugat Drk, terhitung sejak perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

20. Bahwa agar gugatan aquo tidak sia-sia (illusoir), dan adanya syakwasangka bahwa

Tergugat Drk akan memindah-tangankan pengelolaan SMK-BPN tersebut, maka Para Penggugat Drk mohon agar kiranya terhadap seluruh asset dan atau harta kekayaan Yayasan Bina Putera Nusantara aquo, diletakkan dalam sita jaminan (conservatoir beslag) ;

21. Bahwa gugatan aquo telah didukung oleh alat-alat bukti yang sesuai dengan

ketentuan ex pasal 180 ayat (1) HIR, oleh karenanya patut untuk dikabulkan disertai dengan putusan serta merta (uit voerbaar bij voerrad) ;

Berdasarkan atas hal-hal terurai diatas, maka dengan ini Para Penggugat Drk/ Tergugat

Konpensi mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menerima dan memeriksa gugatan rekonpensi aquo, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Drk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;

3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Suryana, SH, Notaris di Tasikmalaya ;

4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 19 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh Mohamad Hikmat, SH, Notaris di Tasikmalaya ;

5. Menyatakan Para Penggugat Drk adalah pengelola yang sah yang berhak menguasai asset-asset Yayasan Bina Putera Nusantara dan asset SMK-BPN Kota Tasikmalaya ;

6. Menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 13

tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh H. Bambang Heryanto, SH., Notaris di Jakarta;

7. Menyatakan penguasaan dan pengelolaan Tergugat Drk atas asset-asset Yayasan Halaman


Bina Putera Nusantara dan SMK-BPN, adalah tidak sah dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Drk ;

8. Menghukum Tergugat Drk dan atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan penguasaan dan pengelolaan asset-asset Yayasan Bina Putera Nusantara dan SMK-BPN tersebut kepada Para Penggugat Drk dalam keadaan bebas dari segala beban dan sitaan serta

hak-hak dari pihak

manapun, terhitung sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap ;

9. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada

Para

Penggugat Drk sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh Tergugat Drk kepada Para Penggugat Drk, terhitung sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar ganti kerugian Immaterial kepada

Penggugat Drk sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Drk kepada Para Penggugat Drk secara seketika dan sekaligus, terhitung sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Penggugat Drk sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari untuk setiap kali Tergugat Drk lalai dalam memenuhi isi putusan aquo, terhitung aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

sejak perkara

12. Menyatakan putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

13. Menghukum Tertugat III Konpensi dan Tergugat IV Konpensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan aquo ;

14. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ; SUBSIDAIR : -

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang berbunyi sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum Tergugat III menanggapi atas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara maka terhadap gugatan yang Penggugat sampaikan perlu kiranya Tergugat III sampaikan eksepsi sebagai berikut : 1. EKSEPSI

TENTANG

GUGATAN

TIDAK

Halaman

JELAS/TIDAK

CERMAT/KABUR/


OBSCUUR LIBEL; 1.1.

Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan

Pengadilan

Negeri Tasikmalaya dibawah nomor register perkara 10/PDT.G/2015/ PN.TSK

mengandung

unsur

ketidakjelasan

dalam

formulasinya.

Ketidakjelasan tersebut ditemukan pada Posita angka 68 dan 69; Ketidakjelasan posita angka 68

Bahwa Tergugat III akan mengutip persis apa yang tertulis dalam posita angka 68 sebagai berikut :

“Bahwa dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdata diatas, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsurunsur sebagai berikut ;

Ketidakjelasan posita angka 69

Bahwa Tergugat III akan mengutip persis apa yangtertulis dalam posita angka 69 sebagai berikut :

“Bahwa menyatakan PENGGUGAT telah benar dan sah secara hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

TERGUGAT yang bertentangan dengan pasal 1365 Jo. Pasal 37 Ayat (1) UU

Yayasan ; a. Adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan

hukum pada umumnya; Adapun perbuatan-perbuatan Para Tergugat secara bersama- sama yang bertentangan dengan hukum, yakni: Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa

perkara

ini,

mohon

untuk

dipertimbangkan kembali posita angka 68 dan 69 ini, disini tampak terlihat dengan jelas bahwa dalil posita tidak utuh, cacat, berhenti ditengah jalan

dengan kata-kata yang menggantung sehingga sangat menjadi tidak jelas makna dan tujuannya apa dalil tersebut. Maksud Penggugat ingin

menjabarkan suatu perbuatan yang dianggap Penggugat bertentangan dengan hukum. Akan tetapi Penggugat berhenti menjabarkannya, dengan kata lain dalil tersebut adalah dalil yang ragu-ragu;

Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, seperti kita ketahui bahwa

dalil gugatan/posita dianggap lengkap memenuhi syarat apabila memuat dua unsur yaitu dasar hukum frechtelijke ground) dan dasar fakta (feitelijke

ground), sebagaimana melihat posita angka 68 dan 69 maka sudah dapat

dipastikan bahwa dalil tersebut tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, Halaman


1.2.

sehingga menyebabkan gugatan Penggugat obscuur libel;

Bahwa gugatan yang dirancang sedemikian rupa oleh Penggugat adalah

gugatan yang tidak jelas dan tidak cermat terutama dalam penulisan/ penyebutan subyek hukum gugatan, sehingga menimbulkan makna penafsiran yang rancu. Hal ini dapat dilihat antara lain sebagai berikut; Penyebutan kata YAYASAN:

Bahwa dalam beberapa dalil posita gugatan Penggugat terdapat penyebutan kata Yayasan, dalam hal ini terdapat ketidakjelasan subyek hukum yang hendak dimaksud, Yayasan mana yang dimaksud Penggugat? Sedangkan

didalam surat gugatan Penggugat menjabarkan beberapa Yayasan, yaitu

antara lain Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Lingkungan At-Taqwa

Majalengka, Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Putera Nusantara,

Yasasan Bina Putera Nusantara (I versi Drs.Jumli sutisnawijaya), dan Yasasan Bina Putera Nusantara (II versi Uus Rusyamsi affandi) ada 4 Yayasan;

Kata “Yayasan” muncul beberapa kali dalam dalil posita gugatan tanpa menjelaskan secara rinci Yayasan mana yang dimaksud oleh Penggugat ini,

hal ini dapat dilihat antara lain dalam posita angka 29, 32, 56, 72 poin b, apabila kata Yayasan disama artikan dengan Yayasan Bina Putera

Nusantara (II versi Uus Rusyamsi Affandi) atau Penggugat, seharusnya disebutkan secara konsisten “Penggugat” bukan “Yayasan”. Penyebutan Kata Tergugat

Bahwa didalam gugatan perkara ini Penggugat menarik 4 (empat) pihak sebagai Tergugat, antara lain Drs. H. Jumli Sutisna W ijaya, S.H, M.Pd (Tergugat I),

Haristanto, S.H, MM (Tergugat II) Ade Sukma Putera Laksana (Tergugat III),

serta Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya (Tergugat IV). Sehingga kata PARA TERGUGAT yang tertulis dalam beberapa dalil posita gugatan otomatis

secara redaksional merujuk pada semua Tergugat (teridentifikasi bersama),

baik itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV. Akan tetapi

penyebutan nama PARA TERGUGAT membuat beberapa dalil posita menjadi rancu dan tidak jelas maksudnya, hal ini dapat dilihat pada posita angkaangka sebagai berikut :

Halaman


Posita angka 46, disitu tertulis: “Bahwa PARA TERGUGAT telah diundang

secara patut dan sesuai dengan anggaran dasar yayasan Rapat Pembina Yayasan...” Menjadi tidak relevan dan tidak masuk akal apabila sebuah

Yayasan ikut mengundang Kantor Pertanahan Tasikmalaya untuk sebuah urusan internal Yayasan; Posita

angka

47, disitu

tertulis:

“Bahwa

PARA

TERGUGAT

telah

diberhentikan sebagai pengurus yayasan PARA TERGUGAT tidak memiliki etikad baik untuk mengembalikan asset-aset milik Yayasan”; Menjadi tidak

relevan dan tidak masuk akal apabila sebuah Yayasan memberhentikan

Kantor Pertanahan Tasikmalaya dari kepengurusan Yayasan, sedangkan Kantor Pertanahan Tasikmalaya bukan organ Yayasan;

Posita angka 52, disitu tertulis:“Bahwa PENGGUGAT” telah mengirimkan surat

nomor

23/YBPN/IV/2014

perihal

permohonan

kepada

PARA

TERGUGAT mengembalikan secara sukarela aset-aset Yayasan kepada PENGGUGAT” Menjadi tidak relevan dan tidak masuk akal apabila sebuah Yayasan

memohon

kepada

mengembalikan aset Yayasan;

Kantor

Pertanahan

Tasikmalaya

untuk

Posita angka 54, disitu tertulis: “...PARA TERGUGAT mengakui bahwa

objectum litis merupakan milik Penggugat” Menjadi tidak relevan dan tidak masuk akal apabila Kantor Pertanahan Tasikmalaya menyatakan bahwa objectum litis milik Penggugat;

Posita angka 63, disitu tertulis: “Bahwa terkait dengan hal tersebut bentuk

pengalihan aset-aset milik PENGGUGAT diatasnamakan PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b UU Yayasan...” Menjadi

tidak relevan dan tidak masuk akal apabia Kantor Pertanahan Tasikmalaya 1.3.

ikut mengatasnamakan objectum litis;

Bahwa dari beberapa ketidakjelasan/kerancuan tersebut dapat disimpulkan

bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dibuat dengan asal-asalan, dan

tidak cermat. Oleh sebab itu kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa

perkara ini untuk mempertimbangkan sekiranya kelemahan-kelemahan tersebut membuat suatu gugatan menjadi kabur dan mohon untuk tidak Halaman


1.4.

menerima gugatan yang dibuat dengan cara yang demikian;

Bahwa oleh sebab itu nampak adanya kelemahan pada formulasi gugatan

Penggugat, nampak banyak ketidakjelasan beberapa posita gugatan maka mengakibatkan gugatan aquo menjadi tidak terang atau isinya gelap

1.5.

(onduidelijk);

Bahwa karena gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka gugatan

Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.Hal mana sesuai dengan : -

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No:

492.K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970: yang menegaskan bahwa “Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak

-

1.6.

atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.

565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974: yang menegaskan bahwa “Jika gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

Maka berdasarkan uraian tersebut, sangat berdasar hukum jika gugatan

Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard);

2. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT DISKUALIFIKASI IN PERSON 2.1.

Tergugat III mengajukan eksepsi ini karena Tergugat III berkeyakinan

bahwa Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio karena

Penggugat bukanlah pihak yang berhak menguasai secara sah atas objectum litis dan tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (diskualifikasi in

person), oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat 2.2.

error in persona;

Tergugat III berkeyakinan bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum

ataupun kepentingan hukum apapun terhadap objectum litis sehingga tidak

2.3.

memiliki

perkara ini;

kapasitas

hukum

untuk

mengajukan

gugatan

dalam

Maka, oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk

menggugat, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mohon agar gugatan

Penggugat

dinyatakan Halaman

untuk

ditolak

atau

setidak-tidaknya


dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat III menolak dan menyangkal semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh hukum;

2. Dan alasan-alasan eksepsi Tergugat III yang berhubungan dengan jawaban Tergugat III mohon dianggap sebagai bagian dari tanggapan Tergugat III atas

pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil gugatan

Penggugat penolakan ini berlaku pula sebagai jawaban terhadap hal-hal yang tidak dijawab baik secara disengaja atau tidak disengaja, sehingga bagian yang tidak

dijawab tersebut tidak dapat diartikan sebagai Pengakuan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat III;

4. Bahwa gugatan Penggugat dibuat dengan mendramatisir fakta yang sebenarnya,

hal mana Penggugat hanya ingin mencari keuntungan materi dari sebuah proses hukum, serta beritikad tidak baik terhadap institusi Pengadilan dengan diajukannya gugatan ini;

5. Bahwa gugatan Penggugat hanya mendasarkan prinsip “tebak-tebak berhadiah” bukan berdasar prinsip hukum;

6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 2

dan 3, bahwa Penggugat (Yayasan Bina Putera Nusantara) telah mengada-ada,

dengan dalil yang menyatakan bahwa cikal bakal berdirinya Yayasan Bina Putera Nusantara bermula dari PIAGAM KESEPAKATAN antara Sdr.Badrudin Muslim

dengan Tergugat III, fakta yang sebenarnya adalah tidak ada hubungan hukum apapun antara PIAGAM KESEPAKATAN dengan lahirnya Yayasan Bina Putera Nusantara (Penggugat), bahwa Yayasan Bina Putera Nusantara adalah Yayasan yang dibentuk oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 09 Oktober 2006 dan baru

mendapat

pengesahan

dari

Direktorat

Administrasi

Hukum

Umum

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasar surat keputusan tertanggal

06 Maret 2007, hal ini sesuai dengan apa yang Penggugat akui sendiri pada dalil posita angka 22 dan 23, jadi kembali lagi Tergugat III sampaikan bahwa lahirnya Penggugat bukan berawal dari adanya PIAGAM KESEPAKATAN, melainkan Halaman


Yayasan yang didirikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat I dan

Tergugat II tidak ada kaitannya sama sekali dengan PIAGAM KESEPAKATAN tersebut, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa cikal bakal berdirinya

Yayasan Bina Putera Nusantara bermula dari PIAGAM KESEPAKATAN antara Sdr.Badrudin Muslim dengan Tergugat III adalah dalil yang tidak sesuai fakta/mengada-ada/dan

menyambung-nyambungkan

hubungannya ;

hal

yang

tidak

ada

7. Bahwa bantahan terhadap dalil posita angka 2 dan 3 akan Tergugat III tanggapi

dengan uraian sebagai berikut dibawah ini, sekaligus sebagai tanggapan atas dalil posita gugatan angka 4 s/d 8 yaitu :

a. Bahwa pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Putera Nusantara (SMK FARMASI

PUTERA

NUSANTARA)

ide/gagasan/inisiatif/konsep

dari

diri

terbentuk/

pribadi

terlahir

Tergugat

III,

murni

bukan

atas

atas

ide/gagasan/inisiatif/konsep dari pihak manapun; begitupula dari aspek

keuangan/ Dana Pendirian Sekolah 100% bersumber dari dana Pribadi Tergugat III dan tidak ada satu rupiah pun yang dikeluarkan oleh Penggugat;

b. Bahwa untuk merealisasikan ide/gagasan Tergugat III untuk mendirikan sekolah kejuruan farmasi tersebut, pada pertengahan tahun 2003, Tergugat III sudah

menyusun suatu perencanaan awal dalam rangka pendirian sekolah tersebut, dimana pada tahun itu Tergugat III secara pribadi mulai menuangkan konsep

serta hal-hal lain terkait dengan proses pendirian SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA. Mengapa harus kejuruan Farmasi dan mengapa harus Kota Tasikmalaya, karena menurut pandangan Tergugat III sekolah kejuruan farmasi

memiliki prospek yang bagus mengingat sekolah kejuruan farmasi belum ada di Kota Tasikmalaya. Dan mengapa harus diberi nama SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN FARMASI PUTERA NUSANTARA, karena nama tersebut di ambil dari inisial nama Tergugat III sendiri, yaitu ADE SUKMA PUTERA LAKSANA;

c. Bahwa dalam suatu pengelolaan sekolah swasta sudah barang tentu

memerlukan payung hukum sebagai Badan Penyelenggara Sekolah dalam hal ini suatu Yayasan, pada awalnya Tergugat III bersama keluarga ingin membentuk suatu Yayasan terlebih dahulu sebelum melangkah dalam proses perijinan

sekolah,

namun

mengingat

proses

perijinan

sekolah

baru

membutuhkan waktu yang tidak singkat, sementara Tergugat III ingin pada Halaman


tahun ajaran 2004/2005 sudah bisa menerima siswa baru di SMK FARMASI

PUTERA NUSANTARA, saat itu Tergugat III bertemu dengan Sdr.Badrudin Muslim selaku Pembina Yayasan YPKL AT-TAQWA Sdr.Badrudin Muslim menawarkan peminjaman nama yayasan YPKL AT-Taqwa menjadi yayasan

sementara dalam mendirikan sekolah menengah kejuruan farmasi di Kota Tasikmalaya;

d. Bahwa pada saat itu Yayasan YPKL AT-TAQWA bukanlah Yayasan yang memiliki/menaungi suatu sekolah;

e. Bahwa pertemuan antara Tergugat III dengan Sdr.Badrudin Muslim selaku Pembina Yayasan YPKL AT-TAQWA berlanjut dengan adanya kesepakatan

kedua belah pihak yang tertuang kedalam suatu PIAGAM KESEPAKATAN yang

ditandatangani Sdr.Badrudin Muslim (selaku Pihak Pertama) dengan Tergugat

III (selaku Pihak Kedua) pada tanggal 08 September 2003 bahwa didalam PIAGAM KESEPAKATAN tersebut pada intinya memuat kesepakatan : Pihak

Kedua meminjam nama Yayasan milik Pihak Pertama, vang untuk selanjutnya

akan dibuat Yavasan baru guna menaungi SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA; dalam arti kata lain YPKL At-Taqwa Bukanlah Yavasan Pemilik SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA;

f. Bahwa menindaklanjuti PIAGAM KESEPAKATAN tersebut lantas

Tergugat III

mulai menyusun dan mengajukan sebuah Proposal Pendirian SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN FARMASI PUTERA NUSANTARA dimana seluruh hal-hal yang tertuang dalam Proposal tersebut murni atas pemikiran Tergugat III sendiri, tidak ada satupun kalimat berasal dari pemikiran orang lain;

g. Bahwa kemudian sehubungan adanya Proposal Pendirian SMK FARMASI

PUTERA NUSANTARA, pada tanggal 18 Desember 2003 Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya mengeluarkan Surat Keputusan dibawah Nomor 421.5/2191Disdik/Persek dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa Dinas

Pendidikan Kota Tasikmalaya memberikan ijin berdirinya SMK FARMASI

PUTERA NUSANTARA karena persyaratan untuk pendirian dan pembukaan

sekolah telah terpenuhi, dan sudah dapat mulai melaksanakan penerimaan siswa baru ditahun ajaran 2004/2005;

h. Dari uraian tersebut diatas Tergugat III kembali ingin tegaskan bahwa tidak ada hubungan apapun antara PIAGAM KESEPAKATAN dengan lahirnya Yayasan Halaman


Bina Putera Nusantara (Penggugat);

8. Bahwa Tergugat III akan menanggapi dalil posita angka 9 s/d 11, adapun tanggapan tersebut akan Tergugat III uraikan sebagai berikut ini :

a. Bahwa pada tahun 2005 menindaklanjuti adanya PIAGAM KESEPAKATAN

antara Sdr.Badrudin Muslim dengan Tergugat III maka didirikanlah YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA

yang kemudian

telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Administrasi Hukum Umum Nomor C-1679.HT.01.02.TH 2005,

sebagai

Yayasan

yang

sah

dan

resmi

untuk

menyelenggarakan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA;

b. Bahwa

setelah

YAYASAN

PENDIDIKAN

DAN

menaungi

KESEHATAN

dan

PUTERA

NUSANTARA tersebut berdiri, maka seluruh pengelolaan SMK FARMASI

PUTERA NUSANTARA dialihkan kepada YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA;

c. Bahwa Yayasan baru yang dimaksud tersebut adalah YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA yang Tergugat III dirikan, bukan Yayasan lain;

9. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugutan angka 13 s/d 15, dalil Penggugat yang menyatakan dirinya membeli tanah dengan uang Penggugat

adalah jelas suatu kebohongan, karena tidak ada satu rupiah pun dana yang dikeluarkan Penggugat dalam pendirian dan pembangunan SMK FARMASI

PUTERA NUSANTARA, seluruh dana yang dikeluarkan dalam pembelian tanah dan pembangunan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, berasal dari dana pribadi Tergugat III, dan sebagai tanggapan atas posita angka 13 s/d 15 Tergugat III akan uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tahun 2004 SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA sudah mulai melaksanakan

penerimaan

siswa

baru,

dimana

sudah

barang

tentu

membutuhkan sarana dan prasarana sekolah, baik itu gedung/bangunan sekolah maupun isi dan kelengkapan sarana belajar mengajar. Pada saat itu

Tergugat III berfikir keras bagaimana caranya supaya SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA sudah bisa memiliki bagunan sekolah sendiri, mengingat SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA adalah sekolah baru dan belum ada bantuan apapun baik dari pihak Pemerintah setempat maupun pihak swasta. Bahwa Halaman


untuk mencukupi pembiayaan atas pembelian gedung dan prasarana lainnya, maka Tergugat III menggunakan uang pribadi untuk membeli atas tanah dan bangunan serta merenovasi Gedung tersebut, bahwa tanah yang dahulu Tergugat III beli dan renovasi pada tahun ajaran pertama adalah :

1) Tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

00541

luas 98 m2, yang terletak di Blok Genteng Kel. Panyingkiran, Kec. Indihiang

Kota Tasikmalaya; dengan batas-batas tanah: Utara: tanah Endang barli, Timur: SMK Farmasi, Selatan: Jalan desa Barat: tanah didi dan tanah tata;

2) Tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00147 luas 1.142 m2, yang terletak di Jalan Blok Jati Kel. Panyingkiran,

Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas utara: tanah Endang

Barli,Timur: Tanah Endang Barli, Selatan: Jalan desa, Barat: Tanah mimi dan tanah tata;

keduanya dikenal sebagai KAMPUS I;

b. Bahwa perjalanan penyelenggaraan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA telah memasuki tahun ajaran ke-2 yaitu tahun 2005/2006, dimana respon dan

minat masyarakat Kota Tasikmalaya cukup baik terbukti dengan banyaknya

pendaftar calon siswa baru SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA tahun ajaran 2005/2006;

c. Bahwa dengan banyaknya calon siswa baru, maka kebutuhan akan Ruang Kelas dan gedung sekolahpun semakin besar, oleh sebab itu dibelilah sebidang tanah yang kemudian dibangun sejumlah lokal kelas untuk menampung para siswa SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, yaitu :

a. Tanah yang sekarang dikenal dan sebagaimana termaktub dalam SHM No. 706 luas 1.445 m2, yang terletak di Blok Gunung Muncang, Kel.

Panyingkiran, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya; dengan batas-batas tanah, Utara; Jalansukarindik,Timur; Tanah akom, tanah epen, tanah H.Tedi dan

tanah Perum Pondok jati indah, Selatan; Tanah Nonoh, tanah ase, Barat; Tanah Nonoh;

b. Tanah yang sekarang dikenal dan sebagaimana termaktub dalam SHM No

0018, luas 398 m2 yang terletak di Blok Gunung Muncang, Kel. Panyingkiran,Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya; dengan batas-batas Utara; SMK Farmasi, Timur Tanah Perum Pondok jati,Selatan Selokan /batas Halaman


kelurahan, Barat; Tanah Sudan a Mahmud;

d. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dirinya telah membeli tanah dengan uang Penggugat adalah bohong/mengada-ada/dan akal-akalan Penggugat belaka;

10. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita angka 16, dengan dalil bantahan sebagaimana terurai berikut ini :

a. Bahwa dalil posita Penggugat angka 16 yang menyatakan Tergugat III tidak transparan dalam pengelolaan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA adalah tidak benar/ tidak berdasar dan patut ditolak, hal tersebut dibuat-buat

Penggugat untuk memulai langkah awal dalam rangka merebut dan menguasai SMK Farmasi Putera Nusantara Tasikmalaya. Bahwa selama berdirinya SMK

FARMASI PUTERA NUSANTARA, selama Sekolah tersebut dibawah naungan Yayasan YPKL AT-TAQWA hingga Sekolah tersebut dialihkelolakan ke

Yayasan baru yaitu YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA, justru Tergugat III mendapat tekanan dari pihak dan Yayasan YPKL AT- TAQWA;

Penggugat

b. Bahwa berdirinya YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA yang secara resmi menaungi SMK FARMASI PUTERA

NUSANTARA seperti peijanjian/kesepakatan awal yang tertuang dalam piagam

kesepakatan sebelum pendirian sekolah, menjadikan batu sandungan besar ditubuh Penggugat dan Yayasan YPKL AT- TAQWA,

hal tersebut tidak lain

karena dilatarbelakangi adanya niat/itikad buruk Penggugat yang ingin memiliki sepenuhnya SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA;

c. Bahwa oleh karena adanya niat/itikad buruk ingin memiliki sepenuhnya SMK

FARMASI PUTERA NUSANTARA, Penggugat melakukan upaya apapun demi menjatuhkan Tergugat III. Penggugat selalu menaruh curiga yang tidak

berdasar terhadap setiap tindakan Tergugat III yang berhubungan mengenai pengelolaan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, justru Penggugat lah

yang selalu membuat akal- akal licik, menciptakan opini negatif dan sengaja

menciptakan konflik internal ditubuh SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA dan YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA;

d. Bahwa perlu Tergugat III tegaskan, tidak ada satupun putusan Pengadilan yang

menyatakan Tergugat III bersalah atas tindakan pelanggaran hukum, dengan Halaman


kata lain Tergugat III tidak pernah dihukum/ tidak pernah dijatuhi hukuman atau pun dinyatakan bersalah oleh Pengadilan akibat melakukan tindakan yang

bertentangan dengan hukum serta membawa kerugian pada tubuh YAYASAN

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA maupun pada SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA;

11. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita angka 17, dengan dalil bantahan sebagaimana terurai dibawah ini :

a. Bahwa akal licik Penggugat tidak hanya sampai disitu saja, konflik internal yang dimaksud Penggugat adalah konflik yang sengaja Penggugat ciptakan sendiri demi memuluskan niat/itikad buruk nya untuk merebut dan memiliki sepenuhnya

SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA dan hanyalah akal licik Penggugat

supaya bagaimana cara agar Tergugat III melepaskan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA;

b. Bahwa opini negatif/fitnah-fitnah yang tidak berdasar serta perbuatan licik yang diciptakan Penggugat yang dialamatkan kepada Tergugat III terkait dengan

pengelolaan dan penyelenggaraan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA tersebut ternyata membawa dampak yang cukup besar dalam mempengaruhi

atas kondisi SMK Farmasi Putera Nusantara dan Situasi Tergugat III menjadi lemah, baik itu kondisi fisik maupun mental, mengingat pada saat itu usia

Tergugat III masih terbilang relative cukup muda, yang secara mental belum cukup siap dalam menerima tekanan-tekanan tersebut;

c. Bahwa melihat situasi Tergugat III yang demikian, maka cukup mudah bagi Penggugat untuk menggoyahkan Tergugat III, Penggugat terus- menerus membuat posisi Tergugat III menjadi tertekan tanpa sebab yang benar;

12. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 18, dengan dalil bantahan sebagai berikut :

a. Bahwa untuk mencapai tujuannya, dengan dalih menyelesaikan konflik internal dan pertanggungjawaban, Penggugat dan Sdr. Badrudin Muslim selaku

Pembina Yayasan YPKL AT-TAQWA menunjuk Tergugat II sebagai Kuasa

Hukum untuk mengambil alih seluruh aset-aset tanah dan bangunan SMK FARMASI

PUTERA

NUSANTARA

beserta

seluruh

penyelenggaraan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA;

hak

pengelolaan/

b. Bahwa tidak ada agenda penyelesaian konflik dengan ditunjuknya Tergugat II Halaman


sebagai Kuasa Hukum Penggugat melainkan pengambilalihan secara paksa

seluruh aset-aset tanah/bangunan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA sekaligus hak atas pengelolaan/penyelenggaraan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA;

13. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 19, bahwa

antara Penggugat, Sdr. Badrudin Muslim selaku Pembina Yayasan YPKL ATTAQWA, Uus Rusyamsi affandi selaku kepala sekolah SMK Farmasi Putera

Nusantara,Tergugat II selaku Kuasa Hukum, dan Tergugat I selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, ternyata sudah membuat skenario sedemikian rupa

untuk melemahkan Tergugat III dan YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA dan berupaya memiliki sepenuhnya SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA dengan mengambil alih secara melawan hukum seluruh

aset-aset tanah/ bangunan beserta seluruh hak atas penyelenggaraan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, hal ini jelas terlihat, disaat yang bersamaan dengan

pengambilalihan aset-aset tanah/bangunan SMK FARMASI PUTERA

NUSANTARA, Tergugat I dan Tergugat II diangkat sebagai organ Yayasan YPKL

AT-TAQWA, padahal Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak luar, yang

sebelumnya tidak ada hubungan apapun terhadap penyelenggaraan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA;

14. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 20, Tergugat

III tidak pernah sekalipun mengundurkan diri dari Yayasan maupun dari penyelenggaraan

SMK

FARMASI

PUTERA

NUSANTARA.

Bahwa

antara

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Sdr. Badrudin Muslim telah berkoalisi buruk dalam rangka ingin memiliki sepenuhnya SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA. Pada posisi ditekan dan dilemahkan secara fisik maupun mental oleh mereka yang

berkoalisi tersebut, Tergugat III dipaksa untuk menyerahkan seluruh aset-aset tanah/bangunan

besera

hak

atas

pengelolaan

SMK

FARMASI

PUTERA

NUSANTARA dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima tertanggal 23 September 2006, dimana Tergugat III dipaksa untuk menyerahkan antara lain :

a. Satu bidang tanah berikut bangunannya seluas 1.142 m2 dengan Hak Milik

Nomor 00147 yang terletak di Jalan/Blok Jati/ Kel. Panyingkiran/Kec. Indihiang

Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas: Utara (tanah milik Endang Barli), Timur (tanah milik Endang Barli), Selatan (jalan desa), Halaman

Barat (tanah milik Tata),


dikenal sebagai KAMPUS I, beserta isinya: kelengkapan praktek farmasi, Computer, ATK, mebeler;

b. Satu bidang tanah berikut bangunannya seluas 98 m2 dengan Hak Milik Nomor

00541 yang terletak di Jalan/Blok Genteng/ Kel. Panyingkiran/ Kec. Indihiang

Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas: Utara (tanah milik Endang Barli), Timur (tanah berdiri SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA), Selatan (jalan desa), Barat (tanah milik Tata);

c. Satu bidang tanah berikut bangunannya SHM No. 706 seluas 1.442 m2 yang terletak di Jalan/Blok Gunung Muncang/Kel. Panyingkiran/ Kec. Indihiang Kota

Tasikmalaya, dengan batas-batas : Utara (jalan desa), Timur (tanah adat dan tanah Perum Pondok Jati Indah), Selatan (tanah berdiri SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA), Barat (tanah milik

Sudana Mahmud) beserta isinya;

d. Satu bidang tanah luas 398 m2 yang terletak di Jalan/Blok Gunung Muncang/

Kel. Panyingkiran / Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas : Utara (tanah berdiri SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA), Timur (tanah Perum Pondok Jati Indah), Selatan (selokan dan batas Kelurahan), Barat (tanah milik Sudana Mahmud);

e. Sejumlah uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (terbilang enam puluh juta rupiah); f.

Sejumlah uang tunai senilai Rp. 69.000.000,- (terbilang: enam puluh Sembilan

juta rupiah);

g. Tidak cukup itu saja dengan dzalim nya, mereka menyita dan mengambil alih tanah dan rumah hak milik dari adik tergugat III seluas 84 m2 yang terletak di persil 68 Blok Gunung muncang/Kel.Panyingkiran Indihiang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengelolaan SMK Farmasi Putera Nusantara;

15. Bahwa Berita Acara Serah Terima tersebut bukan layaknya serah terima yang

dilakukan secara sukarela, melainkan terdapat unsur paksaan/ tekanan mental terhadap diri Tergugat III dari Penggugat untuk menyerahkan, sehingga melihat ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan syarat

sah nya perjanjian terdapat 4 poin penting suatu perjanjian dinyatakan sah yaitu : kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan berbuat, adanya suatu

hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dari keempat poin tersebut Berita Acara Serah Terima tersebut patut dinyatakan tidak sah, karena kesepakatan antara yang Halaman


menandatangani itu diberikan karena kekhilafan dan diperoleh dengan paksaan;

16. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 21,

bahwa Penggugat telah mengada-ada dengan menyatakan bahwa aset-aset yang

tersebut milik Penggugat, pada kenyataannya tidak ada satupun aset itu milik Penggugat, karena sejak awal Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun

terhadap aset-aset tersebut, dimana Penggugat telah memutar balikkan fakta demi mendapatkan secara “gratis” seluruh aset- aset tersebut. Oleh karena seluruh aset sudah diterima, maka antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tinggal berbagi-bagi aset yang telah mereka peroleh dengan “gratis”;

17. Bahwa Tergugat III akan menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 22 s/d 25, bahwa setelah bisa merebut seluruh aset tanah/ bangunan yang diatasnya berdiri

SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, dan merebut hak atas penyelenggaraan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, maka Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat buru-buru membentuk YAYASAN baru dengan nama YAYASAN BINA

PUTERA NUSANTARA untuk menaungi SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, sekaligus untuk menghilangkan “jejak-jejak kebusukan” mereka;

18. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 26, tidak ada

istilah “Tergugat III mengembalikan aset kepada Penggugat”, karena Tergugat tidak pernah meminjam aset Penggugat, justru sebaliknya

Penggugat lah yang

merampas aset yang dulu Tergugat III beli dengan uang pribadi, yaitu aset tanah/bangunan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA. Bahwa Tergugat III juga

tidak pernah melakukan akad Jual Beli terhadap aset-aset sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 26 dengan Tergugat II, Akta Jual Beli tersebut dibuat

seolah-olah Tergugat III menjual seluruh aset-aset tanah/ bangunan yang kini berdiri SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, pada kenyataannya Tergugat III tidak pernah menjual dan tidak mengetahui Akta Jual Beli tersebut, dan tidak

pernah sekalipun menghadap PPAT Mohamad Hikmat, S.H. Bahwa Akta Jual Beli sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 26 adalah Akta Jual Beli rekayasa, yang cacat hukum dan tidak sah, dan hanyalah bagian dari akal-akalan

licik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II demi memuluskan niatnya untuk memiliki aset tersebut.

19. Bahwa Tergugat III akan menanggapi dalil posita gugatan angka 27 s/d 29, bak kucing melihat ikan, begitulah istilah yang cocok bagi Penggugat, Halaman

Tergugat I, dan


Tergugat II ketika melihat aset-aset tanah/ bangunan SMK FARMASI PUTERA

NUSANTARA dalam keadaan lengang, setelah berhasil diambil secara paksa dari

Tergugat III. Oleh karena sifat-sifat serakahnya mereka saling berebut untuk menguasai dan mendapatkan aset- aset tanah/ bangunan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA. Beserta pengelolaan Sekolah nya, Dahulu mereka berkoalisi

merebut semuanya dari Tergugat III, dan sekarang mereka terpecah belah akibat sifat serakahnya;

20. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan angka 30, yang benar bahwa Tergugat III sama sekali tidak pernah menandatangani dan tidak tahu menahu tentang Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2008 tersebut;

21. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan angka 32, Penggugat tidak memiliki hak sebagai pemegang atas aset-aset tanah/bangunan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA;

22. Bahwa Tergugat III akan menanggapi dalil posita angka 33 s/d 45 secara ringkas,

bahwa perjanjian kredit yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Tasikmalaya dengan menggunakan Sertifikat atas aset-aset SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA sebagai jaminan adalah tidak sah. Mengingat peralihan kepemilikan atas aset-aset tersebut melalui caracara yang bertentangan dengan hukum;

23. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 46 s/d 49, Tergugat III tidak pernah terlibat dalam kegiatan apapun di Yayasan Penggugat;

24. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 50 dan 51, resume gelar perkara antara BPN, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, yang

menyatakan objektum litis milik Penggugat adalah tidak benar dan sesat. Itu hanyalah bagian dari “babak rebutan” antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

25. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 52 s/d 54,

bahwa permintaan Penggugat untuk merenvoi atas kepemilikan objectum litis menjadi atas nama Penggugat adalah tidak masuk akal, dan tidak berdasar,

mengingat objectum litis diperoleh dengan cara mengambil alih secara paksa dari Tergugat dan Tergugat III juga tidak pernah mengakui kalau objectum litis milik Penggugat;

26. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 55, dalil Halaman


Penggugat yang menyatakan dirinya pemilik yang sesungguhnya atas objectum litis adalah dalil yang mengada-ada;

27. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil posita gugatan angka 56 s/d 61,

dimana dalil tersebut hanya menceritakan bagian dari kelanjutan “babak rebutan” antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

28. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan angka 62 s/d 67,

Penggugat telah mendramatisir fakta seolah-olah dirinya yang dirugikan, dan

didzalimi, justru Tergugat III lah pihak yang paling dirugikan atas semua yang teijadi, mulai dari pengambilalihan aset-aset tanah/bangunan SMK FARMASI NUSANTARA hingga pengambilalihan hak penyelenggaraan SMK FARMASI NUSANTARA yang telah Tergugat III bangun mulai dari nol. Dimana didalam

pendiriannya Tergugat III tidak hanya berkorban materi saja tetapi juga pemikiran / intelektualitas Tergugat III;

29. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil posita gugatan angka 68 s/d 69, karena dalil tersebut cacat, rancu, kata-katanya terhenti ditengah jalan, sehingga tidak jelas apa maksudnya;

30. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Posita angka 72, oleh karena

Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat III untuk membayar kerugian kepada Penggugat;

31. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil posita gugatan angka 74 s/d 85, karena tidak membahas perbuatan hukum Tergugat III;

32. Bahwa petitum yang menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar biaya perkara adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Tergugat III Konpensi mohon disebut Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap termuat dan tertulis kembali dalam Rekonpensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

3. Bahwa pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Putera Nusantara

(SMK

FARMASI PUTERA NUSANTARA) terbentuk/terlahir atas ide/gagasan/ inisiatif/ konsep dari diri pribadi Penggugat Rekonpensi, bukan atas ide/gagasan/ inisiatif/ konsep dan pihak manapun; begitupula dari aspek keuangan/ Dana Pendirian

Sekolah 100% bersumber dari dana Pribadi Pengugat Rekonpensi, tidak ada satu Halaman


rupiah pun yang Tergugat Rekonpensi Keluarkan;

4. Bahwa untuk merealisasikan ide/gagasan Penggugat Rekonpensi untuk mendirikan sekolah kejuruan farmasi tersebut, pada pertengahan tahun 2003, Penggugat

Rekonpensi sudah menyusun suatu perencanaan awal dalam rangka pendirian

sekolah tersebut, dimana pada tahun itu Penggugat Rekonpensi secara pribadi mulai menuangkan konsep serta hal-hal lain terkait dengan proses pendirian SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA. Mengapa harus kejuruan Farmasi dan mengapa

harus Kota Tasikmalaya, karena menurut pandangan Penggugat Rekonpensi sekolah kejuruan farmasi memiliki prospek yang bagus mengingat sekolah kejuruan farmasi belum ada di Kota Tasikmalaya. Dan mengapa harus diberi nama

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN FARMASZ PUTERA NUSANTARA, karena nama tersebut di ambil dan inisial nama Penggugat Rekonpensi sendiri, yaitu ADE SUKMA PUTERA LAKSANA;

5. Bahwa dalam suatu pengelolaan sekolah swasta sudah barang tentu memerlukan payung hukum sebagai Badan Penyelenggara Sekolah dalam hal ini suatu Yayasan,

pada

awalnya

Penggugat

Rekonpensi

bersama

keluarga

ingin

membentuk suatu Yayasan terlebih dahulu sebelum melangkah dalam proses perijinan sekolah, namun mengingat proses perijinan sekolah baru membutuhkan waktu yang tidak singkat, mengingat sementara Penggugat Rekonpensi ingin pada tahun ajaran 2004/2005 sudah bisa menerima siswa baru di SMK FARMASI

PUTERA NUSANTARA, saat itu Penggugat Rekonpensi bertemu dengan

Sdr.Badrudin Muslim selaku Pembina Yayasan YPKL AT- TAQWA, Sdr. Badrudin Muslim menawarkan peminjaman nama yayasan YPKL AT-Taqwa menjadi yayasan

sementara dalam mendirikan sekolah menengah kejuruan farmasi di Kota Tasikmalaya;

6. Bahwa pada saat itu Yayasan YPKL AT-TAQWA bukanlah Yayasan yang memiliki/menaungi suatu sekolah;

7. Bahwa pertemuan antara Penggugat Rekonpensi dengan Sdr.Badrudin Muslim selaku Pembina Yayasan YPKL AT- TAQWA berlanjut dengan adanya kesepakatan

kedua belah pihak yang tertuang kedalam suatu PIAGAM KESEPAKATAN yang ditandatangani Sdr.Badrudin Muslim (selaku Pihak Pertama) dengan Penggugat

Rekonpensi (selaku Pihak Kedua) pada tanggal 08 September 2003, bahwa

didalam PIAGAM KESEPAKATAN tersebut pada intinya memuat kesepakatan : Halaman


Pihak Kedua meminjam nama Yayasan milik Pihak Pertama, yang untuk selanjutnya

akan dibuat Yavasan baru guna menaungi SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA; dalam artikata lain, YPKL At-Taawa bukan pemilik dari SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA;

8. Bahwa menindaklanjuti PIAGAM KESEPAKATAN tersebut lantas Penggugat

Rekonpensi mulai menyusun dan mengajukan sebuah Proposal Pendirian

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN FARMASI PUTERA NUSANTARA dimana

seluruh hal-hal yang tertuang dalam Proposal tersebut murni atas konsep/ide/ intelektualitas dan pemikiran Penggugat Rekonpensi, tidak ada satu kalimat pun berasal dan pemikiran Tergugat Rekonpensi ataupun orang lain;

9. Bahwa kemudian sehubungan adanya Proposal Pendirian SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, pada tanggal Tasikmalaya

mengeluarkan

18

Surat

Desember 2003 Keputusan

Dinas Pendidikan

dibawah

Nomor

Kota

421.5/2191-

Disdik/Persek dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Kota

Tasikmalaya

memberikan

ijin

berdirinya

SMK

FARMASI

PUTERA

NUSANTARA karena persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah

terpenuhi, dan sudah dapat mulai melaksanakan penerimaan siswa baru ditahun ajaran 2004/2005;

10. Bahwa pada tahun 2005 menindaklanjuti adanya PIAGAM KESEPAKATAN antara Sdr.Badrudin Muslim dengan Penggugat Rekonpensi maka didirikanlah YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA yang kemudian telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia

Direktorat Administrasi Hukum Umum Nomor C-1679.HT. 01.02.TH 2005, sebagai Yayasan yang sah dan resmi untuk menaungi dan menyelenggarakan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA;

11. Bahwa

setelah

YAYASAN

PENDIDIKAN

DAN

KESEHATAN

PUTERA

NUSANTARA tersebut berdiri, maka seluruh pengelolaan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA dialihkan kepada YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA;

12. Bahwa Yayasan baru yang dimaksud tersebut adalah YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA yang Penggugat Rekonpensi dirikan, bukan Yayasan lain;

13. Bahwa pada tahun 2004 SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA sudah mulai Halaman


melaksanakan penerimaan siswa baru, dimana sudah barang tentu membutuhkan sarana dan prasarana sekolah, baik itu gedung/bangunan sekolah maupun isi dan

kelengkapan sarana belajar mengajar. Pada saat itu Penggugat Rekonpensi berfikir keras bagaimana caranya supaya SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA sudah bisa memiliki bagunan sekolah sendiri, sementara SMK FARMASI PUTERA

NUSANTARA adalah sekolah baru dan belum ada bantuan apapun baik dari pihak Pemerintah maupun pihak swasta. Bahwa untuk mencukupi pembiayaan atas pembelian

gedung

dan

prasarana

lainnya,

maka

Penggugat

Rekonpensi

menggunakan uang pribadi untuk membeli atas tanah dan pembangunan untuk SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, bahwa tanah yang dahulu Penggugat Rekonpensi beli pada tahun ajaran pertama adalah :

a. Tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00541 luas 98 m2, yang terletak di Blok Genteng Kel. Panyingkiran,Kec. Indihiang Kota

Tasikmalaya; dengan batas-batas tanah: Utara: tanah Endang barli, Timur ; SMK Farmasi, Selatan; Jalan desa Barat; tanah didi dan tanah tata;

b. Tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00147 luas

1.142 m2, yang terletak di Jalan Blok Jati Kel. Panyingkiran, Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya ; dengan batas-batas utarajtanah Endang Barli ,Timur; Tanah Endang Barli, Selatan Jalan desa, Barat; Tanah mimi dan tanah tata;

keduanya dikenal sebagai KAMPUS I;

14. Bahwa perjalanan penyelenggaraan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA telah memasuki tahun ajaran ke-2 yaitu tahun 2005/2006, dimana respon dan minat

masyarakat Kota Tasikmalaya cukup baik terbukti dengan banyaknya pendaftar calon siswa baru SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA tahun ajaran 2005/2006;

15. Bahwa dengan banyaknya calon siswa baru, maka kebutuhan akan gedung sekolahpun semakin besar, oleh sebab itu dibelilah sebidang tanah yang kemudian

dibangun sejumlah lokal kelas untuk menampung para siswa SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, yaitu:

a. Tanah yang sekarang dikenal dan sebagaimana termaktub dalam SHM No.706

luas 1.442 m2, yang terletak di Blok Gunung Muncang, Kel. Panyingkiran, Kec.

indihiang, Kota Tasikmalaya; dengan batas-batas tanah, Utara: Jalan sukarindik, Timur: Tanah akom,tanah epen, tanah Pondok jati indah, Selatan; Tanah Nonoh,

H.Tedi dan tanah Perum

tanah ase, Barat; Tanah Nonoh;

b. Tanah yang sekarang dikenal dan sebagaimana termaktub dalam SHM Halaman

No.


0018, luas 398 m2 yang terletak di Blok Gunung Muncang, Kel. Panyingkiran,

Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya; dengan batas-batas Utara; SMK Farmasi, Timur Tanah Perum Pondok jati, Selatan Selokan/batas kelurahan, Barat; Tanah Sudana Mahmud;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONPENSI

16. Bahwa selama berdirinya SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, selama Sekolah tersebut dibawah naungan Yayasan YPKL AT-TAQWA hingga Sekolah tersebut ke Yayasan baru yaitu YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA, Penggugat Rekonpensi mendapat tekanan dari pihak Tergugat Rekonpensi dan Yayasan YPKL AT-TAQWA;

17. Bahwa

berdirinya

NUSANTARA NUSANTARA

yang

YAYASAN secara

PENDIDIKAN

resmi

DAN

menaungi

KESEHATAN

SMK

FARMASI

PUTERA

PUTERA

menjadikan Batu Sandungan besar ditubuh Tergugat Rekonpensi

dan Yayasan YPKL AT-TAQWA, hal tersebut tidak lain karena dilatarbelakangi

adanya niat/itikad buruk Tergugat Rekonpensi yang ingin merebut dan memiliki sepenuhnya SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA;

18. Bahwa oleh karena adanya niat/itikad buruk ingin memiliki sepenuhnya SMK

FARMASI PUTERA NUSANTARA, Tergugat Rekonpensi melakukan upaya apapun

demi menjatuhkan Penggugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi selalu menaruh curiga yang tidak berdasar terhadap setiap tindakan Penggugat Rekonpensi yang berhubungan mengenai pengelolaan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA,

Tergugat Rekonpensi selalu membuat akal-akal licik, menciptakan opini negatif dan menciptakan konflik internal ditubuh SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA dan YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA;

19. Bahwa akal licik Tergugat Rekonpensi tidak hanya sampai disitu saja, demi memuluskan niat/itikad buruk nya untuk memiliki sepenuhnya SMK FARMASI

PUTERA NUSANTARA Tergugat Rekonpensi dengan sengaja menciptakan

konflik-konflik di tubuh SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA dan YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA. Tergugat Rekonpensi menciptakan opini bahwa Penggugat Rekonpensi tidak transparan dalam

penyelenggaraan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, padahal itu hanyalah akal licik Tergugat Rekonpensi untuk merebut dan menguasai SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA;

Halaman


20. Bahwa opini negatif/fitnah-fitnah yang tidak berdasar serta perbuatan licik yang

diciptakan Tergugat Rekonpensi yang dialamatkan kepada Penggugat Rekonpensi

terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA tersebut ternyata membawa dampak yang cukup besar dalam

mempengaruhi atas situasi dan kondisi Penggugat rekonpensi menjadi lemah, baik itu kondisi fisik maupun mental, mengingat pada saat itu usia Penggugat

rekonpensi masih terbilang relative cukup muda, yang secara mental belum cukup siap dalam menerima tekanan-tekanan tersebut;

21. Bahwa melihat situasi Penggugat Rekonpensi yang demikian, maka cukup mudah bagi Tergugat Rekonpensi untuk menggoyahkan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi terus-menerus membuat posisi Penggugat Rekonpensi menjadi tertekan, terpojok tanpa sebab yang berdasar;

22. Bahwa untuk mencapai tujuannya, dengan dalih menyelesaikan konflik internal dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA,

Tergugat Rekonpensi dan Sdr. Badrudin Muslim selaku Pembina Yayasan YPKL AT-TAQWA menunjuk Sdr. Haristanto, SH, MM {Tergugat II dalam Konpensi)

sebagai Kuasa Hukum untuk mengambil alih secara melawan hukum atas seluruh

aset-aset tanah dan bangunan SMK pengelolaan SMK FARMASI FUTERA NUSANTARA ;

23. Bahwa antara Tergugat Rekonpensi, Sdr. Badrudin Muslim selaku Pembina Yayasan YPKL AT-TAQWA,Sdr. Uus Rusyamsi affandi (Kepala Sekolah SMK

Farmasi Putera Nusantara) saat itu, Sdr. Haristanto, SH,MM (Tergugat II dalam

Konpensi) selaku Kuasa Hukum, dan Sdr. Drs. H. Jumli Sutisnawijaya, SH, MPd (Tergugat I dalam Konpensi) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya,

ternyata sudah membuat skenario sedemikian rupa untuk melemahkan YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA dan berupaya memiliki sepenuhnya SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA dengan mengambil alih

secara melawan hukum seluruh aset-aset tanah/bangunan beserta seluruh hak atas penyelenggaraan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, hal ini jelas terlihat, disaat yang bersamaan dengan pengambilalihan aset-aset tanah/bangunan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, Sdr. Haristanto, SH,MM (Tergugat II dalam Konpensi) dan

Sdr. Drs. H. Jumli Sutisnawijaya, SH, Mpd (Tergugat I dalam

Konpensi) diangkat sebagai organ Yayasan YPKL AT-TAQWA, padahal mereka adalah pihak luar, yang sebelumnya tidak ada hubungan apapun terhadap Halaman


penyelenggaraan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA;

24. Bahwa antara Tergugat Rekonpensi, Sdr. Haristanto, SH,MM (Tergugat II dalam

Konpensi) dan Sdr. Drs. H. Jumli Sutisnawijaya, SH, MPd (Tergugat I dalam

Konpensi), Sdr. Badrudin Muslim dan Sdr.Uus Rusyamsi Affandi telah berkoalisi buruk dalam rangka ingin memiliki sepenuhnya SMK FARMASI PUTERA

NUSANTARA. Pada posisi ditekan dan dilemahkan secara fisik maupun mental oleh mereka yang berkoalisi tersebut, Penggugat Rekonpensi dipaksa untuk menyerahkan seluruh aset-aset tanah/bangunan besera hak atas pengelolaan SMK

FARMASI PUTERA NUSANTARA dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima tertanggal 23 September 2006, dimana Penggugat Rekonpensi dipaksa untuk menyerahkan antara lain :

a. Satu bidang tanah berikut bangunannya seluas 1.142 m2 dengan Hak Milik

Nomor 00147 yang terletak di Jalan/Blok Jati/ Kel. Panyingkiran/Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas : Utara (tanah milik Endang Barli), Timur (tanah milik Endang Barli), Selatan (jalan desa), Barat (tanah milik Tata),

dikenal sebagai KAMPUS I, beserta isinya : kelengkapan praktek farmasi, Computer, ATK, mebeler;

b. Satu bidang tanah berikut bangunannya seluas 98 m2 dengan Hak Milik Nomor

00541 yang terletak di Jalan/Blok Genteng/ Kel. Panyingkiran/ Kec. Indihiang

Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas : Utara (tanah milik Endang Barli), Timur (tanah berdiri SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA), Selatan (jalan desa), Barat (tanah milik Tata);

c. Satu bidang tanah berikut bangunannya seluas 1.442 m2 yang terletak di Jalan/Blok

Gunung

Muncang/

Kel.

Panyingkiran

/

Kec.Indihiang Kota

Tasikmalaya, dengan batas-batas : Utara (jalan desa), Timur (tanah adat dan

tanah Perum Pondok Jati Indah), Selatan (tanah berdiri SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA), Barat (tanah milik Sudana Mahmud) beserta isinya;

d. Satu bidang tanah luas 398 m2 yang terletak di Jalan/Blok Gunung

Muncang/Kel. Panyingkiran / Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya, dengan batasbatas : Utara (tanah berdiri SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA), Timur (tanah Perum Pondok Jati Indah), Selatan (selokan dan batas Kelurahan), Barat (tanah milik Sudana Mahmud);

e. Sejumlah uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (terbilang: enam puluh juta Halaman


f.

rupiah);

Sejumlah uang tunai senilai Rp. 69.000.000,- (terbilang: enam puluh sembilan

juta rupiah);

g. Tidak cukup itu saja dengan dzalim nya mereka menyita dan mengambil alih tanah dan rumah hak milik dari adik Penggugat rekonpensi seluas 84 m2 Yang terletak di persil 68 Blok Gunung muncang/Kel. Panyingkiran Indihiang;

25. Bahwa Berita Acara Serah Terima tersebut bukan layaknya serah terima yang

dilakukan secara sukarela, melainkan terdapat unsur paksaan/ tekanan mental terhadap diri Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan

sehingga melihat ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

terkait dengan syarat sah nya perjanjian terdapat 4 poin penting suatu perjanjian dinyatakan sah yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan

berbuat, adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dari keempat poin tersebut Berita Acara Serah Terima tersebut patut dinyatakan tidak sah, karena

kesepakatan antara yang menandatangani itu diberikan karena kekhilafan dan diperoleh dengan paksaan;

26. Bahwa setelah bisa merebut seluruh aset tanah/ bangunan yang diatasnya berdiri SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, dan merebut hak atas penyelenggaraan dan pengelolaan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, maka Tergugat

Rekonpensi ,Sdr. Haristanto, SH,MM (Tergugat II dalam Konpensi) dan Sdr. Drs. H. Jumli Sutisnawijaya, SH, MPd (Tergugat I dalam Konpensi) buru-buru membentuk

yayasan baru yaitu YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA pada tahun 2006 untuk menaungi SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, sekaligus untuk menghilangkan “jejak-jejak kebusukan” mereka;

27. Bahwa perbuatan licik Tergugat Rekonpensi tidak hanya sampai disitu saja, oleh

karena seluruh Sertifikat tanah aset sudah berada di tangan Tergugat Rekonpensi,

kemudian oleh Tergugat Rekonpensi, Sdr. Haristanto, SH,MM (Tergugat II dalam Konpensi) dan Sdr. Drs. H. Jumli Sutisnawijaya, SH, MPd (Tergugat I dalam

Konpensi) dibuatlah Akta Jual Beli atas seluruh aset-aset tanah/ bangunan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, dimana Akta Jual Beli tersebut dibuat seolah-olah Penggugat Rekonpensi menjual seluruh aset-aset tanah/ bangunan

yang kini berdiri SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, pada kenyataannya tidak pernah ada Jual Beli atas asset-asset tersebut. Penggugat Rekonpensi tidak pernah Halaman


tahu tentang akta jual beli tersebut juga tidak pernah menghadap PPAT Mohamad Hikmat, S.H. Bahwa Akta Jual Beli tersebut adalah :

a. Akta Jual Beli No.309/2007 tanggal 26 Nopember 2007 terhadap jual beli tanah SHM No. 0054, dibuat oleh Muhamad Hikmat, SH PPAT Tasikmalaya;

b. Akta Jual Beli No.310/2007 tanggal 26 Nopember 2007 terhadap jual beli tanah SHM No. 00147, dibuat oleh Muhamad Hikmat, SH PPAT Tasikmalaya;

Oleh sebab itu Akta Jual Beli sebagaimana tersebut diatas adalah Akta Jual Beli rekayasa, sehingga patut disebut cacat hukum dan tidak sah;

28. Bahwa Sertifikat Tanah di Kampus I (Nomor 00541 luas 98 m2 dan Nomor 00147

luas 1.142 m2 dengan batas-batas seperti yang tercantum sebelumnya)

dan Sertifikat Tanah di Kampus II (SHM No.706 luas 1.442 m2 dan SHM No. 0018, luas 398 m2 dengan batas-batas seperti yang telah disebutkan sebelumnya) diperoleh dengan cara melawan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah;

29. Bahwa oleh karena sifat-sifat serakahnya sekarang mereka saling berebut untuk menguasai dan mendapatkan Sertifikat atas aset-aset tanah/ bangunan beserta pengelolaan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA;

PENGAKUAN TERGUGAT REKONPENSI

30. Bahwa pada persidangan agenda Mediasi tertanggal 26 Februari 2015 diruang Mediasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditengahi oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Tasikmalaya Ibu Motur Panjaitan, SH dibukalah tanya jawab,

serta disampaikanlah apa yang menjadi keinginan para pihak agar tercapai kata damai;

31. Bahwa secara terang-terangan pada posisi ditanya oleh Hakim Mediator Ibu Motur

Panjaitan, SH terkait dengan uang siapa pembelian aset tanah dan bangunan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA tersebut dibeli, Tergugat Rekonpensi terangterangan menjawab bahwa itu uang Pak Ade (Penggugat Rekonpensi);

32. Bahwa pada hari itu juga Sdr.Haristanto, SH, MM (Tergugat II dalam Konpensi) memberikan pernyataan apa yang menjadi kehendaknya, dia menyatakan bahwa “lebih baik semua dikembalikan saja ke Pak Ade” (Penggugat Rekonpensi);

33. Bahwa menjadi yang tidak terbantahkan jika Tergugat Rekonpensi telah dengan sadar mengakui bahwa aset tanah dan pembangunan SMK FARMASI PUTERA

NUSANTARA adalah dari uang Penggugat Rekonpensi sehingga dalil tersebut Halaman


dianggap sebagai pengakuan yang diberikan tanpa syarat dan dinyatakan secara tegas serta dapat dianggap sebagai pengakuan yang nyata dan sempurna, dan

dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal

1866, 1923, 1925, 1926 KUHPerdata sehingga terhadapnya mempunyai kekuatan yang mengikat. Serta dapat membantah sendiri Posita angka 13 s/d 15;

34. Bahwa secara hukum atas pengakuan Tergugat Rekonpensi dimaksud yang senyatanya diberikan secara sukarela “Voluntary” sebagaimana dalil tersebut

merupakan pengakuan lisan yang secara yuridis formil dan materiil berlaku sebagai pengakuan fakta jika memang benar secara hukum bahwa uang untuk membeli aset tanah dan pembangunan dan Pendirian SMK FARMASI NUSANTARA adalah uang pribadi Penggugat Rekonpensi;

PUTERA

35. Bahwa selain itu pula harus dipahami secara hukum jika pengakuan Tergugat

Rekonpensi dimaksud adalah pengakuan yang tidak dapat dipisahkan “onsplitsbaar bekentenis” sebagaimana

Pasal

1924

KUH

Perdata

sehingga

karenanya

pengakuan dimaksud memberikan nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan “volledig, bindende en beslissende, bewijskracht” sebagai pengakuan

yang bersifat Totalitas Absolute, sehingga merupakan pengakuan murni, bulat, yang secara hukum dengan mendasarkan pengakuan tersebut atas perkara yang disengketakan oleh para pihak haruslah dianggap sudah selesai secara hukum

dengan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo menyatakan menolak gugatan

Tergugat Rekonpensi atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

36. Bahwa selain pengakuan Tergugat Rekonpensi diatas, Sdr.Haristanto, SH.MM (Tergugat II dalam Konpensi), dan Sdr.Drs. H. Jumli Sutisnawijaya, SH, MPd

(Tergugat I dalam Konpensi) juga pernah menemui Penggugat Rekonpensi,

tepatnya setelah dia mendapatkan panggilan sidang atas perkara ini, dia mengakui kalau dirinya bersalah, dan memohon maaf atas apa yang telah dia lakukan

terhadap Penggugat Rekonpensi. Secara terang-terangan dirinya juga mengakui bahwa memang tidak ada proses dan akad Jual Beli;

TUNTUTAN GANTI RUGI ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT REKONPENSI

37. Bahwa atas semua yang telah Tergugat Rekonpensi lakukan, Penggugat

Rekonpensi adalah pihak yang paling dirugikan, Tergugat Rekonpensi telah Halaman


mengambil alih secara melawan hukum atas seluruh aset-aset tanah/ bangunan

SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA yang dahulu Penggugat Rekonpensi beli dengan

uang

pribadi,

beserta

mengambil

alih

atas

hak

pengelolaan/

penyelenggaraan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA, dimana mengingat

ide/gagasan pendirian SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA berasal mumi dari Penggugat Rekonpensi sendiri;

38. Bahwa Tergugat Rekonpensi dengan sangat “beruntung” bisa mendapatkan seluruh

aset bangunan dan seluruh isi SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA serta hak penyelenggaraan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA tanpa uang sepeser pun,

dimana dalam hal ini Penggugat Rekonpensi merasa tidak bisa terima, maka melalui Gugatan Rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi ingin memperjuangkan apa yang menjadi haknya;

39. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi tersebut tidak hanya berwujud kerugian materiil akan tetapi juga kerugian immateriil;

40. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebutOleh sebab itu sudah sewajarnya jika Penggugat

Rekonpensi meminta Tergugat Rekonpensi atau Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar seluruh kerugian yang telah ditimbulkan tersebut;

41. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi atas apa yang telah Penggugat Rekonpensi derita selama ini dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Dana yang dikeluarkan pada saat berdirinya SMK FARMASI PUTERA

NUSANTARA dan YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PUTERA NUSANTARA yaitu:

1. Dana yang telah Penggugat Rekonpensi keluarkan guna perijinan pendirian

SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA adalah sebesar = Rp. 75.000.000,(Tujuh puluh Lima juta rupiah);

2. Dana yang telah Penggugat Rekonpensi keluarkan guna pengurusan pendirian

YAYASAN

PENDIDIKAN

DAN

KESEHATAN

PUTERA

NUSANTARA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), ditambah Halaman


biaya

transportasi

dan

pemberkasan

dokumen-

dokumen

sebesar

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total = Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah);

3. Dana yang telah Penggugat Rekonpensi keluarkan guna pengurusan pendirian

YAYASAN

PENDIDIKAN

DAN

KESEHATAN

PUTERA

NUSANTARA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), ditambah biaya

transportasi

dan

pemberkasan

dokumen-

dokumen

sebesar

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total = Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah);Dana yang telah Penggugat Rekonpensi keluarkan untuk melakukan promosi kepada masyarakat dan calon siswa/siswi baru

angkatan I (2004/2005) SMK Farmasi Putera Nusantara sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

4. Dana

yang

telah

perbaikan/Renovasi

Penggugat

gedung/

Rekonpensi

bangunan

Kampus

I

keluarkan SMK

guna

FARMASI

PUTERA NUSANTARA adalah sebesar = Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh juta rupiah);

5. Dana yang telah Penggugat Rekonpensi keluarkan guna pembelian tanah

Sertifikat Hak Milik Nomor 00541/Panyingkiran luas 98 m2 dan tanah

Sertifikat Hak Milik Nomor 00147/Panyingkiran luas 1.142, adalah sebesar = Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

6. Dana yang telah di keluarkan guna pembelian tanah Pemerataan Lahan

dan Pembangunan Gedung yang sekarang dikenal dan sebagaimana

termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor No.706/Panyingkiran luas 1.442 m2, dan tanah yang sekarang dikenal dan sebagaimana termaktub dalam

Sertifikat Hak Milik Nomor SHM No. 0018, luas 398 m2, adalah sebesar = Rp. 654.000.000,- (enam ratus lima puluh empat juta rupiah);

7. Tanah dan Rumah hak milik adik Penggugat Rekonpensi seluas 84 m2 Yang terletak di persil 68 Blok Gunung muncang/Kel. Panyingkiran Indihiang sejumlah Rp.53.000.000 (lima Puluh Tiga Juta Rupiah);

8. Bahwa aset tanah dan bangunan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA di kampus I dan Kampus II beserta Tanah dan Rumah adik Penggugat

Rekonpensi yang telah ikut di rebut sebagaimana tersebut dalam poin 4,5,6 dan 7, dibeli tahun 2004 - 2005 dengan total harga kumulatif sebesar Rp.1.237.000.000,- (satu milyar Dua ratus Tiga Puluh Tujuh juta rupiah) dan Halaman


sudah diambil alih secara melawan hukum sejak tahun 2006, padahal setiap tahunnya harga tanah bisa mencapai kenaikan sebesar : 20 %

(Menurut Eddy Hussy, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia, yang dikutip dan www.cnnindonesia.com), bahwa apabila dihitung sejak tahun 2006 hingga tahun 2015 ( 9 tahun) maka Penggugat

Rekonpensi telah dirugikan secara materil untuk poin 4,5,6 dan 7 sebesar Rp.- (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus ribu rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut : 20%= 20 x Rp. 1.237.000.000,100

 

= Rp. 247.400.000,-

Kenaikan harga selama 9 tahun ( tahun 2006 s/d tahun 2015) =

9 tahun x Rp. 247.400.000,- = Rp. 2.226.600.000;

Maka asumsi nilai nominal aset tanah SMK FARMASI PUTERA

NUSANTARA tahun 2015 ini adalah = Harga pembelian tanah tahun

20042005 ditambah kenaikan harga tanah selama 9 tahun = Rp. 1.237.000.000,- + Rp. 2.226.600.000 = Rp. 3.463.600.000,- (tiga milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

9. Dari perincian tersebut diatas Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai kerugian materiil yaitu sebesar = Rp. 75.000.000,- (Perijinan dan proses pendirian Sekolah) Rp. 10.000.000,- (Pendirian YPK Putera Nusantara)

Rp. 50.000.000,- (Promosi awal dan Peneriman siswa Baru) Rp. 3.463.600.000,- (Harga aset tanah tahun 2015)

Rp. 3.598.600.000,- (terbilang: Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan b. Immateriil:

puluh Delapan juta Enam ratus ribu rupiah);

1. Bahwa selain mengambil alih aset tanah dan bangunan SMK FARMASI

PUTRA NUSANTARA Tergugat Rekonpensi juga mengambil alih hak atas penyelenggaraan dan pengelolaan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA

dari Penggugat Rekonpensi, mengingat Sekolah tersebut didirikan murni

atas ide/ dan konsep intelektualitas Penggugat Rekonpensi, maka dengan diambilnya hak tersebut Penggugat Rekonpensi juga menderita

kerugian, dan apabila diwujudkan dengan nominal uang adalah sebesar Halaman


Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

2. Bahwa akibat beban dari permasalahan yang telah ditanggung selama ini,

Penggugat Rekonpensi mengalami penurunan kondisi kesehatan, tidak lain disebabkan karena lemahnya kondisi fisik Penggugat Rekonpensi, serta

lemahnya kondisi emosional Penggugat Rekonpensi akibat rasa malu serta tercorengnya nama baik Penggugat Rekonpensi atas perbuatan Tergugat Rekonpensi, tidak mudah bagi Penggugat Rekonpensi untuk membangun

kembali rasa percaya diri, dan membangun kepercayaan masyarakat, akibat

tercorengnya nama baik Penggugat Rekonpensi. Bahwa keseluruhan

kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonpensi dari tahun 2006,

apabila diwujudkan dalam jumlah nominal yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah);

42. Bahwa keseluruhan total kerugian baik materiil dan immateriil yang harus

Tergugat Rekonpensi bayar kepada Penggugat Rekonpensi adalah senilai =

Rp. 6.598.600.000,- (terbilang Enam Milyar Lima ratus Sembilan puluh Delapan juta Enam ratus ribu rupiah Kerugian materiil

:

Rp.

Total

:

Rp.

Kerugian immateriil

:

Rp.

3.598.600.000,-

3.000.000.000,-

6.598.600.000,-

+

43. Bahwa selain dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immateriil

senilai =

Rp. 6.598.600.000,- (terbilang Enam Milyar Lima ratus Sembilan puluh Delapan juta Enam ratus ribu rupiah); tersebut diatas Penggugat Rekonpensi juga menuntut

Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan aset tanah/bangunan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA (tanah SHM No. 00541/Panyingkiran luas 98 m2, tanah

SHM No. 00147/Panyingkiran luas 1.142, tanah yang sekarang dikenal SHM No. No.706/Panyingkiran luas 1.442 m2, dan tanah yang sekarang dikenal SHM No. 0018/Panyingkiran luas 398 m2), Tanah dan Rumah hak milik adik Penggugat Rekonpensi seluas 84 m2 yang terletak di persil 68 Blok Gunung muncang/Kel.

Panyingkiran kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik, tanpa beban

apapun dan melarang Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan hukum apapun termasuk tidak terbatas pada menjual atau mengalihkan atau meminjampaikaikan

aset tanah/bangunan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA ke tangan pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari Penggugat Rekonpensi; Halaman


44. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi didasarkan

oleh bukti-bukti otentik, dengan demikian putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat di jalankan terlebih dahulu (Uitvoorbaar bij voorraad) kendatipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasar pada seluruh jawaban, dalil, argumen, pernyataan maupun

permohonan tersebut maka bersama ini Tergugat III mohon kepada Yang Terhormat

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban dalil, argumen, pernyataan maupun permohonan dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur/obscuur libel ;

3. Menyatakan Penggugat bukan orang yang memiliki kapasitas untuk menggugat/ Diskualifikasi In Person;

B. DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

C. DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan seluruhnya;

gugatan

Rekonpensi

dari

Penggugat

Rekonpensi

untuk

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat atas : -

Akta Jual Beli No.309/2007 tanggal 26 Nopember 2007 terhadap jual beli

tanah SHM No. 0054, dibuat oleh Muhamad Hikmat, SH PPAT Tasikmalaya;

Akta Jual Beli No.310/2007 tanggal 26 Nopember 2007 terhadap jual beli

tanah SHM No. 00147, dibuat oleh Muhamad Hikmat, SH PPAT Tasikmalaya;

4. Menyatakan tidak sah peralihan hak kepemilikan atas aset tanah dan bangunan di antaranya yaitu :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 00541 luas 98 m2, yang terletak di Blok Genteng

Kel. Panyingkiran, Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya; dengan batas- batas Halaman


tanah , Utara;tanah Endang barli, Timur ; SMK Farmasi, Selatan;Jalan desa Barat; tanah didi dan tanah tata;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 00147 luas 1.142 m2, yang terletak di Jalan Blok

Jati Kel. Panyingkiran, Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya ; dengan batas-

batas utara;tanah Endang Barli ,Timur; Tanah Endang Barli, Selatan Jalan desa, Barat; Tanah mimi dan tanah tata;

c. SHM No.706 luas 1.445 m2, yang terletak di Blok Gunung Muncang, Kel. Panyingkiran, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya; dengan batas-batas tanah, Utara;Jalan sukarindik,Timur: Tanah akom, tanah epen,tanah H.Tedi dan

tanah Perum Pondok jati indah, Selatan; Tanah Nonoh ,tanah ase, Barat; Tanah Nonoh;

d. Tanah yang sekarang dikenal dan sebagaimana termaktub dalam SHM No. 0018, luas 398 m2 yang terletak di Blok Gunung Muncang, Kel. Panyingkiran,

Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya; dengan batas-batas Utara; SMK Farmasi, Timur Tanah Perum Pondok jati, Selatan Selokan /batas kelurahan, Barat; Tanah Sudana Mahmud;

e. Tanah dan rumah Hak milik adik Penggugat Rekonpensi seluas 84 m2 Yang terletak di persil 68 Blok Gunung Muncang / Kel. Panyingkiran Indihiang;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil dan

immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi dengan total sejumlah Rp. 6.598.600.000,- (terbilang: enam milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) setelah putusan ini dibacakan;

6. Dan atau menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan aset

tanah/bangunan Kepada Pengugat Rekonpensi (Tergugat III dalam konpensi) yaitu :

a. Tanah dan Bangunan yang

termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

00541 luas 98 m2, yang terletak di Blok Genteng Kel. Panyingkiran,

Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya; dengan batas-batas tanah, Utara: tanah

Endang barli, Timur: SMK Farmasi, Selatan : Jalan desa; Barat: tanah didi dan tanah tata;

b. Tanah dan Bangunan yang

termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

00147 luas 1.142 m2, yang terletak di Jalan Blok Jati, Kel. Panyingkiran, Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya ; dengan batas-batas utara; tanah Halaman


Endang Barli, Timur: Tanah Endang Barli, Selatan: Jalan desa, Barat; Tanah mimi dan tanah tata;

c. Tanah dan Bangunan yang termaktub dalam SHM No.706 luas 1.445 m2, yang terletak di Blok Gunung Muncang, Kel. Panyingkiran, Kec. Indihiang,

Kota Tasikmalaya; dengan batas-batas tanah,Utara: Jalan Sukarindik, Timur:

Tanah akom, tanah epen, tanah H. Tedi dan tanah Perum Pondok jati indah; Selatan: tanah Nonoh, tanah Ase, Barat; Tanah Nonoh;

d. Tanah yang sekarang dikenal dan sebagaimana termaktub dalam SHM No 0018, luas 398 m2 yang terletak di Blok Gunung Muncang, Kel. Panyingkiran,


e. Tanah dan rumah Hak milik adik Penggugat Rekonpensi seluas 84 m2 Yang terletak di persil 68 Blok Gunung muncang/Kel.Panyingkiran Indihiang, dalam keadaan baik, tanpa beban apapun, setelah putusan ini dibacakan;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk tidak melakukan perbuatan hukum

apapun termasuk tidak terbatas pada menjual atau mengalihkan atau

meminjamkan aset tanah/bangunan SMK FARMASI PUTERA NUSANTARA yaitu :

a. Tanah dan bangunan yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

00541 luas 98 m2, yang terletak di Blok Genteng Kel. Panyingkiran, Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya; dengan batas-batas tanah: Utara:

tanah

Endang barli, Timur: SMK Farmasi, Selatan: Jalan desa; Barat: tanah didi dan tanah tata;

b. Tanah dan Bangunan yang termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00147 luas 1.142 m2, yang terletak di Jalan Blok Jati Kel. Panyingkiran,

Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya ; dengan batas-batas utarajtanah Endang

Barli ,Timur; Tanah Endang Barli, Selatan Jalan desa, Barat; Tanah mimi dan tanah tata;

c. Tanah dan Bangunan yang termaktub dalam SHM No.706 luas 1.445 m2, yang terletak di Blok Gunung Muncang, Kel. Panyingkiran, Kec. Indihiang,

Kota Tasikmalaya; dengan batas-batas tanah, Utara: Jalan sukarindik,Timur;

Tanah akom, tanah epen, tanah H. Tedi dan tanah Perum Pondok jati indah, Halaman


Selatan; Tanah Nonoh, Tanah ase, Barat: Tanah Nonoh;

d. Tanah yang sekarang dikenal dan sebagaimana termaktub dalam SHM No 0018, luas 398 m2 yang terletak di Blok Gunung Muncang,Kel. Panyingkiran,


e. Tanah dan rumah Hak milik adik Penggugat Rekonpensi seluas 84 m2 Yang terletak di persil 68 Blok Gunung muncang/Kel.Panyingkiran Indihiang, kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik, tanpa beban apapun,

setelah putusan ini dibacakan; ke tangan pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari Penggugat Rekonpensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

9. Menyatakan agar putusan gugatan Rekonpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoorbaar bij voorraad) kendatipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;

10. Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah

mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas;

2. Kompetensi Absolut -

Bahwa Penggugat dalam pokok perkara point 4 menyatakan bahwa SHM Nomor 0541, SHM Nomor 0147, SHM Nomor 070, SHM Nomor 1106 dan SHM

Nomor

1100 kekayaan Yayasan Bina Putera Nusantara/

PENGGUGAT yang diatasnamakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka -

harus dinyatakan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa sebagaimana diketahui BPN adalah Lembaga Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian BPN adalah Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Halaman


Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannnya dirugikan oleh suatu putusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, -

-

dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan direhabilitasi ";

Bahwa Dalam Pasal 47 "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";

Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 November

1971 Nomor: 383/K/Sip/ 1971 yang memuat kaidah hukum bahwa pengadilan tidak berwenang membatalkan sertipikat

karena hal tersebut

kewenangan administrasi dan merupakan kewenangan pengadilan Tata -

Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili;

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. SHM Nomor 0541, SHM Nomor 0147, SHM

Nomor 0706, SHM Nomor 1106 dan SHM Nomor 1100/Panyingkiran, atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat IV sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)

UU Peradilan TUN. Bahwa

terkait dengan hal itu, maka kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. SHM Nomor 0541, SHM Nomor 0147, SHM Nomor 0706, SHM Nomor 1106 dan SHM Nomor 1100 yang diterbitkan Tergugat IV

adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Klas 18 -

Tasikmalaya;

Bahwa mengingat dalam gugatan Para Penggugat terkandung masalah kompetensi absolut yaitu adanya kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Negara terkait dengan tuntutan Para Penggugat kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Sertipikat

Hak

Milik

No. SHM Nomor 0541, SHM

Nomor 0147, SHM Nomor 0706, SHM Nomor 1106 dan SHM Nomor 1100/Panyingkiran tertanggal 01-10-2001, 16-06-1988, 08-09-2004, 06-022009, dan 03-03-2009 atas nama Tergugat I dan tergugat II adalah tidak sah Halaman


dan cacat hukum, sehingga sangat beralasan apabila Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya untuk menolak dan tidak memeriksa

dan memutus perkara ini, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Gugatan Kurang Pihak (Partij);

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak menarik para Pihak yang akan kami sebutkan dibawah ini : -

PPAT (Suryana, S.H), yang telah mengeluarkan Akta Jual Beli No.

1086/2006 tanggal 16- 08-2006 atas nama HARISTANTO, SH., MM dan H. JUMLI SUTISNAWIJAYA, SH., M.Pd, Akta Jual Beli No. 889/2005 tanggal 27-07-2005

atas nama ADE SUKMA PUTRA LAKSANA, S.KM,

Akta Jual Beli No. 1292/2004 tanggal 16-08-2004 atas nama ADE SUKMA

PUTRA LAKSANA, S.KM dan 1293/2004 tanggal 16-08-2004 atas nama

ADE SUKMA PUTRA LAKSANA, S.KM, yang dijadikan salah satu dasar oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan Permohonan Sertipikat

kepada Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya) tanpa peran PPAT tersebut adalah tidak

mungkin permohonan pendaftaran

Sertipikat bisa masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten sekarang Kota -

Tasikmalaya; Camat

selaku

PPATS

wilayah

Kecamatan

lndihiang

yang

telah

mengeluarkan Akta Jual Beli No. 152/2008 tanggal 22-05-2008 atas nama HARISTANTO, SH., MM dan H. JUMLI SUTISNAWIJAYA, SH, M.Pd, yang

dijadikan salah satu dasar oleh tergugat 1 dan Tergugat II untuk mengajukan Permohonan Sertipikat kepada Tergugat IV (Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya)

tanpa

peran

PPATS

tersebut

adalah

tidak

mungkin

permohonan pendaftaran Sertipikat bisa masuk ke Kantor Pertanahan -

Kabupaten sekarang Kota Tasikmalaya; Kepala

Kelurahan

Payingkiran,

yang

telah

mengeluarkan

dan

menandatangani surat-surat permohonan Sertipikat (warkah) yang dijadikan

salah satu dasar oleh tergugat 1 dan Tergugat II untuk mengajukan

Permohonan Sertipikat kepada Tergugat IV (Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya) tanpa peran Lurah tersebut adalah tidak mungkin permohonan

pendaftaran Sertipikat bisa masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten sekarang Kota Tasikrnalaya;

Halaman


-

Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekarang Kantor Dinas

Pendapatan Darah (DIPENDA) Kota Tasikmalaya yang telah mengeluarkan

surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) yang dijadikan

salah

satu dasar oleh Tergugat I (satu) untuk

mengajukan Permohonan Sertipikat kepada Tergugat IV (Kantor Pertanahan

Kota Tasikmalaya) tanpa peran Kantor Pajak/ DIPENDA Kota Tasikmalaya adalah tidak mungkin Permohonan Pendaftaran Sertipikat tersebut bisa masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota Tasikmalaya;

4. Gugatan Penggugat Tidak jelas I Kabur (Obscuur libel)

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dari surat gugatannya tidak jelasI Kabur karena tidak menyebutkan letak tanah, batas-batas tanah yang benar sesuai dengan yang tercantum dalam Sertipikat, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas dan eror in objecto;

Jadi dengan demikian tanah yang diajukan gugatan oleh penggugat sama sekali

tidak ada yang sama terhadap kelima bidang Sertipikat yang diajukan

gugatannya oleh Penggugat, baik dilihat dari batas batasnya, ataupun letak tanahnya;

Bahwa dengan tidak menyebutkan letak tanah yang benar dan batas batas tanah

yang benar yang menjadi perkara a quo tentunya sangat mengaburkan sekali,

sehingga karenanya gugatan yang disusun oleh Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur (Obscuur Libel);

Bahwa karena gugatan yang disusun oleh penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan kabur maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI :

a. Nomor 565 K/Sip/1973 tanggaJ 21-08-1974 disebutkan gugatan harus tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempuma dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas ;

b. Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 09-07-1973 disebutkan tanah yang dikuasi tergugat temyata tidak sama batas-batas dan letaknya yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali bahwa gugatan

penggugat telah disususn secara tidak cermat, tidak jelas dan kabur, dan sesuai

dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya Halaman


dalam putusannya tanggal 15 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/ 1790 Jo. Putusan tanggal 07 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelejke verklaard);

5. Gugatan Penggugat lampau waktu (verjaring) ; -

Bahwa sertipikat harus merniliki kepastian hukum dan perlu adanaya

jarninan hukum serta perlindungan atas penerbitannya, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa diterbitkan masing-masing pada tanggaJ 25-082004, 25-08-2004, 12-08-2003, 03-03-2009 dan 06-02-2009 sungguh sangat aneh dan sangat tidak berdasar sama sekali kalau baru tanggal 27 Januari

2015 baru dipersoalkan Penerbitannya, kenapa harus menunggu 11, 12 dan 6 tahun baru diajuakan gugatan, kenapa harus menununggu sedemikan lama. Kalau objek tanah bisa dipersoalakan padahal sudah begitu lama

dimiliki dan dikuasai, dimana kepastian hukurn dan jaminan hukurn atas -

sertipikat tersebut;

Bahwa berdasarkan peratutan pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat 2 tentang Pendaftaran tanah menyatakan :

"dalam Ital suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum dan memperolelt tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa

mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat

itu ddak mengajukan keberatan secara terulis kepada pemegang Sertipikat dan

Kepala

Kantor

Pertanahan

yang

bersangkutan

ataupun

tidak

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut";

Peraturan perundang-undangan tersebut diatas diterbitkan untuk memberikan

perlindungan dan jaminan hukum atas Sertipikat yang diterbitkan dengan

demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) karena telah

melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagai tenggang waktu daluarsa yang ditentukan pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 untuk menentukan haknya. Dan kepada siapun dan dari pihak rnanapun juga tidak dapat menuntut kepemilikan atas tanah obyek tanah sengketa tersebut dan atau Halaman


tidak mempunyai Legitima Persona Standi lo Judicio (tidak mempunyai

kapasitas untuk menggugat atau menuntut) untuk mengajukan gugatan a

quo, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelejke verklaard); II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan

dengan uraian dalam pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan penggugat

kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV;

3. Bahwa benar Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya (Dahulu Kantor Pertanahan

Kabupaten Tasikmalaya) telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00541,

00147, 00706, 01106 dan 01100 yang terletak di kelurahan Panyingkiran Atas Nama Tergugat I dan Tergugat II dengan dasar permohonan masing-masing

Akta Jual Beli No. 1086/2006 tanggal 16-08-2006 atas nama HARISTANTO, SH., MM dan H. JUMLI SUTISNAWUAYA, SH., M.Pd, Akta Jual Beli No.

889/2005 tanggal 27-07-2005 atas nama ADE SUKMA PUTRA LAKSANA, S.KM,

Akta Jual Beli No. 1292/2004 tanggal 16-08-2004 atas nama ADE

SUKMA PUTRA LAKSANA, S.KM dan 1293/2004 tanggal 16-08-2004 atas nama ADE SUKMA PUTRA LAKSANA, S.KM, yang dibuat oleh dan dihadapan SURYANA, SH Notaris selaku PPAT wilayah Kota Tasikmalaya, dan Akta Jual

Beli No. 152/2008 tanggal 22-05-2008 atas nama HARISTANTO, SH., MM dan H. JUMLI SUTISNAWIJA YA, SR, M.Pd, yang dibuat oleh dan dihadapan

MUKSIN SOFYAN, S.IP Camat selaku PPATS wilayah Kecamatan Indihiang, yang dilampiri Warkah/ Surat Pemyataan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Panyingkiran;

4. Bahwa proses penerbitan kelima Sertipikat tersebut (atas nama Tergugat I dan

Tergugat II) sudah sesuai dengan Prosedur hukurn dan tata laksana

Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam PP 10 Tahun 1961 sekarang PP 24 Jo. PMNA/Ka.BPN No. 3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena sudah melalui survey dan pemeriksaan berkas, riwayat tanah, dan penetapan batas-batasnya langsung ke lapangan bukan seperti yang dilalilkan oleh penggugat dalam posita gugatannya point ke 78; Halaman


5. Bahwa penggugat menyatakan berkali-kali dalam gugatannya bahwa kelima

Sertipikat tersebut harus direnvooy, perlu diketahui oleh penggugat bahwa istilah renvooy dalam proses Pendaftaran Sertipikat tidak ada, tetapi yang ada istilah

renvooy tersebut didalam pembuatan Akta Jual Beli, jika ada hapusan atau kesalahan dalam pengetikan kata atau kalimat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kiranya yang terhorrnat Majelis hakim yang memeriksa dan mengdili perkara a quo, untuk memutus perkara sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Menerima Eksepsi Tergugat IV;

Menolak seluruh dalil dalil gugatan penggugat atau setidak tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvan kelijke Verklaard);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm. tanggal 12 Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI : -

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA adalah pemilik sah atas tanahtanah dan bangunan :

a. Tanah terperkara Sertipikat Hak Milik Nomor 0541 seluas 98 M2 berikut segala bangunan di atasnya, Persil No. 70 D II terletak di Desa Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, batas-batas sebagai berikut :

-

Sebelah Utara dengan tanah adat milik Endang Barli ;

-

Sebelah Selatan dengan jalan desa/Jalan Liung Gunung ;

-

dengan

Sebelah Timur dengan tanah Haristanto/Jumli Sutisna Wijaya ; Sebelah Barat dengan tanah adat milik Didi dan tanah milik Tata;

b. Tanah terperkara Sertipikat Hak Milik Nomor 00147 seluas 1.142 M2 berikut Halaman


segala bangunan di atasnya, Persil 70 D/II terletak di Desa Panyingkiran Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara dengan tanah adat milik Endang Barli ;

-

Sebelah Selatan dengan jalan desa/Jalan Liung Gunung ;

-

dengan

Sebelah Timur dengan tanah adat milik Endang Barli ;

Sebelah Barat dengan tanah adat milik Didi dan tanah milik Tata ;

c. Tanah terperkara Sertipikat Hak Milik Nomor 00706 seluas 1.445 M2 berikut

segala bangunan di atasnya, Persil No. 68 D/II terletak di Desa Panyingkiran

Kecamatan Indihiang, Kotamadya Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut : -

-

Sebelah Utara dengan Jalan Sukarindik ;

Sebelah Timur dengan tanah adat milik Akom, tanah adat milik Epen, tanah

adat milik H. Tedi, dan tanah Perum Pondok Jati Indah ;

Sebelah Selatan dengan tanah Haristanto/Jumli Sutisna Wijaya; Sebelah Barat dengan tanah Haristanto/Jumli Sutisna Wijaya;

d. Tanah terperkara Sertipikat Hak Milik Nomor 01106 seluas 357 M2 berikut segala sesuatu di atasnya sesuai SPPT No. 001-0018.0 terletak di Desa Panyingkiran,

Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, dengan batasbatas sebagai berikut :

-

Sebelah Utara dengan tanah SMK Farmasi/Haristanto dan Jumli Sutisna

Wijaya ;

Sebelah Timur dengan taman/Perumahan Jati Indah ; Sebelah Selatan dengan tanah milik Haji Oman ;

Sebelah Barat dengan tanah SMK Farmasi/Haristanto dan Jumli Sutisna

Wijaya ;

e. Tanah terperkara Sertipikat Hak Milik Nomor 01100 seluas 1.162 M2 berikut segala bangunan di atasnya, Persil No. 68.D.Ill C. 182 SPPT No. 001-0020.0

terletak di Desa Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut : -

-

Sebelah Utara dengan Jalan Sukarindik;

Sebelah Timur dengan tanah SMK Farmasi/Haristanto dan Jumli Sutisna

Wijaya;

Sebelah Selatan dengan tanah adat milik Dadi dan tanah adat milik Komar; Sebelah Barat dengan tanah milik Haristanto/Jumli Sutisna Wijaya ;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang tanpa hak

telah mensertipikatkan aset-aset tanah dan bangunan antara lain: 1. Tanah seluas Halaman


98 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 0541; 2.

Tanah seluas 1.142 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00147; 3. Tanah seluas 1.445 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00706; 4. Tanah seluas 357 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01106, 5. Tanah seluas 1.162 M2 berikut segala bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor 01100, yang merupakan aset-aset Yayasan Bina Putera Nusantara yang dialihkan menjadi atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

4. Menyatakan 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 0541; 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00147; 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 00706; 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 01106; 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01100 adalah kekayaan / aset-aset Yayasan Bina

Putera Nusantara yang diatasnamakan Tergugat I dan Tergugat II adalah

cacat hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; DALAM REKONPENSI DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak Gugatan Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I, Tergugat II, dan

Tergugat III dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam

Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 3.864.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/

2015/ PN.Tsm. tanggal 25 Nopember 2015, yang di buat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm. tanggal 12 Nopember 2015, dan telah diberitahukan

kepada Pembanding II semula Tergugat IV pada tanggal 4 Desember 2015, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Desember 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 21 Desember 2015; Halaman


Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/

2015/ PN.Tsm. tanggal 11 Desember 2015, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa Pembanding II semula Tergugat IV,

menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm. tanggal 12 Nopember 2015, dan telah diberitahukan kepada

Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2015, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 14 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat IV telah mengajukan

memori banding pada tanggal 21 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 5 Januari 2016, dan memori banding

tersebut telah di beritahukan kepada Pembanding I semula Tergugat I dan II pada tanggal 6 Januari 2016, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Januari 2016, dan kepada TurutTerbanding semula Tergugat III pada tanggal 12 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan II telah mengajukan

memori banding pada tanggal 7 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 23 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra

memori banding pada tanggal 5 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 5 Februari 2016, dan kontra memori

banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal

12 Februari 2016, kepada Pembanding II semula Tergugat IV pada

tanggal 16 Februari 2016 dan kepada Pembanding I semula Tergugat I dan II pada tanggal 17 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 12 Januari

2016, telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Pembanding I semula Tergugat I dan II pada tanggal 13 Januari 2016 dan kepada Pembanding II

semula Tergugat IV pada tanggal 13 Januari 2016, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Tasikmalaya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk di periksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I ,

II dan Pembanding II semula Tergugat IV, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Halaman


Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding II semula

Tergugat IV, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pembanding tidak dapat menerima pertimbangan-pertimbangan Penghadilan Negeri Tasikmalaya dalam memutuskan perkara No. 10/Pdt,G/2015/PN.Tsm. tersebut dan

karenanya pembanding menyatakan banding dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

2. Pembanding

tidak

sependapat

dengan

pertimbangan

Pengadilan

Negeri

Tasikmalaya halaman 156 yang menyatakan ˮ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Tergugat IV tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya yang menyatakan dalam pokoknya

proses penerbitan Sertipikat Hak Milik tanah atas nama Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi prosedur sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997 dan telah melalui pengumuman-pengumuman tetapi faktanya hanya berupa formalitas belaka, karena ternyata tanah-tanah tersebut merupakan aset Yayasan Bina Putera Nusantara.ˮ

Karena walau bagaimanapun proses penerbitan kelima Sertipikat tersebut sudah

syah dan sudah sesuai dengan prosedur hukum dan tata laksana Pendaftaran tanah

sebagaimana

dimaksud

dalam

Peraturan

Pemerintah

No.

24

Jo.

PNMA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena sudah

melalui survey dan pemeriksaan berkas, riwayat tanah, dan penetapan batasbatasnya langsung ke lapangan baik oleh bagian yuridis ataupun oleh bagian teknis.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding I semula

Tergugat I dan II, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum tentang legal standing dari Terbanding, karena

Terbanding

semula

Penggugat

dalam

Konpensi/Tergugat

Dalam

Rekonpensi tidak mempunyai legitima persona standi in judicio dan karenanya

tidak berhak untuk mewakili Yayasan Bina Putera Nusantara guna mengajukan gugatan aquo;

2. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum, karena Terbanding semula Penggugat dalam

Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tidak mempunyai legal standing dan atau legitima persona standi in judicio untuk menuntut supaya Sertifikat Hak Milik

(SHM) No. 00541, No. 00147, No. 706, No.01106 dan SHM N0. 00100 kesemuanya

tertulis atas nama Pembanding I dan II dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman


Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula

Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengajuan Pernyataan Banding Oleh Pembanding Telah Lewat Waktu

(Daluwarsa) dikarenakan putusan perkara a quo di bacakan dalam persidangan

terbuka untuk umum pada tanggal 12 November 2015, sehingga batas akhir

pengajuan pernyataan banding jatuh pada tanggal 26 November 2015, sementara itu PEMBANDING semula TERGUGAT IV menyatakan pernyataan Banding pada tanggal 11 Desember 2015;

2. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah tepat dan benar Menerapkan Hukum dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo dengan menyatakan Para Tergugat termasuk PEMBANDING semula TERGUGAT IV telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang tanpa hak telah mensertifikatkan asetaset tanah dan bangunan milik YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA in Cassu PEMBANDING;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari

dengan seksama Berita Acara sidang, beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm. tanggal 12 Nopember 2015, turunan resmi

putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm. tanggal

12 Nopember 2015, dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan

dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena

pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan oleh sebab itu diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding I semula

Tergugat I dan II, dan Pembanding II semula Tergugat IV, didalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan

tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang isinya memohon kepada

majelis Hakim Banding untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut dapat diterima untuk mendukung putusan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi ;

Halaman


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan

Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm. tanggal 12 Nopember 2015, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

dikuatkan sehingga Pembanding I semula Tergugat I dan II, Pembanding II semula

Tergugat IV, berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata HIR, dan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

  

Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan II, dan

Pembanding II semula Tergugat IV tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 12 Nopember

2015, Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Tsm. yang dimohonkan banding ;

Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan II, dan Pembanding II semula

Tergugat IV untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan

yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini RABU tanggal 15 Juni 2016 oleh kami : HENDRIK PARDEDE, SH.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis, dengan DR (HC) SATRIA US, GUMAY, SH., dan DJERNIH SITANGGANG,Bc.IP, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 23 Maret 2016 Nomor 140/PEN/PDT/2016/PT.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Halaman


dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

EMMY NOVA

ELIZAR,SH.MH., Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

DR (HC) SATRIA US, GUMAY, SH.,

HENDRIK PARDEDE, SH.MH.,

Ttd DJERNIH SITANGGANG,Bc.IP, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI Ttd EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,

Perincian Biaya : - Materai

- Redaksi

............…….

.....................

- Pemberkasan .................. Jumlah

Rp.

Rp.

6.000,-

5.000,-

Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents