P UTUSAN Nomor : 542/PDT/2016/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara : PT. Park Sukamantri, berkedudukan di Jalan Cicadas Nomor 71 RT 03 RW 06, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, yang diwakili oleh Didin Zainudin
Kusumahbrata
selaku
Direktur,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; Lawan: 1. Dicky Setiabudhi Boreel, bertempat tinggal di jalan Pajajaran II/Jalan Beringi No.06 Perum Bumi Pratama Cisaat, RT 043 RW 013, Blok U, Desa Sukamantri, Kecamatan
Cisaat,
Kabupaten
Sukabumi,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; 2. Jan Willem Van Den Berg, beralamat di Benessertaan 103-1911VE Uitgeest Netherland, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II; 3. Catharina Johanna Cress, beralamat di Benessertaan 103-1911VE Uitgeest Netherland, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III; Telah Membaca : 1.
Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21
Nopember 2016
Nomor : 542/PEN/PDT/2016/PT.BDG. tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
Halaman 1 dari 8 halaman, Pts.No.542/PDT/2016/PT.BDG.
2.
Berkas perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Cbd. dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09
Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 09 Maret 2015 dalam Register Nomor 08/Pdt.G/2015/PN. Cbd., telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Tergugat I adalah pihak Tergugat dalam sengketa Badan Penyelesaian sengketa Konsumen selanjutnya disebut BPSK yang digugat oleh Jan Willem Van Den Berg dan Catharina Johanna Cress vide perkara No.002/G/BPSK Kabsi/2015; 2. Bahwa, antara Tergugat I dengan VPS Park Sukamantri telah ada putusan perdamaian (akta van dading) yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 21/Pdt.G/2005/Pn.Smi., dimana Vereniging Park Sukamantri atau VPS mempunyai kewenangan untuk menguasai asset berupa rumah dan bungalow yang terletak di Desa Sukamantri dan Desa Babakan yang selanjutnya berdasarkan akta perdamaian tersebut rumah dan Bungalow berikut tanah dikuasai dan diatasnamakan PT. Park Sukamantri; 3. Bahwa selanjutnya Tergugat I telah membuat pula akta pelepasan hak No. 49 tanggal 26 Juni 2006 dihadapan Notaris Luciana Tirtama, S.H., yang menyatakan bahwa ia telah melepaskan segala hak atas tanah di Desa Sukamantri dan Desa Babakan di mana di atasnya terdapat rumah dan bungalow kepada PT. Park Sukamantri dan sampai saat ini dikelola, dikuasai oleh PT. Park Sukamantri sebagai asset PT. Park Sukamantri; 4. Bahwa dengan adanya dading dan pelepasan hak tersebut, Tergugat I tidak mempunyai kekuasaan apapun lagi terhadap tanah berikut rumah dan bungalow yang ada di atas tanah tersebut; 5. Bahwa, tanpa seizin dari Penggugat maupun pemegang saham PT. Park Sukamantri Tergugat I telah membuat kesepakatan damai dengan Tergugat I dan Tergugat II di mana isi dari perdamaian tersebut adalah: -
“Pihak Tergugat (Dicky Setiabudhi Boreel) tidak mencampuri atau menghalang-halangi Penggugat dalam hal ini Jan Willem Van Den Berg beserta istri Penggugat Catharina Johanna Cress, dalam
Halaman 2 dari 8 halaman, Pts.No.542/PDT/2016/PT.BDG.
memasuki rumah mereka yang telah disewa dari Tergugat sampai dengan tahun 2031; -
Tergugat tidak melarang pemasangan listri pada rumah mereka yang telah disewa, termasuk kawan-kawan dari Jan Willem Van Den Berg tersebut;
-
Selanjutnya Tergugat mengakui bahwa perumahan Bumi Pratama Sukamantri Park yang beralamat di jalan Beringin No. 06 RT 43 RW 13, Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, kabupaten Sukabumi atau dikenal dengan nama Park Sukamantri adalah kawasan hunian tempat tinggal dan bukan sebagai tempat bisnis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
-
Para
pihak
menjamin
dan
menyatakan
bahwa
tidak
akan
mengungkapkan baik judul, isi, maksud dan/atau tujuan dari kesepakatan ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari Penggugat ataupun Tergugat, kecuali kepada Badan/pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan hukum; -
Para pihak sepakat bahwa kesepakatan ini bersifat final dan mengikat para pihak;
6. Bahwa, akta perdamaian tersebut telah dibuat dan dituangkan dalam putusan
Majelis
BPSK
Pemerintah
Kabupaten
Sukabumi
No.002/G/BPSK Kabsi/2015 tanggal 16 Februari 2015; 7. Bahwa, tindakan I mengadakan perdamaian dengan Tergugat II dan III nyata-nyata telah merugikan Penggugat karena Tergugat I mengetahui Tergugat II dan Tergugat III adalah orang yang tidak membayar sewa/iuran sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum; 8. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah penyewa yang tidak baik antara lain tidak membayar sewa/iuran sejak bulan Januari 2011 dan berutang kepada PT. Park Sukamantri sampai gugatan ini diajukan sebesar/sejumlah Euro 6.762,50; 9. Bahwa Penggugat telah melarang Tergugat II dan Tergugat III memasuki PT. Park Sukamantri karena tidak membayar sewa/iuran; 10. Bahwa, dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 25 Maret 2012 telah menentukan bagi mereka yang tidak membayar sewa atau iuran selama 5 (lima) tahun dianggap yang bersangkutan telah melepaskan haknya atas property tersebut;
Halaman 3 dari 8 halaman, Pts.No.542/PDT/2016/PT.BDG.
11. Bahwa ternyata Tergugat II dan III mempunyai itikad buruk untuk menghindar dari utangnya tersebut dan yang bersangkutan telah mengajukan gugatan BPSK dan hasilnya terbitlah surat putusan perdamaian dari BPSK tanggal 16 Februari 2015 No.002/G/BPSK Kabsi/2015; 12. Bahwa, putusan BPSK tersebut merupakan putusan yang cacat hukum, selain karena dilakukan perdamaian oleh orang yang tidak mempunyai hak (Tergugat I) putusan tersebut juga telah ditandatangani oleh anggota Majelis yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan yaitu Amiruddin Rahman,
S.H.,
yang
bersangkutan
tidak
hadir
dan
tidak
ada
hubungannya dengan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini karena yang hadir pada saat putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Drs. Taufik Gumilar, M.M., adalah anggota Majelis Bambang Rudiyanto serta Reni Setiawan, S.H., (putusan Majelis BPSK halaman 3 baris 5,6,7 dan 8); 13. Bahwa karena putusan Majelis BPSK tersebut cacat hukum maka keputusan tersebut harus dinyatakan batal atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum; 14. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan autentik karenanya wajar kalau putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi; Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat
mohon
kiranya
Pengadilan
Negeri
Cibadak
berkenan
memberikan keputusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanggal 16 Februari 2015 No.002/G/BPSK Kabsi/2015; 4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi; 5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan, tanggal 22 Desember 2015
Halaman 4 dari 8 halaman, Pts.No.542/PDT/2016/PT.BDG.
Nomor 08 / Pdt. G / 2015 / PN .Cbd., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1.
Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Permohonan
Banding Nomor : 08/PDT.G/2015/PN.Cbd, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, pada tanggal 23 Desember 2015, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 22 Desember 2015 Nomor 08 / Pdt. G / 2015 / PN .Cbd. dengan seksama; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 10 / PDT.G / 2015 /PN. Cbd, yang ditandatangani oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Cibadak, dimana pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 21 Januari 2016 dengan seksama; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Surat
Mohon
Bantuan
Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Menteri Luar Negeri RI., Cq. Direktur Protokol dan Konsuler Kementrian Luar Negeri R.I., Nomor W11.U18/35/HT.04.10/I/2016, tanggal 11 Januari 2016 kepada Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III dengan seksama; Menimbang,
bahwa
Pembanding
semula
Penggugat
telah
mengajukan surat memori banding tertanggal 09 Pebruari 2016, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 10 Pebruari 2016, dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Pebruari 2016 dengan seksama; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Surat
Mohon
Bantuan
Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Menteri Luar Negeri RI., Cq. Direktur Protokol dan Konsuler Kementrian Luar Negeri R.I., Nomor W11.U18/210/HT.04.10/II/2016,
tanggal
11
Pebruari
2016
kepada
Terbanding II dan III semula Tergugat I dan II dengan seksama;
Halaman 5 dari 8 halaman, Pts.No.542/PDT/2016/PT.BDG.
Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan surat kontra memori banding; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor : 08 / PDT.G / 2015 /PN. Cbd, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, telah memberitahukan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 02 Pebruari 2016 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Pebruari 2016, adanya kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi di Bandung ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 22 Desember 2015 Nomor 08 / Pdt. G / 2015 / PN .Cbd., diucapkan oleh Hakim Ketua dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II dan III. Terhadap putusan tersebut Penggugat menyatakan banding pada tanggal 23 Desember 2015. Oleh karena itu
pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam
tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang,
bahwa
Pembanding
semula
Penggugat
telah
mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut: -
Bahwa putusan perkara No.08/Pdt. G./2015/PN.Cbd merupakan putusan yang cacat hukum karena dalam duduk perkara tidak memuat surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;
Menimbang, bahwa untuk menyangkut uraian putusan dalam pekara ini, seluruh isi memori banding dari pihak Pembanding semula Penggugat telah dianggap termaktub dalam putusan ini;
Halaman 6 dari 8 halaman, Pts.No.542/PDT/2016/PT.BDG.
Menimbang, bahwa setelah Majeles Hakim tingkat banding dengan seksama
mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara
Pemeriksaan dalam Persidangan,
surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 22 Desember 2015 Nomor 08 / Pdt. G / 2015 / PN .Cbd, dan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama
memori banding dari pihak
Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 22 Desember 2015 Nomor 08 / Pdt. G / 2015 / PN .Cbd, dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena sebagai pihak yang kalah maka
Pembanding semula Penggugat
harus dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; Memperhatikan UU. No. 20 Tahun 1947 jo. UU. No. 49 Tahun 2009 H.I.R. serta peraturan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : -
Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 22 Desember 2015 Nomor 08 / Pdt. G / 2015 / PN .Cbd, yang dimohonkan banding tersebut;
-
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Halaman 7 dari 8 halaman, Pts.No.542/PDT/2016/PT.BDG.
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 oleh kami DR.
RIDWAN RAMLI, SH. MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan MUCHTADI RIVAIE, SH. MH. dan DR.H. LEXSY MAMONTO, SH. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Bandung
tanggal
21
Nopember
2016
Nomor
:
542/PEN/PDT/2016/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu KAIRUL FASJA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara; Hakim Anggota
Hakim Ketua Majelis
TTD
TTD
MUCHTADI RIVAIE, SH. MH.
DR. RIDWAN RAMLI, SH. MH.
TTD DR.H. LEXSY MAMONTO, SH. MH.
Panitera Pengganti TTD KAIRUL FASJA, SH
Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.
5.000,-
2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.
6.000,-
3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ---------------------------------- Rp. 150.000,-
Halaman 8 dari 8 halaman, Pts.No.542/PDT/2016/PT.BDG.
