PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 254/PDT/2017/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : TINEKE VITA AGUSTINE RIANY, beralamat di Pesona Depok Blok B No. 1, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: 1. Dr. Suyitno LS, Sik, S.H., MSi., M.H., 2. Stella M. Masengi, S.H., 3. Nana Sumarna, S.H., 4. Fahmi Lubis, S.H., 5. Desmen R. E. Hia, S.H., M.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat, Konsultan Hukum & Mediator SUYITNO LANDUNG & Rekan, beralamat di Jalan Margonda Raya Nomor 533A Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SK.Pdt/VI/2016 tanggal 30

Juni

2016,

selanjutnya

disebut

sebagai

Pembanding/Terbanding semula Tergugat ; Lawan SAHALA SIAHAAN, S.H., Advokat pemilik Law Office SAHALA SIAHAAN & PARTNERS, beralamat di Komplek Sentra Latumenten

Blok D - 3A,

Jalan Prof. Dr.

Latumenten Raya No. 50, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: 1. Sahala Silitonga,SH, 2. Reksatua P.

Lubis, S.H., 3.

Elyakim Snekubun, S.H., M. Hum, 4. Sahrudin, S.H. Advokat dari kantor Law Office SAHALA SIAHAAN & PARTNERS, beralamat di Komplek Sentra Latumenten Blok D - 3A, Jalan Prof. Dr. Latumenten Raya Nomor 50, Jakarta Barat 11460, berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor

042/SSP-SK/IVIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016, Halaman 1 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

yang

telah

di

daftarkan

di

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Depok tanggal 15 Agustus 2016 dengan Nomor 363/SK/Pdt/2016/PN.Dpk, selanjutnya

disebut

sebagai

Terbanding

/Pembanding semula Penggugat; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 164/Pdt.G/2015/PN.Dpk. tanggal 26 Mei 2016 Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 2 September 2015 dalam register Nomor: 164/Pdt.G/2015/PN.Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah seorang Advokat yang telah menerima pekerjaan dari Tergugat oleh karena Tergugat meminta tolong untuk Jasa Hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami Tergugat, dimana Tergugat memiliki permasalahan hutang piutang dengan Saudara ACHMAD VALIS AKBAR yang nilainya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 01 tanggal 7 Februari 2014 oleh YOKO. V. MOKOAGOW, SH. Notaris di Depok. 2. Bahwa sehubungan dengan permintaan jasa hukum tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai Honorarium Jasa Hukum yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat berupa Fee sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan Succes Fee sebesar 20% dari nilai perkara

Rp.

2.500.000.000,- (Dua miliar lima

ratus juta rupiah) dengan cara menandatangani Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SSP-SK/V/2014 tanggal 7 Mei 2014, dimana Penggugat telah menerima Kuasa dari Tergugat pada waktu itu. 3. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Kuasa Hukum dari Tergugat telah

melakukan

upaya-upaya

hukum

dalam

menghubungi

Saudara

Halaman 2 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

ACHMAD VALIS AKBAR serta perbuatan hukum dari Penggugat telah terbukti

dengan

bersedianya

Saudara

ACHMAD

VALIS

AKBAR

menandatangani surat penyelesaian pembayaran hutang tertanggal 3 Juni 2014 yang jumlahnya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar lima ratus juta rupiah), dimana Tergugat telah menerima pembayaran dari Saudara ACHMAD VALIS AKBAR berupa Aset tanah seluas 8.380 M2 yang terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur yang terbagi atas 7 (Tujuh) buah Sertifikat Hak Milik yaitu sebagai berikut : 3.1.

Sertifikat Hak Milik Nomor 542/Batulawang tanggal 9- 5-1995, Gambar Situasi Nomor 1460/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 925 M2 atas nama FRIA HERDIANA HAKIM terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

3.2.

Sertifikat Hak Milik Nomor 543/Batulawang tanggal 9- 5-1995, Gambar Situasi Nomor 1461/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000

M2

atas

nama

CHRISTINE

HAKIM

terletak

di

Desa

Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat. 3.3.

Sertifikat Hak Milik Nomor 544/Batulawang tanggal 9- 5-1995, Gambar Situasi Nomor 1462/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000 M2 atas nama EDDY HERDIAN HAKIM terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

3.4.

Sertifikat Hak Milik Nomor 545/Batulawang tanggal 9- 5-1995, Gambar Situasi Nomor 1463/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000

M2

atas

nama

HAKIM THARAR terletak

di

Desa

Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat. 3.5.

Sertifikat Hak Milik Nomor 546/Batulawang tanggal 9- 5-1995, Gambar Situasi Nomor 1464/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000 M2 atas nama Drs. HAIRIZAL HAKIM terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

3.6.

Sertifikat Hak Milik Nomor 547/Batulawang tanggal 9- 5-1995, Gambar Situasi Nomor 1465/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000 M2 atas nama ADJIE PERMADI HAKIM terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Halaman 3 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

3.7.

Sertifikat Hak Milik Nomor 548/Batulawang tanggal 9- 5-1995, Gambar Situasi Nomor 1466/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 2455 M2 atas nama H. NURHADIATY HAKIM terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Yang nilai seluruhnya sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Hutang tanggal 3 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Saudara ACHMAD VALIS AKBAR dan selanjutnya seluruh Sertifikat tanah diatas telah dibalik namakan kepada atas nama Tergugat sebagai akibat prestasi yang telah dilakukan Penggugat. 4. Bahwa

sehubungan

berusaha

dengan

menghindar

prestasi Penggugat

dengan

tidak

membayar

tersebut, Tergugat Succes

Fee

yang

menjadi Hak Penggugat dan untuk ini Penggugat telah berusaha menghubungi

Tergugat

baik

secara

lisan melalui

telepon

maupun

secara tertulis melalui surat somasi dari Penggugat serta telah diterima Tergugat, yaitu sebagai berikut : 4.1.

Surat Somasi Nomor 006/SSP-S/I/2015 tertanggal 12 Januari 2015 agar Tergugat melunasi seluruh pembayaran Succes Fee yang dikurangi dari 20% atas nilai perkara, sehingga menjadi sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam

tenggang waktu

selama 3 (Tiga)

hari

setelah

Surat

diterima. 4.2.

Surat Somasi Nomor 011/SSP-TJS/I/2015 tertanggal 21 Januari 2015 perihal tanggapan atas jawaban Somasi, dimana Penggugat memberi tenggang waktu kepada Tergugat sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Januari 2015.

4.3.

Surat Somasi Nomor 145/SSP-S/II/2015 tertanggal 12 Februari 2015, dimana Penggugat

memberikan

batas

waktu

kepada

Tergugat selama 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan 19 Februari 2015. 4.4.

Surat Somasi Nomor 069/SSP-S/VIII/2015 tertanggal 12 Agustus 2015, dimana Penggugat meminta agar Tergugat membayar success fee sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tenggang waktu sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015.

Halaman 4 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

Dimana Tergugat telah memberikan tanggapan sebagai jawaban dari Somasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : a. Bahwa benar bapak adalah Kuasa Hukum saya untuk mengurus Piutang saya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar lima ratus juta rupiah). b. Bahwa berkaitan dengan pengurusan permasalahan tersebut saya akan memberikan uang jasa (Succes Fee) sebanyak 20% kepada bapak

dari

jumlah/nilai

yang

diselesaikan/ditagih

dari

Saudara

ACHMAD VALIS AKBAR. Kemudian sesuai suratnya tanggal 23 Januari 2015 Tergugat dalam jawabannya atas Somasi pada Point 1 (satu) menyatakan bahwa benar Succes Fee yang disepakati dan harus dibayar oleh saya kepada bapak adalah sebesar 20% dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar lima ratus juta rupiah) adalah mengikat dan merupakan PACTA SUNT SERVANDA bagi Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bunyi Pasal 1338 KUHPerdata. 5. Bahwa

adapun

kesepakatan

yang

tercantum

didalam

Perjanjian

Penyelesaian Pembayaran Hutang tanggal 3 Juni 2014 yang nilainya sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) dibuat berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari ketujuh bidang tanah dengan pertimbangan untuk mengurangi beban Tergugat atas biaya Pajak Penghasilan (PPH) dan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dari nilai jual beli yang harus dibayar Tergugat dalam proses jual beli. Bahwa selain dari pada itu Tergugat akan memperoleh pembayaran piutang yang lebih besar dari Saudara ACHMAD VALIS AKBAR yang nilainya ditaksir sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga seandainya nilai yang tercantum didalam Perjanjian Penyelesaian

Pembayaran

sebesar

2.500.000.000,-

Rp.

Hutang (Dua

tertanggal Miliar

3

Juni

2014

adalah

lima

ratus

juta

rupiah),

sehingga Tergugat tidak lagi memiliki piutang atas nilai harga film milik Saudara ACHMAD VALIS AKBAR. Dengan

demikian

beralasan

serta

memiliki

dasar

hukum

bahwa

Penggugat berhak memperoleh pembayaran Succes Fee sebanyak 20% dari nilai perkara Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar lima ratus juta rupiah) Halaman 5 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Hukum Ingkar Janji/Wanprestasi. 6. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2014, Tergugat telah datang ke kantor Penggugat untuk menemui Penggugat dan meminta agar diberikan potongan/discount atas pembayaran success fee tersebut, kemudian oleh Penggugat diberikan potongan/discount sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga kewajiban pembayaran success fee Tergugat menjadi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), namun sejak diberikannya potongan/discount tersebut, Tergugat tidak juga melaksanakan pelunasan pembayaran success fee kepada Penggugat. Mengingat tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk segera melunasi kewajibannya, maka Penggugat membatalkan pemberian potongan/discount tersebut, sehingga kewajiban pembayaran success fee Tergugat kepada Penggugat tetap sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sampai dengan saat gugatan ini diajukan belum dilakukan pelunasan pembayaran. 7. Bahwa sebagai akibat hukum dari Ingkar Janji tersebut Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebagaimana Succes Fee yang jumlahnya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). 8. Bahwa, selain success fee yang tidak dibayarkan, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebanyak 5% yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) per-bulan. Hal ini berdasarkan ketentuan dari Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila Debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan“. Ketentuan

Pasal

1244 KUHPerdata

yang

berbunyi

“Debitur

harus

dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu

hal

yang

tak

terduga

yang

tak

dapat

dipertanggungkan

kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya“.

Halaman 6 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

Sehingga dengan demikian kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar bunga sebesar 5% dari Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2014 hingga dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat segera dan sekaligus. 9. Bahwa, selanjutnya

adapun

kerugian

Immaterial

yaitu

hilangnya

konsentrasi kerja berikut tersitanya waktu Penggugat untuk mengurus permasalahan Hutang Piutang Tergugat, sehingga merugikan nama baik Penggugat

yang

dinilai

dengan

uang

10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang

jumlahnya harus

sebesar

dibayar

Rp.

Tergugat

kepada Penggugat sejak Putusan Perkara ini diucapkan. 10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia serta untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat atas asset-aset tersebut diatas kiranya Majelis Hakim berkenan menetapkan Sita Jaminan atas asset tersebut serta menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan dimaksud yang dimohonkan Penggugat dalam permohonan Provisi dari gugatan Penggugat atas : Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat terletak di Pesona Depok Blok B No. 1, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pesona Depok Estate II



Sebelah Timur berbatasan dengan rumah

warga Pesona Depok

Blok B No. 2 

Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok belakang Depok Plaza



Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pesona Depok Utama

Sertifikat Hak Milik Nomor 542/Batulawang tanggal 9- 5-1995, Gambar Situasi Nomor 1460/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 925 M2 dahulu atas nama

FRIA

HERDIANA HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA

AGUSTINE RIANY terletak

di

Desa

Batulawang,

Kecamatan

Pacet

Kabupaten Cianjur Jawa Barat. 10.1.

Sertifikat Hak Milik Nomor 543/Batulawang tanggal 9- 51995, Gambar Situasi Nomor 1461/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000 M2 dahulu atas nama CHRISTINE HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Halaman 7 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

Desa

Batulawang,

Kecamatan

Pacet

Kabupaten

Cianjur

Jawa Barat. 10.2.

Sertifikat Hak Milik Nomor 544/Batulawang tanggal 9- 51995, Gambar Situasi Nomor 1462/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000 M2 dahulu atas nama EDDY HERDIAN HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

10.3.

Sertifikat Hak Milik Nomor 545/Batulawang tanggal 9- 51995, Gambar Situasi Nomor 1463/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000 M2 dahulu atas nama HAKIM THARAR saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Desa

Batulawang,

Kecamatan

Pacet

Kabupaten

Cianjur

Jawa Barat. 10.4.

Sertifikat Hak Milik Nomor 546/Batulawang tanggal 9- 51995, Gambar Situasi Nomor 1464/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000 M2 dahulu atas nama Drs. HAIRIZAL HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

10.5.

Sertifikat Hak Milik Nomor 547/Batulawang tanggal 9- 51995, Gambar Situasi Nomor 1465/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000 M2 dahulu atas nama ADJIE PERMADI HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

10.6.

Sertifikat Hak Milik Nomor 548/Batulawang tanggal 9- 51995, Gambar Situasi Nomor 1466/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 2455 M2 dahulu atas nama H. NURHADIATY HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Nomor 075/SSPMP/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 perihal Mohon pemblokiran atas 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik (SHM)/Batulawang Halaman 8 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya Penggugat mohon agar dilakukan pemblokiran atas 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut di atas, sebagai jaminan pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat serta mencegah itikad tidak baik dari Tergugat untuk mengalihkan kepemilikan atas 7 (tujuh) Sertifkat Hak Milik tersebut kepada pihak lain. Berikut terhadap kendaraan bermotor milik Tergugat sebagai

10.7.

berikut : a. Mobil Honda CRV warna putih tahun pembuatan 2013 No. Pol. B 1400 EJB. b. Mobil Honda Freed warna putih tahun pembuatan 2013 No. Pol. B 533 MMI. c. Motor Honda Revo warna Biru-Hitam No. Pol. B 6834 ZAG. Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk mencatatkan sita jaminan atas kendaraan bermotor milik Tergugat dan juga memblokir Nomor Polisi atas kendaraan milik Tergugat untuk mencegah itikad tidak baik dari Tergugat mengalihkan

kepemilikan

atas

kendaraan bermotor milik

Tergugat. 10.9. Harta Tergugat yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. 11. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir atas itikad tidak baik dari Tergugat dalam melaksanakan isi putusan perkara ini sehingga kepada Tergugat

harus

dihukum

untuk

membayar

uang

paksa/dwangsom

sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini.

Halaman 9 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

12. Bahwa

karena

gugatan

Penggugat

diajukan

berdasarkan

bukti

authentik, kiranya atas Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet serta Kasasi (uitvoerbaar bij vooraad). PERMOHONAN Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon Putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI Bahwa karena Penggugat khawatir atas itikad tidak baik dari Tergugat yang setiap waktu dapat mengalihkan asset berupa hartanya kepada pihak lain, sehingga tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat berikut agar gugatan Penggugat tidak sia-sia kiranya Majelis Hakim dapat meletakkan Sita Jaminan berikut Sita Jaminan dimaksud adalah Sah serta Berharga atas : Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat terletak di Pesona Depok Blok B Nomor 1, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut :  Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pesona Depok Estate II  Sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga Pesona Depok Blok B No.2  Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok belakang Depok Plaza  Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pesona Depok Utama 1. Sertifikat

Hak

Milik

Nomor

542/Batulawang

tanggal

9- 5-1995,

Gambar Situasi Nomor 1460/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 925 M2 dahulu atas nama FRIA HERDIANA HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak

di

Desa

Batulawang,

Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat. 2. Sertifikat

Hak

Milik

Nomor

543/Batulawang

tanggal

9- 5-1995,

Gambar Situasi Nomor 1461/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000 M2 dahulu atas nama CHRISTINE HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak

di

Desa

Batulawang,

Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat. 3. Sertifikat

Hak

Milik

Nomor

544/Batulawang

tanggal

9- 5-1995,

Gambar Situasi Nomor 1462/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000 M2 dahulu atas nama EDDY HERDIAN HAKIM saat ini atas Halaman 10 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat. 4. Sertifikat

Hak

Milik

Nomor

545/Batulawang

tanggal

9- 5-1995,

Gambar Situasi Nomor 1463/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000

M2

dahulu atas

nama

HAKIM THARAR saat ini atas nama

TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak

di

Desa

Batulawang,

Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat. 5. Sertifikat

Hak

Milik

Nomor

546/Batulawang

tanggal

9- 5-1995,

Gambar Situasi Nomor 1464/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000 M2 dahulu atas nama Drs. HAIRIZAL HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak

di

Desa

Batulawang,

Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat. 6. Sertifikat

Hak

Milik

Nomor

547/Batulawang

tanggal

9- 5-1995,

Gambar Situasi Nomor 1465/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000 M2 dahulu atas nama ADJIE PERMADI HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat. 7. Sertifikat

Hak

Milik

Nomor

548/Batulawang

tanggal

9- 5-1995,

Gambar Situasi Nomor 1466/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 2455 M2 dahulu atas nama H. NURHADIATY HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Menyatakan Penetapan sebagaimana dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet serta Kasasi (uitvoerbaar bij vooraad). DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Ingkar Janji /Wanprestasi. 3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat berupa : 3.1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

Halaman 11 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

3.2. Bunga 5% (lima persen) yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2014 hingga dibayar lunas segera dan sekaligus. 3.3. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) terhitung sejak tanggal 3 Juni 2014 hingga dibayar lunas seluruhnya kepada Penggugat. 4. Menyatakan Sah serta Berharga atas Sita Jaminan yang ditetapkan untuk asset/harta Tergugat yaitu : Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat terletak di Pesona Depok Blok B No. 1, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pesona Depok Estate II



Sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga Pesona Depok Blok B No. 2



Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok belakang Depok Plaza



Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pesona Depok Utama 4.1.

Sertifikat Hak Milik Nomor 542/Batulawang tanggal 9- 5-1995, Gambar Situasi Nomor 1460/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 925 M2 dahulu atas nama FRIA HERDIANA HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

4.2.

Sertifikat Hak Milik Nomor 543/Batulawang tanggal 9- 5-1995, Gambar Situasi Nomor 1461/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000 M2 dahulu atas nama CHRISTINE HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

4.3.

Sertifikat Hak Milik Nomor 544/Batulawang tanggal 9- 5-1995, Gambar Situasi Nomor 1462/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000 M2 dahulu atas nama EDDY HERDIAN HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

4.4.

Sertifikat Hak Milik Nomor 545/Batulawang tanggal 9- 51995, Gambar Situasi Nomor 1463/1995 tanggal 4-5-1995, Halaman 12 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

Luas tanah 1000 M2 dahulu atas nama HAKIM THARAR saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat. 4.5.

Sertifikat Hak Milik Nomor 546/Batulawang tanggal 9- 5-1995, Gambar Situasi Nomor 1464/1995 tanggal

4-5-1995,

Luas

tanah 1000 M2 dahulu atas nama Drs. HAIRIZAL HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat. 4.6.

Sertifikat Hak Milik Nomor 547/Batulawang tanggal 9- 5-1995, Gambar Situasi Nomor 1465/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 1000 M2 dahulu atas nama ADJIE PERMADI HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

4.7.

Sertifikat Hak Milik Nomor 548/Batulawang tanggal 9- 5-1995, Gambar Situasi Nomor 1466/1995 tanggal 4-5-1995, Luas tanah 2455 M2 dahulu atas nama H. NURHADIATY HAKIM saat ini atas nama TINEKE VITA AGUSTINE RIANY terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

4.8.

Berikut terhadap kendaraan bermotor milik Tergugat sebagai berikut : a. Mobil Honda CRV warna putih tahun pembuatan 2013 No. Pol. B 1400 EJB. b. Mobil Honda Freed warna putih tahun pembuatan 2013 No. Pol. B 533 MMI. c. Motor Honda Revo warna Biru-Hitam No. Pol. B 6834 ZAG. Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk mencatatkan sita jaminan atas kendaraan bermotor milik Tergugat dan juga memblokir Nomor Polisi atas kendaraan milik Tergugat untuk mencegah itikad tidak baik dari Tergugat mengalihkan

kepemilikan

atas kendaraan

bermotor

milik

Tergugat. 4.9.

Harta Tergugat yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang Halaman 13 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

menyebutkan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak diucapkan. 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet serta Kasasi (uitvoerbaar bij vooraad). 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. SUBSIDAIR Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Menimbang,

bahwa Tergugat

atas

Gugatan

Penggugat

tersebut

mengajukan Jawaban tertanggal 2 Desember 2015 dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa benar Penggugat adalah kuasa yang bertindak mewakili Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang (tagihan/piutang) Tergugat kepada AHMAD VALIS AKBAR dan ASDIANA sebagaimana tertuang dalam surat kuasa No.009/SSP-SK/V/2014 tertanggal 7 Mei 2014. 3. Bahwa benar dalam rangka penyelesaian permasalahan hutang piutang dimaksud, Tergugat telah memberikan honorarium jasa hukum berupa fee sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Bahwa disamping itu Tergugat akan memberikan success fee kepada Penggugat sebesar 20% apabila Penggugat berhasil menyelesaikan tagihan/piutang tersebut secara keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000,(dua milyar lima ratus juta rupiah). 4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat tidak seluruhnya berhasil, karena pihak AHMAD VALIS AKBAR baru membayar kewajibannya kepada Tergugat hanya sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta Halaman 14 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

rupiah) dengan cara menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah. Disepakati oleh Tergugat dengan pihak AHMAD VALIS AKBAR bahwa nilai/harga 7 (tujuh) bidang tanah tersebut setara dengan harga Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Artinya, bahwa masih ada sisa kewajiban AHMAD VALIS AKBAR yang belum diselesaikan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Hal ini seharusnya menjadi kewajiban Penggugat untuk menyelesaikan sisa pembayaran yang belum diselesaikan oleh AHMAD VALIS AKBAR. 5. Bahwa oleh karena kewajiban Penggugat untuk menyelesaikan tagihan yang tersisa kepada AHMAD VALIS AKBAR, maka belum timbul kewajiban Tergugat untuk membayar success fee kepada Penggugat. 6. Bahwa dengan demikian adalah tidak benar dan keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa AHMAD VALIS AKBAR telah membayar seluruh kewajibannya kepada Tergugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), karena faktanya AHMAD VALIS AKBAR baru menyelesaikan hanya sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Penyelesaian Pembayaran Hutang yang dibuat antara Tergugat dengan AHMAD VALIS AKBAR tertanggal 2 Juni 2014. (Bukti T-1). 7. Bawa sesunguhnya dengan etikat baik Tergugat bermaksud untuk membayar success fee kapada Penggugat sebesar 20% dari nilai yang sudah dibayar oleh AHMAD VALIS AKBAR sebesar Rp. 1.300.000.000,(satu milyar tiga ratus juta rupiah), yaitu sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah). Bahwa maksud dan niat baik Tergugat tersebut di tolak oleh Penggugat. Penggugat menginginkan bahwa perhitungan pembayaran success fee adalah 20% dari nilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yaitu sebesar Rp.500.000.000,- padahal yang baru diselesaikan dan dibayar oleh AHMAD VALIS AKBAR adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). 8. Bahwa oleh karena itikat baik dari Tergugat untuk membayar success fee kepada Penggugat sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta

Halaman 15 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

rupiah) di tolak oleh Penggugat, maka tawaran dan etikat baik tersebut ditarik kembali oleh Tergugat. 9. Bahwa namun demikian, apabila Penggugat menginginkan pembayaran success fee sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka Penggugat

harus menyelesaikan

kewajibannya

untuk menagih

sisa

kewajiban yang belum di bayar oleh AHMAD VALIS AKBAR sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Bahwa sepanjang Penggugat belum dapat menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan penagihan atas sisa hutang yang belum dibayar oleh AHMAD VALIS AKBAR, maka Tergugat menolak tuntutan Penggugat membayar success fee sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 10. Bahwa untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), pihak AHMAD VALIS AKBAR selain membayar dengan cara menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah dengan nilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), akan dibayar dalam bentuk copy right film milik AHMAD VALIS AKBAR, akan tetapi hal ini tidak di urus dan dikerjakan oleh Penggugat sehingga sampai saat ini AHMAD VALIS AKBAR belum memenuhi seluruh kewajibannya kepada Tergugat karena memang kenyataanya tidak pernah di urus oleh Penggugat. 11. Bahwa dalil Penggugat butir 5 yang menyatakan bahwa kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian penyelesaian pembayaran hutang tanggal 3 Juni 2014 yang nilainya sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dibuat berdasarkan nilai NJOP dari ke tujuh bidang tanah dengan pertimbangan mengurangi beban Tergugat atas biaya pajak PPH dan BPHTB dari nilai jual beli yang harus dibayar Tergugat dalam proses jual beli. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena memang harga/nilai tanah tersebut sesuai dengan harga sebenarnya, tidak dimaksudkan untuk mengakali beban pajak maupun BPHTB sebagaimana dimaksud Penggugat. Artinya bahwa harga ke-7 bidang tanah yang diserahkan oleh AHMAD VALIS AKBAR kepada Tergugat memang senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). 12. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya Tergugat menolak dalil Penggugat butir 6 yang mengatakan bahwa Tergugat telah datang ke kantor Penggugat Halaman 16 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

untuk menemui Penggugat dan meminta diberikan potongan/discount sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta) atas pembayaran success fee sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tergugat

datang

ke

kantor

Penggugat

tidak

membicarakan

potongan/discount success fee, tetapi Tergugat membicarakan mengenai pertanggungjawaban pekerjaan Penggugat yang belum diselesaikan; 13. Bahwa oleh karena Penggugat belum menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar success fee kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan untuk itu tidak ada wan prestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahwa justru Penggugatlah yang tidak melaksanakan prestasi yang seharusnya menjadi kewajiban Pengugat. 14. Bahwa oleh karena tidak ada wan prestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar success fee kepada Penggugat sebesar 20% dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) berikikut bunga sebesar 5%. Dan dengan demikian permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam posita maupun petitum gugatannya, termasuk permohonan untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maupun kerugian imateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar), uang paksa/dwangsom termasuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,

karena

tidak

berdasarkan

hukum

haruslah

di

tolak

dan

dikesampingkan. 15. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya. Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menolak

gugatan

PENGGUGAT

seluruhnya,

atau

setidak-tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 Mei 2016 Nomor 164/Pdt.G/2015/PN.Dpk. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

DALAM PROVISI -

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi; 3. Menghukum

Tergugat

untuk

mengganti

kerugian

yang

diderita

Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak tanggal 3 Juni 2014; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.101.000,-(satu juta seratus satu ribu rupiah); 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan dimana pihak Penggugat/kuasa hukum Penggugat dan Tergugat/kuasa hukum Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka sesuai dengan surat pemberitahuan isi putusan Nomor

164/Pdt.G/2015/PN.Dpk., kepada kuasa hukum Tergugat dan kuasa

hukum Penggugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 164/Pdt.G/2015/PN.Dpk. tanggal 26 Mei 2016, masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016 dan tanggal 1 Agustus 2016, dengan seksama; Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding, dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 1 Juli 2016, Nomor 164/Pdt.G/2015/PN.Dpk., menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya

menyatakan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Depok Nomor 164/Pdt.G/2015/PN.Dpk tanggal 26 Mei 2016 dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 4 Agustus 2016, dengan seksama; Menimbang, bahwa dari Risalah Permohonan Banding, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 Agustus 2016, Nomor 164/Pdt.G/2015/PN.Dpk., menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 164/Pdt.G/2015/PN.Dpk tanggal 26 Mei 2016. dan permohonan tersebut, telah diberitahukan kepada pihak lawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 September 2016, dengan seksama; Halaman 18 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding/Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 6 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 September 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 September 2016, dengan seksama; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding/Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 26 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 Oktober 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 6 April 2017, dengan seksama; Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding/Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 Oktober 2016, kontra memori banding

tersebut

telah

diberitahukan

dan

diserahkan

kepada

Pembanding/Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 6 April 2017, dengan seksama; Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak berperkara, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Depok seperti ternyata dari pemberitahuan tentang hal itu, kepada kuasa hukum masing-masing pihak pada tanggal 28 September 2016 dan tanggal 4 Agustus 2016, dengan seksama; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

syarat-syarat

ditentukan

dalam

Undang-undang,

oleh

karenanya

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya, antara lain sebagai berikut: Halaman 19 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

DALAM PROVISI: -

Bahwa Pembanding menolak pertimbangan hukum Judex Facti yang keliru tentang provisi ;

-

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama Pengadilan Negeri berikut penerapannya sebagaimana tertulis pada putusan halaman 24, alinea ke 2, baris ke 14-26 : “Menimbang, bahwa provisional yang secara ekimologis memiliki pengertian sementara” sedangkan dalam ketentuan Pasal 53 Rv, istilah “provisionileis vonnis” berarti putusan sementara atau mengenai ketetapan sementara dari hakim

selama

memeriksa

pokok

perkara

dan

syarat-syarat

untuk

dikabulkannya permintaan provisional secara tersurat selalu dihubungkan dengan keberadaan Pasal 180 HIR dan juga dilihat sifat dari permintaan tersebut yang sifatnya harus mendesak dan segera ; “Menimbang, bahwa merujuk pada uraian di atas, maka yang utama dalam mengabulkan permintaan provisi adalah adanya sifat yang mendesak dan segera yang harus dilakukan dan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melihat adanya sifat yang mendesak dan segera itu dari alasan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dalam permintaan provisinya, dengan demikian terhadap permintaan provisi yang dimaksud cukup beralasan untuk ditolak ; DALAM POKOK PERKARA: -

Bahwa Judex Facti tingkat

pertama telah keliru

dalam membuat

pertimbangan hukumnya yang tidak berpedoman kepada ketentuan hukum sebagaimana diatur oleh hukum perdata pada umumnya ; -

Bahwa Pembanding sangat keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama Pengadilan Negeri beserta penetapannya sebagaimana tertulis dalam putusan halaman 31, alinea ke 3, baris ke 14-24 yang berbunyi: “Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang mana karena Tergugat telah lalai dalam melakukan kewajibannya yang tidak melakukan pembayaran atas honorarium jasa hukum berupa success fee kepada Penggugat, sehingga membuat pihak Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 5% (lima persen) yaitu sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 3 Juni 2014 dan tuntutan immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh Halaman 20 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

milyar rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa bunga yang dapat diberikan hanya 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal 3 Juni 2014, sedangkan kerugian immaterial karena tidak dibuktikan secara nyata maka tuntutan itu harus ditolak” ; PERMOHONAN : -

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pembanding /Penggugat terdahulu memohon putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan

permohonan

banding

dari

Pembanding/Penggugat

terdahulu Sahala Siahaan, SH. 2. Menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Mei 2016 No. 164/Pdt.G/2015/PN.Dpk dengan: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menyatakan Tergugat terbukti ingkar janji/wanprestasi ; 3. Menyatakan meletakkan sita jaminan atas 7 bidang tanah milik Terbanding sebagaimana bidang tanah dengan nomor sertifikat hak milik Nomor 542/Batulawang, Nomor 543/Batulawang, Nomor 44/Batulawang, Nomor 545/Batulawang, Nomor 546/Batulawang, Nomor

547/Batulawang,

dan

Nomor

548/Batulawang

serta

menyatakan sita jaminan sita jaminan berikut berita acaranya adalah sah serta berharga ; 4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat secara materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah bunganya sebesar 5% (lima persen) per bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2014 hingga dibayar lunas ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; 6. Menyatakan putusan perkara perdata ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet serta kasasi ; Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya, antara lain sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA : -

Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya dalam menentukan besaran nilai success fee yang harus dibayar oleh Pembanding/semula Tergugat ;

Halaman 21 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

-

Bahwa oleh karena Terbanding/semula Penggugat menolak success fee yang ditawarkan oleh Pembanding/semula Tergugat, maka cukup alasan Pembanding/semula Tergugat telah menarik kembali penawaran tersebut. Bahwa dengan demikian, hal berkaitan masalah ini bukanlah kesalahan dari Pembanding/semula Tergugat melainkan kesalahan dari Pembanding/semula Penggugat sendiri ;

-

Bahwa dengan demikian justru pihak Pembanding/semula Tergugat menginginkan

agar

pihak

Terbanding/semula

Penggugat

untuk

menyelesaikan target penyelesaian hutang-piutang keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayar sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga sisa kurang sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ; -

Bahwa berdasarkan kesepakatan secara konsensualitas uang jasa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Pembanding/semula Tergugat yang telah diterima oleh Terbanding/semula Penggugat adalah uang jasa advokasi / professional fee untuk keseluruhan target penyelesaian hutang-piutang yang harus ditagih kepada ACHMAD VALIS AKBAR dan ASDIANA ;

-

Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya dalam menentukan perbuatan wanprestasi ;

-

Bahwa pada halaman 31 Putusan No. 164/PDT.G/2015/PN.DPK tanggal 26 Mei 2016, dalam pertimbangannya menyatakan Pembanding/semula Tergugat telah melakukan wanprestasi, yang merupakan pokok gugatan dan dapat dibuktikan oleh Terbanding/semula Penggugat ;

-

Bahwa dengan demikian justru pihak Pembanding/semula Tergugat menginginkan menyelesaikan

agar target

pihak

Terbanding/semula

hutang-piutang

Penggugat

keseluruhan

sebesar

untuk Rp.

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat kuasa Nomor: 009/SSP-SK/V/2014 tertanggal 7 Mei 2014 (Bukti P-1); sementara itu yang telah dibayar sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), sehingga sisa kurang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang masih menjadi pekerjaan/kewajiban dari pihak Terbanding/semula Penggugat ; -

Bahwa dengan mencermati alasan ini, jelas pekerjaan Terbanding/semula Penggugat sebenarnya belum secara tuntas dilaksanakan dan oleh karena itu tuntutan pembayaran ganti kerugian didasarkan perbuatan hukum Halaman 22 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

wanprestasi yang harus dibayarkan oleh Pembanding/semula Tergugat tidaklah cukup beralasan dan karenanya dapat dikesampingkan ; PERMOHONAN : -

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk memberikan Putusan Hukum sebagai berikut : Mengadili

I.

DALAM PROVISI : - Menolak tuntutan Terbanding/semula Penggugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Permohonan Banding dari Terbanding/semula Penggugat terdahulu SAHALA SIAHAAN, SH. ; 2. Mengabulkan

permohonan

banding

Pembanding/semula

Tergugat

terdahulu TINEKE VITA AGUSTINE RIANY ; 3. Menyatakan Pembanding/semula Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ; 4. Menolak meletakkan

Sita

Jaminan

atas 7

(tujuh)

bidang

milik

Pembanding/semula Tergugat ; 5. Menolak tuntutan Terbanding/semula Penggugat atas pembayaran ganti kerugian baik secara materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 5 % per bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2014 hingga dibayar lunas ; 6. Membebankan Terbanding/semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; 7. Menolak permohonan Terbanding/semula Penggugat untuk selain dan selebihnya ; Atau

apabila Yang Mulia

Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya, antara lain sebagai berikut: DALAM PROVISI: -

Bahwa terhadap tanggapan dari Pembanding/semula Tergugat mengenai provisi tidaklah tepat, oleh karena telah jelas tertuang dalam ketentuan Pasal 53 Rv, istilah “provisionileis vonnis” selalu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No: Halaman 23 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

MA/Kumdil/177/VIII/K/2001 yang menyatakan bahwa : “…setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yang menyebutkan : “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” -

Bahwa dengan mencampur-adukkan pemahaman obyek sengketa antara Terbanding/semula Tergugat dengan saudara AHMAD VALIS AKBAR dengan obyek sengketa antara Terbanding/semula Tergugat dengan Pembanding/semula Penggugat, adalah sebagai hal yang mengada-ada oleh Pembanding/semula Penggugat yang kemudian justru memperlihatkan keinginan menguasai 7 (tujuh) lahan bidang tanah itu dan memperlihatkan itikad baik dalam penyelesaian perkara a quo ;

-

Bahwa oleh karena itu, mencermati uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permohonan provisi Pembanding/semula Penggugat terdapat cukup alasan untuk ditolak dan atau dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA: -

Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya yang tidak berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana diatur oleh hukum perdata pada umumnya ;

-

Bahwa Pembanding/semula Penggugat menafsirkan pertimbangan hukum Judex Factie yang menentukan bunga 6% (enam persen) setiap tahun adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan Pasal 1239 KUH Perdata yang mengatur bahwa : “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;

-

Bahwa

Judex

Factie

telah

lalai

dalam

mempertimbangkan

akan

permohonan Sita Jaminan mengingat Pembanding di dalam surat gugatannya maupun khusus permohonan sita sebelumnya agar ditetapkan atas ke-7 (tujuh) bidang tanah sebagaimana sertifikat hak-hak atas tanah yang tertulis atas nama Terbanding ; -

Bahwa dengan mencermati uraian yang telah dikemukakan di atas, maka berkaitan dengan putusan perkara No. 164/Pdt.G/2015/PN.DPK tanggal 26 Halaman 24 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

Mei 2016 khususnya berkaitan dengan bunga uang serta Sita Jaminan yang juga dimohonkan sebelumnya (dalam permohonan provisi) terdapat cukup alasan untuk tidak perlu diperbaiki dan atau cukup alasan untuk dikesampingkan ; -

Bahwa tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan serta merta ;

-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut : Mengadili

I. DALAM PROVISI : - Menolak tuntutan Pembanding/semula Penggugat ; II. DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat terdahulu SAHALA SIAHAAN, SH. ; 2. Mengabulkan

permohonan

banding

Terbanding/semula

Tergugat

terdahulu TINEKE VITA AGUSTINE RIANY ; 3. Menyatakan Terbanding/semula Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ; 4. Menolak

meletakkan

Sita

Jaminan

atas 7

(tujuh)

bidang

milik

Terbanding/semula Tergugat ; 5. Menolak tuntutan pembayaran ganti kerugian baik secara materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditambah bunga sebesar 5 % per bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2014 hingga dibayar lunas ; 6. Membebankan Pembanding/semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; 7. Menolak permohonan Pembanding/semula Penggugat untuk selain dan selebihnya ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dan kontra memori banding tersebut, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan ini di tingkat banding, yang hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan di Pengadilan tingkat pertama sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 25 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 164/Pdt.G/2015/PN.Dpk, tanggal 26 Mei 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan alasanalasan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan dan alasannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 164/Pdt.G/2015 /PN.Dpk. tanggal 26 Mei 2016, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya; Mengingat, peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura serta KUHPerdata; MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 164/Pdt.G/ 2015/PN.Dpk, tanggal 26 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : Kamis tanggal 6 Juli 2017 oleh kami : Nelson Pasaribu, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dalizatulo Zega, S.H. dan Agus Hariyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Halaman 26 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

tanggal 22 Mei 2017 Nomor

254/Pen/Pdt/2017/PT.BDG. putusan tersebut pada hari: Kamis tanggal 13 Juli 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh : Saleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd Dalizatulo Zega, S.H.

ttd Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

ttd Agus Hariyadi, S.H.,M.H.. Panitera Pengganti, ttd Saleha. Perincian biaya perkara : -

Biaya materai …………………….…………… Rp.

6.000,00

-

Biaya redaksi …………………………………. Rp.

5.000,00

-

Biaya pemberkasan…………….…………….. Rp. 139.000,00 Jumlah …………………………………….…... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman dari Putusan Nomor 254/PDT/2017PT.BDG