P U T U S A N Nomor 132/Pdt/2014/PT.Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----------------------------------------------------------------1. ABDULMALIK, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim RT. 004 RW. 012 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas,
Kota
Depok,
Pembanding
I
semula
Penggugat I; ----------------------------------------------------------------2. BUNYANIH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Beringin RT. 04 RW. 18 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Pembanding II semula Penggugat II ; -------------------3. A T I K A H,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Baiturrahim Gg. Swadaya RT.04 RW.01 Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, Pembanding III semula Penggugat III; ------
4. Y U Y U H,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cipeucang RT. 003 RW. 02 Kelurahan Cipeucang, Kecamatan Cileungsi,
Kabupaten
Bogor,
Pembanding
IV
semula
Penggugat IV; -------------------------------------------------------------5. Hj. YAYAH HAYATI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Beji Pladen, RT. 003 RW. 003 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Pembanding V semula Penggugat V; ------------6. BADRIAWATI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di
Beji
Pladen, RT. 003 RW. 14 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Pembanding VI semula Penggugat VI; ------------------Selaku Ahli Waris sah
dari almarhumah MASPIAH binti SURYADI
(selanjutnya disebut almh. Maspiah) yang meninggal dunia di Depok pada tanggal 19 Desember 1972 dan alm. E. Bachrudin yang meninggal dunia di Depok pada tanggal 11 Nopember 1987; ---------------------------------------------Pembanding I sampai dengan Pembanding VI semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VI dalam hal ini diwakili oleh H. SAPRIYANTO REFA, S.H., M.H.,M. NAZARUDDIN SALAM, S.H., GUSTIAN LUBIS, S.H., M. THOHIR, SH., dan YAHYA ISKANDAR, SH.,masing-masing Advokat dan
Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 132/Pdt/2014/PT.Bdg.
Konsultan
Hukum
pada
Kantor
Advokat-Konsultan
Hukum-Kurator&
Pengurusan “SAPRIYANTO REFA & ASSOCIATES”, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Ruko Grand Palace Unit F Jalan Raya Pasar Minggu Km. 16 Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Agustus 2013; ---------------------------------------------------------------MELAWAN: 1. Hj. SITI MASROPAH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gang Romo RT. 04 RW. 04 Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Terbanding I semula Tergugat I; -------------------------------------------------------------2. NY. IKE SUNARYO,Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Raya Margonda No. 95, Kota Depok, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun diluar Negara Republik Indonesia, Terbanding II semula Tergugat II; --3. NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA,
Cq.
PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR
WILAYAH
PROPINSI
JAWA
BARAT, Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTIP DEPOK, berkedudukan di Depok beralamat di Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Depok Terbanding III semula Tergugat III; ------------------------------------------------4. NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA,
INDONESIA,
Cq.
Cq.
PEMERINTAH
KEMENTRIAN
REPUBLIK
DALAM
NEGERI
REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, Cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Bogor beralamat di Jalan Tegar Beriman
Kelurahan Tengah Cibinong,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakil oleh kuasanya bernama : RATIH PURNAMASARI, SH., OCTAVIANSYAH DWI ANANDA, SH., HANNY SEPTIANIE, SH.MH., VITA PUSPITASARI, SH. dan RENA PERMANA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/472-Banhuk. tanggal, 29 Agustus 2012, Terbanding IV semula Tergugat IV; ---------------------------------------------
Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 132/Pdt/2014/PT.Bdg.
5. NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA,
INDONESIA,
Cq.
Cq.
PEMERINTAH
KEMENTRIAN
REPUBLIK
DALAM
NEGERI
REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, Cq. PEMERINTAH KOTA DEPOK, berkedudukan di Depok beralamat di Jalan Margonda Raya No. 54 Kota Depok, dalam hal ini diwakil oleh kuasanya dari Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kota Depokbernama : SALVIADONA TRI P., SH.MH., M. YUNAN LUBIS, SH.,
YAYA SUDIRA, SH., FUJI
OKTAVIANI, SH., DAMAY SHENDIPA, SH. Mhd. DINI WIZI FADLY Y., Sos., HELENA OCTAVIANNE, SH.MH., IDA RAHAYU, SH., JEHAN ROSALYN D, SH., dan ABDU MIKAIL, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 26 Juli
2012 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-
02/0.2.34/G.Pdt/08/2012
tanggal
9
Agustus
2012
Terbanding V semula Tergugat V; -----------------------------6. PT. ANDYKA INVESTA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk
kepadaUndang-Undang
Negara
Republik
Indonesia berkedudukan di Depok, beralamat di ITC Depok Lt. 2 Blok B No. 2 dan 3, Jalan Margonda Raya, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok Terbanding VI semula Tergugat VI; ---------------------------Dan : H. MUCHTAR BACHRUDIN, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim RT. 004 RW. 012 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota
Depok Turut
Terbanding semula Turut Tergugat; -----------------Pengadilan Tinggi tersebut;-------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Dpk. tanggal 31 Juli 2013;----------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 132/Pdt/2014/PT.Bdg.
Depok Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Dpk., tanggal 31 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :----------------------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI; -----------------------DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------------------1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; ------------------------2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.491.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); ------Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok tanggal 12 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Dpk. tanggal 31 Juli 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 4 September 2013, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 September 2013, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 14 Nopember 2013; ---Membaca
memori
banding
yang
diajukan
kuasa
hukum
Para
Pembanding semula Para Penggugat tertanggal28 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Oktober 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Dpk. tanggal 31 Juli 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 1 Nopember 2013, kepada Terbanding III semula Terbanding III pada tanggal 5 Nopember 2013, sedangkan kepada Terbanding IV semula Terbanding IV tanggal 14 Nopember 2013; ------------------Membaca kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding V semula Tergugat V tanggal 28 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 2 Desember 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 3 Februari 2014; --------------------------------
Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 132/Pdt/2014/PT.Bdg.
Membaca pula kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 10 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Desember 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Desember 2013; ---------------------------Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Dpk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok masing-masing tanggal 3 Oktober 2013 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, tanggal 4 September 2013 kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tanggal 9 September 2013 kepada Terbanding II semula Tergugat II dan tanggal 14 Nopember 2013 kepada Terbanding IV semula Tergugat IV untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding; -----------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;----------------------Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------------------------------------1. Majelis Hakim telah keliru memahami Nebis In Idem; ------------------------------
Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975, perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara Nomor 597/Perd/1971/PN.Mdn., tetapi karena pihakpihaknya tidak sama tidak ada nebis in idem; -----------------------------------
-
Bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (perkara Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Dpk.) adalah Abdul Malik selaku Penggugat I, Bunyanih selaku Penggugat II, Atikah selaku Penggugat III, Yuyuh selaku Penggugat IV, Ny. Hj. Yayah Hayati selaku Penggugat V dan Badriawati selaku Penggugat VI melawan Hj. Siti Masropah selaku Tergugat I, Ny. Ike Soenaryo selaku Tergugat II, Kantor Pertanahan Kota Depok selaku Tergugat III, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor selaku Tergugat IV, Pemerintah Kota Depok selaku Tergugat V dan PT. Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 132/Pdt/2014/PT.Bdg.
Andyka Investa selaku Tergugat VI serta H. Muchtar Bachrudin selaku Turut Tergugat. Sedangkan yang menjadi pihak-pihak dalam perkara No. 99/Pdt.G/1989/PN.Bogor (Bukti T1.I) adalah H. Muchtar Bachrudin selaku Penggugat dan Ny. Hj. Siti Masropah selaku Tergugat; -------------
Bahwa meskipun objeknya sama, akan tetapi para pihak dalam perkara ini (perkara No. 100/Pdt.G/2012/PN.Dpk) berbeda dengan para pihak perkara No. 99/Pdt/G/1989/PN.Bogor, oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975, gugatan Para Pembanding tidak nebis in idem; ------------
2. Para Pembanding memiliki Hak Atas Tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga Para Pembanding memiliki kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mempersoalkan objek sengketa terhadap Para Terbanding (Dahulu Para Tergugat); -------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) tidak lagi memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mempersoalkan objek sengketa terhadap Para Tergugat karena berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap objek sengketa telah diberikan status hukum bahwa Para Penggugat telah dinyatakan secara hukum tidak memiliki hak atas objek sengketa yang dimaksud; -------------------------------------------------------------
-
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah keliru karena : -----------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah berlaku tidak adil dan terkesan memihak karena hanya mempertimbangkan buktibukti
surat
yang
diajukan
oleh
Para
Terbanding
tanpa
mempertimbangkan bukti-bukti surat (bukti P.1 s/d P-17 E) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding dalam perkara ini, sehingga putusan tersebut sangat menguntungkan Para Terbanding dan merugikan Para Pembanding; ----------------------------3. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik almh. Maspiah (Ibu Para Pembanding) yang telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 19 Desember 1972. Bukti surat yang membuktikan bahwa tanah tersebut milik almh. Maspiah adalah : ---------------------------------------------------
Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 132/Pdt/2014/PT.Bdg.
a. Bukti P1 2A yaitu Girik C.280, persil No. 25 luas 2385 M2 a/n Maspiah, beralamat Kp. Manggah RT. 04, RW. 04, Desa Depok, Kecamatan Pancoranmas, Kotif Depok, yang diterbitkan oleh Kepala Inspeksi IPEDA Bogor Januari 1983; --------------------------------------------------------------------b. Bukti P.2B yaitu Photo copy Buku Letter C Kelurahan Depok, nama wajib IPEDA MASPIAH No. 280, tempat tinggal Kp. Manggah luas 2385 M2, persil 25 D.III, sebab dan tanggal perubahan jual beli dari No. 1925, yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Sdr. Yahman, Spd selaku Lurah Depok; -----------------------------------------------------------------------------c. Bukti P.5 yaitu surat keterangan No. 593.2/90/IV/2011 tanggal 08 April 2011 yang diterbitkan oleh Kelurahan Depok; -----------------------------------d. Bukti P.2G yaitu surat keterangan tanggal 18 Juli 1992, Nomor 593/153Pem yang diterbitkan oleh Kelurahan Depok; -----------------------------------e. Bukti P.2H, yaitu surat permohonan keterangan tanah tanggal 27 Desember 1988 No. 593.2/42 yang diterbitkan oleh Kelurahan Depok; --f. Bukti
P.21
yaitu
surat
keterangan
tanggal
27
Juli
1988
No.
593.2/25/DP/1988 yang diterbitkan oleh Kelurahan Depok; -----------------g. Bukti P.2J yaitu surat pernyataan Sdr. Sarim selaku Ketua RT. 04/RW. IV, Kelurahan Depok tanggal 16 Oktober 1989 dan surat Keterangan tanggal 02 Juni 1997; ------------------------------------------------------------------h. Bukti P-3 yaitu Hasil Pemetaan Lapangan aspek tata guna tanah No. 591-1/II-146B-183/Kad/88 tanggal 12 Nopember 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor; --------------------------------------------i.
Bukti P-6E yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Depok sampai dengan tahun 2012 wajib pajak atas tanah tersebut adalah almh. Maspiah; ------------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa bukti surat P-2A s/d P-6E tersebut sampai saat ini masih sah dan berlaku karena tidak pernah dibatalkan oleh pihak atau instansi manapun juga termasuk oleh Majelis Hakim perkara Perdata No. 99/Pdt.G/1989/PN.Bogor, khusus Girik C.280 a/n Maspiah sampai saat ini masih tercatat secara resmi pada Buku Letter C Kelurahan Depok tanpa
adanya
pembatalan
(coretan-coretan
karena
dijual
atau
dilepaskan haknya kepada pihak lain atau karena sudah menjadi sertifikat). Hal tersebut membuktikan bahwa tanahnya ada dan tanah yang menjadi objek sengketa adalah hak milik almh. Maspiah yang
Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 132/Pdt/2014/PT.Bdg.
belum pernah dijual atau dilepaskan haknya kepada siapa/pihak manapun juga, oleh karena almh. Maspiah telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 19 Desember 1972, maka tanah tersebut menjadi hak ahli warisnya yaitu Para Pembanding; --------------------------------------4. Bahwa Majelis Hakim telah keliru mengkaitkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 99/Pdt.G/1989/PN.Bogor tanggal 17 Mei 1990 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 461/Pdt/1990/PT.Bdg. tanggal 2 April 1991 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 2163 K/Pdt/1991 tanggal 1 Februari 1993 tersebut dengan Para Pembanding karena putusan tersebut adalah putusan sengketa perkara perdata antara Pembanding I melawan Turut Terbanding. Para Pembanding bukan pihak dalam perkara tersebut sehingga tidak ada hubungannya dengan Para Pembanding isi putusan tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, yaitu Terbanding I dan Turut Terbanding; -----------------------------------------------------------------------
Bahwa setelah tanah seluas 2.385 M2 tersebut dijual oleh Terbanding I kepada Terbanding II pada tanggal 10 April 1989 dan kemudian seluas 1.585 M2 dimasukkan dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 00003/Kel. Depok, sedangkan yang disisakan hanya seluas 800 M2 milik Turut Terbanding, pada bulan September 2011 tanah seluas 800 M2 milik Turut Terbanding tersebut kembali ingin dijual oleh Terbanding I untuk itu diterbitkan bukti T.I.5 s/d T.I.8 disinilah tampak keserakahan Terbanding I setelah menjual tanah almh. Maspiah pada tanggal 10 April 1989 dan menikmati hasilnya; ------------------------------------------------
-
Bahwa dengan telah masuknya tanah yang menjadi objek sengketa seluas 1.585 M2 kedalam Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00003/Kel. Depok, yang disisakan seluas 800 M2 milik Turut Terbanding, maka bukti T.I.1, T.I.2, T.I.3, T.I.5, T.I.6 T.I.7 dan T.I.8 tidak lagi mempunyai makna,
oleh
karena
itu
Majelis
Hakim
telah
keliru
dalam
mempertimbangkan dan memutus perkara ini yang hanya berdasarkan T.I.1, T.I.2, T.I.3 yang tidak berlaku dan tidak bermakna apa-apa lagi karena tanahnya sudah dijual oleh Terbanding I pada tanggal 10 April 1989 dan pada tanggal 14 Oktober 2000 tanah tersebut telah masuk kedalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 00003/Kel. Depok a/n pemegang Hak Terbanding IV; -----------------------------------------------------Berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum bahwa gugatan Para Penggugat / Para
Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 132/Pdt/2014/PT.Bdg.
Pembanding tidak nebis in idem dan Para Penggugat / Para Pembanding memiliki hak atas objek sengketa sehingga Para Penggugat / Para Pembanding memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mempersoalkan objek sengketa terhadap Para Tergugat / Para Terbanding, oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Para Penggugat / Para Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 31 Juli 2013 Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Dpk. dengan amarnya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------1. Menerima
permohonan
banding
dari
Pembanding
I
Abdul
Malik,
Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V dan Pembanding VI tersebut; ------------------------------------------------------------------2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 31 Juli 2013 Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Dpk. dan ---------------------------------------------------Mengadili sendiri : I.
DALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------------------
Menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak dapat diterima; -
II.
DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------
Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----------------------------------------------------------------------
-
Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara; ------
Menimbang, bahwa Terbanding V semula Tergugat Vmelalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut : -------------
Bahwa jelas terhadap objek sengketa telah diberikan status hukumnya berdasarkan
putusan
pengadilan
sebelumnya,
yakni
putusan
No.
99/Pdt.G/1989/PN.Bogor tanggal 17 Mei 1990 yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 462/Pdt/1990/PT.Bdg. tanggal 2 April 1991 dan telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2163K/Pdt/1991 tanggal 1 Februari 1993; -----------------------------------
Bahwa terhadap status hukumnya telah dilaksanakan eksekusi putusan Pengadilan
sesuai
Berita
Acara
Eksekusi
Pengosongan
Nomor
:
07/Eks/Pdt/1993/PN.Bgr jo. No. 99/Pdt.G/1989/PN.Bgr tanggal 27 Februari 1997 yang dalam Berita Acara Pengosongan tersebut diterangkan oleh karena Muchtar Bachrudin beserta sanak keluarganya dan orang lain yang mungkin mendapatkan hak dari padanya beserta harta bendanya yang
Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 132/Pdt/2014/PT.Bdg.
secara resmi diserahkan kepada Hj. Siti Masropah / Tergugat I / Terbanding I (ahli waris M. Tabri dan Ny. Aisyah) selaku pihak yang berhak atas tanah tersebut; -----------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dengan sendirinya tidak lagi memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan objek sengketa terhadap Tergugat V / Terbanding V; --------
-
Bahwa dengan demikian jelas bahwa azas NEBIS IN IDEM terbukti adanya dan Majelis Hakim telah tepat sebagaimana terlihat dari objek gugatan Penggugat / Pembanding dalam perkara ini memiliki obyek gugatan yang sama, yaitu tanah dengan dasar Girik persil No. 25 No. C.280 dan telah diproses
di
Pengadilan
Negeri
Bogor
dengan
perkara
No.
99/Pdt/1989/PN.Bgr tanggal 17 Mei 1990 dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi No. 461/Pdt/1990/PT.Bdg tanggal 2 April 1991 dan telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI No. 2163 K/Pdt/1991 tanggal 1 Februari 1993 dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap; ------------------------------------------
Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Tergugat V / Terbanding V uraikan diatas jelas bahwa gugatan Penggugat / Pembanding terbantahkan dan dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memutuskan : ---------------------------------------------------------------------------------1. Menolak permohonan banding Penggugat / Pembanding; ------------------2. Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Depok
Nomor
100/Pdt.G/2012/PN.Dpk. tertanggal 31 Juli 2013; -----------------------------3. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima; --------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk mambayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa tidak terbukti menurut hukum dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Depok dan Kota madya Daerah Tingkat II Cilegon jo Berita Acara Nomor 593/660-PBD-593/944PLK tanggal 02 Juli 2008 tentang Serah Terima Bukti kepemilikan / Sertifikat
Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 132/Pdt/2014/PT.Bdg.
Aset Pemerintah Kota Depok, benar Terminal Kota Depok tersebut telah diserah terimakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok; -----------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi data aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok antara lain meliputi lingkup Terminal Depok dengan luas + 25.569 M2 Nomor 03 tahun 2000 tanggal 14 Oktober 2000; ------------------------------------------------------------------
Bahwa terbukti telah tepat dan benar seluruh pertimbangan hukum maupun amar
putusan
Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Depok
No.
100/Pdt.G/2012/PN.Dpk. tertanggal 31 Juli 2013; -----------------------------------
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya; -------------------------------------------------------------------------------2. Menerima kontra memori banding Terbanding untuk seluruhnya; ---------3. Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Depok
No.
100/Pdt.G/2012/PN.Dpk. tanggal 31 Juli 2013; --------------------------------Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding tersebut, Majelis berpendapat semua alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan didalam memori banding tersebut adalah pengulangan terhadap apa yang telah dikemukakan oleh Pembanding didalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua alasan-alasan tersebut dengan didasari dengan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun hasil pemeriksaan setempat (PS) objek sengketa tersebut terletak di Jalan Margonda Belakang, Kampung Manggah RT. 004, RW. 012, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok (sekarang berada dalam lahan Terminal Bus Kota Depok) dan sekaligus telah dapat diketahui bahwa terhadap objek sengketa ternyata telah diberikan status hukumnya berdasarkan
putusan Pengadilan
sebelumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Para Penggugat telah dinyatakan secara hukum tidak memiliki hak atas objek sengketa yang dimaksud, maka Para Penggugat dengan sendirinya tidak lagi memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mempersoalkan objek sengketa terhadap Para Tergugat, dengan demikian memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat patut dikesampingkan; -------------------------
Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 132/Pdt/2014/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Dpk. tanggal 31 Juli 2013, memori banding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut; ---------------------Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding; --Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Dpk., tanggal 31 Juli 2013, patut dipertahankan dan harus dikuatkan; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam
kedua
tingkat
peradilan
yang
dalam
tingkat
banding
sebagaimana disebut pada amar putusan ini; ---------------------------------------------Mengingat pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;------------------------------------------------------MENGADILI -
Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I sampai dengan Pembanding VI semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VI tersebut; ---------------------------------------------------------
-
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Depok
Nomor
100/Pdt.G/2012/PN.Dpk. tanggal 31 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut; -----------------------------------------------------------------
Menghukum Pembanding I sampai dengan Pembanding VI semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VI untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); ------------
Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 132/Pdt/2014/PT.Bdg.
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014, oleh kami
ENOS RADJAWANE, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. NUZUARDI S.H.,M.H., dan SYAMSUL berdasarkan
ALI,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim
penetapan
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Bandung
Anggota, Nomor
132/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg, tanggal 19 Maret 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. DEDEH SUMIATI J.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Bandung, tanpa dihadiri kedua belah pihak dan kuasanya; ---------------------------HAKIM-HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS
H. NUZUARDI, S.H.M.H.
ENOS RADJAWANE, S.H.
SYAMSUL ALI, S.H.M.H.
PANITERA PENGGANTI
Dra. DEDEH SUMIATI J. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............……….Rp.
6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan ….
Rp.
5.000,00
3. Biaya Pemberkasan ………
Rp. 139.000,00
Jumlah ……………………….
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 132/Pdt/2014/PT.Bdg.
