PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor : 256/ PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT, yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara : --------------------------------------------

HETI HERAWATI, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Leuwidahu, No. 25, Rt 003, Rw 006, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan, Cipedes, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ATEP ISMAIL KUSNANDAR, S.H. dan MAULANA DWI PERMANA, SH., Advokat, beralamat di Puteraco Arrasy Residence, Blok J-8, Jl. A.H. Nasution Km 8 Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Desember 2015 ; PEMBANDING SEMULA PELAWAN : Lawan: 1. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KANTOR WILAYAH VII DKJN BANDUNG KANTOR PELAYANAN

KEKAYAAN

NEGARA

DAN

LELANG

TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Ir.H.Djuanda No. 19 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHOIRUL ANWAR berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri

Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 1 dari 35 hal.

Keuangan Republik Indonesia Nomor : SKU-676/MK.6/2015 tanggal 31 Agustus 2015 ; TERBANDING I SEMULA TERLAWAN I : 2. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Cabang Mikro Laju Unit Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Gunung Sabeulah No: 47 B Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASAR AMBARITA, SH. MHum. CN, Advokat, beralamat di Jl. Sumbawa No. 93 Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2016 ; TERBANDING II SEMULA TERLAWAN II Pengadilan Tinggi tersebut : -----------------------------------------------Telah

membaca

Berkas

perkara

dan

surat-surat

yang

bersangkutan dengan perkara ini ; --------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tertanggal 10 Desember 2015, Nomor : 59/ Pdt. Plw/ 2015/ PN. Tsm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --------------------------Dalam Provisi Menolak tuntutan Provisi Pelawan; Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II seluruhnya; Dalam Pokok Perkara -

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

-

Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;


-

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus

2015,

yang

terdaftar

di

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Tasikmalaya dibawah register Nomor : 59/Pdt.Plw/2015/PN.Tsm., telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011, Pelawan telah menyepakati perjanjian pemberian kredit dengan terlawan II, sebagaimana dalam Perjanjian Kredit No. 70031.037.11.04.LNB, tanggal 28 Februari 2011; 2. Bahwa selain menandatangani kesepakatan perjanjian tersebut di atas, Pelawan juga telah memberikan jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, sebagaimana terurai dalam SHM No. 02465/Kel. Nagarasari, seluas 500M2, yang terletak di Nagarasari setempat dikenal dengan Jl. Leuwidahu No. 25, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya tercatat atas nama H. Yoyo Inanta; 3. Bahwa, sebagai Debitur Terlawan II, Pelawan telah melaksanakan prestasinya, yakni melakukan beberapa kali pembayaran cicilan/angsuran sebagaimana

yang

telah

disepakati

bersama,

namun

dalam

perkembangannya, Pelawan mengalami kemunduran usahanya sehingga mengakibatkan Pelawan tidak mampu melaksanakan prestasinya secara sempurna; 4. Bahwa atas kenyataan tersebut, Terlawan II kemudian menyampaikan surat peringatan (somasi) kepada Pelawan, yaitu : 4.1. Somasi I, Nomor : 284/JKT-MF/ARR/IX/14, tanggal 15 Oktober 2014; 4.2. Somasi II, Nomor : 461/JKT-MF/ARR/X/14, tanggal 21 Oktober 2014;


4.3. Somasi III, Nomor : 635/JKT-MF/ARR/X/14, tanggal 28 Oktober 2014; 5. Bahwa selain memberikan teguran tertulis kepada Pelawan, melalui somasisomasi tersebut di atas, Terlawan II juga memberikan keterangan bahwa total kewajiban yang harus dibayar oleh Pelawan kepada Terlawan II adalah sebesar Rp. 273.275.226,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh enam rupiah); 6. Bahwa, karena kondisi usaha Pelawan yang terus mengalami kemunduran, Pelawan tidak dapat mengindahkan surat-surat peringatan dari Terlawan II, namun Pelawan masih tetap memiliki itikad baik untuk segera melunasi kewajiban kreditnya kepada Terlawan II, dengan pertimbangan kebutuhan waktu yang cukup untuk segera memenuhi prestasinya tersebut. Bahkan Pelawan juga telah berupaya untuk menjual rumah (objek jaminan) tersebut untuk kemudian digunakan sebagai pelunasan atas kewajiban kredit Pelawan kepada Terlawan II; 7. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015, Terlawan II kembali melayangkan surat peringatan (somasi) kepada Pelawan, yaitu : 7.1. Somasi 1, Nomor : 233/MFLWO/JBR/BDG/EXT/III/15, tanggal 9 Maret 2015; 7.2. Somasi 2, Nomor : 234/MFLWO/JBR/BDG/EXT/III/15, tanggal 16 Maret 2015; 7.3. Somasi 3, Nomor : 235/MFLWO/JBR/BDG/EXT/III/15, tanggal 23 Maret 2015; 8. Bahwa melalui somasi-somasi tersebut di atas, Terlawan II memberikan keterangan bahwa total kewajiban yang harus dibayar oleh Pelawan kepada Terlawan II adalah sebesar Rp. 330.018.762,- (tiga ratus tiga puluh juta delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah); 9. Bahwa dalam keadaan demikian, Terlawan II kemudian melaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan atas objek tanah (objek jaminan) milik Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 4 dari 35 hal.

Pelawan, melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL)

Tasikmalaya

(Terlawan

I),

sebagaimana

dalam

Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2015; 10. Bahwa, lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Terlawan I atas permohonan Terlawan II telah ternyata bertentangan dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan uraian hukum sebagai berikut : 10.1. Bahwa antara Pelawan sebagai Pemberi Hak Tanggungan dan Terlawan II sebagai Pemegang Hak Tanggungan terikat pada perjanjian yang tertuang dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan perkara a quo, sedangkan prinsip hak tanggungan itu sendiri merupakan prinsip jaminan atas suatu hutang tertentu maka eksekutorial terhadap objek Hak Tanggungan tidak bisa lepas dari Pasal 224 HIR. Sehingga Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) secara mutlak tidaklah dapat dilaksanakan, selain harus meminta Fiat Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri setempat; 10.2. Bahwa objek Hak Tanggungan a quo secara fisik dihuni dan dikuasai langsung oleh Pelawan sebagai debitur/pemberi Hak Tanggungan, maka Terlawan II sebagai kreditur/pemegang Hak Tanggungan harus menempuh cara eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR jo Pasal 14 ayat (2) UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, yaitu pelelangan umum yang

dilakukan

melalui

Pengadilan

Negeri

setempat.

Dengan

ketentuan sebagai berikut : -

Adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri; Sebagai pihak pemohon adalah Pengadilan Negeri;


-

Prosedur sama dengan melalui KPKNL.

10.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, lelang eksekusi Hak Tanggungan dalam hal ini tidak bisa dilakukan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, melainkan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 224 HIR jo Pasal 14 ayat(2) jo Pasal 20 ayat (1) huruf “b” jo Pasal 26 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 UU Hak Tanggungan; 10.4. Bahwa Penjelasan Umum butir 9 UU Hak Tanggungan menyebutkan bahwa : “Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-Undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura). Sehubungan dengan itu pada sertipikat Hak Tanggungan, yang berfungsi

dibubuhkan

sebagai

surat-tanda-bukti

irah-irah

BERDASARKAN

dengan

KETUHANAN

adanya

kata-kata

YANG

Hak

“DEMI

MAHA

Tanggungan, KEADILAN

ESA”,

untuk

memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu

sertipikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti gross acte Hypoheek, yang untuk eksekusi Hypoheek atas tanah ditetapkan di atas.

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan

ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam UndangPutusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 6 dari 35 hal.

undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan

yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypoheek yang

diatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”.

11. Bahwa, karena ternyata lelang eksekusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2015 tidak atas perintah dan/atau penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tetapi dilaksanakan sendiri oleh Terlawan I atas permohonan Terlawan II maka lelang eksekusi tersebut bertentangan dengan Pasl 224 HIR, sehingga karenanya pelelangan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum atau harus dibatalkan; 12. Bahwa perbuatan Para Terlawan yang melakukan lelang eksekusi hak tanggungan milik Pelawan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Pelawan; 13. Bahwa selain itu, Pelawan juga berkeberatan atas penambahan bunga dan denda oleh Terlawan II, karena menurut hukum, setelah dilayangkannya 3 (tiga) kali somasi, masing-masing tanggal 15, 21 dan 28 Oktober 2014 sebagaimana telah dijelaskan pada posita point 4 gugatan ini, semestinya tidak ada lagi penambahan beban bunga maupun denda, melainkan berada pada status quo. Hal ini senada dengan isi putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, yaitu Putusan MARI No. 2899 K/Pdt/1994, tanggal 15 Pebruari 1996, Jo. No. 1006/Pdt/1993/PT.Sby, Jo. No. 298/Pdt.G/1992/PN.Sby, mengatakan bahwa : “Bank (Kreditur) yang melakukan pemutusan sepihak terhadap perjanjian kredit dengan debiturnya dengan menyatakan secara tertulis bahwa krediturnya tersebut sebagai kredit macet; maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo baik mengenai jumlah kredit macet Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 7 dari 35 hal.

tersebut, maupun tentang jumlah bunganya tidak dapat dibenarkan lagi ada penambahan atas bunga terhadap jumlah kreditnya yang sudah dinyatakan macet tersebut”. 14. Bahwa, untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar pada diri Pelawan, maka penjualan lelang/lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Terlawan I atas permohonan Terlawan II terhadap objek hak tanggungan milik Pelawan berupa : 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, sebagaimana terurai dalam SHM No. 02465/Kel. Nagarasari, seluas 500 M2, yang terletak di Nagarasari setempat dikenal dengan Jl. Leuwidahu No. 25, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya tercatat atas nama H. Yoyo Inanta; Yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2015 harus ditunda atau ditangguhkan sampai perkara ini mendapatkna putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Pelawan mohn agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI 1. Menyatakan menangguhkan lelang eksekusi objek hak tanggungan berupa : 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, sebagaimana terurai dalam SHM No. 02465/Kel. Nagarasari, seluas 500M2, yang terletak di Nagarasari setempat dikenal dengan Jl. Leuwidahu No. 25, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya tercatat atas nama H. Yoyo Inanta; DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar;


3. Menyatakan para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menyatakan bahwa penjualan lelang terhadap objek Hak Tanggungan berupa: 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, sebagaimana

terurai dalam SHM No. 02465/Kel. Nagarasari, seluas 500M2, yang terletak di Nagarasari setempat dikenal dengan Jl. Leuwidahu No. 25, RT. 003 RW.

006, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya tercatat atas nama H. Yoyo Inanta;

yang akan dilaksanakan oleh Terlawan I atas permohonan Terlawan II adalah tidak sah dan batal demi hukum; 5. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: Terlawan I: DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Terlawan

dengan

tegas menolak seluruh

dalil/alasan

yang

dikemukakan Pelawan dalam perlawanannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. EKSEPSI PERLAWANAN KURANG PIHAK. a. Bahwa Perlawanan a quo masih kurang pihak karena tidak melibatkan : 1) Notaris/Pejabat Pembuata Akta Tanah (PPAT) Ida Aryani, S.H. sebagai pihak karena obyek sengketa merupakan jaminan hutang Pelawan kepada Terlawan II sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hka Tanggungan Nomor 97/2011 tanggal 11 Maret 2011 atas tanah SHM No. 02465/Kel. Nagarasari an. Haji Yoyo Inanta.


2) Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya mengingat salah satu dokumen persyaratan lelang eksekusi Hak Tanggungan adalah Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang dalam perkara ini adalah SHT I (pertam) Nomor 00879/2011 atas SHM No. 02465/Kel. Nagarasari yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya. b. Bahw Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 216/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 06 Juni 1976 jo 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan “bahwa tidak dapat diterimanya Gugatan a quo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat”. c. Bahwa dengan tidak ditariknya notaris/PPAT Ida Aryani, S.H. dan Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya sebagai pihak dalam perkara a quo, maka terdapat kesalahan formil dalam Perlawanan. d. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Perlawanan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklraad). DALAM PROVISI : 1. Bahwa Terlawan I dengan tegas menolak dalil/alasan Pelawan dalam perlawanannya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk menangguhkan lelang eksekusi atas objek sengketa berupa sebidang tanah SHM No. 02465/Kel. Nagarasari a.n. Haji Yoyo Inanta. 2. Bahwa permohonan provisi Pelawan ini adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya permohonan ini ditolak oleh Majelis Hakim. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 10 dari 35 hal.

Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian, jelas bahwa tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa pelaksanaan putusan serta merta dan provisionil tidak boleh dilaksanakan. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Terlawan I menolak seluruh dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya. 2. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bandung c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19 Tasikmalaya untuk selanjutnya disebut “KPKNL Tasikmalaya” adalah berdasarkan permohonan lelang dari PT. Bnk CIMB Niaga Tbk./Terlawan II melalui surat Nomor : 448/MFLWO/JBR/BDG/EXT/V/2015 tanggal 25 Mei 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK 93/PMK.06/2010) yang berbunyi: Penjual/Pemilik Barang Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 11 dari 35 hal.

yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. 3. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Terlawan merupakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-undnag Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 (UUHT) sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Lelang.

Terkait

dengan

hal

tersebut,

Terlawan

telah

melengkapi dokumen persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan, antara lain : a) Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit -

Perjanjian Kredit Nomor 70031.037.11.04.LNB tanggal 28 Februari 2011.

b) Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan : -

SHT Peringkat I No. 00879/2011 tanggal 12 April 2011.

-

Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 67/2011 tanggal 11 Maret 2011.

c) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah/SHM : -

SHM No. 02465/Kel. Nagarasari atas nama Haji Yoyo Inanta yang dibebani Hak Tanggungan I No. 00879/2011 tanggal 12 April 2011.

d) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi: -

Surat No.441/MFLWO/JBR/BDG/EXT/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Perincian Hutang. Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 12 dari 35 hal.

e) Salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari kreditor/Terlawan : -

Surat Somasi I No. 233/MFLWO/JBR/BDG/EXT/III/15 tanggal 9 Maret 2015.

-

Surat Somasi II No. 234/MFLWO/JBR/BDG/EXT/III/15 tanggal 16 Maret 2015.

-

Surat Somasi III No. 235/MFLWO/JBR/BDG/EXT/III/15 tanggal 23 Maret 2015.

f) Surat pernyataan dari kreditor/Terlawan selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi Gugatan. -

Surat Pernyataan No.450/MFLWO/JBR/BDG/EXT/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.

g) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor/Pelawan oleh kreditor/Terlawan, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang; -

Surat No. 573/MFLWO/JBR/BDG/EXT/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.

4. Bahwa atas permohonan lelang Terlawan II sesuai dengan surat No. 448/MFLWO/JBR/BDG/EXT/V/2015 tanggal 25 Mei 2015, Kepala KPKNL Tasikmalaya telah mengeluarkan Surat No.S-86/WKN.08/KNL.05/2015 tanggal 26 Juni 2015 hal Penetapan Jadwal Lelang yang berisi bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 jam 11.00 WIB bertempat di KPKNL Tasikmalaya, hal ini sesuai dengan Pasal 21 PMK93/PMK.06/2010 yang berbunyi : Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II. 5. Bahwa pelaksanaan lelang ini telah diumumkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui selebaran pada tanggal 13 Jui 2015 dan melalui koran Kabar Priangan pada tanggal 28 Juli 2015, serta ralat pengumuman lelang melalui koran Kabar Priangan pada tanggal 5 Agustus 2015. Hal ini sesuai dengan Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 13 dari 35 hal.

Pasal 44 ayat (1) PMK Nomor 93/2010 yang berbunyi : Pengumuman untuk lelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak dan barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan ketentuan sebagai berikut : a. Pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu pengumuman lelang pertama ke pengumuman lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari dan diatur sedemikian rupa sehingga pengumuman lelang kedua tidak jatuh pada hari libur/hari besar, b. Pengumuman pertama diperkenankan tidak menggunakan surat kabar harian, tetapi dengan cara pengumuman melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan/atau melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, …. c. Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar.

6. Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2015 dengan nilai limit sebesar Rp. 507.380.000,00 untuk SHM No. 02465/Kel. Nagarasari atas nama Haji Yoyo Inanta yang telah ditetapkan oleh Penjual. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi : Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang. Dan ternyata dalam lelang tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran, sehingga belum terdapat peralihan hak atas objek perkara. 7. Bahwa penjual/Pemohon Lelang dalam hal ini Terlawan II bertanggung jawab

terhadap

keabsahan

barang,

dokumen

persyaratan

lelang,

penyerahan barang, dokumen kepemilikan, Gugatan perdata maupun pidana dan tuntutan ganti rugi jika terjadi ketidakabsahan barang serta dokumen persyaratan lelang. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi : Pasal 16 ayat (1)


Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap: a. keabsahan kepemilikan barang, b. keabsahan dokumen persyaratan lelang, c. penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan d. dokumen kepemilikan kepada Pembeli. Pasal 16 ayat (2) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap Gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Pasal 16 ayat (3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang. 8. Bahwa permohonan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) yang dimohonkan oleh Terlawan II telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan alasan tersebut KPKNL

Tasikmalaya

tidak

berwenang

menolak

permintaan

akan

perantaraannya untuk mengadakan penjualan lelang, Sehingga KPKNL Tasikmalaya harus melaksanakan lelang tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi : Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. 9. Bahwa Terlawan I dengan tegas menolak dalil/alasan Pelawan poin 10, 11, 12, 13 yang pada intinya menyatakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek Hak Tanggungan tidak sesuai dengan prosedur hukum dan harus menggunakna ketentuan pasal 224 HIR. Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 15 dari 35 hal.

10. Bahwa lelang yang diperantarai oleh Terlawan I merupakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan sesuai Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996 (UUHT) yang merupakan hak/kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan milik debitor jika debitor cidera janji (atau yang lebih dikenal dengan parate eksekusi). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUHT No. 4 Tahun 1996 dan diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT yang menyebutkan: ayat (2) : Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

irah-irah

dengan

kata-kata

“DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Ayat (3) : Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. 11. Bahwa dalil Pelawan pada petitum gugatan yang intinya meminta penundaan dan atau tidak melakukan lelang yang dilaksanakan KPKNL Tasikmalaya terhadap agunan kredit Pelawan sampai dengan perkara aquo berkekuatan hukum tetap adalah tidak benar/tidak beralasan karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Terlawan I penundaannya/pembatalannya.

Bahwa

yang

dapat

membatalkan

pelaksanaan lelang adalah adanya permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum, sesuai dengan Pasal 24 PMK 93/PMK.06/2010 yang berbunyi “Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum”.


M a k a, Berdasarkan hal tersebut di atas, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Menyatakan Eksepsi Terlawan I cukup beralasan dan dapat diterima; 2. Menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). DALAM PROVISI Menolak permohonan Provisi Pelawan untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak Gugatan Pelawan seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 2. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tanggal 11 Agustus 2015 yang dilakukan oleh Terlawan I adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara. Terlawan II: DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Terlawan II menyangkal dalil gugatan Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Terlawan II. 2. Bahwa sebelum Terlawan II menyampaikan jawaban dalam Pokok Perkara terlebih dahulu akan menyampaikan Eksepsi, adapun eksepsi Terlawan II adalah sebagai berikut : Penggunaan Media “Perlawanan” yang digunakan dalam upaya hukum perkara ini adlaah Tidak Tepat Alasan Hukumnya : Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 17 dari 35 hal.

-Bahwa dalam hukum acara perdata terdapat 3 (tiga) masam upaya hukum, antara lain : 1). Gugatan 2). Bantahan 3.) Perlawanan Perlawanan Menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Halaman 101, Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hka lainnya sebagaimana tersebut dalam AL 1. Lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa derden verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) merupakna upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga (M. Yahya

Harahap, S.H. 2009. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika: Jakarta, hal. 299). Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa pihak ketiga yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk derden verzet atau perlawanan pihak ketiga terhadap Conservatoir Beslag yang sering disingkat CB (sita jaminan). Demikian penegasan Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan, sita jaminan (CB) yang ditetapkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet (ibid, hal. 299-300). (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt516bd40408/seluk-beluk-derdenverzet-(perlawanan-pihak-ketiga)

Bahwa apabila memperhatikan permasalahan hukum dalam perkara ini dikaitkan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Pelawan, maka perlawanan seharusnya diajukan oleh Pihak Ketiga yang terganggu haknya Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 18 dari 35 hal.

atas sita yang diletakkan oleh Putusan Pengadilan terhadap hak miliknya, sementara dalam perkara ini Pelawan adalah Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit No. 70031.037.11.04.LNB tertanggal 28 Februari 2011 sehingga dengan demikian Pelawan (Debitur) tidak dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga sebagaimana dalam perlawanan, maka dengan demikian penggunaan media “Perlawanan” tersebut adalah TIDAK TEPAT, sehingga mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk menolak perlawanan dalam perkara ini atau setidak-tidaknya menyatakan perlawanan ini tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Terlawan II menyangkal dalil Perlawanan Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Terlawan II. 2. Bahwa benar Pelawan adalah Nasabah/Debitur dari Terlawan II dan memiliki kewajiban kepada Terlawan II, sebagaimana telah terjalin hubungan hukum keperdataan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 70031.037.11.04.LNB tertanggal 28 Februari 2011 dengan jenis fasilitas kredit Mikro Utama sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jatuh tempo tanggal 28 Februari 2016. 3. Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, Pelawan telah memberikan jaminan berupa : Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02465/Nagarasari atas nama H. Yoyo Inanta berdasarkan Surat Ukur No. 00041/Nagarasari/2010 dengan luas 500 M2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya, Kecamatan Cipedes, Kelurahan Nagarasari. 4. Bahwa atas jaminan tersebut yaitu SHM No. 02465/Nagarasari tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 00879/2011 yang dikeluarkan Kantor Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 19 dari 35 hal.

Pertanahan

Kota

Tasikmalaya

dengan

irah-irah

“DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang didalamnya dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 97/2011 Tanggal 11 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Ida Aryani, SH di Tasikmalaya selaku PPAT. 5. Bahwa Terlawan II MENOLAK dalil Perlawanan Pelawan pada Positanya Poin 10, Poin II dan Poin 12 yang pada intinya menyatakan bahwa Terlawan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menurut Pelawan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Terlawan II melalui KPKNL Tasikmalaya adalah bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku, melainkan seharusnya dilakukan dengan meminta fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Alasan Hukumnya : - Bahwa Perjanjian Kredit dalam Perjanjian Kredit No. 70031.037.11.04.LNB tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat antara Pelawan dan Terlawan II adalah berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan telah memenuhi unsur-unsur sah-nya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. - Bahwa perjanjian yang diadakan antara Pelawan dan Terlawan II telah memenuhi Asas-Asas Kontrak dalam Hukum Perdata yaitu : ----------------------------

Bahwa menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian Perjanjian antara Pelawan dengan Terlawan II adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

- Bahwa menurut Pelawan telah beberapa kali melakukan pembayaran angsuran, namun dalam perjalanannya Pelawan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana isi perjanjian yang telah disepakati.


- Bahwa dengan tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Pelawan selaku Debitur, maka Pelawan dapat dinyatakan telah lalai dalam melaksanakan perjanjian sehingga dapat dinyatakan wanprestasi karena yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, Debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Cet. 1, Hal. 221, Jakarta Pusat Penerbit: UT, 2003) - Sedangkan menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, Tahun 1985, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; - Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; - Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. - Bahwa lebih lanjut seorang Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh Kreditur atau Juru Sita dan somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Kreditur atau Juru Sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. (https://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/) - Bahwa hal ini juga diperkuat dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan “apabila perjanjian secara tegas menyatakan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, Debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak Kreditur.” - Bahwa dengan diberikannya somasi oleh Terlawan II (Pasal 1238 KUHPerdata) kepada Pelawan hal itu menunjukkan bahwa Terlawan II memiliki itikad baik terhadap Pelawan untuk segera melunasi kewajibannya Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 21 dari 35 hal.

agar tidak bertambah seiring berjalannya waktu dan demi berjalannya proses perbankan dalam hal ini perjanjian kredit, antara lain melalui : SOMASI TAHAP I - Surat SOMASI I, tertanggal 15 Oktober 2014 - Surat SOMASI II, tertanggal 24 Oktober 2014 - Surat SOMASI III, tertanggal 28 Oktober 2014 SOMASI TAHAP II - Surat SOMASI I, tertanggal 09 Maret 2015 - Surat SOMASI II, tertanggal 16 Maret 2015 - Surat SOMASI III, tertanggal 23 Maret 2015 - Bahwa sebagai tindak lanjut dengan tidak diindahkannya Somasi yang telah disampaikan oleh Terlawan II, maka Terlawan II berdasarkan peraturan perundang-undangan

serta

ketentuan

dalam

perbankan

akan

segera

melakukan pelelangan atas objek jaminan Pelawan sebagaimana isi somasi. - Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yaitu : -------------------------------------------------------------------------------------Ayat (2): “Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Ayat (3): “Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai

kekuatan

eksekutorial

yang

sama

dengan

putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti Grosse Acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah” - Bahwa berdasarkan hal tersebut maka irah-irah yang dicantumkan dalam Sertifikat Hak Tanggungan adalah untuk menegaskan adanya kekuatan Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 22 dari 35 hal.

eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila debitur cidera janji dalam hal ini Pelawan, dapat dilakukan eksekusi sewaktu-waktu seperti hal nya PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP. - Bahwa terkait dengan dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan II telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan yang bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku adalah TIDAK BENAR karena tindakan yang dilakukan

Terlawan

II

telah

sesuai

dengan

Undang-undang

Hak

Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 93/Pmk.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013. PERIHAL PARATE EKSEKUSI Bahwa pada dasarnya terdapat dua cara untuk melakukan eksekusi atas hak tanggungan yaitu eksekusi dengan penjualan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi)

dan

eksekusi

secara

grosse

dengan

menggunakan

titel

eksekutorial “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang tercantum dalam jaminan-jaminan kebendaan melalui fiat ketua pengadilan negeri berdasarkan Pasal 224 HIR/258 Rbg. Bahwa dalam hal jaminan dengan Hak Tanggungan, Kreditur diberikan hak untuk mengeksekusi sendiri langsung objek jaminan atas kekuasaan sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (“UUHT”). Eksekusi ini yang dikenal sebagai eksekusi langsung atau parate execute. (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1593/masalah-parate-executie) Bahwa menurut Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 menyebutkan

bahwa

“Apabila

debitor

cidera

janji,

pemegang

Hak

Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 23 dari 35 hal.

Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 97/2011 tertanggal 11 Maret 2011 halaman 8 (delapan) disebutkan : -----------------------------------------Jika

Debitur

tidak

memenuhi

kewajiban

untuk

melunasi

utangnya,

berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama, Pihak Kedua selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama : ------------------------------------------------------------------------------------------a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan; c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan; e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur tersebut di atas; dan; f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut; -------------Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlawan II dalam kedudukan sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas SHM No. 02465/Nagarasari

sebagaimana

tertuang

dalam

Sertipikat

Hak

Tanggungan No. 00879/2011 tentu mempunyai hak untuk menjual sendiri/langsung objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum untuk Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 24 dari 35 hal.

memperoleh pelunasan piutang Penggugat sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK/06/2010 tanpa perlu ada fiat dari Ketua Pengadilan Negeri yang mana hal ini telah dimintakna permohonan lelangnya oleh Terlawan II ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya dan sudah tentu setelah memberikan Pelawan Somasi ke satu sampai dengan Somasi ke Enam. Bahwa hal ini dipertegas oleh pendapat para ahli, menurut Dr. Herowati Poesoko, SH., MH. dalam bukunya Parate Eksekusi Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan dalam UUHT) terbitan LaksBang PRESSindo Yogyakarta 2007 hal.248, pasal 6 UUHT tersebut dipersiapkan oleh Pembentuk Undang-undang sebagai tiang penyanggah utama bagi Kreditor (Bank) dalam rangka memperoleh percepatan pelunasan piutangnya maka tidak diragukan lagi bahwa Pasal 6 UUHT merupakan dasar hukum berlakunya parate eksekusi manakala Debitor wanprestasi. Lebih lanjut dalam buku yang sama halaman 248, yang menyatakan bahwa kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan

penjualan

obyek

Hak

Tanggungan

hanya

melalui

pelelangan umum, tanpa harus meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri. Bahwa menurut Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH, dalam bukunya Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan-satu kajian mengenai Undangundang Hak Tanggungan- Terbitan Alumni, Bandung Tahun 1999 hal. 46 untuk melakukan Parate Eksekusi, Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan setempat.


Bahwa hal tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran No.SE23/PN/2000 yang menyatakan : -----------------------------------------------------Angka 2 : “Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a berdasarkan pasal 6 UUHT memberikan hak kepada kreditur pemegang hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri apabila debitur pemberi Hak Tanggungan cidera janji (wanprestasi). Penjualan objek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan berdasarkan 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian”. - Bahwa dasar hukum pelaksanaan Parate Eksekusi di atas diperkuat lagi dengan

terbitnya

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010, yang menyatakan: ---------------------------------------------------Pasal 12 : “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang” Bahwa dengan demikian pelelangan yang dilakukan oleh Terlawan II adalah telah sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan jo Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK/06/2010 jo Surat Edaran No.SE-23/PN/2000 dan tanpa perlu ada fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat. - PERIHAL PERBUATAN MELAWAN HUKUM Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang oleh karenanya Perbuatan Melawan Hukum adalah : ------------------------------------------------


“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Bahwa

adapun

syarat-syarat

untuk dapat

dinyatakan

seseorang

melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah : -------------------------------ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM Suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif oarang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. HARUS ADA KESALAHAN 1. Obyektif dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. 2. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. HARUS ADA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN Kerugian yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa : 1. Kerugian materiil, yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. 2. Kerugian idiil, kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. - ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 27 dari 35 hal.

Bahwa terhadap ke empat unsur-unsur tersebut di atas, harus dipenuhi secara serentak dan apabila salah satu unsur tidak dipenuhi maka perbuatan itu dianggap bukan merupakan perbuatan melawan hukum. (file:///C:/Users/personal/Downloads/134_PDT.G_2010_PN.JKT.UT.pdf) - Bahwa apabila melihat unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, tidak terdapat satu tindakan apapun yang dilakukan oleh Terlawan I sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan dalam dalil perlawanannya, JUSTRU tindakan Terlawan II dalam kaitannya dengan perjanjian kredit telah sesuai dengan perundang-undangan. - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil Pelawan pada Positanya Poin 10, Poin 11 dan Poin 12 adalah TIDAK BERDASAR sehingga PATUT UNTUK DITOLAK. 6. Bahwa Terlawan II menolak dalil Pelawan pada Positanya Poin 13 yang pada intinya menyatakan bahwa menurut Pelawan seharusnya tidak ada lagi penambahan bunga maupun denda, melainkan berada pada status quo. Alasan Hukumnya : - Bahwa Terlawan II tidak setuju dengan dalil Pelawan yang menyatakan bahwa setelah somasi dilayangkan 3 (tiga) kali semestinya sudah tidak ada lagi penambahan beban bunga maupun denda, melainkan berada pada status quo. - Bahwa Pelawan dan Terlawan II terikat dalam suatu hubungan hukum yaitu berdasarkan perjanjian Kredit No. 70031.037.11.04.LNB tertanggal 28 Februari 2011 dan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2016, yang mana di dalam perjanjian tersebut telah diatur mengenai hak dan kewajiban daripada masing-masing pihak. - Bahwa sudah tentu yang menjadi hak dari pada Pelawan adalah mendapatkan fasilitas kredit dari Terlawan II serta kewajibannya adalah membayarkan kembali fasilitas kredit yang telah diterimanya dengan Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 28 dari 35 hal.

memperhatikan antara lain jumlah pinjaman pokok, bunga dan denda (jika terjadi keterlambatan pembayaran) yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pelawan kepada Terlawan II adalah tidak hanya jumlah uang pokok saja melainkan juga harus memperhatikan ketentuan dalam perjanjian kredit terlebih lagi Pelawan terlambat/tidak memenuhi kewajibannya kepada Terlawan II sebagaimana isi dalam perjanjian. - Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, Terlawan II memberikan somasi kepada Pelawan untuk segera memenuhi kewajibannya agar tidak terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu karena Kredit berdasarkan Pasal 1 Poin 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan minjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan PEMBERIAN BUNGA”, SEHINGGA DALIL Pelawan yang menyebutkan bahwa setelah somasi dilayangkan 3 (tiga) kali semestinya sudah tidak ada lagi penambahan beban bunga maupun denda adalah TIDAK BERDASAR karenajika hal seperti terjadi maka Terlawan II dalam hal ini bank akan mengalami kerugian secara khusus dan secara umum kegiatan perbankan akan mengalami gangguan. DALAM PROVISI - Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini adalah persoalan yang bersumber dari perjanjian kredit jo hak tanggungan jo sertifikat hak tanggungan dimana Pelawan selaku Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. - Bahwa perihal Provisi pada prinsipnya suatu putusan sementara yang dilakukan atau yang diajukan oleh Pengadilan untuk menghindari kerugian Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 29 dari 35 hal.

yang lebih jauh bagi Pemohon sebelum permasalahan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 halaman 88 poin 3). - Bahwa apa yang diajukan oleh Pelawan sebagaimana dalam poin Provisinya ini TIDAKLAH TERMASUK KATEGORI ATAU MAKNA sebagaimana tujuan dari Provisi yaitu ada kerugian yang lebih mendalam bagi Pemohon/Pelawan sehingga perihal Provisi haruslah ditolak (lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas

dan

Administrasi

Pengadilan

Dalam

Empat

Lingkungan

Peradilan, buku II edisi 2007 halaman 88 poin 3). - Bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan dalam perkara tersebut Perlawanan Pelawan sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan Provisi sehingga HARUS DITOLAK. DALAM EKSEPSI - Menerima dalil-dalil eksepsi Terlawan II. - Menerima/mengabulkan eksepsi Terlawan II secara keseluruhan. - Menyatakan Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima. DALAM POKOK PERKARA - Menerima dalil-dalil Jawaban Terlawan II untuk seluruhnya. - Menolak Perlawan Pelawan untuk seluruhnya. - Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa akta Permohonan Banding tanggal 23 Desember

2015, Nomor 59/Pdt.Plw/2015/PN.Tsm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Akta Permohonan banding mana menerangkan bahwa kuasa Pembanding

semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 59/Pdt.Plw/2015/PN.Tsm, tanggal 10 Desember 2015 tersebut, pernyataan banding mana telah


diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I

semula Terlawan I,

tanggal 12 Januari 2016, kepada Terbanding II semula Terlawan II, tanggal 15 Januari 2016 ; --------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut Kuasa

Pembanding semula Pelawan, telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya

pada tanggal 16 Februari

2016 ; -----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

fihak Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 1 Maret 2016 dengan seksama ; -------------------------------------------

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding tersebut, Terbanding I

semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II telah mengajukan

kontra memorie bandingnya , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 14 Maret 2016 , dan Terbanding II semula Terlawan

II telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 April 2016

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 14 April 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada fihak

Pembanding semula Pelawan pada tanggal 28 April 2016 , dan kontra memori banding dari Terbanding II semula Terlawan II kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 28 April 2016 dengan seksama ; -----------------------------

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi

kepada kedua belah fihak, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya,

ternyata dari pemberitahuan tentang hal itu masing – masing pada tanggal 14 April 2016 dan tanggal 28 April 2016 ; ------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding

semula Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

persyaratan

yang

ditentukan

oleh

Undang-Undang,

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

karena

itu

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan, telah

mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :


-

Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak tepat, sebagaimana

pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Klas Ib Tasikmalaya ( Judex Facti ) a quo pada halaman 44 karena tidak

sesuai dengan ketentuan Pasal 207 HIR , karena salah menerapkan -

atau melanggar hukum yang berlaku ;

-----------------------------------

Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tangungan in casu

pelelangan obyek perkara oleh Terbanding I/ Terlawan I atas permintaan

Terbanding

II/

Terlawan

II

tidak bisa

dilakukan

berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996, melainkan

harus didasarkan pada ketentuan pasal 224 HIR jo Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 20 ayat (1) huruf “b” jo Pasal 26 beserta penjelasannya dan -

penjelasan umum angka 9 UU Hak Tanggungan ; -------------------------

Bahwa penyelesaian kredit macet melalu pihak ketiga, in casu

proses penyitaan dan pelelangan obyek perkara oleh Terbanding I/ Terlawan I ( pihak ketiga ) atas permohonan Terbanding II/ Terlawan

II akibat kredit macet Pembanding, tidak sejalan dengan praktek peradilan dan yurisprudensi , dengan demikian maka terbukti bahwa

Judex Factie tingkat pertama ( Pengadilan Negeri Klas Ib Tasikmalaya ) telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta

dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut patut untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terlawan I dalam

kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

Bahwa Terbanding I/ dahulu Terlawan I sangat sependapat

dengan pertimbangan hukum putusan yang dijatuhkan oleh

Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara Nomor :

59/Pdt.Plw/2015/PN.Tsm., tanggal 10 Desember 2015, oleh karena pertimbangan hokum dan diktum putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa -

dan memutus perkara a quo pada tingkat banding ; -----------------

Bahwa Terbanding I/ dahulu Terlawan I dengan tegas menolak

seluruh keberatan Pembanding/ dahulu Pelawan dalam memori bandingnya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas

-

kebenarannya ; ----------------------------------------------------------------

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Pembanding/

dahulu Pelawan untuk mempermasalahkan pertimbangan hokum Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 32 dari 35 hal.

Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, karena

pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan ; --------------------------------------------

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Terlawan II dalam

kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

Bahwa terkait dengan keberatan Pembanding yang menyatakan

bahwa Terbanding II telah melakukan lelang eksekusi hak

tanggungan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang

berlaku adalah tidak benar, karena tindakan yang dilakukan oleh Terlawan

II

telah

sesuai

dengan

Undang-undang

Hak

Tanggungan No.4 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 jo Surat Edaran -

Nomor

:

SE-23/PN/2000

Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan. Bahwa

Perihal

keberatan

.,

tentang

Pembanding

dalam

Petunjuk memori

bandingnya Poin 8 ( delapan ) yang pada intinya menyatakan bahwa Terbanding II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah

membaca dan mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 10 Desember 2015, Nomor : 59/Pdt.Plw/2015/PN.Tsm., dan telah pula membaca Berita Acara Persidangan, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan

dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui

dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; ---------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 33 dari 35 hal.

dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 10 Desember 2015, Nomor : 59/Pdt.Plw/2015/PN.Tsm., dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ; -------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat pertama pihak Pembanding semula Pelawan , dipihak yang kalah dan putusan tersebut pada tingkat banding ini tetap dipertahankan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ; ------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1947, serta Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ; ---------------------MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa Pembanding

semula

Pelawan ; -------------------------------------------------------------------------------------

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Nomor /Pdt.Plw/2015/PN.Tsm.,

tanggal 10 Desember 2015,

59

yang dimintakan

banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------

- Menghukum Pembanding semula Pelawan, membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -------------------------

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Selasa,

tanggal 2 Agustus

2016, oleh kami H. SUTOTO HADI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DJAMER PASARIBU, SH.MH., dan I NYOMAN DIKA, SH.MH., Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 1

Juni 2016. Nomor : 256/PEN/PDT/2016/PT.Bdg. putusan mana diucapkan pada hari SELASA , tanggal : 9 Agustus 2016., dalam sidang yang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MARDONO, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Putusan Nomor 256/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 34 dari 35 hal.

Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya,-

Hakim – Hakim Anggota, Ttd

Hakim Ketua Majelis, Ttd

DJAMER PASARIBU,SH.MH.,

H. SUTOTO HADI,SH.MH.

Ttd I NYOMAN DIKA, SH.MH

Panitera Pengganti, Ttd

MARDONO, S.H.MH.

Perincian biaya banding :

1. Materai ………………………………………….. Rp. 6.000,2. Redaksi ………………………………………….. Rp. 5.000,4. Penataan berkas ………………………………………….. Rp. 139.000,……………………………………………………………………………..………... J u m l a h ………………………………………….. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents