PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 437/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata perlawanan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------1.

Tuan APIP SUPRIATNA, Umur 44 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun Cikonde Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukaraja Kulon, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;

2.

Ny.

ANISAH HORIYAH,tempat tanggallahirJakarta20Juli1964, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Cimanggu Asri Jl. Cendana Rt. 01 Rw. 03 Desa Kaduwaringin Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Kuswara, S.H., M.H. dan M Rafi’i Nasution, S.H., Keduanya para Advokat dan Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM KUSWARA, Advocate&Legal Consultant, beralamat kantor di Equity Tower 49 Floor, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53 SCBD, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut PEMBANDING semula PARA PELAWAN;

Melawan: 1. PT. BANK BUKOPIN,berkedudukan di JakartaSelatan dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini, dengan memberi kuasa penuh kepada : 1. PURWOKO J. SOEMANTRI, S.H.,M.Hum. 2. IWAN NATAPRIYANA, S.H. 3. ADHYTIA DWI PRASETYO, S.H. 4. SYAHLUKMAN PANJI SAMUDRO, S.H.,L.LM. Advokat pada Kantor PURWOKO J. SOEMANTRI, S.H. & REKAN berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Wing A, Ruang 502 A, Jalan Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan No437/PDT/2016/PT.BDG.

tertanggal 03 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERLAWAN I 2.

PT. SARBI MOERHANI LESTARI, berkedudukandi Bogor Jl. Raya Taman PagelaranBlok F-1 No. 3-5, Kelurahan Pada Suka, Kecamatan Ciomas,Kabupaten Bogor – Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama H. ATENG SUTISNA, Pengusaha, beralamat di Taman Pagelaran Blok F-3, No.

06 Rt/Rw.

01/07,

Kelurahan Pada Suka,

Kecamatan Ciomas,Kabupaten Bogor – Jawa Barat. 3.

NENENG HERNANINGSIH,Wiraswasta, beralamat di Taman Pagelaran Blok F-1 No.03 Rt/Rw. 01/07, Kelurahan Pada Suka, Kecamatan Ciomas,Kabupaten Bogor – Jawa Barat Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada AMBARI, S.H., ARI APRIYANTO, S.H., dan ARDHY ANTONI, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office “AAA” Advocate, Solicitor & Legal Consultant yang beralamat kantor di Perumahan Griya Cipanas Blok C No. 28 CibadakSukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II dan TERBANDING III semula TERLAWAN II dan TERLAWAN III;

4.

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Tata Ruang Cq. Kepala Badan Pertanahan Kanwil Jawa Barat Cq. BPN. Majalengka, Jln. Gerakan Koperasi No. 41 Majalengka Kode Pos. 45418 Kabupaten Majalengka – Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERLAWAN

PENGADILAN TINGGI tersebut; Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; TENTANG DUDUK PERKARANYA Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dan termuat di dalam putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 18 Mei 2016 dengan Nomor 22/Pdt.Plw/2015/PN.Mjl, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1.

Bahwa Pelawan I mengetahui berupa sebidang tanah dan bangunan yang di kenal dengan atas nama Neneng Hernaningsih dengan Nomor Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan No437/PDT/2016/PT.BDG.

Sertipikat: 00184, Blok Cidulang,

Desa Karayunan, Kecamatan

Cigasong Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat, seluas 2.180 M² serta

atas

nama

00095/Sukaraja

Neneng Hernaningsih

Kulon/2004

seluas

333

dengan

Sertipikat No.

M²dengan

Nomor

NIB

10.23.83.13.00009, telah di jaminkan kepada pihak TERLAWAN I di karenakan dengan adanya Surat Penetapan Eksekusi yang dibuat oleh Pengadilan

Negeri

Majalengka

dengan

Nomor

05/Pen.Pdt/Eks.Akte.HT/2015/PN.MJL yang pada isi penetapan tersebut mencantumkan Termohon Eksekusi VI adalah Istri Pelawan I yaitu (Terlawan III) dan harta bersama yang di peroleh selama pernikahan dengan Penggugat didalam penetapan yang di ajukan Tergugat II atas dasar Akta Hak Tanggungan yang dibuat di hadapan Notaris LAILA OBED,S.H. (Turut Tergugat II) tanpa sepengetahuan PELAWAN I; 2. Bahwa Pelawan II juga mengetahui adanya tanah milik Pelawan II yang dijaminkan kepada Terlawan I dikarenakan adanya surat penetapan eksekusi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Majalengka denganNo. 05/Pdt.Eks.HT/2015/PN.Mjl, dimana asetnya adalah milik Penggugat yaitu: - Sebidang Tanah Hak Milik No. 00183/karayunan a.n. Haji WAWAN HERMAWAN yang terletak di dan batas-batas dengan surat ukur tertanggal 20-1-2005 nomor 01/Karayunan/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 10.23.87.11.00030 dengan luas 3160M² terletak

di

Desa/Kelurahan

Karayunan,

Kecamatan

Cigasong,

Kabupaten Majalengka,Propinsi Jawa Barat; - Sebidang Tanah Hak milik Nomor 00097/Sukarajakulon a.n. Haji Wawan Hermawan dengan Luas 5.2455 dengan gambar ukur nomor 01/Sukaraja Kulon/2005 dengan NomorIdentifikasi Bidang Tanah 10.23.83.13.00010; Yang mana tanah-tanah tersebut merupakan harta bersama antara Pelawan I dengan Haji Hasan Bambang Wawan HernawamTjarata; 3. Bahwa

Pelawan

I

telah

menikah

dengan

Sdr.

NENENG

HERNANINGSIH (Tergugat I) tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiwangi Kab. Majalengka No. 919/01/1/2000 Tanggal 01 Februari tahun 2000 sampai dengan sekarang dan dikaruniani 3 orang anak masih dibawah umur yaitu :

1). Nama Fikri Reka Perdana umur

13 (tiga belas) tahun, 2). Fadhly Chandra Nuari umur 9 (sembilan)


tahun, 3).Fathan Adhi Permana umur 6 (enam) tahun; 4. Bahwa dari pernikahannya juga mendapatkan harta benda antara lain berupa sebidang tanah dan bangunan yang di kenal dengan a.n. Neneng Hernaningsih dengan No.Sertipikat00184BlokCidulang, Desa Karayunan, Kec.Cigasong, Kab. Majalengka, Prop. Jawa Barat seluas 2.180 M² serta atas nama Neneng Hernaningsih dengan Sertipikat No.00095/Suakraja Kulon/2004 seluas 333 M² sengan NomorNIB 10.23.83.13.00009; 5. Bahwa, tanpa sepengetahuan Pelawan I, pada tanggal 08-02-2006 Terlawan II mengadakan perjanjian dengan Terlawan I dengan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan dengan Nomor24, 25 dan 26 perjanjian kredit pada tanggal 08 Februari 2006 dihadapan notaris WARDA SUNGKAR

ALURMEI, S.H. dengan anggunan milik

Pelawan I sebagai mana poin 1(satu) di atas tanpa sepengetahuan Pelawan I; 6. Bahwa, Terlawan II dengan menjaminkan jaminan Milik Pelawan I dan Pelawan II kepada Terlawan I tidak ada dasar hukum yang pasti di karenakan tanah beserta bangunan tersebut milik Pelawan I dan Pelawan II bukan merupakan aset milik Terlawan II yang dapat di jaminkan setelah adanya pelimpahan menjadi milik Terlawan II melalui mekanisme Undang-undang Perseroan Terbatas oleh karena itu memasukan jaminan milik Pelawan I dan Pelawan II tidaksah dan tidak berdasar; 7. Bahwa Tanah milik Pelawan I sebagaimana dimaksud yaitu: - Atas nama Neneng Hernaningsih dengan Nomor Sertifikat: 00184 Blok Cidulang, Desa Karayunan, Kec. Cigasong Kab. Majalengka, Prop. Jawa barat seluas 2.180 M²; - Atas

nama

Neneng

Hernaningsih

dengan

sertipikan

No.

00095/Sukaraja Kulon/2004 seluas 333 M² dengan Nomor NIB 10.23.83.13.00009; 8. Bahwa Tanah milik Pelawan II sebagaimana dimaksud yaitu: - Sebidang Tanah hak Milik No. 00183/Karayunan a.n. Haji WAWAN HERMAWAN yang terletak di dan batas-batas dengan surat ukur tertanggal 20-01-2005 Nomor 01/Karayunan/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 10.23.87.11.00030 dengan luas 3160 M²


terletak di Desa/Kelurahan Karayunan, Kec. Cigasong Kab. Majalengka Prop. Jawa Barat; - Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 00097/Sukarajakulon a.n. Haji Wawan Hermawan dengan Luas 5.245M² dengan Gambar Ukur Nomor 01/Sukaraja Kulon/2005 dengan NomorIdentifikasi Bidang Tanah 10.23.83.13.00010; Bahwa Tanah-tanah sebagaimana dimaksud, saat ini menjadi objek sengketa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bogor perkara No. 104/Pdt.G/2015/PN. BGR,Tanggal 29 Juli 2015; Bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka berkenanmemutuskan sebagai berikut: DALAM PROVISI: Menunda/menangguhkan pelaksanaan eksekusi dan menyatakan bidang tanah milik Pelawan tidak termasuk dalam objek sita eksekusi yaitu terhadap: - Sebidang Tanah Hak Milik No. 00183/Karayunan a.n. Haji WAWAN HERMAWAN yang terletak di dan batas-batas dengan surat ukur tertanggal 20-01-2005 Nomor 01/Karayunan/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 10.23.87.11.00030 dengan luas 3160 M² terletak di Desa/Kelurahan Karayunan, Kec. Cigasong Kab. Majalengka Prop. Jawa Barat; - Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 00097/Sukaraja Kulon a.n. Haji Wawan Hermawan dengan Luas 5.245 M² dengan Gambar Ukur Nomor 01/Sukaraja Kulon/2005 dengan NomorIdentifikasi Bidang Tanah 10.23.83.13.00010; - Sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan atas nama Neneng Hernaningsih dengan Nomor Sertifikat 00184 Blok Cidulang, Desa Karayunan, Kec. Cigasong Kab. Majalengka Prop. Jawa barat seluas 2.180 M² serta atas nama Neneng Hernaningsih dengan Sertipikan No. 00095/Sukaraja Kulon/2004 seluas 333 M² dengan Nomor NIB 10.23.83.13.00009; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;


2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar; 3. Menyatakan sah dan segala akibat hukumnya: - Sebidang Tanah Hak Milik No. 00183/Karayunan a.n. Haji WAWAN HERMAWAN yang terletak di dan batas-batas dengan surat ukur tertanggal 20-01-2005 Nomor 01/Karayunan/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 10.23.87.11.00030 dengan luas 3160 M² terletak di Desa/Kelurahan Karayunan, Kec. Cigasong Kab. Majalengka Prop. Jawa Barat; - Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 00097/Sukaraja Kulon a.n. Haji Wawan Hermawan dengan Luas 5.245 M² dengan Gambar Ukur Nomor 01/Sukaraja Kulon/2005 dengan NomorIdentifikasi Bidang Tanah 10.23.83.13.00010; - Sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan atas nama Neneng Hernaningsih dengan Nomor Sertifikat 00184 Blok Cidulang, Desa Karayunan, Kec. Cigasong Kab. Majalengka Prop. Jawa barat seluas 2.180 M² serta atas nama Neneng Hernaningsih dengan Sertipikan No. 00095/Sukaraja Kulon/2004 seluas 333 M² dengan Nomor NIB 10.23.83.13.00009; 4. Menunda

pelaksanaan

Pelaksanaan

Eksekusi

Eksekusi

sesuai

Surat

surat

Pemberitahuan

Penetapa

No.

05/Pen.Pdt.Eks.HT/2015/PN.Mjl Tentang Perintah Untuk Melaksanakan Eksekusi Nomor 05/Pdt.Eks.HT/2015/PN.Mjl, sampai putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Inkracht van gewiijsde) sekalipun ada upaya hukum lainnya setidak-tidaknya hak dan kepentingan Pelawan I dan Pelawan II dipulihkan; 5. Memerintahkan melaksanakan Penetapan

Panitera penundaan

Eksekusi

No.

Pengadilan eksekusi

Negeri

Majalengka

sebagaimana

untuk

dimaksud

05/Pen.Pdt.Eks.HT/2015/PN.Mjl

surat

Tentang

Perintah Untuk Melaksanakan Ekseskusi No. 05.Pdt.Eks.HT/2015.PN.Mjl ; Apabila Ketua Pengadilan Negeri Majalengka berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et b ono); Menimbang, bahwa atas perlawanan dari para Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II tersebut diatas, pihak para Terbanding semula


paraTerlawan dan pihak Turut Terbanding semula Turut Terlawan telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknyasebagai berikut: Jawaban Terbanding I semula Terlawan I : 1. Bahwa Terlawan I menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil perlawanan Pelawan, kecuali apaapa yang secara tegas dan benar telah diakui kebenarannya; 2. Bahwa substansi pokok Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II adalah: - Mengenai tanpa sepengetahuan Pelawan I, pada tanggal 08-02-2006 Terlawan II mengadakan Perjanjian dengan Terlawan I dengan Perjanjian Kredit No. 24, 25, 26, 27 pada tanggal 08 Februari 2006 dihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, S.H. dengan agunan milik Pelawan I dengan Sertifikat No. 00184/Karayunan Blok Cidulang Desa Karayunan Kec. Cigasong Kab. Majalengka Prop. Jawa Barat seluas 2.180 M² atas nama Neneng Hernaningsih serta sertifikat No. 00095/Sukaraja Kulon/2004 seluas 333 M² atas nama Neneng Hernaningsih; - Bahwa tanah-tanah dimaksud saat ini menjadi objek gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Majalengka perkara No. 16/Pdt.G/2015/PN. MJL; - Mengenai tanpa sepengetahuan Pelawan II, Terlawan II telah menjaminkan jaminan milik pelawan II yaitu sebidang tanah Hak Milik No. 00183/Karayunan a.n.. Haji Wawan Hermawan dengan Surat Ukur tertanggal 20-01-2005 luas 3160 M² terletak di Desa/Kelurahan Kec. Cigasong Kab. Majalengka Jawa Barat dan Sebidang tanah Hak Milik No. 00097/Sukarajakulon a.n.. Haji Wawan

Hermawan

dengan

gambar

ukur

No.

01/Sukaraja

Kulon/2005 luas 5.245 M²; - Bahwa tanah-tanah dimaksud saat ini menjadi objek gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bogor perkara No. 104/Pdt.G/2015/PN. BGR. Tanggal 29 Juli 2015; - Menyatakan

untuk

menunda

pelaksanaan

eksekusi

No.

05/Pen.Pdt.Eks.HT/2015/PN. Mjl.,sampai putusan perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti; 3. Bahwa Pelawan I apa benar-benar lupa atau ingat tapi pura-pura lupa bahwa secara Juridis dalam hubungannya dengan pinjaman atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Terlawan I sebaqai Kreditor


kepada PT. SARBI MOERHANI LESTARI in case Terlawan II sebagai Debitor, yang diikat denqan 2 buah Akte Perjanjian Kredit dan 2 buah Akta Pengakuan Hutang kesemuanya tertanggal 08 Februari 2006 berturut-turut No. 24, No. 25,

No. 26 dan No. 27,

kesemuanya dibuat dihadapan Warda Sungkar Alurmei,

S.H.,

Notaris di Jakarta sejumlah Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah), jelas dan nyata dalam rangka untuk menjamin pelunasan hutang PT. SARBI MOERHANI LESTARI in case Terlawan II, NENENG HERNANINGSIH in case Terlawan III dalam melakukan perbuatannya telah mendapat persetujuan dari suaminya: APIP SUPRIATNA

in

case

Pelawan

I

untuk

memberikan

jaminan

kebendaan berupa 2 bidang tanah masing-masing sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan perubahannya dengan Sertifikat Hak Milik No. 00184/Karayunan, Surat Ukur tanggal 07 Juni 2004 No. 01/Karayunan/ 2004, seluas 2.180 M² atas nama Neneng Hernaningsih dan sebidang tanah berikut bangunan yangada diatasnya dengan perubahannya dengan Sertifikat Hak Milik No. 00095/Sukaraja Kulon/2004, Surat Ukur tanggal 7 Juni 2004 No. 01/Sukaraia Kulon/2004 seluas 333 M² atas nama Neneng Hernaningsih,

sesuai

Surat

Kuasa

Membebankan

Hak

Tanggungan tertanggal 8 Februari 2006 No. 46 dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunqan No. 45, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris WARDA SUNGKAR ALURMEI, S.H.; 4. Bahwa

kemudian

atas

kekuatan

akta

otentik

Surat

Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan tertanggal 8 Februari 2006 No. 46 dibuatlah dan/atau diterbitkanlah Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2006 tanggal 6 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Laila Obed, SH. PPAT Kabupaten Majalengka, dimana atas Sertifikat Hak Milik No. 00184/Karayunan untuk menjamin pelunasan hutang PT. SARBI

MOERHANI

LESTARI

sejumlah

Rp.

10.000.000.000.-

(sepuluh milyar rupiah) telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai tanggungan Rp. 33.600.000.- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah); Selanjutnya atas kekuatan akta otentik Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tertanggal 8 Februari 2006 No. 45 dibuatlah dan/atau diterbitkanlah Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 69/2006 tanggal 6 Maret 2006 yang dibuat dihadapan PPAT Laila


Obed, S.H. PPAT Kabupaten Majalengka, dimana atas Sertifikat Hak MilikNo. 00095/Sukaraja Kulon untuk menjamin pelunasan hutang PT. SARBI MOERHANI LESTARI sejumlah Rp. 10.000.000.000.(sepuluh milyar rupiah) telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai tanggungan Rp. 164.200.000.- (seratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah); Dimana dapat Terlawan I kutip: Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2006 tanggal 6 Maret 2006 pada halaman 2 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 69/2006 tanggal 6 Maret 2006 pada halaman 2, NENENG HERNANINGSIH in case Terlawan III dalam melakukan perbuatannya telah mendapat persetujuan dari suaminya: APIP SUPRIATNA in case Pelawan I dalam rangka memberikan jaminan kebendaan berupa 2 bidang tanah masingmasing sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 00184/Karayunan, Surat Ukur tanggal 07 Juni 2004 No. 01/Karayunan/2004, seluas 2.180 M² dan sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 00095/Sukaraja Kulon/2004, Surat Ukur tanggal 7 Juni 2004 No. 01/Sukaraja Kulon/2004 seluas 333 M² sebagai berikut: Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2006: “- Bank dalam hal ini diwakili : 1. Atas kekuatan kekuasaan yang tercantum dalam akte Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tertanggal 8 Februari 2006,

No.

46

dibuat

dihadapan

WARDA

SUNGKAR

ALURMEI, Sarjana Hukum,Notaris tersebut, selaku kuasa dari dan

karenanya

untuk

dan

atas

nama

Nyonya

NENENG

HERNANINGSIH, umur 31 tahun, warga negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Taman Pagelaran Blok F-1 Nomor 3, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 07, Pemegang Kartu

Tanda

Penduduk

Bogor

Nomor

32.03.07.2010.

451074.06668, Kelurahan Padasuka, dan untuk melakukan perbuatannya telah mendapat persetujuan dari suaminya, TUAN APIP SUPRIATNA, umur 35 tahun, warga negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Majalengka, Dusun Cikonde, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Penduduk Majalengka Nomor 3210112010700021, Desa Sukaraja Kulon, seperti ternyata dari Surat Kuasa Dibawah Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan No437/PDT/2016/PT.BDG.

Tangan tertanggal 8 Februari 2006, bermaterai cukup dan telah dilekatkan pada asli akte Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, tertanggal 8 Februari 2006, No. 46 tersebut”. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 69/2006: “- Bank dalam hal ini diwakili : 1. Atas kekuatan kekuasaan yang tercantum dalam akte Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan tertanggal 8 Februari 2006, No. 45 dibuat dihadapan WARDA SUNGKAR ALURMEI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, selaku kuasa dari dan karenanya

untuk

dan

atas

nama

Nyonya

NENENG

HERNANINGSIH, umur 31 tahun, warga negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Taman Pagelaran Blok F-1 Nomor 3, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 07, Pemegang Kartu

Tanda

Penduduk

Bogor

Nomor

32.03.07.2010.

451074.06668, Kelurahan Padasuka, dan untuk melakukan perbuatannya telah mendapat persetujuan dari suaminya, TUAN APIP SUPRIATNA, umur 35 tahun, warga negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Majalengka, Dusun Cikonde, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Penduduk Majalengka Nomor 3210112010700021, Desa Sukaraja Kulon, seperti ternyata dari Surat Kuasa Dibawah Tangan tertanggal 8 Februari 2006, bermaterai cukup dan telah dilekatkan pada asli akte Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, tertanggal 8 Februari 2006, No. 45 tersebut”. 5. Bahwa kemudian sehubungan dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2006 tanggal 6 Maret 2006 atas Sertifikat Hak Milik No. 00184/Karayunan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 69/2006 tanggal 6 Maret 2006 atas Sertifikat Hak Milik No. 00095/Sukaraja, yang kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dibuat oleh dan dihadapan Laila Obed, S.H. PPAT Kabupaten tanggungan

Majalengka, tersebut

kemudian

ditindak-lanjuti

atas

pembebanan

dengan

hak

didaftarkannya

pembebanan hak tanggungan dimaksud ke Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka in case Turut Terlawan I, yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan 00247/2006 tanggal 20 April2006 dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Buku Tanah Hak TanggunganNo. 00247/2006 dan Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan No437/PDT/2016/PT.BDG.

Sertifikat Hak Tanggungan 00210/2006 tanggal5 April 2006 dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Buku Tanah Hak Tanggungan No. 00210/2006; 6. Bahwa dengan demikian dari uraian Juridis tersebut diatas jelas dan terang penjaminan sebidang tanah berikut bangunan yang diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 00184/Karayunan dan Sertifikat Hak Milik No. 00095/Sukaraja Kulon, keduanya terdaftar atas nama pemegang hak Neneng Hernaningsih kepada Terlawan I, untuk menjamin pelunasan hutang

Terlawan

II

telah

dilakukan

atas

persetujuan

atau

sepengetahuan atau izin dari Pelawan I sebagai suami Terlawan III, sehingqa secara hukum segala ikatan surat atau akta yang ada baik itu : Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tertanggal 8 Februari 2006 No. 46 dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 45, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris WARDA SUNGKAR ALURMEI, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 68/2006 tanggal 6 Maret 2006 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 69/2006 tanggal 6 Maret 2006 keduanya dibuat dihadapan PPAT Laila Obed, SH, PPAT Kabupaten Majalengka, kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan 00247/2006 tanggal 20 April 2006 Jo. Buku Tanah Hak Tanggungan No. 00247/2006 dan Sertifikat Hak Tanggungan 00210/2006 tanggal 5 April 2006 Jo. Buku Tanah Hak Tanggungan No. 00210/2006 yang diterbitkan Turut Terlawan I, telah dibuat atau dilakukan sesuai dengan

segala

ketentuan

dan

telah

sesuai

dengan

syarat-

syarat/prosedur dan peraturan yang berlaku; 7. Bahwa kemudian karena utang Debitor in case Terlawan II atas fasilitas kredit yang diberikan Terlawan I telah macet dan Debitor dan penjamin Neneng Hernaningsih tidak ada itikad balk untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, maka Terlawan I tentunya sesuai ketentuan hukum yang berlaku mengajukan permohonan eksekusi atas hak tanggungan yang ada yaitu eksekusi yang dilakukan mulai aanmaning,

kemudian

sita

eksekusi,

sampai

lelang

nantinya

dilakukan sehubungan adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dimana terhadap objek jaminan telah dibebani hak tanggungan peringkat pertama, yang berdasarkan ketentuan hukum yang ada atau Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak


Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah yaitu Pasal 14, Sertifikat Hak Tanggungan tersebut di atas mempunyai "kekuatan eksekutorial" sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (grosse putusan). Dengan demikian secara hukum berdasarkan ketentuan yang ada atas Sertifikat Hak Tanggungan dengan irah-irah (title eksekutorial)

"DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN

YANG MAHA ESA" Terlawan 1 berhak berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1996 untuk mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Majalengka

secara

langsung

dan

Terlawan

I

selakuKreditur

Terlawan II selaku pemegang hak tanggungan mempunyai hak preferensi dan kedudukan khusus dalam hal pelunasan hutang; Pasal 14 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah menyatakan sebagai berikut: (1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

irahirah

dengan

kata-kata

"DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; (3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah; (4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan; (5) Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan; Pasal

6

Undang-undang

No.

4

tahun

1996

tentang

Hak

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah menyatakan sebagai berikut:


"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuatan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut "; Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah menyatakan sebagai berikut: (1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: hak pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 , atautitle eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan mendahulu daripada kreditor-kreditor lainnya; (2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak; (3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 ( satu ) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang Hak Tanggungan

kepada

pihak-pihak

yang

berkepentingan

dan

diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media masa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan; (4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), batal demi hukum; (5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan; 8. Bahwa mengenai dalil-dalil perlawanan Pelawan II yang menyatakan


Terlawan II telah menjaminkan jaminan milik Pelawan II yaitu sebidang tanah Hak Milik No. 00183/Karayunan a.n.. Haji Wawan Hermawan

dengan

Surat

Ukur

tertanggal

20-01-2005

No.

01/Karayunan/2005 luas 3160 M² terletak di Desa/Kelurahan Kec. Cigasong Kab. Majalengka Jawa-Barat dan sebidang tanah Hak Milik No. 00097/Sukarajakulon a.n.. Haji Wawan Hermawan dengan gambar ukur No. 01/Sukaraja Kulon/2005luas 5.245 M², dalil-dalil tersebut tidak benar adanya, karena sebidang tanah Hak Milik No. 00183/Karayunan dengan luas 3160 M² terletak di Desa/Kelurahan Kec. Cigasong Kab. Majalengka Jawa-Barat dan Sebidang tanah Hak Milik No. 00097/Sukarajakulon dengan luas 5.245 M² adalah jelas dan terang adalah milik sah Haji Wawan Hermawan bukan PT. Sarbi Moerhani Lestari in case Terlawan II, karena jelas Sertifikat Hak Milik dimaksud adalah atas nama Haji Wawan Hermawan, yang kemudian oleh Haji Wawan Hermawan yang atas persetujuannya telah disetujui dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan untuk menjamin pelunasan utang PT. Sarbi Moerhani Lestari in case Terlawan II; Selanjutnya tanah-tanah dimaksud saat ini menjadi objek gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan negeri Bogor

perkara

No. 104/Pdt.G/2015/PN. BGR. Tanggal 29 Juli 2015, hal itu tidak ada

kaitannya

dengan

permohonan

eksekusi

yang

diajukan

Terlawan I; 9. Bahwa kemudian karena utang Debitor in case Terlawan II atas fasilitas kredit yang diberikan Terlawan I telah macet dan debitor dan penjamin: Haji Bambang Hermawan tidak ada itikad baik untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, maka Terlawan I tentunya sesuai ketentuan hukum yang berlaku mengajukan permohonan eksekusi atas hak tanggungan

yang

ada,yaitu

eksekusi

yang

dilakukan

mulai

aanmaning, kemudian sita eksekusi atas objek sita eksekusi sampai lelang nantinya dilakukan

sehubungan

adanya

Sertifikat

Hak

Tanggungan yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dimana terhadap objek jaminan telah

dibebani

hak

tanggungan

peringkat

pertama,

yang

berdasarkan ketentuan hukum yang ada atau Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda yang berkaitan dengan Tanah yaitu Pasal 14, Sertifikat Hak Tanggungan tersebut di atas mempunyai "kekuatan eksekutorial"


sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (grosse putusan). Dengan demikian secara hukum berdasarkan ketentuan yang ada atas Sertifikat Hak Tanggungan dengan

irah-irah

(title

eksekutorial)

"DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Terlawan I berhak berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1996 untuk mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Majalengka secara langsung dan Terlawan I selaku Kreditur Terlawan II selaku pemegang

hak

tanggungan

mempunyai

hak

preferensi

dan

kedudukan khusus dalam hal pelunasan hutang; Pasal 14 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah menyatakan sebagai berikut: (1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

irahirah

dengan

kata-kata

"DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; (3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah; (4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan; (5) Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepaa pemegang Hak Tanggungan; (6) Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan; Pasal

6

Undang-undang

No.

4

tahun

1996

tentang

Hak

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah menyatakan sebagai berikut:


"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuatan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"; Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah menyatakan sebagai berikut: (1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 , atau b. title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan

piutang

pemegang

Hak

Tanggungan

dengan

mendahulu daripada kreditor-kreditor lainnya; (2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak; (3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat

dilakukan

setelah

lewat

waktu

1

(satu)

bulan

sejak

diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang Hak Tanggungan

kepada

pihak-pihak

yang

berkepentingan

dan

diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media masa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan; (4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), batal demi hukum; (5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan;


10. Bahwa dengan demikian dari uraian Juridis tersebut diatas tidaklah terbantahkan

Eksekusi

No.

05/Pen.Pdt/Eks.Akte/HT/2015/PN.MJL.,

adalah telah sesuai dengan segala prosedur dan segala ketentuan hukum yang ada dan tidak benar Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang baik dan benar, sehingga seyogyanya beralasan hukum dilanjutkan dan tidak ada alasan hukumnya untuk ditunda; Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon sudi kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menolak Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya; 2. Menyatakan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat diterima; 3. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah bukan Pelawan baik dan benar; 4. Menghukum Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Jawaban Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III : 1. Bahwa benar adanya Pelawan Imengetahui berupa sebidang tanah dan Bangunan yang di kenal dengan; Atas Nama Neneng Hernaningsih dengan Nomor Sertipikat; 00184 Blok Cidulang Desa Karayunan Kec. Cigasong Kab. Majalengka Prop. Jawa Barat seluas 2.180 M² serta atas nama Neneng Hernaningsih dengan sertipikat no. 00095/Suakraja Kulon/2004 seluas 333 M² denag Nomor NIB 10.23.83.13.00009, telah dijaminkan kepada pihak TERLAWAN I di karenakan dengan adanya surat penetapan eksekusi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor05/Pen.Pdt/Eks.Akte.HT/2015/PN.MJL yang pada isi penetapan tersebut mencantumkan TermohonEksekusi VI adalah Istri Pelawan Iyaitu (Terlawan III) dan harta bersama yang di peroleh selama pernikahan dengan Penggugat didalam penetapan yang di ajukan Tergugat IIatas dasar Akta Hak Tanggungan yang dibuat di hadapan Notaris LAILA OBED,S.H. (Turut Tergugat II) tanpa sepengetahuan PELAWAN I; 2. Bahwa benar Pelawan II juga mengetahui adanya tanah milik Pelawan II yang dijaminkan kepada Terlawan I dikarenakan adanya surat penetapan eksekusi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri


Majalengka denganNomor 05/Pdt.Eks.HT/2015/PN.MjI,dimana asetnya adalah milik Penggugat yaitu: - Sebidang Tanah hak Milik No 00183/karayunan a.n. Haji WAWAN HERMAWANyang terletak di dan batas-batas dengan surat ukur tertanggal 20-01-2005 Nomor 01/Karayunan/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 10.23.87.11.00030 dengan luas 3160. M² terletak di Desa/Kelurahan Karayunan Kec. Cigasong Kab. Majalengka Prop. Jawa Barat; - Sebidang Tanah Hak milik Nomor 00097/Sukarajakulon a.n. Haji Wawan Hermawan dengan Luas 5.245M² dengan gambar ukur Nomor 01/Sukaraja Kulon/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah10.23.83.13.00010; Yang mana tanah-tanah tersebut merupakan harta bersama antara PelawanI dengan Haji Hasan Bambang Wawan Hemawam Tjarata; 3. Bahwa Benar Pelawan I telah menikah dengan Sdr. NENENG HERNANINGSIH(Tergugat I) tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiwangi Kab. Majalengka No. 919/01/1/2000 Tangal 01 Februari tahun 2000 sampai dengan sekarang dan dikaruniani 3 orang anak masih dibawah umur yaitu: 1). Nama Fikri Reka Perdana umur 13 (tiga belas) tahun,2). Fadhly Chandra Nuari umur 9 (Sembilan) Tahun, 3).Fathan Adhi Permana umur 6 (enam) Tahun; 4. Bahwa benar dari pernikahannya juga mendapatkan harta benda antara lain berupa sebidang tanah dan bangunan yang di kenal dengan atas nama Neneng Hernaningsih dengan Nomor Sertipikat 00184

Blok

Cidulang

Desa

Karayunan

Kec.

Cigasong

Kab.

Majalengka Prop. Jawa Baratseluas 2.180 M² serta atas nama Neneng

Hernaningsih

dengan

sertipikat

no.00095/Suakraja

Kulon/2004 seluas 333 M² sengan Nomor NIB 10.23.83.13.00009; 5.

Bahwa memang benar tanpa sepengetahuan Pelawan I, pada tanggal 08-02-2006 Terlawan II mengadakan perjanjian dengan Terlawan I dengan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan dengan nomor.24, 25 dan 26 perjanjian kredit pada tanggal 08 Februari 2006 dihadapan notaris WARDA SUNGKAR ALURMEI dengan anggunan milik Pelawan I sebagai mana poin 1 (satu) di atas tanpa sepengetahuan Pelawan I;


6.

Bahwa, Terlawan II dengan menjaminkan jaminan Milik Pelawan I dan Pelawan II kepada Terlawan I tidak ada dasar hukum yang pasti di karenakan tanah beserta bangunan Tersebut milik Pelawan I dan Pelawan II Bukan merupakan aset milik Terlawan II yang dapat di jaminkan setelah adanya pelimpahan menjadi milik Terlawan II melalui mekanisme UU PERSEROAN TERBATAS oleh karena itu memasukan jaminan milik Pelawan I dan Pelawan II tidak sah dan tidak berdasar;

7.

Bahwa benar Tanah milik Pelawan I sebagaimana dimaksud yaitu: - Atas Nama Neneng Hernaningsih dengan Nomor Sertipikat : 00184 Blok Cidulang Desa Karayunan Kec. Cigasong Kab. Majalengka Prop. Jawa Barat seluas 2.180 M²; - Atas

nama

Neneng

Hernaninasih

dengan

sertipikat

No.00095/Suakraja Kulon/2004 seluas 333 M² sengan Nomor NIB 10.23.83.13.00009; Bahwa tanah-tanah sebagaimana dimaksud, saat ini menjadi objek sengketa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Majalengka perkara No. 16/Pdt.G/2015/PN. MJLTanggal 01 September 2015; 8. Bahwa Tanah milik Pelawan II sebagaimana dimaksud yaitu: 

Sebidang Tanah hak Milik No.00183/karayunan a.n. Haji

WAWAN HERMAWAN yang terletak di dan batas-batas dengan surat ukur tertanggal 20-01-2005 Nomor 01/Karayunan/2005 dengan nomor identifikasi bidang tanah 10.23.87.11.00030 dengan luas 3160. M² terletak di Desa/Kelurahan Karayunan Kec. Cigasong Kab. Majalengka Prop. Jawa Barat; 

Sebidang Tanah Hak milik Nomor 00097/Sukarajakulon a.n. Haji Wawan Hermawan dengan Luas 5.2455 dengan Gambar Ukur Nomor 01/Sukaraja Kulon/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 1021.83.13.00010;

Bahwa Tanah-tanah sebagaimana dimaksud, Saat ini menjadi objek sengketa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bogor perkara No. 104/Pdt.G/2015/PN. BGR,Tanggal 29 Juli 2015; Berdasarkan uraian Terlawan II dan Terlawan III sebagaimana tersebut diatas disertai alasan-alasan dan fakta-fakta hukum maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai asas


peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana agar sudilah kiranya berkenan untuk memutuskan: DALAM PROVISI: Menunda/menangguhkan pelaksanaan eksekusi dan menyatakan bidang tanah milik Pelavvan tidak termasuk dalam objek sita eksekusi yaitu terhadap : 

Sebidang Tanah Hak Milik No. 00183/Karayunan a.n. Haji WAWAN HERMAWAN yang terletak di dan batas-batas dengan surat ukur tertanggal

20-01-2005

Nomor

01/Karayunan/2005

dengan

Nomor

Identifikasi Bidang Tanah 10.23.87.11.00030 dengan luas 3160 M² terletak di Desa/Kelurahan Karayunan, Kec. Cigasong Kab. Majalengka Prop. Jawa Barat; 

Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 00097/Sukaraja Kulon a.n. Haji Wawan Hermawan dengan Luas 5.245 M² dengan Gambar Ukur Nomor 01/Sukaraja Kulon/2005 dengan NomorIdentifikasi Bidang Tanah 10.23.83.13.00010;



Sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan atas nama Neneng Hernaningsih dengan Nomor Sertifikat 00184 Blok Cidulang, Desa Karayunan, Kec. Cigasong Kab. Majalengka Prop. Jawa barat seluas 2.180 M² serta atas nama Neneng Hernaningsih dengan Sertipikan No. 00095/Sukaraja Kulon/2004

seluas 333

M² dengan

Nomor NIB

10.23.83.13.00009; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Jawaban Turut Terbanding semula Turut Terlawan : DALAM EKSEPSI 1. Bahwa gugatan pelawan para penggugat a quo dalam perkara ini yang diajukan dengan surat gugatan Pelawan tanggal 21-10-2015, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat

diterima,

karena

atas

Perkara

Eksekusi

No.

05/Pdt.Eks.HT/2015/PN.Mjl, ini adalah Kewenangan Hakim;


I.

DALAM POKOK PEKARA 1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan Turut Terlawan dalam

EKSEPSI

mohon

dianggap

untuk

dikemukakan

dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara; 2. Bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatanberupa empat bidang tanah bersetatus Sertipikat Hak MilikNo.184/Karayunan seluas 2180 M². Hak Milik No.95/Sukaraja seluas 333 M², Hak Milik No.183/Karayunan seluas 3160 M² dan Hak Milik No.97/Sukaraja Kulon seluas 5.2455 M² yang menurut penggugat belum batas waktu, dan telah eksekusi berdasarkan Hak Tanggungan atas nama Terlawan I hal ini tidak benar dan tidak mendasar sama sekali, dengan alasan Hukum sebagai berikut: a. Sertipikat

Hak

Milik

No.01/Karayunan/2005

No.183/Karayunan,

tangga1,20-01-2005

Surat

seluas

Ukur

3160

M²

tercatat atas nama Haji Wawan Hermawan;  Bahwa

Berdasarkan

Pemasangan

Hak

Tanggungan

No. 200/2006 sebesar Rp. 77.400.000,- Akta Pemberian Hak Tanggungan No.62/2006 tgl. 06-03-2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Laila Obed,S.H. Pejabat PPAT Wilayah Kabupaten Majalengka Tercacat atas nama Terlawan I; b. Sertipikat Hak Milik No.97/Sukaraja Kulon, Surat Ukur No.01/Sukaraja

Kulon/2005

tanggal20-01-2005

seluas

5.2455 M² tercatat atas nama Haji Wawan Hermawan;  Bahwa

Berdasarkan

Pemasangan

Hak

Tanggungan

No. 246/2006 sebesar Rp. 818.300.000,- Akta pemberian Hak Tanggungan No.61/2006 tgl. 06-03-2006 yang dibuat oleh

dan

dihadapan

Laila

Obed,SH

Pejabat

PPAT

Wilayah Kabupaten Majalengka Tercacat atas nama Terlawan I; c. Sertipikat

Hak

Milik

No.184/Karayunan,

Surat

Ukur

No.01/Karayunan/2004 tg1.07-06-2004 seluas 2.180 M² tercatat atas nama Neneng Hernaningsih;  Bahwa

Berdasarkan

Pemasangan

Hak

Tanggungan

No. 210/2006 sebesar Rp. 164.200.000; Akta pemberian


Hak Tanggungan No.69/2006 tgl. 06-03-2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Laila Obed,S.H. Pejabat PPAT Wilayah Kabupaten Majalengka Tercacat atas nama Terlawan I; d. Sertipikat Hak Milik No.95/Sukaraja Kulon, Surat Ukur No.01/Sukaraja Kulon/2004tg1.07-06-2004 seluas333 M² tercatat atas nama Neneng Hernaningsih;  Bahwa

Berdasarkan

Pemasangan

Hak

Tanggungan

No. 247/2006 sebesar Rp. 33.600.000;Akta pemberian Hak Tanggungan No.68/2006 tgl. 06-03-2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Laila Obed,S.H. Pejabat PPAT Wilayah Kabupaten Majalengka Tercacat atas nama Terlawan I; Adalah dianggap tidak pernah ada dan batal demi Hukum, dengan alasan-alasan Hukum sebagai herikut: 1. Bahwa gugatan perkara perdata No 16/Pdt.G/2015/PN.Mjl di Pengadilan

Negeri

Majalengka

No.104/Pdt,G/2015/PN.Bgr.

dan

dilandasi

Perkara

itikad

dari

Perdata Saudara

Terlawan I dan II karena sesungguhnya Terlawan I dan II sudah mengetahui

Sertipikat

Hak

Milik

No.

183/Karayunan,

No.184/Karayunan, No.95/Sukaraja Kulon dan 97/Sukaraja Kulon dijadikan Agunan atau dibebani Hak Tanggungan Peringkat I pada tercatat PT. Bank Bukopin.dkk, dengan nilai agunan dan dalam keadaan wanprestatie (wanprestasi, lalai, ingkar, tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan) keadaan WANPRESTATIE ini dapat

dibuktikan

dengan

No.05/Pdt.Eks.HT/2015/PN.Mjl,

adanya sementara

Sita

Eksikusi

diajukan

gugatan

terdaftar pada tanggal 21-10-2015; 2. Bahwa Gugatan Perkara Perdata No. 104/Pdt.G/2015/PN.Bgr dan

Perkara

No.16/Pdt.G/PN.Mjl

sedang

berjalan

apabila

pengadilan menginginkan Eksekusi tidak menghalangi Perkara demi Hukum karena Obyek Sengketa tersebut adalah sebagai jaminan Hak Tanggungan; 3. Bahwa dalil gugatan Perlawanan yang diuraikan dalam halaman tiga angka satu sampai dengan halaman lima angka delapan haruslah dikesampingkan. Dasar Hukum yang Turut Terlawan I Halaman 22 dari 33 halaman. Putusan No437/PDT/2016/PT.BDG.

dapat

diuraikan

pada

perbuatan-

perbuatan

Hukum

sebagaiberikut: 1) Bahwa dalil yang menyatakan tindakan Turut Terlawan I yang, telah menerbitkan Obyek sengketa tersebut telah melakukan tindakan

sewenang-wenangyangbertentangan

denganPeraturanPerundang-undangan

adalah

dalil

yang

ngawur dan mengada ada, dasar pembenar dari penggugat selain telah diuraikan pada uraian di atas diperkuat dengan: 1) Bahwa secara keperdataan dengan dilakukannya melalui Pemasangan Hak Tanggungan atas tanah obyak sengketa yang telah terjadi pada saat itu kepemilikan telah beralih kepada pemenang Hak Tanggungan adalah Terlawan I adapun

peralihan

di

Kantor

Pertanahan

hanyalah

merupakan pencatatan perubahan data pendaftaran; 2) Bahwa syarat-syarat dari prosedur pendaftaran perubahan data berupa Hak Tanggungan alas SHM No. 183/Karayunan dan 97/Sukaraja Kulon atas nama Haji Wawan Hermawan Perlawan Idan sekarang Terlawan I (pemegang hak tanggungan),telah sesuai ketentuan

Undang-Undang Hak Tanggungan

yang

disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan dokumendokumen atau persyaratan-persyaratannya; 3) Bahwa syarat syarat dari prosedur pendaftaran perubahan data berupa Hak Tanggungan atas SHM. 184/Karayunan dan 95/Sukaraja Kulon atas nama Neneng Hernaningsih dan sekarang Terlawan III dan (pemegang hak tanggungan)adalah terlawan I yang telah sesuai ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan

yang

Pertanahan

disampaikan

kepada

dokumen-dokumen

atau

Kepala

Kantor

persyaratan-

persyaratannya; Dan sesuai ketentuan Pasal 108 Ayat (1) peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang petunjuk

teknis

pelaksanaan

PP.Nomor

24

tahun

1997

tentang

Pendaftaran Tanah, dengan syarat- syarat pokok butir 1), 2) dan 3) di atas, ditambah bukti pelunasan Bea Perorangan Hak Atas Tanah dan Bagunan dan bukti Pelunasan Pembayaran PPH (pajak penghasilan);


Syarat-syarat

yang

ditentukan

tersebut

seluruhnya

terpenuhi,

selanjutnya akan dibuktikan pada persidangan tahap berikutnya " Sehingga Keputusanpengadilan dikeluarkan turut Terlawan Berupa Pendaftaran Peralihan Hak Atas SHM No. 183/Karayunan dan 97/Sukaraja Kulon Atas Nama Haji Wawan Hermawan Ke atas nama PT Bank Bukopin/Terlawan I dan SHM No.184/Karayunan dan No.95/Sukaraja Kulon yang melalui perjanjian, yang dilakukan sesuai PERATURAN memperhatikan

PERUNDANG-UNDANGAN AZAS-AZAS

Pemerintah

yang

berlaku,

yang

baik

dan

dengan Tidak

menjalankan aturan SEWENANG-WENANG, oleh karena itu Pelawanan Harus Ditolak atau Setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah turut terlawan I yang diuraikan di atas, baik dalamEksepsi maupun dalam Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan: DALAM EKSEPSI: 1.

Menolak Pelawan penggugat untuk seluruhnya;

2.

Mengabulkan Eksepsi Perlawanan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan Sah pencatatan yang diterbitkan oleh turut terlawan 1 berupa Pendaftaran Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 183/Karayunan Kecamatan Cigasong dan No. 97/Sukaraja Kulon, Kecamatan Jatiwanui, Kabupaten Majalengka atas nama ke atas nama PT.Bank Bukopin; 2. Menyatakan Sah pencatatan yang diterbitkan oleh turut terlawan I berupa

Pendaftaran

Hak

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

184/Karayunan Kecamatan Cigasong dan No. 95/Sukaraja Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka atas nama Neneng Hernaningsih ke atas nama PT. Bank Bukopin; 3. Menghukum Pelawan bahwa Eksekusi adalah kewenangan Pengadilan tidak ada kaitan dengan turut terlawan I; 4. Menghukum para Pelawan untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;


Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Up. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa, ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal

18

Mei

2016Nomor

22/Pdt.Plw/2015/PN.Mjl,

yang

amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam provisi: - Menolak tuntutan Provisi dari Para Pelawan; Dalam eksepsi: - Menolak eksepsi Turut Terlawan I; Dalam pokok perkara: - Menyatakan Para Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar; - Menolak Perlawanan Para Pelawan seluruhnya; - Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.238.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah rupiah); Membaca

Akta

Pernyataan

Permohonan

Banding

Nomor

22/Pdt.Plw/2015/PN.MJL. yang dibuat oleh BUNADI, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Majalengka, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan

Negeri

Majalengka

tanggal

18

Mei

2016

Nomor

22/Pdt.Plw/2015/PN.Mjl, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna memenuhi

permintaan

dari

Pengadilan

Negeri

Majalengka,

yang

menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 24 Juni 2016; Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak guna memenuhi permintaan dari Pengadilan Negeri Majalengka, yang menyatakan bahwa


permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III pada tanggal 22 Juni 2016; Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 16 Juni 2016; Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Para Pelawan tertanggal 27 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengkapada tanggal 27 Juni 2016; Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Majalengka, yang menyatakan bahwa surat memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksamakepada pihak Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 01 Agustus 2016; Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak guna memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Majalengka, yang menyatakan bahwa surat memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III pada tanggal 14 Juli 2016; Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang menyatakan bahwa surat memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 30 Juni 2016; Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding Isemula Terlawan I tertanggal 16 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 18 Agustus 2016;


Membaca surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Majalengka, yang menyatakan bahwa surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 5 Oktober 2016; Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak guna memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Majalengka, yang menyatakan bahwa surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III pada tanggal 29 Agustus 2016; Membaca risalah pemberitahuan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang menyatakan bahwa surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 25 Agustus 2016; Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Majalengkayang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Para Pelawan, bahwa pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut diberikan kesempatan untuk melihat dan membaca

serta

memeriksa


yang

berkas

perkara

dimohonkan

perdata

banding

di

Nomor

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 14 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan

Negeri

Majalengka

tertanggal

18

Mei

2016

Nomor

22/Pdt.Plw/2015/PN.Mjl, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding; Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat


guna memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Majalengka yang

menyatakan

bahwa

pada

tanggal

23

Agustus

2016

telah

memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan I, bahwa pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut diberikan kesempatan untuk melihat dan

membaca

serta


memeriksa yang

berkas

perkara

dimohonkan

banding

perdata di

Nomor

Kepaniteraan


Negeri

Majalengka

tertanggal

18

Mei

2016

Nomor

22/Pdt.Plw/2015/PN.Mjl, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding; Membaca

relaas

pemberitahuan

mempelajari

berkas

perkara

(Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Cibadak guna memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Majalengka yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III, bahwa pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut diberikan kesempatan untuk melihat dan

membaca

serta


memeriksa yang

berkas

perkara

dimohonkan

banding

perdata di

Nomor

Kepaniteraan


Negeri

Majalengka

tertanggal

18

Mei

2016

Nomor

22/Pdt.Plw/2015/PN.Mjl, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding; Membaca

risalah

pemberitahuan mempelajari

berkas

perkara

(Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 telah memberitahukan kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Terlawan, bahwa pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut diberikan kesempatan untuk melihat dan

membaca

serta

memeriksa

berkas

perkara

perdata

Nomor



yang

dimohonkan

banding

di

Kepaniteraan


Negeri

Majalengka

tertanggal

18

Mei

2016

Nomor

22/Pdt.Plw/2015/PN.Mjl, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 22/Pdt.Plw/2015/PN.Mjl yang diucapkan dalam persidangan pada tanggal 18 Mei 2016tersebuthanya dihadiri oleh Kuasa Terlawan I dan Turut Terlawan dengan tanpa dihadiri oleh pihak Kuasa Para Pelawandan Kuasa Terlawan II dan Terlawan III; Menimbang, bahwa tentang isi putusan tersebut baru diberitahukan kepada pihak Para Pelawan dan/atau kuasanya pada tanggal 8 Juni 2016 melalui Jurusita pada Pengadilan Negeri Cibadak; Menimbang, bahwa kemudian pihak Para Pelawan dengan melalui Kuasa Hukumnya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 14 Juni 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut di atas; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding

semula Para Pelawan tersebut diajukan dalam tenggang

waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Pelawandi dalam memori bandingnya telah memohon agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan

Putusan

Pengadilan

Tingkat

Pertama,

Nomor

22/Pdt.Plw/2015/PN.Mjl, tanggal 18 Mei 2016, dengan mengemukakan alasan hukum keberatannya atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Majalengka tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut : I.

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

DALAM POKOK PERKARA


Judex factie Perkara tingkat pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya, dimana sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, antara lain mengenai : A. Pokok permasalahan gugatan; B. Para Pelawan dapat membuktikan bahwa objek sengketa a quo adalah harta bersama milik Para Pelawan; C. Terbanding II/Terlawan II dan Terbanding III/Terlawan III telah mengakui Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepadanya oleh Para Pelawan dihadapan persidangan; D. Para Terbanding/Para Terlawan dan Turuit Terbanding/Turut Terlawan tidak dapat membuktikan persertujuan dari Para Pelawan atas penggunaan objek sengketa a quo sebagai jaminan kredit Terbanding II / Terlawan II kepada Terbanding I / Terlawan I; II. Tentang Alat Bukti Turut Tergugat II Yang Menjadi Pertimbangan Majelis : Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama perkara a quo sama sekali tidak mempetrtimbangkan bukti-bukti otentik yang diajukan para Pembanding / Dahulu Para Pelawan ; III. Tentang Keterangan Saksi Penggugat : Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan tingkat pertama dinilai sangat diskriminatif dan tidak berimbang serta cenderung mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tentunya jauh dari memenuhi unsur keadilan; Menimbang, bahwa dalam rangka menanggapi atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Pelawantersebut, pihak Terbanding Isemula Terlawan Idi dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM PROVISI : Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Majalengka pada halaman 35 smpai dengan halaman 36 yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi Para Pembanding/Para Pelawan. Oleh karenanya harus dikuatkan dalam tingkat banding ; DALAM EKSEPSI : Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Majalengka pada halaman 37 yang pada pokoknya menolak eksepsi Turut Halaman 30 dari 33 halaman. Putusan No437/PDT/2016/PT.BDG.

Terbanding I/Turut Terlawan I . Oleh karenanya harus dikuatkan dalam tingkat banding ; DALAM POKOK PERKARA : Bahwa telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri

Majalengka dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan

Para Pembanding/Para Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar dan kemudian

Majelis

Hakim

menyatakan

menolak

gugatan

Para

Pembanding/Para Pelawan untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut di atas dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti dan mencermati keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Para Pelawan di dalam memori bandingnya tersebut ternyata merupakan pengulangan dari surat perlawanannya dan replik Pembanding semula Para Pelawandan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

tingkat

banding,

setelah

memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 18 Mei 2016 nomor 22/Pdt.Plw/2015/PN.Mjl, memori banding dari Pembanding semula Para Pelawan serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Terlawan I, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat

pertama

tersebut

diambil

alih

dan

dijadikan

sebagai

pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;


Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadian Negeri Majalengka tanggal 18 Mei 2016, Nomor 22/Pdt.Plw/2015/PN.Mjl, yang dimohonkan banding tersebut; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Pembanding

semula

Para

Pelawantetap dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Para Pelawanharuslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman JoUndang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan: M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Para Pelawan;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 18 Mei 2016 Nomor 22/Pdt.Plw/2015/PN.Mjl, yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Para Pelawanuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016 oleh Kami SYAFARUDDIN, S.H.., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis dengan DR (HC) SATRIA U.S, GUMAY,

S.H.dan

DJERNIH

SITANGGANG,Bc.Ip,

S.H.,M.H.,masing-

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 23 September 2016 Nomor 437/PEN/PDT/2016/PT.BDG, dan putusan

tersebut

pada

hari SENIN

tanggal 28 NOVEMBER 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum


oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

oleh

para Hakim

Anggota, serta dibantu oleh DODDY HERMAYADI, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya. HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

DR (HC) SATRIA U.S. GUMAY, S.H..

SYAFARUDDIN, S.H.

Ttd DJERNIH SITANGGANGGANG, Bc.Ip, S.H.,M.H. PANITERA PENGGANTI, Ttd DODDY HERMAYADI, S.H.,M.H. Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp. 6.000,00 2. Redaksi putusan ….. Rp. 5.000,00 3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents