P U T U S A N Nomor.532/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : H, Munawar Ralibie Muslim dan Ny. Maryani, keduanya beralamat di di Jl. Raya Bandung No. 234 RT 003 RW 003, Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ; Dalam
hal
ini
telah
memberikan
kuasa
kepada
ENDANG HIDAYAT, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Pasundan No. 149/19A Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula Penggugat ; MELAWAN 1. H. Abdurrahman Saleh, beralamat di Jl. Halte Maleber RT. 01 RW. 12 Desa. Sabandar
Kecamatan
Karang
Tengah
Kabupaten
Cianjur, selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I ; 2. Lukman Hakim Bin ZA Sodikin, beralamat di Perum BTN Ciranjang Asri RT. 002 RW. 014 Blok C Nomor 32-34-33 Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II ; 3. Hj. Erne Erniawati, beralamat di Jl. Halte Maleber RT. 01 RW. 2/ Desa Sabandar Kecamatan
Karang
selanjutnya
disebut
Tengah
Kabupaten
TERBANDING
III
Cianjur, semula
TERGUGAT III ; Dalam hal ini ketiganya telah memberikan kuasa kepada RIKKI TOMMY NELSON BUTAR-BUTAR, SH,MH,
Advokat/Penasehat
Hukum
beralamat
di
Jl.Siliwangi No.68 A Cianjur and Jl.Kayu besar dalam No.18 Cengkareng-Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016 ;
Halaman 1 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
Pengadilan Tinggi tersebut ; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 09 September 2016, Nomor.532/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 17 Desember 2015 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.CJR yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa akan dikemukakan disini awalnya terjadi jual beli tanah-tanah dan bangunan antara ahli wans H. Aep Saepudin Zuhri dengan H. Munawar Ralibie Muslim (Penggugat) ; 2. Bahwa pada tahun 2009 Bapak Aep Saepudin terdesak utang ke Bank BRI Konven sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) yang menjadi agunan adalah 1. Sertifikat pabrik CV. Rukun Makmur di Kp. Andir sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), 2. Sertifikat tanah-tanah di Kp.Pasir Honje sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ; 3. Bahwa karena terus-terusan didesak oleh Bank BRI Konven, H. Aep Saepudin Zuhri terpaksa akan menjual tanah-tanah dan bangunan di Pasir Honje, dimana langsung menawarkan kepada pihak-pihak lain diantaranya kepada H. Munawar Ralibie Muslim (Penggugat) ; 4. Bahwa pada tanggal 11 November 2009, H. Aep Saepudin Zuhri dan H.Munawar Ralibie Muslim (Penggugat) membuat kesepakatan untuk menjual tanah-tanah di Pasir Honje kepada H. Munawar Ralibie Muslim (Penggugat) ; 5. Bahwa tanah-tanah tersebut terdiri dari 7 surat dalam satu hamparan beserta bangunannya dengan luas ±13.700 m2 ; 6. Bahwa harga tanah-tanah tersebut sudah di sepakati dijual kepada H.Munawar Ralibie Muslim (Penggugat) dengan harga Rp. 2.250.000,000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan segala biaya yang akan keluar harus ditanggung oloh pembeli yaitu H. Munawar Ralibie Muslim. (Penggugat) ; 7. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2010, Bapak Aep Saepudin Zuhri meninggal dunia, proses jual beli pun tertunda ; 8. Bahwa sepeninggal H. Aep Saepudin Zuhri, ahli warisnya terus didesak oleh Bank BRI Konven untuk segera menyelesaikan utang H. Aep Saepudin Zuhri ; Halaman 2 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
9. Bahwa salah satu ahli waris H. Aep Saepudin Zuhri (Aim), yaitu anak laki-laki yang bernama H. Asep Ahmad Andriana selaku kuasa dari para ahli waris mendatangi H. Munawar Ralibie Muslim (Penggugat) untuk melanjutkan jual t?eli tanah-tanah yang 7 buah Surat dalam satu hamparan dengan luas ± 13.700 M2 di Pasir Honje Ds. Cibiuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur ; 10. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2010 ada pertemuan di rumah makan H. Nana 2 yang dihadiri oleh H. Asep Ahmad Andriana, H. Abdurrahman Saleh (Tergugat I), H. Unang, H. Munawar Ralibie Muslim (Penggugat), Dede Imam Mauludi, untuk merundingkan jual beli, tanah-tanah kepunyaan H. Aep Saepudin sebagai lanjutan penjualan tersebut. Akan tetapi dalam pertemuan tersebut H. Asep dan H. Abdurrahman (Tergugat I) langsung menyodorkan surat yang harus H. Ralibie tandatangani, dan surat tersebut bukan hasil musyawarah pada pertemuan tersebut tetapi surat yang H. Asep dan H. Abdurahman sodorkan dibuat sebelum datang ke pertemuan tersebut dan langsung meminta agar H. Ralibie untuk menandatanganinya. Surat tersebut yang sudah di tandatangani oleh H. Ralibie tidak bisa di jalankan dikarenakan dalam isi surat tersebut yang di buat oleh H. Asep dan H. Abdurrahman menyebutkan bahwa jual beli tanah dan bangunan pabrik milik H. Aep tersebut yang akan di beli oleh H. Ralibie sebanyak 5 buah surat dan jual belipun hanya sementara di atas namakan H. Ralibie untuk sementara waktu sebagai jaminan ke Bank, dan apabila telah berakhir penjaminan maka Sertifikai tanah tersebut akan diganti atau dikembalikan menjadi atas nama 1. H. Ralibie 2. H. Abdurahman 3. H. Asep. Maka surat yang di buat H. Asep dan H. Abdurahman pada tanggal 1 Mei 2010 tidak bisa di jaiankan di karenakan H. Ralibie dan Istri bermaksud membeli tanah bangunan tersebut dengan 7 buah surat dalam satu hamparan dengan luas ± 13.700 M2 di mana H. Aep (Pemilik) dan H. Ralibie dan Istri sebagai pembeli dan tidak ada ikut campur pihak lain dalam jual boli tanah dan bangunan tersebut sesuai dengan kesepakatan Tanggal 11 Nopember 2009 antara Aim. H. Aep (Pemilik) dan H. Ralibie (Penggugat) Sebagai pembeli ; 11. Tanggal 6 Mei 2010 salah satu ahii waris yaitu Ibu Liiis Qoyimah membuat pernyataan yang isinyatiada lain menyetujui jual beli tanah dan bangunan pabrik sama seperti pernyataan yang di buai oleh Alm.Bpk. H. Aep dengan H. Ralibie pada tanggal 11 November 2009 yaitu jual beli tanah dan bangunan terdiri dari 7 buah surat dalam satu hamparan, luas ± 13.700 M2 dengan harga Rp. 2.250.000.000 (Dua Miliyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ; 12. Tanggal 27 Mei 2010 H. Asep Ahmad Andriana menyodorkan lagi 2 lembar surat yang di bawa oleh H. Unang Miftahudin agar di tanda tangani oleh H. Ralibie di mana 2 lembar surat tersebut sudah di tanda tangan oleh H. Asep sebelumnya Halaman 3 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
dan 2 lembar surat tersebut dibuat oleh H. Asep bukan hasil Musyawarah antara H. Ralibie dan H. Asep, isi surat tersebut masih menyangkut jual beli tanah danbangunan pabrik, dalam surat tersebut sudah tidak tercantum nama H. Abdurrahman (Tergugat I) seperti surat yang di buat pada tanggal 1 Mei 2010 oleh H. Asep dan H. Abdurahman. Di karenakan di dalam jual beli tanah dan bangunan tersebut H. Abdurahman (Tergugat I) bukanlah Pemilik atau ahli waris maupun pembeli, dan surat tanggal 27 Mei 2010 yang di buat oleh H. Asep ini tidak dapat di laksanakan di karenakan H. Ralibie dan Istri tidak berminat untuk melakukan jual beli tanah dan bangunan pabrik tersebut hanya dengan 5 surat, H. Ralibie dan Istri (Para penggugat) hanya berminat untuk melakukan jual beli tersebut dengan 7 buah surat dalam satu hamparan, luas ± 13.700 M2 dengan harga Rp. 2.250.000.000 (Dua Miliyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanpa adanya turut campur pihak lain seperti isi surat yang H. Asep buat ataupun bersama-sama H. Abdurahman seperti surat yang di buat tanggal 1 Mei 2010 dan Surat Tanggal 27 Mei 2010 ; 13. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2010, pertemuan lagi di rumah H. Lukman di Kp. Sengkong, rumah orang tua H. Aep Saepudin (Aim), H. Abdurahman dan H. Munawar Ralibie Muslim, untuk membicarakan lanjutan jual beli tanah-tanah dan bangunan 7 (tujuh) buah Surat dalam satu hamparan dengan luas ± 13.700 M2 dengan harga Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan persyaratan mengikuti perjanjian semula dengan Aim. H. Aep Saepudin (Pemilik) ; 14. Bahwa seielah terjadinya kesepakatan tersebut setelah ada saksi dan kepastian pada tanggal 23 Juni 2010, H. Munawar Ralibie Muslim beserta istrinya Ny. Maryani datang ke Bank BRI Syariah Cabang Cianjur untuk menandatangani akad kredit modal kerja dan modal investasi ; 15. Bahwa hasil kredit yang di dapat H. Ralibie dari Bank BRI Syariah Cabang Cianjur, oleh Bapak Toni Kurniawan Affandi pihak Bank BRI Syariah sebagai wakil dari H. Ralibie dalam pembelian tanah bangunan tersebut, sebagai kredit wakalah dari Bank BRI Syariah bersama-sama dengan H. Asep sebagai ahli waris dan kuasa ahli waris Aim. H. Aep datang ke Bank BRI Konven untuk membayar sebagian hutang Aim. H. Aep dan mengambil 3 Sertifikat yang di jaminkannya di Bank BRI Konven, setelah sebagian hutang H. Aep dibayar sebesar
Rp.2.500.000.000,-
(Dua
Milyar
lima
ratus
juta
rupiah)
dan
dikembslikannya 3 sertifikat oleh Bank BRI Konven. maka ke 3 buah sertifiakattersebut oleh Bank BRI Syariah Cabang Cianjur di perguanakan sebagai jaminan kredit yang H. Ralibie terima dari Bank BRI Syariah Cabang Cianjur ; Halaman 4 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
16. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010, H. Asep Ahmad Andriana kuasa penjual dan adiknya bemama Dede Imam Mauludi beserta H. Munawar Ralibie Muslim datang ke Kantor Notaris/PPAT Yitriani Setiaboedhi SH, untuk melakukan pembuatan akta jual beli 7 (tujuh) buah Surat dalam satu hamparan dengan luas ± 13.700 M2 dengan harga Rp. 2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sesuai dengan kesepakatan semula antara Alm.H. Aep Saepudin (Pemilik) dengan H. Munawar Ralibie Muslim. (Pembeli) dan sesuai pemyataan yang di buat oleh Ibu Lilis pada tanggal 6 Mei 2010 serta sesuai dengan musyawarah pada pertengahan Juni 2010 di rumah Bapak H. Lukman di Kp. Sengkong, bahwa jual beli tersebut akan di lakukan oleh H. Ralibie dan Istri (Para Penggugat) dengan Aim. H. Aep (Pemilik) tanpa ada ikut campur pihak lain seperti dalam surat kesepakatan yang di buat tanggal 1 Mei 2010 dan 27 Mei 2010 oleh H. Asep Ahmad Andriana dan H. Abdurrahman Saleh (Tergugat I) ; 17. Bahwa penandatanganan akta jual beli di Kantor Notaris/PPAT di kemudian hari ditandatangani oleh seluruh ahli waris, untuk anak-anak di bawah umur sebagai wali adalah ibu kandungnya yang sudah ada penetapan dari Pengadilan Negori Cianjur No. 26/Pdt/P/2010/PN.Cjr. dan sesuai dengan undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan untuk anak dibawah umur walinya adalah orangtuanya disini adalah ibunya ; 18. Bahwa setelah ditandatangani oleh seluruh ahli waris dengan saksi-saksinya, maka setelah sah jual beli tanah dan bangunan yang terdiri dari 7 (tujuh) Surat dalam satu hamparan dengan luas ± 13.700 M2 tanah-tanah dan bangunannya menjadi hak milik H. Munawar Raiibie Muslim dan Istri ( Para Panggugat) telah dibalik nama.sebanyak 5 (lima) buah sertifikat ; 19. Bahwa tanah-tanah yang telah dibalik nama tersebut adalah : 19.1. SHM 1003/Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur Iuas3410m2 ; 19.2. SHM 1448/Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur Iuas1400 m2 ; 19.3. SHM 1446/Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur Iuas 2860 m2 ; 19.4. SHM 1076/Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur Iuas 1060 m2 ; 19.5. SHM 1077/Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur Iuas 2010 m2 ; 20. Bahwa tanah-tanah tersebut di atas sekarang sudah menjadi hak atas nama H. Munawar Ralibie Muslim dan istrinya Ny. Maryani (Para Penggugat), sudah sah dan meyakinkan ; Halaman 5 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
21. Dari tanah-tanah tersebut : 21.1. SHM No. 1003 luas 3410 m2 SU No. 1297/1985 tanggal 12-08-1985,Ds. Cibiuk Kec.Ciranjang Kab.Cianjur atas nama H. Munawar Ralibie Muslim yang batas-batasnya adalah : Sebelah utara
:Jl. Raya Prcvinsi Cianjur-Bandung ;
Sebelah barat
:Tanah milik H. Faisal sekarang milik pabrik kaos Kaki PT Multi Megah Mandiri ;
Sebelah selatan :tanah milik H.Munawar Ralibie Muslim ; Sebelah timur
:Tanah milik H.Munawar Ralibie Muslim ;
21.2. SHM No. 1076 luas 1060 m2 SU No. 510/1989 tanggal 14-03-1989, Ds Cibiuk,Kec.Ciranjang Kab.Cianjur. atas nama H. Munawar Ralibie Muslim yang batas-batasnya adalah ; Sebelah utara
:Tanah milik H.komar ;
Sebelah barat
:Tanah milik H.Munawar Ralibe Muslim ;
Sebelah selatan :Tanah milik H.Munawar Muslim ; Sebelah timur
:Jalan desa ;
21.3 .SHM No. 1077 luas 2010 m2 SU. No. 509 /1989 tanggal 14-03-1989, Ds.Cibiuk,Kec.Ciranjang Kab.Cianjur. atas nama H. Munawar Ralibie Muslim yang batas-batasnya adalah : Sebelah utara
:
tanah milik H.Munawar Ralibie Muslim ;
Sebelah barat
:
tanah milik H.Munawar Ralibie Muslim ;
Sebelah selatan :
tanah milik H.Rahmat ;
Sebelah timur
Jalan desa ;
:
Dipakai tempat usaha oleh Tergugat I, II, dan III; 22. Bahwa tanah dan bangunan pabrik yang jual belinya di lakukan pada tanggal 2 Juli 2010 antara H. Ralibie (Penggugat) dengan ahli waris Aim. H. Aep (Penjual) dan sekarang sudah menjadi hak milik H. Ralibie dan Istri (Para Penggugat), dan semenjak terjadi jual beli pada tanggal 2 Juli 2010 sampai dengan saat ini 3 bidang fisik yaitu dari 1. SHM Nomor 1003 2. SHM Nomor 1076 dan 3. SHM Nomor 1077 seperti point 21 tersebut di atas masih di kuasai atau di tempati olehH. Abdurahman CS. (Tergugat I,II,dan III), yang mendapat ijin pada tanggal 5 April 2010 sebelum terjadi jual beli dari H. Asep Ahmad Andriana yaitu salah satu ahli waris dan kuasa jual dari ahli waris Aim. H. Aep SZ, yang bukan sebagai Pemilik dan haknya lagi di karenakan tanah dan bangunan pabrik tersebut sudah mutlak menjadi hak milik H. Ralibie dan Istri (Para Penggugat), seharusnya begitu jual beli dilakukan ijin tersebut baik dicabut maupun tidak maka ijin yang diberikan oleh H. Asep Ahmad Andriana kepada H. Abdurahman otomatis sudah tidak berlaku lagi ; Halaman 6 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
23. Bahwa tanah dan bangunan point 21 tersebut di atas yang di kuasai oleh H. Abdurrahman. (Terggugat !,l!,dan III) dipakai untuktempat dan usaha pembuatan dan penjualan pupuk yang di produksinya secara bersama-sama ; 24. Bahwa hal ini Para Penggugat merasa sangat dirugikan karena tsnah-tanah dan pabrik tersebut dikuasai oleh Teigugat I, !l,dan III, dipakai untuk usaha pabrik pupuk untuk psrtanian dimana menghasilkan produksi beribu-ribu ton pupuk tiap tahunnya ; 25. Bahwa Para Penggugat akan memperincikan ponghasilan dari pabrik pupuk buatan tersebut, rata-rata per bulannya adalah ± 1000 ton, dimana keuntungan yang didapat Tergugat I, II,dan III, rata-rata diperkirakan mencapai keuntungan ± Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah) per kilogram ; 26. Bahwa Tergugat I, II, dan III dalam usahanya tersebut di atas menggunakan Nama Perusahaan antara lain : 1. PT. HASYA JAYA yang didirikan tanggal 23 April 2009 No.8 di Notasris Ali Maksum. SH Cianjur namun PT tersebut semenjak didirikan sampai saat ini tidak pernah didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM dan oleh karena itu dianggap perusahaan itu tidak ada ; 2. PT. Hasya Jaya Shafadila yang didirikan tanggal 8 Juni 2012 No.9 di Notaris Rasman. SH di Bandung dan didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAMNomor : AWJ-47851.AH.01.01 Tahun 2012 tertanggal 10 September 2012 PT tersebut pada tanggal 15 Februari 2013 dalam keputusan RUPS susunan dewan direksi dan nama perusahaan dirubah menjadi PT. Hasya Jaya Konstruksi No. 5 di Notaris Ardiansyah,SH,MKn dan perusahaan tersebut semenjak dirubah menjadi PT. Hasya Jaya Konstruksi sampai saat ini perubahan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Kementrian Hukum dan HAM oleh karena itu PT tersebut juga dianggap tidak ada dan secara otomatis PT. Hasya Jaya Shafadila pun dianggap gugur karena telah dirubah baik susunan dewan direksi maupun namanya maka PT. Hasya Jaya Shafadila pun dianggap tidak ada.; 27. Dalam undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas atau PT disebutkan : BAB II PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN Bagian kesatu perndirian Pasal 7 (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkanya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan ; Halaman 7 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
Pasal 9 (1) Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan pemohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya ; a.
Nama dan temapt kedudukan perseroan ;
b.
Jangka waktu berdirinya perseroan ;
c.
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan ;
d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor ; e. Alamat lengkap perseroan ; Pasal 10 (1) Permohonan untuk meperoleh keputusan Menteri sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditanda tangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen perdukung ; (2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan peraturan Menteri ; (3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik ; (4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberiiahukan penolakan beserta aiasannya kepada pemohon secara elektronik ; (5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung ; (6) Apabila semua persyaralan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik ; (7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dolmen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung Halaman 8 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
memberitahukan
hal
tersebut
kepada
pemohon
secara
elektronik,
dan
pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi gugur ; (8) Dalam pernyataan tidak berkeberatan, gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) ; (9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri ; (10)
Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali ;
Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik aiatur dalam peratuian Menteri ; Paragraf 2 Perubahan Anggaran Dasar Pasal 21 (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri ; (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebaimana dimaksud pada ayat (1) ; Meliputi : a. Nama perseroan dan atau tempat kedudukan perseroan ; b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan ; c. Jangka waktu berdirinya perseroan ; d. Besarnya modal dasar; e Pengurangan modal ; f. Ditempatkan dan disetor; dan atau g. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya ; (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada" ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri ; (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia ; (5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS ; (6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ; Halaman 9 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
(7) Permohonan persetuajuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akata notaris yang memuat perubahan anggaran dasar ; (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis, berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri ; (9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat dianjukan atau disampaikan kepada Menteri ; Pasal 22 (1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan sebagaimna ditetapkan dalam anggaran dasar iiarus diajukan kepada Menteri paling lambat 50 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir ; (2) Menteri meberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdirianya perseroan ; 28. Dengan adanya keterangan tersebut diatas menurut Undang-undang No.40 1' tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT seperti tersebut dalam pendidrian dapat disebutkan dalam pasal 10 ayat (9) dan paragraf 2 tentang perubahan anggaran dasar seperti tersebut dalam pasal 21 dan 22 itu tidak ditempuh oleh Pemilik Perusahaan, maka perusahaan-perusahaan atau PT yang dimiliki oleh H. Abdurahman dianggap tidak ada, Maka kami dalam hal ini tidak menggugat perusahaannya melainkan kami menggugat perseorangan yaitu tergugat I, II, dan III ; 29. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I, II, dan III supaya segera mengembalikan tanah-tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat. Akan tetapi tidak digubris ; 30. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan altematif memohon kepada Tergugat I, II, dan III supaya diberikan keuntungan kepada pemilik tanah dan bangunan yaitu H Ralibie dan Istri (Para Penggugat) sebesar Rp. 100,- /Kg, akan tetapi tetap tidak digubris ; 31. Atas hal ini Para Penggugat merasa dirugikan dan menderita akibat kelakuan dari Para Tergugat I, II, dan III yang mendapat keuntungan yang besar sekali diperhitungkan oleh Para Penggugat keuntungan selama 49 bulan yaitu mulai 2 Juli 2010 sampai dengan akhir Desember 2012 selama 29 Bulan ditambah awal Februari 2014 sampai saat ini Oktober 2015 selama 20 bulan, dikarenakan Januari 2013 sampai Januari 2014 H.Abdurahman (Tergugat I) dan Lukman Halaman 10 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
Hakim (Tergugat II) secara sepihak kepada Para Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000 / bulan dari keuntungan tersebut, oleh karena uang keuntungan yang diberikan sepihak tersebut sangat minim dan merugikan Para Penggugat, maka melalui kuasa hukumnya Para Penggugat telah mengajukan altematif untuk besarnya uang keuntungan akan pemakaian tanah dan bangunan pabrik kepada Tergugat I, II, dan III, namun kuasa hukum Para Penggugat telah mengirimkan 3 kali surat pengajuan altematif tersebut dan sebuah surat peringatan kepada Para Tergugat I,II,dan III, namun oleh Para Tergugat I, II, dan III tidak pernah digubris, dan yang dituntut oieh Para Penggugat adalah sebesar produksi rata-rata ± 1000 ton per bulan x Rp.100/kg = Rp. 100.000.000 x 49 bulan = Rp. 4.900.000.000 (Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) ; 32. Bahwa untuk hal ini, Para Penggugat menuntut kepada Tergugat I, II, dan III sebesar Rp. 4.900.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah), harus dibayarkan kepada Penggugat dan harap segera mengosongkan tempat tersebut karena tidak akan dikontrakan atau disewakan lagi ; 33. Bahwa tanah-tanah tersebut diatas sekarang sudah tidak dapat diganggu-gugat lagi sudah menjadi atas nama H. Munawar Ralibie Muslim dan istri (Para Penggugat) dimana menurut hukum perdata maupun hukum agraria, kalau sudah 5 tahun-dikuasai menjadi atas nama dalam sertifikat, sudah tidak dapat di ganggu-gugat ; 34. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat I, II, dan III untuk mengosongkan tanah tersebut dan segera memberikan uang ganti rugi dari keuntungan yang diuraikan diatas sebesar. Rp. 4.900.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus juta Rupiah) ; 35. Bahwa agar gugatan tidak illusoir dan untuk menjaga keutuhan harta Para Penggugat agar tidak dialihkan kepada pihak lain, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk meletakan sita jaminan terhadap harta kekayaan H. Abdurahman Saleh Tergugat I dan Hj. Eme Emiawati Tergugat III berupa rumah di Jl. Halteu Maleber RT 01/RW 12 Ds. Sabandar Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur dan harta kekayaan saudara Lukman Hakim bin ZA Sodikin Tergugat II. yang beralamat di perum BTN Ciranjang Asri RT.002 RW.014 Blok C No.32-33 Ds. Cibiuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, beserta barang-barang, mesin, dan peralatan serta segala sesuatu yang ada di atas bangunan pabrik milik H Ralibie dan istri (penggugat)dengan alamat di Jl. Raya Bandung Km. 15 Kp. Pasir Honje Ds. Cibiuk Kec. Ciranjang kab. Cianjur ; 36. Bahwa jika Para Tergugat I, II, dan III tidak patuh kepada putusan yang diputus nanti mohon dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima
Halaman 11 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
Juta Rupiah) setiap harinya bila keterlambatan sejak putusan ini mempunyai keputusan nukum yang tetap ; -
Bahwa segala uraran di atas, Penggugat memobon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Majelis Hakim yang memutus perkara ini mohon rnenjatuhkan putusan atas gugatan ini sebagai berikut :
PRIMER ; 1.
Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2.
Membanyar ganti rugi sebesar Rp. 4,900.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus juta Rupiah) ;
3.
Menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan ;
3.1. H. Abdurahman Saleh Tergugat I dan Hj. Erne Erniawati Tergugat III berupa rumah di Jl. Halteu Maleber RT 01/RW 12 Ds. Sabandar Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur ; 3.2. Lukman Hakim bin ZA Sodikin Tergugat ll.yang beralamat di perum BTN Ciranjang Asri RT.002 RW.014 Blok C No.32-33 Ds. Cibiuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur. Dan ; 3.3. Barang-barang, mesin, dan peralatan serta segala sesuatu yang ada di atas bangunan pabrik milik H Ralibie dan istri (Para Penggugat) dengan alamat di Jl. Raya Bandung Km. 15 Kp. Pasir Honje Ds. Cibiuk Kec. Ciranjang kab. Cianjur ; 4.
Segera mengosongkan tanah-tanah dan bangunan : 4.1. SHM No. 1003 luas 3410 m2 SU No. 1297/1985 tanggal 12-08-1985,Ds. Cibiuk Kec.Ciranjang Kab.Cianjur atas nama H. Munawar Ralibie Muslim yang batas-batasnya adalah : Sebelah utara
: Jl. Raya Prcvinsi Cianjur-Bandung ;
Sebelah barat
: Tanah milik H. Faisal sekarang milik pabrik kaos kaki PT Multi Megah Mandiri ;
Sebelah selatan : Tanah milik H.Munawar Ralibie Muslim ; Sebelah timur
: Tanah milik H.Munawar Ralibie Muslim ;
4.2. SHM No. 1076 luas 1060 m2 SU No. 510/1989 tanggal 14-03-1989, Ds.Cibiuk,Kec.Ciranjang Kab.Cianjur. atas nama H. Munawar Ralibie Muslim yang batas-batasnya adalah : Sebelah utara
: Tanah milik H.komar ;
Sebelah barat
: Tanah milik H.Munawar Ralibe Muslim ;
Sebelah selatan : Tanah milik H.Munawar Muslim ; Sebelah timur
: Jalan desa ;
4.3. SHM No. 1077 luas 2010 m2 SU. No. 509 /1989 tanggal 14-031989,Ds.Cibiuk,Kec.Ciranjang Kab.Cianjur. atas nama H. Munawar Ralibie Muslim yang batas-batasnya adalah : Halaman 12 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
Sebelah utara
: Tanah milik H.Munawar Ralibie Muslim ;
Sebelah barat
: Tanah milik H.Munawar Ralibie Muslim ;
Sebelah selatan
: Tanah milik H.Rahmat ;
Sebelah timur
: Jalan desa ;
Dipakai
tempat
usaha
oleh
Tergugat I,
II dan III agar supaya
dikembalikan kepada Para Penggugat tanpa syarat ; 5.
Bahwa bila Tergugat tidak patuh terhadap putusan mohon dikenakan uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) seteiah ada putusan tetap ;
6.
Biaya perkara menurut hukum ;
SUBSIDER : Mohon keadilan yang seadil-adilnya ; Membaca, bahwa adanya perbaikkan surat gugatan dari Penggugat, yaitu : surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut : Point 16 Bahwa dalam point 16 mengenai Para Pengugat H. Ralibie Muslim dan Isteri akan melakukan jual beli berdasarkan surat kesepakatan di dalam point 16 tersebut tertulis Para Penggugat melakukan jual beli antara Para Penggugat dengan Alm H. Aep yang benar adalah Para Penggugat dan isteri dengan ahli waris H. Aep Saepudin. Maka kalimat ini sudah kami perbaiki ; Point 20 Bahwa tanah tersebut di atas point 19, 5 buah sertifikat sekarang sudah menjadi hak atas nama H. Munawar Ralibie Muslim dan isterinya Ny. Maryani (Para Penggugat), sudah sah dan menyakinkan. Hal ini berdasarkan : 1. Sesuai dengan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama suami istri ; 2. Kompilasi hukum Islam pasal 1 ayat 1 harta kekayaan yang didapat dalam
perkawinan menjadi harta bersama siapapun yang membelinya baik dibeli istri maupun suami ; 3.
Pasal 119 KUH Perdata : sejak berlangsungnya perkawinan antara suami dan istri menurut hukum, menjadi harta bersama secara menyeluruh ;
Bahwa tanah-tanah tersebut mutlak hak milik Para Penggugat yang sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bagian penerbitan sertifikat pasal 32 butir 2 berbunyi :
Halaman 13 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
“Dalam hal suatu bidang tanah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang, badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut hak tersebut apabila dalam lima tahun sejak terbitnya sertifikat itu tidak melayangkan keberatan secara tertulis kepada kantor pertanahan dan atau gugatan di Pengadilan” ; Point 26 Bahwa tanah dan bangunan menurut point 21 tersebut di atas yang dikuasai oleh H. Abdurahman CS (Tergugat I, II, dan III) dalam perusahaannya memakai namaPT. Hasya Jaya, PT. Hasya Jaya Shafadila dan PT. Hasya Jaya Kontruksi. Bahwa PT. Hasya Jaya yang didirikan 23 April 2009 tidak berbadan hukum karena sejak awal tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM ; Bahwa ijin-ijin perusahaan sudah habis waktunya tahun 2014 sebagaimana keterangan dari Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur pada tanggal 23 Juli 2014 ; PT. Hasya Jaya Shafadila PT. Hasya Jaya didaftarkan tanggal 8 Juni 2012 di Kementerian Hukum dan HAM akan tetapi lima bulan kemudian tepatnya pada tanggal 15 Februari 2013 diganti namanya menjadi PT. Hasya Jaya Kontruksi berdasarkan hasil rapat pemegang saham yang dihadiri oleh 10.000 pemegang saham ; Bahwa untuk hal ini berarti PT. Hasya Jaya Syafadila telah merubah anggaran dasar dengan jalan mengganti nama menjadi PT. Hasya Jaya Kontruksi yang melanggar pasal undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 21berbunyi :perubahan Anggaran dasar tertentu harus persetujuan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dengan pasal 21 tersebut di atas dengan syarat : a. Nama Perseroan ; b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan ; c. Jangka waktu berdirinya perseroan ; d. Besarnya modal dasar ; e. Pengurangan modal ; f. Ditempatkan dan disetor ; g. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya ;
Bahwa perubahan ini harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Oleh karena hal tersebut Para Penggugat tidak menggugat Perseroan Terbatas (PT) karena semuanya tidak terdapat di Kementerian Hukum dan HAM ; Pasal 22 berbunyi : 1. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan sebagaiman aditetapkan dalam anggaran Halaman 14 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
dasar harus diajukan kepada
Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari
sebelum waktu berdirinya perseroan berakhir ; 2. Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jagnka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdriinya perseroan ; Bahwa berdasarkan tersebut di atas PT. Hasya Jaya Shafadila dan PT. Hasya Jaya Konstruksi tidak pernah didaftarkan kembali ke Kementerian Hukum dan HAM ; Bahwa oleh karena hal tersebut Para Penggugat tidak menggugat perseroan terbatasnya (PT) karena semuanya tidak terdaftar di Kementerian Hukm dan HAM. Bahwa Para Penggugat mengetahui ke semuanya PT-PT tersebut di atas dalam pergerakannya berusaha di bidang industri pembuatan pertanian yang tidak mempunyai perijinan ; Bahwa mengenai ijin-ijin usahanya PT. Hasya Jaya Shafadila ijinnya perserorangan dimana
Ijin
Usaha
503/1476/PM/B/BPPTM/2012
Perdagangan tanggal
12
(SIUP) Juni
2012
Menengah sedangkan
Nomor keluar
: dari
MENHUMKAM 10 September 2012, bersifat perseorangan karena dibuat sebelum keluar putusan dari KEMENHUMKAM, yang lebih penting bahwa PT. Hasya Jaya Shafadila tidak mempunyai ijin industri dimana perusahaan tersebut adalah memproduksi pupuk buatan pertanian yang hasilnya ribuan ton tiap tahunnya. Hal ini melanggar peraturan daerah nomor 3 tahun 2004 tentang perijinan bidang perindustrian yaitu BAB II pasal 2 Perijinan Usaha Industri termasuk BAB IV Pasal 7 Tata Cara Perijinan Undang-Undang Republik Indonesia ; Point 27 Dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau PT. disebutkan : BAB II PENDIRIAN ANGGARAN DASAR DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dihapus ; Menimbang, bahwa Jawaban Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 11 Mei 2016 yang isinya sebagai berikut : DALAM PROVISI: Bahwa terhadap tuntutan Provisi dari Tergugat adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena tuntutan yang diajukan pada dasarnya adalah perihal kewajiban yang sebelumnya merupakan hak dan kewajiban yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I. Tindakan melakukan pembayaran angsuran dan atau melakukan pembayaran hingga lunas adalah merupakan hal yang telah diatur/diperjanjikan dan merupakan kesepakatan Para Pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Rithma Yaniha, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang (”Akad Pembiayaan Murabahah No. 09”). Perjanjian tersebut telah dibuat secara sah Halaman 15 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
sesuai ketentuan Undang-Undang serta bersifat mengikat Para Pihak yang membuatnya. Berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya tuntutan provisionil dari Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ; DALAM EKSEPSI: I.
Pengadilan Negeri Purwakarta Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini (Kompetensi Absolut): Bahwa Penggugat adalah Nasabah dari Tergugat I selaku Bank berdasarkan
Perjanjian
Para
Pihak
sebagamana
tertuang
dalam
Akad
Pembiayaan Murabahah No. 09. Meskipun dalam Akad tersebut Para Pihak telah memperjanjikan
penyelesaian
perselisihan
hukum
Para
Pihak
akan
menyelesaikan BASYARNAS, namun ternyata apa yang diperjanjikan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang; Bahwa semula berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab IX Pasal 55 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa; Para Pihak dapat memperjanjikan penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan, namun kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 terhadap isi ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab IX Pasal 55 ayat (2) diputuskan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi bagi Para Pihak ; Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang berwenang melakukan pemeriksaan perkara a quo adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan Undang-Undang harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo ; Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dengan mengacu pada Pasal 136 HIR, berkenan memberikan Putusan Sela terhadap eksepsi perihal kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut ; II.
Gugatan Salah Alamat; Bahwa dalam Gugatan a quo Penggugat menuliskan pihak Tergugat I adalah PT. Bank Mega Syariah KCP Cikampek beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 27 D Sukaseuri – Cikampek. Faktanya KCP Cikampek terhitung sejak 30 September 2015 telah resmi dinyatakan TUTUP oleh Bank Indonesia. Oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak diajukan ke alamat pihak Tergugat I ; Gugatan yang demikian itu patut dinyatakan
tidak dapat diterima (niet
onvankelijke verkland) ; Halaman 16 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
III.
Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) : Bahwa Penggugat dalam Gugatannya adalah perihal perbuatan melawan hukum, namun faktanya yang diungkapkan adalah perihal adanya kelalaian yang dilakukan Turut Tergugat II (Lih. dalil No. 5 Gugatan) ; Penggugat dalam Gugatan juga mengajukan permohonan rescheduling terkait perbuatan Penggugat sendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 ; Berdasarkan hal tersebut terbukti Penggugat telah mencampuradukkan permasalahan dengan tidak didasarkan pada satu alas hukum (posita) sehingga menjadi tidak jelas bagi Para Tergugat perihal apa yang sebenarnya menjadi dasar gugatan Penggugat dan apa tujuan sesungguhnya dari gugatan a quo; Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak jelas/kabur dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima ; Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, menyatakan : ”Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima” ; Selanjutnya dalam Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970 menyatakan : ”Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima” ;
IV.
Gugatan Penggugat Kurang Pihak ; Bahwa Penggugat mempermasalahkan dalam gugatan perihal adanya perbuatan melawan hukum karena adanya penggunaan uang pencairan kredit tidak hanya kepada Penggugat tetapi juga diberikan kepada Turut Tergugat II dan adanya lobi-lobi sebelum dilakukannya pencairan pembiayaan kepada Tergugat I sehingga pembiayaan ini dapat dicairkan. Mempertimbangkan Gugatan ini didasarkan pada suatu kondisi yang melibatkan dan hanya diketahui oleh Notaris Rithma Yunitha, SH, M.Kn. selaku pembuat Akad Pembiayaan Murabahah No. 09, maka dengan tidak menyertakannya sebagai pihak maka Gugatan ini sudah sepatutnya dinyatakan kurang pihak. Terhadap Gugatan Penggugat yang kurang pihak menjadikan Gugatan a quo layak dinyatakan tidak dapat diterima ; Yurisprudensi MARI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 menyatakan : ”Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima” ; Halaman 17 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan, terkecuali apa yang diakui oleh Tergugat I secara tegas dan tertulis ; 2. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara in ; 3. Bahwa sebagaimana dinyatakan dan diakui dalam gugatan Penggugat pada dalil nomor satu (1), Penggugat adalah Nasabah pada Tergugat I selaku Pemberi Pembiayaan (”BANK”) berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 ; 4. Bahwa Penggugat dalam dalil nomor dua (2) Gugatan mendalilkan Penggugat telah membuat perjanjian
dengan Tergugat I berdasarkan Akad Pembiayaan
Murabahah No. 09 ; 5. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 09, Penggugat mengakui telah memperoleh pembiayaan (kredit) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika ditambahkan dengan keuntungan Bank maka nilai pinjaman Penggugat kepada pihak Tergugat I sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; 6. Bahwa tujuan penggunaan dana yang diperoleh dari Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 Pasal 2 ayat 1 adalah dalam rangka investasi dan modal kerja. Dengan demikian dalil Penggugat No.3 yang menyatakan uang yang diperolehnya dari Tergugat I dipergunakan sebagian dengan diserahkan kepada Turut Teruggat II adalah dalil yang mengada-ada. Jikalau pun benar apa yang dinyatakan Penggugat bahwa sebagian uang hasil pembiayaan dipergunakan untuk kepentingan Turut Tergugat II maka tindakan/perbuatan Penggugat tersebut telah tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikannya pada Tergugat I sebagaimana tertulis dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 Pasal 2 ayat 1 tersebut dan karenanya akibat hukum dari perbuatan Penggugat tersebut bukan menjadi tanggung jawab dari Tergugat I ; 7. Bahwa Penggugat tidak dapat pula mendalilkan sebagaimana dinyatakannya dalam dalil No. 4, 5 Gugatan bahwa Turut Tergugat II adalah sebagai pihak yang menjadi penyebab adanya pembiayaan/kredit Penggugat macet; Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 Pasal 4 menyatakan Penggugat yang sepenuhnya berjanji pada Tergugat I untuk melunasi seluruh kewajibannya pada Tergugat I dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Halaman 18 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
Rp. 6.666.667,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) hingga lunas ; 8. Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran cicilan secara tepat waktu membuktikan adanya perbuatan ingkar janji/cidera janji/wanprestasi dari Para Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan : ”Kelalaian Nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut Akad ini untuk membayar angsuran harga jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1238 KUH Perdata” ; Bahwa akibat dari adanya peristiwa cidera janji diatur dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 Pasal 9 ayat (1) : ”Dalam hal terjadi cidera janji seerti tercantu dalam pasal 8 Akad ini, maka Bank akan memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai Cidera Janji tersebut dan Bank memberi kesempatan kepada Nasabah untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank tersebut” ; jo Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 Pasal 9 ayat (2): ”Jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh Nasabah, maka Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, akan menjual barang jaminan di depan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip Syariah” ; 9. Bahwa karena Penggugat tetap tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Terugat I, maka pada akhirnya dengan terpaksa Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 877/2012 tertanggal 7 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 09/2012 tertanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan PPAT. Nani Kostini, S.H., M.Kn, menempuh upaya penyelesaian melalui Lelang Eksekusi jaminan terhadap Tanah dan Bangunan SHM No. 01437/Bunder yang dimohonkan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta (Tergugat II) ; Adapun pelaksanaan lelang tersebut dilaksanakan dengan terlebih dahulu memberitahukan
secara
tertulis
kepada
Penggugat
berdasarkan
Surat
Pemberitahuan tertanggal 27 Oktober 2015. Hal pemberitahuan ini telah pula diakui Penggugat sebagaimana dalil No.7 gugatan ; Halaman 19 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
Dengan demikian tindakan Tergugat I yang mengajukan eksekusi atas jaminan bukan suatu perbuatan melawan hukum,
namun didasarkan pada adanya
perbuatan cidera janji dari Penggugat selaku Nasabah ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tetang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menyatakan antara lain: Pasal 6 : ”Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” ; Pasal 14 Ayat (3) : ”Sertifikat Hak Tangungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotek sepanjang mengenai hak atas tanah” ; 10. Bahwa adanya pelaksanaan lelang jaminan yang dilakukan Tergugat II telah sesuai ketentuan dengan menerapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo Peraturan Menteri Keuangan
No.
106/PMK.06/2013
tentang
Perubahan
Peraturan
Menteri
Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ; Dengan demikian pelaksanaan lelang yang dilakukan dan tertulis dalam Risalah Lelang No. 601/2015 tertanggal 27 November 2015 yang diterbitkan oleh KPKNL Purwakarta (Tergugat II) adalah sah secara hukum dan bukan suatu hal yang mengada-ada, rekayasa dan suatu perbuatan curang sebagaimana dalil gugatan Penggugat ; Yurisprudensi MARI No. 323 K/Sip/1968, menyatakan : “Suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta, dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum” ; 11. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak terbukti, maka tuntutan tentang ganti kerugian kepada Tergugat I, yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum, mengada-ada dan karenanya sudah seharusnya ditolak ;
Halaman 20 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
Yurisprudensi
MARI
No.
864
K/Sip/1973
tanggal
13
Mei
1975
menyatakan: “Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak” ; jo. Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970: ”Setiap Tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna” ; 12. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka Tergugat I menganggap bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak ; Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut : DALAM PROVISI : Menyatakan menolak tuntutan Provisi dari Penggugat; DALAM EKSEPSI : 1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini ; 3. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pekara ini ; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono) ; Membaca, jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 19 April 2016 sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :
Halaman 21 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
Bahwa Tergugat I, Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil jawaban Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui tegas oleh Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III ; GUGATAN KURANG PIHAK ; Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya halaman 7 hingga halaman 11 dengan tegas telah mengakui tanah dan bangunan tersebut saat ini dikuasai oleh PT.HASYA JAYA semula CV.Rukun Makmur namun Para Penggugat tidak turut menggugat PT.HASYA JAYA sebagai subjek hukum yang benar-benar menguasai objek tersebut,untuk itu gugatan Para Penggugat kurang pihak ; Bahwa Perkara ini teah diperiksa dan diadili tentang kepemilikannya dalam perkara Perdata No.14/Pdt/G/2014/PN.CJR, dan telah diputus tanggal 07 Januari 2016 antara ahliwaris H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm) dengan Penggugat dalam perkara in causa, adapun putusan Pengadilan Negeri Cianjur didalam perkara Perdata No.14/Pdt/G/2014/PN.CJR, yang telah diputus tanggal 07 Januari 2016, sebagai berikut : 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1,Tergugat 4, dan Tergugat 5 untuk sebagian sepanjang mengenai eksepsi kurang pihak ; 2. Menyatakan gugatan penggugat 1, penggugat 2 tidak dapat diterima ; 3. Menyatakan gugatan Dalam Rekonvensi Tergugat 1 tidak dapat diterima ; 4. Menghukum Penggugat 1 dan Penggugat 2 Dalam Konvensi/Tergugat 1 dan
Tergugat 2 Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.651.000,-(dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; Bahwa terhadap putusan tersebut baik Penggugat dalam perkara in causa maupun Para ahli waris H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm) saat ini telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut ; Bahwa adapun pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam perkara Perdata diPengadilan No.14/Pdt/G/2014/PN.CJR, yang telah diputus tanggal 07 Januari 2016,yakni pada halaman 41 sampai dengan halaman 44 adalah “tidak ditariknya ahli waris GITA NAUVAL QINTARA sebagai pihak dalam perkara tersebut,serta tidak ditariknya CV.Hasya Jaya sebagai pihak yang menguasai objek tersebut dalam perkara tersebut” ; Bahwa untuk dinyatakan sahnya suatu jual beli berdasarkan “ Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 7, PPAT adalah yang di tugaskan melaksanakan
kegiatan-kegiatan
untuk
melakukan
Pendaftaran
tanah”,
“
Yurisperudensi Mahkamah Agung No.1132.K/Pdt/1987 tanggal 23 Desember 1988 Halaman 22 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
transaksi Jual beli dilakukan dihadapan PPAT ex Pasal 19 PP 10/1961 Jo. 5/1960”, “ Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1989 No.3438.K/Pdt/1987, bahwa untuk sahnya suatu jual beli tanah menurut hukum adat, diperlukan adanya dua syarat yang harus dipenuhi : 1. Syarat tunai : Pihak pembeli menyerahkan uangnya Kepada Pihak penjual yang secara serentak diikuti pihak penjual menyerahkan tanah tanah yang di jualnya tersebut kepada pembeli (Contante Handeling); 2. yarat terang : Pelaksanaan syarat pertama diatas dilakukan dihadapan saksi para Pejabat/Pamong Desa ; Bilama kedua syarat ini tidak dipenuhi,maka belum atau tidak terjadi jual beli tanah menurut hukum adat ; Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para penggugat mengakui tanah dan bangunan tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang mana tanah dan bangunan tersebut telah dibeli dari ahli waris H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm) yakni : 1. LILIS KOYINAH, 2. IIS WARSILAH, 3. ASEP AHMAD ADRIANA, 4. DEDE IMAM MAULIDA, 5. EKA PERMANA, 6. MUH.YAMIN SAYYID NASRULLOH, 7.GITA NAUVAL QINTARA ; Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan ahliwaris H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm) tidak diikuti dengan penyerahan tanah dan bangunan yang dibeli oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, karena Para Penggugat tidak menggugat ahli waris H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm) sebagai pihak yang menjual tanah dan bangunan tersebut, untuk itu gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak ; Gugatan Para Penggugat Prematur ;Bahwa sebagaimana yang kami sampaikan diatas dimana para ahli waris H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm) yakni EKA PERMANA, 6. MUH.YAMIN SAYYID NASRULLOH,masih mengajukan gugatan atas ketidak sahan jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan ahli waris H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm) dalam perkara Perdata diPengadilan No.14/Pdt/G/2014/PN.CJR, dan telah diputus tanggal 07 Januari 2016 ; Bahwa oleh karena status hukum akan kepemilikan tanah dan bangunan tersebut belum sah untuk itu Para penggugat tidak berhak meminta uang sewa dari Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hingga ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan tanah dan bangunan tersebut milik Para Penggugat ; Halaman 23 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
Dalam Pokok Perkara : Tidak terdapat perjanjian hukum yang mengikat antara Para Penggugat dengan Para Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III ; Bahwa apa yang diuraikan didalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.; Bahwa Para Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III ; Bahwa awalnya tanah dan bangunan dalam perkara in causa adalah milik Tergugat I yang dibeli pada tahun 1996, kemudian pada tahun 1998 tanah dan bangunan tersebut dijual oleh Terguat I kepada kakak kandungnya H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm),lalu dengan perjanjian kerjasama secara lisan antara Tergugat I dengan H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm)
maka tanah dan bangunan
tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat 1 hingga saat ini, yang mana Pada tahun 1998 pabrik tersebut dibuatkan badan hukum yakni CV.Rukun Makmur, kemudian menjadi PT.HASYA JAYA atas persetujuan dan atas sepengetahuan H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm) ; Bahwa adapun awalnya Penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat I atas nama pribadi yang kemudian berubah menjadi CV.Rukun Makmur lalu diubah menjadi PT.HASYA JAYA adalah atas kerjasama dan persetujuan H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm), setelah H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm) meninggal dunia hingga saat ini belum pernah ahli waris yang sah dari H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm) menyatakan tanah dan bangunan tersebut untuk dikembalikan kepada ahliwaris H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm) dan tidak pernah disampaikan tanah dan bangunan tersebut telah dijual kepada Para Penggugat ; Bahwa hingga saat ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun CV.Rukun Makmur yang berubah menjadi PT.Hasya Jaya, belum pernah melakukan perjanjian sewa menyewa ataupun perjanjian dalam bentuk apapun dengan Para Penggugat, untuk itu tidak terdapat kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III maupun CV.Rukun Makmur yang berubah menjadi PT.Hasya Jaya kepada Para Penggugat,untuk itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ; Para Penggugat belum sah sebagai pemilik objek tanah dan bangunan, karena masih dalam keadaan sengketa antara Para Penggugat dengan ahliwaris H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm) di Pengadilan ; Halaman 24 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
Bahwa aapun dalil Para Penggugat yang menyatakan telah melakukan jual beli terhadap tanah dan bangunan dalam perkara tersebut maka sebagaimana ketentuan sahnya suatu jual beli berdasarkan “ Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Pasal 7, PPAT adalah yang di tugaskan untuk
melakukan
Pendaftaran
tanah”,
“
melaksanakan kegiatan-kegiatan
Yurisperudensi
No.1132.K/Pdt/1987 tanggal 23 Desember 1988
Mahkamah
Agung
transaksi Jual beli dilakukan
dihadapan PPAT ex Pasal 19 PP 10/1961 Jo. 5/1960”,
“ Mahkamah Agung RI
tanggal 30 Juni 1989 No.3438.K/Pdt/1987, bahwa untuk sahnya suatu jual beli tanah menurut hukum adat, diperlukan adanya dua syarat yang harus dipenuhi : 1. Syarat tunai : Pihak pembeli menyerahkan uangnya Kepada Pihak penjual yang secara serentak diikuti pihak penjual menyerahkan tanah tanah yang di jualnya tersebut kepada pembeli (Contante Handeling) ; 2. Syarat terang : Pelaksanaan syarat pertama diatas dilakukan dihadapan saksi para Pejabat/Pamong Desa ; Bilamana kedua syarat ini tidak dipenuhi,maka belum atau tidak terjadi jual beli tanah menurut hukum adat.; Sebagaimana ketentuan tersebut diatas maka jual beli terhadap objek tersebut belum terjadi karena ahli waris ahli waris H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm) yakni : 1. LILIS KOYINAH, 2. IIS WARSILAH, 3. ASEP AHMAD ADRIANA, 4. DEDE IMAM MAULIDA, 5. EKA PERMANA, 6. MUH.YAMIN SAYYID NASRULLOH, 7.GITA NAUVAL QINTARA, belum menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Para Penggugat ; Bahwa oleh karena jual beli tersebut tidak sah maka para ahliwaris ahli waris H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm) yakni : 1. EKA PERMANA, 2. MUH.YAMIN SAYYID NASRULLOH,telah mengajukan pembatalan terhadap jual beli tersebut yang perkaranya saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cianjur yakni dalam perkara Perdata No.14/Pdt/G/2014/PN.CJR, tanggal 07 Januari 2016 ; Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada ahliwaris H.AEP SAEPUDIN ZUHRI (alm) sampai perkara berkekuatan hukum tetap dan dikosongkan,barulah para penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat I, Tergugat II
dan Tergugat III apabila gugatan kepemilikan telah
dinyatakan tanah dan bangunan tersebut adalah milik Para penggugat ; Bahwa para Penggugat mendalilkan objek sengketa tanah dan bangunan tersebut miliknya, namun berdasarkan fakta tanah dan bangunan tersebut saat ini masih dikuasai oleh Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan terhadap ahli waris H.AEP Halaman 25 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
SAEPUDIN ZUHRI (alm) yakni : 1. LILIS KOYINAH, 2. IIS WARSILAH, 3. ASEP AHMAD ADRIANA, 4. DEDE IMAM MAULIDA, 5. EKA PERMANA, 6. MUH.YAMIN SAYYID NASRULLOH, 7.GITA NAUVAL QINTARA,untuk dikembalikan kepada Para Penggugat,setelah gugatan tersebut dimenangkan oleh Para Penggugat, lalu dilakukan eksekusi pengosongan untuk dikuasai oleh Para Penggugat, sejak saat pengosongan tersebut barulah Para penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan dapat menggugat pihak manapun yang menguasai tanah dan bangunan tersebut setelah dilakukan dilakukan eksekusi pengosongan ; Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan memutus :
Dalam Eksepsi : 1. Menerima Eksepsi Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya ; 2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 3. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara ; Dalam Pokok Perkara : 1. Menerima jawaban Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya ; 2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 3. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara ; Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum
dan terurai
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 22 Agustus 2016, Nomor. 54/Pdt.G/2015/PN.Cjr. yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -
Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.651.000,(satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cainjur tanggal 22 Agustus 2016 Nomor. 54/Pdt.G/2015/PN.Cjr. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
Halaman 26 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang diterima oleh kuasa hukumnya ; Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat IIImasing-masing pada tanggal 18 Oktober 2016 yang diterima oleh kuasa hukumnya ; Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 31 Oktober 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 07 Nopember 2016 yang diterima oleh kuasa hukumnya ; Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor. 54/Pdt.G/2015/PN.Cjr yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Cianjur telah memberikan kesempatan dengan seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, masing-masing pada tanggal 07 Nopember 2016, tanggal 01 Nopember 2016 yang diterima oleh kuasa hukumnya; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa
permohonan
banding dari Pembanding semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 10 Oktober 2016 pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa dari awal Penggugat/Pembanding telah menguraikan di dalam gugatannya bahwa Penggugat tidak menggugat PT. Hasya Jaya, PT. Hasya Jaya Shafadila, PT. Hasya Jaya Kontruksi karena perseroan terbatas tersebut tidak berbadan hukum ;
-
Akta pendirian perseroan PT. Hasya Jaya Nomor 8 tanggal 23-04-2009 di Notaris Ali Maksum, SH membuktikan bahwa akta tersebut di atas dipakai
Halaman 27 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
nama perusahaan produksi pupuk buatan pertanian ijin-ijinnya sudah habis atau sudah lama habis masa berlakunya ; -
Bahwa surat dari Dinas tersebut yang aslinya sudah jelas tertera dan dibuktikan dalam persidangan bahwa ijin-ijin perusahaan tersebut sudah habis waktunya akan tetapi produksi berjalan terus, maka dalam hal ini Penggugat tetap mengajukan permohonan ganti rugi karena penggunaan tanah-tanah tersebut di atas tanpa ijin dari yang punya tanah yaitu H. Munawar Ralibie Muslim ;
-
Bahwa dengan habisnya ijin-ijin tersebut sudah otomatis kegiatan dibidang usaha perusahaan tersebut sudah tidak berjalan lagi, oleh karena hal tersebut Penggugat tidak menggugat PT. Hasya Jaya Shafadila ;
-
Bahwa bukti ini memperlihatkan ketidabenaran dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh H. Abdurahman Saleh, Lukman Hakim dan Hj. Eme Emiawati sudah dijelaskan di atas bahwa beberapa kali penggantian anggaran dasar untuk menyesatkan atau mengelabui yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur ; Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I,
Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Oktober 2016 yang pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -
Bahwa Majelis Hakim telah member pertimbangan didalam pertimbangan hukum halaman 30 bait ke 4 hingga halaman 31 bait ke 2 dimana berdasarkan bukti dipersidangan berupa bukti surat, keterangan saksi Dedi, dan hasil pemeriksaan ketempat onjek perkara tanah dan bangunan tersebut benarbenar dikuasai oleh PT. Hasya Jaya Shafadila, PT. Hasya Jaya Kontruksi yang tidak
ikut
digugat
oleh
Penggugat/Pembanding,
maka
seharusnya
Pembanding/Penggugat menggugat PT. Hasya Jaya Shafadila, PT. Hasya Jaya Kontruksi, yang mengusai objek perkara tersebut ; -
Bahwa dalil memori banding Pembanding/Penggugat lainnya adalah dalil yang telah disampaikan didalam gugatan dan repliknya serta dalil memori tersebut bukan tentang Hakim telah salah menerapkan hukum dan salah dalam memberi pertimbangan hukum serta melanggar hukum ;
-
Menolak banding, memori banding Pembanding/Penggugat seluruhnya ;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara perdata No.54/Pdt.G/2015/PN.Cjr. tanggal 22 Agustus 2016 ;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati keberatankeberatan dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diatas ternyata Halaman 28 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 22 Agustus 2016, Nomor. 54/Pdt.G/2015/PN.Cjr. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan juga kontra memori banding dari kuasa hukum Para Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan
Hakim tingkat pertama, oleh
karena pertimbangan-
pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang yang mejadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbanganpertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 22 Agustus 2016, Nomor. 54/Pdt.G/2015/PN.Cjr. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat, tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding , maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI : -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; ---------
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 22 Agustus 2016, Nomor. 54/Pdt.G/2015/PN.Cjr. yang dimohonkan banding tersebut ;
-
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;
Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari SENIN, tanggal 9 JANUARI 2017 oleh kami HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan Halaman 29 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
RUSSEDAR, S.H. dan FRITZ JOHN POLNAJA, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 11 JANUARI 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh YUNTHA DHARMANSYAH S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, ttd
RUSSEDAR, S.H.
HAKIM KETUA, ttd
HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.H.
ttd FRITZ JOHN POLNAJA, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI, ttd YUNTHA DHARMANSYAH S, S.H.
Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai 2. Biaya Redaksi putusan 3. Biaya Pemberkasan Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 30 dari 30 halaman Putusan No.532/PDT/2016/PT.BDG.
