PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor :230/PDT/2017/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. ENDAH SRI WAHYUNI, S.H., Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Letda Nasir No.354, Bojong Kulur, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama JANNES SIMBOLON S.H.M.H. Advokat dari Law Firm Jannes Simbolon, S.H. beralamat di jalan Gresik B 7 nomor 10 komplek Kemang Ifi Graha , Kelurahan

Jatirasa,

Jatiasih

selanjutnya

disebut

sebagai

Kota

Bekasi

PEMBANDING

semula . TERGUGAT II; 2. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Unit Surabaya, beralamat di Jalan Diponegoro diwakili

No.159

oleh

Surabaya,dalam

kuasanya

bernama

hal

ini

RIZKY

PANGIDOAN, S.H. Officer Asset Litigation pada Departemen Businees & Asset Litigotion PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat, beralamat di Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 15 September 2015 selanjutnya disebut

sebagai

PEMBANDINGsemula

TERGUGAT IV; LAWAN 1.

I

NENGAH

SEPIR,

beralamat

di

Jalan

Kenanga

RT.001/RW.006,Jakasampurna, Kota

Bekasi,

selanjutnya

Raya

No.38

Bekasi

Barat,

disebut

sebagai

TERBANDING semula . PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan No.230/PDT/2017/PT.BDG.

2. ANDRIMANSAH, beralamat di Krukah Lama I/27 RT.002/RW.009 Kelurahan Ngagelrejo Surabaya,

Kecamatan Jawa

Wonokromo,

Timur,

selanjutnya

Kota disebut

sebagai TERBANDING semula TERGUGAT I; 3. Hj. WIWIK ROWIYAH SUPARNO, S.H., Notaris/PPAT, beralamat di Ruko Bekasi Mas Blok B No.26, Jalan Ahmad Yani, Bekasi

Barat,

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING semula. TERGUGAT III; 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementrian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kanwil DJKN

Jawa

Barat

Cq.

Kantor

Pelayanan

Kekayaan Negara Dan Lelang Bekasi, beralamat di Jalan Sersan Aswan No.8 D, Bekasi Timur, selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING

semula. TERGUGAT V; 6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, beralamat di Jalan Chairil Anwar No.25, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERBANDING

semula.

TURUT

TERGUGAT; PENGADILAN TINGGI tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9Mei 2017, Nomor.230/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara Nomor 323/Pdt.G/2015/PN.Bks, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

sebagaimana terlampir

dalam berkas perkara ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 07 Juli 2015 yang didaftar diKepaniteraanPengadilan Negeri Bekasi Nomor 323/Pdt.G/2015/PN.Bks yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dan sekaligus sebagai pemegang hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Perumahan


Jaka Permai, Jalan Kenanga Raya No.38 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagaimana bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik 512/Kel. Jakasampurna, tanggal 02 Oktober 1979, seluas 600 M2; 2. Bahwa hingga saat ini tanah dan bangunan rumah tersebut masih dikuasai dan ditempati oleh Penggugat beserta keluarga, sebagai tempat tinggal satusatunya; 3. Bahwa Penggugat telah meminjam uang dari Tergugat I sebesar Rp. 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) atau 2 (dua) tahun, terhitung sejak Surat Pernyataan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 18 Juli 2011, dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik 512/Kel. Jakasampurna, tanggal 02 Oktober 1979, seluas 600 M2; 4. Bahwa selanjutnya pada tahun 2013, saat Penggugat akan melunasi pinjaman tersebut kepada Tergugat I, ternyata Tergugat I sulit untuk ditemui, sampai secara tiba-tiba pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014, Penggugat mendapat surat dari Tergugat V tertanggal 03 Maret 2014, yang memberitahukan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna tercatat atas nama Tergugat I, akan dilakukan lelang ulang, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014, bertempat di Kantor Tergugat V; 5. Bahwa selanjutnya Penggugat telah melaporkan permasalahan ini pada Kepolisian Resor Kota Bekasi, tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana Penipuan sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor TBL/461/K/III/2014/SPKT/Resta Bks Kota tanggal 11 Maret 2014; 6. Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Bekasi Kota tersebut baru diketahui bahwa ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna atas nama Penggugat sudah dilakukan peralihan hak berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 08 Nopember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II, selanjutnya telah dibuatkan peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 626/2011 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III, selanjutnya telah dilakukan balik nama ke atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa Penggugat pernah menandatangani akta-akta peralihan hak atas tanah tersebut;


7. Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna tersebut dibaliknamakan ke atas nama Tergugat I, maka Sertpikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna, telah dijadikan jaminan kredit dan dibebankan hak tanggungan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I, selanjutnya oleh karena Tergugat I tidak dapat mengembalikan fasilitas kredit yang diterimanya dari Tergugat IV, maka Tergugat IV telah mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah dan bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna, yang dijadikan jaminan kredit oleh Tergugat I, selanjutnya Tergugat V telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah tersebut, namun tidak ada peminat sehingga lelang gagal dilaksanakan; 8. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang telah melakukan peralihan

hak

atas

tanah

dengan

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

512/Jakasampurna, tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan Penggugat sendiri tidak pernah menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli itu sendiri, selanjutnya dilakukan balik nama oleh Tergugat I dan dijadikan jaminan hutang dan dibebankan hak tanggungan oleh Tergugat IV dan terakhir dilaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan oleh Tergugat V, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum dari Penggugat; 9. Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomo 2 tanggal 08 Nopember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II, dan Akta Jual Beli Nomor 626/2011 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 10. Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna, telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna, dari semula atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat I harus menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 11. Bahwa

oleh

karena

balik

nama

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

512/Jakasampurna menjadi atas nama Tergugat I dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka penjaminan dan pembebanan hak Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan No.230/PDT/2017/PT.BDG.

tanggungan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna, sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta menghukum dan memerintahkan Tergugat IV untuk menerbitkan Surat Roya atas Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna; 12. Bahwa oleh karena penjaminan dan pembebanan hak tanggungan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Tergugat V atas tanah dan bangunan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum; 13. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang sangat merugikan kepentingan hukum dari Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Perumahan Jaka Permai, Jalan Kenanga Raya No. 38 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagaimana bukti kepemilikan berupa Sertipikat Sertipikat Hak Milik 512/Kel. Jakasampurna tanggal 02 Oktober 1979, seluas 600 M2, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, secara tanggung renteng untuk mengembalikan dan menyerahkan ASLI Sertipikat Hak Milik 512/Kel. Jakasampurna kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dan tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat yang berwenang; 14. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjadi illusoir kelak dikemudian hari karena adanya sangka yang beralasan dan kekhawatiran yang nyata bahwa Para Tergugat akan melelang, mengalihkan, mengasingkan,

atau

membebankan

tanah

dan

bangunan

milik

Penggugatkepada pihak lain, dan akan dilakukan balik nama keatas nama pihak lain, maka sangat beralasan untuk dapat kiranya diletakkan Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag), atas tanah dan bangunan milik Penggugat yaitu : - Tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Perumahan Jaka Permai, Jalan Kenanga Raya No.38 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagaimana bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik 512/Kel. Jakasampurna tanggal 02 Oktober 1979, seluas 600 M2; Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan No.230/PDT/2017/PT.BDG.

15. Bahwa Turut Tergugat diikut sertakan sebagai pihak didalam perkara ini, agar tidak melakukan peralihan hak berupa apapun atas tanah dan bangunan yang sekarang menjadi obyek sengketa dan agar tunduk dan taat terhadap putusan didalam perkara ini; 16. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan tidak terbantahkan lagi oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad)

dan

Provisionil,

sangat

beralasan

menurut

hukum

untuk

menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) dalam perkara ini, walaupun ada upaya hukum Verzet, banding, dan Kasasi dari Para Tergugat; MAKA : Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah dan bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Kel. Jakasampurna tanggal 02 Oktober 1979 seluas 600 M2, yang terletak di Perumahan

Jaka

Permai,

Jalan

Kenanga

Raya

No.38

Kelurahan

Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi; 3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 08 Nopember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II; 5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 626/2011 tanggal 08 Juni 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III; 6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum proses balik nama dari atas nama Penggugat kepada Tergugat I dan pemberian jaminan kredit serta pembebanan hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat IV atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Kel. Jakasampurna;


7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Tergugat V atas nama dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Kel. Jakasampurna; 8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, secara tanggung renteng untuk mengembalikan dan menyerahkan ASLI Sertipikat Hak Milik 512/Kel. Jakasampurna kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus dan tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat yang berwenang; 9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat IV untuk menerbitkan Surat Roya atas Sertipikat Hak Milik 512/Kel. Jakasampurna; 10. Menghukum dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan didalam perkara ini; 11. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) yang diletakkan atas tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Perumahan Jaka Permai, Jalan Kenanga Raya No. 38 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, sebagaimana bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik 512/Kel. Jakasampurna tanggal 02 Oktober 1979, seluas 600 M2; 12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi; 13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara; ATAU: Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 02 Desember 2015 yang berbunyi sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat sepanjang menyangkut Tergugat II, kecuali diakui secara tegas; 2. Bahwa

Tidak

benar

dan

bohong

dalil

Penggugat

pada

surat

gugatannya di point angka 6 dan 8 yang menyatakan Penggugat tidak


pernah menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 08 Nopember 2010, karena Penggugat menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 08 Nopember 2010 tersebut dihadapan Tergugat II setelah persyaratan untuk membuat Akta Pengikatan tersebut dipenuhi;3. Bahwa sebelum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 08 Nopember 2010 dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, Penggugat dan Tergugat I terlebih dahulu menyampaikan maksudnya kepada Saya Tergugat IIselaku Notaris yakni untuk dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dari Penggugat kepada Tergugat I atas Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna, maka saya selaku Notaris terlebih dahulu menyampaikan kepada pihak agar dilengkapi persyaratan-persyaratan untuk maksud tersebut; Kelengkapan persyaratan yang dimaksud antara lain : a. Pada tanggal 26-10-2010 Penggugat menyerahkan Surat Asli Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

512/Jakasampurna

atas

nama

Penggugat (I NENGAH SEPIR); b. Pada tanggal 26-10-2010 Penggugat menyerahkan Surat Asli Peta Situasi Nomor 1317/622.95/TK/DPUK tanggal 31-12-1992 atas nama I NENGAH SEPIR (Penggugat); c. Pada tanggal 26-10-2010 Penggugat menyerahkan Surat Asli SPPT. PBB NOP.32.75.060.002.015.0252.0 atas nama I NENGAH SEPIR (Penggugat); d. Penggugat dan Tergugat I menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) masing-masing Pihak yaitu Pembeli (Tergugat I/ANDRIMANSAH) dan Penjual (Penggugat/I NENGAH SEPIR); 4. Bahwa setelah persyaratan pembuatan Akta Perikatan Jual Beli dipenuhi oleh Para Pihak, Tergugat II selaku Notaris menanyakan kebenaran Identitas pihak-pihak berdasarkan KTP dan KK, kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan tersebut maka dibuat dan ditandatanganilah Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 08 Nopember 2010 di hadapan Saya serta disaksikan oleh Para Saksi; 5. Bahwa setelah Akta Perikatan Jual Beli Nomor 2 tertanggal 08 Nopember

2015

selesai

maka

Tergugat

II

selaku

Notaris


menyerahkan

berkas-berkas

asli

kepada

Tergugat

I

pada

09

Nopember 2010 atas sepengetahuan Penggugat, berupa : a.

Sertipikat Asli SHM Nomor 512/Jakasampurna masih tertulis atas nama Penggugat kepada Tergugat I;

b.

Salinan Asli Perikatan Jual Beli Nomor 2 tertanggal 08 Nopember 2010;

c.

Surat Asli Peta Situasi Nomor 1317/622.95/TK/DPUK tanggal 3112-1992 atas nama I NENGAH SEPIR (Penggugat); d. Surat Asli SPPT. PBB NOP. 32.75.060.002.015.0252.0 atas nama I NENGAH SEPIR (Penggugat); e. Penggugat dan Tergugat I menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK) Penggugat/I NENGAH SEPIR;

6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada point angka 2, 3, 4 dan 5 diatas jelaslah bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 08 Nopember 2010 dibuat di hadapan Tergugat II sesuai dengan jabatan Tergugat II sebagai Notaris berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 08 Nopember 2010 dibuat Tergugat II atas permintaan Penggugat (I NENGAH SEPIR) dan permintaan Tergugat I (ANDRIMANSAH). Oleh karena itu pula Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan Hukum; 7. Bahwa karena Tergugat II membuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomo 2 tanggal 08 Nopember 2010 sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 08 Nopember 2010 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dalil dan tuntutan Penggugat agar Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuki mengembalikan dan menyerahkan ASLI Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna tidak ada pada Tergugat II; Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat II memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 02 Desember 2015 yang berbunyi sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat sepanjang menyangkut Tergugat III, kecuali diakui secara tegas; 2. Bahwa tidak benardan bohong dalil Penggugat angka 6 dan 8 yang mengatakan

Penggugat

tidak

pernah

menandatangani

Akta

Pengikatan Jual Beli Nomo 2 tanggal 08 Nopember 2010, karena sesuai

dengan

Akta

Pengikatan

Jual

Beli

Nomor

2

tersebut

ditandatangani Penggugat dihadapan Tergugat II; 3. Bahwa sebelum penandatanganan Akta Jual Beli terlebih Tergugat I dengan

para

saksi

menghadap

Saya

Tergugat

III

untuk

menyampaikan maksudnya yakni membuat Akta Jual Beli terhadap Tergugat Idan Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna yang waktu itu masih tertulis atas nama I NENGAH SEPIR (Penggugat) yang sudah dilengkapi dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 08 Nopember 2015, Saya Tergugat III selaku PPAT Kota Bekasi meminta dilengkapi dan dipenuhi persyaratan-persyaratan dimaksud yakni berupa : a. Tergugat

I

menyerahkan

Asli

Sertipikat

hak

Milik

Nomor

512/Jakasampurna atas nama Penggugat (I NEDNGAH SEPIR); b. Tergugat I menyerahkan Asli Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 08 Nopember 2010 Asli yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris ENDAH SRI WAHYUNI, S.H.; c. Tergugat I menyerahkan Surat Keterangan NJOP Tahun 2011 Nomor KET 309 WPJ.22/KP.0106/2011 tanggal 19 Januari 2011 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara; d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Final atas nama Penggugat (I NENGAH SEPIR) tanggal 13 April 2011; e. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPDBPHTB) tanggal 13 April 2012 atas nama Tergugat I;


f. KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing pihak yaitu Pembeli (Tergugat I/ANDRIMANSAH) dan Penjual (Penggugat/I NENGAH SEPIR); g. KK (Kartu Keluarga) Pembeli dan Penjual; 4. Bahwa setelah persyaratan dipenuhi pihak-pihak sesuai ketentuan, barulah Tergugat III selaku PPAT, menanyakan kebenaran Identitas pihak-pihak berdasarkan KTP dan KK, ternyata cocok kemudian Tergugat III meneliti isi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 08 Nopember 2010 khususnya pada Pasal 6 Akta tersebut merupakan pemberian Kuasa kepada Tergugat I atas maksud Tergugat I maka dibuatkanlah Akta Jual Beli, kemudian Tergugat I (ANDRIMANSAH) baik

sebagai

Kuasa

Penjual

maupun

sebagai

Pembeli

menandatangani Minute Akta Jual Beli Nomor 626/2011 tanggal 08 Juni 2011 di hadapan Saya selaku PPAT dan dihadiri oleh para saksi; 5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 2, 3, dan 4 diatas jelaslah bahwa Akta Jual Beli Nomor 626/2011 tanggal 08 Juni 2011 dibuat oleh Tergugat III sesuai dengan jabatan sebagai PPAT berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Akta Jual Beli Nomor 626/2011 tanggal 08 Juni 2011dibuat Tergugat III atas permintaan Tergugat I (ANDRIMANSAH) baik sebagai Kuasa Penjual maupun sebagai Pembeli. Oleh karena itu pula Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum; 6. Bahwa karena Tergugat III membuat Akta Jual Beli Nomor 626/2011 tanggal 08 Juni 2011 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Akta Jual Beli Nomor 626/2011 tanggal 08 Juni 2011 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu dalil dan tuntutan Penggugat agar Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk mengembalikan dan menyerahkan Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna kepada Penggugat haruslah ditolak dan lagi pula ASLI Sertipikat Nomor 512/Jakasampurna tidak ada pada Tergugat III; Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat III memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;


2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memelaui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 30 Desember 2015 yang berbunyi sebagai berikut: A. Dalam Eksepsi; 1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas-tegas Gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali yang secata tegas-tegas diakui oleh Tergugat IV; 2. Eksepsi Penggugat Prematur karena gugatan terkait dengan perkara pidana mengenai Akta Jual Beli yang dipalsukan, sedangkan perkara pidana tersebut belum mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; a. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah keberatan atas upaya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah sesuai SHM Nomor 512/Jakasampurna yang tercatat atas nama ANDRIMANSAH (Tergugat I), selanjutnya disebut Obyek Sengketa, yang dilakukan oleh Tergugat IV selaku Pemegang Hak Tanggungan atas Obyek Sengketa melalui Tergugat V; b. Bahwa dalam posita gugatan butir 5 dan 6 Penggugat menyampaikan adanya penyidikan oleh Polresta Bekasi Kota yang mana dari hasil penyidikan tersebut terindikasi bahwa Obyek Sengketa telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dengan tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik awal tanah; c. Bahwa dengan mendasarkan pada gugatan butir 5 dan 6 tersebut diatas, maka jelas dalam gugatan a quo Penggugat telah membantar kebenaran surat berupa Akta Jual Beli Obyek Sengketa dan telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepolisian Resor Kota Bekasi untuk memproses pemeriksaan perkara dalam ranah pidana; d. Bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (7) dan (8) HIR mengatur bahwa apabila dalam suatu perkara perdata terdapat persangkaan adanya surat yang dipalsukan, maka perkara perdata tersebut ditanggungkan sampai perkara pidananya diputuskan; e. Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan terkait Akta Jual Beli atas Obyek Sengketa yang mendasari peralihan


SHM Nomor 512/Jakasampurna dari semula atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat II, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 138 ayat (7) dan (8) HIR tersebut diatas perkara a quo harus ditangguhkan pemeriksaannya sampai dengan terdapat putusan Pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan yang dilaporkan oleh Penggugat; f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima; B. Dalam Pokok Perkara; 1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan Dalam Eksepsi mohon dianggap terulang dan tercantum kembali disini; 2. Bahwa Tergugat IV keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat butir 1 yang menyatakan sebagai pemilik sah tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 512/Jakasampurna (Obyek Sengketa) dengan alasan karena : a. Bahwa

sesuai

Sertipikat

tanda

bukti

hak

SHM

Nomor

512/Jakasampurna dimaksud jelas tercatat atas nama Tergugat I (Sdr. ANDRIMANSAH) dan bukan Penggugat; b. Bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah tidak mengacu kepada pihak yang menempati tanah dimaksud, namun didasarkan pada pencacatan yang ada pada Badan Pertanahan Nasional sebagaimana Sertipikat tanda bukti hak yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Didalam permasalahan a quo, bukti kepemilikan Obyek Sengketa adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 512/Jakasampurna. Hal mana sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa Sertipikat adalah bukti yang kuat atas suatu kepemilikan hak atas tanah; 3. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat butir 3 dan 4 mengenai adanya utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, dapat Tergugat IV sampaikan bahwa Tergugat IV bukanlah sebagai pihak dalam utang piutang dimaksud, karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata yang pada pokoknya mengatur bahwa perjanjian hanya berlaku mengikat terhadap pihak-pihak yang membuatnya, maka Tergugat IV harus


mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dirugikan oleh adanya utang piutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dimaksud; 4. Bahwa pelaporan pidana oleh Penggugat kepada Kepolisian Resor Bekasi sebagaimana dicantumkan didalam gugatan butir 5 dan 6 sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat IV, karena mengenai masalah pemalsuan dokumen, sehingga tidak ada korelasi sama sekali dengan posisi hukum Tergugat IV dalam perkara a quo; 5. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan butir 7 mengenai fasilitas kredit yang diberikan Tergugat IV kepada Tergugat I, Tergugat IV mohon menyampaikan fahta-fakta hukum mengenai pemberian kredit tersebut, yaitu sebagai berikut : a. Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat IV terdapat perikatan berupa Perjanjian Kredit Nomor CRO.SBY/0159/KMK/2011 tanggal 28 Juni 2011 (Perjanjian Kredit) yang menyebutkan pada pokoknya Tergugat IV telah memberikan kredit Tergugat I sebesar Rp. 1.750.000.000.b. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud Tergugat I telah menyerahkan Obyek Sengketa atas nama Tergugat I sebagai agunan; c. Bahwa Obyek Sengketa telah diikat sebagai agunan kredit pada Tergugat IV dengan APHT hingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I Nomor 06520/2011. Dengan demikian penyerahan Obyek Sengketa sebagai agunan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV telah sah secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT); d. Bahwa pembayaran kewajiban kredit oleh Tergugat I mulai tidak lancar sejak tanggal 23 Nopember 2011 sampai pada akhirnya fasilitas kredit Tergugat I dinyatakan macet (kolektibilitas 5) pada tanggal 21 Agustus 2015; e. Bahwa okeh karena kredit Tergugat I telah macet, maka sesuai ketentuan Pasal 6 UUHT, Tergugat IV selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I melakukan penjualan lelang obyek sengketa melalui Tergugat V; 6. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat butir 8 – 12 yang pada pokoknya menyatakan balik nama SHM Nomor 512/Jakasampurna Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan No.230/PDT/2017/PT.BDG.

dari atas nama Tergugat I menjadi atas nama Penggugat adalah tidak sah karena jelas tercatat bahwa jual beli dilakukan berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Akta Jual Beli Nomor 626/2011 tanggal 08 Juni 2011 Notaris/PPAT Hj. WIWIK ROWIYAH SUPARNO); 7. Bahwa Akta Jual Beli merupakan akta otentik, sehingga sesuai ketentuan hukum pembuktian merupakan bukti yang sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu mohon akta dari Penggugat untuk membuktikan sangkalannya terhadap akta otentik dimaksud; 8. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat butir 13 yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melakukan hukum, dengan alasa sebagai berikut : a.Bahwa Tergugat IV telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I; b. Bahwa Tergugat I telah menyerahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat IV sebagai agunan kredit; c. Bahwa Obyek Sengketa telah dibebani dengan Hak Tanggungan untuk menjamin hutang Tergugat I kepada Tergugat IV; d. Bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas Obyek Sengketa telah dilakukan sesuai hukum hingga terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan, Sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat; 9. Bahwa Tergugat IV menolak permohonan sita revindicatoir yang diajukan oleh Penggugat diatas Obyek Sengketa, karena Obyek Sengketa telah dibebani Hak Tanggungan secara sah sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 06520/2011. Hal mana mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT) dan hasil Rakernas MA 2006 di Batam Kesimpulan Komisi II A Bidang Tehnis Yudisial Lingkungan Peradilan Umum kiranya perlu diperhatikan bahwa hak Kreditur Preferen pemegang Hak Tanggungan adalah didahulukan dari pada pemegang Sita Persamaan; 10. Bahwa Tergugat IV menolak perkara a quo untuk diputus secara serta merta dengan alasan perkara a quo tidak didukung oleh bukti-bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo. Nomor 4 Tahun 2001;


Maka : Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat IV mohon

kepada

Majelis

Hakim

yang

memeriksa

perkara

Nomor

323/Pdt.G/2015/PN. Bks agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut : A. Dalam Eksepsi : 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV seluruhnya; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; B. Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 02 Desember 2015, yang berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Tergugat V menyatakan menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya; 2. Eksepsi Dilatoir Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih prematur mengingat belum adanya perbuatan/tindakan hukum dari Tergugat V yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini. Benar bahwa Tergugat V memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hal pelayanan lelang, namun demikian sampai gugatan a quo Tergugat V/tidak/belum menerima adanya Permohonan Lelang kembali dari Tergugat IV. Sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat sepanjang dikaitkan pada Tergugat Vtidak tepat waktunya untuk diajukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka gugatan Penggugat a quo tersebut sepantasnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard); 3. Eksepsi Obscuur Libel; a. Dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas; Bahwa disamping tidak jelasnya obyek yang disengketakan dalam perkara a quo, dasar hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat pun tidak Halaman 16 dari 26 halaman. Putusan No.230/PDT/2017/PT.BDG.

jelas/tidak ada sama sekali sehingga posita yang disampaikan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur. Pada akhirnya petitum menjadi tidak jelas (kabur) pula. Hal ini dapat dilihat dalam isi gugatan Penggugat, karena tidak ada perbuatan melawan hukum/dasar hukum/pasal apapun yang dilakukan oleh Tergugat V. Begitu pula, bahwa Penggugat khawatir obyek perkara a quo akan dibalik nama, sedangkan obyek perkara a quo bukan milik

Penggugat.

Karena

obyek

perkara

a

quo

SHM

Nomor

512/Jakasampurna atas nama ANDRIMANSAH; b. Penggabungan dua atau lebih perkara/gugatan yang masing-masing pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri; Bahwa disamping tidak jelas/kaburnya apa yang hendak disengketakan oleh Penggugat dalam perkara a quo, posita, serta dasar hukumnya. Penggugat telah melakukan penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri. Diantaranya gugatan terkait perkara a quo tersebut yaitu gugatan terkait perkara hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, gugatan terkait pelaksanaan lelang dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V, sengketa kepemilikan obyek jaminan antara Penggugat dengan Tergugat I, pelaporan Penggugat atas dugaan unsur pidana yang dilakukan oleh Tergugat I.Gugatan semacam ini tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata

mengingat

masing-masing

perkara

tersebut

tunduk

pada

perikatan/perjanjian dan peraturan perundangan (lex spesialis) yang mengaturnya. Gugatan terhadap perkara-perkara itu masing-masing berdiri sendiri dan harus diajukan tersendiri pula; Berkaitan dengan hal tersebut, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas/kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, serta sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67/k/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 tentang petitum yang harus sesuai dengan posita, demikian juga Yurisprudensi MA Nomor 565/k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 “ kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima “; 4. Penggugat tidak Mempunyai Kapasitas Penggugat dalam perkara a quo tidak mempunyai kapasitas dalam menggugat obyek sengketa perkara a quo karena Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat. Selain itu, Tergugat V tidak


melakukan perbuatan melawan hukum apapun kepada Penggugat. Karena obyek yang dilelang perkara a quo adalah SHM 512/Jakasampurna atas nama ANDRIMANSAH bukan atas nama Penggugat. Hal ini menimbulkan kerancuan sebagai kapasitas apa Penggugat dalam perkara a quo ? Berkaitan hal tersebut, karena gugatan Penggugat tidak jelas (obscure libel) maka gugatan Penggugat sepantasnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard); DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang telah Tergugat V uraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa Tergugat V menyatakan menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; 3. Bahwa Tergugat V sampaikan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat V adalah guna memenuhi permohonan dari Tergugat IV dengan Surat Nomor RMN-RTR/ABL.27632/2013 tanggal 31 Desember 2013 hal Permohonan Penetapan Tanggal Lelang dan Surat Pengantar SKPT. Kemudian Tergugat V membalas surat Tergugat IV dengan surat Nomor Spen-82/WKN.08/KNL.02/2014 tanggal 11 Pebruari 2014 hal Penetapan Jadwal Lelang, dengan penetapan lelang pada tanggal 20 Maret 2014. Namun pada saat pelaksanaan lelang dibatalkan oleh Tergugat V karena permohonan lelang Tergugat IV tidak memenuhi syarat-syarat lelang yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106; 4. Bahwa Tergugat V tidak boleh menolak sepanjang pemohon lelang telah melengkapi dokumen dan syarat-syarat untuk melaksanakan lelang obyek perkara a quo, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.08/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 12 dinyatakan : “ Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang “ Karena Tergugat IV tidak dapat menunjukkan asli dokumen kepemilikan barang jaminan sehingga lelang dibatalkan oleh Tergugat V. Sehingga Penggugat tidak berdasar Halaman 18 dari 26 halaman. Putusan No.230/PDT/2017/PT.BDG.

hukum dan mengada-ngada bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan pada angka 13 dan petitum angka 3; 5. Bahwa Tergugat V berpendapat bahwa terkait pelaksanaan lelang karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat

IV

atas

Perjanjian

Kredit

Modal

Kerja

Nomor

CRO.SBY/0159/KMK/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang mana kedua pihak dalam menyelesaikan permasalahannya satu dan lain hal haruslah tunduk pada asas bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang bersangkutan (pacta sunt servanda). Perjanjian tersebut yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I telah memenuhi syarat mutlak terjadinya suatu perjanjian/perikatan yang sah sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata; 6. Bahwa Tergugat V tetap teguh berpendapat bahwa dalam perkara ini secara nyata Tergugat V tidak melakukan tin dakan hukum yang berhubungan dengan materi gugatan Penggugatsehingga Tergugat V tidak layak dan tidak tepat dimasukkan sebagai pihak berperkara dalam perkara a quo. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo maka KPKNL Bekasi selakju Tergugat V untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo; DALAM PROVISI : 1. Bahwa Tergugat V dengan tegas mnyetakan menolak dalil Penggugat mengenai

tuntutan

agar

meletakkan

Sita

Jaminan/Revindicatoir

terhadap obyek perkara a quo. Hal ini karena sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada

sengketa

perkara

utang

piutang

yang

ditimbulkan

oleh

Wanprestasi. Dalam hal ini pihak yang melakukan wanprestasi adalah Tergugat I yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat IV, karena proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat V adalah diperuntukkan untuk melunasi pembayaran hutang atas wanprestasi Tergugat I tersebut. Oleh karena itu sangat tidak beralasan bahwa Penggugat mempermasalahkan obyek jaminan, mengingat obyek jaminan yang akan dilelang tersebut merupakan milik Tergugat I bukan milik Penggugat;


2. Bahwa Tergugat V dengan tegas menyatakan menolak dalil Penggugat mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi, karena sesuai dengan Pasal 180 HIR Jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, tuntutan Uitvoerbaar Bij Vooraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat; Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI; -

Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Tergugat V dalam

eksepsi; B. DALAM POKOK PERKARA; 1. Menolak seluruh gugatan Penggugat; 2. Menyatakan bahwa Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo; 3. Menyatakan bahwa Tergugat V tidak layak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a q uo; 4. Mengeluarkan

Tergugat

V

sebagai

pihak

berperkara

dan

membebaskannya dari segala tuntutan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo; 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa atas Jawaban gugatan dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 06 Januari 2016, danatas replik Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 16 Februari 2016, demikian pula Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Februari 2016, dan Tergugat IV telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Maret 2016,;


Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasitanggal16 Agustus2016 Nomor

323/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah dan bangunan rumah dengan Sertipikat Nomor 512/Jakasampurna tanggal 02 Oktober 1979, seluas 600 m2, yang terletak di Perumahan Jaka Permai, Jalan Kenanga Raya No.38 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi; 3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 08 Nopember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II; 5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 626/2011 tanggal 08 Juni 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III; 6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum proses balik nama dari atas nama Penggugat kepada Tergugat I dan pemberian jaminan kredit serta pembebanan hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat IV atas

tanah

dan

bangunan

dengan

Sertipikat

Hak

Milik

Nomor

512/Jakasampurna; 7. Menghukum Tegugat IV untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Penggugat Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 512/Jakasampurna secara seketika dan sekaligus, tanpa beban apapun; 8. Memerintahkan Tergugat IV untuk membuat surat pernyataan tertulis kepada Turut Tergugat tentang Pelepasan Hak Tanggungan atas tanah sertipikat Nomor 512/Jakasampurna tanggal 02 Oktober 1979, seluas 600 m2; 9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;


10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.647.000.-(dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah); 11. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya; Membaca

Risalah

PernyataanPermohonan

Banding

Nomor

:323/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo. nomor : 76/Bdg/2016/PN.Bks. yang dibuat oleh BEBET UBAEDILAH AFFANDI S.H.,M.H..Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29Agustus 2016kuasa Pembanding semula Tergugat IItelah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh

Pengadilan

Negeri

Bekasitanggal

16

Agustus

2016

Nomor

323/Pdt.G/2015/PN.Bks, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada para Terbanding dan turut Terbanding masing-masing tanggal, 9 Februari 2017, 10 Februari 2017 dan tanggal, 27 Februari 2017 : Membaca

Risalah

Pernyataan

Permohonan

Banding

Nomor

:323/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo. nomor : 76/Bdg/2016/PN.Bks. yang dibuat oleh BEBET UBAEDILAH AFFANDI S.H.,M.H.. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27September 2016 kuasa Pembanding semula Tergugat IV telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Agustus

2016 Nomor

323/Pdt.G/2015/PN.Bks, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada para Terbanding dan turut Terbanding masing-masing tanggal, 9 Februari 2017, 27 Februari 2017, dan tanggal, 06 Maret 2017:


Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula TergugatIVtertanggal 3 November 2016

yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 November 2016; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa mengenai memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, kepada para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal, 9 Februari 2017, 27 Februari 2017 dan tanggal, 6 Maret 2017 ; Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinongyang menyatakan bahwa telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Para pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding masing-masing pada tanggal, 9 Februari 2017, 10 Februari 2017, 27 Februari 2017 dan tanggal 6 Maret 2017 ; bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 323/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Agustus 2016, yang dimohonkan banding pada tanggal 29 Agustus 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat IV tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undangundang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semulaTergugat IVdi dalam memori bandingnya menyatakan :


- Bahwa Pembanding tetap berpendirian pada dalil-dalil semula sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan : - Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menjadi dasar putusan tersebut tidak cermat, tidak tepat dan tidak teliti sehingga beralasan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dibatalkan ; - bahwa pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 34, 35 dan 36 dalam putusan dan tidak sependapat atau keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan oleh pembanding untuk itu mohonkepada Majelis Hakim tingkat banding berkenan : 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding oleh Pembanding untuk sluruhnya t ; 2. Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

bekasi

nomor

323/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal, 16 Agustus 2017; mengadili sendiri : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk sleuruhnya ;. 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari pihak Pembanding tersebut di atas dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Agustus

2016 nomor

323/Pdt.G/2015/PN.Bks, serta telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semulaTergugat IV ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi,maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan


menguraikan secara tepat

dan benar semua keadaan serta alasan yang

menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan

Pengadilan

Negeri

323/Pdt.G/2015/PN.Bks,

Bekasitanggal

yang

dimohonkan

16

Agustus

banding

2016,

Nomor

tersebut

dapat

dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semulaTergugat IIdan Tergugat IV tetap dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula TergugatII dan Tergugat IV haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan: M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula TergugatII dan Tergugat IV;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasitanggal 16 Agustus 2016nomor 323/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Para Pembanding semula tergugat II dan Tergugat IVuntuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu, tanggal5Juli 2017 oleh Kami


SULAIMAN, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis dengan I. NYOMAN DIKA, S.H.,M.H.. dan LEONARDUS BUTAR-BUTAR,

S.H.,M.H.

masing-masing

sebagai

Hakim

Anggota

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 Mei 2017 nomor 230/PEN/PDT/2017/PT.BDG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamistanggal 6 Juli 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

I.NYOMAN DIKA, S.H.,M.H.

SULAIMAN, S.H.,M.H.

Ttd LEONARDUS BUTAR-BUTAR S.H.,M.H. Panitera Pengganti, Ttd BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H. Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.

6.000,00

2. Redaksi putusan ….. Rp.

5.000,00

3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu Rupiah ).


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents