PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T USAN

Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara

perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------

YENNY JINATA HOETOMO, Ibu Rumah Tangga beralamat, di Mekar Laksana

11 B, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Mekarwangi, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama

MUSA DARWIN PANE, S.H.M.H, S.MARULI SITUMEANG, S.H.M.H. UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA, S.H.,M.H. CHRISMAN

DAMANIK, Amd.S.H. DAHMAN SINAGA, S.H. SAHAT MARULI TUA

AMBARITA,

S.H.

TIARA

ERLINDA

UTAMI,

S.H,

Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Para Legal dan biro hukum pada Asosiasi Debitur Bank Dan Asuransi (ADBDA), beralamat

kantor di Jl. Emong No. 7 lantai 2 ruangan 25, Kota Bandung.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; -------Lawan:

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Djkn) Cq. Kantor Wilayah VIII Djkn Bandung Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (Kpknl) Bandung, beralamat di Jalan Ambon

No.

1

Kota

Bandung,

selanjutnya

disebut

sebagai

Terbanding I semula Tergugat I; ----------------------------------------------

2. PT. Bank Pan Indonesia, Tbk yang beralamat di Jl. Otto Iskandardinata No. 233 Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II; ----------------------------------------------------------------

3. Okto Rianto, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Lengkong Kecil No. 41 RT/RW 003/002 Kel. Paledang Kec. Lengkong, Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III; -----

4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rl Cq. Badan Pertanahan Nasional Rl Kantor Pertanahan Kota Bandung yang beralamat di Jl.

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

Soekarno-Hatta No. 586 Kota Bandung untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV; -------------------------------

Pengadilan Tinggi tersebut;----------------------------------------------------------Telah membaca berkas

Pengadilan

Negeri

perkara

Bandung

tanggal

dan

10

turunan

resmi

Nopember

2015

Putusan

Nomor

125/Pdt.G/2015/PN.Bdg, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; ------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 16 Maret 2015 yang

mendalilkan hal-hal sebagai berikut : ------------------------------------------------------

1. Bahwa, antara para PENGGUGAT selaku debitur dengan TERGUGAT II

selaku kreditur sedang ada sengketa keperdataan yang bermula di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung sebagaimana perkara No.

34/PDT/G/2015/PN.BDG, tertanggal 22 Januari 2015, yang kini masih dalam proses persidangan (belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap); --------------------------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa, pokok perkara No. 34/PDT/G/2015/PN.BDG tersebut yang masih

dalam proses persidangan perkara a quo, pada pokoknya mengenai dalildalil gugatan para PENGGUGAT diantaranya sebagai berikut : -----------------

- “Bahwa, antara PENGGUGAT selaku DEBITUR dengan TERGUGAT PT.

Bank Pan Indonesia, Tbk selaku KREDITUR, telah terjalin hubungan keperdataan dalam hal perjanjian kredit, yakni perjanjian kredit/Fasilitas

kredit berupa Pinjaman Modal Kerja sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit No. 17 Tanggal 03 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Dr. Ranti Fauza Mayana,

S.FI, Notaris di kota Bandung, hal mana perjanjian kredit dimaksud terkait

hutang piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang pada pokoknya PENGGUGAT mendapat pinjaman kredit yakni berupa pnjaman

Modal Kerja sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana perjanjian kredit No. 17 tanggal 03 Juni 2014; --

- Bahwa, sepengetahuan PENGGUGAT atas pinjaman kredit a quo, PENGGUGAT telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana : -----------------------------------

•

Sertifikat Hak Milik No. 2492/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi

Jawa

Barat,

Kota

Bandung,

Kec.

Bojongloa

Kidul,

Kelurahan

Mekarwangi, seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi), dengan


Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03803, diuraikan

dalam surat ukur nomor 00112/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-2009

(tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sembilan), setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar

Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung

•

atas nama Yenny Jinata Hoetomo; ---------------------------------------------------

Sertifikat Hak Milik No. 2493/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi

Jawa

Barat,

Kota

Bandung,

Kec.

Bojongloa

Kidul,

Kelurahan

Mekarwangi, seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi), dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03804, diuraikan

dalam surat ukur nomor 00113/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-2009

(tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sebelas), setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar

Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo; ---------------------------------------------------

- Bahwa, oleh karena nyata perjanjian kredit tersebut didasari atas dasar itikad baik para pihak, dan senyatanya PENGGUGAT telah menikmati fasilitas kredit tersebut dan PENGGUGAT juga telah melakukan pembayaran-pembayaran kepada TERGUGAT sebagaimana posita point 1 di atas, maka beralasan bagi Hakim Yang Mulia menyatakan perjanjian

kredit yang dalam hal ini disebut dengan Fasilitas kredit berupa Pinjaman Modal Kerja, yakni Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 03 Juni 2014 yang

dibuat dihadapan Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H, Notaris di kota Bandung ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM; ---------------------------

- Bahwa, menurut perhitungan dan data yang ada pada PENGGUGAT

sebagaimana bukti yang akan diajukan oleh PENGGUGAT dalam agenda pembuktian, dana yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk perjanjian kredit a quo terhitung sejak

perjanjian dibuat yakni sebesar Rp. 95.678.986,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh

enam rupiah), sehingga untuk fasilitas kredit tersebut PENGGUGAT tel ah membayar sejumlah kurang lebih Rp. 95.678.986,- (Sembilan puluh

lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), oleh karenanya setidak-tidaknya PENGGUGAT telah mengeluarkan

prestasi-prestasi

berupa

uang

pembayaran

untuk

perjanjian a quo yakni sejumlah Rp. 95.678.986,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu) hal mana pembayaran tersebut Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

dalam hemat PENGGUGAT merupakan pembayaran baik pokok, bunga dan biaya lainnya; -------------------------------------------------------------------------

- Bahwa, dengan mengacu pada pembayaran-pembayaran prestasi yang

telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana perhitungan diatas yakni setidak-tidaknya untuk pembayaran angsuran

untuk fasilitas kredit tersebut sebesar Rp. 95.678.986,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu) maka dalam kesempatan

ini PENGGUGAT memohon kepada Hakim pemeriksa agar menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan prestasi berupa pembayaran

kepada TERGUGAT untuk fasilitas perjanjian kredit aquo yakni sejumlah Rp. 95.678.986,- (Sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu); ------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa, in casu adanya perselisihan antara PENGGUGAT dengan

TERGUGAT terkait JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI, hal mana menurut

PENGGUGAT sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk perjanjian a quo yakni dengan perhitungan sebagai berikut untuk Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 03 Juni 2014 Total hutang adalah Rp. 2.500.000.000 - Rp. 95.678.986 = Rp. 2.404.321.014 (dua milyar empat

ratus empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat belas rupiah), sehingga total untuk perhitungan terhadap fasilitas tersebut yakni Rp. 2.500.000.000 - Rp. 95.678.986 = Rp. 2.404.321.014 (dua milyar empat

ratus empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat belas rupiah)

namun menurut TERGUGAT, bahwasanya PENGGUGAT hanya barn membayar bunga saja, oleh karenanya nyata ada sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selaku demikian dalam kesempatan ini PENGGUGAT memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa

menyatakan menetapkan sisa hutang penggugat adalah sebesar Rp.

2.404.321.014 (dua milyar empat ratus empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat betas rupiah) untuk perjanjian kredit No. 17 tanggal 03

Juni 2014 atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adit dan patut dibayarkan oleh PENGGUGATkepada TERGUGAT; --------

- Bahwa, in casu PENGGUGAT, TIDAK PERN AH ADA KEJELASAN PASTI mengenai berapa sebenarnya SISA kewajiban PENGGUGAT

yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur in casu TERGUGAT baik pokok maupun bunganya dan tidak dijelaskan secara tertulis jadwal angsuran

berapa

sesungguhnya

kewajiban

yang

harus

dibayar

PENGGUGATperbulannya terhadap masing-masing fasilitas perjanjian Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

kredit/Akad Murabahah, hal tersebut menimbulkan sengketa antara

PENGGUGAT dengan TERGUGAT, ketidakpastian jumlah hutang (baik penghitungan pokok, bunga dan denda) tidak terlepas dari peran dan

tanggung jawab TERGUGAT yang lalai dan tidak hati-hati menjalankan

sistem perbankan yang baik, hal mana tindakan tersebut dapat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun moril, termasuk

beban-beban yang seharusnya tidak dibayarkan atau dibayarkan menjadi tidak pasti, sulit untuk menghitung dan memastikan jumlah sisa

hutangnya, tindakan TERGUGAT tersebut menurut PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1365 KUH Perdata; -------------------------------------

- Bahwa, sejak dibuatnya perjanjian aquo, PENGGUGAT selalu membayar angsuran dengan tepat waktu dan tertib, akan tetapi dalam perjalanannya

PENGGUGAT mulai berhenti membayar angsuran, hal ini diakibatkan karena usaha PENGGUGAT mengalami kemerosotan drastis dalam usahanya

sehingga

dalam

melakukan

pembayaran

kewajiban

PENGGUGAT kepada TERGUGAT pun mengalami hambatan, namun meskipun dalam kondisi yang demikian itu PENGGUGAT tetap beritikad

baik untuk membayar hutangnya tersebut kepada TERGUGAT dan

berupaya terus berjuang membangkitkan kembali usahanya, akan tetapi pada saat yang sama TERGUGAT terus saja melakukan penagihan kepada PENGGUGAT tanpa memberikan rincian kewajiban bayar

PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang pasti dan jelas, tindakan

TERGUGAT ini semakin membuat PENGGUGAT merasa dibawah

tekanan dan menjadi bingung karena disatu sisi PENGGUGAT harus membangkitkan usaha PENGGUGAT dan di sisi lain PENGGUGAT

harus menanggung beban untuk membayar cicilan/angsuran kredit yang

menurut PENGGUGAT dalam keadaan kondisi PENGGUGAT saat ini

sangatlah berat untuk dilaksanakan sebagaimana dalam keadaaan-

keadaan normal (usaha stabil), selaku demikian beralasan bagi hakim

yang mulia menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum; --------------------------------------------------------------------------

- Bahwa,

atas

perbuatan

melawan

hukum

yang

dilakukan

oleh

TERGUGAT sebagaimana uraian posita-posita di atas, PENGGUGAT mengalami

kerugian

baik

material

maupun

immaterial,

dalam

kesempatan ini PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum


membayar kerugian secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------

b. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-

c.

haknya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); ---------------

Kerugian Immaterial berupa beban pikiran atas ketidak jelasan besarnya kewajiban pembayaran dan beban moril atas pengumuman

lelang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang sulit diukur,

namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil; ------------------------------------------------------

- Bahwa,

demi

PENGGUGAT

keadilan

tetap

dan

beritikad

kepastian baik

hukum,

untuk

terkait

melakukan

dengan

kewajiban

pembayaran pinjaman kreditnya kepada TERGUGAT, selaku demikian

PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum

dan

memerintahkan

TERGUGAT

agar

melakukan

penjadwalan ulang hutang PENGGUGAT dengan menetapkan sisa hutang PENGGUGAT adalah sebesar sebesar Rp. 2.404.321.014 (dua

milyar empat ratus empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat betas

rupiah) atau sejumlah tertentu menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan

menjadwalkan angsurannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban

PENGGUGAT

kepada

TERGUGAT

dan

menghentikan

perhitungan bunga; -----------------------------------------------------------------------

- Bahwa, PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan dalam bentuk jual beli atau hibah atas asset jaminan tersebut kepada pihak lain, dan di sisi lain

bahwa nilai jaminan yang diberikan masih jauh melebihi nilai pinjaman PENGGUGAT

kepada

TERGUGAT

sehingga

tidak

perlu

ada

kekhawatiran dari TERGUGAT terhadap asset jaminan tersebut, selaku demikian beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim untuk mengabulkan

petitum-petitum gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya termasuk terkait dengan adanya permohonan penjadwalan hutang; ---------------------

- Bahwa, atas Perjanjian kredit a quo, nyata PENGGUGAT memberikan

•

jaminan kepada TERGUGATberupa : -----------------------------------------------

Sertifikat Hak Milik No. 2492/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi, seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi), dengan Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

Nomor Identifikasi Bidang Tan ah (NIB) 10.15.19.05.03803, diuraikan dalam surat ukur nomor 00112/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-

2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sembilan), setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar

Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung

•

atas nama Yenny Jinata Hoetomo; -----------------------------------------------

Sertifikat Hak Milik No. 2493/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi, seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi), dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03804, diuraikan dalam surat ukur nomor 00113/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-

2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sebelas) ,

setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar

Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo; -----------------------------------------------

Selanjutnya agar terhadap obyek tanah dan bangunan jaminan a quo

tidak disalahgunakan oleh pihak TERGUGAT ataupun pihak lain yang mendapat kuasa atasnya selama proses perkara ini masih berjalan,

maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang

Mulia untuk berkenan dalam putusan provisinya memerintahkan

kepada TERGUGAT, Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan

penyemprotan/pemasangan plang dijual, pe ngalihan hak (jual-beli,

lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas objek jaminan tersebut sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, serta mohon diletakkan sita jaminan/sita persamaan atas obyek a quo; -------------------------------------

- Bahwa, terkait petitum gugatan PENGGUGAT yang memohon kepada hakim

yang

mulia

agar

ditetapkannya

pembayaran

yang

telah

dilaksanakan, sisa hutang/kewajiban pembayaran dan/ atau penjadwalan

ulang hutang atas dasar asas kepatutan dan keadilan tersebut mohon dibandingkan pula putusan-putusan hakim/pengadilan yang memiliki nilai “Landmark Decision”, diantaranya sebagai berikut: ------------------------------

a. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 210/PDT/G/2008/

PN.BDG tanggal 23 Desember 2008 (telah berkekuatan hukum tetap) dalam perkara gugatan dengan pihak PENGGUGAT: IRWAN KAHFI, S.E. dan PENY ANDRE JAN I NUGROHO.S.H.JDEBITUR), melawan


pihak TERGUGAT: PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk cq.

PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk Cabang Bandung (KREDITUR), dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 18 alinea 1 putusan tersebut menyatakan: “...bahwa Majelis berpendapat bahwa

SESUAI RASA KEADILAN dan KEPATUTAN gugatan Penggugat

untuk PENJADWALAN KREDITnya cukup beralasan dan dapat dikabulkan DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN PENGGUGAT...”, kemudian di dalam Amar putusannya halaman 20 baris 1 s/d 4 : “ menghukum

TERGUGAT

untuk

menjadwalkan

HUTANG

PENGGUGAT sehingga cicilan perbulannya yang harus dibayar oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)...”; -------

b. Putusan

Pengadilan

Negeri

Kelas

IA

Bale

Bandung

No.

148/PDT/G/2010/PN. BB tanggal 21 Maret 2011 antara H. UJANG SET!AW AN (DEBITUR) VS RUYANTO, Pimpinan CV. ANUGERAH JAY A LAMA(KREDITUR), putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap Pertimbangan hukumnya pada ha! 21: ’’dengan

memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, maka cukup beralasan untuk

menentukan

mengenal

sistem

pembayaran

hutang

PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai berikut : bahwa hutang PENGGUGAT sebesar Rp.1.494.035.000,- (satu milyar empat ratus

sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) wajib dibayarkan kepada TERGUGAT dengan sistem diangsur atau dicicil dengan jumlah

yang

harus

dibayar

pada

tiap

bulannya

sebesar

Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan seluruh

hutang PENGGUGAT sebagaimana diatas dibayar lunas”. Amar

putusannya hat 22: ’’Mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian,Menyatakan bahwa jumlah hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT

adalah sejumlah Rp.1.494.035.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);- Menghukum PENGGUGAT

untuk membayar jumlah hutang tersebut diatas dengan sistem diangsur atau dicicil dengan cars dibayar pada setiap bulannya

sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan dibayar

lunas

seluruh

hutang

PENGGUGAT

tersebut

diatas;-

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu c.

rupiah)...”; --------------------------------------------------------------------------------

Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 351/PDT. Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

G/2012/PN.BDG tanggal 09 April 2013 dalam perkara gugatan antara pihak

PENGGUGAT

TERGUGAT

PT.

HERRY

BANK

SUHERMAN

PERKREDITAN

(debitur)

RAKYAT

VS

pihak

MANGUN

PUNDIYASA (KREDITUR), pertimbangan hukumnya halaman 55

menyatakan : "...Bahwa Majelis Hakim memandang patut dan adil untuk dikabulkan petitum PENGGUGATmengenai penjadwalan ulang pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan dengan

memperhatikan azas keadilan dan kepatutan..”, kemudian amar putusannya pada halaman 56, pokoknya sebagai berikut : ” DALAM POKOK PERKARA; -------------------------------------------------------------------

• Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian; ----------------

• Menyatakan bahwa PENGGUGAT sampai saat ini telah membayar hutangnya kepada TERGUGAT sebesar Rp. 47.295.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); ----------

• Menetapkan sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT Rp.61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah); --------------

• Menghukum

menjadwalkan

dan

memerintahkan

hutang PENGGUGAT

TERGUGAT

tersebut

dengan

untuk

cara

diangsur perbulannya Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) sampai dengan lunasnya dibayar sejumlah hutangnya tersebut yakni Rp. 61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah); ------------------

d. Putusan

Pengadilan

Negeri

Kelas

IA

Khusus

Bandung

No.

245/Pdt/G/2014/PN. BDG antara H. Eddy S. K, Vs PT. Bank Jabar Banten Syariah, yang pada pokoknya memperkenankan DEBITUR

melaksanakan kewajibannya dengan cara diangsur yakni sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan hingga lunas kewaiibannya yakni sebesar Rp. 2.665.129.333,- (dua milyar enam

ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dari yang seharusnya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulannya; ---------------------------------------------------

- Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana

dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh PENGGUGAT, maka mohon kepada hakim

pemeriksa

menyatakan

terhadap

putusan

a

quo

dapat

dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi); -----------------------------------------------------


- Bahwa, ditariknya pihak Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II di dalam perkara a quo adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak, dan agar tidak membantu peraiihan hak (lelang, Jual Beli, Sewa dan

Gadai)

terhadap

objek bidang

tanah

dan

bangunan

milik

PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang bersifat final dan

mengikat, selaku demikian mohon pula kepada Hakim Yang Mulia

menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo terutama dalam hal tidak membantu proses peraiihan hak (lelang,

Jual Beli, Sewa dan Gadai) terhadap objek jaminan aquo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo; -----

- Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan

dikabulkan seluruhnya, tentunya PARA PIHAK haruslah DIPANGGIL DI

MUKA PERSIDANGAN serta bagi TERGUGAT beralasan agar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara; --------------------------------------------

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan HIR,

Peraturan Perundang-undangan terkait yang berlaku di Negara Kesatuan

Republik Indonesia, serta ASAS KEADILAN dan KEPATUTAN dengan berdasarkan KETUHANAN YANG MAH A ESA, maka PENGGUGAT selaku subyek hukum PENCARi KEADILAN mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili memberi putusan sebagai berikut : ------------------------------DALAM PROVISI

- “Memerintahkan kepada TERGUGAT, Turut TERGUGAT I dan Turut

TERGUGAT II dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan

hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas bidang tanah sebagaimana : -------------------------------------------------

- Sertifikat Hak Milik No. 2492/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi

Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan

Mekarwangi, seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03803,

diuraikan dalam surat ukur nomor 00112/Mekarwangi 2009,

tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sembilan) , setempat dlkenal dengan Komplek Istana

Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B, tercatat pada

Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

Hoetomo, dan; ----------------------------------------------------------------------

- Sertifikat Hak Milik No. 2493/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi

Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi, seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03804,

diuraikan dalam surat ukur nomor 00113/Mekarwangi 2009,

tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sebelas) , setempat dikenal dengan Komplek Istana

Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B, tercatat pada

Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo; --------------------------------------------

3. Bahwa, faktanya dalil-dalil tersebut pada posita point 2 di atas masih dalam

proses persidangan (belum ada putusan berkekuatan hukum tetap/pasti), namun TERGUGAT II terus berupaya menjual lelang kedua obyek jaminan

milik PENGGUGAT melalui pihak TERGUGAT I secara sepihak (tanpa persetujuan yang patut kepada pihak PENGGUGAT yang masih melekat

hak atas obyek tersebut), hal mana TERGUGAT I, TERGUGAT II dan

TERGUGAT IV serta TERGUGAT III pun patut dipersangkakan mengetahui secara terang dan nyata bahwa terkait obyek jaminan yang diajukan penjualan melalui pelelangan umum di kantor TERGUGAT I sedang terjadi sengketa baik mengenai jumlah hutang tidak pasti antara PENGGUGAT 4.

dengan TERGUGAT II juga terkait pula dengan kedua obyek jaminan a quo;

Bahwa, PENGGUGAT merasa kaget membaca surat dari TERGUGAT II

tertanggal 09 Februari 2015 dengan No. Surat : 090/BAN/STKC/EXT/15

perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang atas obyek jaminan milik Para PENGGUGAT, yang pada intinya memberitahukan bahwa obyek jaminan

dengan SHM No. 2492/Mekarwangi dan SHM No.2493/Mekarwangi tercatat pada kantor TERGUGAT IV atas nama Yenny Jinata Hoetomo akan dilaksanakan

oleh

TERGUGAT

I

pada

tanggal

yang

ditentukan

sebagaimana dalam surat TERGUGAT II tersebut yaitu pada tanggal hari selasa tanggal 10 Maret 2015, sedangkan proses persidangan dalam

perkara antara TERGUGAT II dan PENGGUGAT sebagaimana perkara No. 34/PDT/G/2015/PN.BDG tanggal 22 Januari 2015 masih dalam preoses persidangan yang sedang berjalan yaitu agenda mediasi, hal mana antara

PENGGUGAT dan kuasanya dengan TERGUGAT II dan kuasanya dalam proses mediasi tersebut sedang mengupayakan proses perdamaian tentu Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

dalam hal ini TERGUGAT II disatu sisi mengupayakan perdamaian diproses

persidangan terhadap objek terperkara milik PENGGUGAT dan disi-sisi lain memaksakan melaksanakan LELANG terhadap obyek terperkara a quo,

tindakan TERGUGAT II sangat menciderai rasa keadilan PENGGUGAT 5.

sebagai masyarakat Pencari keadilan; --------------------------------------------------

Bahwa, atas surat pemberitahuan pelaksanaan lelang dari TERGUGAT

tersebut, PENGGUGAT merasa keberatan dan melalui kuasa hukumnya

telah mengirimkan surat pernyataan keberatan proses pelelangan kepada

pihak KPKNL Kota Bandung in casu TERGUGAT I maupun kepada TERGUGAT

II

sebagimana

surat

No.

50/keberatan/Biro

Hukum

ADBDA/lll/2015 tertanggal 09 Maret 2015, namun meskipun PENGGUGAT telah

menyatakan

keberatan

terhadap

pelaksanaan

lelang

kepada

TERGUGAT I baik tertulis maupun lisan pada hari pelaksanaan lelang ternyata pelaksanaan lelang tetap dilakukan, pada pelaksanaan lelang yang

dilakukan oleh TERGUGAT I pada hari selasa tanggal 10 Maret 2015

tersebut, kemudian terhadap objek jaminan milik PENGGUGAT tersebut

akhirnya terjual melalui proses lelang, hal mana dalam proses lelang atas obyek jaminan tersebut yang menjadi pemenang/pembeli lelang obyek

jaminan milik PENGGUGAT adalah TERGUGAT III (Okto Rianto), setelah

obyek jaminan milik PENGGUGAT terjual melalui lelang, kemudian PENGGUGAT mengajukan permohonan salinan risalah lelang atas kedua obyek jaminan a quo sebagaimana surat No.58/Perm/Biro Hukum

ADBDA/lll/2015 tertanggal 12 Maret 2015 yang ditembuskan diantaranya pada pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, pihak TERGUGAT IV, hal

mana atas surat-surat dari PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I tidak 6.

memberikan tanggapan ataupun jawaban; --------------------------------------------

Bahwa, atas kedua proses pelelangan terhadap obyek jaminan milik

PENGGUGAT

tersebut,

yang

dilakukan

oleh

TERGUGAT

I

atas

permohonan TERGUGAT II dengan tidak menghargai proses peradilan yang berjalan (No. 34/PDT/G/2015/PN.BDG tanggal 22 Januari 2015), PENGGUGAT merasa dirugikan terutama terhadap pelelangan obyek

jaminan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2492/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi, seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi), dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03803 diuraikan dalam

surat ukur nomor 00112/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sembilan), setempat dikenal Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

dengan Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B,

tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo, dan Sertifikat Hak Milik No. 2493/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi, seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi), dengan

Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03804 diuraikan dalam

surat ukur nomor 00113/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal

dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sebelas), setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B,

tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo yang telah terjual, dengan pihak pembeli yakni TERGUGAT III

dengan harga sangat murah yakni Rp.3.755.000.000,- (Tiga miliyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), hal mana menurut PENGGUGAT harga yang

patut

dan

wajar

atas

obyek

tersebut

adalah

mencapai

Rp.7.000.000.000,- (Tujuh miliyar rupiah) sehingga atas pelelangan

tersebut, jelas merugikan hak subyektif PENGGUGAT yang masih melekat 7.

atas obyek tersebut; -------------------------------------------------------------------------

Bahwa, tindakan TERGUGAT I selaku pelaksana lelang, TERGUGAT II

selaku pemohon lelang, TERGUGAT III selaku pembeli/pemenang lelang, dan TERGUGAT IV selaku pihak yang membantu memberikan data tanah

obyek lelang diantaranya keterangan pendaftaran tanah (SKPT), yang telah

melaksanakan lelang obyek jaminan aquo secara sepihak dan juga tidak

menghargai dan menghormati lembaga peradilan hal mana TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak mengindahkan

proses hukum perdata yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II

yang sampai saat ini masih dalam proses persidangan yang sedang berjalan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, bahkan

seseungguhnya TERGUGAT I dalam proses hukum perdata aquo ditarik menjadi pihak yakni sebagai Turut TERGUGAT II serta TERGUGAT IV ditarik menjadi pihak sebagai Turut TERGUGAT I, hal mana dengan

ditariknya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara aquo sudah sangat mengetahui perihal sengketa yang terjadi antara PENGGUGAT

dengan TERGUGAT II didalam proses hukum perkara perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung sebagaimana register perkara No. 34/PDT/G/2015/PN.BDG tanggal 22 Januari 2015, selaku demikian tindakan PARA TERGUGAT tersebut dapat dikategorikan sebagai

perbuatan melawan

hukum, maka

dalam

kesempatan ini


PENGGUGAT sebagai pencari keadilan memohon kepada Hakim Yang

Mulia menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige 8.

daad); --------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, terlebih khusus kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT IV yang

senyatanya

telah

dihimbau/diperingati

oleh

PENGGUGAT,

untuk

menghargai proses peradilan yang sedang berjalan agar tidak membantu proses peralihan hak atas obyek jaminan yang diperkarakan, sebagaimana

surat PENGGUGAT Surat No. 35/Permohonan/Biro Hukum ADBDA/l/2015, tertanggal 26 Januari 2015 tentang Himbauan dan Peringatan untuk tidak

membantu proses peralihan hak juga terhadap TERGUGAT I telah

disampaikan keberatan terhadap pelaksanaan lelang oleh PENGGUGAT sebagaimana

Surat

No.

42/Keberatan/Biro

Hukum

ADBDA/ll/2015

tertanggal 11 Februari 2015 tentang keberatan pelaksanaan lelang dan surat No. 50/Keberatan/Biro Hukum ADBDA/lll/2015 tertanggal 09 Maret

2015 tentang keberatan pelaksanaan lelang, namun surat-surat yang PENGGUGAT sampaikan tidak dihiraukan serta diabaikan begitu saja dan

justru TERGUGAT I membantu TERGUGAT II sebagai PEMOHON

LELANG, ini jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, asas keadilan dan kepatutan, selain itu tindakan TERGGUGAT I dan

TERGUGAT II yang tidak menanggapi surat dari PENGGUGAT tersebut, telah pula melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada

ketentuan Pasal 11 ayat (1) bagian (b) dan (2), pada Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dari UU Rl No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -------------------------------------------------

9. Bahwa, tindakan TERGUGAT III selaku pembeli obyek lelang atas SHM No.

2492/Mekarwangi dan SHM No. 2493/Mekarwangi tercatat pada kantor TERGUGAT IV atas nama Yenny Jinata Hoetomo (PENGUGAT) yang

nyatanya obyek lelang aquo merupakan agunan atas pinjaman kredit

PENGGUGAT dan telah terjadi sengketa antara TERGUGAT II dan PENGGUGAT mengenai jumlah hutang tidak pasti dan sampai saat ini masih dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri kelas IA Khusus Bandung yang sedang berjalan dan belum ada putusan yang berkekuatan

hukum tetap, bahkan didalam pelaksanaan lelang yang berlangsung pada tanggal 10 Maret 2015, pada pelaksanaan lelang tersebut sesungguhnya

PENGGUGAT telah pula menyampaikan keberatan pelaksanaan lelang secara lisan terkait obyek jaminan milik PENGGUGAT, maka PENGGUGAT Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

berpandangan bahwa TERGUGAT III dapat digolongkan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik karenanya tidak patut dilindungi secara hukum, mohon dalam kesempatan ini hakim yang mulia berkenan pula menyatakan TERGUGAT III bukanlah pembeli beritikad baik; -------------------------------------

10. Bahwa, proses pelelangan yang dilakukan TERGUGAT I atas permohonan

TERGUGAT II dan bantuan pula dari TERGUGAT IV terhadap obyek jaminan milik PENGGUGAT sebagaimana Risalah lelang Nomor: 247/2015 tanggal 10 Maret 2015. adalah cacat hukum dengan dasar sebagai berikut:

a. Bahwa, TERGUGAT II sebagai pemohon lelang tidak menghargai dan

menghormati lembaga peradilan karena tidak mengindahkan proses

hukum yang sedang berjalan yang hingga sampai saat ini sudah memasuki agenda mediasi dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo; ---------------------------------------------------

b. Bahwa, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II masih ada sengketa

mengenai selisih hutang/ jumlah hutang tidak pasti; ----------------------------

c. Bahwa, PEMBELI LELANG (TERGUGAT III) tidak menghormati dan

menghargai lembaga peradilan karena obyek lelang a quo merupakan obyek jaminan milik PENGGUGAT dan saat ini sedang terjadi sengketa

antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II mengenai jumlah hutang tidak pasti; ------------------------------------------------------------------------------------------

d. Bahwa, harga pelelangan sangat tidak wajar dan sangat merugikan

PENGGUGAT; -----------------------------------------------------------------------------

11. Bahwa, oleh karena proses pelelangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I menurut hemat PENGGUGAT dilaksanakan dengan melawan hukum in

casu tidak menghargai dan menghormati lembaga peradilan hal mana

senyatanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II terjadi sengketa dalam hal jumlah hutang tidak pasti beserta jaminannya yang saat ini

dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung atau dengan kata lain belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti, maka mohon kepada hakim yang mulia menyatakan

pelelangan yang dilaksanakan TERGUGAT I pada tanggal 10 Maret 2015

terhadap bidang tanah berikut bangunan dan segala turunannya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2492/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa

Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi, seluas

66 M2 (enam puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang

Tanah (NIB) 10.15.19.05.03803, diuraikan dalam surat ukur nomor 00112/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua puluh Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

delapan, bulan mei, tahun dua ribu sembilan) , setempat dikenal dengan

Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B, tercatat

pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo, dan Sertifikat Hak Milik No. 2493/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi,

seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03804, diuraikan dalam surat ukur nomor

00113/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sebelas) , setempat dikenal dengan

Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata

Hoetomose bagaimana Risalah lelang Nomor: 247/2015 tanggal 10 Maret 2015 cacat hukum dan karenanva batal demi hukum; ------------------------------

12. Bahwa, untuk menghormati asas keadilan dan kepatutan terhadap harga bersih lelang yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT III melalui

TERGUGAT I untuk diserahkan kepada TERGUGAT II selaku PEMOHON LELANG, hal mana pelelangan tersebut patut dibatalkan serta harus dikembalikan dalam keadaaan semula mengenai status jaminan a quo,

maka terhadap uang yang sudah dikeluarkan oleh pembeli/TERGUGAT III

patut pula dikembalikan, selaku demikian mohon kepada hakim pemeriksa menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengembalikan

pembayaran

biaya

bersih

lelang

sebesar

Rp.3.755.000.000,- (Tiga miliyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT III; ---------------------------------------------------------------------

13. Bahwa, atas perbuatan TERGUGAT II bersama TERGUGAT I yang menjual

lelang obyek jaminan a quo, yang kemudian dibeli dengan harga yang tidak wajar oleh TERGUGAT III, hal mana jika tidak benar-benar dipertimbangkan

secara seksama, dapat menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi PENGGUGAT dikemudian hari dan karena sifatnya sangat penting maka Para

PENGGUGAT

memohon

kepada

Majelis

Hakim

pemeriksa

memberikan putusan provisi yakni; ------------------------------------------------------

a. Melarang PARA TERGUGAT ataupun pihak lain yang mendapatkan hak/kuasa atasnya melakukan proses ekseskusi pengosongan paksa, membantu melakukan pengalihan hak (jual-beli, hibah, sewa) ataupun

tindakan lainnya terhadap terhadap bidang tanah dan banguan yang berdiri

diatasnya

sesuai

dengan

Sertifikat

Hak

Milik

No.

2492/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi, seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

10.15.19.05.03803, diuraikan dalam surat ukur nomor 00112/Mekarwangi

2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei,

tahun dua ribu sembilan) , setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor

Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo dan; Sertifikat Hak Milik No. 2493/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa

Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi,

seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03804, diuraikan dalam surat

ukur nomor 00113/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua

puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sebelas) , setempat dikenal

dengan Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo, tanpa ada persetujuan dari para PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo”; ---

b. Melarang TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV ataupun pihak lain yang mendapat hak/kuasa atasnya membantu proses peralihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai) atas bidang tanah dan banguan yang berdiri

diatasnya

sesuai

dengan

Sertifikat

Hak

Milik

No.

2492/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi, seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

10.15.19.05.03803, diuraikan dalam surat ukur nomor 00112/Mekarwangi

2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sembilan), setempat dikenal dengan Komplek Istana

Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor

Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo dan; Sertifikat Hak Milik No. 2493/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa

Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi,

seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03804, diuraikan dalam surat

ukur nomor 00113/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua

puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sebelas), setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

Hoetomo, tanpa ada persetujuan dari para PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo”; --

14. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV nyata-nyata telah

menimbulkan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil, selaku demikian sangat bersesuaian menurut hukum

apabila terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan

TERGUGAT IV secara tanggung renteng dihukum dan diperintahkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut: -----------------------------------------------

a. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); ------------------------------

b. Kerugian Immaterial berupa beban pikiran atas ketidak jelasan besarnya

kewajiban pembayaran dan beban moril atas pelaksanaan lelang yang

disisi lain dalam persidangan No. 34/PDT/G/2015/PN.BDG tanggal 22

Januari 2015 seakan-akan TERGUGAT II mengupayakan perdamaian namun kenyataannya TERGUGAT II bersama-sama dengan TERGUGAT

I dan TERGUGAT IV melaksanakan lelang hingga dibeli oleh TERGUGAT III sangat sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil; --------------------------

15. Bahwa, agar gugatan ini dapat terlaksana dengan baik dan tidak sia-sia

(illusoir), maka PENGGGUGAT memohon sita jaminan/sita persamaan atas obyek-obyek sebagai berikut: -------------------------------------------------------------

a. Tanah dan banguan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak

Milik No. 2492/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi, seluas 66 M2

(enam puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03803, diuraikan dalam surat ukur nomor 00112/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua puluh

delapan, bulan mei, tahun dua ribu sembilan) , setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A- 11B,

tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo dan; -------------------------------------------------------------------

b. Tanah dan banguan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak

Milik No. 2493/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi, seluas 67 M2 Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

(enam puluh tujuh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03804, diuraikan dalam surat ukur nomor 00113/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sebelas) , setempat dikenal dengan

Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A- 11B,

tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo; -------------------------------------------------------------------------

16. Bahwa, agar TERGUGAT dalam menjalankan putusan kelak tidak mengulur-ulur waktu, maka pada kesempatan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan Para

TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) per hari apabila Para TERGUGATlalai dalam menjalankan isiputusan kelak; ----------------------------

17. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana

dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari semakin dirasakan oleh PENGGUGAT at asnya, maka

mohon kepada hakim pemeriksa menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengajukan upaya hukum lain (banding, verset, kasasi) “Uit Voorbard Bij Voorad”; --------------------------------

18. Bahwa, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang mendukung bagi Yang

Mulia Majelis Hakim untuk dikabulkannya suatu gugatan, hal mana beralasan hukum gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya, selaku demikian terhadap pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT

III dan TERGUGAT IV haruslah dipanggil kemuka persidangan dan terhadap PARA TERGUGAT dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum; --------------------------------------------------------------------

Memperhatikan HIR, KUH PERDATA, YURISPRUDENSI M.A.R.I, asas-asas hukum, serta seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan perkara

dimaksud, Para PENGGUGAT sebagai pencari keadilan, memohon kiranya

kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut: DALAM PROVISI

a. Melarang PARA TERGUGAT ataupun pihak lain yang mendapatkan hak/kuasa atasnya melakukan proses ekseskusi pengosongan paksa, membantu melakukan pengalihan hak (jual-beli, hibah, sewa) ataupun

tindakan lainnya terhadap terhadap bidang tanah dan banguan yang berdiri Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2492/Mekarwangi, yang

terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi, seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi),

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03803, diuraikan dalam surat ukur nomor 00112/Mekarwangi 2009, tertanggal 2805-2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sembilan) ,


Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo dan;

Sertifikat

Hak

Milik

No.

2493/

Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota B andung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi, seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter

persegi),

dengan

Nomor

Identifikasi

Bidang

Tanah

(NIB)

10.15.19.05.3804 diuraikan dalam surat ukur nomor 00113/Mekarwangi

2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sebelas) , setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi,

Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo, tanpa ada persetujuan dari

para PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo” ; ----------------------------------------------------

b. Melarang TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV ataupun pihak lain yang mendapat hak/kuasa atasnya membantu proses peralihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai) atas bidang tanah dan banguan yang berdiri

diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2492/Mekarwangi, yang

terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi, seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi),

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03803, diuraikan dalam surat ukur nomor 00112/Mekarwangi 2009, tertanggal 2805-2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sembilan) ,


Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama

Yenny

Jinata

Hoetomo

dan;

Sertifikat

Hak

Milik

No.

2493/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota B andung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi, seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.3804 diuraikan dalam surat ukur nomor 00113/Mekarwangi

2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sebelas) , setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi, Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo, tanpa ada persetujuan dari

para PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo”; -----------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR 1. 2. 3. 4.

Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya; -------------------

Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum; ----------------------------------------Menyatakan TERGUGAT III bukanlah pembeli beritikad baik; -------------------

Menyatakan pelelangan yang dilaksanakan TERGUGAT I pada tanggal 10

Maret 2015 terhadap bidang tanah berikut bangunan dan segala turunannya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2492/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi,

seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi

Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03803, diuraikan dalam surat ukur nomor

00112/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sembilan), setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B, tercatat

pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo, dan Sertifikat Hak Milik No. 2493/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kec. Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi,

seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi

Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.3804 diuraikan dalam surat ukur nomor 00113/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sebelas), setempat dikenal dengan

Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata

Hoetomose bagaimana Risalah lelang Nomor: 247/2015 tanggal 10 Maret 5.

2015 cacat hukum dan karenanya batal demi hukum; -----------------------------

Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengembalikan

pembayaran

biaya

bersih

lelang

sebesar

Rp.3.755.000.000,- (Tiga miliyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) 6.

kepada TERGUGAT III; --------------------------------------------------------------------Menghukum

dan

memerintahkan

TERGUGAT

I,

TERGUGAT

II,

TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng dihukum dan diperintahkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut: ------------------------

a. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya

sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); ----------------------------

b. Kerugian Immaterial berupa beban pikiran atas ketidak jelasan besarnya

kewajiban pembayaran dan beban moril atas pelaksanaan lelang yang disisilain dalam persidangan No. 34/PDT/G/2015/PN.BDG tanggal 22

Januari 2015 seakan-akan TERGUGAT II mengupayakan perdamaian namun

kenyataannya

TERGUGAT

II

bersama-sama

dengan

TERGUGAT I dan TERGUGAT IV melaksanakan lelang hingga dibeli oleh TERGUGAT III sangat sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta 7.

rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil; -------

Menghukum dan memerintahkan Para TERGUGAT secara tanggung

renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) per hari apabila Para TERGUGAT lalai dalam menjalankan

8.

isi putusan kelak; -----------------------------------------------------------------------------

Meletakkan sita jaminan/persamaan terhadap obyek sebagai berikut: ---------

a. Tanah dan banguan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak


(enam puluh enam meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.19.05.03803, diuraikan dalam surat ukur nomor 00112/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sembilan) , setempat dikenal dengan

Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo dan; ------------------------------------------------------------------------------

b. Tanah dan banguan yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak


(enam puluh tujuh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang

Tanah (NIB) 10.15.19.05.03804, diuraikan dalam surat ukur nomor 00113/Mekarwangi 2009, tertanggal 28-05-2009 (tanggal dua puluh delapan, bulan mei, tahun dua ribu sebelas) , setempat dikenal dengan

Komplek Istana Mekarwangi, Jalan Mekar Laksana No. 11A-11B, tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Yenny Jinata Hoetomo; ------------------------------------------------------------------------------------


9.

Menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu

meski TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV

mengajukan upaya hukum lain (banding, verset, kasasi) “Uit Voorbaar Bij Voorraad”; --------------------------------------------------------------------------------------

10. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Para

TERGUGAT untuk seluruhnya; ----------------------------------------------------------Atau SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya, Ex Aquo Et Bono. -----------------------------------------------------------------

Membaca surat jawaban Tergugat I yang menguraikan hal-hal sebagai

berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI 1.

2.

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya; -----------------------------------Eksepsi Obscuur Libel

Berdasarkan literatur hukum acara perdata, disebutkan bahwa surat gugatan

dapat

dikatakan

obscuur

libel,

didasarkan

pada

faktor-

faktortertentu, antara lain: -----------------------------------------------------------------

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan; ---------------------------------------b. Tidak jelasnya objek sengketa; ------------------------------------------------------c. Petitum gugatan tidak jelas; -----------------------------------------------------------

d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang 3.

4.

5.

dicampuradukkan; -----------------------------------------------------------------------

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak dapat menunjukkan

tindakan-tindakan apa saja dari Tergugat I yang merupakan tindakan melawan hukum ketika melakukan pelelangan; -------------------------------------

Bahwa dalam posita Penggugat tidak menyebutkan sama sekali dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat

terhadap Tergugat I; -------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka akibat tidak

jelasnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dalam perkara ini, maka cukup beralasan jika Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk

menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); ------------------------------------------------6.

Eksepsi Litis Pendentis

Bahwa Penggugat telah mengakui dalam gugatannya bahwa masih ada Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

proses persidangan yang masih dalam tahap pemeriksaan yang pokok permasalahannya terkait dengan perkara a quo, yakni perkara perdata 7.

Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Bdg; ----------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku, Penggugat seharusnya menyadari dan mengetahui bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan a quo karena terdapat perkara

yang terkait dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo yang masih 8.

dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bandung ------------------------

Bahwa oleh karena itu, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadiii perkara ini untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -------------------------------------------------------------

Eksepsi Dikeluarkan Sebagai Pihak 9.

Bahwa, kedudukan Tergugat I dalam lelang eksekusi Hak Tanggungan

dalam perkara a quo pada dasarnya hanya bertindak selaku perantara

lelang berdasarkan permohonan dari Tergugat II (PT. Bank Pan Indonesia/Penjual); --------------------------------------------------------------------------

10. Bahwa fungsi dan kedudukan Tergugat I selaku perantara lelang adalah

untuk melaksanakan kewajiban hukum yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---------------------------------------

11. Bahwa cara eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum diatur

dalam Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28" Februari

1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut PMK Lelang) dan Peraturan Direktur

Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-06/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut Perdirjen Lelang); ---

12. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Lelang menyatakan, "Juru lelang tidak

berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya."; ---------------------------------------------------------

13. Bahwa Pasal 12 PMK Leiang menyatakan, "Kepala KPKNL/Pejabat Leiang

Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya

sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang."; ---------------------------------------------


14. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen persyaratan lelang yang

dilakukan Tergugat I, dokumen-dokumen persyaratan telah lengkap serta legalitas formal subjek dan objek lelang pun telah dipenuhi, sehingga Tergugat I memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan lelang tersebut.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Tergugat I tidak dapat digugat atau pun 15.

dituntut atas pelaksanaan lelang dimaksud; -----------------------------------------Bahwa

berdasarkan

Surat

Pernyataan

Tergugat

II

Nomor

071/BAN/STKC/EXT/15 tanggal 28 Januari 2015, tertera dengan jelas

bahwa Tergugat II (PT. Bank Pan Indonesia/Penjual) akan bertanggung

jawab apabila timbul gugatan atau tuntutan dari pihak lain selain debitur/suami atau istri debitur/tereksekusi; -------------------------------------------

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat I mohon untuk dikeluarkan

sebagai pihak dalam perkara a quo dikarenakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa konsekuensi hukum yang sekiranya harus

ditanggung Tergugat I atas pelelangan objek sengketa telah dialihkan kepada Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan tersebut; --------------------

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengeluarkan Tergugat I dari perkara a quo dan

menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); ----------------DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga

dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat I dengan

tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya; ---------------------------

19. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai

pelelangan terhadap objek jaminan kredit/objek lelang berupa: -----------------

a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik

(SHM) Nomor 2492/Mekarwangi luas 68 m2 atas nama Ny. Yenny Jinata Hoetomo; -------------------------------------------------------------------------

b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan SHM Nomor

2493/Mekarwangi luas 67 m2 atas nama Ny. Yenny Jinata Hoetomo; ---

yang dibebani dengan Hak Tanggungan tingkat pertama yang didallilkan oleh

Penggugat

mengandung

cacat

hukum

dengan

alasan

tidak

menghargai dan mengindahkan proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung mengenai sengketa jumlah hutang yang tidak Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

pasti dan karena harga pelelangan tidak wajar dan merugikan Penggugat.

20. Bahwa tindakan Tergugat I melaksanakan pelelangan terhadap objek

jaminan kredit/objek lelang bukanlah tindakan melawan hukum karena telah

dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan mengenai pelaksanaan lelang; -------------------------------------------------------------------------

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Vendu Reglement jo. Pasal 10 ayat

(1) PMK Lelang jo. Pasal 1 ayat (1) Perdirjen Lelang disebutkan bahwa Penjual/Pemilik Barang yang ingin melelang barang harus terlebih dahulu

menyampaikan surat permohonan lelang secara tertulis kepada kantor lelang; -------------------------------------------------------------------------------------------

22. Bahwa pelaksanaan lelang atas objek jaminan kredit/objek lelang dalam

perkara a quo dilakukan atas permohonan dari Tergugat II (PT. Bank Pan Indonesia/Penjual)

kepada

070/BAN/STKC/EXT/15

Tergugat

tanggal

28

I

melalui

Januari

2015

suratnya hal

Nomor

Permohonan

Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilampiri dengan dokumen-dokumen persyaratan lelang; ------------------------------------------------

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perdirjen Lelang, Tergugat I

(KPKNL Bandung) wajib meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang; -----------------------------------------

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasai 6 angka 5 Perdirjen

Lelang, dokumen-dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan untuk lelang eksekusi Hak Tanggungan, meliputi: ---------------------------------------------------a.

b. c.

salinan/fotokopi

Surat

Keputusan

Penunjukkan

Penjual,

kecuali

Pemohon Lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunnjukkan Balai Lelang sebagai Pihak Penjual; ---------------------------daftar barang yang akan dilelang; --------------------------------------------------

surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek

jaminan kredit/objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan

dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas d. e. f.

g. h.

tanah Hak Pengelolaan; ---------------------------------------------------------------

nomor rekening pemohon lelang, apabila hasil bersih harus disetorkan

ke pemohon lelang; --------------------------------------------------------------------salinan/fotokopi perjanjian kredit; ---------------------------------------------------

salinan/fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak

Tanggungan; ----------------------------------------------------------------------------fotokopi hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan; -------------------

salinan/fotokopi perincian hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

i.

dipenuhi; ----------------------------------------------------------------------------------salinan/fotokopi bukti bahwa; --------------------------------------------------------

i.

ii.

debitur telah wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan; ----------

debitur telah pailit, antara lain berupa putusan pailit dan/atau penetapan

insolvensi

(dalam

hal

pemohon

lelalng

kreditor

separatis); ----------------------------------------------------------------------------

iii. debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, j.

Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks. BPPN; -----------------------------

surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuirtutan pidana; ------------------------------------------------------------------------------------

k.

salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang

l.

surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya

kepada debitor oleh kreditor; --------------------------------------------------------

menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian

dari penilai dengan menyebutkan nama penilai, nomor, dan tanggal laporan penilaian, dalam hal: -------------------------------------------------------i.

ii.

bank kreditor akan ikut menjadi peserta lelang; atau --------------------

nilai limit paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); --

25. Bahwa selanjutnya atas surat permohonan lelang dari Tergugat II (PT. Bank

Pan Indonesia/Penjual), Tergugat I telah menindaklanjuti dengan meneliti kelengkapan

dokumen-dokumen

persyaratan

lelang

yang

kemudian

dituangkan dalam Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Nomor HPKB71/WKN.08/KNL0105/2015

tanggal

3

Februari

2015

dan

berkas

permohonan lelang dinyatakan telah lengkap dan telah benar secara formal, sehingga Tergugat I memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan lelang yang dimohonkan tersebut; -------------------------------------------------------

26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PMK Lelang jo. Pasal 4

ayat

(3)

Perdirjen

Lelang,

Tergugat

I

harus

menetapkan

dan

memberitahukan kepada Penjual tentang jadwal lelang secara tertulis; -------

27. Bahwa Tergugat I telah mengirimkan surat kepada Tergugat II (PT. Bank

Pan Indonesia/Penjual) melalui surat Kepala KPKNL Bandung Nomor S71/WKN.8/KNL.0105/2015 tanggal 3 Februari 2015 hal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang yang menetapkan jadwal lelang pada tanggal 10 Maret 2015; --------------------------------------------------------------------------------------------

28. Bahwa

sebelum pelaksanaan lelang, Tergugat II (PT. Bank Pan

Indonesia/Penjual) telah mengumumkan kepada khalayak umum melalui Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

surat

kabar

harian

Galamedia

tanggal

9

Februari

2015

sebagai

pengumuman lelang yang pertama dan juga telah diberitahukan kepada Penggugat seiaku debitor tentang rencana pelaksanaan lelang a quo

melalui surat Tergugat II Nomor 090/BAN/STKC/EXT/15 tanggal 9 Februari

2015. Selanjutnya Tergugat II juga telah mengumumkan melalui surat kabar harian Galamedia tanggal 24 Februari 2015 sebagai pengumuman lelang yang kedua. Oleh karenanya pengumuman lelang yang dilakukan oleh Tergugat II (PT. Bank Pan Indonesia/Penjual) telah memenuhi persyaratan

lelang dan memenuhi asas publisitas dan dianggap telah diketahui oleh masyarakat luas; ------------------------------------------------------------------------------

29. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas

gugatannya

yang

terkait

dengan

dalil

keberatan

Penggugat

Penggugat

baik

dalam

yang

disampaikan secara lisan maupun melalui surat-surat Penggugat Nomor 42/Keberatan/Biro Hukum ADBDA/ll/2015 tanggal 11 Februari 2015 dan

Nomor 50/Keberatan/Biro Hukum ADBDA/lll/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang meminta pembatalan lelang; -------------------------------------------------------

30. Bahwa

Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam

gugatannya pada halaman 7 angka 3 dan pada halaman 8 angka 7 yang intinya menyatakan bahwa

tindakan

Para Tergugat yang tetap

melaksanakan pelelangan meskipun ada keberatan dari Penggugat dan

masih terdapat proses peradilan yang sedang berlangsung (dalam hal ini

perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Bdg) dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak menghargai proses peradiian, karena dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum; -------------------------------------------------------------------------------------------

31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 PMK Lelang disebutkan bahwa

rencana pelaksanaan lelang hanya dapat dibatalkan atas permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan; ---

32. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf c PMK Lelang, pejabat lelang

dapat membatalkan rencana pelaksanaan lelang dalam hal: -------------------c.

terdapat

gugatan

atas

rencana

pelaksanaan

Lelang

Eksekusi

berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak tain seiain debitor/tereksekusi,

suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang; --------------------------------------------------------------------------------------

33. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 PMK Lelang diketahui bahwa

terhadap rencana pelelangan hanya dapat dimintakan pembatalannya dengan permintaan Penjual atau terdapat putusan Pengadilan. Terkait Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

perkara a quo, Penggugat bukanlah sebagai Penjual dan tidak ada penetapan provisional atau putusan dari pengadilan yang mengamanatkan untuk membatalkan rencana pelelangan; ---------------------------------------------

34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf c PMK Lelang diketahui

bahwa pejabat lelang dapat membatalkan rencana pelelangan jika terdapat

gugatan atas rencana pelelangan dimaksud yang diajukan oleh pihak lain

seiain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang. Dengan demikian, dalil Penggugat yang

menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum dengan tidak menghargai proses peradilan perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang sedang berlangsung, adalah dalil yang

mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena Penggugat dalam perkara

perdata tersebut bukanlah pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c PMK Lelang; --------------------------------------------------------------------

35. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 huruf c PMK Lelang, adanya perkara

perdata Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Bdg tidak termasuk dalam kategori gugatan yang dapat membatalkan rencana pelaksanaan lelang. Dengan

demikian, tindakan Tergugat I yang tidak menghentikan pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----------

36. Bahwa


gugatannya halaman 7 angka 5 dan halaman 8 angka 9 yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar ketentuan hukum (Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) karena tidak menanggapi surat-surat Penggugat; ------------

37. Bahwa dapat Tergugat I sampaikan, dalam hal ini, Penggugat tidak jelas

merujuk surat mana yang Penggugat maksud. Jika yang dimaksud adalah surat terkait keberatan pelaksanaan lelang, seperti yang Penggugat telah

jelaskan pada angka 30 di atas, Tergugat I tidak dapat membatalkan

rencana pelelangan yang tefah dimohonkan kepadanya karena tidak ada alasan hukumnya; ----------------------------------------------------------------------------

38. Bahwa jika yang dimaksud adalah surat terkait permohonan mendapatkan

salinan Risalah Lelang dan dikaitkan dengan keterbukaan informasi publik,

Penggugat sampaikan peraturan-peraturan sebagai berikut: --------------------a.

berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau ditehma oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan

Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik; ---------------------------------------------------------------------

b. berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 17 huruf j UU KIP disebutkan bahwa

disebutkan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya

kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan. Berdasarkan Pasal 17 huruf j UU KIP disebutkan bahwa setiap Badan

Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi yang tidak c.

boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang; ---------------------------

dari bunyi Pasal 7 Jo. Pasal 17 huruf j UU KIP tersebut dapat terlihat

bahwa Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik, namun ada limitasi/batasannya yakni selain informasi yang

d.

dikecualikan; -----------------------------------------------------------------------------

Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang

Nomor

14

Tahun

2008

tentang

Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya PP UU KIP) mendefinisikan

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undange.

Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik; --------------------------------

untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka dibentuklah Pejabat

Pengelola

bertanggung jawab

Informasi

dan

Dokumentasi

(PPID)

yang

di bidang penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik serta

pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya, PPID memiliki tanggung f.

jawab

untuk

membuat

daftar

informasi

publik

yang

dikecualikan yang berada di bawah kewenangannya; ------------------------

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/PPID.KN/2014 tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara disebutkan bahwa Minuta, Kutipan, Salinan, dan

Grosse Risalah Lelang Pejabat Lelang Kelas I dan II adalah termasuk dalam daftar Informasi yang Dikecualikan berdasarkan ketentuan g.

Undang-Undang; ------------------------------------------------------------------------

berdasarkan Pasal 86 ayat (1) dan (2) PMK Lelang disebutkan :


Pasal 86

(1) Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/Salinan/ Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelang dengan dibebani Bea Materai.

(2) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual

Beli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang

b.

c.

d.

sesuai kebutuhan;

Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan

pelaksanaan lelang atau Grosse Risalah lelang sesuai kebutuhan;

Pengawas Lelang (Superintenden) memperoleh Salinan Risalah

Lelang

untuk

lelang/kepentingan dinas; atau

laporan

pelaksanaan

Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak objek lelang memperoleh Salinan Risalah Lelang sesuai kebutuhan.

39. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat I pada angka 38 di atas, dapat

diketahui bahwa tindakan Tergugat I yang tidak memenuhi permohonan Penggugat untuk mendapatkan salinan Risalah Lelang, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; --------------

40. Bahwa


gugatannya halaman 8 angka 6 yang menyatakan bahwa harga objek jaminan kredit/objek lelang yang terjual dalam pelelangan sangat murah; ---

41. Bahwa harga terjual dari objek jaminan kredit/objek lelang telah melebihi

dari

nilai

limit

yang

ditetapkan

Tergugat

II

(PT.

Bank

Pan

Indonesia/Penjual); --------------------------------------------------------------------------

42. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 PMK Lelang disebutkan

bahwa Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang; -----------------------------------------------

43. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) PMK Lelang disebutkan

bahwa Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang; -----------------------------------------------------------------------------------------

44. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perdirjen Lelang disebutkan bahwa

dalam hal lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan Nilai Limit

paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Nilai Limit harus Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

ditetapkan oleh Peniual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai; ---------------

45. Bahwa berdasarkan Retention Pasal 1 angka 2670. Pasal 35 ayat (2) PMK

Lelang jo. Pasal 7 ayat (2) Perdirjen Lelang tersebut, disimpulkan bahwa penetapan Nilai Limit sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tergugat II

(PT. Bank Pan Indonesia/Penjual) dan penetapan nilai limit tersebut harus didasarkan atas hasil penilaian Penilai; ------------------------------------------------

46. Bahwa

berdasarkan

Surat

Pernyataan

Tergugat

II

Nomor

071/BAN/STKC/EXT/15 tanggal 28 Januari 2015 dan berdasarkan hasil

penelitian berkas yang Tergugat I lakukan, nilai limit dalam pelelangan

terhadap kedua objek jaminan kredit/objek lelang ditetapkan dengan didasari hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik; ---------------------------

47. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan

selebihnya serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung; -----------------------------------------------------------------------------

48. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tindakan

Tergugat I melaksanakan lelang yang dimintakan kepadanya, telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya lelang tersebut sah dan Risalah Lelang Nomor 247/2015 tanggal

10 Maret 2015 yang dikeluarkan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; ----------------------------------------------------------------------

49. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menuntut

Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pembayaran biaya bersih lelang sejumlah Rp 3.755.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima

juta rupiah) kepada Tergugat III, karena pelelangan yang dilaksanakan telah dilaksanakan sesuai prosedurdan peraturan perundang-undangan; ----

50. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menuntut

Para Tergugat uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

untuk kerugian materiil dan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kerugian immateriil karena dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum; ---------------------------------

51. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan bahwa Penggugat dalam mengajukan

tuntutan ganti rugi tanpa didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya ditolak karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 Mo. 492 K/SIP/1970 dan Putusan Mahkamah Agung Rl. Mo. 1720 K/Pot/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa "Setiap tuntutan

ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi

harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"; ----------------------------------------------------------------------

52. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut selain sangat mengada-ada juga tidak

berdasarkan hukum sama sekali oleh sebab itu, sudah sepatulnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Maka : berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSl : 1.

Menerima Eksepsi Tergugat I; ------------------------------------------------------------

3.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

2.

Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I; ---------------------------------------------

Verklaard); --------------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : 1. 2. 3.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau -------------------------------

Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); --------------------------------------------------------------------

Menyatakan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan Tergugat I

atas permintaan Tergugat II dengan pembeli lelang adalah Tergugat III

adalah lelang yang sesuai prosedur, dilakukan secara sah serta tidak 4.

5.

6.

melawan hukum; -----------------------------------------------------------------------------

Menyatakan Risalah Lelang Nomor 247/2015 tanggal 10 Maret 2015

adalah sah dan berharga sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; ---------------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan menolak permohonan pembayaran biaya bersih lelang sejumlah Rp 3.755.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat III, yang dimohonkan oleh Penggugat; ---------------

Menyatakan menolak permohonan ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) untuk kerugian materiil dan ganti rugi sebesar Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kerugian immaterial, yang 7.

dimohonkan Penggugat; -------------------------------------------------------------------

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; -------------------------------------------------------------------------------------------

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -------------------------------Menimbang,

bahwa

terhadap

Gugatan

Penggugat

tersebut

Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: ------------------DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan

2.

Bahwa Tergugat II sebelum menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih

Penggugat seluruhnya, kecuali dalil-dalil yang menguntungkan Tergugat II;

dahulu hendak menjelaskan hal-hal sebagai berikut: -------------------------------

Bahwa Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2014 dengan Penggugat telah

membuat dan menandatangani Perjanjian Pemberian Kredit. yaitu

Perjanjian Kredit Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan Perjanjian

Kredit Fasilitas Angsuran, bahwa yang mana dalam Fasilitas Pinjaman Rekening Koran Tergugat II telah menyerahkan sejumlah dana pinjaman sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada

Penggugat dan dalam Fasilitas Pinjaman Angsuran Tergugat telah

menyerahkan sejumlah dana pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.000,(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), jadi dengan demikian

secara keseluruhan Tergugat II telah menyerahkan dana pinjaman

kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.750.000.000,- (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) hal ini terbukti sebagaimana bukti Akta

Perjanjian Kredit No.17 tanggal 3 Juni 2014 dan Akta Pengakuan Hutang -

No. 18 tanggal 3 Juni 2014; ------------------------------------------------------------

Bahwa guna menjamin tertibnya kewajiban pembayaran Penggugat

kepada Tergugat II maka Penggugat telah memberikan jaminan berupa barang tidak bergerak yaitu : ----------------------------------------------------------

Tanah berikut bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik/SHM No.

2492/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat - kota Bandung, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi, setempat

dikenal dengan Komplek

Istana Mekarwangi Jalan

Mekarlaksana No. 11A — 11B tercatat pada Kantor pertanahan Kota -

Bandung atas nama YENNY JINATA HOETOMO; -------------------------

Tanah berikut bangunan sebagaimana

Sertipikat Hak Milik/SHM

No. 2493/ Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat - Kota

Bandung, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi setempat dikenal

dengan

Komplek

Istana Mekarwangi

Jalan Mekarlaksana No. 11A - 11B tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama YENNY JINATA HOETOMO; ------------------


Yang mana kedua jaminan tersebut telah dipasang hak tanggungan sebagaimana

terbukti

dengan

Sertipikat

Hak

Tanggungan

No.

10439/2014; --------------------------------------------------------------------------------

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Tergugat II telah memberikan

Surat Peringatan

ke

1

(Satu)

agar

Penggugat

melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat II sebagian dulu yaitu sebesar Rp.49.721.284,02 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus

dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah 2 sen)

agar tidak termasuk kedalam kategori kredit macet, kewajiban mana harus dibayar oleh Penggugat paling lambat tanggal 29 Desember -

2014 namun Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya; ------------

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Tergugat II telah memberikan

Surat

Peringatan

Ke

II

(Dua)

agar

Penggugat

melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat II sebagian dulu yaitu

sbesar Rp. 49.970.820.98,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan puluh delapan sen) agar tidak termasuk kedalarn kategori kredit macet.

kewajiban mana harus dibayar oleh Penggugat paling lambat tanggal -

6 Januari 2015 namun Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya;

Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 Tergugat II telah memberikan Surat Peringatan Ke III (Tiga) agar Penggugat melaksanakan

kewajibannya kepada Tergugat II sebagian dulu yaitu sebesar Rp. 103.886.131.02 (Seratus tiga juta delapan ratus delapan puluh enam

ribu seratus tiga puluh satu rupiah dua sen) agar tidak termasuk

kedalam kategori kredit macet, kewajiban rnana harus dibayar oleh Penggugat paling lambat tanggal 13 Januari 2015 namun Penggugat -

tetap tidak melaksanakan kewajibannya; -------------------------------------Bahwa oleh karena seluruh yang menjadi kewajiban Penggugat

kepada Tergugat II tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhinya, maka atas dasar Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan " pemegang MENJUAL

HAK

TANGGUNGAN

OBJEK

HAK

Apabila Dabitur cedera janji, MEMPUNYAI

TANGGUNGAN

ATAS

HAK

UNTUK

KEKUASAAN

SENDIRI melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan -

piutangnya dari hasil penjualan tersebut..”; -----------------------------------

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 Tergugat II telah mengajukan Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

Permohonan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung,

dan atas permohonan tersebut Tergugat l/KPKNL Bandung telah -

menetapkan hari dan tanggal lelang dimaksud; -----------------------------

Bahwa Tergugat II telah melaksanakan seluruh syarat-syarat yang di perintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung/Tergugat I antara lain : -----------------------------------1. Mengumumkan Pelaksanaan Lelang : -------------------------------------

Pengumuman Lelang I

-

Pengumuman Lelang sekurang-kurangnya memuat Identitas

-

Pengumuman Lelang II

Penjual/Pemohon Lelang, Hari, Tanggal, Waktu, Tempat

Pelaksanaan Lelang, Jenis dan Jumlah Barang, Spesifikasi Barang, Waktu dan Tempat Melihat Barang yang akan di Lelang, Uang Jaminan Penawaran Lelang (meliputi : besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran), Nilai Limit, Cara

Penawaran Lelang, Jangka Waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli, serta syarat-syarat lainnya apabila ada; -

2. Penyetoran uang jaminan lelang melalui rekening KPKNL Bandung No. 2285094 di BNI Cabang Bandung; -----------------------

3. Besarnya uang jaminan paling sedikit 20% dan paling banyak sama dengan nilai limit; --------------------------------------------------------

4. Wajib mengirimkan bukti pengumuman lelang ke KPKNL Bandung paling Iambat4 (empat) hari sebelum pelaksanaan lelang; -----------

5. Memberitahukan

kepada

nasabah

debitor,

pemberi

hak

tanggungan dan penghuni rumah/bangunan ten tang jadwal pelaksanaan lelang pada tanggal tersebut diatas; ----------------------

6. Penentuan nilai limit terhadap barang-barang objek lelaiig didasarkan pada : ---------------------------------------------------------------

a.

b.

Penilaian oleh Penilai yang terdaftar, yaitu pihak yang melakukan

penilaian

secara

independen

berdasarkan

konpensasi yang dimilikinya; ---------------------------------------------

Penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir, yaitu pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan penjual yang melakukan penaksiran

berdasarkan

metode

yang

dapat

dipertanggungjawabkan; --------------------------------------------------

7. Nilai limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus dicantumkan Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

dalam pengumuman lelang; --------------------------------------------------

8. Dalam hal lelang terhadap tanah. bangunan dan/atau tanah dan

bangunan harus disertai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

3.

(SKPT); ----------------------------------------------------------------------------

Bahwa dengan dasar-dasar dan penjelasan tersebut diatas seluruh dalil Gugatan Penggugat adalah dalil- dalil yang mengada-ngada dan tidak

berdasar serta menunjukan sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik,

yang berusaha mengelak dari kewajibannya untuk membayar seluruh 4.

hutang kepada Tergugat II; ----------------------------------------------------------------

Bahwa begitupun dengan dalil gugatan Penggugat seperti yang didalilkan point 10 tidak menjadi serta merta Kisalah Lelang No. 247/2015 tanggal 10

Maret 2015 atas lelang yang Lelah dilaksariakaii oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung mengandung cacat

hukum , karena Permohonan Lelang yang telah diajukan dan atau dimohonkan Tergugat II kepada Terggugat. I jelas dasar payung hukumnya

yaitu Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Undang-Undang No. 4 5.

Tahun 1996; -----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dan penjelasan-penjelasan Tergugat II diatas bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat yang menerangkan bahwa hutang Penggugat hanya sebesar Rp.

2.500.000.000,- (Dua

milyar lima ratus

juta rupiah)

Sebagaimana Perjanjian Kredit Rekening Koran saja, akan tetapi yang sebenarnya Penggugat pun mempunyai kewajiban hutang sebesar Rp.

1.250. 000. 000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah)

sebagaimana Perjanjian Kredit Fasilitas Pinjaman Angsuran, dan kedua 6.

fasilitas kredit tersebut seluruhnya tidak dilunasi oleh Penggugat; -------------

Bahwa begitupun dengan dalil dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Pengugat tidak pernah ada kejelasan pasti mengenai berapa

sebenarnya sisa kewajiban Penggugat. dalil-dalil itupun sangatlah tidak benar, karena Tergugat II telah menegor Penggugat sebagaimana Tegoran

1, Tegoran 2 dan Tegoran 3 yang telah diterima oleh Penggugat yang

tentunya adalah Penggugat sudah mengetahui kewajibannya yang pasti

7.

tersebut; ---------------------------------------------------------------------------------------Bahwa adalah benar dalil-dalil Penggugat menyatakan bahwa guna

tertibnya pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat II, Penggugat

telah memberikan jaminan dua bidang tanah berikut bangunan diatasnva yaitu : ----------------------------------------------------------------

-

Tanah berikut bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik/SHM NoHalaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

2492/Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung,

Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwaugi setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi Jalan Mekarlaksana No. 11A-11B

tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama YENNY JINATA HOETOMO; ---------------------------------------------------------------------

- Tanah berikut bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik/SHM No.

2493/Mekarwangi, Jawa Barat Kota Bandung, Kecamatan Bojongloa

Kidul, Kelurahan Mekarwangi setempat dikenal dengan Komplek Istana

Mekarwangi Jalan Mekarlaksana No, 11A -11B tercatat pada Kantor pertanahan Kota Bandung atas nama YENNY JINATA HOETOMO; ------

8 . Bahwa atas barang jaminan tersebut dan karena Penggugat telah tidak

memenuhi kewajibannya maka atas dasar Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, Tergugat telah menjual lelang, Tergugat

telah menjual barang jaminan tersebut dan pada tanggal 10 Maret 2015 barang jaminan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang/KPKNL-Bandung telah laku terjual, demikian Tergugat II telah menerima bersih hasil Lelang sebesar Rp. 3.312.795.000, (Tiga milyar lima ratus dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) guna pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat II; -------------------------------

9.

Bahwa dari dalil-dalil Jawaban Tergugat II diatas adalah cukup jelas dan

terang bahwa gugatan Penggugat adalah ngawur dan mengada-ngada demikian tidak beralasan hukum pula apabila Penggugat mendalilkan bahwa. Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan

mengganti kerugian karenanya serta Penggugat Memohon Sita terhadap barang yang menjadi jaminan hutang sangatlah tidak berdasar; ----------------

Berdasarkan atas dalil-dalil Jawaban Tergugat II diatas, maka Tergugat II

mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A

Bandung yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -------------------------------------------------------

-

Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Panggugat seluruhnya; ------------------

Demikian menyatakan Rlsalah Lelang No, 247/2015 tanggal 10 Marat 2015 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukurn; -------------------------------------------------------------------------

Menghukum penggugat membayar biaya perkara dalam seluruh tingkatan; -----------------------------------------------------------------------------------

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berpendapat Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

lain mohon putusan seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO); --------------------------Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat III

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------------------DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan

2.

Bahwa Tergugat III tidak memahami isi gugatan Penggugat poin 1, 2, 3, 4,

Penggugat seluruhriya, kecuali dalil-dalil yang rnenguntungkan Tergugat III.

5, 6, 7 dan poin 8, karena memang Tergugat III hanyalah sebagai peserta

lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dan sekaligus pembeli lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Bandung atas : --------------------------------------------------------------------------------


2492/ Mekarwangi, yang terletak di Provinsi Jawa Barat - Kota Bandung,

Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi Jaian Mekarlaksana No. 11A -1 IB

tercatat pada Kantor pertanahan Kota Bandung atas nama YENNY JINATA HOETOMO; --------------------------------------------------------------------



Kecamatan Bojoagloa Kidul, Kekirahan Mekarwangi setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi Jaian Mekarlaksana No, 1.1A~ 118

tercatat pada Kantor pertanahan Kota Bandung atas nama YENNY 3.

JINATA HOETOMO; --------------------------------------------------------------------

Bahwa adalah sangat tidak benar apabila Tergugat III dikatakan Pembeli yang tidak beritikad baik seperti dalil gugatan Penggugat poin 9, karena Tergugat III telah membeli objek lelang tersebut dengan harga yang wajar

yaitu sebesar Rp. 3.832.140.000;- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua

juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana perincian jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat 111 tersebut dengan perincian sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------

- Pokok Pembelian Objek Lelang sebesar Rp. 3.757.000.000,- (Tiga milyar

tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan Tergugat III juga sudah

membayar Bea Lelang untuk pembeli sebesar Rp. 75.140.000,- (Tujuh -

puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah); -------------------------------

Bahwa Tergugat III mendapatkan informasi akan ada penjualan lelang

atas tanah bangunan sebagaimana poin 2 diatas di Kantor Pelayanan


4.

Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Bandung dari media Koran; --------

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 10 dan poin 11 yang menyatakan

proses pelelangan yang dilakukan Tergugat I atas permohonan Tergugat II dan bantuan pula dari Tergugat IV terhadap objek jaminan milik Penggugat

sebagaimana Risalah Lelang No. 247/2015 tanggal 10 Maret 2015 adalah cacat hukum .... Dst.

Adalah dalil yang sangat tidak benar karena proses pelelangan yang telah 5.

dilakukan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan prosedur hukum; --------------

Bahwa begitupun dengan dalil gugatan Penggugat poin 12, 13, 14 dan poin 15 adalah dalil-dalil yang tidak wajar dan mengada-ngada, karena

pelelangan atas objek lelang sebagaimana Risalah Lelang No. 247/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang telah dilakukan adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang benar, begitu pula gugatan Penggugat yang mendalilkan motion untuk dilakukan Sita atas objek lelang yaitu : --------------



Kecamatan Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi Jalan Mekarlaksana No. 11A - 11B

tercatat pada Kantor pertanahan Kota Bandung atas nama YENNY -

JINATA HOETOMO; --------------------------------------------------------------------



Keca matan Bojongloa Kidul, Kelurahan Mekarwangi setempat dikenal dengan Komplek Istana Mekarwangi Jalan Mekarlaksana No. 11A -11B

tercatat pada Kantor pertanahan Kota Bandung atas nama YENNY JINATA HOETOMO; --------------------------------------------------------------------

Adalah tidak berdasar, karena objek barang tidak bergerak tersebut sudah

menjadi rnilik Tergugat III sebagai Pembeli Lelang dan bukan milik Penggugat; -------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan atas dalil-dalil Jawaban Tergugat III diatas, maka Tergugat III mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A

Bandung yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: --------------------------------------------------------

Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya; ----------------------

-

Demikian menyatakan Risalah Lelang No. 247/2015 tanggal 10 Maret 2015

-

Menyatakan Tergugat III adalah Pembeli yang beritikad baik; --------------------

yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I adalah sah dan mempunyai Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

-

kekuatan hukum; -----------------------------------------------------------------------------Menghukum penggugat membayar biaya perkara dalam seluruh tingkatan; -

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO); -------------------

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------------------DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA 1.

Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat

2.

Bahwa Turut Tergugat I berpendirian perkara ini adalah murni perkara

kecuali yang secara tegas diakui dan mengtmtungkan Turut Tergugat IV; ---

perdata antara pihak Penggugat dan Tergugat II yang tidak ada keterkaitan

dengan Turut Tergugat IV, dan telah terbukti pula baik pada Posita maupun

Petitum dalam Surat Gugatan penggugat tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat IV yang merugikan kepentingan pihak lain (dalam hal ini Penggugat), maka Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan mengeluarkan Turut 3.

Tergugat IV sebagai pihak dari perkara ini; -------------------------------------------

Bahwa untuk memperjelas jawaban Turut Tergugat IV, kami sampaikan posisi Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo : --------------------------------

a. Sertipikat Hak Milik No.2492/Kelurahan Mekarwangi Surat Ukur tanggal

28-5-2009 No.OO 112/2009 luas 68 m2, terakhir fercatat atas nama

YENNY JINATA HOETOMO, bahwa terhadap sertipikat ini dibebani Hak Tanggungan No. 10439/2014, peringkat Pertama, berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) No. 1920/2014 Tanggal

17-7- 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DR.Ranti Fauza Mayana, SH. Atas nama PT.BANK PAN INDONESIA TBK, Dicatat Tanggal 2 Oktober 2014; --------------------------------------------

b. Sertipikat Hak Milik No.2493/Kelurahan Mekarwangi Surat Ukur tanggal

28-5-2009 No.OOl 13/2009 luas 67 m2, terakhir tercatat atas nama

YENNY JINATA HOETOMO, bahwa terhadap sertipikat ini dibebani

Hak Tanggungan No. 10439/2014, peringkat Pertama, berdasarkan Akta Pembeoanan Hak Tanggungan (APHT) No.1920/2014 Tanggal

17-7- 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DR.Ranti Fauza Mayana, SH. Atas nama PT.BANK PAN INDONESIA 4.

TBK. Dicatat Tanggal 2 Oktober 2014; -------------------------------------------

Bahwa proses administrasi pertanahan tersebut pada Angka 3 diatas Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

berdasarkan : ---------------------------------------------------------------------------------

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah serta penjelasannya No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.

Peraturan Menleri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional serta penjelasannya No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; -----------------------------------------------------------

Atas dasar seluruh uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutus : ----------------1.

Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya; -------------------------

3.

Menolak

2.

4.

Mengeluarkan Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini; -----------Gugatan

Penggugat

seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ---------------------------

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; ----Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Nopember

2015 Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Pengguhat untuk seluruhnya; -------------------------------------

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); ---------------------------------------------------------------------------Membaca

Risalah

Pernyataan

Permohonan

Banding

Nomor

142/Pdt.B/2015/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Nopember

2015 Kuasa hukum

Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut; Membaca

Surat

Pemberitahuan

Pernyataan

Banding

Nomor

:

125/Pdt.G/2015/PN.Bdg. jo. Nomor. 142/Pdt/B/2015/PN.Bdg. yang ditanda

tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

tersebut di atas telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 8 Desember 2015,

kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 31 Desember 2015 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 10 Desember 2015; ----


Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding

semula Penggugat tertanggal 20 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Mei 2016, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 Juni 2016, kepada

Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV masing-masing pada tanggal 26 Mei 2016; ------------------------------------------------------------------------------

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Bdg. jo. Nomor. 142/Pdt/B/2015/PN.Bdg., yang ditanda tangani oleh Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung,

yang menyatakan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd), selanjutnya kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 April 2016 kepada pihak Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III masing-

masing pada tanggal 5 April 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 April 2016 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada

tanggal 22 April 2016 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage); --------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

hukum

Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya

tersebut, Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat di dalam memori

bandingnya telah memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal

10 Nopember 2015 dan dengan mengadili sendiri menyatakan Mengabulkan gugatan

Pembanding

dahulu

Penggugat

untuk

seluruhnya,

dengan

mengemukakan alasan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama halaman

67 alinea ke 4 salah dan keliru Pembanding merasa keberatan terhadap

pelaksanaan lelang sebagaimana bukti P-16 dan P-17 karena antara

Pembanding dengan Terbanding II saat itu sedang terjadi sengketa terkait jumlah

utang

tidak

pasti

dalam

perkara

perdata

Nomor

34/Pdt/G/2015/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung dan Terbanding I Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

sebagai pihak Turut Tergugat II, dengan demikian surat keberatan lelang

telah bersesuaian hukum dan senyatanya pelaksanaan proses lelang -

terhadap obyek anggunan milik Pembanding telah cacat hukum; ---------------

Bahwa diajukannya permohonan salinan risalah lelang oleh Pembanding

adalah unutk mengetahui identitas pembeli lelang, hal mana data pembeli

lelang sangat diperlukan mengingat pembeli lelang adalah pihak yang dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad tidak baik dan tidak patut

mendapat perlindungan hukum karena keteika proses lelang dilaksanakan

oleh Terbanding I atas permohonan Terbanding II, Terbanding III selaku pembeli lelang patut dipersangkakan telah mengetahui bahwa obyek lelang dalam sengketa dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap

dalam perkara perdata Nomor 34/Pdt/G/2015/PN.Bdg di Pengadilan Negeri -

Bandung; ----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Pembanding merasa dirugikan terutama terhadap pelelangan obyek

jaminan yang telah terjual, dengan pihak pembeli Tergugat III dengan harga sangat murah dan tidak wajar yakni Rp. 3.755.000.000,00 (tiga milyar tujuh

ratus lima puluh lima juta rupiah), hal mana menurut Pembanding harga yang patut dan wajar mencapai Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah); -

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh

Kuasa hukum Pembanding

semula Penggugat tersebut di atas, para

Terbanding semula Tergugat I, II, III dan IV tidak mengajukan Kontra Memori banding; ----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam

perkara ini, seluruh isi memori banding telah dianggap termaktub dalam putusan ini; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 10 Nopember 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan

dengan seksama surat memori banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh

Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan

Majelis Hakim tingkat pertama yang menyangkut lelang terhadap obyek sengketa yang dianggap cacat hukum; ------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati

keberatan Pembanding semula Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan

hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan Pembanding semula Penggugat pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat

pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan

perkara a quo sudah tepat dan benar sehingga oleh Majelis Hakim tingkat

banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini; ---------------------------------------

Menimbang, bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Negeri

Bandung Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut

perlu diperbaiki, oleh karena ternyata dalam amar putusan tersebut tidak secara lengkap mencantumkan amar putusan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini; ------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal

10 Nopember 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini; -----------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pembanding semula

Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; ----------------------------------------------

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 20 tahun 1947

tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Indonesische Reglement (HIR), serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; ----------------------MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding

-

Memperbaiki

semula Penggugat ; --------------------------------------------------------------putusan

125/Pdt.G/2015/PN.Bdg.

Pengadilan tanggal

10

Negeri

Bandung

Nopember

2015

Nomor yang

dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : --------Dalam Eksepsi : --------------------------------------------------------------------


-

Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV untuk

seluruhnya; ---------------------------------------------------------------------

Dalam Pokok Perkara : ----------------------------------------------------------Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); --------------------------------

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); --------------------------------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016 oleh Kami H. Neris, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis

dengan Abid Saleh Mendrofa, S.H. dan Marihot

Lumban Batu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

Nomor

277/PEN/PDT/2016/PT.BDG tanggal 13 Juni 2016 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada

hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota, serta dibantu oleh Dra. Dedeh Sumiati J. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. ----------------------------------------------------------------------------------Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Abid Saleh Mendrofa, S.H. Ttd

Marihot Lumban Batu, S.H., M.H.

H. Neris, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, Ttd

Dra. Dedeh Sumiati J. Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 277/PDT/2016/PT.BDG.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai putusan…….Rp. 6.000,-2. Redaksi putusan ….. Rp. 5.000,-3. Pemberkasan………. Rp.139.000,--

J u m l a h ……………… Rp.150.000,-- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents