PT.Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

NOMOR 320/Pdt/2016/PT.Bdg “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. NY. KAMI,

Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Blok Lakar Jero Rt.003/Rw.001.

Desa

Kabupaten Cirebon. ;

Megu

Cilik

Kecamatan

Weru

2. MUALI Bin TARAM,

Petani bertempat tinggal di Blok Babakan Rt.007/Rw.002.

3. NERI Binti TARAM,

Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Blok Lakar Jero

Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Rt.003/Rw.001.

Desa

Kabupaten Cirebon.

Megu

Cilik

Kecamatan

Weru

4. KUSNI Binti TARAM, Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Blok Lakar Jero Rt. 003/Rw.001. Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Semuanya dalam hal ini diwakili

oleh Kuasa hukumnya, 1. S.M. SIREGAR. dan 2. ARIEF RAHMAN

SIREGAR, SH.

Advoka-Advokat

pada

Kantor Hukum : S.M. SIREGAR & Partner berkantor di Taman Kalijaga Permai Jalan Danau Singkarak Nomor 26-27 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT ;

1. TASINI binti DJAMIL,

L A W A N

ibu rumah tangga bertempat tinggal di blok Telar Watu Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai;

TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I ;

2. TUNIAH binti DJAMIL, ibu rumah tangga bertempat tinggal di blok Telar Watu Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II ; Halaman

1 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

3.

Hj. ROMLAH,

Ibu Rumah tangga bertempat tinggal di blok Tumaritis

Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon ;

4. ARROHMAN bin Haji HIDAYAT, bertempat tinggal di blok Tumaritis Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon ;

5. Hj. KOMARIAH binti Haji HIDAYAT, bertempat tinggal di Desa Megu Gede Blok Lemahabang Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon ;

6. SUHERMAN bin Haji HIDAYAT, bertemapt tinggal di Desa Megu blok Tumaritis Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon ;

7. ANA YULIANA (ANA) binti Haji HIDAYAT, bertempet tinggal di Desa Megu Gede, Blok Tumaritis, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon ;

8. HABIBI bin Haji HIDAYAT, bertempat tinggal di Desa Megu Gede, Blok Tumaritis, Kecamatan

Weru,

Kabupaten

Cirebon,

kesemuanya

adalah isteri dan anak - anak kandung almarhum

Haji HIDAYAT, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai; PARA TERBANDING III SEMULA PARA TERGUGAT III ;

9. Haji JUNED dan Ny.CASRAWI, bertempat tinggal di Desa Megu Gede, Blok Tumaritis Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ; 10. Hj. IIN KARINAH,

PARA TERBANDING IV SEMULA PARA TERGUGAT IV;

bertempat tinggal di Desa Megu Gede, Blok Tumaritis

Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ;

TERBANDING V SEMULA TERGUGAT V ; D A N

1. PEMERINTAH DESA MEGU GEDE, beralamat di Desa Megu Gede, Kecamatan

Weru, Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai;

2. CAMAT WERU,

TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I ;

selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Kecamatan

Weru Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai; TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT II;

3. KANTOR

PERTANAHAN

KABUPATEN

CIREBON,

beralamat

di

komplek

Perkantoran Pemda Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya disebut sebagai;

TURUT TERBANDING III SEMULA TURUT TERGUGAT III ; Halaman

2 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan

dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 06 Januari

2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 06

Januari 2015 dibawah Register Nomor : 02/Pdt.G./2015/PN.Sbr., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut: 1.

Bahwa dalam pemikahannya Ny. KAMI (PENGGUGAT I) dengan Bapak TARAM

telah dikaruniai 3 orang anak yaitu PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV ;

2.

Bahwa Bapak TARAM telah meninggal dunia pada tahun 1947 di Desa Megu

3.

Bahwa selain itu selama hidupnya Bapak TARAM telah memiliki sawah kasikepan

Kecamatan Megu Kabupaten Cirebon ;

yang terletak di blok Wareng S .1 Leter C Nomor : 1409 Persil 16 dan 17 yang setelah tahun 1960 berubah menjadi Leter C Nomor : 547 dan menjadi blok Babakan dan sekarang menjadi blok Si Ipik Persil 176 C Nomor : 1049 luas tanah

5100 M 2 (Lima ribu seratus meter persegi) dan yang terletak di blok Megulor S.I Persil 24 yang setelah tahun 1960 berobah menjadi blok Jeruk/Tumaritis Persil 42 C Nomor : 2385 luas tanah 1579 M2 ( Seribu lima ratus tujuh puluh Sembilan 4.

meter persegi) ;

Bahwa pada tanggal 14 April 1956 ketika PENGGUGAT MUALI bin TARAM masih berusia 18 tahun tanpa memiliki keberanian untuk menolak permintaan DJAMIL

ayah kandung TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memaksa agar sebagian

tanah kasikepan yang terletak di blok si Ipik C Nomor : 1049 luas 1800 M2 sedangkan

sisanya

seluas

3265

M2

tetap

dalam

penguasaan

PARA

PENGGUGAT, dan semua tanah tanah kasikepan yang terletak di blok Tumaritis/blok Jeruk seluas 1579 M2 memasrahkan sawah kasikepan tersebut untuk digarap sampai seumur hidup DJAMIL PENGGUGAT, dan tanah/sawah

kasikepan tersebut mulai diterima/di garap pada tanggal 31 Oktober 1957,

sebagaimana diuraikan dalam KERTAS SEGEL berjudul TANDA TANGAN tanggal 14 April 1956 yang menandatangani adalah PENGGUGAT MUALI bin TARAM

sebagai pihak yang memasrahkan / menyerahkan sawah kasikepan, dan DJAMIL sebagai pihak yang dipasrahi / yang menerima sawah kasikepan, Bi KAMI

( Ny.KAMI ) / PENGGUGAT I sebagai orangtua MUALI bin TARAM / PENGGUGAT II dan disaksikan oleh Pemerintah Desa Megu yaitu Kepala Desa Halaman

3 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

GANA, Kliwon SAKAD, Pulisi RAKIJA, Pulisi TASRANI, Pulisi SANA, Djurutulis I 5.

DULMUKTI dan Djurutulis II SADAM ;

Bahwa memperhatikan redaksi kalimat SEGEL TANDA TANGAN tanggal 14 April 1958 sekalipun dengan bahasa Indonesia yang sangat sederhana akan tetapi mudah difahami maksud dan tujuannya yaitu DJAMIL ayah kandung TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya bisa menggarap tanah kasikepan tersebut selama ayah

kandung TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut masih hidup ( masih hidup ) dengan kata lain apabila DJAMIL meninggal dunia maka sawah kasikepan 6.

tersebut kembali menjadi milik MUALI bin TARAM dan PARA PENGGUGAT;

Bahwa ternyata setelah DJAMIL meninggal dunia pada tahun 1960 TERGUGAT I

dan TERGUGAT II tetap menguasai sawah kasikepan milik PARA PENGGUGAT tersebut bahkan dengan bantuan TURUT TERGUGAT semua data kepemilikan

tanah atas nama TARAM pada Pemerintahan Desa Megu (sebelum Desa Megu di mekarkan) sudah diganti baik persil maupun Leter C nya dirubah menjadi atas 7.

nama TERUGAT I dan TERGUGAT II;

Bahwa terhadap tanah sikep di blok Si Ipik/blok Siampel Kidul seluas 1800 M2 dengan bantuan TURUT TERGUGAT II telah dibagi dua menjadi milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana diuraikan dalam AKTA PEMBAGIAN HAK

BERSAMA Nomor : 83/2009 tanggal 06 Mei 2009 dan Nomor : 123/2009 tanggal 9 Juni 2009 dimana TERGUGAT I memperoleh hak seluas 916 M2 dan TERGUGAT 8.

II memperoleh hak seluas 926 M2 ;

Bahwa terhadap tindakan TURUT TERGUGAT II yang menerbitkan AKTA

PEMBAGIAN HAK BERSAMA atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT mengajukan keberatan baik kepada TURUT TERGUGAT I , TERGUGAT II maupun kepada TURUT TERGUGAT II dan akhirnya TURUT

TERGUGAT II secara sepihak membatalkan Akta Pembagian Hak Bersama tersebut dan setelah melewati proses yang panjang akhirnya PARA PENGGUGAT

telah menerima Sertifikat Hak Milik Nomor : 529/Desa Megu Gede Surat Ukur tanggal 23 Nopember 2012 Nomor : 00012/Megu Gede/2012 luas 5100 M2,

dengan demikian sebagian tanah seluas 1800 M2 persegi yang dipasrahkan

kepada DJAMIL pada tangal 14 April 1956 telah utuh kembali menjadi seluas 5100 M2 dan terhadap pembatalan Akta Pembagian Hak Bersama tersebut ternyata

TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan upaya hukum apapun untuk mempertahankannya dengan demikian diduga TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sadar dan mengerti maksud bahwa SEGEL TANDA TANGAN tanggal 14

April 1956 bukanlah alas hak bagi DJAMIL apalagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memiliki tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut; Halaman

4 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

9.

Bahwa tidak demikian halnya atas sawah sikep yang terletak di blok Jeruk / Tumaritis temyata dengan menyalahgunakan SEGEL TANDA TANGAN tanggal 14

April 1956 dan juga atas tindakan TURUT TERGUGAT I yang telah mencatatkan nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Pemilik sawah kasikepan

tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menjual yang dahulu adalah sawah kasikepan sekarang menjadi tanah darat seluas 480 M2 dengan batas: -

Sebelah Utara

-

Sebelah Selatan : Tanah Junen

-

Sebelah Timur Sebelah barat

: solokan ; : solokan

: Jalan raya Sumber

kepada PARA TERGUGAT III dan atas kelalaian TURUT TERGUGAT II diterbitkan Akta Jual Beli Nomor : 04/Kec.Weru/1993 tangal 04 Januari 1993 ;

10. Bahwa kemudian TERGUGATI dan TERGUGAT II juga telah menjual sawah

kasikepan yang sekarang jadi tanah darat kepada TERGUGAT III yang

berdasarkan bantuan TURUT TERGUGAT II telah diterbitkan Akta Jual Beli Nomor : 45/Kec.Weru/1993 tanggal 21 Januaril993 dan atas bantuan TURUT

TERGUGAT III telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 252 Desa Megu Gede Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1994 Nomor : 5641/1994 luas 304 M2 yang

didalam Sertifikat Hak Milik tersebut nama TERGUGAT III tertulis sebagai JUNEN dan CASRAWI ;

11. Bahwa kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga telah menjual lagi yang

dahulku adalah sawah kasikepan sekarang menjadi tanah darat kepada TERGUGAT IV seluas 598 M2 dan atas TURUT TERGUGAT II telah diterbitkan

Akta Jual Beli tanggal 22 Mei 1982 Nomor : 390/Agr/108/1982 dan atas Akte Jual Beli tersebut dengan bantuan TURUT TERGUGAT III telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 176 Desa Megu Gede Gambar Situasi tanggal 9 juli 1988

Nomor : 988/1988 luas 598 M2 tercatat atas nama NYIIIN KARINAH dan berdasarkan Berita Acara Penglepasan tanggal 12 Oktober 1992 dilepaskan

seluas 65 M2 untuk pelebaran jalan yang di catatkan pada kantor TURUT TERGUGAT III pada tanggal 16 Nopember 1992 ;

12. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menjual tanah rnilik PARA

PENGGUGAT tersebut kepada PARA TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT yang harus dihentikan sesegera mungkin ;

13. Bahwa oleh terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan

melawan hukum, maka Akta Jual Beli Nomor : 04/Kec,Weru/1993 luas 480 M2 Halaman

5 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

antara TERGUGAT II dengan PARA TERGUGAT III haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

14. Bahwa karena terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Akta Jual Beli Nomor : 45/Kec,weru/1993 tanggal 21 Januari 1993 antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dengan TERGUGAT

IV dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 252 Desa Megu Gede Gambar Situasi tanggal 28 Desember 1994 Nomor : 5642/1994 luas 304 M2 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

15. Bahwa karena terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Akta Jual Beli Nomor : 390/Agr/108/1982 tanggal 22 Mei 1982 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan TERGUGAT

V dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 176 Desa Megu Gede Gambar Situasi tanggal 9 Juli 1988 Nomor : 988 luas 598 M2 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

16. Bahwa kalau ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak bisa melawan fakta hukum pembatalan AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA Nomor : 83/2009 tanggal

08 Mei 2009 dan Nomor : 123/2009 tanggal 09 Juni 2009 oleh Pejabat Pembuat

Akta Tanah Kecamatan Weru karena kedua AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA tersebut didasari penyalah gunaan bunyi SEGEL TANDA TANGAN tangal 14 April

1956, maka dengan alasan hukum yang sama Jual beli antara TERGUGAT I , TERGUGAT II dengan TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atas sawah kasikepan tersebut haruslah batal demi hukum ;

17. Bahwa memperhatikan redaksi kalimat SEGEL TANDA TANGAN tanggal 14 April

1956 antara PENGGUGAT MUALI bin TARAM dengah DJAMIL ayah kandung TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang selama ini disimpan oleh TERGUGAT I dan

TERGUGAT II adalah suatu kekeliruan besar karena yang berhak menyimpan asli SEGEL TANDA TANGAN tanggal 14 April 1956 adalah PARA PENGGUGAT

bukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, patut diduga bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan kesalahan besar dalam menafsirkan bunyi SEGEL TANDA TANGAN tangal 14 April 1956 tersebut yang beranggapan PENGGUGAT

MUALI bin TARAM dan PENGGUGAT Nyi KAMI telah memasrahkan sawah sikep dikedua lokasi tersebut secara permanen kepada DJAMIL tetapi dengan

dibatalkannya dua Akta Pembagian Hak Bersama oleh TURUT TERGUGAT II

( posita angka 08 ) dan sampai sekarang tidak ada upaya hukum apapun dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mempertahankan haknya maka terbukti

TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sadar bahwa SEGEL TANDA TANGAN tanggal 14 April 1956 yang selama ini disimpan dengan itikad buruk dan tidak Halaman

6 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

mempunyai kekuatan hukum apapun , namun sebaliknya SEGEL TANDA TANGAN tangal 14 April 1956 tersebut adalah dokumen PARA PENGGUGAT

yang sangat berharga, oleh karenanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II hams dihukum untuk menyerakan SEGEL TANDA TANGAN tanggal 14 April 1956 kepada PARA PENGGUGAT langsung dan seketika bila perlu dengan paksaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

18. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusoir) dimohonkan agar terhadap

tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V diletakkan SITA JAMINAN, yang untuk jelasnya akan PENGGUGAT ajukan dalam permohonan tersendiri;

19. Bahwa karena bukti PARA PENGGUGAT dalam perkara ini adalah otentik maka

mohon dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

20. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT adalah pihak yang kalah mohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

21. Bahwa untuk terciptanya kepastian hukum mohon pula agar TURUT TERGUGAT

I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dihukum untuk tunduk dan mematuhi atas putusan pengadilan ini.

Berdasarkan uraian dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan

diatas, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber in casu Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mejatuhkan PUTUSAN yang amamya berbunyi sebagai berikut : 1.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

3.

Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan

4.

Menyatakan SEGEL TANDA TANGAN tanggal 14 April 1956 adalah sah dan

5.

Menyatakan tanah Kasikepan C No. 2385 Persil 42 kelas SI luas 1579 m2 Blok

6.

Menyatakan Jual Beli antara TERGUGAT II dengan PARA TERGUGAT III yang

2.

Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris Bapak TARAM ; hukum ;

berkekuatan hukum;

Tumaritis Desa Megu Kecamatan Weru adalah milik Adat Bapak Taram ;

diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor : 04/KecWeru/1993 tanggal 04 Januari 1993 luas 480 meter persegi adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman

7 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

7.

Menyatakan Jual beli antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dengan PARA

TERGUGAT IV yang diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor : 45/Kec,Weru/1993 tanggal 21 Januari 1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 252 Desa Megu Gede

Gambar Situasi tanggal 28 Desember 1994 Nomor : 5641/1994 luas 304 meter persegi adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan 8.

segala akibat hukumnya ;

Menyatakan Jual Beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT V yang diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor : 390/Agr/108/1982 tanggal 22 Mei 1982 dan Sertifikat

Hak Milik Nomor : 176 Desa Megu Gede, Gambar Situasi tanggal 9 Juli 1988 Nomor : 988/1988 luas 598 meter persegi adalah batal demi hukum dan tidak 9.

mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Menghukum PARA TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atau siapa saja yang mendapat kuasa daripadanya untuk mengosongkan bekas sawah

kasikepan sekarang jadi tanah darat tersebut dan menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT langsung dan seketika, atau bila perlu dengan paksaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

10. Menghukum

TERGUGAT

I

dan

TERGUGAT

II

untuk

secara

sukarela

menyerahkan ASLI SEGEL TANDA TANGAN tangal 14 April 1956 kepada PARA PENGGUGAT atau bila perlu dengan paksaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet banding maupun kasasi;

13. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, PARA TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

14. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini.

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dimohonkan keadilan yang seadil-adilnya, (Ex aequo et bono )

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan

Penggugat, hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan untuk kepentingan Tergugat, hadir kuasanya S.M. SIREGAR dan ARIEF RAHMAN SIREGAR, S.H.,

Advokat-Advokat pada Kantor Hukum S.M. SIREGAR & PARTNERS berkantor di Taman Kalijaga Permai Jalan Danau Singkarak No. 26-27 Kota Cirebon, Halaman

8 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2014, sedangkan untuk

Tergugat I datang menghadap Tergugat I sendiri, Tergugat II datang menghadap Tergugat II sendiri, Tergugat III datang menghadap Tergugat III sendiri, Tergugat IV datang menghadap Tergugat IV sendiri, untuk Tergugat V hadir kuasanya DIDI

MAKSUDI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Pebruari 2015 serta Surat Keterangan Menjadi Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Sumber tanggal 16

Pebruari 205 Nomor 01 Ij. K/ 2015/ PN.Sumber, dan untuk Turut Tergugat I, Turut II,

Tergugat III walaupun telah dipanggil secara patut secara sah menurut hukum tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, oleh

karenanya persidangan dalam perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan melanjutkan pemeriksaan perkara ini,

mengingat Peraturan Mahkamah Agung Rl No. 1 tahun 2008, terlebih dahulu pengadilan mengusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan Proses Mediasi dan telah menetapkan sdr. HARYUNING RESPANTI, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Sumber sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa, akan tetapi sesuai surat laporan dari mediator, usaha

perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menerangkan bahwa telah siap untuk

membacakan surat Gugatannya, namun surat gugatan tersebut ada perbaikan yaitu :

1. Bahwa dalam posita angka 3 tertulis 44 Bahwa selain itu selama hidupnya Bapak

TARAM telah memiliki sawah kasikepan yang terletak di blok wareng S.I leter C Nomor : 547 dan seterusnya ... “diganti menjadi” Bahwa selain itu selama hidupnya Bapak TARAM memiliki tanah milik adat “dan seterusnya ....;

2. Bahwa posita angka-angka ditambah menjadi selengkapnya berbunyi “ Bahwa pada tanggal 14 April 1956 ketika PENGGUGAT MUALI BIN TARAM masih berusia 18

tahun tanpa memiliki keberanian untuk menolak permintaan DJAMIL ayah kandung

TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memaksa agar tanah kasikepan yang terletak di blok Si Ipik C Nomor : 1049 luasa 1800 M2 dan seterusnya ....” ditambah

menjadi “ Bahwa pada tangal 14 April 1956 ketika PENGGUGAT MUALI BIN

TARAM masih berusia 18 tahun tanpa memiliki keberanian untuk menolak permintaan DJAMIL ayah kandung TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah

memaksa agar tanah milik adat yang terletak di blok Si Ipik C Nomor : 1049 luas 1800 M2 dipasrahkan kepada DJAMIL “, sedangkan sisanya dan seterusnya …..; Halaman

9 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

3. Bahwa posita angka 6 tertulis “ Bahwa ternyata setelah DJAMIL meninggal dunia tahun 1960 TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap menguasai tanah kasikepan milik PARA PENGGUGAT 44 diganti menjadi “ Bahwa temyata seteah DJAMIL

meninggal dunia tahun 1960 TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap menguasai tanah milik adat PARA PENGUGAT" dan seterusnya ;

4. Bahwa posita angka 7 tertulis “ Bahwa terhadap tanah sikep di blok Si Ipik /blok

siampel kidul “ dan seterusnya ... diganti menjadi “ Bahwa terhadap tanah milik adat di blok Si Ipik/ blok Siampel Kidul 44 dan seterusnya ;

5. Bahwa posita angka 8 yang semula tertulis “ Bahwa terhadap tindakan TURUT

TERGUGAT II yang menerbitkan AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA atas nama

TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PARA PENGGUGAT telah mengajukan keberatan baik kepada TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun kepada

TURUT TERGUGAT II dan akhirnya TURUT TERGUGAT II secara sepihak membatalkan Akta Pembagian Hak bersama “ dan seterusnya … diganti menjadi “

Bahwa terhadap tindakan TURUT TEGUGAT II yang menerbitkan AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PARA

PENGGUGAT

telah

mengajukan

keberatan

baik

kepada

TURUT

TERGUGAT I, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II, yang

pada akhirnya berdasarkan Surat Pernyataan BUDIARTO sebagai mantan Kepala Desa Megu Gede dan SUBRATA sebagai mantan Sekretaris Desa Megu Gede

telah

menyatakan

dengan

tegas

bahwa

pembuatan

kedua

AKTA

PEMBAGIAN HAK BERSAMA berikut data pendukungnya adalah kekeliman yang nyata dan seterusnya ;

6. Bahwa posita angka 9 tertuiis “ Bahwa tidak demikian halnya atas sawah sikep “dan

seterusnya diganti menjadi “ Bahwa tidak demikian halnya atas sawah milik adat” dan seterusnya ;

7. Bahwa posita angka 17 pada baris ke sebelas yang berbunyi 14 tetapi dengan

dibatalkannya dua akta Pembagian Hak Bersama oleh TURUT TERGUGAT II ( posita angka 8) dan seterusnya dari BUDIARTO sebagai mantan Kepaia Desa

Megu Gede dan SUBRAT A sebagai mantan Sekretaris Desa Megu Gede “ dan seterusnya……;

8. Bahwa PARA PENGUGAT menambah petitum dimana petitum Nomor 10 menjadi

berbunyi “Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 529 / Desa Megu Gede Surat Ukur tanggal 23 Nopember 2012 Nomor : 0012/Megu Gede luas 5100 meter persegi atas nama MUALI ; Halaman

10 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

9. Bahwa PARA PENGGUGAT menambah petitum dimana petitum Nomor 11 menjadi berbunyi “ Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum penerbitan AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA Nomor : 83/2009 tanggal 6 Mei

2009 dan AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA Nomor : 123/2009 tanggal 9 Juni 2009 masing masing atas nama TASINI dan TUNIAH ;

10. Bahwa selanjutnya petitum angka 10 dan 11 yang lama berubah menjadi petitum angka 12 dan 13 dan seterusnya;

11. Bahwa perbaikan gugatan ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata pada tangal 06 Januari 2015 ;

Demikian surat perbaikan gugatan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan agar dipergunakan seperlunya.

Menimbang, bahwa dan atas perubahan gugatan tersebut kuasa Para Tergugat

menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, yang setelah membacakan surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I

memberikan Jawaban tertanggal 05 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: I.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 3. Pernyataan itu tidak benar karena para penggugat tidak memiliki bukti tertulis kalau Bapak Taram yang

meninggal pada tahun 1947 (masa awal kemerdekaan Indonesia) selama hidupnya memiliki tanah adat yang dimaksud oleh para penggugat. Para penggugat tidak memiliki

bukti tertulis yang dibuat pada zaman itu atau pada zaman-zaman sebelumnya yaitu zaman penjajahan Jepang atau Belanda, yang mengatakan Bapak Taram memiliki tanah tersebut.

Tanah tersebut, menurut keterangan orangtua kami yang bemama Bapak Jamil, merupakan tanah yang dibeli dari Bi Mino dan Mang Askido. II.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 4. Menurut surat gugatan perdata tertanggal 21 Semptember 2013 yang diajukan penggugat, pada tahun 1056

Bapak Muali bin Taram belum cukup umur. Dalam surat gugatan tahun 2013 itu, tertulis

Bapak Muali pada tahun 2013 berumur 62 tahun. Berdasarkan atas hal itu, jelas

sekali kalau Bapak Muali lahir pada tahun 1951. Karena itu, surat segel yang dibuat

pada tahun 1956 itu hanya mengada-ada dan tidak sah karena Bapak Muali masih berumur 5 tahun.

Halaman

11 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

Selain itu, terdapat kerancuan yang dibuat para penggugat terkait status tanah yang dipersengketakan, apakah itu TANAH KASIKEPAN ataukah TANAH ADAT. Para penggugat tidak memiliki satu pun bukti yang mengatakan kalau tanah yang dipersengketakan adalah TANAH ADAT milik Bapak Taram.

Terkait dengan tuduhan kalau Bapak Jamil telah memaksa Bapak Muali untuk memasrahkan tanahnya, tuduhan itu tidak benar. Dengan keberadaan aparat pemerintahan Desa Megu Gede dan polisi, tuduhan pemaksaan itu tidak berdasar. III.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 5. Surat SEGEL TANDA TANGAN tahun 1956 tersebut tidak sah dan gugur karena Bapak Muali pada saat itu

belum cukup umur. Selain itu, dalam surat segel tersebut tidak terdapat batas-batas keberadaan tanah. Oleh karena itu, surat tersebut lemah secara hukum dan hanya mengada-ada. IV.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angxa 6. Tanah tersebut tetap

dikuasai oleh Tergugat 1 dan II karena tanah tersebut sebelumnya aiilik Bapak Jamil

(bapak dan Ibu Tasini dan Itu Tuniah) yang mendapat warisan dari Bapak Abdullah (kakek Ibu Tasini dan Ibu Tuniah). Walaupun begitu, tanah yangterletak di Blok Wareng

itu tidak pemah digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II. Tetapi digarap oleh Bapak

Muali sendiri dan basil bumi dari tanah tersebut hanya dinikmati oleh Muali sendiri.

Pada tahun 1980, tanah tersebut diklansir oleh pihak pemerintah desa atas nama Tasini dan Tuniah. V.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 7. Tanah tersebut sejak dahulu telah dimiiiki oleh Ibu Tasini dan Ibu Tuniah sebagai Tergugat I dan Tergugat 31 dapat wans dari bapak mereka yang bemama Bapak Jamil. Bapak Jamil dapat wans dari Bapak Abdullah.

Adapun terkait pembuatan AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA yang diterbitkan pada

tahun 2009, tergugat 1 dan tergugat II telah membuatnya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dan telah diukur dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilavah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kuwu Desa Megu Gede.

Di tanah yang terdapat di Blok Wareng \ang luas total ny a mencapai 5.KK) meter persegi, Bapak Muali memiliki tanah sehias 3.258 Meter Persegi, sisanya menipakan

tanah milik Ibu Tasini seluas 916 meter persegi dan Ibu Tuniah sehias 926 meter persegi. Total tanah milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah adalah seluas 1.856 meter persegi. Tanah milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah tersebut (tercatat di AKTA PEMBAGIAN HAK Halaman

12 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

BERSAMA), termasuk juea tanah yang terletak di Blok Tumaritis, merupakan warisan dari Bapak Jamil (bapak dari Ibu Tasini dan Ibu Tuniah) yang dapat wans dari Bapak Abdullah (kakek dari Ibu Tasini dan Ibu Tuniah).

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah dibuat semasa

kepemimpinan mantan Kuwu Budiarto dengan juni tulis Bapak Brata pada tahun 2009. Setelah terjadi pergantian juru tulis dari Pak Brata ke Pak Kartono, entah mengapa akta

tersebut digelapkan dan ditisdakra, bahkan dijadikan sertifikat atas nama Muali bin Taram yang dibuat pada tahun 2012. Atas dasar apa Bapak Muali bisa mengklaim

secara sepihak tanah yang sudah tercatat dalam AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA tersebut.

Kenyataannya tanah di Bluk Wareng itu sudah dikuasai oleh Bapak Muali sejak tahun

1956 hingga sekarang. Dengan kepemilikan Akta Pembagian Hak Bersama milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah yang diterbitkan pada tahun 2009, Bapak Muali telah melakukan

penyerobotan lahan dengan membuat sertifikat tanah yang memasukkan tanah milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah secara sepihak dan tanpa sepengetahuan keduanya. VI.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 8. Apa dasar hukum AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA milik Tergugat 1 dan Tergugat II yang dibuat pada tahun

2009 bisa dibataikan secara sepihak oleh mantan Kuwu Budiarto. Bukankah menurut

UUD dan peraturan pemerintah Badan Pertanahan Nasional. yang bisa membatalkan Akta Tanah hanya bisa lewat Pengadilan.

Apa dasar mantan Kuwu Budiarto membuat pernyataan kalau akta tersebut adalah

kekeliruan yang nyata? Karena selama ini tidak ada pemberitahuan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II yang berarti memutuskan secara sepihak.

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA tersebut dibuat pada saat kepemimpinan Kuwu

Budiarto pada tahun 2009. Sementara Sertifikat yang dimiliki Muali dibuat pada tahun 2012 di saat inantan Kuwu Budiarto masih memimpin.

VII. Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 16. Surat SEGEL TANDA TANGAN tahun 1956 tentang tanah kasikepan tersebut tidak sah dan gugur karena Bapak Muali pada saat itu belum cukup umur. Selain itu, dalam surat segel tersebut

tidak terdapat batas-batas tanah. Oleh karena itu, surat tersebut lemah secara hukum,

mengada-ada dan tidak bisa membatalkan jual-beli yang sah dan telah dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. VIII.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 17. Budiarto dan Sub rata

selaku mantan kuwu dan sekretaris desa tidak memiliki dasar hukum untuk Halaman

13 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

membatalkan Akta Pembagian Hak Bersama milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah. Karena yang bisa membatalkan Akta Pembagian Hak Bersama tersebut adalah pengadilan. IX.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 19. Para penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang jelas atau otentik. Bukti-bukti yang ditunjukkan oleh para

penggugat semuanya rancu dan hanya mengada-ada. Para penggugat tidak bisa membuktikan hak atas kepemilikan tanah. baik itu adat ataupun kasikepan.

Berdasarkan uraian fakta dan dalih sebagaimana telah diuraikan di atas, kami para penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menggugurkan semua tuduhan dan menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

1. Menyatakan para tergugat tidak bersalah. Karena surat gugatan yang dibuat hanya

mengada-ada dan bukti yang ditunjukkan juga mengada-ada. Selain itu, para penggugat selalu mengubah-ubah tuntutan terkait status tanah, apakah kasikepan atau adat. Karena itu surat gugatan itu rancu dan tidak jelas.

2. Menyatakan segel tanda tangan tanggal 14-04-1956 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena mengada-ada dan terdapat unsur penipuan.

3. Menyatakan tanah kasikepan C No. 2385 Persil 42 kelas SI seluas 1579 m2 Blok Tumaritis bukanlah TANAH ADAT milik Bapak Taram. Tapi, merupakan tanah waris yang didapat Ibu Tasini dan Ibu Tuniah dari Bapak Jamil.

4. Menyatakan jual beli para tergugat sah karena dihadiri dan disaksikan oleh perangkat desa serta tidak melanggar hukum.

5. Membatalkan Sertifikat Hak Milik no. 529/Desa Megu Gede Surat Ukur tanggal 23

November 2012 nomor 00012/Megu Gede/2012 luas 5100 m2 karena yang sebenamya milik Bapak Muali adalah seluas 3258 m2. Sisanya seluas 916 m2 dan

926 m2 merupakan tanah milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah. Hal ini sebagaimana yang tercatat dalam Akta Pembagian Hak Bersama milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II

memberikan Jawaban tertanggal 05 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: I.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 3. Pernyataan itu tidak benar karena para penggugat tidak memiliki bukti tertulis kalau Bapak Taram yang

meninggal pada tahun 1947 (masa awal kemerdekaan Indonesia) selama hidupnya memiliki tanah adat yang dimaksud oleh para penggugat. Para penggugat tidak memiliki

bukti tertulis yang dibuat pada zaman itu atau pada zaman-zaman sebelumnya yaitu zaman penjajahan Jepang atau Belanda, yang mengatakan Bapak Taram memiliki Halaman

14 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

tanah tersebut. Tanah tersebut, menurut keterangan orangtua kami yang bemama Bapak Jamil, merupakan tanah yang dibeli dari Bi Mino dan Mang Askido. II.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 4. Menurut surat gugatan perdata tertanggal 21 Semptember 2013 yang diajukan penggugat, pada tahun 1956

Bapak Muali bin Taram belum cukup umur. Dalam surat gugatan tahun 2013 itu, tertulis

Bapak Muali pada tahun 2013 berumur 62 tahun. Berdasarkan atas hal itu, jelas

sekali kalau Bapak Muali lahir pada tahun 1951. Karena itu, surat segel yang dibuat

pada tahun 1956 itu hanya mengada-ada dan tidak sah karena Bapak Muali masih berumur 5 tahun. Selain itu, terdapat kerancuan yang dibuat para penggugat terkait

status tanah yang dipersengketakan, apakah itu TANAH KASIKEPAN ataukah TANAH ADAT. Para penggugat tidak memiliki satu pun bukti yang mengatakan kalau tanah yang dipersengketakan adalah TANAH ADAT milik Bapak Taram.

Terkait dengan tuduhan kalau Bapak Jamil telah memaksa Bapak Muali untuk memasrahkan tanahnya, tuduhan itu tidak benar. Dengan keberadaan aparat pemerintahan Desa Megu Gede dan polisi, tuduhan pemaksaan itu tidak berdasar. III.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 5. Surat SEGEL TANDA TANGAN tahun 1956 tersebut tidak sah dan gugur karena Bapak Muali pada saat itu

belum cukup umur. Selain itu, dalam surat segel tersebut tidak terdapat hatas-batas keberadaan tanah. Oleh karena itu, surat tersebut lemah secara hukum dan hanya mengada-ada. IV

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 6. Tanah tersebut tetap

dikuasai oleh Tergugat 1 dan II karena tanah tersebut sebelumnva miiik Bapak Jamil (bapak dari Ibu Tasini dan Ibu Tuniah) yang meudaoat warisan dari Bapak Abdullah

(kakek Ibu Tasini dan Ibu Tuniah) Walaupun begitu, tanah yang terletak di Blok Wareng

itu tidak pemah digarap oleh Tergugat 1 dan Tergugat II. Tetapi digarap oleh Bapak Muali sendiri dan hasil bumi dari tanah tersebut hanya dinikmati oleh Muali sendiri.

Pada tahun 1980, tanah tersebut diklansir oleh pihak pemerintah desa atas nama Tasini dan Tuniah. V.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 7. Tanah tersebut sejak dahulu telah dimiliki oleh Ibu Tasini dan Ibu Tuniah sebagai Tergugat I dan Tergugat II dapat waris dari bapak mereka yang bernama Bapak Jamil. Bapak Jamil dapat waris dari Bapak Abdullah.

Halaman

15 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

Adapun terkait pembuatan AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA yang diterbitkan pada

tahun 2009, tergugat 1 dan tergugat II telah membuatnva sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dan telah diukur dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kuwu Desa Megu Gede.

Di tanah yang terdapat di Blok Wareng yang luas totainya mencapai 5 100 meter

persegi. Bapak Muali memiliki tanah seluas 3.258 Meter Persegi sisanya merupakan

tanah milik Ibu Tasini seluas 916 meter persegi dan Ibu Tuniah seluas 926 meter persegi. Total tanah milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah adalah seluas J .856 meter persegiTanah milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah tersebut (tercatat di AKTA PEMBAGIAN HAK

BERSAMA), termasuk juga tanah yang terletak di Blok Tumaritis, merupakan warisan dari Bapak Jamil ( bapak dari ibu Tasini dan Ibu Tuniah) yang dapat warisan dari Bapak Abdullah (kakek dari Ibu Tasini dan Ibu Tuniah).

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah dibuat semasa

kepemimpinan mantan Kuwu Budiarto dengan juru tulis Bapak Braia pada tahun 2009. Setelah terjadi pergantian juru tulis dari Pak Brata ke Pak Karto'io. entah

mengapa akta tersebut digelapkan dan ditiadakan, bahkan dijadikan sertifikat atas nama Muali bin Taram yang dibuat pada tahun 2012. Atas dasar apa Bapak Muali bisa mengklaim secara sepihak tanah yang sudah tercatat dalam AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA tersebut.

Kenyataannya, tanah di Blok Wareng itu sudah dikuasai oleh Bapak Muali sejak tahun

1956 hingga sekarang. Dengan kepemilikan Akta Pembagian Hak Bersama milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah vang diterbitkan pada tahun 2009, Bapak Muali telah melakukan

penyerobotan lahan dengan membuat sertifikat tanah yang memasukkan tanah milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah secara sepihak dan tanpa sepengetahuan keduanya. VI.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 8. Apa dasar hukum AKTA

PEMBAGIAN HAK BERSAMA milik Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat pada tahun 2009 bisa dibatalkan secara sepihak oleh mantan Kuwu Budiarto. Bukankah menurut

UUD dan peraturan pemerintah Badan Pertanahan Nasional yang bisa membatalkan Akta Tanah hanya bisa lewat Pengadilan.

Apa dasar mantan Kuwu Budiarto membuat pernyataan kalau akta tersebut adalah

kekeliruan yang nyata? Karena selama ini tidak ada pemberitahuan kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II yang berarti memutuskan secara sepihak.

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA tersebut dibuat pada saat kepemimpinan Kuwu

Budiarto pada tahun 2009. Sementara Sertifikat yang dimiliki Muali dibuat pada tahun 2012 di saat mantan Kuwu Budiarto masih memimpin. Halaman

16 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

VII.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 16. Surat SEGEL TANDA TANGAN tahun 1956 tentang tanah kasikepan tersebut tidak sah dan gugur karena Bapak Muali pada saat itu belum cukup umur. Selain itu, dalam surat segel tersebut

tidak terdapat batas-batas tanah. Oleh karena itu, surat tersebut lemah secara I ink uni,

mengada-ada dan tidak bisa membatalkan jual-beli yang sah dan telah dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. VIII.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 17. Budiarto dan Subrata

selaku mantan kuwu dan sekretaris desa tidak memiliki dasar hukum untuk membatalkan Akta Pembagian Hak Bersama milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah. Karena yang bisa membatalkan Akta Pembagian Hak Bersama tersebut adalah pengadilan. IX.

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam posita angka 19. Para penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang jelas atau otentik. Bukti-bukti yang ditunjukkan oleh para

penggugat semuanya rancu dan hanya mengada-ada. Para penggugat tidak bisa membuktikan hak atas kepemilikan tanah baik itu adat ataupun kasikepan.

Berdasarkan uraian fakta dan dalih sebagaimana telah diuraikan di atas, kami para penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menggugurkan semua tuduhan dan menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

1. Menyatakan para tergugat tidak bersalah. Karena surat gugatan yang dibuat hanya mengada-ada dan bukti yang ditunjukkan juga mengada-ada. Selain itu, para

penggugat selalu mengubah-ubah tuntutan terkait status tanah, apakah kasikepan atau adat. Karena itu surat gugatan itu rancu dan tidak jelas.

2. Menyatakan segel tanda tangan tanggal 14-04-1956 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena mengada-ada dan terdapat unsur penipuan.

3. Menyatakan tanah kasikepan C No. 2385 Persil 42 kelas SI seluas 1579 m2 Blok Tumaritis bukanlah TANAH ADAT milik Bapak Taram. Tapi, merupakan tanah waris yang didapat Ibu Tasini dan Ibu Tuniah dari Bapak Jamil.

4. Menyatakan jual beli para tergugat sah karena dihadiri dan disaksikan oleh perangkat desa serta tidak melanggar hukum.

5. Membatalkan Sertifikat Hak Milik no. 529/Desa Megu Gede Surat Ukur tanggal 23

November 2012 nomor 00012/Megu Gede/2012 luas 5100 m2 karena yang sebenarnya milik Bapak Muali adalah seluas 3258 m2. Sisanya seluas 916 m2 dan Halaman

17 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

926 m2 merupakan tanah milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah. Hal ini sebagaimana yang tercatat dalam Akta Pembagian Hak Bersama milik Ibu Tasini dan Ibu Tuniah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat III

memberikan Jawaban tertanggal 05 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menanggapi pernyataan para penggugat dalam surat gugatannya. Kami sebagai ahli waris dari Bapak Hidayat yang membeli tanah di Blok Tumaritis menyatakan bahwa

tanah yang terletak di Blok Tumaritis adalah tanah yang dibeli secara sah dari Ibu Tasini dan Ibu Tuniah pada tahun 1982. Tanah tersebut tercatat dalam AKTA JUAL BELI

yang dibuat pada tahun 1993. Dengan dibuatnya Akta Jual Beli tersebut, bapak kami telah membuatnya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dan telah

diukur dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan

Kuwu Desa Megu Gede. Oleh karena itu, kepemilikan tanah atas nama tergugat III adalah kepemilikan yang sah.

Karena hal itu, para penggugat tidak bisa mempersengketakan tanah yang sebenamya

bukan milik mereka. Para penggugat sama sekali tidak bisa membuktikan kalau tanah

di Blok Tumaritis tersebut merupakan TANAH ADAT yang dahulunya dimiliki oleh Bapak Taram (ayah dari Bapak Muali/Penggugat). Bapak Taram yang meninggal pada tahun 1947 (masa awal kemerdekaan Indonesia) tidak memiliki bukti tertulis yang

menyatakan bahwa tanah di Blok Tumaritis tersebut adalah miliknya. Karena itu, surat gugatan yang diajukan para penggugat tidak memiliki dasar dan bukti yang jelas, bahkan sangat mengada-ada sekali.

Dengan adanya surat gugatan dari para penggugat, kami selaku tergugat merasa dirugikan, baik waktu atau pun materi. Kami merasa tidak pernah melawan hukum

dan Akta Jual Beli yang kami miliki merupakan bukti yang jelas dan sah. Karena itu,

saya memohon kepada Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber untuk mencabut perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat IV

(Anak Para Tergugat IV bernama RUETI) memberikan Jawaban tertanggal 05 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya Rueti anak kandung dari H. Junen dan Hj. Casrawi ingin memberikan jawaban dari pertanyaan para penggugat tentang masalah tanah yang disengketakan menurul para penggugat, karena masalah ini mengganggu ketenangan hidup kami. serta banvak sekali waktu yang terbuang dan merasa dirugikan karena kita sebagai pedagang.

Jual beli tanah tersebut sah secara hukum menurut saya, karena jual beli tanah tersebut disaksikan dengan penjual dan pembeli, aparat desa, serta saksi-saksi vang lainnva

yang mungkin sudah tidak ada, apalagi penjual telah meminta izin kepada penggugat untuk menjual tanah tersebut dan merasa tidak keberatan. Halaman

18 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

Tetapi entah kenapa setelah hampir 30 tahun lebih tanah ini digugat dan dipermasalahkan. kenapa tidak dari dahulu saja. Kalau memang tanah ini merasa milik mereka seharusnya mereka melarang bukan menikmati hasil dari penjualan tanah tersebut. Apalagi dalam kurun waktu yang cukup lama hampir 30 tahun lebih, Apa lagi para penggugat bukan orang yang tinggal jauh atau merantau ke negeri orang. Kita

sama-sama bertempat tinggal di Desa Megu Gede. Jadi. tidak ada alasan atau bukti mereka menggugat kami vang membeli tanah tersebut secara sah dan mentaati peraturan secara hukum.

Maka dari itu, kami keberatan selaku pembeli kalau tanah tersebut dikatakan sebagai

tanah sengketa karena kami membeli dengan jalan dan aturan yang benar. Karena kami memiliki surat izin bangunan dan sertifikat maka dari itu kami menolak dan merasa keberatan jika dikatakan melawan hukum. Oleh sebab itu, kami memohon kepada pengadilan Negeri Sumber untuk mencabut perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V (DIDI

MAKSUDI) memberikan Jawaban tertanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Akta jual beli nomor 390/Agr/l 08/1982 tanggal 22 Mei 1982 antara tergugat I & II

dengan tergugat V dan sertifikat hak milik nomor: 176 Desa Megu Gede Gambar situasi tanggal 9 juli 1988 nomor: 988 luas 598 M2 adalah sah dan berkekuatan

hukum. Karena tanah yang diperjual belikan adalah milik tergugat l&II dengan bukti -

ada salinan kepemilikan tanah (kikitir/petuk) atas A/N: Tasini Tuniah.

Jual beli tersebut dilakukan secara terang, disaksikan oleh kepala desa megu bapak

Nawiya dan Tulis desa Megu Bapak D. Achmadi;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Sbr. tanggal 10 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya

perkara ini sebesar Rp.15.766.000,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 02/Pdt.G/2015/

PN.Sbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, Para Pembanding semula Para

Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri Sumber Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Sbr. tanggal 10 Maret 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 30 Maret 2016 Halaman

19 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula

Tergugat II, Para Terbanding III semula Para Tergugat III, Para Terbanding IV semula Para Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula

Para Penggugat, pada tanggal 9 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 9 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan

masing-masing

pada

tanggal

12

Mei

2016

secara

sah

dan

seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Para Terbanding III semula Para Tergugat III,

Para Terbanding IV semula Para

Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;

Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding

semula Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Para Tergugat IV, dan Tergugat V, pada tanggal 25 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 27 Mei 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Juni 2016;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor

02/Pdt.G/2015/PN.Sbr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber

yang menyatakan telah memberitahukan dan memberi kesempatan masing-masing kepada Para Terbanding semula Tergugat I,

Tergugat II, Para Tergugat III, Para

Tergugat IV, Tergugat V, Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut

Tergugat II, dan Turut Tergugat III pada tanggal 29 April 2016, dan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 04 Mei 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pembanding semula

Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syaratsyarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat

didalam

memori bandingnya pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Yudex Factie dalam pertimbangannya halaman 34 alinea 3 menjelaskan berdasarkan hasil Pemeriksan Setempat sesuai dengan Berita Acara Sidang Halaman

20 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

tanggal 05 Februari 2016 bahwa tanah objek sengketa yang berada di Desa Megu Gede dikuasai oleh orang-orang lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini ;

2. Bahwa Yudex Factie sama sekali tidak menjelaskan dimana lokasi objek sengketa

yang dikuasai oleh orang-orang lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini, sedangkan pada saat melakukan pemeriksaan setempat Yudex Factie telah melakukan Pemeriksaan Setempat di 2 ( DUA ) objek sengketa lokasi semuanya berada di Desa Megu Gede Kecamatan Weru yaitu lokasi pertama di blok

TUMARITIS yang dikuasai TERBANDING III, TERBANDING IV dan TERBANDING

V secara melawan hukum yang semuanya berasal dari pembelian dari TERBANDING I dan TERBANDING II ;

3. Bahwa Yudex factie dalam mengadili perkara ini telah berlaku tidak professional dan melanggar hukum acara perdata, khususnya tentang pembuktian yang diserahkan oleh PARA TERBANDING, PARA TERBANDING

dalam jawaban /

duplik maupun bukti tertulis dari PARA TERBANDING sepenuhnya ini didukung oleh bukti TERBANDING III, TERBANDING IV dan TERBANDING V bahwa TIDAK ADA ORANG-ORANG LAIN yang harus ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, dari bukti T III-1, bukti T IV - 1 dan bukti T V - 1, belum ada mutasi dalam bentuk apapun kepada orang lain dan sampai saat ini sepenuhnya masih atas nama dan

milik TERBANDING III, TERBANDING IV dan TERBANDING V, sehingga alasan

hukum Yudex Factie yang mempertimbangkan ada orang-orang lain yang

menguasai objek sengketa tapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah bertentangan dengan fakta sebenarnya ; 4. Bahwa

pada

saat

melakukan

PEMERIKSAAN

SETEMPAT

juga

TIDAK

DITEMUKAN PEMILIK LAIN selain dari nama TERBANDING III, TERBANDING IV dan TERBANDING V dan kalaupun ada orang-orang lain di atas tanah sengketa

yang dihuni oleh TERBANDING III, TERBANDING IV dan TERBANDING V maka

orang-orang tersebut hanyalah penyewa atau kerabat yang tidak ada dasar hukumnya untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, demikian juga dengan

lokasi tanah di blok BABAKAN tidak ada peralihan dalam bentuk apapun kepada

orang lain dan sepenuhnya objek sengketa murni antara PARA PEMBANDING dengan TERBANDING I dan TERBANDING II ;

5. Bahwa Yudex Factie dalam pertimbangannya yang menguraikan ada orang-orang

lain yang menguasai objek perkara yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini

sama sekali tidak didasari dengan keterangan saksi maupun bukti tertulis dari PARA TERBANDING, sementara fakta yang didapat

dari PEMERIKSAAN

SETEMPAT yudex Factie tidak menyebut nama -nama siapa yang tidak menjadi Halaman

21 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

pihak dalam perkara ini, hal mana menandakan Yudex Factie telah memanipulir Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 05 Februari 2016 yang tidak hanya melanggar Hukum Acara Perdata yang berakibat kerugian materi yang besar bagi PARA PEMBANDING tapi diduga telah melanggar ETIKA ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Para

Tergugat III, Para Tergugat IV, dan Tergugat V, di dalam kontra memori banding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa fakta yang ditemukan Judex factie ini berdasarkan pada ketidaktahuan dan ketidakmampuan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam menunjukkan lokasi objek sengketa;

2. Bahwa Judex factie dengan jelas telah menerangkan dimana lokasi objek

sengketa, dan Para Terbanding semula Para Tergugat, telah menunjukkan buktibukti berupa Akta Jual Beli, Sertifikat Tanah, dan APHB yang merupakan bukti yang kuat dan sah;

3. Bahwa Judex Factie telah mengadili perkara ini dengan professional, hanya saja Para Pemohon Banding tidak bisa menangkap apa yang dimaksudkan Judex factie dalam putusannya;

4. Dalam pemeriksaan setempat, objek sengketa memang masih dimiliki oleh Para Terbanding, tetapi Para Pemohon Banding tidak bisa menunjukkan letak, luas,

serta batas-batas objek sengketa secara jelas, bahkan mereka mengklaim tanah orang lain di sekitar objek sengketa. Hali ini yang membuat Judex factie meyakini

bahwa objek sengketa yang dklaim oleh Para Pemohon Banding dikuasai oleh orang-orang lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini;

5. Bahwa Judex factie telah menjelaskan pertimbangannya dengan sangat jelas, dan

hal itu berdasarkan pemeriksaan setempat, karena orang-orang lain itu memang

tidak menjadi pihak dalam perkara ini sehingga tidak perlu disebutkan lagi nama atau identitas mereka;

Menimbang, bahwa setelah membaca/ mempelajari secara seksama berkas

perkara,

dan

turunan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Sumber

Nomor

02/Pdt.G/2015/PN.Sbr. tanggal 10 Maret 2016, yang memuat kejadian-kejadian serta

bukti-bukti para pihak pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang sekarang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri perkara a quo ditingkat banding ;

Halaman

untuk memeriksa dan memutus

22 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal

yang terurai diatas, maka Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Sbr. tanggal 10 Maret 2016, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Pengadilan

Tingkat

Pertama

harus

dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar semua biaya dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR serta Undang-Undang dan segala

peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :  Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;  Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Sbr. tanggal 10 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;



Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat

pada hari ini

RABU

tanggal 24 AGUSTUS 2016,

oleh kami : F. JOHN POLNAJA, SH.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku

Ketua

Majelis, dengan KORNEL P SIANTURI, SH.MH., dan

RUSSEDAR,SH.,

masing-masing

sebagai

Hakim

Anggota,

berdasarkan

surat

penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 14 Juli 2016 Nomor 320/PEN/PDT/2016/PT.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 30 AGUSTUS 2016, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EMMY NOVA

Halaman

23 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.

ELIZAR,SH.MH., Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

KORNEL P SIANTURI, SH.MH.,

F. JOHN POLNAJA, SH.MH.,

Ttd R U S S E D A R, SH.,

PANITERA PENGGANTI Ttd EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,

Perincian Biaya : - Materai

- Redaksi

............…….

.....................

- Pemberkasan .................. Jumlah

Rp.

Rp.

6.000,-

5.000,-

Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman

24 dari 24 Putusan Nomor 320/Pdt/2016/PT.Bdg.