PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Nomor 408/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -------------------------------------------------------------------------------------

RAHMA HUBU,SPd, beralamat di Jl. Bandes, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arjo Pranoto, S.H, Wili Bustami,

S.H, dan Ibrahim Basarewan, S.H, Advokat / Konsultan

Hukum pada Law Firm Pranoto & Co, berkantor di Jl. Topaz W No. 12 Taman Jatisari Permai, Jati asih, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18

Januari 2016, yang didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Januari 2016, selanjutnya

disebut sebagai

Pembanding semula

Penggugat ; --------------------------------------------------------Melawan

1. LUKMAN BOLOWANTU, beralamat di Perum Dukuh Zamrud, M 12/22, Kota Legenda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ; ---------

2. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, berkedudukan di Barat Boulevard Blok

XB No.7 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ; --------------

Pengadilan Tinggi tersebut ; -------------------------------------------------------------------Telah membaca : ----------------------------------------------------------------------------------

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 September 2016, Nomor 408/PEN/PDT/2016/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara

kedua belah pihak

tersebut di atas ; --------------------------------------------------------------------------------

2. Berkas perkara berikut

surat-surat

lainnya yang berhubungan dengan

perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 06 Januari 2016, Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Bks.; -------------------------

Putusan Nomor 408/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 1 dari 24 hal.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19

Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Januari 2015 dengan register Nomor : 31/Pdt.G/2015/ PN.Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : --------------------------------------------------A. TENTANG KEDUDUKAN PARA PIHAK:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah ada hubungan hukum (rechtsbettreking) yaitu berupa hubungan dalam

kerangka Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, Nomor: 01.100.106.00.185997.1 bertanggal 21 Mei 2010.

2. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, Nomor: 01.100.106.00.185997.1 bertanggal 21 Mei 2010 a quo, kedudukan masing-masing yaitu: -

-

PENGGUGAT selaku yang menyetujui Perjanjian dan atas nama

dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); TERGUGAT selaku Debitur;

TURUT TERGUGAT selaku Kreditur.

B. TENTANG DUDUK PERKARA YANG MENJADI ALASAN DAN DASAR GUGATAN:

1. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, Nomor:

01.100.106.00.185997.1 bertanggal 21 Mei 2010 berawal dari adanya niat Penggugat untuk membuka usaha rental mobil di Jakarta.

2. Bahwa atas niatan Penggugat tersebut, dikarenakan domisili Penggugat

jauh berada di Gorontalo, maka Penggugat akhirnya berpartner dengan Tergugat . Hal ini dikarenakan Tergugat tinggal di Bekasi yang mana domisili tersebut dekat dengan tempat/ domisili yang dikehendaki oleh Penggugat sebagai tempat usaha rental mobil, sebagaimana Tergugat

pun menyetujuinya. Apalagi Tergugat berdasarkan pengakuannya

mempunyai pengalaman dalam menjalankan usaha rental mobil bahkan

mempunyai relasi dengan perusahaan yang biasa menggunakan jasa mobil dari rental.

Kondisi dan latar belakang yang dimiliki oleh Tergugat tentu sangat

membuat Penggugat tertarik dan percaya kepada Tergugat, apalagi

Tergugat juga sebagai perantau yang berasal dari daerah yang sama dengan Penggugat.


3. Bahwa dengan persamaan niat antara Penggugat dan Tergugat tersebut,

maka diproseslah pengajuan kredit mobil oleh Tergugat kepada pihak leasing in casu Turut Tergugat. Di mana untuk proses kredit tersebut, segala sesuatu yang diperlukan sebagai dokumen/ persyaratannya diatur dan diurus seluruhnya oleh Tergugat.

4. Bahwa setelah segala dokumen/ persyaratan yang diurus dan diatur seluruhnya oleh Tergugat telah lengkap, maka selanjutnya Penggugat

bersama dengan Tergugat menghadap Turut Tergugat guna proses pengajuan kredit mobil. Di mana akhirnya oleh dan antara Penggugat,

Tergugat dan Turut Tergugat dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Dengan

Jaminan Fidusia, Nomor: 01.100.106.00.185997.1 bertanggal 21 Mei 2010, selanjutnya disebut PERJANJIAN.

5. Bahwa dalam Perjanjian tersebut, dengan secara jelas dan terang (expressis verbis) disebutkan: -

Kendaraan Bermotor (Barang) dengan perincian:

Jumlah unit

: 1 (satu),

Tahun

: 2010

Merk/Type/Model Warna

: Hitam Metalik

No. Mesin

: K3DF55229

No. Rangka -

: MHFM1BA3JAK712843

Perincian Hutang:

Hutang Pokok

: Rp. 59,750,595

Bunga

: Rp. 11,205,405

Keseluruhan

: Rp. 70,956,000,-

Jumlah Hutang -

:Toyota New Avanza 1.3 G M/T 1 TON MB

Jangka Waktu dan Pengembalian Hutang:

Jangka Waktu

Besarnya Tiap Angsuran

: 35 (tiga puluh lima) bulan

: Rp. 1,971,000,-

6. Bahwa atas Kredit Mobil tersebut, sebagai partner usaha, antara Penggugat dengan Tergugat telah dibagi tugas, hak dan kewajiban masing- masing yaitu: a. Penggugat

membayar

uang

muka

(down

payment)

sebesar

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Di mana uang tersebut

diperoleh Penggugat dari pinjaman Bank Mandiri dengan agunan tanah milik Pengugat.


b. Tergugat menjalankan usaha rental mobil, dengan perhitungan bahwa dari usaha rental mobil yang dijalankan oleh Tergugat

tersebut, maka Tergugat yang melakukan pembayaran angsuran perbulannya kepada Turut Tergugat (pihak Leasing) sampai lunas.

Di samping melakukan pembayaran angsuran bulanan ke Turut Tergugat (pihak Leasing), Tergugat juga berkewajiban membagi-

kan 50% (lima puluh persen) dari hasil keuntungan usaha rentalnya tersebut kepada Penggugat untuk membantu memperingan cicilan Penggugat kepada pihak Bank.

7. Bahwa dengan pengaturan hak dan kewajiban antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut di atas, maka setelah cicilan mobil tersebut lunas, Tergugat akan menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat karena Penggugat sebagai PEMILIK SAH MOBIL tersebut sebagimana yang tertera dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

8. Bahwa walaupun hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat

telah diatur sedemikian rupa untuk memberikan keuntungan yang

berimbang, namun seiring jalannya waktu, ternyata Tergugat sampai dengan bulan Agustus 2013 sama sekali tidak pernah memenuhi

kewajibannya untuk melakukan pembayaran cicilan mobil kepada Turut Tergugat ( pihak Leasing). Bahkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan pembagian keuntungan dari hasil rental mobil yang dijalankannya dengan menguasai secara fisik mobil a quo.

Tegasnya bahwa Penggugat yang membayar seluruh uang muka (DP),

membayar angsuran mobil sejak awal, tetapi sebaliknya Tergugat tidak pernah

membagi hasil keuntungan

rental mobil. Bahkan

ketika

Penggugat berkunjung ke Jakarta pun, dan ketika beraktivitas di Jakarta dengan menggunakan mobil tersebut, Penggugat diminta bayaran sewa rental oleh Tergugat seperti sebagaimana layaknya orang lain saja.

9. Bahwa selama masa angsuran/ cicilan berjalan, sampai 31 (tiga puluh satu) bulan, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran. Penggugat

lah yang membayarnya dengan cara mentransfer kepada Tergugat,

selanjutnya Tergugat yang melanjutkannya kepada Turut Tergugat. Hal ini terpaksa dilakukan oleh Penggugat dengan pertimbangan bahwa

Penggugat merasa sayang jika sampai kredit mobil dinyatakan gagal dan


mobil dicabut oleh Turut Tergugat (Leasing). Karena jika hal itu terjadi maka sia-sia semua usaha keras Penggugat khususnya uang muka Rp. 100.000.000,00 pun hilang percuma. Oleh karena itulah maka Penggugat

bersedia untuk membayar angsuran/ cicilan mobil dengan perhitungan

suatu saat jika sudah lunas, maka mobil itu menjadi sepenuhnya milik Penggugat, baik secara de jure maupun secara de facto. Di samping itu

Penggugat masih menaruh prasangka baik terhadap Tergugat jika suatu saat Tergugat akan sadar terhadap kewajibannya, termasuk berbagi keuntungan dari hasil usaha rental mobil tersebut.

10. Bahwa namun demikian, seiring berjalannya waktu, Tergugat

tidak

kunjung menunjukan sikap baiknya kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat meminta agar Tergugat menyerahkan mobil tersebut kepada

Penggugat dengan maksud akan digunakan untuk usaha rental mobil di Gorontalo oleh Penggugat. Namun Tergugat tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat.

11. Bahwa

Penggugat

telah

berulangkali

meminta

agar

Tergugat

menyerahkan mobil kepada Penggugat, namun tetap saja tidak dihiraukan oleh Tergugat. Bahkan Tergugat telah membuat pengakuan

bahwa mobil tersebut telah ditarik oleh Turut Tergugat (Leasing) dan harus segera dilunasi tunggakannya yang berjumlah 5 (lima ) bulan

lamanya/ angsuran ke-32 sampai ke-36 beserta seluruh dendanya. Jika tidak, maka mobil tersebut akan dilelang.

12. Bahwa dikarenakan mobil tersebut berada di dalam kekuasaan Turut

Tergugat (leasing) karena telat membayar angsuran selama 5 (lima ) bulan, akhirnya Penggugat melunasi tunggakan tersebut dengan harapan mobil dapat diambil oleh Penggugat dari Turut Tergugat.

13. Bahwa setelah dilakukan pelunasan secara keseluruhan atas angsuran

mobil tersebut, dari angsuran pertama hingga ke-36 ( terakhir) berserta

keseluruhan dendanya, Penggugat ketika hendak mengambil mobil dari penguasaan Turut Tergugat, tidak bisa mengambilnya karena tetap ditahan oleh Turut Tergugat. Adapun alasan Turut Tergugat adalah

bahwa yang berhak mengambil adalah Tergugat karena masih terikat oleh aturan Perjanjian. Atau bisa saja diambil oleh Penggugat jika

Penggugat mendapat Surat Kuasa dari Tergugat atau ada Putusan Pengadilan.


14. Bahwa untuk memenuhi permintaan Turut Tergugat tersebut, Penggugat

telah berusaha untuk meminta surat kuasa dari Tergugat, tetapi justru rupanya

Tergugat

memanfaatkannya

dengan

maksud

mengambil

keuntungan dari Penggugat, di mana justru Tergugat meminta sejumlah uang tertentu yang sangat memberatkan Penggugat sebagai syarat untuk

dibuatkannya surat kuasa dari Tergugat kepada Penggugat. Hal itu tentu secara tegas ditolak oleh Penggugat karena sejatinya Penggugat sudah

mengalami kerugian yang sangat banyak, yaitu dari bayar DP, bayar cicilan mobil hingga pelunasannya.

Begitu juga usaha Penggugat untuk mengambil mobil dari Turut Tergugat

sangat sulit dan bahkan dipersulit. Padahal jelas dan terang bahwa mobil itu adalah milik Penggugat sebagaimana bukti dalam BPKB dan STNK semuanya atas nama Penggugat.

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata Tergugat dan Turut Tergugat

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Pengugat.

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena:

Tergugat tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Partner Penggugat dalam melakukan usaha sewa/ rental mobil, yaitu: -

tidak melakukan pembayaran angsuran kredit mobil;

tidak melakukan pembagian hasil keuntungan dari usaha sewa/

rental mobil kepada Penggugat;

tidak memberikan surat kuasa kepada Penggugat untuk proses

pengambilan mobil pada Turut Tergugat.

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat -

karena:

Tidak mau menyerahkan mobil kepada Penggugat. Padahal

Penggugat sebagai Pemilik Sah sesuai dokumen BPKB dan STNK.

Penggugat juga sudah melunasi seluruh pembayaran angsuran mobil tersebut.

Tindakan Turut Tergugat tersebut, nyata bertentangan dengan hukum karena sejatinya Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia

(Perjanjian), Nomor: 01.100.106.00.185997.1 bertanggal 21 Mei 2010 telah berakhir karena Penggugat sudah melunasi semua kewajiban angsuran mobil. ( Vide: Klausul penutup Perjanjian yang berbunyi,


“Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditanda-

tangani oleh Debitor dan Kreditor dan berakhir setelah Debitor memenuhi seluruh kewajibannya.”

Sehingga selanjutnya, hukum yang berlaku atas mobil tersebut bukan lagi Perjanjian, tetapi ketentuan hukum tentang Hak Milik (eigendom)

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 570, Pasal 574 dan Pasal 575 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Sebagai Pemilik Sah, Penggugat berhak sepenuhnya atas mobil tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 570 dan

Pasal 574 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang masing-masing berbunyi: Pasal 570 KUHPer:

“ Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu

dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan

undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hakhak

orang

lain;

kesemuanya

itu

dengan

tidak

mengurangi

kemungkinanan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum yang berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.” Pasal 574 KUHPer:

“Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada

siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan berada-nya.”

16. Bahwa dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu yang

tentang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan yang

baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Selanjutnya M.A. Moegini Djodjodirdjo menjelaskan yang dimaksud :

a. Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan

kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang


diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan;

b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kaharusan atau larangan yang ditentukan dalam peraturan perudanag-undangan;

c. Melanggar kesusilaan yang baik adalah perbauatan atau melalikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis;

d. Bertentangan

dengan

peraturan

yang

diindahkan

adalah

bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalul intas masyarakat.

17. Bahwa dikarenakan Tergugat dan Turut tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang berakibat

menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, baik kerugian yang bersifat meteriil maupun kerugian yang bersifat immaterial maka sudah sepatutnya dan dirasakan adil jika Tergugat dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebagaimana yang diatur

dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd)

Adapun kerugian tersebut, dapat diperinci sebagai berikut:

- Kerugian yang tibul akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat: Kerugian Materiil:

a. Cicikan Kredit Multi Guna Mandiri Rp. 100.000.000,00 b. Biaya yang digunakan oleh

Tergugat I selama mengurus dokumen/ persyaratan kredit mobil

c. Cicilan kredit mobil

d. Biaya akomodasi selama mengurus

: Rp. 14.850.000,00

: Rp. 70.956.000,00

kredit mobil

: Rp. 25.963.000,00

Total Kerugian (a)

: Rp. 241.769.000,00

e. Biaya jasa Advokat Kerugian Immateriil:

a. Peluang usaha yang hilang (opportunity lost)

b. Nama baik tercemar

: Rp. 30.000.000,00

: Rp. 200.000.000,00

: Rp. 500.000.000,00


Total Kerugian (b)

-

: Rp. 700.000.000,00

Kerugian yang tibul akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Turut

Tergugat :

Kerugian Materiil:

a. Kerusakan mobil akibat terbengkelai pada gudang penyimpanan Turut Tergugat

: Rp. 50.000.000,00

Total Kerugian (a)

: Rp. 50.000.000,00

Kerugian Immateriil:


18.

Total Kerugian (b)

: Rp. 200.000.000,00

: Rp. 200.000.000,00

Bahwa selanjutnya, terkait dengan kewajiban Tergugat untuk mengganti

seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat, baik kerugian yang

bersifat meteriil maupun kerugian yang bersifat immaterial sebagaimana uraian di atas, maka untuk mengantisipasi tindakaan non kooperatif dan itikad tidak baik dari Tergugat serta agar gugatan ini tidak sia-sia (ilusoir),

maka sudah sepatutnya dan dirasakan adil agar dilakukan peletakan sita jaminan (consevatoir beslag) atas asset tidak bergerak (onroerende

goedern) milik Tergugat yaitu berupa rumah yang berlokasi di Perum Dukuh Zamrud, M 12/22, Kota Legenda, Bekasi Timur – Kabupaten Bekasi.

Di samping itu Penggugat juga memohon peletakan sita jaminan atas asset milik Tergugat yang lainnya, baik asset bergerak (roerende goedern) maupun asset tidak bergerak (onroerende goedern), yang daftarnya akan dilampirkan dalam pembuktian.

Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 jo Pasal 197 19.

HIR dan Pasal 720 Rv jo Pasal 1131 KUHPerdata.

Bahwa di samping Sita Jaminan (conservatoir beslag), demi untuk

menegakan rasa keadilan dan prinsip kepastian hukum, maka sudah

sepatutnya dan dirasakan adil pula agar Tergugat dihukum membayar uang

paksa

(dwangsom)

jika

Tergugat

tidak

dengan

sukarela

melaksanakan amar putusan atas perkara ini, dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya.


20.

Bahwa atas semua dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita

di atas, Penggugat akan membuktikannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1865 jo 1866 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

(KUHAPer),

baik

berupa

alat

bukti

tertulis

dan

atau

menghadirkan saksi-saksi pada sidang dengan agenda pembuktian 21.

kelak.

Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan bukti yang sah sesuai hukum

acara perdata, maka dengan menunjuk kepada ketentuan Pasal 180 HIR,

Pasal 191 RBG serta SEMA No. 03 Tahun 1971, Penggugat mohon

kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupu kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta yang didukung dengan bukti di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa,

menyidangkan dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtsmatige daad) yang telah merugikan Penggugat.

3. Menghukum

Tergugat

untuk

menerbitkan

Surat

Kuasa

kepada

Penggugat untuk proses pengambilan mobil yang berada pada Turut Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat secara tunai dan sekaligus, berupa: Kerugian Materiil:

a. Cicikan Kredit Multi Guna Mandiri b. Biaya yang digunakan oleh

Tergugat I selama mengurus dokumen/ persyaratan kredit mobil

c. Cicilan kredit mobil

d. Biaya akomodasi selama mengurus

: Rp. 100.000.000,00

: Rp. 14.850.000,00 : Rp. 70.956.000,00

kredit mobil

: Rp. 25.963.000,00

Total Kerugian (a)

: Rp. 241.769.000,00

e. Biaya jasa Advokat Kerugian Immateriil:

: Rp. 30.000.000,00



: Rp. 200.000.000,00

b. Nama baik tercemar

: Rp. 500.000.000,00

Total Kerugian (b)

: Rp. 700.000.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat tidak dengan sukarela melaksanakan amar putusan perkara ini.

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas

aset milik Tergugat berupa rumah yang berlokasi di di Perum Dukuh Zamrud, M 12/22, Kota Legenda, Bekasi Timur – Kabupaten Bekasi.

7. Menghukum Penggugat.

Turut

Tergugat

untuk

menyerahkan

mobil

kepada

8. Menghukum Turut Tergugat untuk menbayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, berupa: Kerugian Materiil:

a. Kerusakan mobil akibat

terbengkelai pada gudang

penyimpanan Turut Tergugat Total Kerugian (a)

Kerugian Immateriil:


Total Kerugian (b)

: Rp. 50.000.000,00

: Rp. 50.000.000,00

: Rp. 200.000.000,00

: Rp. 200.000.000,00

9. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika Turut Tergugat tidak dengan sukarela melaksanakan amar putusan perkara ini.

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun adanya upaya verzet, banding maupun kasasi.

11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya 12.

perkara ini.

ATAU:

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan jawabannya tertanggal 9 September 2015 yang berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------

Sebelum Tergugat / suami menyampaikan bahwa tergugat/suami menerima Relas Pemberitahuan Pencabutan perkara perdata No.343/Pdt.G/2013/PN.Bks

jo No.41/Pdt.G.2014/PN.Bks pada hari Senin tanggal 10 November 2014 telah menyatakan

pencabutan

banding

yang

dilakukan

oleh

Penggugat

/

isteri.Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Juni 2014

dalam perkara perdata No.343/Pdt.G/2013/PN.Bks telah memiliki kekuatan

hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.Dan Tergugat / suami dapat melakukan upaya hukum sesuai Putusan Pengadilan Negeri

Bekasi tanggal 11 Juni 2014 dalam perkara perdata No.343/Pdt.G/2013/PN.Bks. Dan gugatan baru yang diajukan oleh Penggugat/isteri dalam gugatan perkara perdata No.31/Pdt.G/2015/PB.Bks tidak dapat diterima secara hukum . Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Hubungan tergugat/suami dan Penggugat/istri adalah suami istri berdasarkan kawin sirih yang di langsungkan pada taggal 06-02-2010 bertempat di reas area km 19 tol Cikampek.Yang Di nikahkan oleh Ustad Selaku wali hakim dari Penggugat/istri

2. Bahwa Tergugat/suami pernah menyakan status identitas penggugat/istri bahwa penggugat/istri tidak memilki suami.Maka dari itu tergugat/suami mengabulkan atas permintaan Penggugat/istri,untuk dilangsungkan

pernikahan sirih tersebut.Setelah terjadi pernikahan sirih tersebut penggugat/istri meminta kepada tergugat/suami untuk merahasiakan kejadian tersebut berkaitan dengan alasan penggugat/istri adalah sebagai pegawai Negeri Sipil di wilayah Kota Gorontalo dan tergugat/

suami telah mempunyai istri yang di langsungkan di Kuningan Jawa Barat pada tanggal 22 Mei 2005 maka dari itu Tergugat/suami memenuhi permintaan penggugat/isteri secara lisan ;

3. Bahwa dalam Perkawinan Tersebut telah lahir seorang anak Laki-Laki yang

Bernama

penggugat/istri ;

Dava.dan

Keberadaan

anak tersebut

berada

di

4. Bahwa Sebagai bukti kami adalah sebagai suami istri telah di buktikan pada perkara No.343/pdt.G/2013/Pn.Bks ;

5. Bahwa Gugatan Dalam Konveksi gugatan/istri tidak beralsan secara hukum ;


6. Bahwa Putusan Pengadila Negeri Bekasi Tanggal 11 Juni 2014 Dalam Perkara Perdata No.343/Pdt.G/2013/Pn.Bks sudah Tepat ;

7. Bahwa Dalam Gugatan Baru Penggugat/istri secara tidak langsung

Keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Bekasi No.343/Pdt.G/2013/ PN.Bks Terkait terpenuhnya gugatan Rekonvensi yag tidak beralasan secara Hukum;

Dalam Esepsi ini tergugat/suami akan memaparkan Tanggapan tergugat/suami

1. Terpenuhinya gugatan dalam pokok perkara yang tidak beralasan secara Hukum yang di ajukan oleh Penggugat/istri sudah tepat;

2. Dalil Gugatan dalam pokok perkaranya yang diajukan oleh penggugat / istri memang betul tidak tepat kerena tidak berdasarkan oleh bukti-bukti yang sah dan menyakinkan;

3. Terpenuhinya Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh oleh Tergugat / suami sudah tepat;

Dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/suami memang telah tepat dan dapat di buktikan berdasarkan bukti-bukti yang telah di ajukan oleh terbanding / suami bahwa dengan demikian gugatan dalam rekonvensi Tergugat

/ suami memiliki alasan hukum,dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sudah tepat.

Ad.1. Tentang Tidak Tebuktinya Dalil-Dalil Penggugat / istri Majelis Hakim Yang Terhormat,

Selanjutnya Pertanyaan Hukum yang Kemudian muncul Adalah Dalil-dalil atau fakta-fakta yang Dikemukakan oleh Penggugat/istri dalam gugatannya terbukti sacara sah dan menyakinkan.

a) Bahwa semua dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat / istri dalam

gugatanya telah di bantah dan di tolak oleh Tergugat/suami pada perkara yang sama yaitu perkara perdata No.343/Pdt.G/2013/ PN.Bks.

b) Bawa Penggugat / istri mendalilkan. Dalam kompensi

Dalil yang menyatakan Penggugat / istri selaku yang menyetujui dan

mempunyai hubungan hukum dengan perjanjian jaminan fidusia nomor 01.100.106.00. 185997.1 tanggal 21 Mei 2010 ;

Bahwa terkait pembayaran uang muka oleh Penggugat/istri ke pihak turut

tergugat tidak dapat di buktikan atau di jadikan alat bukti yang sah karena tidak


dapat di buktikan oleh penggugat/istri bukti setoran ke turut tergugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang telah di validasi oleh Bank.

Bahwa Penggugat/istri tidak dapat membuktikan terkait bukti-bukti pembayaran angsuran yang di setor ke rekening tergugat/suami sesuai nominal angsuran yang di validasi oleh bank.

Ad.2. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama

a. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, telah tepat pertimbangan Hukumnya,

karena telah melalui proses penemuan Hukum (Rechtsvinding) yang dan tepat.

b. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni:

1. Bahwa diawali dengan mengindentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang di ajukan oleh penggugat / istri tentang perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa

selanjutnya

Majelis

tingkat

pertama

telah

tepat

mengkulifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum

3. Bahwa Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan di terapkan

yakni HIR, KUHPerdata, Draf Perjanjian Fidusia serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber Hukum Materil yakni, nilai-nilai

yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai sosiologis, hubungan Keluarga dan nilai-nilai filosofis.

4. Bahwa oleh karena tergugat / suami telah membantah seluruh dalil penggugat / istri maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 163 HIR

dan Pasal 118 HIR beban pembuktian di jatuhkan kepada penggugat / istri.

5. Bahwa oleh karena di depan persidangan penggugat / istri telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga

ketentuan-ketentuan tentang TIDAK perbuatan melawan hukum

dapat di terapkan kedalam fakta in konkrito yang di ajukan oleh penggugat / istri maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis,dan filsofis telah

tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni menolak fakta-fakta atau dalil-dalil hukum yang di ajukan penggugat / istri.

6. Bahwa metode penemuan Hukum (rechtsvinding) dan penentuan

hukum (rechtsconstituir)yang di lakukan Majelis Hakim tingkat Putusan Nomor 408/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 14 dari 24 hal.

pertama telah tepat, hal mana telah sesuai dengan Peraturan PRIMAIR:

Perundang-perundangan.

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum diatas maka dengan ini tergugat / suami meminta agar Majelis Hakim Bekasi menjatuhkan putusan : -

Menolak permohonan gugatan baru dari penggugat/istri untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

Dalil-dalil yang di kemukakan oleh penggugat / istri diatas tidak beralasan

terbukti secara syah dan menyakinkan, hal tersebut dapat dilihat pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sudah tepat.dan kutipan perjanjian pembiyaan dengan jaminan fidusia pada poin 2 berbunyi. Tergugat / suami

beralamat di jln Pramuka gg H.Marsian Rt/Rw 001/004 Rawasari Jakarta Pusat,

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan untuk tindakan tersebut telah mendapat Persetujuan dari Penggugat / istri. Nama Rahkma

Hubu S.p.d Beralamat di Jln Pramuka gg H.Marsian Rt/Rw 001/004 Rawasari

Jakarta pusat Tergugat / suami disebut Debitur. Serta Kutipan dari jawaban dari

turut Tergugat ke Penggugat / istri atas gugatan 343/Pdt.G/2013/PN. Bekasi dimana Turut Tergugat sangat jelas dan tegas Menyatakan dalam 5 poin sebagai berikut :

1. Bahwa antara Tergugat / suami dan turut Tergugat (PT Astra Sedaya Finance) memiliki hubungan hukum dengan di tandatanganinya perjanjian Pembiyaaan

dengan jaminan

Fidusia Nomor 0.100.106.00.185997.1

(Selanjutnya di sebut "Perjanjian Pembiayaan")pada tanggal 21 mei 2010

untuk pembiayaaan 1(satu) unit Kendaraan Toyota New Avansa 1.3 G

M/T,Warna Hitam Metalik, No.Rangka MHFM1BA3JAK712843,No. Mesin K3DF55229,No polisi B-1878-PFW seIanjutnya disebut "Kendaraan"dalam keadaaan baru atas nama Perjanjian LUKMAN BOLOWANTU.

2. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Tergugat / suami Sebagai Debitor

memiliki kewajiban kepada Turut Tergugat selaku kreditor untuk melakukan pembayaran hutang sebesar Rp.70.956.000,00 (tujuh puluh juta Sembilan

ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang dibayar dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran setiap bulannya yang dimulai sejak 24 Mei 2010.


3. Bahwa sebagai jaminan pelunasan hutang dari Tergugat / suami kepada Turut Tergugat, maka Tergugat / suami telah, menjaminkan Kendaraan

kepada Turut Tergugat sebagaimana juga telah disebutkan di dalam

Perjanjian Pembiayaan sehingga Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disimpan oleh Turut Tergugat.

4. Bahwa

dalam

melaksanakan

kewajibannya

berdasarkan

Perjanjian

Pembiayaan, Debitor / Tergugat / suami baru melakukan pembayaran

angsuran setiap bulannya sampai dengan angsuran ke-31 (tiga puluh satu) yang jatuh tempo pada tanggal 24 November 2012 dan berdasarkan data

pembayaran yang ada pada Tergugat / suami selaku Debitur masih memiliki tunggakan kewajiban pembayaran 5 (lima) kali angsuran lagi dengan total sebesar Rp. 9.726.100,-(SembiIan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) dan Denda keterlambatan yang hams dilunasi per tanggal

26 November 2013 sebesar Rp.11.742.500,-(sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

5. Bahwa atas dasar tersebut, mengingat Penggugat / istri bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Pembiayaan, maka Turut Tergugat tidak dapat

melakukan penyerahan BPKB kepada pihak-pihak selain Tergugat tanpa suatu dasar atau alasan yang sah.

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi.Tanggal 11 juni 2014 No 343/Pdt.G/PLW/2013/PN .Bekasi

2. Menbebankan biaya perkara kepada penggugat / istri .

SUBSIDIAR

Dalam pengadilan yang baik Mohon keadilan seadil-adilnya (Ex-aequo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat

telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 September 2015 yang disampaikan dipersidangan tanggal 16 September 2015 yang berbunyi sebagai berikut : -----DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa antara Tergugat dan Turut Tergugat memiliki hubungan hukum

dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor

01.100.106.00.185997.1.(Selanjutnya

disebut

"Perjanjian

Pembiayaan") pada tanggal 21 Mei 2010 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Toyota New Avanza 1.3 G M/T, Warna Hitam Metalik, No. Putusan Nomor 408/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 16 dari 24 hal.

Rangka MHFM1BA3JAK712843, No. Mesin K3DF55229, No Polisi B-1878PFW (Selanjutnya disebut "Kendaraan") dalam keadaan Baru atas nama Perjanjian Lukman Bolowantu.

2. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Tergugat sebagai debitor memiliki kewajiban kepada Turut Tergugat selaku kreditor untuk melakukan

pembayaran hutang sebesar Rp.70.956.000,- (tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam jangka waktu 36 (enam puluh) bulan yang dibayar dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran setiap bulannya yang dimulai sejak tanggal 24 Mei 2010.

3. Bahwa sebagai jaminan pelunasan hutang dari Tergugat kepada Turut Tergugat, maka Tergugat telah menjaminkan Kendaraan kepada Turut Tergugat

sebagaimana

juga

telah disebutkan

di

dalam Perjanjian

Pembiayaan sehingga Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disimpan oleh Turut Tergugat.

4. Bahwa

dalam

melaksanakan

kewajibannya

berdasarkan

Perjanjian

Pembiayaan, debitor baru melakukan pembayaran angsuran setiap

bulannya sampai dengan angsuran ke-31 (tiga puluh satu) yang jatuh tempo

pada tanggal 24 November 2012 dan berdasarkan data pembayaran yang ada pada kami Tergugat selaku Debitur masih memiliki tunggakan

kewajiban pembayaran sebanyak 5 (lima) kali angsuran lagi dengan total sebesar Rp. 9.726.100,-(sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu

seratus rupiah) dan Denda keterlambatan yang harus dilunasi per tanggal

26 November 2013 sebesar Rp. 11.742.500,- (sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

5. Bahwa kami sama sekali tidak mengetahui kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya .

6. Bahwa atas dasar tersebut, mengingat Penggugat bukan merupakan pihak

dalam Perjanjian Pembiayaan, maka Turut Tergugat tidak dapat melakukan penyerahan BPKB kepada pihak-pihak selain Tergugat tanpa suatu dasar atau alasan yang sah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat

Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk berkenan menerima dan memutus hal sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Putusan Nomor 408/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 17 dari 24 hal.

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat. Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas,

pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan 6 Januari 2016, yang amar nya berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------------------DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi.

2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah NIHIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penyataan Permohonan Banding

Nomor : 31/Pdt.g/2015/PN.Bks. Jo. Nomor : 4/Bdg/2016/PN.Bks. yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Januari 2016

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Bekasi tanggal 6 Januari 2016, Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Bks, permohonan

banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada

Terbanding semula Tergugat tanggal 05 April 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Mei 2016 ; ---------------------

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan banding tersebut

Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 14 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bekasi pada tanggal 15 Maret 2016, memori banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Terbanding


semula Tergugat tanggal 05 April 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Mei 2016 ;; -----------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula

Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Juni 2016, kontra memori banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Turut

Terbanding semula Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Agustus 2016 ; ---------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa

Berkas Perkara (inzage) Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Bks, jo. Nomor 4/Bdg/2016/

PN.Bks, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini disampaikan, masing-masing

kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 7 Juni 2016, kepada

Terbanding semula Tergugat tanggal 05 April 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 9 Juni 2016, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk pemeriksaan pada tingkat banding ; -------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat

tertanggal 14 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Maret 2016, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa selanjutnya esensi dari pasal-pasal tentang Hak Milik tersebut di atas mengatur dengan tegas dan jelas bahwa Pembanding (dahulu

Penggugat) selaku pemegang Hak Milik dijamin dan dilindungi oleh hukum untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya.

Tetapi secara de facto, hak Pembanding (dahulu Penggugat) tersebut nyata telah

dilanggar

oleh

adanya

Perbuatan

Melawan

Hukum


(onrechtsmatigedaad) yang dilakukan oleh Para Terbanding (dahulu Para Tergugat), sehingga Hak Pembanding (dahulu Penggugat) tidak dapat dipenuhi sebagimana mestinya. Adapun tindakan Perbuatan Melawan

Hukum (onrechtsmatigedaad) oleh Para Terbanding (dahulu Para Tergugat)

yaitu: Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding (dahulu

Tergugat) karena tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Partner

Pembanding (dahulu Penggugat) dalam melakukan usaha sewa/ rental mobil .

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut

Terbanding (dahulu Turut Tergugat) karena tidak mau menyerahkan mobil kepada Pembanding (dahulu Penggugat). Padahal Pembanding (dahulu Penggugat)

sebagai Pemilik Sah sesuai dokumen BPKB dan STNK.

Pembanding (dahulu Penggugat) juga sudah melunasi seluruh pembayaran angsuran mobil tersebut.

2. Bahwa Jawaban Terbanding (dahulu Tergugat) secara nyata dan kasat mata sangat salah, keliru, ngawur, acak-acakan bahkan kacau balau, baik dari aspek teknis formal maupun aspek substantive/ materiil. Tidak

memahami dan tidak mengikuti aturan dalam prosedur dan hukum acara perdata (due process of law).

3. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bekasi Yang Keliru.

- Kekeliruan dalam menilai Alat Bukti Surat, Bahwa Majelis Hakim

Tingkat Pertama juga telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum

dalam memaknai dan memahami serta menguji alat bukti yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) yaitu Bukti P : 07.

- Kekeliuan dalam menilai

Alat Bukti Saksi, Bahwa Majelis Hakim

Tingkat Pertama juga telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum

tentang Alat Bukti Saksi. Di mana terhadap 2 (dua) orang Saksi Fakta

yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Pengguggat) yang terdiri dari Saksi Syafrudin dan Saksi R. Aden Iskandar

4. Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) menegaskan kembali bahwa Fakta Yang Benar adalah :

- Yang membayar uang muka (DP) kredit mobil adalah Pembanding (dahulu Penggugat;

- Yang melunasi mobil adalah Pembanding (dahulu Penggugat);

- Yang tertulis dalam STNK dan BPKB mobil, selaku pemilik mobil adalah Pembanding (dahulu Penggugat) yaitu atas nama Rakhma Hubu, S.Pd.


Tetapi hingga saat ini mobil a quotetap dalam penguasaan Turut

Terbanding (dahulu Turut Tergugat) karena Terbanding (dahulu Tergugat) bersama-sama dengan Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) tidak mau menyerahkannya

kepada

Pembanding

(dahulu

Penggugat),

kecuali

Pembanding (dahulu Penggugat) menyerahkan sejumlah uang kepada Terbanding

(dahulu

Tergugat),

sebagimana

yang

disyaratkan

oleh

Terbanding (dahulu Tergugat) yang disampaikan pada saat sidang Mediasi.

Tindakan Para Terbanding (dahulu Para Tergugat) tersebut nyata sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah merugikan Pembanding (dahulu Penggugat.

5. Dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 31/Pdt.G/2015/ PN.Bks, tanggal 06 Januari 2016 ;

3. Menolak Eksepsi Terbanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya ;

4. Mengabulkan gugatan / permohonan Banding Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya ;

ATAU

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula

Tergugat tertanggal 13 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memori Banding Pembanding / istri saya akan menegaskan kembali hal berikut ini :

- Bahwa Gugatan dalam Konvesi Pembanding/istri tidak beralasan secara Hukum .

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Telah Benar dan sesuai Hukum .

- Dalam memori Bandingnya, Pembanding/istri menyampaikan keberatan terhadap

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

No.31/Pdt.G/2015/

PN.Bekasi terkait Terpenuhinya Gugatan Rekonvensi yang tidak beralasan secara hukum .


2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, penemuan

Hukum

(Rechtsvinding)

karena

dan

telah

metode

melalui proses

penemuan

Hukum

(rechtsconstituir) yang di lakukan Majelis Hakim tingkat Pertama telah tepat benar, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Perundang-perundangan .

3. Dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding dari pembanding/istri untuk seluruhnya .

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi,Tangga 06 januari 2016 No 31/Pdt.G/PLW/2015/PN.Bekasi .

- Dengan Berdasarkan kesaksian saksi yang sudah di sumpah yang di ajukan oleh pembanding/istri bahwa unit tersebut sudah di tangan

mereka dan sementara di titipkan di dealer outo 2000 daerah Bogor

maka dari terbanding/suami meminta dengan Hormat Majelis Hakim

Memerintakan kepada pembanding/istri agar menyerahkan kembali unit tersebut ke tangan terbanding/suami dengan secara sukarela tanpa ada

beban biyaya atau pun tuntutan lain,Dan apa bila pembanding menolak

atau tidak mematuhui perintah tersebut pembanding dikenkan sanksi

sebesr Rp 25.000.000 (Dua Puluh lima juta) yang akan Di gunakan untuk Biyaya Tarik Paksa Pembanding / istri .

- Menbebankan biaya perkara kepada pembanding / istri

Subsidair

Dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya (Ex-aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam

putusan ini, semua alasan dan keberatan yang diuraikan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dianggap telah termaktub dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ; ---------------------------------------------------

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat telah

mengajukan

memori

banding,

dan

Terbanding

semula Tergugat

telah

mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding setelah

membaca dan mempelajari memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim

tingkat pertama karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 408/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 22 dari 24 hal.

Hakim tingkat pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; -------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 Januari 2016, Nomor

31/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang dimohonkan banding, serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam

pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam

putusan dan oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ; -----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 Januari 2016, Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Bks, dapat dipertahankan dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ; ----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat pertama pihak

Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah dan putusan tersebut pada

tingkat banding tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ; ------------------------------------------------------------

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari HIR, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan perundang-undangan lain yang yang bersangkutan ; ------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI   

Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; ----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 Januari 2016,

Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut ; ---------

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos

perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Putusan Nomor 408/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 23 dari 24 hal.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 oleh kami H. Yuliusman, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Edwarman, S.H.

dan Hartono Abdul Murad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 diucapkan dalam persidangan yang

terbuka

untuk

umum

oleh Hakim Ketua tersebut dan

dihadiri oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Asnuri, S.H. sebagai

Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya,-

Hakim Anggota, Ttd

Hakim Ketua Majelis, Ttd

H. EDWARMAN, S.H.

H. YULIUSMAN, S.H.

Ttd HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, Ttd SAIFUL ASNURI, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Materai ………………………………………….. Rp. 6.000,2. Redaksi ………………………………………….. Rp. 5.000,4. Pemberkasan ………………………………………….. Rp. 139.000,………………………………………………………………………………..………... J u m l a h ………………………………………….. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah). Putusan Nomor 408/PDT/2016/PT.BDG, Halaman 24 dari 24 hal.

PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents