PT.Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 527/Pdt/2013/PT.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

dalam

tingkat

banding , telah

menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara : -----------------------------------------------------PURNAMA SUTANTO, SH. & R.ISMADI.S.BEKTI.SH. keduanya Advokat pada Kantor Advokat Purnama Sutanto.SH. & Rekan, berkantor di Jalan Lengkong Kecil No. 57 Bandung; --------------------------------PEMBANDING

SEMULA

PARA

PENGGUGAT ; -------------------------------------------------------L A W A N-----------------

1. ABDUL RAHMAN, S.H.

; -------------------------------------------------------------

2. AGUS L. TOBING, S.H.; Keduanya beralamat kantor di LAW OFFICE ABDURRAHMAN

UMAR,

S.H.,

&

ASSOCIATES, Komplek Ruko Setra Sari Mall Blok C-2 No. 29 Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri, Bandung 40165 ; ------------------

3. H. DJONI WIDJAJA ALUWI, S.H., Ketua Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI Bandung dalam Perkara Kode

Etik

No.OOl

/

DKD

-

Bdg/PERADI/IX/2012 ; ------------------------

4. PROF. DR. MASHUDI, S.H., M.H., Anggota Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI Bandung dalam Perkara

Putusan.No.527/Pdt//2013/PT.Bdg. Hal 1 dari 9 hal

Kode

Etik

No

.

001

/

DKD

-

Bdg/PERADI/IX/2012 ; ------------------------

5. PROF. DR. DWIJA PRAYITNO, S.H., Anggota Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI Bandung dalam Perkara Kode Etik No.001/DKDBdg/PERADI/IX/2012 ; -----------------------6.DR. H. NAUNGAN HARAHAP, S.H., M.H., Anggota Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI Bandung dalam Perkara Kode Etik No.001/DKDBdg/PERADI/IX/2012 ; ----------------------7.DARMAWAN, S.H., Anggota Majelis Dewan Kehormatan Daerah PERADI Bandung dalam Perkara Kode Etik

No.OOl/DKD-Bdg/

PERADI/IX/2012,nomor urut 3 sampai dengan nomor 7 beralamat sama di Jl. Veteran No. 52 Bandung;--------------------TERBANDING

SEMULA

TERGUGAT .

I s/d VII ; -----------------------------------------------PENGADILAN TINGGI tersebut ; ----------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Klas.1 A Bandung tanggal 21 Agustus 2013 Nomor 191/Pdt.G/2013/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------------


- Mengabulkan eksepsi para Tergugat ; ------------------------------------------------- Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini ; ----------------------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya - Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara secara tanggung menanggung (tanggung renteng) yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; --------------------------------------------------------------------------Mengingat akan akta risalah pernyataan permohonan banding No. 105/Pdt.B/2013/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas.1 A Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 10 September 2013 dan tanggal 01 Oktober 2013 dengan seksama ; -------------Memperhatikan memori banding tertanggal 7 Oktober 2013 yang diajukan oleh Pembanding

semula Para Penggugat

yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas.1 A Bandung pada tanggal 08 Oktober 2013, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2013 dan tanggal 17 Oktober 2013, dengan seksama ; ---------------------------------------------------------------------------Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2013 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat.III, IV, V, VI, dan VII yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas.1 A Bandung pada tanggal 23 Oktober 2013 serta kontra memori banding tertanggal 6 Nopember 2013 yang diajukan oleh Terbanding.I dan II semula Tergugat.I


dan II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas.! A Bandung pada tanggal 11 Nopember 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2013 dan tanggal 14 Nopember 2013 dengan seksama ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas.1 A Bandung, yaitu sebagaimana tersebut dalam relaas/surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Pembanding /Para Penggugat dan Tergugat.III, IV, V, VI, dan VII pada tanggal 01 Oktober 2013 dan kepada Tergugat.I dan II tanggal 03 Oktober 2013 dengan seksama ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG HUKUMNYA : ---------------------------------Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dijatuhkan pada tanggal 21 Agurtus 2013, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat I, II dan II serta Kuasa Tergugat IV, V, VI dan VII. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2013, para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian, permohonan banding dari para pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

yang ditentukan oleh Undang-

Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara baik dari dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam gugatannya


maupun jawaban para tergugat , alat-alat bukti yang dikemukakan para pihak di persidangan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya serta keberatan-keberatan yang dikemukakan para pembanding dalam memori banding maupun kontra memori banding dari para terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, sudah tepat dan benar. Sebab pertimbangan hukumnya mengenai kompetensi absolut yang diajukan dalam eksepsi para tergugat, sudah dipertimbangkan atas dasar alasan dan dasar hukum yang tepat ; --------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan keberatan yang diajukan para pembanding dalam memori banding maupun para terbanding dalam kontra memori bandingnya ; ----------------------------------

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan para pembanding, pada pokoknya sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------

1. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam putusannya karena menafsirkan perkara ini diluar yurisdiksi kewenangannya. Padahal perkara ini sangat jelas merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata. Sebab gugatan a quo secara terang dan tegas menguraikan adanya penyimpangan peraturan yang dilakukan Terbanding III s/d VII, sehingga merugikan para penggugat ; -------------------------------------------

2. Bahwa Judex Facti juga keliru dalam pertimbangan putusannya, sebab masih ada perbuatan melawan hukum lain yang dilakukan para Terbanding III s/d VII

dalam putusannya bernomor 001/DKD-


BDG/PERADI/IX/2012, telah melanggar dan mengabaikan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yakni menambah petitum/tuntutan (ultra petita) yang sama sekali tidak dimohonkan oleh Terbanding I dan II selaku pengadu ; ---------------------------------------------------------------------

3. Bahwa Judex Facti telah keliru menafsirkan kompetensi absolut, dengan menyatakan dasar gugatan para penggugat tidak termasuk wewenang judex facti akan tetapi merupakan wewenang badan peradilan lain. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah dasar gugatan perbuatan

melawan

hukum

merupakan

kewenangan

Dewan

Kehormatan Daerah PERADI Bandung untuk mengadilinya? Atau apakah Dewan Kehormatan Daerah PERADI Bandung termasuk badan peradilan lain sebagaimana dimaksud pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ; --------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap alasan/keberatan para pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, pada dasarnya substansi apapun yang diperiksa dan diputus oleh Dewan Kehormatan Daerah PERADI Bandung, terkait pengaduan pelanggaran kode etik Advokat, yang diduga dilakukan oleh seorang advokat, sepenuhnya adalah wewenang Dewan Kehormatan

Daerah

PERADI

Bandung,

sebagai

lembaga

peradilan

etik/profesi advokat, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ; ------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa secara yuridis formal, lembaga peradilan pun tidak bisa begitu saja menilai atau membatalkan suatu keputusan Dewan Kehormatan Daerah PERADI, meskipun dalam gugatan didalilkan sebagai perbuatan

melawan

hukum.

Sebuah

keputusan

lembaga

peradilan


etik/profesi advokat, pada tingkatan yang lebih rendah hanya dapat ditinjau dan dibatalkan oleh lembaga yang sama pada tingkatan yang lebih tinggi ; ---

Menimbang, bahwa atas alasan pertimbangan tersebut, alasan atau keberatan banding dari para pembanding harus ditolak ; ----------------------------

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai substansi kontra memori banding dari para terbanding yang pada pokoknya menolak keberatan banding para pembanding dan menyetujui putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, hal tersebut telah sejalan dengan pertimbangan diatas, yang intinya penanganan perkara ini diluar yurisdiksi lembaga peradilan, sehingga hal-hal yang dikemukakan dalam kontra memori banding, dipandang cukup beralasan ; ------------------------------

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, perlu diperbaiki seperlunya, terutama amar yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Amar ini dipandang berlebihan, sebab dengan amar sebelumnya yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut maka

secara

yuridis

Pengadilan

Negeri

Bandung

telah

kehilangan

kewenangan untuk memeriksanya. Sehingga tidak perlu lagi mencantumkan, amar gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Sebagai konsekuensinya, amar yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya, harus dihilangkan ; -------------------------------------------------------------

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

diatas,

Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Agustus 2013, Nomor 191/Pdt.G/2013/PN.Bdg, tersebut dapat dikuatkan


dengan perbaikan seperlunya, seperti tertuang dalam amar putusan banding dibawah ini ; -------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding, putusan Pengadilan tingkat pertama tetap dikuatkan dengan perbaikan, yang berarti para pembanding semula para penggugat tetap berada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, para pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----Mengingat pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura Jo. Pasal 24 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Jo. Pasal 181 ayat (1) dan 134 HIR Jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ; ---------------------------------------MENGADILI - Menerima permohonan banding, dari para Pembanding : PURNAMA SUTANTO, S.H, dan R. ISMADI S. BEKTI, S.H. ; ---------------------------------- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kls.1 A Khusus Bandung tanggal 21 Agustus 2013, Nomor 191/Pdt.G/2013/PN.Bdg, sekedar mengenai amar seperlunya, sehingga selengkapnya sebagai berikut : --------------------

Menerima eksepsi para Tergugat ; -----------------------------------------------

-

Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini ; ------------------------------------------------

- Menghukum para Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan secara tanggung

renteng, yakni tingkat

pertama sebesar Rp. 1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------------------------------------------------------------------------


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari KAMIS tanggal 17 APRIL 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh MOERINO, S.H. Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, H.NERIS,S.H.,M.H. dan F.WILLEM SAIJA,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh APAY SYAHIDIN, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M O E R I N O . SH.

H.NERIS.S.H.MH.

F.WILLEM SAIJA.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

APAY SYAHIDIN, S.H.

Rincian biaya perkara : -

Meterai

: Rp.

6.000,-

-

Redaksi

: Rp.

5.000,-

-

Pemberkasan

: Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-


PT.Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents