PUTUSAN NOMOR 207/Pdt/2014/PT.Bdg “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, alamat kantor di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Hj. Yessi Esmiralda, SH, MH. Dkk, Kepala Biro Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, selaku Anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkantor di Kantor Gubernur Jawa Barat di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2013 ; ------------------------ PEMBANDING, semula PENGGUGAT DALAM INTERVENSI ; ------LAWAN JOICE VERA SCHEFFER KASTANJA, alamat di Lingkungan IV, Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Indra Cahaya, SH. MBA.MM., Vincensius Binsar Ronny, SH., Johan Jauhari,SH. AMd dan Benny Hutabarat, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Indra Cahaya, SH & Rekan, alamat di Jalan Cilentah Nomor 9 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2014 ; --------------------------------------------------------------------------------------TERBANDING, semula PENGGUGAT DALAM PERKARA POKOK/ TERGUGAT I DALAM INTERVENSI ; ------------------------------------------------------DAN; 1. MAJELIS PIMPINAN CABANG PEMUDA PANCASILA KOTA BANDUNG, alamat di Jalan Ir.H.Juanda (Jalan Dago) Nomor 37 Kota Bandung ; ----------2. RUMAH MAKAN “GAMPOENG ACEH”, alamat di Jalan Ir.H.Juanda (Jalan Dago) Nomor 37 Kota Bandung ; -------------------------------------------------3. PANITIA
PELAKSANA
(P.3.M.B.), dahulu beralamat
PENGUASAAN
MILIK
BELANDA
di Jalan Dipati Ukur No. 26 Bandung,
sekarang tidak diketahui lagi alamatnya ; -----------------------------------------------
Halaman
1 dari 9 Putusan Nomor 207/Pdt/2014/PT.Bdg.
4. N.V. BOUW EN WONNING MATSCHAPPIJ SADANG SARI, sekarang bernama PT. SADANG SARI, dahulu beralamat di
Jalan
Dago
Nomor
41 Bandung, (sekarang beralamat di Jalan Taman sari Nomor 72 Bandung), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
H. Dindin S.Maolani,SH., H.Didih
Cahyadi,SH., dan Barwati Maya Utami,SH., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di jalan Saledri Nomor 16 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2014 ; -------------------------------------------------------------------------- TURUT TERBANDING, semula TERGUGAT I - II dan TURUT TERGUGAT I - II DALAM PERKARA POKOK / TERGUGAT II, III, IV dan V DALAM INTERVENSI ; ---------------------------------------------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut : -------------------------------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; ---------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA : --------------------------Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam PUTUSAN SELA Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Januari 2014 Nomor 221/Pdt/G/2013/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------------- Menolak Eksepsi Penggugat Intervensi dan eksepsi Penggugat asal seluruhnya ; ---- Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili perkara aquo ; -------- Melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan acara pembuktian ; ---------------------- Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ; --------------------------Mengingat akan akta / risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 04/Pdt.B/2014/PN.Bdg. yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Penggugat dalam intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Bandung tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terbanding / penggugat dalam perkara pokok / tergugat dalam intervensi pada tanggal 21 Maret 2014, dan kepada turut terbanding / semula tergugat I - II dan turut tergugat I - II dalam perkara pokok / tergugat II, III, IV, dan V dalam intervensi pada tanggal 11 Pebruari 2014 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan memori banding tertanggal 3 Maret 2014 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat dalam intervensi dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Maret 2014, memori banding mana telah Halaman
2 dari 9 Putusan Nomor 207/Pdt/2014/PT.Bdg.
diberitahukan dan diserahkan kepada terbanding/ penggugat dalam perkara pokok / tergugat I dalam intervensi pada tanggal 24 Maret 2014, dan kepada turut terbanding / semula tergugat I - II dan turut tergugat I - II dalam perkara pokok / tergugat II, III, IV
dan V dalam intervensi pada tanggal 20 Maret 2014 dan tanggal 19
Maret 2014 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 28 Maret 2014 yang diajukan oleh Kuasa terbanding / penggugat dalam perkara pokok / tergugat I dalam intervensi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Maret 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pembanding / penggugat dalam intervensi pada tanggal 3 April 2014 dan kepada turut terbanding / tergugat I - II dan turut tergugat I - II dalam perkara pokok/ tergugat II, III, IV dan V dalam intervensi masing-masing pada tanggal 2 April 2014 dan 3 April 2014 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 24 Maret 2014 yang diajukan oleh Kuasa turut terbanding / turut tergugat II dalam perkara pokok / tergugat V dalam intervensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 April 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pembanding / penggugat dalam intervensi pada tanggal 21 April 2014, dan kepada terbanding / penggugat dalam perkara pokok / tergugat I dalam intervensi serta turut terbanding / tergugat I - II dan turut tergugat I – II dalam perkara pokok / tergugat II, III, IV dan V dalam intervensi masing-masing pada tanggal 21 April 2014 dan 23 April 2014 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 15 April 2014 yang diajukan oleh turut terbanding /tergugat I dalam perkara pokok /tergugat II dalam intervensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding /penggugat dalam intervensi pada tanggal 21 April 2014, dan kepada terbanding /penggugat dalam perkara pokok /tergugat I dalam intervensi dan kepada turut terbanding /tergugat II dan turut tergugat I – II dalam perkara pokok /tergugat III, IV dan V dalam intervensi masing-masing pada tanggal 21 April 2014 dan 23 April 2014 ;-------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung,
kepada
para
pihak berperkara
telah
diberikan
kesempatan
untuk
memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk memeriksa
Halaman
3 dari 9 Putusan Nomor 207/Pdt/2014/PT.Bdg.
berkas perkara / (inzage) masing-masing tertanggal 25 April 2014, 28 April 2014 dan 30 April 2014 ; -----------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG HUKUMNYA : Menimbang, bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Bandung tersebut dijatuhkan pada tanggal 23 Januari 2014 dengan dihadiri penggugat dalam perkara pokok, tergugat I dan turut tergugat II dalam perkara pokok serta penggugat dalam intervensi, dan selanjutnya penggugat dalam intervensi dengan perantaraan kuasanya tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Januari 2014 ; ---------Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan pembanding / penggugat dalam intervensi didalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa sepengetahuan pembanding, terhadap putusan sela tidak boleh dimohonkan banding, melainkan bandingnya diajukan bersama-sama dengan putusan akhir ;----Bahwa
akan
tetapi
Majelis
Pengadilan
Negeri
Bandung
menawarkan,
menyampaikan pilihan dan mempersilahkan para pihak bersengketa untuk mengajukan permohonan banding, jika ada yang keberatan terhadap putusan sela tersebut, dengan konsekwensi jika ada yang mengajukan banding, maka pemeriksaan perkara dihentikan dulu menunggu putusan banding sampai putusannya berkekuatan hukum tetap ; ----------------------------------------------------------2. Bahwa karena penggugat intervensi keberatan terhadap putusan sela tersebut, maka penggugat intervensi mengajukan banding, sesuai dengan pilihan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung ; --------------------------------Bahwa penggugat intervensi berpendapat, gugatan penggugat dalam perkara pokok/ tergugat I dalam intervensi bukanlah semata-mata mengenai tuntutan pengosongan dan hak kepemilikan obyek sengketa, akan tetapi juga menyangkut putusan / tindakan pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini P3MB Daerah Karesidenan Priangan, yang tidak mengabulkan permohonan penggugat dalam perkara pokok / tergugat I dalam intervensi yang memohon diterbitkan sertifikat hak milik tanah sengketa atas namanya. --------------------------------------------------------------Karena itu sesuai pasal 3 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, hal tersebut menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bandung ; -----------------------------------------------------------------------3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan penggugat dalam perkara pokok berkenaan dengan sengketa kepemilikan dan pengosongan obyek sengketa adalah keliru. Adalah keliru penggugat dalam perkara pokok Halaman
4 dari 9 Putusan Nomor 207/Pdt/2014/PT.Bdg.
menarik Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bandung, karena ia adalah pengokupasi illegal, dimana penguasaan atas obyek sengketa hanya didasarkan alasan atas pesan ahli waris, tapi entah ahli waris siapa tidak jelas. Demikian juga menarik Rumah Makan Gampoeng Aceh sebagai tergugat adalah tidak tepat, oleh karena ia adalah penyewa tidak sah, menyewa dari Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila ; -----------------------------------------------------------Karena itu pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa perkara ini ; ---------------------------------Menimbang, bahwa sebaliknya kuasa terbanding / penggugat dalam perkara pokok / tergugat I dalam intervensi, dalam kontra memori bandingnya mengemukakan ; 1. Bahwa upaya yang ditempuh penggugat intervensi dengan mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Bandung adalah tidak tepat dan menyalahi hukum acara, karena seharusnya upaya hukum terhadap putusan sela mengenai kewenangan absolut adalah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sesuai pasal 28 ayat (1) huruf b dan 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ; --------------------------------------------2. Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa pembanding adalah tidak sah. Hal ini disebabkan permohonan banding itu didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2013, padahal Surat Kuasa tersebut sudah dipergunakan untuk mewakili pemberi kuasa dalam rangka masuk sebagai intervenient (penggugat intervensi). Bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199 ayat (1) RBG, untuk mengajukan banding oleh seorang kuasa, harus didasarkan pada surat kuasa khusus untuk banding ; --------------------3. Bahwa terbanding / penggugat dalam perkara pokok berpendapat putusan sela Pengadilan Negeri telah tepat sehingga patut untuk dikuatkan ; --------------------------Menimbang, bahwa sedangkan turut terbanding / tergugat I dalam perkara pokok / tergugat II dalam intervensi, dalam kontra memori bandingnya mengemukakan : 1. Bahwa sesuai pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, terhadap putusan sela tidak dapat diajukan permohonan banding secara tersendiri dan berdiri sendiri, melainkan harus dilakukan bersama-sama dengan putusan akhir ; 2. Bahwa dalil pembanding yang menyatakan sebagai pemilik obyek sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Pebruari 2005 Nomor 370K/TUN/2005, tanggal 21 November 2005 Nomor 372K/TUN/2005 dan tanggal 31 Juli 2012 Nomor 574K/Pdt/2012, adalah tidak relevan dengan perkara ini, oleh Halaman
5 dari 9 Putusan Nomor 207/Pdt/2014/PT.Bdg.
karena tergugat I dalam perkara pokok bukan pihak dalam perkara tersebut. Terlebih lagi penggugat intervensi hanya mendasarkan pada bukti sertifikat HPL atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang tidak ada hubungannya
dengan
tanah
obyek
sengketa
dalam
perkara
Nomor
221/Pdt/G/2013/PN.Bdg ; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pokok permasalahan dan substansi perkaranya yaitu apakah pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ataukah tidak ; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “Putusan Pengadilan tingkat pertama dapat
dimintakan
banding
kepada
Pengadilan
Tinggi
oleh
pihak-pihak
yang
bersangkutan, kecuali Undang-undang menentukan lain” ;---------------------------------------Menimbang, bahwa sedangkan hukum acara dalam peradilan banding, khususnya pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura secara tegas menentukan bahwa “dari putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan penghabisan dapat diminta pemeriksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan ; ---------------------------------Menimbang, bahwa pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 menentukan, “putusan dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan” ; ---------Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Januari 2014 Nomor 221/Pdt/G/2013/PN.Bdg yang dimohonkan banding adalah putusan SELA yang berisi pernyataan bahwa Pengadilan Negeri Bandung berhak /berwenang memeriksa /mengadili perkara aquo, dengan demikian putusan tersebut bukanlah putusan akhir /penghabisan yang dapat dimohonkan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 ; -------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Januari 2014 Nomor 221/Pdt/G/2013/PN.Bdg adalah berupa putusan sela dan bukan putusan akhir /penghabisan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 Undangundang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut diatas, maka sebagai konsekwensinya terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan permohonan banding secara tersendiri /terpisah sebelum adanya putusan akhir mengenai perkara pokok dan gugatan Halaman
6 dari 9 Putusan Nomor 207/Pdt/2014/PT.Bdg.
intervensi. Dan karenanya permohonan banding tersebut harus di nyatakan tidak dapat diterima ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa perlu ditegaskan disini bahwa dalam hal diajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maupun eksepsi mengenai kewenangan relatif yang beralasan dan diterima, maka amar putusan Pengadilan Negeri setelah pernyataan menerima eksepsi akan diikuti kata-kata /kalimat amar yang berbunyi “Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa / atau mengadili perkara tersebut”, putusan semacam itu sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undangundang Nomor 20 Tahun 1947 adalah merupakan putusan akhir / penghabisan sehingga dapat dimohonkan banding dan selanjutnya kasasi ; ---------------------------------Menimbang, bahwa sebaliknya jika eksepsi mengenai kewenangan mengadili (baik absolut maupun relatif) dianggap tidak beralasan /tidak benar, maka eksepsi tersebut ditolak, dan Hakim /Majelis Hakim Pengadilan Negeri akan menjatuhkan Putusan SELA yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk
melanjutkan
pemeriksaan
perkaranya.
Sebagai
konsekwensinya
maka
pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan /diteruskan. Bagi para pihak yang tidak menerima atau merasa keberatan terhadap putusan sela tersebut, wajib mengikuti kelanjutan proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Negeri, karena terhadap putusan sela, hanya dapat diajukan permohonan banding bersama-sama dengan putusan akhir, sebagai mana ditentukan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam hal terjadi keadaan yang demikian dimana penggugat dalam intervensi mengajukan keberatan dan permohonan banding terhadap putusan sela yang isinya menolak eksepsi dan menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa atau mengadili perkara tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Bandung membuat pernyataan /akta penolakan permohonan banding yang tidak memenuhi syarat formil tersebut, dan proses pemeriksaan perkaranya terus dilanjutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, dan berkas perkaranya tidak perlu dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung ; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena permohonan banding oleh penggugat dalam intervensi tersebut telah terlanjur diterima dan didaftar dalam buku register banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, dan pula berkas perkaranya telah dikirim dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bandung, bahkan telah pula terdaftar dalam buku register banding perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bandung, maka mau tidak mau perkara tersebut harus
Halaman
7 dari 9 Putusan Nomor 207/Pdt/2014/PT.Bdg.
diputus dengan amar seperti telah dipertimbangkan diatas, yaitu permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari pembanding tersebut tidak dapat diterima, maka diperintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara a quo untuk melanjutkan kembali pemeriksaan perkara pokok dan gugatan intervensi sampai dengan putusan akhir ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari pembanding tersebut tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus pula dibebankan kepadanya ; -----------------------------------------------------------------------------------Mengingat pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, khususnya pasal 9 ayat (1) dan (2), maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; ----------------------------------------------
--------------------------------------- M E N G A D I L I :----------------------------------
Menyatakan permohonan banding dari pembanding : PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, semula penggugat dalam intervensi tidak dapat diterima ; -------------
-
Memerintahkan
Pengadilan
Negeri
Bandung
untuk
pemeriksaan perkara pokok dan gugatan intervensi
melanjutkan
kembali
tersebut sampai dengan
putusan akhir ; -------------------------------------------------------------------------------------------
Menghukum pembanding /penggugat dalam intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : KAMIS tanggal 3 JULI 2014, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh : MOERINO,SH., Wakil Ketua/ Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH., dan H. NERIS, SH.MH., masing-
Halaman
8 dari 9 Putusan Nomor 207/Pdt/2014/PT.Bdg.
masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.
HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA
Ny. Hj. JURNALIS AMRAD,SH.MH.,
M O E R I N O, SH.,
H. N E R I S, SH.MH.,
PANITERA PENGGANTI
EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,
Perincian Biaya : - Materai
............…….
Rp.
6.000,-
- Redaksi
.....................
Rp.
5.000,-
- Pemberkasan .................. Jumlah
Rp. 139.000,Rp. 150.000,-
( seratus lima puluh ribu rupiah )
Halaman
9 dari 9 Putusan Nomor 207/Pdt/2014/PT.Bdg.
