P U T U S A N NOMOR 10/TIPIKOR/2016/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT DI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : 1. Nama lengkap
:AOM RICKY TAMARA Bin JUJU LESMANA
2. Tempat lahir
: Bandung
3. Umur/tanggal lahir
: 34 Tahun / 4 Maret 1981
4. Jenis kelamin
: Laki-laki
5. Kebangsaan
: Indonesia
6. Tempat tinggal
: Jl. Terusan Pesantren No. 20 RT 003 RW 011 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung
7. Agama
: Islam
8. Pekerjaan
: Wiraswasta / Wartawan Purna Polri
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: 1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan; 2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015; 3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal10 November 2015; 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal11 November 2015 sampai dengan tanggal09 Januari 2016; 5. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016; 6. PLH. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;
9. Perpanjangan penahanan PLH. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ; PENGADILAN TINGGI tersebut ; Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; Bahwa Terdakwa AOM RICKI TAMARA bin JUJU LESMAN tersebut diajukan kemuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung, karena didakwa sebagai berikut : Primair : Bahwa terdakwa AOM RICKY TAMARA bin JUJU LESMANA selaku Bendahara FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) Kota Bandung berdasarkan akta notaris Alwi Asti Nomor : 01 tanggal 5 April 2011 dan selaku ketua FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) sebagaimana proposal permohonan bantuan dana hibah 2014 Nomor: 04/P/FPSS/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013 dan selaku Ketua berdasarkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NHPD) Berupa Uang Nomor: 287/ Kep.II/ 82/ 2014 tanggal 24 November 2014, pada hari Minggu 5 Oktober 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 atau setidaktidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) pemerintah kota Bandung jalan Wastukencana No. 2 Kotamadya Bandung atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya,“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara“,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 5 Oktober tahun 2013 terdakwa AOM RICKY TAMARA bin JUJU LESMANA selaku Bendahara FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda)
2
Kota Bandung berdasarkan akta notaris Alwi Asti Nomor : 01 tanggal 5 April 2011 tanggal 5 April 2011 dan selaku ketua sebagaimana proposal permohonan bantuan dana hibah 2014 yang diajukan oleh terdakwa tanggal 5 Oktober 2013dan selaku Ketua berdasarkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NHPD) Berupa Uang Nomor: 287/ Kep.II/ 82/ 2014 tanggal 24 November 2014 yang bergerak di bidang Seni Budaya mengajukan permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Kota Bandung untuk kegiatan forum pemuda seni Sunda dalam festival seni budaya sesuai dengan proposalperihal Permohonan Bantuan Dana Hibah tahun 2014 surat Nomor: 04/P/FPSS/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013; Bahwa teknis pengajuan dan pencairan danahibah tahun 2014 diatur berdasarkan
Peraturan Walikota
Bandung
nomor
:
891
tahun
2011
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung No. 691 tahun 2014 tentang perubahan keenam atas peraturan Walikota Bandung No. 891 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan pertanggungjawaban dan pelaporan, evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut :
Calon penerima Hibah mengajukan surat permohonan proposal kegiatan ke bagian TU Setda kota Bandung
Bagian TU Setda menyampaikan proposal tersebut ke Inspektorat Kota Bandung sebagai Ketua Tim Pertimbangan Pemberian Belanja Hibah dan Bansos
Kemudian Inspektorat kota Bandung menyampaikan kepada SKPD sebagai pemberi rekomendasi
Selanjutmya oleh TAPD dibuatkan daftar nominatif calon penerima belanja hibah yang dicantumkan dalam RKUA (Rencana Kebijakan Umum Anggaran) yang kemudian dibahas menjadi APBD dan Perwal Penjabaran APBD
Kemudian pencairan dana hibah dilakukan dengan melengkapi persyaratan ; a surat permohonan pencairan dana hibah, b Rencana Penggunaan Dana hibah, c Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) d, Fotocopy KTP penerima hibah, e Rekening Bank atas nama lembaga penerima hibah, f Tanda bukti penerimaan/kuitansi.
3
Berdasarkan ketentuan teknis pengajuan tersebut kemudian proposal Nomor: Nomor: 04/P/FPSS/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013 yang diajukan oleh terdakwa tersebut disampaikan kepada SKPD pemberi rekomendasi dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk dievaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) direkomendasikan untuk mendapatkan dana hibah sebesarRp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); Namun dari rekomendasi tersebut, FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) yang sebelumnya diketuai Jajang Kurnia beralamat di Jln. AH Nasution No.65 Kp Kertasari Rt.02/06 Kel. Karang Pamulang Kec. Mandala Jati Kota Bandung ditetapkan hanya mendapatkan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan DPA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan SK Walikota nomor 978/Kep.574-DPKAD/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Pemberian Belanja Hibah yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014; Bahwa pada tanggal 4 November 2014 terdakwa mengajukan permohonan pencairan
bantuan
dana
bantuan
hibah
dengan
surat
nomor
:
04/P/FPOS/XI/2014 tanggal 4 November 2014 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah Berupa Uang; 2. Surat pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah; 3. KTP Terdakwa selaku pemohon; 4. Fotokopi Buku Rekening Bank Bank BJB Kcp Sukamiskin Nomor: 0061998616101 atas nama FORUM PEMUDA SENI SUNDA; 5. Kwitansi rangkap 4 (empat). Kemudian permohonan tersebut diverifikasi oleh saksi MULYA GENTA WANDA, S.Kom selaku bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bandung TA. 2014 dan dinyatakan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung nomor : 891 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Bahwa pada Tahun 2014 Pemerintah Daerah Kota Bandung Cq. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) melaksanakan penyaluran dana hibah kepada masyarakat Kota Bandung yang terdapat pada Dokumen
4
Pelaksanaan Anggaran (DPA)Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) pada mata anggaran bantuan hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta dengan kode rekening 1.20.06.00.00.5.1.4.05.01 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.180.020.565.000,- (seratus delapan puluh milyar dua puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah); Bahwa terdakwa yang mengatasnamakan FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) dan selaku ketua sebagai penerima dana hibah setelah mengajukan permohonan pencairan bantuan dana bantuan hibah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NHPD) Berupa Uang Nomor: 287/ Kep.II/ 82/ 2014 tanggal 24 November 2014 di ruangan Hibah Bansos DPKAD Kota Bandung pada hari Jumat tanggal 24 November 2014; Bahwa terdakwa selaku penerima dana hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) dalam penggunaanya berkewajiban sebagai berikut :
Penerima hibahmenggunakan belanja hibah berupa uang sesuai Rencana Penggunaan Hibah/Proposal.
Penerima hibah dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterimanya kepada pihak lain.
Belanja hibah dipergunakan dengan rincian sebagai berikut : NO 1.
URAIAN
JUMLAH
Bintang tamu :
Nelsyadela Putri
Rp. 5.000.000.-
Puput Pujianti
Rp. 5.000.000.-
Puspa Dewi
Rp. 5.000.000.-
Wina Juliana
Rp. 5.000.000.-
2.
Pengiring musik
Rp. 2.500.000.-
3.
Sewa Panggung
Rp. 1.000.000.-
4.
Sewa Kurisi 100 buah @Rp.2.000.-
Rp.
200.000.-
5.
Baligho 1 buah
Rp.
300.000.-
6.
Sewa Sound System
Rp. 1.000.000.-
7.
Penyanyi 5 orang @ Rp. 200.000.-
Rp. 2.000.000.-
8.
Juara ke 1,2, dan 3
Rp.10.000.000.-
9.
Snack 200 dus @ Rp. 10.000.-
Rp. 2.000.000.-
10.
Keamanan
Rp. 4.000.000.-
5
11.
transportasi
Rp. 1.000.000.-
12.
Publikasi dan dokumentasi
Rp. 1.500.000.-
13.
Kaos Panitia 50 buah @ Rp.30.000.-
Rp. 1.500.000.-
14.
Iklan Media Cetak
Rp. 4.000.000.-
JUMLAH
Rp. 50.000.000
Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 991/0427/ 1.20.06.01/LS/HB/2014 tanggal 4 Desember 2014, Surat Perintah Membayar nomor : 931/0427/1.20.06.01/LS/HB/2014 tanggal 5 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 931/0427/1.20.06.01/LS/HB/2014 tanggal 15 Desember 2014 dana Hibah yang berasal dari Kas Umum Daerah Kota Bandung dicairkan ke rekening Bank yang ditunjuk yaitu Bank BJB KCP Sukamiskin atas nama FORUM PEMUDA SENI SUNDA dengan nomor rekening : 0061998616101, yang kemudian dicairkan oleh terdakwa pada tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa setelah terdakwa mengetahui telah menerima dana hibah melalui rekening FORUM PEMUDA SENI SUNDA kemudian terdakwa pada tanggal 16 Desember
2014
mencairkan
seluruh
dana
hibah
tersebut
sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa terdakwa sebagai penerima dana Hibah dari Pemerintah Kota Bandung tidak melaksanakan seluruh kegiatan tercantum dalam NaskahPerjanjian Belanja Hibah Daerah nomor 287/Kep.II/82/2014 tanggal 24 November 2014 namun oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadinya, dengan perincian sebagai berikut : NO
URAIAN
1.
Dana Bantuan Hibah
2.
Realilsasi Pengeluaran
Pemasukan
Pengeluaran
Rp. 50.000.000,Rp. 4.500.000,-
untuk kegiatan Pasanggiri Pop Sunda pada tanggal 8 November 2014 di BTC Cicadas 3
Digunakan kepentingan
Rp. 45.500.000,-
pribadi terdakwa AOM RICKY
6
Bahwa terdakwa walaupun tidak melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana dalam
Naskah
Perjanjian
Belanja
Hibah
Daerah
tetap
melaporkan
pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah Tahun 2014 kepada Walikota BandungU.p Ka DPKAD kota Bandung dengan surat Nomor : 03/P/FPSS/ 01/2015 tanggal 7 Januari 2015 dengan cara memalsukan kwitansi pembayaran dan foto dokumentasi yang seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan; Bahwa perbuatan terdakwa selaku Penerima Bantuan dana Hibah kota Bandung yang seharusnya mempergunakan dana bantuan Hibah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterimanya dari pemerintah kota bandung untuk kegiatan yang tercantum dalam surat naskah perjanjian belanja hibah daerah nomor: 287/Kep.II/82/2014 tanggal 24 November 2014 dalam pelaksanaannya dana bantuan Hibah tersebut justru digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yakni digunakan untuk kepentingan pribadinya sendirisehingga telah melanggar: 1. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang Nomor: 033/Kep.I/32/2014 tanggal 9 Mei 2014; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 14 yang berbunyi
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dan pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
laporan penggunaan hibah;
surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
7
bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bag ipenerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
3. Peraturan Walikota Bandung Nomor : 891 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor: 691 tahun 2014 tentang perubahan keenam atas peraturan Walikota Bandung Nomor: 891 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan pertanggungjawaban dan pelaporan, evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD pasal 21 yang berbunyi Penerima Belanja Hibah berupa uang bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan, pasal 24 (1) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya. (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. untuk penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi: 1. laporan penggunaan; 2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima 3. telah digunakan sesuai dengan NPHD, dan 4. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat perbuatan terdakwa AOM RICKY TAMARA bin JUJU LESMANA seolaholah sebagai ketua FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) selaku Penerima Bantuan dana Hibah kota Bandung telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 45.500.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang mengakibatkan kerugian negara cq Pemerintah Kota Bandung sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Negara oleh Auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawab Barat nomor : ST-1689/PW10/5/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 30 Juni 2015 atau setidak–tidaknya sejumlah nilai tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
8
Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidiair : Bahwa terdakwa AOM RICKY TAMARA bin JUJU LESMANA selaku Bendahara FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) Kota Bandung berdasarkan akta notaris Alwi Asti Nomor : 01 tanggal 5 April 2011 tanggal 5 April 2011 dan selaku ketua FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) sebagaimana proposal permohonan bantuan dana hibah 2014 Nomor: 04/P/FPSS/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013 dan selaku Ketua berdasarkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NHPD) Berupa Uang Nomor: 287/ Kep.II/ 82/ 2014 tanggal 24 November 2014, pada hari Minggu 5 Oktober 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) pemerintah kota Bandung jalan Wastukencana No. 2 Kotamadya Bandung atau setidak tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri
Semarang
menguntungkan
diri
dan
Pengadilan
sendiri
atau
Negeri orang
lain
Surabaya,“dengan atau
suatu
tujuan
korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 5 Oktober tahun 2013 terdakwa AOM RICKY TAMARA bin JUJU LESMANA selaku Bendahara FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) Kota Bandung berdasarkan akta notaris Alwi Asti Nomor : 01 tanggal 5 April 2011 tanggal 5 April 2011 dan selaku ketua sebagaimana proposal permohonan bantuan dana hibah 2014 yang diajukan oleh terdakwa tanggal 5 Oktober 2013 dan selaku Ketua berdasarkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NHPD) Berupa Uang Nomor: 287/ Kep.II/ 82/ 2014 tanggal 24 November 2014 yang bergerak di bidang Seni Budaya mengajukan permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah Kota Bandung untuk
9
kegiatan forum pemuda seni Sunda dalam festival seni budaya sesuai dengan proposal perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah tahun 2014 surat Nomor: 04/P/FPSS/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013; Bahwa berdasarkan akta notaris Alwi Asti, SH Nomor : 03 tanggal 13 Mei 2009 pendirian FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) Kota Bandung kepengurusan forum ini untuk pertama kalinya telah diangkat dan ditetapkan sebagai berikut : Ketua Umum
: JAJANG KURNIA.
Sekretaris
: DON ROMA CAKRA NEGARA.
Bendahara
: AOM RICKY TAMARA.
Bahwa kepengurusan FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) Kota Bandung telah fakum sejak tahun 2012, dan selanjutnya terdakwa yang menjabat selaku Bendahara mengatasnamakan dirinya selaku Ketua FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) Kota Bandung dalam pada proposal permohonan bantuan dana hibah 2014 Nomor: 04/P/FPSS/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013 dan selaku Ketua berdasarkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NHPD) Berupa Uang Nomor: 287/ Kep.II/ 82/ 2014 tanggal 24 November 2014 dan menandatangani selaku Ketua dalam dokumen tersebut; Bahwa teknis pengajuan dan pencairan dana hibah tahun 2014 diatur berdasarkan
Peraturan Walikota
Bandung
nomor
:
891
tahun
2011
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung No. 691 tahun 2014 tentang perubahan keenam atas peraturan Walikota Bandung No. 891 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan pertanggungjawaban dan pelaporan, evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut :
Calon penerima Hibah mengajukan surat permohonan proposal kegiatan ke bagian TU Setda kota Bandung
Bagian TU Setda menyampaikan proposal tersebut ke Inspektorat Kota Bandung sebagai Ketua Tim Pertimbangan Pemberian Belanja Hibah dan Bansos
Kemudian Inspektorat kota Bandung menyampaikan kepada SKPD sebagai pemberi rekomendasi
Selanjutmya oleh TAPD dibuatkan daftar nominatif calon penerima belanja hibah yang dicantumkan dalam RKUA (Rencana Kebijakan Umum Anggaran) yang kemudian dibahas menjadi APBD dan Perwal Penjabaran APBD 10
Kemudian pencairan dana hibah dilakukan dengan melengkapi persyaratan ; a surat permohonan pencairan dana hibah, b Rencana Penggunaan Dana hibah, c Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) d, Fotocopy KTP penerima hibah, e Rekening Bank atas nama lembaga penerima hibah, f Tanda bukti penerimaan/kuitansi.
Berdasarkan ketentuan teknis pengajuan tersebut kemudian proposal Nomor: Nomor: 04/P/FPSS/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013 yang diajukan oleh terdakwa tersebut disampaikan kepada SKPD pemberi rekomendasi dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk dievaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) direkomendasikan untuk mendapatkan dana hibah sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); Namun dari rekomendasi tersebut, FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) yang sebelumnya diketuai Jajang Kurnia beralamat di Jln. AH Nasution No.65 Kp Kertasari Rt.02/06 Kel. Karang Pamulang Kec. Mandala Jati Kota Bandung ditetapkan hanya mendapatkan dana hibah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan DPA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan SK Walikota nomor 978/Kep.574-DPKAD/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Pemberian Belanja Hibah yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014; Bahwa pada tanggal 4 November 2014 terdakwa mengajukan permohonan pencairan
bantuan
dana
bantuan
hibah
dengan
surat
nomor
:
04/P/FPOS/XI/2014 tanggal 4 November 2014 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah Berupa Uang; 2. Surat pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah; 3. KTP Terdakwa selaku pemohon; 4. Fotokopi Buku Rekening Bank Bank BJB Kcp Sukamiskin Nomor: 0061998616101 atas nama FORUM PEMUDA SENI SUNDA; 5. Kwitansi rangkap 4 (empat). Kemudian permohonan tersebut diverifikasi oleh saksi MULYA GENTA WANDA, S.Kom selaku bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bandung TA. 2014 dan dinyatakan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung nomor : 891 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
11
Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Bahwa pada Tahun 2014 Pemerintah Daerah Kota Bandung Cq. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) melaksanakan penyaluran dana hibah kepada masyarakat Kota Bandung yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) pada mata anggaran bantuan hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta dengan kode rekening 1.20.06.00.00.5.1.4.05.01 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 180.020.565.000,- (seratus delapan puluh milyar dua puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah); Bahwa terdakwa yang mengatasnamakan FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) dan selaku ketua sebagai penerima dana hibah setelah mengajukan permohonan pencairan bantuan dana bantuan hibah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NHPD) Berupa Uang Nomor: 287/ Kep.II/ 82/ 2014 tanggal 24 November 2014 di ruangan Hibah Bansos DPKAD Kota Bandung pada hari Jumat tanggal 24 November 2014; Bahwa setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa uang Nomor: 287/ Kep.II/ 82/ 2014 tanggal 24 November 2014, terdakwa selaku Ketua yang bertindak atas nama FPOS (Forum Pemuda Olah Raga dan Seni) berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua; Bahwa terdakwa selaku penerima dana hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) dalam penggunaanya berkewajiban sebagai berikut :
Penerima hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sesuai Rencana Penggunaan Hibah/Proposal.
Penerima hibah dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterimanya kepada pihak lain.
Belanja hibah dipergunakan dengan rincian sebagai berikut : NO
URAIAN
JUMLAH
12
Bintang tamu :
1.
Nelsyadela Putri
Rp. 5.000.000.-
Puput Pujianti
Rp. 5.000.000.-
Puspa Dewi
Rp. 5.000.000.-
Wina Juliana
Rp. 5.000.000.-
2.
Pengiring musik
Rp. 2.500.000.-
3.
Sewa Panggung
Rp. 1.000.000.-
4.
Sewa Kurisi 100 buah @Rp.2.000.-
Rp.
200.000.-
5.
Baligho 1 buah
Rp.
300.000.-
6.
Sewa Sound System
Rp. 1.000.000.-
7.
Penyanyi 5 orang @ Rp. 200.000.-
Rp. 2.000.000.-
8.
Juara ke 1,2, dan 3
Rp.10.000.000.-
9.
Snack 200 dus @ Rp. 10.000.-
Rp. 2.000.000.-
10.
Keamanan
Rp. 4.000.000.-
11.
transportasi
Rp. 1.000.000.-
12.
Publikasi dan dokumentasi
Rp. 1.500.000.-
13.
Kaos
Panitia
50
buah
@
Rp. 1.500.000.-
Rp.30.000.14.
Iklan Media Cetak
Rp. 4.000.000.-
JUMLAH
Rp. 50.000.000
Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 991/0427/ 1.20.06.01/LS/HB/2014 tanggal 4 Desember 2014, Surat Perintah Membayar nomor : 931/0427/1.20.06.01/LS/HB/2014 tanggal 5 Desember 2014 dan Surat Perintah Pencairan dana nomor : 931/0427/1.20.06.01/LS/HB/2014 tanggal 15 Desember 2014 dana Hibah yang berasal dari Kas Umum Daerah Kota Bandung dicairkan ke rekening Bank yang ditunjuk yaitu Bank BJB Kcp Sukamiskin atas nama FORUM PEMUDA SENI SUNDA dengan nomor rekening : 0061998616101, yang kemudian dicairkan oleh terdakwa pada tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa setelah terdakwa mengetahui telah menerima dana hibah melalui rekening FORUM PEMUDA SENI SUNDA kemudian terdakwa pada tanggal 16 Desember 2014 mencairkan seluruh dana hibah tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa terdakwa sebagai penerima dana Hibah dari Pemerintah Kota Bandung dengan menyalahgunakan kesempatan tidak melaksanakan seluruh kegiatan
13
tercantum
dalam
Naskah
Perjanjian
Belanja
Hibah
Daerah
nomor
287/Kep.II/82/2014 tanggal 24 November 2014 namun oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadinya, dengan perincian sebagai berikut : NO
URAIAN
1.
Dana Bantuan Hibah
2.
Realilsasi Pengeluaran
Pemasukan
Pengeluaran
Rp. 50.000.000,Rp. 4.500.000,-
untuk kegiatan Pasanggiri Pop Sunda pada tanggal 8 November 2014 di BTC Cicadas 3
Digunakan kepentingan
Rp. 45.500.000,-
pribadi terdakwa AOM RICKY
Bahwa terdakwa walaupun tidak melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana dalam
Naskah
Perjanjian
Belanja
Hibah
Daerah
tetap
melaporkan
pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah Tahun 2014 kepada Walikota BandungU.p Ka DPKAD kota Bandung dengan surat Nomor : 03/P/FPSS/ 01/2015 tanggal 7 Januari 2015 dengan cara memalsukan kwitansi pembayaran dan foto dokumentasi yang seolah-olah kegiatan tersebut telah dilaksanakan; Bahwa perbuatan terdakwa selaku Penerima Bantuan dana Hibah kota Bandung yang seharusnya mempergunakan dana bantuan Hibah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterimanya dari pemerintah kota bandung untuk kegiatan yang tercantum dalam surat naskah perjanjian belanja hibah daerah nomor: 287/Kep.II/82/2014 tanggal 24 November 2014 dalam pelaksanaannya dana bantuan Hibah tersebut justru digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yakni digunakan untuk kepentingan pribadinya sendirisehingga telah melanggar: 1. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang Nomor: 033/Kep.I/32/2014 tanggal 9 Mei 2014; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan SosialYang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dalam
14
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 14 yang berbunyi
Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dan pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1)Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
laporan penggunaan hibah;
surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
3. Peraturan Walikota Bandung Nomor : 891 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor: 691 tahun 2014 tentang perubahan keenam atas peraturan Walikota Bandung Nomor: 891 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan pertanggungjawaban dan pelaporan, evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD pasal 21 yang berbunyi Penerima Belanja Hibah berupa uang bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan, pasal 24 (1) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya. (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. untuk penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi: 1. laporan penggunaan; 2. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima 3. telah digunakan sesuai dengan NPHD, dan 4. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 15
Akibat perbuatan terdakwa AOM RICKY TAMARA bin JUJU LESMANA seolaholah sebagai ketua FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda) selaku Penerima Bantuan dana Hibah kota Bandung telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 45.500.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang mengakibatkan kerugian negara cq Pemerintah Kota Bandung sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Negara oleh Auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawab Barat nomor : ST-1689/PW10/5/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 30 Juni 2015 atau setidak–tidaknya sejumlah nilai tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Setelah membaca tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum tertanggal ...November 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa AOM RICKY TAMARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AOM RICKY TAMARA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara. 3. Menghukum terdakwa AOM RICKY TAMARA pidana membayar uang pengganti sebesar Rp 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
16
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa AOM RICKY TAMARA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan. 5. Menyatakan barang bukti berupa : 1.
1 (satu) lembar permohonan pencairan biaya hibah T.A. 2014 nomor 04/P/FPSS/XI/2014 tanggal 4 November 2014 yang ditandatangani oleh AOM RICKY TAMARA.
2.
1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan hibah berupa uang atas nama AOM RICKY TAMARA senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3.
1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah tertanggal 20 November 2014 atas nama AOM RICKY TAMARA.
4.
1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank Jabar Cabang Sukamiskin atas nama pemilik rekening Foum Pemuda Seni Sunda (FPSS) dan fotocopy KTP atas nama AOM RICKY TAMARA.
5.
1 (satu) berkas proposal permohonan pencairan dana hibah Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS).
6.
4 (empat lembar naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) nomor : 287/Kep.II/82/2014 tanggal 24 November 2014.
7.
1 (satu) lembar kartu kendali dokumen pengujian kelengkapan SPP-LS khusus belanja hibah atas nama AOM RICKY TAMARA.
8.
1 (satu) lembar kwitansi bantuan hibah kepada Forum Pemuda Seni Sunda senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
9.
1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 4 Desember 2014 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
10. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 991/0427/1.20.06.01/LS/hb/2014 tanggal 4 Desember 2014 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS tanggal 5 Desember 2014. 12. 1
(satu)
lembar
Surat
Perintah
Membayar
(SPM)
nomor
:
931/0427/1.20.06.01/LS/HB/2014 tanggal 5 Desember 2014 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 957/0427/1.20.06.01/BTL/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
17
14. 1 (satu) berkas DPA SKPD Nomor : 1.20.06.00.00.5.1 T.A. 2014 sebesar Rp 180.020.565.000,-. 15. 1 (satu) berkas fotocopy proposal permohonan bantuan dana hiba tahun 2014, Forum Pemuda Seni Sunda. 16. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggung jawaban penggunan belanja hibah tahun 2014, Forum Pemuda Seni Sunda. 17. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima uang dari Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) tanggal 7 November 2014 senilai Rp 200.000,- dan Rp 300.000,-. 18. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima uang dari Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) tanggal 8 November 2014 senilai Rp 10.000.000,- dan Rp 2.000.000,-. 19. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima uang dari Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) tanggal 8 November 2014 masing-masing senilai Rp 5.000.000,-. 20. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima uang dari Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) tanggal 8 November 2014 masing-masing senilai Rp 2.500.000,- dan Rp 1.000.000,-. 21. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima uang dari Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) tanggal 8 November 2014 masing-masing senilai Rp 5.000.000,-. 22. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima uang dari Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) tanggal 1 November 2014 dan 8 November 2014 masingmasing senilai Rp 5.000.000,-. 23. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima uang dari Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) tanggal 7 November 2014 masing-masing senilai Rp 1.000.000,-. 24. 1 (satu) buah akta pendirian Forum Pemuda Seni Sunda Jawa Barat Nomor : 01 tanggal 05 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan PPAT Alwi Asti, SH. 25. 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar nomor : 32/ORMASDU/BKPBM/2013 tanggal 16 Juli 2013. 26. 1 (satu) buah fotocopy proposal permohonan bantuan dana hibah dan seni tahun 2014 nomor : 04/FPSS/XI/2013 tanggal 5 Oktober 2013. Barang bukti nomor 1-26 : tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Menetapkan agar supaya terdakwa AOM RICKY TAMARA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
18
Setelah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21 Januari 2016, Nomor 169/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa AOM RICKY TAMARA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair; 3. Menyatakan Terdakwa AOM RICKY TAMARA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 8. Menetapkan barang bukti berupa: 1.
1 (satu) lembar permohonan pencairan biaya hibah T.A. 2014 nomor 04/P/FPSS/XI/2014 tanggal 4 November 2014 yang ditandatangani oleh AOM RICKY TAMARA.
2.
1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan hibah berupa uang atas nama AOM RICKY TAMARA senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3.
1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab permohonan belanja hibah tertanggal 20 November 2014 atas nama AOM RICKY TAMARA.
4.
1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank Jabar Cabang Sukamiskin atas nama pemilik rekening Foum Pemuda Seni Sunda (FPSS) dan fotocopy KTP atas nama AOM RICKY TAMARA.
19
5.
1 (satu) berkas proposal permohonan pencairan dana hibah Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS).
6.
4 (empat lembar naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) nomor : 287/Kep.II/82/2014 tanggal 24 November 2014.
7.
1 (satu) lembar kartu kendali dokumen pengujian kelengkapan SPP-LS khusus belanja hibah atas nama AOM RICKY TAMARA.
8.
1 (satu) lembar kwitansi bantuan hibah kepada Forum Pemuda Seni Sunda senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
9.
1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 4 Desember 2014 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
10. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 991/0427/1.20.06.01/LS/hb/2014 tanggal 4 Desember 2014 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-LS tanggal 5 Desember 2014. 12. 1
(satu)
lembar
Surat
Perintah
Membayar
(SPM)
nomor
:
931/0427/1.20.06.01/LS/HB/2014 tanggal 5 Desember 2014 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 957/0427/1.20.06.01/BTL/2014 tanggal 15 Desember 2014 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 14. 1 (satu) berkas DPA SKPD Nomor : 1.20.06.00.00.5.1 T.A. 2014 sebesar Rp 180.020.565.000,-. 15. 1 (satu) berkas fotocopy proposal permohonan bantuan dana hiba tahun 2014, Forum Pemuda Seni Sunda. 16. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggung jawaban penggunan belanja hibah tahun 2014, Forum Pemuda Seni Sunda. 17. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima uang dari Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) tanggal 7 November 2014 senilai Rp 200.000,- dan Rp 300.000,-. 18. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima uang dari Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) tanggal 8 November 2014 senilai Rp 10.000.000,- dan Rp 2.000.000,-. 19. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima uang dari Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) tanggal 8 November 2014 masing-masing senilai Rp 5.000.000,-.
20
20. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima uang dari Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) tanggal 8 November 2014 masing-masing senilai Rp 2.500.000,- dan Rp 1.000.000,-. 21. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima uang dari Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) tanggal 8 November 2014 masing-masing senilai Rp 5.000.000,-. 22. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima uang dari Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) tanggal 1 November 2014 dan 8 November 2014 masingmasing senilai Rp 5.000.000,-. 23. 2 (dua) lembar kwitansi atau tanda terima uang dari Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) tanggal 7 November 2014 masing-masing senilai Rp 1.000.000,-. 24. 1 (satu) buah akta pendirian Forum Pemuda Seni Sunda Jawa Barat Nomor : 01 tanggal 05 April 2011, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan PPAT Alwi Asti, SH. 25. 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar nomor : 32/ORMASDU/BKPBM/2013 tanggal 16 Juli 2013. 26. 1 (satu) buah fotocopy proposal permohonan bantuan dana hibah dan seni tahun 2014 nomor : 04/FPSS/XI/2013 tanggal 5 Oktober 2013. Tetap terlampir dalam berkas perkara. 9. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,(lima ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal
20 Januari 2016, Nomor
169/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Bdg., tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Januari 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2016 Nomor 03/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., dengan patut dan seksama ; Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan dalam Pengadilan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Maret 2016 dan memori mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2016 dengan seksama ; Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan
21
Terdakwa masing-masing tertanggal 23 Februari 2016 Nomor W11.U1/958959/HN.02.02/II/2016 ; Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara form,al dapat diterima ; Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandung dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut : - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara ini yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AOM RICKY TAMARA dengan menerapkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsidiair kami. Dimana kami menuntut Terdakwa AOM RICKY TAMARA dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair ; - Menurut kami, putusan tersebut tidak mewakili rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, karena Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi amat luas, perbuatan korupsi merupakan salah satu penyebab kehancuran strata sosial masyarakat dan hajat hidup orang banyak serta merupakan pelanggaran hak asasi terhadap jutaan rakyat Indonesia. Korupsi saat ini harus dilihat sebagai tindakan yang luar biasa (extraordinary) dan tidak bertanggung jawab yang bersifat sistemik, endemik dan Flagrant ; - Bahwa putusan a quo tidak akan membuat efek jera bagi Terdakwa dan penerima-penerima Bantuan Sosial (Bansos) lainnya yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding memutuskan sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami yang diajukan/dibacakan pada tanggal 25 November 2015 ;
22
Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan a quo, seluruh alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam memori banding Penuntut Umum dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkaranya, baik dari berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama yang memuat keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, maupun alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair, adalah telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah tepat dan cukup adil. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dlam memutus perkara ini pada tingkat banding. Terlebih lagi Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang disampaikan Penuntut Umum didalam memori bandingnya, pada dasarnya hanya mengemukakan hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Hakim tingkat pertama, dan tidak ada alasan-alasan baru yang bisa mementahkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri ; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Januari 2016, Nomor 169/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus pula dibebankan kepadanya ; Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentrang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Undang-
23
undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun ketentuanketentuan hukum lain yang bersangkutan ;
MENGADILI: - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bandung ; - Menguatkan
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Bandung tanggal
20 Januari 2016, Nomor 169/Pid.Sus/TPK/2015/
PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut ; - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; - Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini
sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Selasa tanggal 29 Maret 2016, oleh kami MARIHOT LUMBAN BATU, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hi. SANWARI. H.A, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan DR. Hj. UMMI MASKANAH, S.H.,M.M., M. Hum., Hakim Ad Hock sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari Jum’at tanggal 1 April 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan H. NANANG PRIATNA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
ttd
ttd MARIHOT LUMBAN BATU, S.H., M.H.
Hi. SANWARI. H.A, S.H., M.H. ttd
DR. Hj. UMMI MASKANAH, S.H.,M.M., M. Hum.
PANITERA PENGGANTI ttd H. NANANG PRIATNA, S.H.
24
25
