PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor 145/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT

JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, berkedudukan di Gedung Syafruddin Prawiranegara Lantai 10 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili

oleh Tavianto Noegroho,SH.MH selaku Direktorat Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan

R.I,

berkedudukan

di

Gedung

Syafruddin

Prawiranegara Lantai 12 Utara Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, telah memberi Kuasa kepada Sungkana, S.H., LLM, Leny Murtiningrum, S.H., Tri Djoko

Yulianto, S.H., M.H., Dyuwaraninda Rachardono, S.H., M.H., Bahrahmat Simamora, S.H., Ambi Gultom, S.H., Toni Agus

Wijaya, S.H., Hagaina Ranata Br. Bangun, S.H., Erwin Irwanto Situmorang, S.H., Para Pejabat dan Pegawai

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri

Keuangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU162/MK.6/2014 tanggal 11 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan; -----------------------------LAWAN

1. MIEN MINTARSIH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan

Menteng Nomor: 70, Rt.03 Rw.03, Kelurahan Menteng,

Kecamatan Kota Bogor, Kotamadya Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I; ----------------

2. AHLI WARIS dari Alm. E.M. MINARSIH, beralamat di Jalan Citayam Nomor:

8,

Rt.01

Rw.02,

Pancoranmas, Kota Depok,

Kelurahan

Depok,

Kecamatan

selanjutnya disebut sebagai

Terbanding II semula Terlawan II; -------------------------------------

Halaman 1 dari 40 halaman putusan Nomor 145/PDT/2016/PT BDG.

3. AHLI WARIS dari Alm. NY. MIMIN SUMINAR, beralamat di Jalan Ciung Nomor:

6,

Rt.002

Rw.008,

Kelurahan

Sadang

Serang,

Kecamatan Coblong, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan III; ------------------------

4. JAJAH SUBARIAH, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kampung Pasar Rebo, Rt. 01 Rw.10,Kelurahan Bojong Pondok Terong,

Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Terlawan IV;------------------------

5. TJEPI SURADI, Pekerjaan Pegawai Negeri, beralamat di Kampung Pasar Rebo, Rt. 01 Rw.10, Kelurahan Bojong Pondok Terong,

Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Terlawan V; -------------------------

6. YANTHI LIDA AGUSTIANI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Pasar Rebo Rt. 01 Rw.10, Kelurahan Bojong Pondok

Terong, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Terlawan VI;--------------

7. H. PRIHADI S. ABDOESSOEKI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Setrasari II/Nomor: 5, Rt.05 Rw.02, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Terlawan VII; -----------

Terbanding IV, V, VI dan VII semula Terlawan IV, V, VI dan VII dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama SHOHIBUN, S.H. dan JANUAR NASARUDIN, S.H. Advokat

dan Konsultan Hukum dari Kantor SHOHIBUN, S.H. &

ASSOCIATES, beralamat di Jalan Pandansari No. 70 Japos, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren,

Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015; -------------------------------------------------------------------

(Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Terlawan I, II, III, IV, V, VI dan VII yang tersebut diatas kesemuanya adalah ahli waris dari almarhum Minata Aliredja).

Dan : ---------------------------------------------------------------------------------------------------


8. PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN PERTANIAN RI cq. BADAN PENELITIAN BALAI

DAN

BESAR

BIOTEKNOLOGI

PENGEMBANGAN

PENELITIAN DAN

dan

SUMBER

PERTANIAN

c.q.

PENGEMBANGAN

DAYA

GENETIK

PERTANIAN, dalam hal ini berkedudukan di Jalan Tentara

Pelajar Nomor: 3A Bogor, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -------------------------------------------------------------------------

1. Suharyanto, S.H., Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik; 2. Drs. Zulkifli, M.M, Kepala Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian; -------------------------------------

3. Drs. Pandoyo, M.M, Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Penelitian

dan

Pengembangan

Bioteknologi

dan

Sumberdaya Genetik Pertanian; -------------------------------------

4. Jhon Indra G. Purba, S.H., M.H., Kepala Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Informasi Publik; ----------------------------------------------------------

5. Zarwisman, S.E., M.M., Kepala Subbagian Peneritina Aset, Biro Keuangan dan Perlengkapan; ----------------------------------

6. Ir. Erlita Adriani, MBA, Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi, Sekretariat Badan Litbang Pertanian; ---------------

7. Drs. Matadjib, Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian; --------------

8. Sofyan Arifin, S.H., Penelaah Pertimbangan dan Bantuan Hukum dan Informasi Publik; -----------------------------------------

9. Selvi, S.H., M.M, Pengelola Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Perlengkapan; ----------------------------------------

10. Anggraeni

Yustina, S.H, Penelaah Pertimbangan dan

Bantuan Hukum, Sekretariat Badan Litbang Pertanian; --------

yang berdomisili hukum tetap pada Kantor Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian Jalan Tentara Pelajar 3A, Kampus Penelitian

Pertanian Cimanggu Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

2183/KP.340/J.11/4/2015

tanggal

30

April

2015,


selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;----------------------------------------------------------------------

9. KANTOR KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG, KECAMATAN

PANCORANMAS, KOTA DEPOK, berkedudukan di Jalan

Masjid Al Ittihad, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, yang dalam hal diwakili oleh MANGNGULUANG.M sebagai Lurah di

Kelurahan Bojong Pondok Terong, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II; --------------------

Pengadilan Tinggi tersebut; ------------------------------------------------------------

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat Pelawan dalam perlawanannya tanggal 1 April 2014

yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut : ----------------------------------------------

A. DALAM PROVISI : ----------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 26/Pdt.G/2006/PN.DPK

tanggal

7

Desember

2006

jo

Nomor

121/Pdt/2007/PT.Bdg tanggal 20 Juli 2007 jo Nomor 281K/Pdt/2008 tanggal 12 Agustus 2008 jo Nomor 773PK/Pdt/2009 tanggal 11 Maret 2010

jo

Penetapan

Pengadilan

Negeri

Depok

Nomor:

20/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2013/PN.Dpk tanggal 14 Januari 2014, yang pada

pokoknya Terlawan I sd. Terlawan VII dinyatakan sebagai satu-satunya Pemegang Hak yang Sah atas tanah seluas 4671 m² yang terletak di

Kelurahan Bojong Pondok Terong RT 001/RW 012, Kecamatan Pancoranmas Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut: ----------

Sebelah utara

: pagar/tanah milik Departemen Pertanian;



Sebelah barat

: selokan desa (saluran air);

 

Sebelah selatan Sebelah timur

: selokan desa (saluran air);

: Jalan/tanah milik Perumka.

2. Bahwa Pelawan sangat keberatan atas putusan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tersebut di atas dengan alasan: --------------------


a. Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah dan tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut di atas; -------------------------------

b. Pelawan adalah selaku Pengelola Barang Milik Negara yang diberi wewenang mengamankan seluruh Barang Milik Negara (BMN); --------

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan apabila Pelawan mohon

kepada

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Depok

untuk

menangguhkan eksekusi terkait dengan putusan Perdata perkara

tersebut di atas meskipun ada banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sampai putusan berkekuatan hukum tetap; ----------------------------------------

B. DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------1. Legal Standing Pelawan; ---------------------------------------------------------------

Bahwa sebelum menyampaikan posita Pelawan dalam Perlawanan a quo perlu Pelawan sampaikan tentang legal standing Pelawan sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------

a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan:

“Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.”

b. Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan:

“Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku Pengelola Fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan”.

c. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Pasal 7 ayat (1)

“Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.” Pasal 7 ayat (2) huruf q

“Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan

kebijakan

dan

pedoman

penghapusan barang milik negara.”

pengelolaan

d. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

serta

6 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana


telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 menyebutkan:

“Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah Pengelola Barang Milik Negara.”

e. Pasal 1 angka 11 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor

96/PMK.06/2007

tentang

Tata

Cara

Pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara menyebutkan: Pasal 1 angka 11

“Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi Pengelolaan Barang Milik Negara.” Pasal 3 ayat (1) “Direktur

Jenderal

kewenangan

dan

merupakan

tanggungjawab

pelaksana

Pengelola Barang Milik Negara” .

f. Pasal

1037

Peraturan

Menteri

Menteri

fungsional

Keuangan

Keuangan

RI

atas

selaku

Nomor

184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan menyebutkan: “Direktorat

Jenderal

Kekayaan

Negara

mempunyai

tugas

merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang”.

g. Dengan demikian Menteri Keuangan adalah pembantu Presiden dalam bidang keuangan yang pada hakikatnya adalah Chief

Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, dengan kedudukan

tersebut

maka

Menteri

Keuangan

merupakan

Bendahara Umum Negara dan Pengelola Kekayaan/Barang Milik Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (“UU Nomor: 17/2003”) jo Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(“UU Nomor: 1/2004”) dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakan Pelaksana Fungsional Pengelolaan Barang Milik Negara (Vide Pasal 3 ayat (2) PMK 96/PMK.06/2007).

h. Bahwa Turut Terlawan I dalam hal Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara harus seijin Pelawan sehingga yang mempunyai kewenangan terhadap Barang Milik Negara adalah Pelawan.


i.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pelawan memenuhi

kualifikasi sebagai Pihak Ketiga yang mengajukan Perlawanan serta sangat keberatan dan menolak dengan tegas terhadap Penetapan Pengadilan

2.

Negeri

Depok

Nomor:

2013/PN.Dpk tanggal 14 Januari 2014.

20/Pen.Pdt/Aanm.Eks/

Pelawan memenuhi kualifikasi sebagai Pihak Ketiga yang mengajukan Perlawanan; ------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dalam perkara gugatan yang diajukan oleh para ahli waris (Terlawan I sd. Terlawan VII) Nomor 26/Pdt.G/2006/PN.DPK tanggal 7

Desember 2006 jo Nomor 121/Pdt/2007/PT.Bdg tanggal 20 Juli 2007 jo Nomor 281K/Pdt/2008 tanggal 12 Agustus 2006 jo Nomor 773PK/Pdt/2009 tanggal 11 Maret 2010, Pelawan sebagai Pengelola

Barang Milik Negara tidak pernah dilibatkan sebagai pihak, padahal objek sengketa merupakan Barang Milik Negara yang kuasa

penggunaannya berada pada Turut Terlawan I. Dengan demikian,

kedudukan Turut Terlawan I atas tanah yang diakui seolah-olah milik Terlawan I s.d. Terlawan VII hanyalah sebagai Kuasa Pengguna 3.

Barang; -----------------------------------------------------------------------------------

Terhadap Barang Milik Negara tidak dapat dilaksanakan penyitaan.

Bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan:

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak 4.

bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah”. ----------------

Tugas Menyelamatkan Kekayaan Negara (Barang Milik Negara); --------

a. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa objek sengketa merupakan Barang Milik Negara yang wajib dipertahankan oleh

Negara Kesatuan RI sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor

6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 yang menyebutkan: -----------------------------------------------------------------------

Ayat (1) Pengelola Barang, Pengguna barang dan/atau kuasa

pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.


Ayat (2) Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

b. Bahwa objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor:

2/Bojong Pondok Terong sesuai Gambar Situasi Nomor 6262/1985 tanggal 30 Oktober 1985 seluas 22.870 m² tercatat atas nama Departemen Pertanian R.I Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian c.q. Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor terletak di Desa Bojong Pondok Terong, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan Barang Milik Negara yang diperoleh

secara sah, hal ini sebagaimana diperkuat dengan Putusan Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

Bandung

Nomor

27/G/2000/PTUN.BDG tanggal 6 Nopember 2000 jo Nomor 95/B/2001/PT.TUN.JKT tanggal 27 Agustus 2001 jo Nomor 40K/TUN/2002 tanggal 10 Februari 2006 yang telah berkekuatan 5.

hukum tetap; -------------------------------------------------------------------------

Bahwa yang menjadi obyek dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok

Nomor 26/Pdt.G/2006/PN.DPK tanggal 7 Desember 2006 jo Nomor 121/Pdt/2007/PT.Bdg tanggal 20 Juli 2007 jo Nomor 281K/Pdt/2008

tanggal 12 Agustus 2008 jo Nomor 773PK/Pdt/2009 tanggal 11 Maret 2010

jo

Penetapan

Pengadilan

Negeri

Depok

Nomor:

20/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2013/PN.Dpk tanggal 14 Januari 2014 adalah sebidang tanah seluas 4671 m² yang terletak di Kelurahan Bojong

Pondok Terong RT 001/RW 012, Kecamatan Pancoranmas Kota Depok, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah Sertifikat Hak

Pakai (SHP) Nomor: 2/Bojong Pondok Terong sesuai Gambar Situasi Nomor 6262/1985 tanggal 30 Oktober 1985 seluas 22.870 m² tercatat atas

nama

Departemen

Pertanian

R.I

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Pertanian c.q. Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor

terletak di Desa Bojong Pondok Terong, Kecamatan Bojong Gede, 6.

Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan Barang Milik Negara; ----------

Bahwa obyek dalam perkara a quo adalah Barang Milik Negara yang

telah terdaftar dalam Kartu Identitas Barang dengan Register Nomor: 2.01.01.04.001.3 yang pengelolaannya berada dalam kewenangan

Pelawan. Bahwa terhadap objek dalam perkara a quo telah dikeluarkan biaya

dari

Anggaran

Pendapatan

Belanja

Negara

dalam

pemeliharaannya; -----------------------------------------------------------------------


6.a. Selanjutnya

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

12/MK.6/KN.5/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Penetapan Status penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Pertanian, Barang Milik Negara dimaksud ditetapkan status penggunaannya di bawah

7.

Kementerian Pertanian selaku Pengguna Barang Milik Negara; -----------

Bahwa

dalam

sengketa

Perkara

Perdata

Nomor

26/Pdt.G/

2006/PN.DPK jo Nomor 121/Pdt/2007/PT.Bdg jo Nomor 281K/Pdt/2008

jo Nomor 773PK/Pdt/2009 jo Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 20/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2013/PN.Dpk tanggal 14 Januari 2014, Pelawan 8.

selaku

Pengelola

Barang Milik Negara

tidak pernah

diikutsertakan dalam perkara perdata a quo; ------------------------------------

Bahwa tanah tersebut di atas berasal dari tanah Negara (Land Bouw)

yang telah dikuasai oleh Turut Terlawan I sejak tahun 1896

sebagaimana yang tercantum dalam huruf g) Petunjuk Sertipikat Hak

Pakai (SHP) Nomor: 2/Bojong Pondok Terong sesuai Gambar Situasi Nomor 6262/1985 tanggal 30 Oktober 1985 seluas 22.870 m² tercatat atas

nama

Departemen

Pertanian

R.I

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Pertanian c.q. Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor

terletak di Desa Bojong Pondok Terong, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sehingga dengan keluarnya Undang-

undang Nomor: 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir Jo. Keppres Nomor 32 tahun 1979 jo SK Menteri Muda 8a.

Agraria tanggal 13 Januari 1960, tanah tersebut menjadi tanah negara.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria atas

nama Gubernur Kepala Daerah TK.I Propinsi Jawa Barat (Saat ini Kepla Kantor

Wilayah

BPN

Propinsi

Jawa

Barat)

Nomor

593.321/SK.649/DITAG/1986 tanggal 19 Februari 1986 tanah dimaksud

yang merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sejak 1986 seluas 22.870 M2 terletak di Desa Bojong Pondok Terong , Kecamatan Bojonggede,

kabupaten

Bogor

sesuai

Gambar

Situasi

Nomor

6262/1985 tanggal 20 Oktober 1985 diberikan hak atas tanah kepada DEPARTEMEN

PERTANIAN

R.I

BADAN

PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN PERTANIAN C.Q. BALAI PENELITIAN TANAMAN PANGAN BOGOR berupa Hak Pakai. Sehingga hal ini menunjukkan

dan membuktikan pula bahwa Barang Milik Negara dimaksud berasal dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sehingga berbeda


dengan yang didalilkan oleh para Terlawan yang menyatakan tanah 9.

dimaksud merupakan tanah girik; ---------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanah tersebut

telah ditingkatkan haknya yang merupakan satu kesatuan menjadi

Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 2/Bojong Pondok Terong sesuai Gambar Situasi Nomor 6262/1985 tanggal 30 Oktober 1985 seluas

22.870 m² tercatat atas nama Departemen Pertanian R.I Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian c.q. Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor terletak di Desa Bojong Pondok Terong, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; ----------------------------------

10. Bahwa terhadap Barang Milik Negara tersebut diatas ternyata diakui oleh Terlawan I s.d. Terlawan VII (Para Ahli Waris almarhum Minata

Aliredja), seolah-olah sebagai miliknya dengan cara mengajukan gugatan

perdata

di

Pengadilan

Negeri

Depok

dengan

hanya

berdasarkan bukti SPPT PBB tahun 2001-2006 seluas 4.671 m2. Padahal berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Penjelasan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 tahun 1994 yang menyatakan: --------------------------------------------------------------

Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak; -----------------------------------------------------------------------------------------

11. Bahwa tanah tersebut di atas sejak tahun 1896 telah dipergunakan

tempat penelitian dan pengembangan pangan nasional dan saat ini dipergunakan oleh Turut Terlawan I melaksanakan Tugas dan

Fungsinya berdasarkan Bab IV Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian menyatakan: -----------------------------------

Ayat (1) BB Biogen dalam melaksanakan tugasnya mengelola kebun percobaan Pacet, Cikeumeuh dan Citayam, Provinsi Jawa Barat.

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas, BB Biogen menggunakan Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau Kebun

percobaan

lain

Pengembangan Pertanian.

lingkup

Badan

Penelitian

dan


12. Bahwa oleh karena tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara yang

sesuai

dengan

UU

Nomor

:1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara dilarang untuk dilakukan penyitaan, maka

cukup beralasan pula apabila Pengadilan Negeri Depok mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan; ------------------------------

13. Bahwa mengingat tanah tersebut di atas adalah Barang Milik Negara

yang nyata-nyata dipergunakan untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Turut Terlawan I yaitu tugasnya melaksanakan Penelitian dan

Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian, dan

Fungsinya 1) pelaksanaan penelitian konservasi dan karakterisasi yang meliputi fisik, kimia, biokimia, dan biomolekuler dan sumberdaya genetik

pertanian,

2)

pelaksanaan

penelitian

bioteknologi

sel,

bioteknologi jaringan, rekayasa genetik dan bioprospeksi sumberdaya genetik pertanian, 3) pelaksanaan penelitian keamanan hayati dan

keamanan pangan produk bioteknologi. Apabila dilakukan eksekusi dan dikuasai oleh pihak yang tidak berhak maka akan mengganggu pelaksanaan Tugas dan

Fungsi

Turut

Terlawan I, maka sangat

beralasan apabila dalam perlawanan ini Pelawan Permohonan Nomor :

Provisi

agar

Penetapan

mengajukan

Pengadilan Negeri

20/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2013/PN.Dpk

tanggal

Depok

14 Januari

2014 ditunda pelaksanaannya; ------------------------------------------------------

Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara a quo bahwa sudah tidak terbantahkan lagi objek sengketa merupakan Barang

Milik Negara

yang

seyogiyanya

pemeriksaan

perkara

a

quo

dilaksanakan secara hati-hati guna menghindari Kerugian Negara yang timbul di kemudian hari; --------------------------------------------------------------------------------------

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pelawan mohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : ------------DALAM PROVISI : --------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan permohonan provisi Pelawan; ------------------------------------------

2. Menyatakan menunda Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Penetapan

Pengadilan Negeri Depok Nomor: 20/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2013/PN.dpk tanggal 14 Januari 2014; -------------------------------------------------------------------


DALAM POKOK PERKARA ; ------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik; ------3. Menyatakan

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Depok

Nomor

20/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2013/PN.dpk tanggal 14 Januari 2014 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; ------------------------------------------

4. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kantor

Desa/Kelurahan Bojong Pondok Terong tanggal 15-11-2001 yang dibuat

oleh Lurah Bojong Pondok Terong, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat; ----------------------------

5. Menghukum Turut Terlawan I untuk mentaati isi putusan; -------------------------

6. Menghukum Terlawan I s.d. Terlawan VII untuk membayar biaya perkara yang timbul; ------------------------------------------------------------------------------------

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono); -------------------------------------------------------------------------------

Membaca surat jawaban dari Kuasa Hukum Terlawan I, Terlawan IV,

Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan VII , yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa TERLAWAN I, IV, V, VI, dan TERLAWAN VII menolak dengan tegas dalil-dalil perlawanan dari PELAWAN untuk seluruhnya; ---------------------------

2. Tentang perlawanan PELAWAN yang sudah lewat waktu/kedaluwarsa: -------

Bahwa PELAWAN dan TURUT TERlAWAN I adalah dua (2) Kementerian

dibawah naungan Pemerintah Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010, PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERTANIAN RI cq BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BIOTEKNOlOGI DAN SUMBERDAYA GENETIK PERTANIAN, sebagai PEMOHON PENINJAUN KEMBALI teIah menerima pemberitahuan dengan resmi dari Pengadilan Negeri Selatan, tentang isi putusan -

Mahkamah Agung RI, tanggal 11 Maret 2010, Nomor 773 PK/PDT/2009;

Bahwa jika PELAWAN berdalih baru beberapa hari mengetahui adanya

Pemberitahuan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalil itu

juga tidak dapat dibenarkan, sebab Surat Perlawanan PELAWAN tertanggal Depok, 1 April 2014, disampaikan, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomer SKU- 162/MK.612014, tertanggal Jakarta, 11 Maret 2014,


maka secara hukum pada tanggal 11 Maret 2014 PELAWAN sudah mengetahui adanya Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat

PENINJAUAN KEMBALI, Nomor 773 PK/PDT/2009 tertanggal 11 Maret 2010, bahwa seharusnya paling lambat 14 hari setelah tanggal 11 Maret

2014, Surat Perlawanan sudah didaftar di Pengadilan Negeri Depok,

bahwa karena Perlawanan baru diajukan pada tanggal 1 April 2014 maka telah selisih waktu 21 hari, akibatnya Perlawanan oleh PELAWAN sudah

lewat waktu/kedaluwarsa, karena melebihi batas waktu 14 hari, -

sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (2) HIR; ----------------------------

Bahwa penyampaian Perlawanan oleh PELAWAN sudah terlambat,

berdasarkan putusan PENINJAUAN KEMBALI yang in kracht, bidang tanah milik TERLAWAN I, IV, V, VI, dan TERLAWAN VII, telah dialihkan

haknya kepada pihak lain, sehingga penyampaian Perlawanan oIeh PELAWAN tidak dapat dibenarkan. ------------------------------------------------

3. Gugatan Perlawanan PELAWAN kurang pihak: ---------------------------------------

Bahwa melalui Surat Nomor : 1699.1/PL.31011.115/2014, tertanggal 30 Mei

2014, TURUT TERLAWAN I sudah mengetahui, kalau tanah milik TERLAWAN I, IV, V, VI, dan TERLAWAN VII, telah dialihkan haknya kepada orang lain, sehingga PELAWAN harus mengikut sertakan pihak lain yang

telah membayar, dan menguasai fisik tanah dimaksud, bahwa Perlawanan PELAWAN mengandung Cacat plurium litis consortium (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975);

4. Surat Kuasa Khusus PELAWAN tidak sah: ---------------------------------------------

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus, Nomor SKU-162/MK.6/2014,

tertanggal Jakarta, 11 Maret 2014, diterangkan, Menteri Keuangan

Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia,

dengan

ini

memberi

kuasa

kepada

:

Tavianto

Noegroho,SH.MH, dan sembilan (9) orang lainnya, khusus guna

mengajukan Perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 26/Pdt.G/2006/PN.DPK Jo Nomor 121/Pdt/2007/PT.BDG Jo Nomor 281

KIPdt/2008 Jo Nomor 773 PK/Pdt/2009 di Pengadilan Negeri Depok, namun faktanya, Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Pemberi Kuasa, tidak ada menandatangani Surat Kuasa Khusus

yang diberikannya, bahwa tandatangan yang tertera, dilakukan oleh

Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku pihak yang bukan sebagai Pemberi Kuasa, dengan mengatasnamakan Menteri Keuangan bahwa


kesalahan fatal ini bertentangan dengan Ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR Jo SEMA Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 2014, sehingga

Surat Kuasa Khusus, Nomar SKU-162/MK.6/2014, tertanggal Jakarta, 11

Maret 2014, menjadi tidak sah, karena ditandatangani oleh yang bukan -

sebagai Pemberi Kuasa; ----------------------------------------------------------------

Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 162/MK.6/2014, tertanggal

Jakarta,

11

Maret

2014,

yang

diberikan

kepada

Tavianto

Noegroho,SH.MH, dan 9 orang lainnya, khusus guna mengajukan

perlawanan...dstnya terhadap : Mien Mintarsih,dkk. Selebihnya tidak ada diberikan/disebutkan guna terhadap nama-nama : ------------------------

TERLAWAN II, III,IV, V, VI dan TERLAWAN VII;



TURUT TERLAWAN II;



TURUT TERLAWAN I;

sebagai Subyek dalam surat gugatan perlawanan, bahwa dengan tidak

menyebutkan

nama-nama

yang

hendak

dijadikan

pihak

TERLAWAN, dan sebagai TURUT TERLAWAN, menyebabkan Surat Kuasa Khusus PELAWAN tidak sah, karena tidak memenuhi syarat

sebagai Surat Kuasa Khusus yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) HIR,

SEMA Nomor 01/1971, tangga l23 Januari 1971, sehingga cukup alasan

Perlawanan PELAWAN dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan MA Rl Nomor 3412K/Pdt/1983). ------------------------------------------------------

5. surat gugatan perlawanan, dan surat perbaikan gugatan perlawanan tidak jelas/kabur: --------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa PELAWAN dalam petitumnya, baik DALAM PROVISI maupun

DALAM POKOK PERKARA, tidak ada dengan tegas minta ditetapkan sebagai pemilik tanah, padahal gugatan perlawanan PELAWAN diajukan terhadap

adanya

putusan

Pengadilan

Negeri

Depok

Nomor

:

26/Pdt.G/2006/PN.DPK, dalam putusannya menyatakan tanah yang

dipersengketakan adalah tanah milik PENGGUGAT terakhir Mahkamah

Agung Rl dalam tingkat peninjauan kembali dalam putusannya .Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (TURUT TERLAWAN I), bahwa dengan PELAWAN dalam petitumnya

tidak ada minta ditetapkan sebagai pemiIik tanah, lalu berkedudukan sebagai siapa PELAWAN dalam perkara a quo? Surat gugatan perlawanan PELAWAN tidak jelas alias kabur; -----------------------------------


-

Bahwa PELAWAN di persidangan tanggal 20 Agustus 2014, melalui surat

tertanggal Depok, 1 Agustus 2014, menyampaikan perbaikan yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Perlawanan Nomar 26/Pdt.G/2006/PN.DPK tanggaI 1 ApriI 2014...dstnya,

bahwa ternyata, PELAWAN salah menyebutkan nomor perkara, saat ini perkara

yang

sedang

26/Pdt.Plw/2006/PN.DPK,

bukan

diperiksa Nomor

:

adalah

Nomor

:

26/Pdt.G/2006/PN.DPK,

bahwa dengan PELAWAN salah menyebutkan nomor perkara, maka

Surat Perbaikan gugatan perlawanan dan Surat Gugatan Perlawanan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan menjadi tidak jelas atau kabur; ---------------------------------------------------------------------------

6. Surat perbaikan gugatan perlawanan PELAWAN tidak sah: -----------------------

Bahwa berdasarkan SURAT KUASA SUBSTITUSI tertanggal Jakarta, 28

Mei 2014, Nama/NlP : D. Rachardana,SH.MH/197702021997031022, telah memberikan Kuasa Kembali (substitusi) kepada : Hari Santoso,SH.MH, Rais Martanti, dan Eka Wahyu Yuliasari, bahwa sampai dengan sidang tanggal 20 Agustus

2014,

saat

memberikan

Surat

Perbaikan

Perlawanan,

D.Rachardona,SH.,MH, belum mencabut Kuasa Substitusi yang pernah diberikan, namun anehnya D. Rachardono,SH.,MH masih menandatangani

Surat Perbaikan gugatan Perlawanan, kekeliruan ini membuat Surat Perbaikan gugatan perlawanan PELAWAN menjadi tidak sah, karena ditandatangani oleh orang yang sudah melimpahkan kuasanya; -----------------

7. Surat gugatan Perlawanan PELAWAN salah pihak : --------------------------------

Bahwa PELAWAN mengajukan Surat gugatan Perlawanan terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 26/Pdt.G/2006/PN.DPK

tanggal 7 Desember 2006 Jo Nomor 121/Pdt/2007/PT.Bdg tanggal 20

Juli 2007 Jo Nomor 281 K/Pdt/2008 tanggal 12 Agustus 2006 Jo Nomor 773PK/Pdt/2009 tanggal 11 Maret 2010, bahwa dalam Nomor Perkara

tersebut, pihaknya hanya ada TERLAWAN I, II, III, IV, V, VI, dan VII melawan TURUT TERLAWAN I, tidak ada Kantor Kelurahan Bojong

Pondok Terong, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sebagai pihak

dalam perkara, bahwa dengan PELAWAN menarik TURUT TERLAWAN

II sebagai pihak dalam perkara ini, maka surat perlawanan PELAWAN menjadi salah pihak/error in persona, karena TURUT TERLAWAN II,

bukan sebagai pihak dalam Nomor Perkara yang diajukan Perlawanan oleh PELAWAN; ---------------------------------------------------------------------------


Bahwa sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, tanpa perlu memeriksa dalam pakok perkara berdasarkan eksepsi dari TERLAWAN I, IV, V,

VI dan TERLAWAN Vll diatas, sudah sepatutnya, Majelis Hakim menolak, atau

setidak-tidaknya menyatakan perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, selanjutnya disampaikan sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------

DALAM PROVISI : --------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa

tidak

ada

alasan

bagi

Pengadilan

Negeri

Depok

untuk

menangguhkan eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN I, IV, V, VI, dan

TERLAWAN VII, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Depok sampai tingkat

Peninjauan

Kembali

di

Mahkamah

Agung,

dinyatakan miliknya Penggugat (TERLAWAN I,

II,

tanah

tersebut

III, IV, V, VI, dan

TERLAWANV II), bukan kepunyaan TURUT TERLAWAN I, bahwa bidang tanah dimaksud, saat ini sudah dialihkan haknya kepada pihak lain; ------------

DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------

1. Bahwa TERLAWAN I, IV, V, VI dan TERLAWAN VII sebagai pemilik tanah,

menolak secara tegas seluruh dalil-dalil PELAWAN dan mohon segala bantahan yang telah disampaikan dalam eksepsi, dalam provisi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; ----------------------------

2. Bahwa PELAWAN tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan

perlawanan an sieh, PELAWAN tidak mendapat surat kuasa dari pejabat

yang berkompeten secara hirarki dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia, bahwa sesuai posita TERLAWAN I, IV, V, VI dan VII dalam perkara nornor : 26/Pdt.G/2006/PN.DPK, sudah menyatakan, kalau tanah

miliknya adalah tanah milik adat, bukan Barang Milik Negara, hal ini sesuai

dengan petitum PELAWAN, baik DALAM PROVISI maupun DALAM POKOK PERKARA, yang tidak minta ditetapkan sebagai pemilik tanah, maka sudah benar putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2006/PN.DPK,yang

dalam

putusannya

menyatakan

tanah

sengketa adalah tanah miIik Penggugat; ------------------------------------------------

3. Bahwa selama perkara diperiksa di Pengadilan Negeri Depok, sampai dengan tingkat Peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI, TURUT

TERLAWAN I tidak keberatan, dan tidak ada mendalilkan kalau PELAWAN harus dijadikan pihak dalam perkara; ----------------------------------------------------


4. Bahwa mengenai dalil posita PELAWAN di nomor 4, yang menyatakan

"Tugas Menyelamatkan Kekayaan Negara", merupakan dalil yang tidak sesuai dengan faktanya, karena perkara antara TERLAWAN I, IV, V, VI, dan

TERLAWAN VII melawan TURUT TERLAWAN I yang digelar sejak tahun

2006 hingga tahun 2010, tidak ada reaksi sama sekali dari PELAWAN dan

setelah sekian lama di putus pada tanggal 11 Maret tahun 2010, baru pada tanggal 1 April tahun 2014 mengajukan perlawanan, maka menjadi

pertanyaan, selama ini PELAWAN kemana saja? kalau PELAWAN sebagai PELAWAN yang baik, seharusnya sejak awal mengajukan intervensi; ----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa TERLAWAN I, IV, V, VI, dan TERLAWAN VII menilai PELAWAN

tidak serius, surat perlawanan diajukan secara asal-asalan, tidak cermat, saat mediasi menyatakan "akan menyampaikan proposal" tapi hingga waktu mediasi berakhir proposal tidak pemah disampaikan, berubah-ubah alasan dan tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, bahwa sikap PELAWAN

bertentangan

dengan

instruksi

Menteri Keuangan

untuk

melakukan efisiensi, bahwa semua fakta hukum tersebut merupakan petunjuk yang kuat mengenai itikad buruk, serta akal-akalan dari PELAWAN;

Berdasarkan hukum dan fakta TERLAWAN I, IV, V, VI, dan TERLAWAN VII mohon dengan segala kerendahan hati, agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membari putusan sebagai berikut : -----------------------------

DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------------

Mengabulkan eksepsi dari TERLAWAN I, IV, V, VI, dan TERLAWAN VII

untuk seluruhnya. ------------------------------------------------------------------------------

DALAM PROVISI: ----------------------------------------------------------------------------------

Menolak permohonan provisi PELAWAN; ----------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA: -------------------------------------------------------------------Primer: ------------------------------------------------------------------------------------------------

Menolak perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan perlawanan tidak dapat diterima; -----------------------------------------

Menyatakan PELAWAN sebagai pihak yang tidak benar, dan tidak beritikad

baik; ----------------------------------------------------------------------------------------------Membebankan kepada PELAWAN untuk membayar biaya perkara; ------------


Subsider: ---------------------------------------------------------------------------------------------

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); ---------------------------

Membaca surat jawaban dari Kuasa Hukum Turut Terlawan I yang pada

pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : ---------------------------------------1.

Bahwa adanya gugatan perlawanan (derden verzet) yang diajukan

Kementerian Keuangan dalam perkara Nomor 26/Pdt.Plw/2006/PN Dpk

tanggal 1 April 2014 dan perubahannya tanggal 1 Agustus 2014 terhadap

Terlawan I sampai dengan Terlawan VII, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II, dimana kedudukan Kementerian Pertanian cq. Badan

Penelitian dan Pengembangan Pertanian cq.Balai Besar Penelitian dan

Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian sebagai 2.

Turut Terlawan I; ----------------------------------------------------------------------------

Bahwa kapasitas Turut Terlawan I dalam jajaran Pemerintah berdasarkan Pasal 270 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,

dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/0T.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, keberadaan Kementerian Pertanian

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian dalam

Pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 3.

pemerintahan negara; ----------------------------------------------------------------------

Bahwa dalam hal ini Kementerian Pertanian membawahi beberapa unit eselon I terdiri dari Badan dan Direktorat Jenderal Mengenai obyek tanah yang

diperkarakan

termasuk

dibawah

Badan

Litbang

Pertanian.Berdasarkan Pasal 976 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/0T.140/10/2010 tersebut diatas yang menyatakan : -----------

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah unsur Pendukung pada Kementerian Pertanian; ---------------------------------------

(2) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 977 Peraturan Menteri Pertanian tersebut

di atas menyatakan: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Pertanian


4.

Bahwa Turut Terlawan I melaksanakan Tugas dan Fungsinya dibawah

Koordinasi Badan Litbang Pertanian dan berdasarkan Pasal 30 pada Bab IV Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/3/2013 tentang

Organisasi

Pengembangan

dan

Tata

Bioteknologi

Kerja

dan

Balai

Besar

Sumberdaya

Penelitian

Genetik

dan

Pertanian,

menyatakan : --------------------------------------------------------------------------------Ayat (1)

BB Biogen dalam melaksanakan tugasnya mengelola kebun percobaan Pacet, Cikeumeuh dan Citayam, Provinsi Jawa Barat; Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas, BB Biogen menggunakan Kebun Percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau Kebun Percobaan lain 5.

lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah : ----------a.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:;

Pasal 1 angka 13 menyatakan: "Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah";

Pasal 4 ayat (2) huruf b, menyatakan : "Menteri/ pimpinan lembaga selaku

Pengguna

Anggaran/

Pengguna

Barang

Kementerian

Negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang (b) "menunjuk Kuasa b.

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang";

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah :

Pasal 1 angka 3 dan angka 4, menyatakan :

Angka 3 "Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab

menetapkan

Kebijakan

dan

Pedoman

melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah";

serta

Angka 4 "Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah";


Pasal 4 ayat (1), menyatakan: Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah Pengelola Barang Milik Negara;

Pasal 6 ayat (1), menyatakan : Menteri / Pimpinan lembaga selaku Pimpinan Kementerian Negara Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara;

Berdasarkan peraturan diatas dapat disampaikan bahwa secara hukum pihak dalam perkara a quo yaitu Kementerian Pertanian selaku Pengguna

Barang Milik Negara dan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara khususnya terhadap karena

tanah

yang

diperkarakan.

itu permohonan gugatan Perlawanan yang diajukan oleh

Kementerian Keuangan memenuhi Kualifikasi sebagai 6.

Oleh

dalam perkara a quo.

Pelawan

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; ---------

Pasal 4 ayat (1), menyatakan : "Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku

Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab atas Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya";

Pasal 4 ayat (2), menyatakan : Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

b.

c.

d.

e.

melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan BMN;

melakukan penertiban atas Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan BMN;

memberikan penjelasan tertulis atas Permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan Investigasi terkait Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;

dapat

meminta

Aparat

Pengawasan

intern

Pemerintah

untuk

melakukan audit atas tindak lanjut hasil Pemantauan dan Penertiban BMN sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai Peraturan Perundang-undangan;


Pasal 4 ayat (3), menyatakan : "Menteri/pimpinan Lembaga selaku Pengguna

Barang

Kementerian/Lembaga

dapat

yang

menunjuk

pejabat

bersangkutan

struktural

untuk

pada

melaksanakan

kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna melakukan pemantauan dan penertiban BMN yang ada pada Kuasa Pengguna Barang";

Pasal 4 ayat (4), menyatakan : "Menteri/pimpinan Lembaga selaku

Pengguna Barang harus membuat prosedur kerja pengawasan dan pengendalian

BMN

yang

diberlakukan

Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya";

pada

lingkungan

Pasal 4 ayat (5), menyatakan :"Wewenang dan tanggung jawab Kuasa

Pengguna .Barang untuk kantor/satuan kerja yang dipimpinnya mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/3/2014 tanggal

25 Maret 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Lingkup Kementerian Pertanian, menyatakan : Pasal 2

Ayat (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengawasan dan pengendalian BMN Kementerian Pertanian;

Ayat (2) pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan oleh : a. Kepala Satuan Kerja selaku kuasa pengguna barang;

b. Pimpinan unit Eselon I selaku pembantu pengguna barang; c. Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang.

Pasal 18 ayat (1) Menteri Pertanian cq. Sekretaris Jenderal melakukan Pemantauan

dan

Penertiban

atas

Pelaksanaan

Pengawasan

dan

Pengendalian yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang dan Pimpinan Unit Eselon I;

Berdasarkan kedua peraturan tersebut diatas dapat disampaikan bahwa secara hukum Menteri Pertanian selaku pengguna barang berwenang dan

bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap 7.

Barang Milik Negara.

Bahwa untuk lebih lanjut Turut Terlawan I dapat menjelaskan duduk perkara yaitu Pelawan memperkarakan tanah seluas 4.671 m²

yang


merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bojong Pondok Terong yang diterbitkan tanggal 28 April 1986 sesuai Gambar Situasi

Nomor 6262/1985 tanggal 30 Oktober 1985 tercatat atas nama Departemen Pertanian R.I cq. Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian cq. Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor, dengan batasbatas sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------

Sebelah utara

-

Sebelah barat

-

Sebelah selatan Sebelah timur

: Pagar/tanahmilik DepartemenPertanian;

: Selokan desa (saluran air);



8. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bojong Pondok Terong yang

diterbitkan tanggal 28 April 1986 luas tanah keseluruhan adalah 22.870

m², yang diatasnya berdiri bangunan Kantor Kebun Percobaan dan rumah dinas milik Turut Terlawan I. Tanah dan bangunan tersebut dicatat dan setiap tahun dilaporkan kepada Kementerian Keuangan (selaku Pengelola

Barang) melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

Nomor

Kartu

Inventaris

Barang

(KIB)

Tanah : 3, Nomor Kode Barang 2.01.01.04.001.3 Selain itu tanah tersebut telah mendapatkan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara

dari Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 12/KM.6/KN.5/2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Pertanian; --------------

9. Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Pelawan pernah diperkarakan di

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada Tahun 2000 dalam perkara

Nomor

27/G/2000/PTUN-BDG

hingga

putusan

Kasasi

di

Mahkamah Agung, dalam hal ini Para Penggugat adalah Drs. Tjepi Suradi

Bin Suganda, M. Aminah Binti Minata, E. Minarsih Binti Minata, T. Atikah Binti Minata, M. Suminah Binti Minata, Y. Subarjah Binti Minata melawan

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat I) dan

Departemen Pertanian cq. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian cq. Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor (Tergugat II Intervensi), dengan penjelasan sebagai berikut: ---------------------------------------------------a. Pada tingkat pertama perkara Nomor 27/G/2000/PTUN-BDG tanggal

30 Oktober 2000, Majelis Hakim PTUN Bandung amar putusannya menyatakan sebagai berikut : -------------------------------------------------------


MENGADILI

Dalam Eksepsi -

Menerima eksepsi Tergugat tersebut;

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara -

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.169.000,- (seratus enam pu/uh sembi/an ribu rupiah).

b. Pada tingkat Banding perkara Nomor 95/B/2001/PT.TUN-JKT tanggal

27 Agustus 2001 Majelis Hakim PT.TUN Jakarta amar putusannya menyatakan sebagai berikut : -------------------------------------------------------

-

MENGADILI

Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor 27/G/2000/PTUN-BDG tanggal 06 Nopember 2000 yang dimohonkan Banding; Menghukum

Penggugat/Pembanding

perkara ini dikedua tingkat peradilan,

untuk

membayar

biaya

yang ditingkat banding

ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

c. Pada tingkat Kasasi perkara Nomor 40 K/TUN/2000 tanggal 10 Februari 2006 Majelis Hakim Mahkamah Agung amar putusannya menyatakan sebagai berikut: -

MENGADILI :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Drs. Tjepi

Suradi Bin Suganda, 2.M. Aminah Binti Minata, 3. E. Minarsih Binti

Minata, 4.T. Atikah Binti Minata, 5. M. Suminah Binti Minata, 6. Y. -

Subarjah Binti Minata tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam

tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa selain itu terhadap obyek tanah yang sama diperkarakan secara

perdata di Pengadilan Negeri Depok pada tahun 2006 dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2006/PN DPK hingga Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah

Agung,

dalam

hal

ini

Para

Penggugat

adalah

Mien


Mintarsih,EM. Minarsih, Ny. Mimin Suminar, Jaja Subariyah, Tjepi Suradi, Yanthi Lida Agustiani, H. Priadi S. Abdoesoeki melawan Menteri Pertanian

R.I. cq. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian cq. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pangan/Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan (Tergugat), dengan penjelasan sebagai berikut : ------------------------

a. Pada tingkat pertama perkara Nomor 26/Pdt.G/2006/PN-DPK tanggal

4 Desember 2006, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok amar putusannya menyatakan sebagai berikut : ------------------------------------I.

II.

MENGADILI

Dalam Konpensi Dalam Eksepsi -

Menyatakan EksepsiTergugat tidak dapat diterima;

-

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara -

Menyatakan tanah seluas 4.671 m² (empat ribu enam

ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak Kelurahan

Kecamatan -

Bojong

Pondok

Terong

di

RT.001/RW.012,

Pancoranmas, Kota Depok, dengan batas:

Sebelah Utara

Pertanian;

:

Pagar/tanah

milik

Departemen

Sebelah Selatan : Selokan desa (saluran air); Sebelah Barat : Selokan desa (saluran air);

Sebelah Timur : Jalan/tanah milik Perumka.

Adalah tanah milik Penggugat.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum, tanpa hak Tergugat telah memasang Papan Plang di atas tanah milik Penggugat seluas 4.671 m² (empat ribu

enam ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Bojong

Pondok Terong RT.001/RW.012,

Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok dengan batas: -

Sebelah Utara

Pertanian;

:

Pagar/

Tanah

milik

Departemen


-

Sebelah Selatan : Selokan Desa (saluran air);

-

Sebelah Timur : Jalan/ Tanah milik Perumka.

-

Sebelah Barat : Selokan Desa (saluran air);

Memerintahkan Tergugat untuk segera mencabut papan

Plang yang telah dipasang di atas tanah milik Penggugat tersebut;

-

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

III. Dalam Rekonpensi -

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat

diterima;

IV. Dalam Konpensi dan Rekonpensi -

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi

untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.3.349.000,- (tigajuta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

sembilan

b. Pada tingkat Banding perkara Nomor 121/Pdt/2007/PT.BDG tanggal

20 Juli 2007, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung amar putusannya menyatakan sebagai berikut: -------------------------------------

-

MENGADILI

Menerima permohonan Banding dari kuasa Pembanding, semula

Tergugat tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan

7

Desember

2006

Nomor

dimohonkan banding tersebut;

Negeri Depok, tertanggal

26/Pdt.G/2006/PN-DPK

yang

Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

c. Pada tingkat Kasasi perkara Nomor 281 K/Pdt/2008 tanggal 12 Agustus 2008, Majelis Hakim Mahkamah Agung amar putusannya menyatakan sebagai berikut: -----------------------------------------------------MENGADILI


-

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Menteri

Pertanian RI Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian cq.

Kepala Badan Penelitian Tanaman Pangan/Balai Penelitian -

Bioteknologi Tanaman Pangan tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya

dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

d. Pada tingkat Peninjauan Kembali perkara Nomor 773 PK/Pdt/2009

tanggal 11 Maret 2010, Majelis Hakim Mahkamah Agung amar putusannya menyatakan sebagai berikut : -------------------------------------

Menolak

MENGADILI

permohonan

kembali

dari

Pemohon

Badan

Penelitian

Peninjauan Kembali : Menteri Pertanian RI Badan Penelitian dan Pengembangan Tanaman

-

peninjauan

Pertanian

Pangan/Balai

Pangan tersebut;

cq.

Kepala

Penelitian

Bioteknologi

Tanaman

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar

biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa dengan adanya dua putusan yang berbeda tersebut, Turut Terlawan I menganggap tanah yang diperkarakan masih berada dalam kewenangan Negara untuk melakukan kegiatan dan aktifitas yang

merupakan bagian dari Kebun Percobaan Citayam. Hal ini disampaikan

karena tidak ada satu putusan atau pernyataan dari Kementerian/Lembaga yang menyatakan tanah tersebut milik orang/pihak lain. Turut Terlawan I

meyakini bahwa legalitas tanah yang diperkarakan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bojong Pondok Terong yang diterbitkan tanggal 28

April 1986 sesuai gambar situasi Nomor 6262/1985 tanggal 30 Oktober 1985 tercatat atas nama Departemen Pertanian R.I cq Badan Penelitian

dan Pengembangan Pertanian cq Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor merupakan tanah Negara yang bersertifikat dan secara hukum dilindungi

oleh undang-undang. Setiap orang atau pihak lain dengan sengaja dan melawan hukum

Merekayasa dokumen serta Legalitas suatu Asset

Negara dapat dikenakan Sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ----------------------------------------------------------------------------------------


12. Bahwa

berdasarkan

pemeriksaan

perkara

Perdata

Nomor

26/Pdt.G/2006/PN.Depok Jo Perkara Nomor 121/Pdt/2007/PT.BDG Jo Perkara

Nomor 281 K/Pdt/2008 Jo Perkara Nomor 773 PK/PDT/2009

telah mendapatkan Putusan dalam Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang menyatakan pihak Penggugat (Mien Mintarsih,

dkk) yang memenangkan perkara. sehingga telah ditetapkan Penetapan

Pengadilan Negeri Depok Nomor : 20/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2013/PN Dpk tanggal 14 Januari 2014 yang intinya menyatakan agar pihak Tergugat (Kementerian Pertanian) melaksanakan isi putusan; ------------------------------

13. Bahwa jika membandingkan Pemeriksaan Perkara di PTUN berdasarkan Putusan Nomor 27/G/2000/PTUN-BDG Jo Nomor 95/B/2001/PT.TUN.JKT

Jo Nomor 40 K/TUN/2002 dan pemeriksaan perkara perdata berdasarkan Putusan

Nomor

26/PdtG/2006/PN

121/Pdt/2007/PT.BDG Jo Perkara Nomor 773

PK/PDT/2009,

perkara terhadap obyek

Depok

Nomor 281

Jo

Perkara

Nomor

K/Pdt/2008 Jo Perkara

menunjukan telah terjadi pemeriksaan 2

perkara yang sama namun putusannya saling

bertentangan, dimana dalam pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara, Kementerian Pertanian dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan

perkara, akan tetapi dalam pemeriksaan perkara Perdata di Pengadilan Negeri Depok, Kementerian Pertanian dinyatakan sebagai pihak yang

kalah dalam berperkara, artinya dinyatakan sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah yang diperkarakan; -------------------------------------------------

14. Bahwa dengan adanya perbedaan putusan tersebut quad non Turut

Terlawan I tidak dapat untuk melaksanakan putusan ataupun eksekusi

terhadap tanah yang diperkarakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada

dasarnya Turut Terlawan I adalah pihak yang paling berhak berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bojong Pondok Terong yang diterbitkan tanggal 28 April 1986 sesuai gambar situasi Nomor 6262/1985 tanggal

30 Oktober 1985, artinya tidak ada kewajiban dari Turut Terlawan I untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Depok berdasarkan putusan

Nomor 26/PdtG/2006/PN.Depok Jo Perkara Nomor 121/Pdt/2007/PT.BDG Jo Perkara Nomor 281 K/Pdt/2008 Jo Perkara Nomor 773 PK/ PDT/2009 ataupun

melaksanakan

Penetapan

PN

Depok

Nomor

:

20/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2013/PN Dpk tanggal 14 Januari 2014 Jo Nomor 26/PdtG/2006/PN Depok Jo Perkara Nomor 121/Pdt/2007/PT.BDG Jo


Perkara Nomor 281 K/Pdt/2008 Jo Perkara Nomor 773 PK/PDT/2009. Hal ini karena Turut Terlawan I harus menyampaikan terlebih dahulu kepada

Pelawan yang berhak atas tanah terperkara. Selain itu meskipun Turut

Terlawan I dianggap sebagai pihak yang kalah dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2006/PN.Depok Jo Perkara Nomor 121/Pdt/2007/PT.BDG Jo Perkara Nomor 281 K/Pdtl2008 Jo Perkara Nomor 773 PK/PDT/2009, namun tidak ada satu pun putusan yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak

Pakai Nomor 2/Bojong Pondok Terong Tahun 1985 batal, artinya Turut Terlawan I in casu Kepala Balai Besar Biogen dan Pelawan in casu Kementerian Keuangan adalah sebagai pihak yang berhak atas tanah yang diperkarakan; -------------------------------------------------------------------------

15. Bahwa berdasarkan klarifikasi dan Penjelasan dari Kantor Pertanahan Kota Depok menyatakan tanah seluas 22.870 m² terletak di Desa Bojong

termasuk

Pondok Terong, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

didalamnya tanah yang diperkarakan seluas 4.671 m²

berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bojong Pondok Terong yang diterbitkan tanggal 28 April 1986, sesuai gambar situasi Nomor 6262/1985 tanggal 30 Oktober 1985 atas nama Departemen Pertanian cq Badan

Litbang Pertanian cq Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogar merupakan tanah Negara yang

bersertifikat. Tanah tersebut

berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Tk. I Provinsi Jawa Barat (saat ini Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

Jawa Barat) Nomor 593.321/SK.649/DITAG/1986 tanggal 19 Februari 1986

Tanah tersebut sejak jaman Belanda sampai dengan sekarang digunakan dan dimanfaatkan sebagai Kebun Percobaan oleh Turut Terlawan I, berdasarkan keterangan sertifika pada

huruf g PENUNJUK dinyatakan

"Tanah Negara yang dikuasai sejak tahun 1896", dapat dipastikan tanah tersebut berasal dari Tanah Negara (land bouw); ----------------------------------

16. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Pasal 30, Pasal 31

dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, secara tegas menyatakan bahwa Sertifikat adalah bukti hak yang sempurna atas tanah, sehingga yang tercantum namanya

dalam Sertifikat tersebut adalah Pemilik yang sah secara hukum dari tanah tersebut. Apabila dalam jangka waktu selama 5 Tahun terhitung sejak

terbitnya Sertifikat, tanpa adanya pihak yang mengajukan gugatan hukum

dan membatalkannya berdasarkan suatu putusan hukum, maka secara Halaman 28 dari 40 halaman putusan Nomor 145/PDT/2016/PT BDG.

Yuridis Formal Sertifikat menjadi bukti "Hak Yang Sempurna" dan "Sebagai

Bukti Autentik" atas pemilikan dan penguasaan objek tanah. Surat bukti Pembayaran Pajak atas Tanah, atau disebut juga Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) atau Pipil atau surat "Letter C" tanah yang berkaitan dengan

tanah

adalah bukan

merupakan

bukti mutlak

pemilikan tanah sengketa dan/atau tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik atas tanah dan tidak menunjukkan tersebut, setelah

mengenai kepemilikan tanah

berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya "Sertifikat Hak Atas Tanah" yang diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, dengan demikian baik Surat

Girik, Letter C, Petuk Grant Sultan atau apapun namanya yang bersumber dari tanah adat tidak diakui lagi sebagai

tanda bukti hak atas tanah,

sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Hal tersebut

juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang

menyebutkan bahwa "yang dikenal sebagai Girik adalah DKOP/KP.PBB

4.1 yang hanya merupakan surat keterangan pembayaran atau pelunasan pajak bumi dan bangunan dan bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah". Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Surat Edaran Ditjen

Pajak Nomor SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993 turut menegaskan Eksistensi baik Surat Girik, Letter C, Petuk, Grant Sultan atau apapun namanya yang bersumber

dari tanah adat

bukan

merupakan tanda

bukti kepemilikan hak atas tanah. Surat Riwayat Tanah dari Kantor

Kelurahan tanggal 15 Nopember 2001 Kelurahan Bojong Pondok Terong perlu dipertanyakan kembali kebenarannya apakah surat ini dibuat

berdasarka Tl fakta yang sebenarnya ataupun atas permintaan sendiri dari Terlawan I sampai dengan VII. Jika surat tersebut direkayasa pihak-pihak yang terlibat termasuk petugas kelurahan dan Terlawan I sampai dengan VII dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib; ---------------------------------

17. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan : "pihak manapun dilarang melakukan

Penyitaan

terhadap

Barang Tidak Bergerak dan

Hak

Kebendaan lainnya Milik Negara/Daerah". Pengertian larangan menyita

Milik Negara, dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2539 Halaman 29 dari 40 halaman putusan Nomor 145/PDT/2016/PT BDG.

K/Pdt/1985, antara lain : Pada prinsipnya barang-barang milik Negara tidak

dapat dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi, atas alasan barangbarang Milik Negara dipakai dan diperuntukan melaksanakan Tugas Nenegaraan, namun demikian, berdasarkan Pasal 66 ICW memberi

kemungkinan menyita barang-barang Milik Negara atas izin Mahkamah Agung, akan tetapi kebolehan itu mesti memperhatikan Pasal 66 bahwa

terhadap Barang-Barang Milik Negara tertentu baik karena sifatnya atau

karena tujuannya menurut undang-undang tidak boleh disita, sehubungan

dengan itu, apabila hendak dilakukan penyitaan terhadap Barang-barang Milik Negara, harus lebih dahulu diteliti apakah Barang Milik Negara tersebut, termasuk barang yang menurut sifat dan tujuannya barang yang

dapat disita atau tidak. Penegasan larangan ini dinyatakan juga dalam

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan, buku II, bahwa Sita Jaminan dan Sita Eksekusi terhadap barang-barang Milik Negara

dilarang kecuali Izin dari Mahkamah Agung setelah mendengar Jaksa Agung. Penegasan larangan ini dari ketentuan; ------------------------------------

Pasal 165 dan Pasal 166 ICW. Landasan Hukum Larangan Penyitaan Milik

Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 2539 K/Pdt/1985 tersebut di atas merujuk kepada Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 9 Tahun 1968 (telah dicabut diganti

Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004). Semula Undang-Undang ini berawal dari ICW, terakhir dengan St. 1925 Nomor 448 yang berisi Ketentuan Pengaturan tentang

Cara Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Republik Indonesia. Larangan itu diatur pada Bagian 10 dengan Judul Larangan

Menyita Uang, Barang-Barang Milik Negara. Terdiri dari Pasal 65 dan 66,

hanya dua pasal, sehingga pengaturannya sangat singkat. Secara teknis yang termasuk uang, dan barang-barang Milik Negara, bertitik tolak dari

Ketentuan Pasal 2, yaitu segala Aset atau Kekayaan Negara yang masuk dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) sedang uang di luar jangkauan Pengertian uang, atau Barang Milik Negara. Barang

Milik Negara yang seperti itu, selain dipergunakan untuk melaksanakan

tugas kenegaraan, juga dikategorikan sebagai barang yang berada di luar perdagangan, sehingga terhadapnya tidak diperkenankan penyitaan. -------

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2004 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mencabut

ICW, St, 1925 Nomor 448 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968. Dalam hal Larangan Penyitaan Barang dan Barang Milik Negara/Daerah


dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah yang dahulunya diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ICW, sekarang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap Barang Tidak Bergerak dan Hak Kebendaan lainnya Milik Negara/Daerah".

Dalam hal ini uang atau Barang Milik atau yang dikuasai Negara/ Daerah tersebut terdiri atas : ------------------------------------------------------------------------

a. Uang atau Surat Berharga milik Negara/Baerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pada Pihak Ketiga;

b. Uang yang harus disetor oleh Pihak Ketiga kepada Negara/Daerah;

c. Barang Bergerak Milik Negara/Daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pada Pihak Ketiga;

d. Barang

Tidak

Negara/Daerah,

Bergerak

dan

Hak

Kebendaan

lainnnya

Milik

e. Barang Milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Negara/ Daerah yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Tugas Pemerintah.

Dengan demikian, berdasarkan alasan apa, dilarang melakukan penyitaan

terhadap uang dan Barang Milik Negara atau Daerah maupun terhadap uang dan Barang yang Dikuasai Negara atau Daerah (M. Yahya Harahap,SH, Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, hal. 323); -----

Mohon perhatian kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara

Nomor 26/Pdt.Plw/2006/PN.Dpk, bahwa saat

ini

semakin banyak terjadi sengketa Tanah Negara (Barang Milik Negara)

yang dipermasalahkan dan diserobot oleh oknum ataupun pihak lain dengan cara melawan hukum, sehingga Keberadaan Tanah Negara

menjadi berkurang. Jika tidak didukung dengan Pengamanan yang

maksimal baik secara hukum, fisik dan administrasi maka Tanah Negara semakin lama akan habis, sehingga Tanah Negara yang diharapkan untuk mendukung

Tupoksi

dalam

rangka

menjalankan

Organisasi

Kementerian/Lembaga Pemerintah akan semakin terhambat. Oleh karena

itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok mempertimbangkan Legalitas dan Dasar Kepemilikan dari Turut Terlawan

I. Hal ini mengingat obyek sengketa merupakan Barang Milik Negara yang harus dipertahankan keberadaannya. Perlu disampaikan bahwa di atas Tanah

tersebut

direncanakan

akan

digunakan

sebagai

Pusat


Pengembangan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik Pertanian untuk mendukung Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan secara nasional; ---------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Terlawan I mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------

1. Menerima jawaban Turut Terlawan I; --------------------------------------------2. Mengabulkan permohonan Pelawan seluruhnya; ------------------------------

3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 20/Pen.PdtlAanm.Eks/2013/PN.Dpk tanggal 14 Januari 2014, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -------------------------------------------

4. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bojong Pondok Terong yang diterbitkan tanggal 28 April 1986 sesuai Gambar Situasi Nomor 6262/1985 tanggal 30 Oktober 1985 tercatat atas nama Departemen Pertanian R.I cq Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian cq. Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor dengan batasbatas: --------------------------------------------------------------------------------------- Sebelah Utara

: Pagar/tanah milik Departemen Pertanian;

- Sebelah Barat


- Sebelah Selatan : Selokan desa (saluran air); - Sebelah Timur


Adalah sah milik Turut Terlawan I ;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum. -----------------------------------

Membaca surat jawaban Kuasa Turut Terlawan yang pada pokoknya

sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------

1. Saya bertugas selaku Lurah di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok tanggal 16 Juli 2013 berdasarkan

KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK Nomor : 821.2/SK/400/BKD, dimana Lahan/Obyek yang disengketakan telah selesai diputuskan berdasarkan : ----

1. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 28/Pdt.G/2006/PN.DPK, tanggal 4 Desember 2006; -------------------------------------------------------------


2. Putusan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 121/Pdt/2007/PT.Bandung, tanggal 20 Juli 2007; ------------------------------

3. Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 281 K/PDT/2008, tanggal 12 Agustus 2008; ---------------------------------------------------------------

4. Putusan Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 773 PK/Pdt/2009, tanggal 11 Maret 2010. -----------------------------------------

2. Berdasarkan Keterangan staf kami H. HAJRONIH, bahwa selama proses

sengketa Lahan tersebut pihak Kelurahan Bojong Pondok Terong pernah sekali diundang tahun 2006 (Lurah dan Staff) dan hanya untuk

menyaksikan Pemeriksaan terhadap Obyek/Lahan yang disengketakan dan dihadiri Para pihak yang bersengketa, namun keberadaan pihak Kelurahan tidak untuk menunjukkan batasbatas Lahan/Obyek yang disengketakan; ---

Terkait dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh

Kantor Kelurahan Bojong Pondok Terong tertanggal 15-11-2001, (Dalam Pokok

Perkara), kami tidak mengetahui serta Dokumen tersebut tidak terdapat/tercatat di Kantor

Kelurahan Bojong Pondok

Terong dan kami tidak pernah

mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah terkait dengan Lahan tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 Januari 2015,

Nomor 26/Pdt.Plw/2006/PN.Dpk yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------------

Menolak Eksepsi dari Terlawan I, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI

Terlawan VII dan dari Turut Terlawan I untuk seluruhnya; -----------------------

DALAM PROVISI : ---------------------------------------------------------------------------------

Menolak Tuntutan Provisi dari Pelawan; -----------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang Tidak Benar/ Tidak Beritikad Baik; ---------------------------------------------------------------------------------------------

2. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya; ----------------------------------------

3. Membebankan kepada Pelawan membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.746.000,-(dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah); ----------------------------------------------------------------------------


Membaca, akta permohonan banding Nomor : 26/Pdt.Plw/2006/PN.Dpk.

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa

pada tanggal 3 Februari 2015 Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, permohonan

banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I semula Terlawan I melalui Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 29 April 2015, kepada

Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 27 April 2015, kepada

Terbanding III semula Terlawan III melalui Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Mei 2015, kepada Terbanding IV, V dan VI semula Terlawan IV, V dan V masing-masing pada tanggal 23 April 2015, kepada Terbanding VII

semula Terlawan VII pada tanggal 10 Maret 2016, kepada Turut Terbanding I

semula Turut Terlawan I melalui Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 29 April 2015 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 23 April 2015; -------------------------------------------------------------------------------------------

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding semula Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 April 2015

dan memori banding tersebut telah

diberitahukan secara sah kepada Terbanding I semula Terlawan I melalui Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 29 April 2015, kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 27 April 2015, kepada Terbanding III semula Terlawan III melalui Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Mei 2015,

kepada Terbanding IV, V dan VI semula Terlawan IV, V dan V masing-masing

pada tanggal 23 April 2015, kepada Terbanding VII semula Terlawan VII pada tanggal 10 Maret 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I melalui Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 29 April 2015 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 23 April 2015; ----------------

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Terbanding IV, V, VI dan VII semula Terlawan IV, V, VI dan VII yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 4 Juni 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 26 Juni 2015; ----------------------------Membaca pula Kontra memori banding yang diajukan oleh

Kuasa

Hukum Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 1 Juli 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum


Pembanding semula Pelawan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Januari 2016; ------------------------------------------------------------------------Membaca, relaas pemberitahuan

memeriksa berkas (inzage) yang

dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada

tanggal

3

Mei

2015

untuk memeriksa

berkas perkara

Nomor

26/Pdt.Plw/2006/PN.Dpk sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat; ----Membaca, relaas pemberitahuan


dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan kesempatan

kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 29 April 2015 dan kepada

Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I untuk memeriksa berkas perkara Nomor 26/Pdt.Plw/2006/PN.Dpk sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat; -------------------------------------------------------------------------------------------------Membaca, relaas pemberitahuan


dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan kesempatan kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 18 Mei

2015 untuk memeriksa berkas perkara Nomor 26/Pdt.Plw/2006/PN.Dpk sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat; --------------------------------------Membaca, relaas pemberitahuan


dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok telah memberikan kesempatan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 27 April 2015, kepada

Terbanding IV, V dan VI semula Terlawan IV, V dan VI pada tanggal 23 April

2015 kepada Terbanding VII semula Terlawan VII pada tanggal 10 Maret 2016,

kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II untuk memeriksa berkas perkara Nomor 26/Pdt.Plw/2006/PN.Dpk sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat; -----------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

Pembanding semula Pelawan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

cara yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; --------------------------------------------------------------Hukum

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Kuasa Pembanding

semula

Pelawan

telah

mengajukan

keberatan

sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 7 April 2015 pada pokoknya sebagai berikut : --------------------------------------------------------------


-

bahwa dengan

adanya

26/PDT.G/2006/PN.Dpk

putusan Pengadilan

tanggal

7

Negeri Depok Nomor

Desember

2006

jo

Nomor

121/Pdt/2007/PT.Bdg tanggal 20 Juli 2007 jo Nomor 281K/Pdt/2008 tanggal

12 Agustus 2006 jo Nomor 773PK/Pdt/2009 tanggal 11 Maret 2010 jo Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 20/Pen.Pdt/Aanm.Eks/ 2013/PN.Dpk tanggal 14 Januari 2014 yang dapat mengakibatkan lepasnya

aset negara sangat jelas menimbulkan kerugian yang besar tidak hanya bagi Pembanding dahulu Pelawan sebagai Pengelola Barang Milik Negara

akan tetapi hal tersebut juga MERUPAKAN KERUGIAN BAGI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Kerugian yang diderita oleh negara

adalah terkait dengan hilangnya biaya yang telah dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk memelihara obyek perkara. Dan

kerugian yang lebih besar yang diderita adalah berkurangnya jumlah dan nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik -

Indonesia; ---------------------------------------------------------------------------------------

bahwa Pembanding dahulu Pelawan merupakan Pembanding dahulu

Pelawan yang benar dan beritikad baik karena Pembanding dahulu Pelawan

mempunyai alas hak yang sah atas obyek perkara dan semua unsur sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perlawanan sebagaimana diatur

Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv telah terpenuhi, sehingga sangat beralasan

apabila Pembanding dahulu Pelawan menuntut agar Penetapan Ketua Pengadilan

Negeri

Depok

Nomor

20/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2013/PN.Dpk

tanggal 14 Januari 2014 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai -

kekuatan hukum; ------------------------------------------------------------------------------

Pembanding dahulu Pelawan tegaskan bahwa pertimbangan Majelis Hakim

halaman 68 paragraf kedua adalah tidak benar dan Majelis Hakim telah

keliru dalam memaknai istilah Barang Milik Negara. Bahwa pertimbangan

Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.

27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (dahulu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006); -----------------------

Bahwa putusan yang diambil oleh Majelis Hakim telah mengabaikan fakta

hukum dan didasarkan pada pertimbangan yang salah, dengan dasar Surat

Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bojong Pondok Terong tertanggal 15-11-2001 yang selama ini didalilkan oleh Terbanding I (Terlawan I), Terbanding II (Terlawan II), Terbanding III (Terlawan III), Terbanding IV (Terlawan IV), Terbanding V (Terlawan V),


Terbanding

VI

(Terlawan

VI)

dan

Terbanding

VII

(Terlawan

VII)

sebagaimana isi gugatannya dalam Perkara Nomor 26/PDT.G/2006/PN.Dpk

jo Nomor 121/Pdt/2007/PT.Bdg jo Nomor 281K/Pdt/2008 jo Nomor

773PK/Pdt/2009 jo Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 20/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2013/PN.Dpk telah dibantah

keabsahannya oleh

Kantor Kelurahan Bojong Pondok Terong dalam jawaban yang disampaikan

oleh Turut Terbanding II dahulu Turut Terlawan II pada tanggal 1 Oktober -

2014; ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Majelis Hakim telah meragukan kekuatan pembuktian dari sertifikat

yang prosedur penerbitannya telah sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 27/G/2000/PTUN.BDG tanggal 6 Nopember 2000

jo Nomor 95/B/2001/PT.TUN.JKT tanggal 27 Agustus 2001 jo Nomor 40K/TUN/2002 tanggal 10 Februari 2006 yang telah berkekuatan hukum

tetap, dengan hanya mengacu pada surat girik sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding I (Terlawan I), Terbanding IV (Terlawan IV), Terbanding V

(Terlawan V), Terbanding VI (Terlawan VI) dan Terbanding VII (Terlawan VII); -----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding tersebut diatas, Kuasa

Hukum Terbanding IV, V, VI dan VII semula Terlawan IV, V, VI dan VII telah mengajukan kontra memori banding

yang pada pokoknya menolak semua

keberatan-keberatan Pembanding semula Pelawan karena hanya mengulurngulur waktu proses eksekusi, sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama; -----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut

Terlawan I juga telah menyampaikan kontra memori banding yang pada

pokoknya mendukung dan menyetujui keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding semula Pelawan dan mohon agar Pengadilan Tinggi menerima

permohonan

banding

Pembanding

semula

Pelawan

dan

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok No 26/Pdt.Plw/2006/PN.Dpk tanggal 22 Januari 2015; -------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam

perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara telah dianggap termaktub dalam putusan ini; ----------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan


resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 26/Pdt.Plw/2006/PN.Dpk. tanggal 22 Januari 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

seksama memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh

Pembanding semula Pelawan telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik yang menyangkut tentang keberadaan

Pembanding semula Pelawan sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik maupun yang menyangkut tentang keabsahan Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 20/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2013/PN.Dpk tanggal 14 Januari 2014

yang dapat mengakibatkan lepasnya aset negara dan akan menimbulkan kerugian yang besar; -----------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

alasan-alasan

keberatan

Kuasa

Hukum

Pembanding semula Pelawan sebagaimana yang tertuang dalam memori

bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hanyalah mengulangi apa yang telah diberikan dalam surat gugatan dan

kesimpulan yang diberikan dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama, dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karenanya memori banding dari

Kuasa

Hukum

Pembanding

semula

Pelawan

tersebut,

tidak

dipertimbangkan lebih lanjut; -------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding

yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I yang seharusnya suatu kontra memori banding adalah berlawanan dengan

memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding, namun dalam hal ini kontra memori banding yang dikemukakan oleh pihak Turut Terbanding I

semula Turut Terlawan I isinya adalah mendukung memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, sebagaimana memori banding dari pihak Pembanding semula Tergugat yang telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap kontra memori banding dari pihak Turut Terbanding I semula Turut

Terlawan I, akan diperlakukan dengan pertimbangan yang sama, maka dengan demikian kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca

dan mempelajari pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusan dari Majelis Hakim peradilan tingkat pertama, Halaman 38 dari 40 halaman putusan Nomor 145/PDT/2016/PT BDG.

Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan

berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku. Dan dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh peradilan tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding; ------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 26/Pdt.Plw/2006/PN.Dpk. tanggal 22

Januari 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan; -----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pembanding semula

Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; ----------------------------------------------

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pemeriksaan

Ulang di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; ---------------------------------------------------------------------------------MENGADILI: -

-

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Pelawan; ------------------------------------------------------------------------Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal

22

Januari 2015 Nomor 26/Pdt.Plw/2006/PN.Dpk. yang dimohonkan banding tersebut; -----------------------------------------------------------------

Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar

ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, dan dalam

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); ----------------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan

Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016, oleh kami

Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sir Johan, S.H.,

M.H. dan Firzal Arzy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Bandung

Nomor

145/PEN/PDT/2016/PT.BDG, tanggal 4 April 2016, putusan mana diucapkan


dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dihadiri

oleh Abdul Fattah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. ------------------------------------------------

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Sir Johan, S.H., M.H

Hi. A. Sanwari HA, S.H.M.H.

Ttd Firzal Arzy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Ttd

Abdul Fattah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai ..............…….. Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ...….

Rp.

Jumlah …………………………

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Biaya Pemberkasan ..……..

5.000,-

Rp. 139.000,-


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents