PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 205/Pdt/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IDA YULIDINA, beralamat di Taman Kebon Sirih I No. 20 Jakarta Pusat yang selanjut disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Me l a w a n : 1.

2.

3.

4.

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Cq.

Kepala Balai Besar Logam & Mesin, beralamat di Jalan Sangkuriang No. 12 Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

BPN RI Cq BPN KOTA BANDUNG, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

KECAMATAN COBLONG, beralamat di JI. Sangkuriang No. 10A Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Turut Terbanding II semula Turut

KELURAHAN DAGO, beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No, 279 Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut :

perkara ini :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan TENTANG DUDUK PERKARANYA Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan tentang Gugatan Penggugat,

sebagaimana Gugatannya tertanggal 16 Maret 2015

yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 125/Pdt.G/2015/PN.Bdg.: I. PENGGUGAT ADALAH PENGGUGAT YANG BERKUALITAS 1.

Alm. Ibu Anna Van Der Hoop ("Alm. Mu Anna Soeharto") menikah dengan

seorang laki-laki yang bernama Bapak Soeharto sebagaimana termaksud dalam Surat Nikah dengan petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No 507/1960

tertanggal 23 April 1960 bukti P-1.1) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Kabupaten Bandung.

Lebih lanjut, pada tanggal 14 September 2010 Alm. Ibu Anna Soeharto

meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Pelaporan KematianNo.3171071007000014 tertanggal 27 September 2010 (Bukti P1.2)

dan Surat Medis Penyebab Kematian tertanggal 14 September 2010 (Bukti P-

1.3). Oleh karena itu, secara hukum sejak terjadi kematian telah terjadi pewarisan atas harta Alm. Ibu Anna Soeharto. Bahwa

berdasarkan

Penetapan

Pengadilan

Agama

Bandung

Nomor

987/Pdt.P/2010/PA.Bdg tertanggal 3 November 2010 (Bukti P-1.4), telah secara tegas menetapkan Ahli Waris Alm. Ibu Anna Soeharto, yang terdiri dari: a. Bapak Soeharto bin Abdullah (Suami);

b. Ita Anita bin Soeharto (Anak Kandung Perempuan);

c. Iva Triviennabin Soeharto (Anak Kandung Perempuan); d. Ida Yulidina bin Soeharto (Anak Kandung Perempuan); 2.

e. Irra Yuniorita bin Soeharto (Anak Kandung Perempuan);

Lebih lanjut, untuk mempermudah pengurusan terhadap harta-harta peninggalan

Alm. Ibu Anna Soeharto maka seluruh Ahli Waris Alm. Ibu Anna Soeharto memberikan kuasa kepada Penggugat, yang pada intinya memberikan kuasa untuk

mengurus kepemilikan tanah termasuk namun tidak terbatas untuk menyelesaikan

permasalahan hukum terkait dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan 3.

Sangkuriang Kelurahan Dago Kecamatan Coblong, Bandung.

Terlebih-lebih, mengacu p a d a Putusan Mahkamah Agung RI No 516 K/Sip/1973 tertanggal 25 November 1975 (Bukti P-1.5), menegaskan:

"Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena sesorang ahli waris

yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi MA tidak diharuskan semua ahli waris menggugat."

Bahwa kemudian kaidah hukum dari Putusan Mahkamah Agung diatas dikuatkan lagi dengan pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya: Hukum Acara Perdata, hal 119- hal 120 dan hal. 133 (Bukti P-1.6), yang dikutip sebagai berikut:

"Apabila harta warisan dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, cukup

seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai Penggugat. Penerapan ini, ditegaskan dalam Putusan MA No. 64 K/Sip/1974. Pertimbangannya

menyatakan, meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang

hal 2 dari 50 hal. Putusan No:205/PDT/2016/PT.Bdg

dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah. Pendirian di atas merupakan preseden dari putusan terdahulu. Barangkali salah satu putusan yang dianggap mendahului adalah Putusan No. 244K/Sip/1959, antara lain menegaskan:

 

gugatan untuk menuntut penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai

pihak ketiga tanpa hak, dianggap sah dan memenuhi syarat formil, meskipun tidak seluruh ahli waris ikut serta sebagai pihak penggugat,

kebolehan seperti itu, sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi

tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam proses persidangan

Seperti yang telah dijelaskan di atas seorang ahli waris saja sudah cukup

menjadi pihak penggugat menuntut harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah."

“....... Putusan MA No. 84K/Sip/1974 yang telah dikemukakan terdahulu.

Dalam putusan ini ditegaskan meskipun tidak semua ahli waris turutmenggugat, tidak berakibat gugatan batal atau gugatan tidak sah.

Memerhatikan putusan putusan tersebut, persetujuan semua Ahli waris untuk

bertindak menggantikan kedudukan pewaris yang meninggal sebagai penggugat, harus diterapkan secara lentur (flexible) dan kasuistik case by case), misalnya dalam kasus yang diperkarakan menyangkut harta warisan yang

dikuasal pihak tergugat (pihak ketiga), cukup seorang ahli waris saja yang tampil. Tidak mesti diminta persetujuan dari semua ahli waris. 4.

Dengan demikian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor

987/Pdt.P/2010/PA.Bdg tertanggal 3 November 2010 yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana disebut diatas dan juga Pendapat Hukum Yahya

Harahap, sudah cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah Pengugat yang

berkualitas sehingga Gugatan A Quo telah memenuhi syarat formil dari suatu

Gugatan. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan II.

mengabulkan Gugatan A Quo.

PERALIHAN HAK ATAS TANAH ANTARA ALM. IBU ANNA SOEHARTO

SELAKU

PIHAK

WIRANATAKUSUMAH

PEMBELI SELAKU

DENGAN KETENTUAN HUKUM

DENGAN

PIHAK

ALM.BAPAK

PENJ UAL

TE LAH

R.ABAS

SESUAI

A. Alm. Ibu R. Ayu Sangkaningrat Adalah Dahulu pemilik Tanah Adat 5.

Semasa hidupnya Alm. Ibu R. Ayu Sangkaningrat memiliki tanah adat dengan Kohir


No. 2169, yang mana dari kohir tersebut terdiri dari berbagai macam persil. Lebih

lanjut, perihal tanah milik Alm. Alm Ibu R. Ayu Sangkaningrat dengan Kohir No. 2169 antara lain terdiri dari persil-persil sebagaimana dapat dijelaskan pada dokumen berikut ini: a.

b.

Surat Turut Tergugat II yaitu Surat No. 593/93-KEC.COBLONG tertanggai

7 Maret 1996 perihal Penjelasan Mengenai Tanah C. No. 2169 atas nama R.A. Sangkaningkrat; (Bukti P-2.1)

Surat Turut Tergugat II yaitu Surat No. 580/206/1998-Kec.Cob,

tertanggal 16 Juli 1998, yang mana dalam surat tersebut menerangkan lokasi

tanah milik adat dengan persil No. 86 a DV, luas tanah 5.470 dan persil No.86 a D V, luas 640 M2, yang keduanya terletak pada Blok Cisatu, Kohir 2169 c.

d.

yang tercatat atas nama Alm. Ibu R. Ayu Sangkaningrat ( bukti P-2.2);

Lampiran Surat pada poin 8 berupa copy legalisir Letter C tahun 1949 yang menerangkan bahwa Alm Ibu R Ayu sangkaningrat tercatat sebagai pemilik Kohir 2169 dengan luas 5.470 M2 ( Bukti P 2.1 )

Surat Turut Tergugat III yaitu Surat No 23/KI/IX/1999 tertanggal 5 Oktober 1999 yang mana menerangkan bahwa seluruh persil No 86 D V luas 640 M2 Kelurahan Dago Blok cisitu Kidul, Kecamatan Coblong tercatat atas nama Alm Ibu R Ayu Sangkaraningrat sebagai pemilik ( Bukti P -2-4 )

Merujuk pada dokumen-dokumen sebagaimana diatas maka telah jelas bahwa

Alm.Ibu R. Ayu Sangkaningrat dahulu adalah pemilik tanah Kohir 2169 yang merupakan tanah milik adat. 6.

Bahwa sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

Tentang Pokok-Pokok Agraria ("Undang-Undang Pokok Agraria"), maka

kepemilikan tanah adat sejak berlaku Undang-Undang Pokok Agraria menjadi Tanah Hak Milik, sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Pokok Agraria, yang dikutip sebagai berikut: Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria "Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6." Penjelasan Pasal H Undang-Undang Pokok Agraria "Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai

dibawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa,


pesini, grant sultan, lainderijenbezitrecht, altijddurende eifpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan

ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak milik

tersebut dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang

mempunyainya tidak menenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21"

Dengan demikian, tanah-tanah milik Alm.Ibu R. Ayu Sangkaningrat yang

merupakan tanah adat dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria berubah menjadi Tanah Hak Milik secara hukum. 7.

Adapun s elanjutn ya terdapat beberapa persil yang belum dialihk an

kepemilikannya kepada pihak lain sampai dengan meninggalnya Alm. Ibu R. Ayu Sangkaningrat.

Oleh

karena

itu,

pada

tahun

1997

Alm.Bapak

R.

Abas

Wiranatakusumah yang pada waktu itu masih hidup dan merupakan Ahli Waris yang

sah dari Alm. Ibu R. Ayu Sangkaningrat, bertindak untuk dan atas namaseluruh Ahli Waris Alm. Ibu R. Ayu Sangkaningrat, melakukan Jual Beli Tanah dengan Alm. Ibu Anna Soeharto selaku Pihak Pembeli dengan obyek jual beli yaitu atas persil-persil yang merupakan harta waris dari Alm. Ibu R. Ayu Sangkaningrat, yang terdiri dari: a.

Persil No: 86 d. V, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan

Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas 600 M2.

Untuk selanjutnya akan disebut dengan "Tanah 600 M2"

b.

Persil No. 86 d. IV, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan


Untuk selanjutnya akan disebut dengan "Tanah 640 M2"

c.

Persil No. 86 D. IV, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan

Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas 887,5 M2.

Untuk selanjutnya akan disebut dengan "Tanah 887,5 M2"

d.

Persil No. 86, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di. Jalan Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas 510 M2; Untuk selanjutnya akan disebut dengan "Tanah 510 M2"

Tanah 600 M2; Tanah 640 M2; Tanah 887,5 M2 dan Tanah 510 M2 secara bersamasama akan disebut sebagai "Tanah A Quo"


8.

Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa persil-persil sebagaimana tersebut

diatas in casu Tanah A Quo tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun selain dari

pada Alm. Ibu Anna Soeharto. Oleh karenanya, jelas bahwa telah terjadi peralihan hak milik atas Tanah A Quo kepada Alm. Ibu Anna Soeharto.

B. Alm. Bapak R. Abas Wiranatakusumah Adalah Salah Satu Ahli Waris Ibu R. Ayu

Sangkaningrat Yang Ditunjuk Untuk Menjual Tanah Warisan Alm. Ibu R. Ayu Sangkaningrat

9.

Sejak Alm. Ibu R. Ayu Sangkaningrat meninggal dunia maka secara hukum Ahli

Waris yang sah secara hukum berhak dan berwenang atas seluruh tanah-tanah milik Alm. Ibu R. Ayu Sangkaningrat yang belum dialihkan kepada pihak mana pun vide Pasal 832 KUHPerdata dan Pasal 833 KUHPerdata.

10.

Merujuk pada Surat Keterangan Ahli Waris No. Pm. 041.2/45/1978 tertanggal 26

April 1978 (Bukti P-3.1), Alm.Ibu R. Ayu Sangkaningrat memiliki 4 (empat) ahli

waris yang sah yang mana salah satu nya adalah Alm.Bapak R. Abas Wiranatakusumah.

Kemudian, Alm. Bapak R. Abas Wiranatakusumah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 November 1990 Multi P-3.2), menerima kuasa dari Para Ahli Waris

Alm.Ibu R. Ayu Sangkaningrat untuk mengurus dan mengecek Tanah Sukalare sebagai harta warisan dan kemudian menjual tanah tersebut. 11.

Oleh karena itu, sebagaimana telah diuraikan diatas maka Alm. Bapak R. Abas

Wiranatakusumah merupakan pihak yang berwenang dan berhak untuk menjual tanah milik Alm. Ibu R. Ayu Sangkaningrat vide Pasal 832 KUHPerdata Jo. Pasal 833 KUHPerdata Jo.Surat Kuasa tertanggal 10 November 1999.

C. Obyek jual Beli Tanah A Quo Antara Alm. Ibu Anna Soeharto Selaku Pihak Pembeli, Dengan Alm. Bapak R Abas Wiranatakusumah Selaku Pihak Penjual

12.

Bahwa Objek Jual Beli atas transaksi Jual Beli antara Alm. Ibu Anna Soeharto

selaku Pihak Pembeli dengan Alm Bapak R.Abas Wiranatakusumah selaku Pihak Penjual adalah sebagaimana terletak di Jalan Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, yang telah diuraikan pada Angka 7 Gugatan A Quo,

yang selanjutnya pada waktu itu peralihan hak atas tanah dimaksud dituangkan dalam Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, yang terdiri dari: a. Tanah 600 M2 Akta Jual Beli No. 201/PPAT-Kec.Coblong/1997, tgl.31 Desember 1997.(Bukti


P-4.1) Batas-batas: 

Sebelah Utara



Sebelah Selatan

 

Sebelah Timur Sebelah Barat

b. Tanah 640M2

Tanah R. Abas Wiranatakusumah

Selokan

Jalan Sangkuriang MIDC

Akta Jual Beli No. 201/PPAT-Kec.Coblong/1997, tgl.31 Desember 1997.(Bukti P-4.2)

Batas-batas 

Sebelah Utara

Tanah R. Abas Wiranatakusurnah



Sebelah Selatan


 


c. Tanah 887,5M2

Selokan / UPI Tanah MIDC

Akta Jual Beli No. 154/PPAT-Kee.Cob/1997, tgl. 25 Agustus 1997. (Bukti P4.3)

Batas — batas : 

Sebelah Utara



Sebelah Selatan

 

Tanah R Abas Wiranatakusumah

Sebelah Timur

Selokan

Sebelah Barat

Tanah MIDC

d. Tanah 510M2


Akta Jual Beli No. 200/PPAT-Kec.Coblong/1997, tgl.31 Desember 1997.(Sukti P-4.4)

Batas — batas : 

Sebelah Utara



Sebelah Selatan

 



Selokan / LIPI Jalan

tanah MIDC

13. Adapun tanah yang menjadi objek dalam ke-empat Akta Jual Beli diatas (Tanah A


Quo) merupakan satu kesatuan hamparan tanah yang terletak di Jalan

Sangkuriang, Kelurahan Dago, Keeamatan Coblong, Bandung, sehingga secara keseluruhan dapat diterangkan sebagaimana sketsa dibawah ini (Bukti P-4.5): Gambar tata letak tanah A Quo

14. Mengacu pada sketsa, maka Tanah A Quo sebagaimana dimaksud pada ke-empat Akta Jual Beli adalah tanah yang berdampingan antara tanah satu dengan yang lain sehingga

merupakan satu kesatuan hamparan tanah dengan total luas 2.637,5 M2, dengan batas — batas tanah apabila digabungkan adalah: 

Sebelah Utara



Sebelah Selatan



D.



Sebelah Timur

Sebelah Barat


Selokan / LIPI

Jln. Sangkuriang BBLM /MEDC

Peralihan Hak Milik Atas Tanah A Quo Dari Alm.Bapak R. AbasWiranatakusumah

Kepada Alm. Ibu Anna Soeharto Didasarkan Pada Jual Beli Yang Sah Secara Hukum dan Berharga Karena Jual Beli Dituangkan Dalam Akta Jual Beli Yang Dibuat Di

Hadapan Camat Selaku PPAT Sementara Sehingga Memenuhi Syarat Formil

Dan Juga Dilakukan Secara Terang Dan Tunai Sesuai Dengan Norma-Norma Hukum Adat Sehingga Memenuhi Syarat Materiil.

15. Peralihan Hak Atas Tanah sebagaimana tertuang dalam ke-empat Akta Jual Beli yang telah diuraikan pada angka 12 Gugatan A Quo adalah jual beli yang sah secara hukum karena masing-masing pihak adalah pihak yang berhak dan berwenang secara hukum.

Terlebih-lebih, Akta Jual Beli atas transaksi tersebut dibuat dihadapan Camat Kecamatan Coblong (Turut Tergugat II) yang notabene adalah pejabat yang berwenang (PPAT

Sementara), sehingga hal ini telah berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 554/KISip/1976 tertanggal 26 Juni 1979 (Bukti P-4.6),yang menyatakan:


"Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961, setiap

pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat akta tanah, atau setidak-tidaknya d i h a d a p a n k e p a l a d e s a ya n g bersangkutan."

16. Adapun kemudian, kaidah hukum sebagaimana tertuang pada Yurisprudensi diatas diakomodir dan/atau diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang

Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PP No. 37 Tahun 1998) (Bukti P-4.7) yang mana secara tegas tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998

"Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat

umum

yang

diberi

kewenangan

untuk

membuat

akta-akta

otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak alas tanah atau hak Milik Atas Satuan Rumah Susun." Pasal 1 ayat (2) PP No. 37 Tabun 1998 "PPAT Sernentara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena

jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT Pasal 5 ayat (3) PP No. 37 Tahun 1998 Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPATsebagal PPAT Sementara"

Oleh karena itu, sudah tidak dapat terbantahkan lagi bahwa Jual Beli Tanah A Quo

yang dituangkan dalam Akta Jual Beli tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pelaksanaan jual beli tanah pada waktu itu.

17. Selain transaksi Jual Beli Tanah A Quo dilakukan dihadapan PPAT sementara, ternyata juga Jual Beli Tanah A Quo dilakukan dengan tetap menjungjung tinggi norma-norma hukum adat sehingga telah sejalan dengan Pasal 5 UndangUndang Pokok Agraria, yang menyatakan:

"Hukum Agraria yang berlaku diatas bumi, air dan di angkasa adalah hukum

adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara dst."

Sehubungan dengan norma hukum adat tersebut, Ahli Hukum Bapak Boedi Harsono dalam bukunya yang berjudul: "Hukum Agraria Indonesia", halaman 29 (Bukti P-4.8) menyatakan hal sebagai berikut:


"Dalam hukum adat, "jual beli tanah" bukan perbuatan hukum yang

merupakan apa yang disebut perjanjian obligatoir. Jual beli tanah dalam hukum

adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai.Artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh pada saat

dilakukan jual beli yang bersangkutan. Dalam hukum adat tidak ada pengertian penyerahan yuridis sebagai pemenuhan kewajiban penjual, karena

justru apa yang tersebut jual beli tanah itu adalah penyerahan hak atas

tanah yang dijual kepada pembeli yang pada saat yang sama membayar

penuh kepada penjual harga yang telah disetujui bersama, maka jual beli tanah menurut hukum adat ini pengaturanya termasuk sebagai hukum tanah."

18. Oleh karenanya prinsip dasar hukum mengenai jual beli tanah menurut hukum adat

adalah sah dan berharga apabila dilakukan dengan terang dan lunas. Artinya bahwa terang berarti pembayaran dan penyerahan dilakukan secara langsung oleh para pihak

dihadapan pejabat yang berwenang in casu camat selaku PPAT sementara.

Sedangkan, lunas artinya diserahkan sesuai dengan harga sebagaimana amanat Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria dan Pendapat Ahli Bapak Boedi Harsono diatas.

Bahwa berdasarkan fakta, Jual Beli sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Jual Beli dilaksanakan secara terang dan tunai yaitu Alm.Ibu Anna Soeharto telah

membayar lunas seketika itu juga atas harga pembelian Tanah A Quo. Dengan demikian, Jual Beli Tanah A Quo telah memenuhi syarat material dalam transaksi jual beli tanah.

Dengan demikian bahwa pada faktanya Akta Jual Beli Tanah A Quo vide Bukti P-4.1; Bukti P-4.2; Bukti P-4.3 dan Bukti P-4.4, yang pada waktu itu dibuat dihadapan

Camat pada Kecamatan Coblong (Turut Tergugat II) dan juga pembayaran dan

penyerahan Hak Atas Tanah dilakukan secara terang dan tunai maka telah berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 554/KiSip/1976 tertanggal 26 Juni 1979 (Bukti P-4.6)yang kemudian dikuatkan dengan PP

No. 37 Tahun 1998 (Bukti P-4.7) dan juga telah berkesesuaian dengan roh. Pasal 5 Undang-Undang Agraria serta dikuatkan dengan pendapat Ahli Hukum

Bapak Boedi Harsono (Bukti P-4.8), sehingga telah membuktikan dan tidak dapat

terbantahkan lagi bahwa peralihan hak atas Tanah A Quo melalui mekanisme Jual Beli adalah sah dan berharga secara hukum karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dalam transaksi jual beli tanah.

Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan

yang menyatakan bahwa peralihan hak atas Tanah A Quo yang dituangkan pada

Akta Jual Beli vide Bukti P-4.1; Bukti P-4.2; Bukti P-4.3 dan Bukti P.4-4 adalah sah hal 10 dari 50 hal. Putusan No:205/PDT/2016/PT.Bdg

dan berharga secara hukum. E. Baik Alm. Ibu Anna Soeharto Maupun Ahli Waris Alm. Ibu Anna SoehartoTidak Pernah Kehilangan Hak Milik Atas Tanah A I uo

19. Bahwa seyogyanya seseorang dapat kehilangan hak milik atas tanah karena apabila

dikehendaki oleh sang pemilik tanah dengan suatu transaksi pengalihan hak atas tanah atau karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang Undang Pokok Agraria, yang dikutip sebagai berikut: "Hak milik hapus bila a. Tanahnya jatuh kepada negara: 1 . Karena pencabutanhak berdasarkan Pasal 18 (pencabutan hak atas tanah oleh negara demi kepentingan umum);

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 3. Karena ditelantarkan;

4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan Pasal 26 ayat 2 (pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 mengatur tentang larangan kepemilikan tanah oleh orang asing).

b. Tanahnya musnah.

20. Faktanya, sejak dibeli oleh Alm. Ibu Anna Soeharto sampai dengan meninggal dunia,

Tanah A Quo tidak pernah dipindahtangankan kepada pihak manapun, baik oleh Alm. Ibu Anna Soeharto maupun oleh semua Ahli Warisnya, termasuk juga Penggugat.

Selain itu, Tanah A Quo juga tidak pemah hapus Hak Milik oleh karena alasanalasan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria.

21. Dengan demikian, Alm. Ibu Anna Soeharto adalah pemilik yang sah atas Tanah A Quo, yang kemudian berdasarkan pewarisan menjadi milik Ahli Waris Alm. Ibu Anna Soeharto hingga saat Gugatan A Quo diajukan.

IIT . TERGUGAT TELAH MEMAGARI TANAH MILIK PENGGUGAT 22. Pada faktanya sebagaimana telah dijelaskan pada Angka 14 Gugatan A Quo bahwa

Tanah A Quo merupakan satu kesatuan hamparan tanah yang berdampingan antara tanah satu dengan yang lain, yang mana saat ini ternyata Tergugat memagari Tanah

887,5M2, Tanah 640M2, Tanah 600M2 dan Tanah 510M2 (Tanah A Quo) yang merupakan satu kesatuan tanah milik Penggugat, sehingga Tergugat telah menguasai keseluruhan tanah tanpa dasar atau tanpa atas hak secara hukum, yang mana Penggugat jabarkan sebagai berikut:


A. Tergugat Memagari Tanah 510 M2 dan Tanah 600M2 Padahal Tergugat 23.

Sama Sekali Tidak Pernah Mempersoalkan Tanah 510m2 dan Tanah 600 M2

Bahwa berdasarkan fakta, Tergugat memagari Tanah 887,5 M2, Tanah 600 M2, Tanah

510 M2 dan Tanah 640 M2 (Tanah A Quo). Padahal, selama ini Tergugat sama sekali tidak mempermasalahkan Tanah 510 M2 dan Tanah 600 M2. Adapun hal ini dapat terlihat dari:

a . Surat Kepala BBLM (Tergugat) kepada Alm. Bapak Abas Wiranatakusamah

dengan Surat No. 288/Bod/BBLM.2/1V/99 tertanggal 29 April 1999 (Bukti P-6.1),

yang mana intinya menyatakan bahwa tanah seluas 640 M2 diperkirakan terletak di perbatasan antara tanah BBLM dan LIPI.

b . Surat Kepala BBLM (Tergugat) kepada Kepala BPN Bandung (Turut Tergugat I)

dengan Surat No: 38/11)KMJBBLM.2/1XJ03 tertanggal 2 September 2003 (Bukti .P-6.2), yang intinya menyatakan bahwa meminta kepada BPN Bandung untuk

c.

menangguhkan permohonan tanah Penggugat seluas 640 M2 (Tanah 640 M2).

Surat BPN Bandung (Turut Tergugat I) kepada Alm. Ibu Anna Soeharto dengan Surat

No. 570/327/KP/2005 tertanggal 1 April 2005 (Bukti P6,3) yang intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat I tidak dapat memproses permohonan pengajuan sertifikat Tanah 640M2 karena ada MIDC sudah menguasai Tanah 640 M2.

d. Surat BPN Bandung (Turut Tergugat I) kepada Alm. Ibu Anna Soeharto dengan Surat

No. 570/328/KP/2005 tertanggal 1 April 2005 (Bukti P6.4) yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat I tidak dapat memproses permohonan pengajuan sertifikat Tanah 887 M2 karena ada MIDC sudah menguasai Tanah 887,5 M2

24.

Bahwa jelas berdasarkan korespondensi diatas, Tergugat melakukan klaim secara sepihak yang mana klaim tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum terhadap Tanah 640 M2 dan Tanah 887,5 M2.

Hal ini telah cukup untuk membuktikan bahwa Tanah 600 M2 dan Tanah 510 M2

adalah milik Penggugat dan tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat, tetapi faktanya

Tergugat memagari keseluruhan Tanah A Quo milik Penggugat yang mana termasuk juga Tanah 600 M2 dan Tanah 510 M2 tersebut.

B. Tergugat Memagari Tanah 887,5 M2 dan Tanah 640M2 Tanpa Dasar Yang Jelas 25. Bahwa Tergugat dalam keberatan kepada Turut Tergugat I sehubungan dengan proses

permohonan pendaftaran Tanah 640 M2 dan Tanah 887,5 M2 milik Penggugat adalah keberatan yang tidak berdasar. Namun Turut Tergugat I pada akhirnya

mengembalikan berkas dan tidak memproses permohonan pendaftaran Tanah 640 M2


dan Tanah 887,5 M2 yang dimohonkan oleh Penggugat.

26. Pada Surat Turut Tergugat 1, yaitu: a.

Surat BPN Bandung (Turut Tergugat I) kepada Alm. Ibu Anna Soeharto dengan

b.

Surat BPN Bandung (Turut Tergugat I) kepada Alm. Ibu Anna Soeharto dengan

Surat No. 570/327/KP/2005 tertanggal 1 April 2005 (Bukti P6.3); dan Surat No. 570/328/KP/2005 tertanggal 1 April 2005 (Bukti P6.4).

sangat jelas bahwa Turut Tergugat I tidak menjelaskan atas hak atas keberatan Tergugat terhadap permohonan pendaftaran Tanah 640 M2 dan Tanah 887,5 M2 yang dimohonkan oleh Penggugat. Hal

ini

juga

ditegaskan

oleh

Tergugat

dalam

Surat

N o . 38/IDKM/BBLM.211X/03 tertanggal 2 September 2003 (Bukti P-6.5), yang

mana Tergugat juga tidak menyatakan atas hak atas Tanah 640 M2 dan Tanah 887,5 M2, yang notabene adalah milik Penggugat.

Berdasarkan kedua surat diatas sama sekali tidak menyebutkan atas hak atas tanah yang di klaim Tergugat, hanya

menyatakan bahwa tanah dimaksud aset dari Tergugat, Padahal secara nyata-nyata Tanah A Quo adalah milik dari Penggugat

27. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat telah memagari tanah milik Pengugat tanpa dasar hukum yang jelas atau tidak berdasar secara hukum.

IV. TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENUNJUKKAN ATAS HAK DALAM MENGUASAI TANAH MILIK PENGGUGAT, SEHINGGA TELAH JELAS BAHWA TERGUGAT MENGUASAI TANAH TANPA HAK 28. Bahwa Tergugat merupakan badan publik yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu, segala penguasaan dan/atau kepemilikan suatu barang tentunya akan terdaftar dan tercatat dengan sebagaimana mestinya. Mengingat, segala

barang dan/atau kepemilikan oleh badan publik dikualifikasikan sebagai barang milik negara.

Namun, sungguh sangat aneh justru Tergugat dalam menguasai dan memagari Tanah A

Quo yang merupakan milik Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan

bukti kepemilikan Tanah A Quo. Terlebih-lebih, Tanah A Quo yang merupakan tanah milik Penggugat sama sekali tidak pernah jatuh ke tangan negara vide Pasal 27


Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana telah diuraikan pada Angka II huruf E

Gugatan A Quo. Dengan demikian, pengakuan Tergugat terhadap Tanah A Quo yang notabene adalah milik Penggugat sungguh merupakan perbuatan yang cacat hukum dan tidak berdasar

29. Adapun sepantasnya dan/atau sepatutnya sebagai suatu badan publik seharusnya dalam pemberitaan kepada khalayak ramai melalui pemasangan sebuah plang di Tanah A Quo

milik Penggugat harus juga dicantumkan atas hak terhadap pengakuan atas tanah dimaksud. Namun, pada faktanya Tergugat dalam plang hanya menuliskan dasar

hukum yaitu Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana hal itu bukanlah suatu atas hak kepemilikan suatu tanah.

Lebih lanjut, Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, menyatakan: "ayat I : Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpebuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6."

"ayat 2 : Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain." Dengan demikian, jelas bahwa apa yang dituliskan Tergugat pada plang tersebut bukanlah suatu atas hak atas kepemilikan tanah hanya sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal

ini lah yang sangat disesalkan oleh Penggugat mengingat Tergugat adalah suatu badan

publik yang harus memberi contoh kepada masyarakat luas dalam berperilaku dan bukannya menguasai tanah milik Penggugat yang mana hal itu jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah

menguasai tanah tanpa hak dan menciderai prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM 30. Pada faktanya bahwa Tergugat telah membuat pagar di hamparan Tanah A Quo dan juga

memasang

plang

yang

bertuliskan

"TANAH

MILIK

KEMENTERIAN

PERINDUSTRIAN, BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN", sehingga jelas bahwa

perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang menguasai Tanah A Quo tanpa hak karena Tanah A Quo adalah milik Penggugat.

Adapun perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang dikutip sebagai berikut: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan untuk mengganti kerugian tersebut."


Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang dapat dikualifikasikan telah

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum manakala telah memenuhi unsure unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang diantara nya terdiri dari: a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum; b. Adanya Kerugian;

c. Adanya Kesalahan;

d. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan.

Oleh karena itu, Penggugat akan menguraikan secara lebih rinci Perbuatan

Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat V.

UNSUR

PERTAMA

PERBUATANM E L A W A N

PASA L

1365

HUKUM

D I L A K U K A N O L E H TERGUGAT

ADA LAH

YANG

MANA

ADANYA TELAH

31. Ahli Hukum Setiawan, SH, dalam bukunya yang berjudul : "Pokok-Pokok Hukum Perikatan" pada halaman 82-83, telah menguraikan secara rinci tentang pengertian perbuatan melawan hukum, yang dikutip sebagai berikut:

"Berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika: a. Melanggar hak orang lain atau melanggar hak subyektif orang lain;

b. Berlentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, yang mana kewajiban tersebut didasarkan pada peraturan perundangundangan;

c. Bertentangan dengan kesusilaan;

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain."

Sehubungan dengan unsur pertama dalam Pasal 1365 KURPerdata, maka akan diuraikan secara Iebih rinci mengenai perbuatan Tergugat yang masuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

Sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai posisi tata letak dari Tanah A Quo serta kepemilikan Tanah A Quo yang merupakan milik Penggguat, maka telah nyata-nyata bahwa penguasaan tanah yang dilakukan Tergugat yaitu dengan melakukan

pemagaran terhadap satu hamparan Tanah A Quo yang notabene terdiri dari Tanah 600 M2; Tanah 510 M2; Tanah 887,5 M2 dan Tanah 640 M2 adalah merupakan suatu

perbuatan yang melanggar hak Penggugat atau melanggar hak subyektif Penggugat dan/atau bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan/atau bertentangan

dengan kesusilaan dan/atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam

lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, yang mana perbuatan


Tergugat yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum. A. Tergugat Telah Memagari Tanah 600 M2 Dan Tanah 510 M2 Padahal Secara NyataNyata Tergugat- Sama Sekali Tidak Mempermasalahkan Tanah Tersebut

32. Bahwa penguasaan Tanah A Quo Milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat yang tanpa hak terhadap Tanah 600 M2 dan Tanah 510 M2 adalah perbuatan melawan hukum karena:

Pertama, selama ini Tergugat tidak pernah mempermasalahkan Tanah 600 M2 dan Tanah 510 M2.

Kedua, bahwa faktanya Tergugat memagari satu hamparan Tanah A Quo yang merupakan milik Penggugat yang mana dalam satu hamparan Tanah A Quo milik Penggugat tersebut terdiri dari beberapa persil tanah yang termasuk dalam hal ini Tanah 600 M2 dan Tanah 510M2.

Oleh karena itu, jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang No, 51 prp/1960, yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

"Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah " Dengan demikian jelas, bahwa Tergugat telah melanggar Hak Subyektif Penggugat dan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu mematuhi hak milik

orang lain in casu Penggugat sebagaimana amanat dari peraturan perundang-

undangan. Selain itu juga, perbuatan Tergugat yang demikian bertentangan dengan

kesusilaan dan/atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Hal ini telah menunjukkan bahwa

Tergugat telah memenuhi unsur pertama dari Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum.

B. Tergugat Keberatan Terhadap Pengajuan Permohonan Sertifikat Yang Diajukan

Penggugat Kepada Turut Tergugat I Pada Tanah 887 5 M2 Dan 640 M2, Namun

Tergugat Sama Sekali Tidak Menunjukkan Atas Hak Sebagai Dasar Keberatan Atas Tanah 887 5 M2 Dan 640 M2 DanJustru Langsung Memagari Tanah A Quo Secara Keseluruhan Termasuk Tanah 88795 M2 dan Tanah 6401 M 2 33.

Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan atas hak atas

kepemilikan Tanah 640 M2 dan Tanah 887,5 M2 yang merupakan obyek

keberatan dari Tergugat atas permohonan Sertifikat yang diajukan Penggugat kepada


34

Turut Tergugat I vide Bukti P-6.5

Bahwa selain keberatan Tergugat yang mana adalah keberatan yang tidak berdasar secara hukum, ternyata Tergugat malah memagari Tanah A Quo secara melawan. hukum. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat telah memagari Tanah A Quo Milik

Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karenanya, perbuatan Tergugat

tersebut jelas merupakan perbuatan yang telah melanggar Hak Subyektif Penggugat dan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu mematuhi hak milik orang lain in casu Penggugat sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan. Selain

itu juga, perbuatan Tergugat yang demikian bertentangan dengan kesusilaan

dan/atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat

terhadap diri atau barang orang lain. Hal ini telah menunjukkan bahwa Tergugat telah memenuhi unsur pertama dari Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum. C

Sebelah Barat Tanah A Quo Yang Merupakan Milik Penggugat Berbatasan Langsung dengan Tanah Tergugat namun Tergugat TelahMengklaim Tanah. Milik Penggugat Yang Mana klaim Tergugat Tersebut Telah Melewati Batas-Batas Tanah AntaraTanah Penggugat Dengan tanah Tergugat Sehingga Pemagaran Yang Dilakukan Oleh Tergugat Telah Melewati Batas dan Masuk Ke Dalam Area Tanah Penggugat Secara Keseluruhan

35 Bahwa satu kesatuan Tanah A Quo milik Penggugat pada sebelah barat berbatasan

langsung dengan tanah Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada Angka II Huruf C Gugatan A Quo

36 Faktanya, Tergugat memagari Tanah A Quo yang didalamnya termasuk Tanah Penggugat

secara keseluruhan yaitu Tanah 640 M2; Tanah 887,5 M2; Tanah 600 M2 dan Tanah 510 M2. Perbuatan Tergugat mana jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria, yang bunyinya:

"Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan."

37 Dengan demikian jelas, bahwa Tergugat telah melanggar Hak Subyektif

Penggugat dan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu mematatuhi hak milik orang lain in casu Penggugat sebagaimana amanat dari peraturan perundang-

undangan. Selain itu juga, perbuatan Tergugat yang demikian bertentangan dengan

kesusilaan dan/atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Hal ini telah menunjukkan bahwa

Tergugat telah memenuhi unsur pertama dari Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum.


VI. UNSUR KEDUA DARl PASAL 1365 ADALAH ADANYA KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT

38. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat secara nyata-nyata mengalami kerugian yang diantara: Kerugian Material, a.

kerugian yang diderita Penggugat karena tidak bisa menikmati dan

memanfaatkan tanah miliknya sendiri. Oleh karena itu, sejak dipagari

Tergugat tahun 2000 hingga sekarang kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Tergugat adalah: 2015 — 2000 = 15 tahun

tafsiran uang sewa sebagai akibat Tergugat tidak dapat menikmati dan

menggunakan tanah miliknya sendiri adalah sebesar Rp. 25.000.000,- per tahun

Jadi kerugian material sebagai akibat Penggugat tidak dapat menikmati dan menggunakan tanah miliknya sendiri adalah sebesar :

15 tahun x Rp. 25.000.000,-375.000.000 - (tiga ratus juluh puluh lima juta rupiah

b. Kerugian atas keuntungan dikemudian hari yang akan diperoleh oleh Penggugat manakala tanah milik Penggugat diberdayakan secara maksimal adalah sebesar Rp 125.000.000- (seratus dua puluh lima Dengan

juta rupiah).

demikian

total

kerugian

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

material

Tergugat

sebesar

Kerugian Immaterial berupa hilangnya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat karena secara nyata-nyata Tanah A Quo adalah miliknya yang merupakan harta warisan dari Ibu kandung

Penggugat yang apabila ditafsir dinilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 39.

Oleh karena itu total kerugian yang diderita oleh Penggugat 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

adalahsebesar Rp.

VII. UNSUR KETIGA PASAL 1365 ADALAH ADANYA KESALAHAN YANG MANA HAL INI ADA DALAM DIRI TERGUGAT SEHUBUNGAN hal 18 dari 50 hal. Putusan No:205/PDT/2016/PT.Bdg

DENGAN GUGATAN A QUO 40.

Bahwa Ahli Hukum R. Setiawantelah menguraikan mengenai anti kesalahan sebagai unsur dalam perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:

"Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum

Pasal 1365 BW mensyaratkan adanya kesalahan. Syarat ini dapat diukur secara obyektif dan subyektif

Secara obyektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya

akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat

Secara subyektif, kita harus meneliti, apakah si pembual berdasarkan ke ahl i an n ya ya n g di m i l i ki dapat m end u ga akan

aki bat

melakukan

dari

perbuatannya. Selain itu, orang yang

perbuatan

melawan

hukum

dipertanggungjawabkan atas perbautannya."

harus

dapat

Mengacu pada teori diatas maka secara obyektif Tergugat sebagai badan publik seharusnya mengetahui dan memberikan contoh bahwa menguasai sebagian atau seluruhnya tanah milik orang lain atau menguasai tanah

tanpa hak dan kemudian memagari tanah tersebut seolah-olah tanah dimaksud milik nya sendiri maka akan mengakibatkan kerugian bagi orang in casu pemilik tanah yang sebenarnya.

Sedangkan kesalahan dalam arti subyektif juga telah terpenuhi pada diri

Tergugat karena: Pertama, bahwa. Tergugat adalah badan publik yang tentunya mengetahui secara rinci peraturan perundangan-undangan yang berlaku di

Indonesia.Kedua, Tergugat memiliki kewajiban hukum sebagai badan publik untuk

menerapakan

prinsip-prinsip

good

governance

(tata

kelola

pemerintahan yang baik) sehingga patut sadar dan mengetahui bahwa

mengklaim hak orang lain adalah suatu perbuatan yang secara hukum dilarang

Berdasarkan kedua alasan tersebut sudah cukup untuk membuktikan dan

tidak dapat dibantah lagi bahwa Tergugat menghendaki dan/atau mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut sehingga Penggugat yang merupakan pemilik Tanah A Quo mengalami kerugian. VIII.

UNSUR

KE

EMPAT

PASAL

1365

ADALAH

ADANYA


KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

YANG

DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DENGAN KERUGIAN

YANG

DIDERITA OLEH PENGGUGAT

41. Merujuk pada pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap berjudul: Hukum Acara Perdata, halaman 536 sebagai berikut:

dalam buku yang

"Dalam ketentuan perbuatan melawan hukum, terdapatdua unsur yang harus dibuktikan, yang terdiri dari :



adanya kesalahan pelaku baik disengaja (wilful!) atau karena kelalaian (negligence);

 kerugian yang dialami, merupakan akibat

langsung dari perbuatan

melawan hukum yang dilakukan pelaku

berdasarkan pendapat ahli dan dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum

Tergugat sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada Angka V Gugatan

A Quo, maka jelas bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat yang pada

intinya adalah tidak dapat menikmati dan menggunakan Tanah A Quo yang

merupakan miliknya disebabkan karena Tergugat memagari seluruhnya Tanah A Quo yang merupakan milik Pengugat.

Oleh karenanya telah nyata-nyata bahwa terdapat kausalitas antara perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat.

DENGAN TELAH DIPENUHINYA UNSUR PERTAMA, UNSUR KEDUA, UNSUR

KETIGA

DAN

UNSUR

KEEMPAT

SEBAGAIMANA

TELAH

DIURAIKAN PADA GUGATAN A QUO, MAKA TELAH SECARA NYATANYATA

TERGUGAT

MELAWANHUKUM

TELAH

SEBAGAIMANA

MELAKUKAN

DIATUR

PADA

PERBUATAN

PASAL

1365

KUHPERDATA. OLEH KARENANYA MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM UNTUK MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM VIDE PASAL 1365 KUHPERDATA.

SITA JAMINAN ( CONSERVATIR BESLANG 42. Bahwa pada dasarnya Tanah A Quo yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan

hukum adalah merupakan milik Penggugat. Oleh karenanya, untuk memberikan

kepastian kepada Penggugat atas barang tidak bergerak miliknya dan agar Gugatan


A Quo tidak menjadi sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan meletakkan sita jaminan atas Tanah A Quo sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat 43.

(1) HIR.

Lebih lanjut, bahwa dalam praktik telah dikenal perluasan Pasal 227 ayat (1) HIR yaitu termasuk juga terhadap penyitaan barang yang disengketakan, hal ini sebagaimana

pendapat dari Ahli Hukum Yahya Harahap pada bukunya : Hukum Acara Perdata, halaman 301, yang menyatakan: "Dalam

sengketa

milik,

penyitaan

terbatas

pada

barang

yang

disengketakan, Jika perkara yang terjadi berkenaan dengan sengketa ini milik

mengenai barang tertentu: permintaan sita yang dapat diajukan penggugat hanya terbatas pada barang yang disengketakan, tidak boleh melebihi barang itu." 44.

Merujuk pada Pendapat Ahli Hukum diatas dan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR,

maka dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat telah menguasai Tanah A Quo milik Penggugat secara melawan hukum, mohon kiranya Majelis Hakim untuk berkenan mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Tanah A Quo milik Penggugat yang dikuasai Tergugat secara melawan hukum, berupa: a.

Persil No: 86 d. V, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan Sangkuriang,

b.

Persil No. 86 d. IV, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan Sangkuriang,

c. d.

Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas 600 M2; Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas 640 M2;

Persil No. 86 D. IV, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas 887,5 M2;

Persil No. 86, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas 510 M2.

PUTUSAN SERTA MERTA ( UTIVOERKAAR VOORRAAD )

45. Oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat, maka

berdasarkan Pasal 180 H.I.R, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang

memeriksa Gugatan A Quo untuk berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), sekalipun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.

HUKUMAN DWANSOM TERHADAP TERGUGAT 46. Untuk menjamin pelaksanaan atas putusan pada perkara a quo, mohon kiranya Majelis

Hakim dalam amar putusannya untuk menjatuhkan pengenaan uang dwangsom kepada Tergugat manakala lalai dalam menjalankan putusan pada perkara a quo;


Adapun besarnya uang dwangsom adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

per hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan yang berlaku setiap harinya pada saat Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang mulai berlaku terhitung 3 (tiga) hari kerja saat putusan diucapkan.

Selain alasan-alasan dia atas, mohon kiranya juga agar Majelis Hakim

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Gugatan A Quo.

Serta, memerintahkan agar Turut Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas

Tanah A Quo; dan juga memerintahkan Turut Tergugat 1; Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi putusan pada perkara a quo.

TUNTUTAN/FUNDAMENTUM PETENDI Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah kami uraian secara rinci di atas, mohon

kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a qou untuk berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat

melakukan Perbuatan

Melawan Hukum dengan memagari Tanah A Quo Milik Penggugat;

3. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Jual Beli: a.

Akta Jual Beli No. 201/PPAT-Kec.Coblong/1997, tgl. 31 Desember 1997;

c.

Akta Jual Beli No. 154/PPAT-Kec.Cob/1997, tgl. 25 Agustus 1997;

b. d.

Akta Jual Beli No. 201/PPAT-Kec.Coblong/1997, tgl. 31 Desember 1997; Akta Jual Beli No. 200/PPAT-Kec.Coblong/1997, tgl. 31 Desember 1997.

4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak serta berwenang secara hukum atas tanah: e.


Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas 600 M2;

f

Persil No. 86 d. IV, Blok Cisitu, Kohir No: 2169,

terletak di Jalan



g

Persil No. 86 D. IV, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan

Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas 887,5 M2;

h.

Persil No. 86, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan


5

Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menerbitkan Sertifikat atas nama

Penggugat atas tanah:

a. Persil No: 86 d. V, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas 600 M2;

b

Persil No. 86 d. IV, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan Sangkuriang,

Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas 640 M2;

c Persil No. 86 D. IV, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas 887,5 M2;

d

Persil No. 86, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan


6. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, berupa: a.

b.

Kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat untuk m.embayar ganti rugi kepada Penggugat, yang terdiri dari: a.

b.

Kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

8. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)

atas Tanah A Quo milik Penggugat yang dikuasai Tergugat secara melawan hukum, berupa: a.



b. Persil No. 86 d. IV, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan hal 23 dari 50 hal. Putusan No:205/PDT/2016/PT.Bdg


c. Persil No. 86 D. IV, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan

Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas 887,5 M2;

d. Persil No. 86, Blok Cisitu, Kohir No: 2169, terletak di Jalan

Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan

9.

luas 510 M2.

Menyatakan putusan ini patut dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (uilvoerbaar bij vormad).

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) per hari atas ketertambatan dan/atau kelalaian Tergugat dalam

pelaksanaan putusan yang terhitung sejak 3 (tiga) hari kerja pada saat putusan diucapkan.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

12. Memerintahkan Turut Tergugat I; Turut Tergugat II dan Turut III untuk mematuhi putusan.

Tergugat

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memiliki pandangan lain, mohon untuk kiranya putusan yang

seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Membaca Jawaban Tergugat melalui kuasanya tertanggal 23 Juni 2015, yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut : …. I. DALAM EKSEPSI A.

DALAM

E K S E P SI

COMPETENTIE)

KOMPETENSI

A B SO L U T

( A B SO L U T E

Pengadilan Negeri Bandung Secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Perkara Gugatan Perdata a quo (Kompetensi Absolut).

Bahwa Pengadilan Negeri Bandung secara absolut tidak berwenang mengadili perkara gugatan Perdata a quo, karena :

a. Bahwa telah nyata dan jelas dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang menjadi salah satu dasar dan alasan diajukannya gugatan kepada Tergugat adalah

berkaitan dengan perbuatan penerbitan alas hak atau sertifikat hak milik atas nama Penggugat. Hal ini terbukti dari posita maupun petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat yakni :


 Posita angka 25 halaman 14 : "Bahwa Tergugat dalam keberatan kepada Turut

Tergugat I sehubungan dengan proses permohonan pendaftaran tanah 640 m2

dan tanah 887,5 m2 milik Penggugat adalah keberatan yang tidak berdasar. Namun Turut Tergugat I pada akhirnya mengembalikan berkas dan tidak memproses permohonan pendaftaran tanah 640 m2 dan tanah 887,5 m2 yang dimohonkan Penggugat."

 Petitum angka 5 halaman 24 : "Memerintahkan Turut Tergugat I untuk

menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat atas tanah : a. Persil Nomor 86 d V,

Blok Cisitu Kohir 2169, terletak di Jalan Sangkuriang, Kelurahan Dago,

Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas tanah 600 m2; b. Persil Nomor 86 d IV, Blok Cisitu Kohir 2169, terletak di Jalan Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dengan luas tanah 640 m2; c. Persil Nomor 86 d

IV, Blok Cisitu Kohir 2169, terletak di Jalan Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas tanah 887,5 m2; dan d. Persil Nomor 86, Blok Cisitu Kohir 2169, terletak di Jalan Sangkuriang, Kelurahan

Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dengan luas tanah 510 m2. dengan luas keseluruhan tanah yakni 2.637,5 m2

b. Bahwa perbuatan yang dimaksud oleh Penggugat dalam posita gugatannya, yakni perbuatan hukum turut Tergugat I yang mengembalikan berkas permohonan

pendaftaran tanah dan tidak menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat, menurut hemat Tergugat dapat dikualifikasikan ke dalam

Keputusan Tata Usaha Negara yakni dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarayakni :

"(1) apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hak tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara."

C. Bahwa Iebih lanjut lagi, petitum yang diajukan oleh Penggugat putusan yang

memerintahkan Turut Tergugat I untuk menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat, menurut hemat Tergugat adalah kewenangan Badan Peradil an Tata Usaha

Negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 8 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni :

"(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut

dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara

(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:


(a) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau ( b ) p e n c a b u t a n K e p u t u s a n T a t a U s a h a N e g a r a y a n g bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau

(c) penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3."

d. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dengan sendirinya

perkara gugatan tersebut di atas menjadi kekuasaan/kewenangan mutlak Badan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan kekuasaan/kewenangan dari Badan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung.

Hal tersebut secara jelas telah diatur dalam Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, yang mengatur :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara".

e. Bahwa tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I

dengan tidak menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat maupun

petitum Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut

Tergugat I II untuk menerbitkan Sertifikat hak atas nama Penggugat menurut hemat

Tergugat adalah Perbuatan Tata Usaha Negara, maka untuk masalah tersebut yang berwenang menilai adalah Hakim Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata

Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, bukannya oleh Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri Bandung.

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi kompetensi absolut (absolute competentie) tersebut di atas, dan menunjuk kepada Pasal 134 HIR serta Buku II Mahkamah Agung

RI tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 122 butir 23, yang

menyangkut

tangkisan

mengenai

ketidakwenangan

hakim

mutlak

(absolute

competentie) yang diajukan oleh Tergugat haruslah diputus terlebih dahulu sebelum


pemeriksaan pokok perkara. Karenanya demi hukum dan tata tertib beracara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bandung yang memeriksa perkara a quo wajib terlebih dahulu memberikan

putusan atas eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat ajukan sebelum melanjutkan pemeriksaan.

Untuk itu, Tergugat mohon kepada

yang terhormat Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bandung berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukanTergugat;

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. B. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN 1. Tidak ada Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat (No Legal

Relation).

a. Di dalam hukum perdata berlaku hubungan hukum yang terjadi dalam lalu

lintas masyarakat, hukum melekatkan "hak" pada satu pihak, dan melekatkan

"kewajiban" pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan

ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. Dalam hal gugatan a quo, baik dalam Posita gugatan maupun Petitumnya, Tergugat tidak melihat

adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk sating

memberikan hak dan memenuhi kewajiban dalam peristiwa penguasaan tanah oleh Tergugat yakni tanah yang terletak di Jalan Sangkuriang Bandung dengan bangunan yang saat ini digunakan sebagai kantor Tergugat.

b. Bahwa objek sengketa gugatan a quo tanah seluas 25.590 m2 saat ini dikuasai

oleh Tergugat dengan alas Hak berupa Sertifikat Hak Pakal Nomor 72 yang

diterbitkan pada tanggal 9 November 2009 dengan Surat Ukur Nomor 00219/Dago/2009 tanggal 23 Oktober 2009.

Adapun dasar penerbitan dari sertifikat hak pakai Nomor

72

sebagaimana tersebut dalam bagian penunjuk Sertifikat adalah bekas hak milik adat :

 C Nomor 461 Persil 86a;

 C Nomor 1482 Persil 86b;

 C Nomor Persil 963 Persil 86a; hal 27 dari 50 hal. Putusan No:205/PDT/2016/PT.Bdg

 C 1482 Persil 86a;

 C 1067 Persil 86 a

 C Nomor 2256 Persil 86a;

 C Nomor 1743 Persil 8 1a dan

 C Nomor 3532 Persil 86a.

Sedangkan berdasarkan dalil Penggugat dalam Surat gugatannya pada angka 7 halaman

25 jo. angka 12 halaman 8 dinyatakan bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan

jual beli beberapa bidang tanah dengan Alm. Abbas Wiranatakusumah, adapun dasar atas

hak yang dijadikan objek jual beli antara Penggugat dengan Alm. Abbas Wiranatakusumah antara lain :



Persil Nomor 86 d V, Blok Cisitu Kohir 2169 dengan luas tanah 600 m2;



Persil Nomor 86 d IV, Blok Cisitu Kohir 2169 dengan luas tanah 887,5 m2; dan

 

Persil Nomor 86 d IV, Blok Cisitu Kohir 2169 dengan luas tanah 640 m2;

Persil Nomor 86, Blok Cisitu Kohir 2169 dengan luas tanah 510 m2. dengan luas keseluruhan tanah yakni 2.637,5 m2.

Bahwa dengan demikian, Tergugat secara jelas dan nyata menyatakan bahwa lokasi tanah milik Tergugat adalah berbeda dengan lokasi tanah milik

Penggugat. Hal ini didasarkan pada fakta dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai

milik Tergugat berbeda sama sekali dengan dasar alas hak yang didalilkan oleh

Penggugat. Dengan demikian jelas bahwa lokasi tanah milik Tergugat berbeda dengan lokasi tanah yang didalilkan oleh Penggugat dan hal ini berarti tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Tergugat dengan Penggugat.

c. Bahwa tindakan Tergugat memagari tanah dan bangunan milik Tergugat

adalah perbuatan hukum yang tidak melanggar hak dan merugikan siapa pun, mengingat tindakan Tergugat adalah tindakan yang wajar karena tanah dan

bangunan yang dipagari adalah secara sah merupakan milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 72 Tahun 2009.

d. Karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dan

tidak ada hak-hak Penggugat yang dilanggar serta dirugikan oieh Tergugat, juga antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukumapapun, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat patut ditolak.

2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel).

Bahwa perkara gugatan Perdata Penggugat terhadap Tergugat adalah kabur/tidak jelas (obscuur libel), karena :

a. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak memahami dan


mengetahui secara pasti letak dan luas tanah milik Penggugat sendiri. Penggugat hanya mendasarkan gugatannya berdasarkan rekaan semata tanpa didukung

bukti-bukti yang memadai. Hal ini terbukti berdasarkan pernyataan penggugat sendiri, yakni dalil dalam surat gugatan Penggugat pada angka 13 halaman 9 yang

menerangkan bahwa "adapun tanah yang menjadi objek dalam keempat akta jual beli di atas (tanah aquo) merupakan satu kesatuan hamparan tanah yang terletak di jalan Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, sehingga secara keseluruhan dapat diterangkan sebagaimana sketsa di bawah ini (bukti P-4.5)". Dalam dalil dimaksud, Penggugat mendasarkan buktinya hanya kepada sketsa

buatan tangan dan tidak berdasarkan bukti-bukti batas-batas tanah lain" yang benarbenar dapat menjelaskan secara pasti letak tanah milik Penggugat. Tindakan

Penggugat justru jelas menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat untuk

mengaburkan pandangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tentang batas-batas tanah milik Penggugat maupun Tergugat yang sebenarnya.

b. Menurut hemat Tergugat sebelum Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan memagari tanah milik

Penggugat, maka sudah sewajarnya Penggugat dapat menunjukkan dengan jelas batas-batas tanah antara tanah Penggugat dengan tanah Tergugat. Namun,

dalam keseluruhan posita gugatannya, Tergugat merasa Penggugat tidak mampu menunjukkan secara jelas dan nyata batas-batas tanah dimaksud dan hanya

mendasarkan pada rekaan semata. Hal ini menurut hemat Tergugat menjadikan dasar gugatan Penggugat menjadi TIDAK JELAS / obscuur libel.

c. Lebih lanjut lagi, dengan dimasukannya posita maupun petitum gugatan terkait

permohonan penerbitan sertifikat hak atas nama Penggugat semakin menjadikan

gugatan perkara a quo menjadi kabur dan tidak jelas tujuannya, di satu sisi mendalilkan terjadinya perbuatan melawan hukum atas tindakan hukum Tergugat dalam memagari tanah milik Tergugat, tapi di sisi lain juga meminta kepada Majelis

Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat I agar menerbitkan sertifikat hak atas nama Penggugat, padahal jelas-jelas Penggugat mengetahui bahwa petitum

dimaksud adalah petitum yang berkaitan dengan putusan Tata Usaha Negara yang sudah sepantasnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan mencampuradukkan keduanya dalam satu gugatan maka menurut hemat

Tergugat hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi TIDAK JELAS / obscuur libel

Atas dasar tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak demi hukum,

karena Penggugat hanya coba-coba dan tidak serius dalam membuat gugatan, serta asal hal 29 dari 50 hal. Putusan No:205/PDT/2016/PT.Bdg

tembak dan memaksakan diri tanpa alasan hukum dan dasar hukum yang sah serta

tidakdidukung oleh data yang akurat dan faktual, yang menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas,dan oleh karenanya gugatan harusiah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona) Bahwa perkara gugatan Perdata Penggugat terhadap Tergugat adalah Salah Alamat, karena :

a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan memagari tanah milik Penggugat,

dalil

ini

adalah

dalil

yang

tidak

benar

dan

berusaha

memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Bahwa yang sebenarnya adalah

perbuatan Tergugat dalam memagari tanah Tergugat adalah perbuatan yang sah mengingat pagar yang dibuat adalah masih termasuk ke dalam batas-batas

tanah yang secara sah merupakan hak Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 72 yang diterbitkan pada tanggal 9 November 2009 dengan Surat Ukur Nomor 00219/Dago/2009 tanggal 23 Oktober 2009.

b. Selain itu, tindakan Tergugat dalam memagari tanah milik Tergugat dilakukan bersamaan dengan dibangunnya gedung perkantoran milik Tergugat yakni

sekitar tahun 1970, sehingga apabila Penggugat benar-benar mengetahui status dan letak tanah milik Penggugat maupun Tergugat seharusnya Penggugat tidak akan mengajukan gugatan dimaksud mengingat jual beli antara Penggugat dengan penjual tanah sengketa baru dilakukan pada tahun 1997.

c. Bahwa dengan demikian, tindakan Penggugat dalam menggugat Tergugat adalah salah alamat, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dimaksud kepada

Penjual yang menjual tanah kepada Penggugat. Mengingat Penjual terkesan

menyembunyikan status tanah yang sebenarnya dan sama sekali tidak menunjukkan batas -batas yang jelas atas tanah yang dijuainya dan hal inilah yang menyebabkan kebingungan di Pihak Penggugat ketika akan mengklaim

tanah miliknya. Bahkan menurut hemat Tergugat, ketika melakukan jual beli tanah

dimaksud Penggugat sama sekali tidak melakukan pengecekan atas data fisik maupun data yuridis tanah yang dibelinya.

d. Bahwa da lil Tergugat dimaksud, dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor

43/Ket/BBLMNIII/1998 tanggal 25 Agustus 1998 yang

menyatakan bahwa

sesungguhnya Balai Besar Pengembangan Industri Logam (sekarang BBLM/ Balai Besar Logam dan Mesin) sejak tanggal 1 April 1970 menduduki tanah di Jalan

Sangkuriang No. 12 Bandung. Dalam surat keterangan dimaksud, Alm. hal 30 dari 50 hal. Putusan No:205/PDT/2016/PT.Bdg

Abbas

Wiranatakusumah

selaku

penjual

yang

menjual tanah kepada

Penggugat juga menandatanganinya. Maka hal ini berarti sejak awal alm.

Abbas Wiranatakusumah sudah mengetahui dan mengakui keberadaan BBLM dan batas-batas tanah BBLM.

e. Atas dasar tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan

ditolak demi hukum, dengan alasan salah alamat. Penggugat hanya coba-

coba dan tidak serius dalam membuat gugatan, serta asal tembak dan

memaksakan diri tanpa alasan hukum dan dasar hukum yang sah serta tidak didukung oleh data yang akurat dan factual

II I.IIIiDALAM PROVISI Bahwa

Tergugat

berpendiri an

dan

berpegang

bahwa

Gugat an

Penggugat dalam angka 8 petitum gugatan patut ditolak, dengan alasan

hukum tidak ada keadaan mendesak yang mengharuskan terhadap tanah objek perkara dilekati sita jaminan. Terutama berkaitan dengan tanah milik Kementerian Perindustrian yakni tanah Balai Besar Logam dan Mesin mengingat

sudah jelas dan nyata tanah dimaksud secara sah adalah milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 72 Tahun 2009.

Walaupun Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang ingin disita adalah tanah

milik Penggugat, namun karena ketidakjelasan dalil Penggugat mengenai batasbatas tanah dimaksud, dikhawatirkan justru tanah milik Tergugatlah yang dikenakan sita jaminan. Bahwa pelarangan mengenai sita jaminan ini, secara

tegas dan nyata diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

" Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a.

uang atau barang berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi

b.

uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;

c.

d. e. III. 1.

Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

barang bergerak milik negara/ daerah yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;

barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan "

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan/dikemukakan Tergugat baik di dalam Eksepsi maupun Dalam Provisi tersebut di atas mohon dianggap telah termasuk


2.

3.

dalam bagian Pokok Perkara ini.

Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegasseluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didasarkan pada kepura-

puraan dan kebohongan serta argumentasi yang diadakan saja dengan

memutarbalikkan fakta hukum yang sesungguhnya dengan maksud untuk mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim dan menguntungkan diri Para Penggugat 4.

semata.

Bahwa Tergugat mempertanyakan dalil Penggugat Pada angka 2 waris kepada Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa pada intinya ahli waris memberikan

kuasa untuk mengurus kepemilikan tanah halaman 4 yakni mengenai pemberian kuasa dari keseluruhan ahli waris kepada Penggugat, Penggugat menyatakan

bahwa pada intinya ahli waris menberikan kuasa untuk mengurus kepemilikan tanah termasuk namun tidak terbatas untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli Hukum, ada 4 jenis kuasa yang diatur

berdasarkan Undang-Undang yakni : a.Kuasa Umum

Kuasa Umum diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata.Menurut pasal ini,

kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus

kepentingan pemberi kuasa mengenai pengurusan, yang disebut berharder untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Dengan demikian, dari segi hukum, surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk

mewakili pemberi kuasa. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, untuk

dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, Penerima Kuasa haruslah mendapat surat kuasa khusus. b. Kuasa Khusus Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan

secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di

depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat syarat yang disebutkan dalam Pasal 123 HIR. c. Kuasa Istimewa hal 32 dari 50 hal. Putusan No:205/PDT/2016/PT.Bdg

Kuasa Istimewa diatur dalam Pasal 1796 BW dikaitkan dengan Pasal 157 HIR

atau Pasal 184 RBG. d. Kuasa Perantara

Kuasa perantara disebut juga agen. Kuasa ini dikonstruksi berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata dan Pasal 62 KUH Dagang.

Bahwa yang Tergugat pertanyakan adalah bagaimana dan surat kuasa apa yang

diserahkan oleh Para ahli waris kepada Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa di satu sisi kuasa diberikan untuk mengurus kepemilikan tanah termasuk tapi di sisi lain juga

menyatakan bahwa surat kuasa dimaksud juga tidak terbatas untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan tanah dan bangunan.

Menurut hemat Tergugat, apabila yang dimaksud surat kuasa yang diserahkan ahli

waris adalah bersifat pengurusan sebagaimana diatur dalam kuasa umum maka seharusnya dinyatakan dengan tegas apa yang dikuasakan, namun pemberian kuasa ini terbatas

untuk melakukan pengurusan tertentu. Sedangkan dengan memasukkan unsur bahwa kuasa tersebut juga dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum, maka surat

kuasa itu menjadi tidak jelas. Permasalahan hukum apa yang harus diselesaikan oleh si

penerima kuasa, apakah terkait penyelesaian sengketa di pengadilan atau hanya

menghadap pejabat-pejabat tanah dalam rangka mengklarifikasi status tanah dimaksud.

Dengan tidak jelasnya maksud dan tujuan si pemberi kuasa maupun pengklasifikasiannya ke dalam kuasa umum atau kuasa khusus, maka sudah sepantasnya Tergugat dapat mempertanyakan keabsahan kuasa ahli waris itu sendiri.

Bahwa Tergugat menolak dan keberatan atas pernyataan angka 3 halaman 4 terkait

kebolehan pengajuan sengketa warisan oleh seorang ahli waris saja sesuai pendapat

ahli hukum Yahya Harahap yakni "apabila harta warisan dikuasai Pihak ketiga tanpa alasan yang sah, cukup seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai Penggugat."

Bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan mengenai seorangahli waris yang

mengajukan gugatan saja, namun demi menghemat waktu dan biaya serta menjaga asas

kepastian hukum, agar sebaiknya Penggugat melengkapi ahli waris ke dalam

gugatannya. Mengingat baik Penggugat maupun Tergugat juga tidak dapat menghalangi hak

ahli waris lainnya untuk turut menggugat dan masuk ke dalam perkara ini. Bukankah jika perkara ini selesai namun kemudian, di lain hari ahli waris lainnya bergantian

menggugat Penggugat maupun Tergugat, maka hal ini akan memakan waktu dan biaya

yang tidak sedikit serta tidak ada kepastian hukum bagi para Pihak yang berperkara dan oleh


karenanya harus dihindari bagaimanapun juga. Selain itu, dalam pengajuan gugatan oleh seorang ahli waris berdasarkan pendapat ahli

terdapat pula unsur "apabila harta warisan dikuasai Pihak ketiga tanpa alasan yang sah" maka

dengan ini Tergugat menyatakan bahwa tidak ada penguasaan yang tidak sah pada tanah Penggugat, Tergugat menguasai tanah quo secara sah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 72 Tahun 2009.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlulah kiranya kebijaksanaan Majelis Hakim

yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk melihat dan menimbang penggunaan yurisprudensi, karena menurut hemat Tergugat penggunaan yurisprudensi dimaksud harus dilihat kasus per kasus. 5.

Bahwa Tergugat tidak mempermasalahkan peralihan hak antara Penjual (alm.

Abbas Wiranatakusumah) dengan Pembeli (Penggugat) sebagaimana dalil huruf D

dan angka 15 sampai 18 halaman 10 sampai 12 posita gugatan, namun yang Tergugat permasalahkan adalah mengapa Penggugat tidak mendaftarkan tanahnya

dimaksud. Tampaknya Penggugat lupa dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Peraturan Pemerintah dimaksud berlaku pada

tanggal 8 Oktober 1997, sedangkan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan alm. Abbas Wiranatakusumah diklaim sejak tanggal 25 Agustus 1997 dan tanggal 31

Desember 1997.Dengan demikian hal ini berarti bahwa Peraturan Pemerintah ini sudah berlaku ketika peralihan hak antara Penggugat dengan alm. Abbas Wiranatakusumah.

Bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah dimaksud adalah upaya untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria sendiri yakni memberikan kepastian hukum mengenai hakhak atas tanah bagi rakyat seluruhnya ditempuh melalui kegiatan pendaftaran tanah.

Adapun Pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 adalah :

"rangkaian

kegiatan

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah

secara

terus

menerus,

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya"

Untuk keperluan pendaftaran hak dimaksud, maka akan dilakukan pembuktian dan

pembukuan sebagaimana disebutkan dalam bagian ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.


Dengan mendasarkan pada dalil Penggugat bahwa Penggugat benar-benar memiliki

tanah berdasarkan jual beli dengan alas hak berupa persil makasecara hukum bukankah

seharusnya Penggugat segera mendaftarkan tanah dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo. 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997:

"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak

lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala

Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya"

"Kemudian dalam rangka menilai kebenaran alat bukti dimaksud sebagaimana

dimaksud Pasal 24, dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang

tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik."

La l u pertanyaannya, mengapa hingga Penggugat baru mengajukan permohonan pengajuan sertifikat pada tahun 2005 ?dimana dalam pengajuan sertifikat dimaksud

ditolak oleh BPN Bandung melalui Surat Nomor 570/327/KP/2005 dan Surat Nomor 570/327/KP/2005 tanggal 1 april 2005 (vide Bukti P-6.4/ dalil Penggugat angka 23 halaman 13 sampai 14). 6.

Bahwa Tergugat berkeberatan dengan dalil Penggugat pada huruf E dengan

penjelasan angka 19-21 halaman 12-13 posita gugatan yang menyatakan bahwa baik Alm.Ibu Anna Soeharto maupun ahli waris Alm.Ibu Anna Soeharto tidak pernah kehilangan hak milik atas tanah a quo.

Bahwa Penggugat dalam dalil angka 20 menyatakan bahwa sejak dibeli oleh

Alm.Anna Soeharto sampai dengan meninggal dunia, tanah a quo tidak pernah

dipindahkan kepada pihak manapun baikoleh Alm.Anna Soeharto maupun oleh semua ahli warisnya, termasuk juga Penggugat.Selain itu, tanah a quo juga tidak pernah hapus

hak milik karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria.

Fakta yang terjadi di lapangan adalah sejak pembelian tanah dimaksud, Penggugat sama

sekali tidak pernah mengusahakan tanah terlebih lagi mengajukan pendaftaran atas tanah dimaksud. Sehingga pada prinsipnya menurut hemat Tergugat tanah milik Penggugat

sebenarnya dapat dikualifikasikan ke dalam tanah terlantar berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan


Tanah Terlantar. "Tanah yang sudah diperoleh penguasaannya, tetapi belum diperoleh hak atas tanah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar, apabila tanah tersebut oleh pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tidak dimohon haknya atau tidak dipelihara dengan baik."

Lebih lanjut lagi, bagian penjelasan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 menyatakan :

Penggunaan sebidang tanah harus dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah sesuai Pasal 4 jo. Pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu orang atau badan hukum yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, baik dengan membebaskan tanah itu dari hak orang lain atau dengan memperoleh penunjukan dari pemegang Hak

Pengelolaan haruslah segera mengajukan permohonan hak kepada Menteri. Sementara itu yang bersangkutan juga wajib memelihara tanah tersebut"

Hal tersebut senada dengan pernyataan Tergugat pada poin 6 jawaban ini bahwa setelah Penggugat mendapatkan hak atas tanah melalui jual beli seharusnya

Penggugat segera mendaftarkan tanahnya. Hal ini dilakukan agar tanah tersebut tidak dikualifikasikan sebagai tanah terlantar.

Bahwa mengingat objek tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat masuk ke dalam kategori tanah terlantar maka dengan sendirinya Penggugat telah kehilangan

kualifikasinya sebagai Penggugat, oleh karenanya sudah sewajarnya apabila Tergugat

meminta agar gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa Tergugat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam romawi IV halaman 15 yang menyatakan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan atas hak dalam menguasai tanah milik Penggugat, sehingga telah jelas bahwa Tergugat menguasai tanah tanpa hak.

Bahwa objek sengketa gugatan a quo tanah seluas 25.590 m2 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah benar-benar milik Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor

72yang diterbitkan pada tanggal 9 November 2009 dengan Surat Ukur Nomor 00219/Dago/2009 tanggal 23 Oktober 2009. Adapun dasar penerbitan dari Sertifikat

Hak Pakai Nomor 72 sebagaimana tersebut dalam bagian penunjuk Sertifikat adalah bekas hak milik adat : 

C Nomor 461 Persil 86a;




C Nomor 1482 Persil 86b;



C 1482 Persil 86a;

    

C Nomor Persil 963 Persil 86a; C 1067 Persil 86a;


C No. 1743 Persil 81a; dan C Nomor 3532 Persil 86a.

Lebih lanjut, Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai secara melawan hak tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat. Adapun yang benar adalah Tergugat

menguasai tanah yang jelas-jelas dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1970 dan telah bersertifikat dengan bukti alas hak Sertifikat Hak Pakai Nomor 72yang

diterbitkan pada tanggal 9 November 2009, dan pagar yang dibuat oleh Tergugat

didirikan bersamaan dengan pembangunan gedung milik Tergugat yang jelas-jelas masih masuk ke dalam batas-batas wilayah tanah milik Tergugat berdasarkan Surat Ukur Nomor 00219/Dago/2009 tanggal 23 Oktober 2009.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) jo. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa :

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun

sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Bahwa hingga saat ini tanah milik Tergugat dimaksud telah dikuasai oleh Kementerian Perindustrian dan tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) No.TP.BJ.01 yang

peruntukannya untuk sarana perkantoran dan fasilitas laboratorium Balai Besar Logam dan Mesin.

Dengan demikian klaim Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan alas hak adalah klaim yang tidak berdasar sama sekali dan


tidak didukung dasar hukum yang sah serta tidak didukung oleh data yang akurat dan faktual.

Sehingga dengan demikian sudah sewajarnya apabila Tergugat meminta agar Majelis Hakim perkara a quo gugatan Penggugat haruslah ditolak atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 8.

Bahwa Tergugat berkeberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat angka

30 sampai 44 halaman 16 sampai 22 posita gugatan yang menyat akan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam Pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada

orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"

Jawaban Terugugat terhadap perbuatan melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat, diuraikan sebagai berikut : a) Terkait Unsur Melawan Hukum. Penggugat mendalilkan dalam huruf A halaman 17 posita gugatan bahwa Tergugat

telah memagari tanah 600 m2 dan tanah 510 m2, padahal secara nyata-nyata Tergugat sama sekali tidak mempermasalahkan tanah tersebut.

Penggugat mendalilkan dalam huruf B halaman 18 posita gugatan bahwa

Tergugat keberatan terhadap pengajuan permohonan sertifikat yang diajukan

Penggugat kepada Turut Tergugat I pada Tanah 887,5 m2 dan 640 m2, namun Tergugat sama sekali tidak menunjukkan alas hak sebagai dasar keberatan atas tanah 887,5

dan 640 m2 dan justru langsung memagari tanaha quo secara keseluruhan termasuk tanah 887,5 m2 dan tanah 640 m2.

Penggugat mendalilkan dalam huruf C halaman 18 posita gugatan bahwa sebelah

barat tanah a quo yang merupakan milik Penggugat berbatasan langsung dengan tanah Tergugat, namun Tergugat telah mengklaim tanah milik Penggugat yang mana klaim Tergugat tersebut telah melewati batas-batas tanah antara tanah Penggugat

dengan tanah Tergugat sehingga pemagaran yang dilakukan oleh Tergugat telah melewati batas dan masuk ke dalam area tanah Penggugat secara keseluruhan.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat huruf A sampai C dan hal 38 dari 50 hal. Putusan No:205/PDT/2016/PT.Bdg

penjelasannya dimaksud dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Penggugat mengemukakan dalil-dalil di atas hanya berdasarkan tafsiran Penggugat semata tanpa didukung data yang akurat dan faktual.

Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat telah menguasai dan menggunakan tanah

yang diklaim sebagai milik Penggugat dimaksud sejak tahun 1970 dan digunakan sebagai sarana perkantoran dan laboratorium milik Tergugat sejak saat itu. Bahwa dalil

Tergugat

ini

didukung

dengan

surat

keterangan

Nomor

43/Ket/BBLM/V111/1998 tanggal 25 Agustus 1998 yang menyatakan bahwa sesungguhnya Balai Besar Pengembangan Industri Logam (sekarang BBLM/

Balai Besar Logam dan Mesin) sejak tanggal 1 April 1970 menduduki tanah di

Jalan Sangkuriang No. 12 Bandung. Dalam surat keterangan dimaksud, Alm. Abbas

Wiranatakusumah selaku penjual yang menjual tanah kepada Penggugat juga menandatanganinya. Maka hal ini berarti sejak awal alm.Abbas Wiranatakusumah

sudah mengetahui dan mengakui keberadaan BBLM dan batas-batas tanah BBLM.

Bahwa objek sengketa gugatan a quo yakni tanah seluas 25.590 m2 yang saat ini

dikuasai oleh Tergugat adalah benar-benar milik Tergugat. Bahwa dasar

kepemilikan dimaksud adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 72 yang diterbitkan pada

tanggal

9

November

2009

dengan

Surat

Ukur

Nomor

00219/Dago/2009 tanggal 23 Oktober 2009. Adapun dasar penerbitan dari sertifikat hak pakai Nomor 72 sebagaimana tersebut dalam bagian penunjuk Sertifikat adalah bekas hak milik adat : 




C Nomor Persil 963 Persil 86a;

     

C Nomor 1482 Persil 86b; C 1482 Persil 86a; C 1067 Persil 86a;


C No. 1743 Persil 81a; dan

C Nomor 3532 Persil 86a.

Bahwa dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Negara dan pengamanan

aset-aset milik Negara, tanah milik Tergugat dimaksud telah di catatkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) No.TP.BJ.01 yang p e r u n t u k a n n ya u n t u k s a r a n a perkantoran dan fasilitas lab Balai Besar Logam dan Mesin.


Lebih lanjut, Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai secara melawan

hak tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat. Adapun yang benar adalah

Tergugat menguasai tanah yang jelasjelas dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1970 dan telahbersertifikat dengan bukti alas hak Sertifikat Hak Pakai Nomor 72 yang diterbitkan pada tanggal 9 November 2009, dan pagar yang dibuat oleh Tergugat didirikan bersamaan dengan pembangunan gedung milik Tergugat

yang jelas-jelas masih masuk ke dalam batas-batas wilayah tanah milik Tergugat berdasarkan Surat Ukur Nomor 00219/Dago/2009 tanggal 23 Oktober 2009.

Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai batas-batas tanah yang diklaim

miliknya adalah tidak berdasar mengingat dalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak memahami dan mengetahui secara pasti letak dan luas tanah milik

Penggugat sendiri terlebih lagi letak dan luas tanah milik Tergugat. Penggugat

hanya mendasarkan gugatannya berdasarkan rekaan semata tanpa didukung

bukti-bukti yang memadai. Hal ini terbukti berdasarkan pernyataan Penggugat sendiri, yakni dalil pada angka 13 halaman 9 yang menerangkan bahwa "adapun

tanah yang menjadi objek dalam keempat akta jual beli di atas (tanah aquo) merupakan satu kesatuan hamparan tanah yang terletak di jalan Sangkuriang, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung, sehingga secara keseluruhan dapat diterangkan sebagaimana sketsa di bawah ini (bukti P-4.5)".

Dalam dalil dimaksud, Penggugat mendasarkan buktinya hanya kepada

sketsa buatan tangan dan tidak berdasarkan bukti-bukti batas-batas tanah lain"

yang benar-benar dapat menjelaskan secara pasti letak tanah milik Penggugat. Tindakan Penggugat justru jelas menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat

untuk mengaburkan pandangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tentang batas-batas tanah milik Penggugat maupun Tergugat yang sebenarnya

D en ga n

d emi ki a n

pe m bu at a n

p a ga r

ol eh T e r gu gat

ya n g

mengelilingi tanah dan bangunan milik Tergugat bukanlah sebuah tindakan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat mengingat pagar

tersebut jelas-jelas didirikan di dalam bagian tanah yang dikuasai dan dihaki oleh

Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 72 yang diterbitkanpada tanggal 9 November 2009 dan Surat Ukur Nomor 00219/Dago/2009 tanggal 23 Oktober 2009.

Tindakan pembuatan pagar oleh Tergugat dilakukan bersamaan dengan

pendirian bangunan yakni sejak tahun 1970 lalu bagaimana mungkin tindakan


dimaksud kemudian diklaim merugikan Penggugat padahal perbuatan hukum jual beli yang dilakukan Penggugat justru terjadi belakangan yakni tahun 1997.

Sehingga menurut hemat Tergugat, kerugian yang diklaim oleh Penggugat adalah

kerugian yang merupakan kesalahannya sendiri dengan telah melakukan jual beli yang nyata-nyata justru merugikan dirinya k a r e na P en ggu ga t s am a s ek al i t i d ak mengetahui batas dan letak tanah yang dibelinya. Sehingga dengan demikian sudah sewajarnya apabila

Tergugat meminta agar

Majelis Hakim perkara a quo gugatan Penggugat haruslah ditolak atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

b) Terkait unsur kerugian yang diderita Penggugat.  Bahwa Penggugat mendalilkan dalam angka 38 dan 39 halaman 19 sampai 20

posita gugatan bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat secara

nyata-nyata mengalami kerugian berupa kerugian material sebesar Rp. 500.000.000,- dan kerugian 'material sebesar Rp. 500.000.000,-.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat diatas dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa mengingat perbuatan Tergugat dalam membuat pagar bukanlah

perbuatan melawan sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan dalam

angka 8 huruf a halaman 14 sampai 15 jawaban tersebut di atas, maka Tergugat menyatakan tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat atas tindakan Tergugat memagari tanah dan bangunan yang jelas-jelas merupakan milik Tergugat.

Bahwa pembuatan pagar oleh Tergugat dilaksanakan bersamaan dengan

pembangunan gedung dan fasilitas laboratorium milik Tergugat yakni sejak

tahun 1970, sedangkan Penggugat sendiri mengklaim baru melakukan jual beli

pada tahun 1997 maka sudah sewajarnya jika Penggugat benar-benar mengetahui

batas dan letak tanah miliknya maka ketika Penggugat melakukan jual beli seharusnya Penggugat mengetahui keberadaan pagar dimaksud yang dibangun lebih dahulu.


pendirian bangunan yakni sejak tahun 1970, lalu bagaimana mungkin tindakan dimaksud kemudian diklaim dapat merugikan Penggugat padahal perbuatan hukum

jual beli yang dilakukan Penggugat justru terjadi belakangan yakni tahun 1997. Sehingga menurut hemat Tergugat, kerugian yang diklaim oleh Penggugat


adalah kerugian yang merupakan kesalahannya sendiri dengan telah melakukan jual

beli yang nyata—nyata justru merugikan dirinya karena Penggugat sama sekali tidak mengetahui batas dan letak tanah yang dibelinya.

Bagaimana mungkin perbuatan Tergugat dalam mendirikan pagar yang

dilakukan

jauh

sebelum

jual

beli

antara

Penggugat

dan

Alm.Abbas

Wiranatakusumah dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat.Sehingga dengan demikian sudah sewajarnya apabila Tergugat meminta agar Majelis Hakim perkara a quo gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

c) Terkait unsur kesalahan. Bahwa dalam dalil Penggugat angka 40 halarnan 20 posita gugatan,

Penggugat menyatakan jika Tergugat telah memenuhi unsur-unsur kesalahan baik secara objektif maupun subjektif dan mengetahui akibat dari perbuatannya, sehingga secara langsung mengindikasikan terdapat unsur kesalahan dalam tindakan Tergugat.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat diatas dengan

alasan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Penggugat, dalam

melihat unsur kesalahan sebuah perbuatan dapat dilihat dari 3 syarat yakni 

Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang

normal

dapat

menduga

kemungkinan

timbulnya akibat dan

kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak  

berbuat;

Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

Dalam hal ini, secara objektif tindakan Tergugat dalam Memagari tanah dan

bangunan yang benar-benar merupakan miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 72 Tahun 2009 adalah sebuah tindakan yang benar dan tidak

menyalahi norma-norma manapun. Adapun secara subjektif tujuan pembuatan pagar di sekeliling tanah dan bangunan milik Tergugat sejak tahun 1970 adalah sebuah

tindakan normal yang dilakukan pemilik aset manapun guna mengamankan tanah


dan bangunan milik Tergugat mengingat di bangunan dan tanah milik Tergugat dikualifikasikan ke dalam Barang Milik Negara, selain itu di dalam bangunan

dimaksud terdapat banyak sekali barang-barang laboratorium baikyang bergerak maupun tidak bergerak yang juga masuk ke dalam kategori Barang Milik Negara

sehingga tindakan pemagaran menurut hemat Tergugat adalah tindakan wajar dalam melindungi aset negara.


pendirian bangunan yakni sejak tahun 1970, lalu bagaimana mungkin tindakan dimaksud kemudian diklaim dapat merugikan Penggugat padahal perbuatan hukum jual

beli

yang

dilakukan Penggugat justru terjadi belakangan yakni tahun

1997.Sehingga menurut hemat Tergugat, kerugian yang diklaim oleh Penggugat

adaiah kerugian yang merupakan kesalahannya sendiri dengan telah melakukan jual beli yang nyata — nyata justru m erugi kan di rinya kar ena P en ggu gat s am a s ek al i t i dak mengetahui batas dan letak tanah yang dibelinya.

Berdasarkan uraian Tergugat di atas, sudah jelas dan nyata bahwa tidak

ada sama sekali unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam tindakannya

membuat pagar pada tanah milik Tergugat sendiri. Sehingga dengan demikian sudah sewajarnya apabila Tergugat meminta agar Majelis Hakim perkara a quo gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

d) Terkait unsur adanya kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian.

Bahwa dalam dalil angka 41 halaman 21, Penggugat menyatakan bahwa

bardasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat

menderita kerugian dengan tidak dapat menikmati dan menggunakan tanah a quo yang merupakan miliknya disebabkan karena Tergugat memagari seluruhnya tanah a quo yang merupakan milik Penggugat.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat diatas dengan alasan

sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam unsure perbuatan

melawan hukum, unsur kerugian dan unsur kesalahan pada angka huruf a sampai c halaman 13 sampai 18 jawaban di atas, bahwa sesungguhnya tidak ada perbuatan

melawan hukum maka sudah sepantasnya jika diambil kesimpulan bahwa tidak ada sangkut paut antara kerugian yang diklaim oleh Penggugat dengan perbuatan Tergugat dalam mendirikan pagar di sekeliling tanah dan bangunan milik Tergugat.


Sehingga dengan demikian sudah sewajarnya apabila Tergugat meminta agar Majelis

Hakim perkara a quo gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat baik Dalam Eksepsi, Dalam Provisi dan

Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Yang

Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Salah Alamat, Gugatan Penggugat

Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel), dan Tidak ada Kedudukan Hukum dari Penggugat (No Legal Standing.

II. DALAM PROVISI - Menolak Permohonan sita jaminan Penggugat

III. DALAM POKOK PERKARA (1) Menerima

dan

menyatakan

bahwa

seluruh

yangdikemukakan Tergugat adalah sah dan beralasan;

dalih

dan

dalil

(2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard);

(3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,Turut Tergugat II telah

mengajukan Jawaban tertanggal 29 Juni 2015 sebagai berikut ;

1. Bahwa Turut Tergugat II menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil

Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat Gugatannya, kecuali hal- hal yang diakui secara tegas Tutut Tergugat II.

2. Bahwa keberadaan Turut Tergugat II dalam kaitan Gugatan a quo adalah sebagai

Camat tempat dilakukan administrasi awal suatu perbuatan hukum termasuk didalamnya peradilan jual beli.

3. Bahwa dalam posita maupun petitum Gugatan, Penggugat sama sekali tidak menyinggung dan menyebutkan posisi atau legal standing dari Turut Tergugat II,

sehingga dengan demikian tidak ada satu pun perbuatan dari Turut Tergugat II yang


dapat dikaitkan dengan pengajuan Gugatan melawan hukum yang didalilkan

Penggugat. dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keberadaan Turut Tergugat II hanyalah diikuti sertakan sebagai Pihak untuk kelengkapan para pihak saja dalam Peradilan .

4. Pun demikian perkenankan kami menerangkan hal – hal yang kami ketahui baik secara

Faktual dilapangan maupun tercatat secara administrasi dalam Gugatan a quo sebagai berikut ; a. b.

Bahwa Turut Tergugat II mengetahui keberadaan Balai Besar Logam dan Mesin

( BBLM /Tergugat ) yang beralamat dijalan Sangkuriang Nomor 12 Bandung .

Bahwa sepanjang pengetahuan Turut Tergugat II, keberaan Tergugat dijalan

Sangkuriang telah ada jauh sebelum Turut Tergugat II menjabat menjadi Camat Coblong. Adapun setatus tanah dan bangunan yang ditempati adalah tanah Negara

c.

Status kepemilikan tanah dan bangunan Tergugat adalah berdasarkan Sertifikat Hak

Pakai Nomor 72 Tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 November 2009 dengan luas tanah sebesar 25.590 m2, sedangkan batas-batas tanah dan bangunan

tersebut dinyatakan dalam Suratuku Nomor 00219/2009 yang dibuat tanggal 23 Oktober 2009.

d. Bahwa salah satu dasar penerbitan sertifikat hak pakai milik Tergugat adalah peralihan hak berdasarkan data-data riwayat tanah yang tercatat dalam peta buku rincikan tanah. Adapun riwayat tanah tersebut kami yang ketahui adalah sebagai berikut: No

Nama

No. Peta

Persil

2

Maria

2

86b

1482

120

86a

963

1710

1 3 4 5 6 7 8

H. Durachim Sukarma Halimah Onso R Maria

Ishka R

Gandi R

Suryaningrat

Jumlah

1

86a

11

86a

12

86a

10 13 14

19

86a 86a

86a

Kohir

461

2256 1743 1482 1067

3532

Luas (m2)

520

1900 2100 2440 880

15920

25590


f.

Bahwa yang tercatat pada buku rincikan tanah pada kantor kami persil 86b kohir no 2169 atas nama Sangkaningrat – Ny R Ayu luas kurang lebih 640 m2 telah ada tulisan ITB.

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang termuat dan turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung

tertanggal 15 Desember 2015 Nomor :

126/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : A. Dalam Provisi

– Menolak gugatan provisi Penggugat untuk selutuhnya; B. Dalam Eksepsi

 Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara.

 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP.3.432.000 ( tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah )

Membaca Relaas Peberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor

126/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung tetanggal 22 Januari 2016 yang telah diberitahukan dengan seksama kepada Kecamatan Coblong (Turut Tergugat II) dan Kelurahan Dago (Turut Tergugat III) ; Bandung

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pada tanggal 28

Desember 2015 kuasa hukum

Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada :

- Tanggal 19 Januari 2016 kepada Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I, tanggal 20 Januari

2016 kepada Terbanding/Tergugat dan kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum pembanding

semula Penggugat tertanggal 10 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Maret

2016 dan surat memori banding tersebut

diberitahukan dengan seksama masing-masing :

telah

Pada tanggal 23 Maret 2016 kepada Terbanding semula Tergugat , kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan tanggal 24 Maret 2016 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II; Membaca surat kontra memori banding dari

Terbanding semula

Tergugat

tertanggal 15 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 April 2016;


Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)

yang

menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan resmi dan patut kepada para pihak yang berperkara masing-masing :

Kepada Pembanding tanggal 4 April 2016, kepada Terbanding semula Tergugat, Turut

Terbanding I semula Turut Tergugat I , Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II , Turut

Terbanding III semula Turut Tergugat III, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara

yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula

Penggugat

diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana

ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding hanya

dimohonkan oleh Pembanding semula Penggugat, akan tetapi pemeriksaan A quo dalam

tingkat banding harus meliputi dan berlaku juga bagi tergugat lainnya yang dalam tingkat banding kedudukannya menjadi Turut Terbanding ; Menimbang, bahwa Pembanding

semula Penggugat telah mengajukan memori

banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya antara lain sebagai berikut :

1.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung keliru menyimpulkan bahwa Tanah A quo/ Tanah Pembanding dengan tanah Terbanding adalah Tanah yang sama, padahal kenyataannya adalah 2 (dua) Tanah yang berbeda;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah mengabaikan fakta hukum terhadap

kepemilikan Pembanding (dahulu Penggugat) atas tanah A quo, padahal kepimilikan Pembanding telah sah menurut hukum ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan kekeliruan karena telah menghilangkan/mengubah keterangan saksi Penggugat (sekarang Pembanding)

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah mengabaikan fakta persidangan yang diperoleh dari sidang pemeriksaan setempat ;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah keliru menilai bukti yang diajukan oleh

Tergugat sehingga berpendapat bahwa bukti Tergugat dapat melumpuhkan bukti Penggugat;


Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat

telah mengajukan kontra memori yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Menolak seluruh keberatan-keberatan dan alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 11 Maret 2016 ;

- Bahwa pertimbangan hukum serta putusan Judex factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Bandung baik dalamTentang Hukumnya maupun “Mengadili “ telah tepat dan benar, oleh karenanya

Terbanding semula Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil

keberatan yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pemeriksaan dalam perkara ini,

seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan

seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan

Pengadilan tingkat pertama , surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Desember

2015 Nomor : 126/Pdt.G/2015/PN.Bdg, memori banding dan kontra memori banding dari

para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum

Pembanding semula Penggugat, telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim

tingkat pertama, yang sangat tidak memberi keadilan bagi pembanding, karena putusan tersebut melanggar ketentuan hukum Acara perdata dan hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati

keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan

Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara A quo

sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil

alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan

Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 126/Pdt.G/2015/PN.Bdg. yang dimohonkan pemeriksaan dalan tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada

dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;


Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat ;

- Menguatkan putusan Pengadilan

Pembanding semula

Negeri Bandung tertanggal 15 Desember

2015 Nomor : 126/Pdt.G/2015/ PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dan

membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebagai dicantumkan dalam amar putusan perkara A quo ;

DEMIKIANLAH diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Bart di Bandung pada hari ini : SELASA tanggal 21 JUNI 2016 oleh kami : MARIHOT LUMBAN BATU.SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung

sebagai Ketua Majelis, dengan H.NERIS.SH.MH. dan ABID SALEH

MENDROFA.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tertanggal 3 Mei 2015 Nomor 205/Pen/Pdt/2016/PT.BDG.,

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 27 Juni 2016 diucapkan dalam sidang untuk umum

yang

terbuka

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

serta dihadiri oleh : Drs.WAHYU EDI SANTOSO.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara .HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd H.NERIS.SH.MH.

Ttd MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.

Ttd ABID SALEH MENDROFA, SH.

PANITERA PENGGANTI Ttd Drs.WAHYU EDI.S.SH.


Perincian biaya : Meterai ………………………… Rp. 6.000,Redaksi ……………………… Rp. 5.000,Pemberkasan ……………………..Rp.139.000,Jumlah

Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents