PUTUSAN Nomor 07/Pid/2014/PT.Bdg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara PRAPERADILAN dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: --------------------------------------------------------------------------------------------------KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL POLDA JAWA BARAT Cq PENYIDIK KANIT II SUBDIK I KAMNEG KOMPOL AHMAD S. RIDWAN dan AIPTU SAEFUL FIRDAUS , berkedudukan dijalan Soekarno – Hatta No.748 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. AKBP Yanuar Prayoga W, SH , 2. Kompol Budiman, SH, 3. Kompol Dr. Asep Supriadi, SH.MH dan 4. Penata Ajat S Ramdani, SH, masing-masing dari Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 29 Nopember 2013 dan Surat Perintah tanggal 2 Desember 2013 Nomor Sprin/4688/XII/2013 ; ----------------------------------------------------------------------------
PEMBANDING, Semula TERMOHON PRAPERADILAN ; ---------------Lawan:
JO THIONG HIN, Alamat di Jalan Soekarno Hatta No.9 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Badia Yohanes Manurung, SH.MH, 2. Nicholas Sinaga, SH dan 3. Melkisedek Silalahi, SH Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum Badia Y Manurung & Patners, alamat di Jalan Jakarta No.73 Lantai 4 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2013; ---------------------------------------------------------------------------------------TERBANDING, Semula PEMOHON PRAPERADILAN ----------------------
PENGADILAN TINGGI tersebut; ---------------------------------------------------------Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; ------------------------------Menimbang, bahwa dari berkas dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang TERBANDING sebagai PEMOHON PRAPERADILAN, telah mengajukan permohonan sidang pemeriksaan praperadilan dimuka sidang Praperadilan Pengadilan Negeri Bandung atas dalil dan alasan-alasan sebagai berikut : ----------------------------------1. bahwa pemohon praperadilan adalah saksi pelapor berdasarkan tanda bukti lapor No.LPB/748/IX/2012/JABAR tanggal 27 September 2012, dengan sebagai terlapor ALI GUNAMAN, beralamat di Komplek Kumala Garden B7 Rt. 02/Rw. 06 Kelurahan Halaman 1 dari 13 halaman putusan No. 07/Pid/2014/PT.Bdg.
Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat; -------------------------------------------------------------------------2. bahwa tindak pidana yang dilaporkan oleh pemohon praperadilan intinya adalah sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------a. Tindak Pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik yang dilakukan oleh terlapor Ali Gunaman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP, dengan cara terlapor menyuruh Notaris Jelly Nasseri, SH berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata No 512 Bandung, memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik diantaranya Akte Pelepasan Hak No 11 tanggal 29 Maret 2011 dan Akte Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Desember 2010; -----------------------------------------------------------------------------------------------------b. Tindak Pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakai itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun ; --------Hal mana dilakukan terlapor Ali Gunaman dengan menyuruh Notaris Jelly Nasseri, SH membuat Akte Pengikatan Jual Beli dan Akte Pelepasan Hak atas tanah yang terlebih dahulu telah dibeli oleh pemohon praperadilan (Pelapor) secara dibawah tangan dari Barkah Yuniarto, Enok Mulyana, Any Ruchiyati, Susanto Toha, Santoso Toha dan Kurniadi Jukiono ; -----------------------------------------------------------3. Bahwa pemohon praperadilan adalah sebagai pembeli dibawah tangan atas tanah-tanah hak milik, yang dikenal setempat terletak dengan bukti kepemilikan sebagai berikut ; ----------------------------------------------------------------------------------------a. Sertifikat Hak Milik No 00420/Desa Cisalada seluas 235 M2 surat ukur tanggal 21 Nopember 2008 No 256/Cisalada/2008 tanggal 22 Nopember 2008 atas nama Barkah Yuniarto ; ------------------------------------------------------------------------------------b. Sertifikat Hak Milik No 00720/Desa Cisalada tanggal 7 Nopember 2008 seluas 1392 M2 atas nama Barkah Yuniarto ; --------------------------------------------------------c. Sertrifikat Hak Milik No 00723/Desa Cisalada tanggal 7 Nopember 2008 seluas 1514 M2 atas nama Barkah Yuniarto ; ---------------------------------------------------------d. Sertifikat Hak Milik No 00724/Desa Cisalada tanggal 7 Nopember 2008 seluas 4003 M2 atas nama Barkah Yuniarto ; --------------------------------------------------------e. Sertifikat Hak Milik No 00725 / Desa Cisalada tanggal 7 Nopember 2008 seluas 2032 M2 atas nama Barkah Yuniarto ; --------------------------------------------------------4. bahwa pemohon praperadilan membeli tanah-tanah tersebut secara dibawah tangan sejak 5 Maret 2010, dengan membayar secara tunai dan sekaligus kepada masingmasing penjual sesuai dengan kwitansi yang telah ditandatangani berdasarkan
Halaman 2 dari 13 halaman putusan No. 07/Pid/2014/PT.Bdg.
kesepakatan kedua belah pihak, dan pemohon praperadilan juga telah menerima seluruh Sertifikat kepemilikan ; ----------------------------------------------------------------------5. bahwa mengetahui pemohon praperadilan akan melakukan pembebasan tanah seluas 125 Ha diwilayah Kab. Purwakarta, desa Cisalada, terlapor (Ali Gunaman) berkeinginan untuk membeli dari pemohon praperadilan seluas 24 Ha dengan harga untuk tanah-tanah yang berbatasan dengan Jalan seharga Rp. 75.000,permeter, sedangkan tanah-tanah yang berada dibelakang seharga Rp. 50.000,permeter ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------6. bahwa guna melakukan proses pengalihan hak atas tanah seluas 24 Ha tersebut, terlapor (Ali Gunaman) menunjuk Notaris Jelly Nasser, SH yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No 512 Bandung, untuk melakukan proses jual beli dan terlapor (Ali Gunaman) meminta kepada pemohon praperadilan untuk menyerahkan seluruh sertifikat hak milik atas tanah dimaksud kepada Notaris ; -------------------------------7. bahwa seluruh setifikat oleh pemohon praperadilan, melalui Susanto Toha telah diserahkan kepada Notaris Jelly Nasseri pada tanggal akhir Desember 2010 untuk dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli antara pemohon praperadilan dengan terlapor (Ali Gunaman) ; -------------------------------------------------------------------------------8. bahwa kemudian baru diketahui pemohon praperadilan bahwa yang dibuat adalah Akta Pelepasan Hak No 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 antara terlapor dengan pemilik asal yaitu Barkah Yuniarto, Enok Mulyana, Ani Ruchiyati, Susanto Toha, Santoso Toha, dan Kurniadi Jukiono yang seharusnya adalah antara pelapor (Pemohon praperadilan) dengan pemilik tanah asal ; -------------------------------------------------------9. bahwa atas nama laporan tindak pidana dari saksi pelapor (pemohon praperadilan) termohon praperadilan telah melakukan proses hukum dan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, meliputi tindakan penyelidikan dan penyidikan dan telah sampai pada tindakan pemberitahuan dilakukan penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Bandung ; -------------------------------------------------------------------------------------------10. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti permulaan yang sah dan ada pada berkas pidana atas nama terlapor Ali Gunawan, yang dibuat oleh termohon praperadilan diketahui bahwa seluruh tanah yang dikuasai terlapor (Ali Gunawan) berdasarkan Akta Pelepasan Hak No.11, 12, 13, 14, 15, dan 16 tanggal 29 Maret 2011 yang dibuat Notaris Jelly Nasseri, SH adalah tidak sah, karena proses penanda tanganan Akta Pelepasan Hak oleh yang melepaskan, tidak tertera nama pihakpihak lain didalamnya dan dilakukan tidak dihadapan Notaris Jelly Nasseri, SH melainkan dihadapan pegawai Notaris, yang bernama Rendika Gilang Utama dan Parluhutan Napitapulu, SH. Hal ini adalah berdasarkan keterangan saksi Barkah Yuniarto ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 3 dari 13 halaman putusan No. 07/Pid/2014/PT.Bdg.
11. berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan termohon praperadilan sebagaimana yang terdapat didalam berkas perkara, semula ditangani oleh Kanit IV Subdik I Kamneg Kompol Nana Sutisna, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/569/X/2012 Ditreskrim Um tanggal 8 Oktober 2012, Sampai pada kesimpulan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP, dan ditingkatkan ke penyidikan ; ------------------------------------------------------------------------------------------------12. bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/207 a/IV/2013/Dit Reskrim Um tanggal 30 April 2013, telah memindahkan penanganan perkara laporan atas nama pemohon praperadilan dari unit IV Subdit Kamneg ke Unit II Subdit I Kamneg Kompol Ahmad S Ridwan, Aiptu Firdansa ; ----------------------------------------------------13. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP 2 HP) ke 4 tanggal 7 Oktober 2013, penanganan perkara oleh termohon praperadilan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi : --------------------------------------
Jo Thiong Hin /Saksi pelapor (5 kali pemeriksaan) ; ------------------------------------------
-
Ani Ruchiyat ( 3 kali pemeriksaan ) ; -------------------------------------------------------------
-
Enok Mulyanah ( 3 kali pemeriksaan ) ; ----------------------------------------------------------
-
Barkah Yuniarto ( 3 kali pemeriksaan ) ; ---------------------------------------------------------
-
Santoso Toha ( 3 kali pemeriksaan ) ; -----------------------------------------------------------
-
Susanto Toha ( 3 kali pemeriksaan ) ; -----------------------------------------------------------
-
Tji Yu Chien ; -------------------------------------------------------------------------------------------
-
Bambang Hadiyuwono ; ------------------------------------------------------------------------------
-
Tandang Supardi ; ------------------------------------------------------------------------------------
-
Teddy Karyanto Subondo ; --------------------------------------------------------------------------
-
Parluhutan Napitupulu, SH ( Staf Notaris ) ; ----------------------------------------------------
-
Wagita SH (BPN Purwakarta) ; --------------------------------------------------------------------
-
Liem Ay Hwa bin LIin Sr Kao ; ----------------------------------------------------------------------
-
Yusuf Gunawan ; --------------------------------------------------------------------------------------
-
Agus Gunawan ; ---------------------------------------------------------------------------------------
-
Tatang Wahyu ; ----------------------------------------------------------------------------------------
-
Ali Gunaman ( 3 kali pemeriksaan) ; --------------------------------------------------------------
-
Dr. Jelly Nasseri, SH. MH (4 kali pemeriksaan) ; ----------------------------------------------
Serta telah dilakukannya pemeriksaan konfrontasi terhadap para saksi. Sesungguhnya dari keterangan saksi-saksi, terlebih pada Barkah Yuniarto, Enok Mulyana, Dr. Jelly Nasseri, SH.MH , Ali Gunaman didalam BAP telah ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP, dan menemukan tersangkanya ; ---------------------------------------------------------------------
Halaman 4 dari 13 halaman putusan No. 07/Pid/2014/PT.Bdg.
14. bahwa ternyata diluar dugaan, termohon praperadilan telah mengeluarkan Surat Penghentian Perkara (SP3) No.SP.Sidik/207a/2013/Dit Reskrim Um tanggal 22 Oktober 2013, untuk menghentikan Penyidikan Tindak Pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP yang diduga dilakukan oleh terlapor Ali Gunaman ; -------------15. bahwa tindakan termohon praperadilan yang telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara No.SP.Sidik/207a/X/2013 Dit.Reskrim Um tanggal 22 Oktober 2013, adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena : --------------------------------------------------a. berdasarkan keterangan sebagaimana saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara atas nama terlapor Ali Gunaman telah memenuhi unsur delik yang disangkakan melanggar pasal 266 KUHP ; --------------------------------------------------------------------b. disamping itu, apabila dicermati Surat Penghentian Penyidikan Perkara, pada bagian Mengingat poin 5 (lima) yang menyebut adanya “Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.A.3/214/X/2013 Dit Reskrim Um tanggal 2 Oktober 2013”, dan pada poin 6 (enam) yang menyebut adanya “Hasil gelar perkara pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 diruang gelar Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar”. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena sehari setelah gelar perkara dimaksud termohon praperadilan mengirimkan SPDP ke ke Kejaksaan, yang berarti hasil gelar perkara pada hari Selasa 1 Oktober 2013 memberi kesimpulan bahwa pemeriksaan perkara dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, yang berarti pula secara hukum telah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status terlapor Ali Gunaman dari saksi menjadi tersangka, maka perlu dikirim surat pemberitahuan Dimulai Penyidikan ke Kejaksaan sebagaimana Surat Termohon Praperadilan No. A.3/214/X/2013 Dit Reskrim Um tanggal 2 Oktober 2013 ; -------------------------------16. bahwa adanya lembaga yang berwenang dalam hal ini Hakim Praperadilan untuk masuk dan memberikan penilaian tentang sah tidaknya penghentian penyidikan perkara, maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta yuridis yang telah dikemukakan dan sesuai pasal 77 huruf a, pasal 80, pasal 81, dan pasal 82 KUHAP (Undang-Undang No.8 tahun 1981) maka saksi pelapor/korban sebagai pencari keadilan mohon keadilan hukum selaku pemohon praperadilan, meminta kepada yth Ketua Pengadilan Negeri Klas I Bandung cq. Yth Hakim Praperadilan berkenan memeriksa, mengadili dan memutus pemohon praperadilan ini sesuai hukum : ---------1. Mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan pemohon praperadilan secara keseluruhan ; -------------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan termohon praperadilan dalam mengeluarkan
surat
penghentian
penyidikan
perkara
No
SP
Sidik/207
Halaman 5 dari 13 halaman putusan No. 07/Pid/2014/PT.Bdg.
a/X/2013/Dit Reskrim Um tanggal 22 Oktober 2013, adalah tidak sah menurut hukum ; ---------------------------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan kepada termohon praperadilan untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara pidana atas nama terlapor Ali Gunaman ; -------4. Membebankan biaya kepada Negara ; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Nopember 2013 Nomor : 07/Pid/Praper/2013/PN.Bdg yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : ------------DALAM
EKSEPSI
:-----------------------------------------------------------------------------------
Menolak eksepsi dari termohon tersebut ; ---------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------------------1.
Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon ; ---------------------------------------------
2.
Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan termohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP Sidik/207 b/X/2013/Dit Reskrim Um tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 22 Oktober 2013 adalah tidak sah menurut hukum ; ---------------------------------------------------------
3.
Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap perkara pidana atas nama terlapor Ali Gunaman ; -------------
4.
Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar N I H I L ; ----------------------------------------------------------------------------------------Mengingat
akan
Akta
Permohonan
Banding
Nomor
:
50/Akta
Pid/2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Nopember 2013 termohon Praperadilan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri
tersebut,
permohonan
banding
mana
telah
diberitahukan
kepada
terbanding/pemohon Praperadilan pada tanggal 2 Desember 2013 ; ----------------------------Memperhatikan memori banding tertanggal 18 Desember 2013 dari kuasa Pembanding/termohon praperadilan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Desember 2013, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Pemohon Praperadilan pada tanggal 18 Desember 2013 ; Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2013 yang diajukan oleh kuasa terbanding/pemohon praperadilan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Desember 2013, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pembanding/termohon praperadilan pada tanggal 31 Desember 2013;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Halaman 6 dari 13 halaman putusan No. 07/Pid/2014/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 6 Januari 2014 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding didalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah : ---1.
bahwa penyebutan urut-urutan hirarki yang dijadikan sebagai termohon oleh pemohon praperadilan dalam surat permohonannya adalah keliru atau kurang lengkap, yaitu tidak mencantumkan Kasubdit I Kamneg. Bahwa seharusnya penyebutan termohon yang benar adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum Cq. Kepala Sub Direktorat I Keamanan Negara Cq. Kepala Unit I ; -------------------------------------------------------------
2.
bahwa pihak termohon/pembanding bukanlah pejabat yang menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan
yang dimaksudkan pemohon, oleh karena surat
penghentian penyidikan tersebut diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar selaku Penyidik, yaitu Kombes Pol Drs. Erwin Faisal M.Si ; ------------------Bahwa karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan Eksepsi termohon telah memasuki materi/pokok perkara adalah tidak tepat sebelum dillakukan pembuktian. Disamping itu eksepsi yang diajukan termohon belum dipertimbangkan oleh Hakim, karena dalam pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara, tidak ditemukan pertimbangan mengenai keberatan atau tidaknya permohonan pemohon praperadilan.Padahal eksepsi termohon sangat menentukan syarat sahnya suatu permohonan/gugatan, mengingat yang menjadi pihak termohon praperadilan seharusnya adalah pihak yang bertanggung jawab atas surat penghentian penyidikan. Sedangkan dalam hal ini termohon bukan pihak yang menerbitkan surat penghentian penyidikan ; ------------------------------------------------------------------------------------------Dengan kata lain termohon dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan dan kapasitas karena itu permohonan pemohon praperadilan tidak memenuhi syarat formil/cacat formil, sehingga seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; ------------------------------------------------------------------------------------------------3.
bahwa permohonan pemohon/terbanding telah keliru dan salah sasaran, sehingga sulitlah bagi termohon untuk melaksanakan putusan Praperadilan tersebut, oleh karena termohon praperadilan/pembanding tidak memiliki kedudukan dan kapasitas serta kewenangan yang tepat menurut hukum untuk melanjutkan proses penyidikan ; -
4.
bahwa karena KUHAP tidak mengaturnya, maka dalam praktek sehari-hari penghentian penyidikan dilakukan
oleh Penyidik dengan mengeluarkan Surat
Halaman 7 dari 13 halaman putusan No. 07/Pid/2014/PT.Bdg.
Ketetapan Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh Kepolres/Kapolda atau yang mewakilinya. Karena itu putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan permohonan pemohon tidaklah tepat, sebab termohon/Pembanding hanyalah seorang anggota POLRI yang menerima tugas dari pimpinan untuk melaksanakan perintah penghentian penyidikan perkara; -------------------------------------Bahwa yang dimintakan oleh pemohon agar dinyatakan tidak sah adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/207a/X/2013/Dit Reskrim Um tanggal 22 Oktober 2013 ; ----------------------------------------------------------------------------Sedangkan yang diputus dan dikabulkan oleh Hakim Praperadilan adalah
Surat
Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/207 b/X/2013/Dit Reskrim Um tanggal 22 Oktober 2013 ; ----------------------------------------------------------------------------Dengan demikian obyek yang disengketakan salah, dan putusan Hakim melebihi apa yang dimohonkan ; ---------------------------------------------------------------------------------------5. bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SP Sidik/207b/X2013/Dit/Reskrim Um tanggal 22 Oktober 2013 tidak sah menurut hukum, adalah pendapat yang keliru atau tidak tepat ; ------------------------------------------------------------------------------------------Adalah keliru pendapat Pengadilan Negeri yang menilai penghentian penyidikan dalam kasus ini sebagai tidak berdasar dan beralasan hukum hanya berpedoman pada peristiwa penandatanganan kwitansi dan blangko akta kosong serta keterangan saksi yang menyatakan tidak pernah menjual tanah kepada PT. Guna Mitra Abadi / Ali Gunaman, seharusnya Pengadilan Negeri/Hakim Praperadilan lebih cermat lagi dengan mempertimbangkan alat-alat bukti lain antara lain Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Nopember 2012 No.132/Pdt.G/2012/PN.Bdg dan putusan
Pengadilan
Tinggi
Bandung
tanggal
29
April
2013
No.74/Pdt/2013/PT.Bdg ; -------------------------------------------------------------------------Bahwa demikian pula seharusnya Hakim Praperadilan memperhatikan isi Akta Perjanjian No 6 tanggal 10 Maret 2011 antara pemohon Praperadilan dengan Ali Gunaman, akta mana tidak dapat dilepaskan dengan Akta Jual Beli No.11, 12, 13, 14, 15 dan 16 tanggal 29 April 2011 ; --------------------------------------------------------------------Bahwa sebelum pemohon praperadilan mempermasalahkan penanda tanganan kwitansi
dan
blanko
kosong
serta
melaporkannya
kepada
termohon
praperadilan/pembanding, pemohon Praperadilan/Jo Thiong Hin telah menggugat PT. Guna Mitra Abadi (Ali Gunaman) dengan obyek sengketa/materi permasalahan mengenai Akta Perjanjian No 6 tanggal 10 Maret 2011,
dan ternyata oleh
Pengadilan Tinggi Bandung, Akta Perjanjian No.6 tersebut dinyatakan sah dan mengikat, sesuai gugatan dan permohonan Jo Thiong Hin/Pemohon Praperadilan; ---Dengan demikian isi akta tersebut, khususnya berkenaan dengan jual beli tanah antara penjual dan Ali Gunaman sebagai pembeli, adalah sah pula; ------------------
Halaman 8 dari 13 halaman putusan No. 07/Pid/2014/PT.Bdg.
6. bahwa putusan praperadilan Pengadilan Negeri Bandung tersebut adalah tidak tepat. Hal mana disebabkan Hakim telah keliru menentukan dan mempertimbangkan faktafakta hukum dalam perkara a quo. Setidaknya, Hakim hanya mempertimbangkan sebagian fakta yang ada yaitu tentang penandatanganan kwitansi kosong yang dilakukan oleh para penjual tanah kepada PT. Guna Mitra Abadi/Ali Gunaman, tanpa melihat dan mempertimbangkan adanya hubungan dan peristiwa perdata antara pemohon Praperadilan/Jo Thiong Hin dengan PT. Guna Mitra Abadi/Ali Gunaman. Lagi pula penandatanganan kwitansi kosong yang dilakukan oleh para penjual tanah, adalah atas kehendak dari para penjual tanah itu sendiri serta sesuai dengan perintah pemohon praperadilan/Jo Thiong Hin ; -------------------------------------------------------------Bahwa disamping itu apa yang dikemukakan oleh pemohon Praperadilan adalah bertolak belakang satu dengan yang lain, yaitu disatu pihak didalam perkara perdatanya meminta agar perjanjian tanggal 10 Maret 2011 (Akta Perjanjian No.6 tahun 2011)
dinyatakan sah, sedangkan dilain pihak dalam perkara permohonan
Praperadilannya, pemohon/Jo Thiong Hin telah melaporkan Ali Gunaman kepada Polda Jabar/Termohon Praperadilan, telah terjadi dan melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP ; ----------------------------------------------------Bahwa dengan memperhatikan putusan perdata antara pemohon praperadilan melawan Ali Gunaman, maka jelas bahwa segala bentuk perjanjian atau kesepakatan antara para pihak yang tercantum dalam akta perjanjian No.6 tersebut harus pula dinyatakan sah dan mengikat para pihak pembuatnya. Dan karenanya pertimbangan dan pendapat serta kesimpulan termohon praperadilan/pembanding bahwa dalam kasus ini tidak terdapat unsur tindak pidana seperti diatur dalam pasal 266 KUHP, melainkan merupakan peristiwa atau hubungan keperdataan antara para pihak adalah telah tepat menurut hukum. Karenanya pula tindakan termohon praperadilan menerbitkan Surat Perintah Penghentian penyidikan dalam perkara a quo adalah cukup beralasan dan sah menurut hukum. Dan karenanya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bandung tersebut diatas dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Dir. Reskrimum Polda Jabar sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SP. Sidik/207b/X/2013/Dit Reskrimum tanggal 22 Oktober 2013 dan Surat Ketetapan No.S.Tap/214 b/X/2013/Dit Rekrimum tentang penghentian Penyidikan tanggal 22 Oktober 2013 adalah sah menurut hukum ; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebaliknya termohon banding/pemohon praperadilan didalam kontra memori bandingnya antara lain mengemukakan : ----------------------------------
Halaman 9 dari 13 halaman putusan No. 07/Pid/2014/PT.Bdg.
1.
Bahwa proses pemeriksaan dipersidangan, pertimbangan hukum dan putusan praperadilan Pengadilan Negeri Bandung atas permohonan pemohon/terbanding adalah telah sesuai dan tepat serta berdasar hukum, karena itu adalah tepat apabila putusan tersebut dikuatkan ; ----------------------------------------------------------------------------
2.
bahwa menurut pasal 83 ayat 1 KUHAP, terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan permohonan banding. Dikecualikan dari larangan tersebut adalah apabila putusan praperadilan tersebut berkenaan dengan putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan, yang untuk itu dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi (Pasal 83 ayat 2 KUHAP) ; ---------------------------------------------------Bahwa akan tetapi ketentuan Pasal 83 ayat 2 KUHAP tersebut sekarang sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini berkenaan dengan
adanya
putusan
Mahkamah
Konstitusi
tanggal
1
Mei
2012
No.65/PUU/IX/2011 yang memutuskan bahwa pasal 82 ayat 2 KUHAP tersebut bertentangan dengan UUD-RI Tahun 1945 dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----------------------------------------------------------Bahwa karena itu kini Pengadilan Tinggi tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dalam perkara Praperadilan ; ------------------------------Menimbang,
bahwa
sebelum
Pengadilan
Tinggi
mempertimbangkan
keberatan dan alasan-alasan pembanding/termohon praperadilan didalam memori bandingnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terhadap putusan praperadilan dapat dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi ; ------------Menimbang,
bahwa
sidang
pemeriksaan
praperadilan
adalah
wewenang Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan secara horizontal atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum yang berkenaan dengan masalah sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan/atau penuntutan, serta tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan penggeledahan atau pemasukan rumah tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang serta penyitaan yang tidak sah menurut hukum ; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa dalam perkara a quo, telah ternyata bahwa pihak
Penyidik pada Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Jo Thiong Hin (pemohon praperadilan) atas diri terlapor/tersangka Ali Gunaman. Bahwa atas tindakan penghentian penyidikan mana oleh pihak ketiga yang berkepentingan yaitu saksi pelapor atau pengadu, dalam hal ini Jo Thiong Hin diajukan permohonan sidang pemeriksaan praperadilan melalui Pengadilan Negeri Bandung, yaitu untuk memeriksa, menilai dan
Halaman 10 dari 13 halaman putusan No. 07/Pid/2014/PT.Bdg.
menguji apakah tindakan penyidik/termohon praperadilan yang menghentikan penyidikan tersebut sah atau tidak sah ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
apabila
sidang
praperadilan
memutuskan
dan
menyatakan Penghentian Penyidikan adalah sah, maka proses perkara pidananya berakhir dan tidak berlanjut sampai ketingkat penuntutan maupun sidang Pengadilan.
Sebaliknya
apabila
sidang
Praperadilan
memutuskan
bahwa
penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak sah, maka sebagai konsekwensinya penyidik harus meneruskan/melanjutkan perkara tersebut sampai proses penuntutan dan sidang Pengadilan. Demikianlah makna ketentuan pasal 77 huruf a dan pasal 80 KUHAP. Meskipun demikian, adanya putusan praperadilan dalam tingkat penyidikan, tidak menutup kemungkinan diadakan sidang pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat penuntutan, manakala untuk itu diajukan permintaan baru ; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, pemeriksaan praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan secara horizontal terhadap penyidik maupun Penuntut Umum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat (1) KUHAP secara tegas telah ditentukan bahwa terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 “tidak dapat dimintakan banding” ; ------------------------Menimbang, bahwa pengecualian dari hal tersebut diatas adalah seperti yang diatur dan ditentukan dalam pasal 83 ayat (2), KUHAP,
yaitu bahwa terhadap
putusan
bahwa
praperadilan
yang
isinya/putusannya
menyatakan
“Penghentian
Penyidikan atau Penghentian Penuntutan tidak sah”, dapat dimohonkan banding dan dimintakan putusan akhir ke PengadilanTinggi ; --------------------------------------------Menimbang, bahwa sekalipun pasal 83 ayat (2) KUHAP memperbolehkan dan memungkinkan diajukan permohonan banding atas putusan praperadilan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, akan tetapi ternyata telah berubah dan berkembang situasi, kondisi dan kehidupan hukum yang baru, yaitu dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 1 Mei 2012 Nomor 65/PUU-IX/2011 yang memutuskan bahwa “Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang “HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus memutuskan dan menyatakan bahwa pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa latar belakang dan dasar filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, lagi pula menurut Pengadilan Tinggi seperti telah dipertimbangkan diatas yaitu bahwa sidang pemeriksaan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan secara horizontal atas
Halaman 11 dari 13 halaman putusan No. 07/Pid/2014/PT.Bdg.
tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum yang berkenaan dengan masalah sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan serta tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan penggeledahan atau pemasukkan rumah tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang serta penyitaan yang tidak sah menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi yang meniadakan atau menghapus hak penyidik dan/atau Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Praperadilan seperti dimungkinkan oleh Pasal 83 ayat (2) KUHAP adalah telah tepat dan harus dihormati ;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena pasal 83 ayat
(2) KUHAP sudah
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sebagai konsekwensi yuridisnya terhadap putusan Praperadilan Pengadilan
Negeri
Bandung
07/Pid/Praper/2013/PN.Bdg,
tidak
tanggal dapat
27
Nopember
diajukan
2013
Nomor
permohonan banding,
dan
karenanya permohonan banding dari Pembanding, semula termohon praperadilan secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima; -------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan materi maupun alasan-alasan yang dikemukakan pembanding/ termohon praperadilan didalam memori bandingnya ; ------------------------------------------------Mengingat Pasal 1 butir 10, Pasal 77 sampai dengan pasal 82 KUHAP, Pasal 83 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 1 Mei 2012 Nomor 65/PUUIX/2011, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ M E N G A D I L I : -----------------------------------------------
-
Menyatakan “tidak dapat diterima” permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL POLDA JAWA BARAT cq. PENYIDIK KANIT II SUBDIK I KAMNEG KOMPOL AHMAD S
RIDWAN dan AIPTU SAEFUL FIRDAUS, semula termohon
Praperadilan; ----------------------------------------------------------------------------------------------
-
Menyatakan biaya perkara nihil ; -------------------------------------------------------------------
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari
SELASA
tanggal 28 Januari
2014 dan
Halaman 12 dari 13 halaman putusan No. 07/Pid/2014/PT.Bdg.
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh : Moerino, SH. Hakim Tinggi/Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, H. Nuzuardi, SH.MH dan H. Effendi Gajo, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh Umar Basri, SH Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung,
dengan tidak dihadiri oleh pembanding maupun terbanding. Hakim-hakim Anggota
Hakim Ketua
Ttd.
Ttd.
H. NUZUARDI, SH.MH.
MOERINO, SH.
Ttd. H. EFFENDI GAJO, SH.MH. Panitera Pengganti Ttd. UMAR BASRI, SH
Halaman 13 dari 13 halaman putusan No. 07/Pid/2014/PT.Bdg.
