P U T U S A N Nomor.107/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. Dr. LYNDA DINI GUNAWAN beralamat di Jl. H Moh. Iskat No. 9 RT.008/RW.008, Kelurahan Cicendo, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Kursi, SH, advokat/pengacara pada Kantor Hukum Muhammad Kursi dan Rekan, beramalat di Komplek Melati Indah, Jl. Melati No.6, Blok E23, Ujung Berung, Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula Tergugat IV ; 2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA
BADAN
PERTANAHAN
NASIONAL
KABUPATEN BEKASI, beralamat di Komplek Lippo Cikarang Jl. Dahlia Blok B4 Cikarang Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, Daryoto, SH, Sri Harta Maniati, SH.MH,
Dindi
Surachman No.
Saripudin,
SH,
SH,
berdasarkan
656/SK/XI/2014,
tanggal
selanjutnya disebut sebagai
Labiranggina,SH Surat 24
Kuasa
dan
Khusus
Nopember
2014,
PEMBANDING II semula
Turut Tergugat I ; L A W A N : 1. TUNGGUL
PANJAITAN,beralamat RT.001/RW.002,
di
GW,
Garden
Kelurahan
EA,
16
Lambangsari,
No.
15,
Kecamatan
Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JUNAIDI MANURUNG, SH dan Aloksen Manik, SH Advokat pada Law Office “Junaidi Manurung & Partners” beralamat di Jl. Jend. D.I Panjaitan No. 7 Jakarta Timur -13410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 79/JIUZP/SK/XI/2014
tanggal
1
selanjutnya
sebagai
TERBANDING
disebut
Nopember
2014, semula
PENGGUGAT ; Dan Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
2. SUKENTO TANJUNG, dahulu beralamat di Kampung Warung Bongkok, RT. 005/RW.004, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING I
semula Tergugat I ; 3. TJITRA SARI LAHITO,dahulu beralamat di Kampung Warung Bongkok, RT. 005/RW.004, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula Tergugat II ; 4. LIE KINSLEY WANGSAWIJAYA dahulu beralamat di Jl. Ciluriang / regol No. 65 Balong Gede, Bandung, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula Tergugat III ; 5. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II JATILUHUR, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 124 D, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Bimo Triputranto, SH, Yanti Ariani S, SH, Ramdani Surya Harja, SH, Bahtiar Rivai Firdaus SH, Hendry Irwanugroho SH, dan Wilda SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1/10/SKS/2014, tanggal 10 Desember 2014, Selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING
IV
semula Turut Tergugat II ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 Februari 2017, Nomor.107/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, gugatan TERBANDING I semula Penggugat tertanggal 4 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Nopember 2014 dalam Register Nomor : 505/Pdt.G/2014/PN.Bks. yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
1.
Bahwa Penggugat adalah pemegang hak untuk memanfaatkan /menggunakan lahan kelola/milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di bentulan Sempadan Kali Sadang seluas + 1.050 M2 terletak di Kp. Sukadanau, Desa Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi. Hak memanfaatkan lahan tersebut diperoleh Penggugat dari Turut Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian
Pemanfaatan
Lahan
Sementara
(SPPLS)
Nomor
:
11.3/DIR/1255/SPPLS/2014 tanggal 30 September 2014; 2.
Bahwa hak memanfaatkan/menggunakan lahan kelola/milik Perum Jasa Tirta II (Turut Tergugat II) tersebut diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan Penggugat kepada Turut Tergugat II. Permohonan mana diajukan Penggugat karena Penggugat sudah sejak lama memanfaatkan dan menggunakan bidang tanah tersebut dengan cara menyewa dari pemegang Surat Ijin Pemanfaatan Lahan Sementara (SIPLS) sebelumnya yang telah mengembalikan hak SIPLS tersebut
kepada
Turut
Tergugat
II.
Dengan
demikian
terhitung
dari
dikeluarkannya Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) Nomor : 11.3 /DIR /1255 /SPPLS /2014 tanggal 30 September 2014 maka sejak saat itu kedudukan hukum Penggugat untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah negara tersebut adalah selaku pemegang SPPLS, dan karenanya bertanggung-jawab untuk menjaga tanah negara yang dimanfaatkannya agar tidak dikuasai oleh orang yang tidak berhak; 3.
Bahwa sejak menjadi penyewa sampai dengan pemegang SPPLS atas tanah negara tersebut, Penggugat mengetahui diatas tanah tersebut ada terbit Sertipikat Hak Milik No. 1323/Desa Sukadanau dengan luas tanah 1.501 M2 (seribu lima ratus satu meter persegi) atas nama Tergugat II, yang dasar pemberian Hak Milik tersebut berdasarkan Keputusan Turut Tergugat I Nomor : 01-520.1-32-05-2003 tanggal 15 Januari 2003, dimana penunjukan dan penetapan batas dilakukan oleh Tergugat I yang nota bene antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah merupakan pasangan suami isteri, hal tersebut terlihat dari alamat yang sama sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 1323/Desa Sukadanau;
4.
Bahwa sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1323/Desa Sukadanau, Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 15 Agustus 1997 yang redaksionalnya menerangkan “Dengan ini saya (Tergugat I) tidak akan menggunakan tanah sempadan yang luasnya + 1.712 m2. Yang berbatasan dengan milik saya (Tergugat I) yang luasnya 22.000 m2…dst… Apabila hal tersebut kami menyalah gunakan pernyataan ini kami sanggup diajukan/dituntut sesuai hukum yang berlaku”
Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
5.
Bahwa isi Surat Pernyataan Tergugat I tersebut merupakan bukti Sertipikat Hak Milik No. 1323/Desa Sukadanau tidak mempunyai kekuatan hukum, karena bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 1323/Desa Sukadanau tersebut merupakan tanah sempadan sungai yang merupakan tanah negara sebagai lahan kelola/milik Perum Jasa Tirta II (Turut Tergugat II);
6.
Bahwa isi Surat Pernyataan Tergugat I tersebut selalu mengikat kepada setiap Pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik No. 1323/Desa Sukadanau meskipun pemegang hak berganti dari Tergugat II kepada Tergugat III. Hal tersebut terbukti dimana Penggugat sejak memanfaatkan lahan kelola/milik Perum Jasa Tirta II (Turut Tergugat II) sebagai penyewa sampai dengan dikeluarkannya Surat
Perjanjian
Pemanfaatan
Lahan
Sementara
(SPPLS)
11.3/DIR/1255/SPPLS/2014 tanggal 30 September 2014,
Nomor
:
tidak pernah
mendapat gangguan dari pihak manapun, termasuk dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; 7.
Bahwa ternyata pada tanggal 21 Oktober 2014 Tergugat IV telah berusaha untuk menguasai bidang tanah tersebut dengan menciptakan teror kepada Penggugat, yaitu menutup akses keluar-masuk ke lokasi tanah yang dimanfaatkan Penggugat tersebut, sehingga kendaraan operasional Penggugat tidak dapat masuk maupun keluar kelokasi tanah yang dimanfaatkan Penggugat. Adapun cara menutup akses keluar-masuk tersebut dengan menggunakan bambu sebagai pagar yang tiangnya dicor dan dipaku antara bambu yang satu dengan bambu yang lainnya. Pemagaran tersebut dilakukan secara sepihak oleh Tergugat IV tanpa adanya pemberitahuan serta tidak ada memperlihatkan bukti atau dokumen yang sah sehingga berhak melakukan pemagaran diatas tanah a quo;
8.
Bahwa bilamana Tergugat IV tercantum sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik No. 1323/Desa Sukadanau baik karena jual-beli atau atas dasar apapun, maka isi Surat Pernyataan Tergugat I tetap mengikat kepada Tergugat IV, karena tanah yang dimanfaatkan oleh Penggugat tersebut tetap merupakan tanah negara berupa lahan kelola/milik Turut Tergugat II;
9.
Bahwa perbuatan Tergugat IV yang melakukan pemagaran sepihak untuk menutup
akses
keluar-masuk
Penggugat
dari
bidang
tanah
yang
dimanfaatkannya secara sah berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) Nomor : 11.3/DIR/ 1255/SPPLS/2014 tanggal 30 September
2014,
adalah
merupakan
perbutan
melanggar
hukum
(Onrechtmatige Daad);
Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
10. Bahwa pemagaran yang dilakukan Tergugat IV tersebut pada akhirnya dibongkar sendiri oleh Tergugat IV, tetapi pemagaran yang sempat dilakukan tetap menimbulkan kerugian materil dan immateriil kepada Penggugat, yaitu : - Kerugian
Material
karena
kendaraan/truk
Penggugat
tidak
dapat
beroperasional sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); - Kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena perbuatan Tergugat IV menimbulkan keresahan dan rasa takut yang mendalam
kepada
Penggugat
selaku
pemegang
hak
untuk
memanfaatkan/menggunakan lahan kelola/milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di bentulan Sempadan Kali Sadang seluas 1.050 m2 terletak di Kp. Sukadanau,
Desa
Sukadanau,
Kec.
Cikarang
Barat,
Kab.
Bekasi,
berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) Nomor : 11.3/DIR/1255/SPPLS/2014 tanggal 30 September 2014; 11. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang melakukan perbuatan melawan hukum telah berakibat Penggugat harus menggunakan jasa advokat untuk menuntut dan mempertahankan hak dan kepentingannya di muka hukum karena ketidakmengertian Penggugat dalam hal hukum yang biayanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 12. Bahwa Tergugat IV sepatutnya dihukum membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan apabila dengan berbagai cara bermaksud menghindar untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan terhitung sejak perkara ini diputus; 13. Bahwa karena perbuatan Tergugat IV yang mengaku sebagai pemegang hak atas tanah yang dimanfaatkan Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) Nomor : 11.3/DIR/1255/SPPLS/2014 tanggal 30 September 2014, dimana kemudian Tergugat IV secara melawan hukum bermaksud menguasai tanah a quo dengan mengkesampingkan isi dan maksud Surat Pernyataan Tergugat I yang menyatakan “tidak akan menggunakan tanah sempadan yang luasnya + 1.712 m2. …dst… Apabila hal tersebut kami menyalah gunakan pernyataan ini kami sanggup diajukan/dituntut sesuai hukum yang berlaku” . Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya pihak-pihak lain yang dikemudian hari mengaku sebagai pemilik atas tanah yang dimanfaatkan Penggugat tersebut, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencatat sebagai sengketa Sertipikat Hak Milik No. 1323/Desa Sukadanau atau sertipikat penggantinya karena letak lokasinya menunjuk pada tanah negara milik Perum Jasa Tirta II yang dimanfaatkan/digunakan Penggugat berdasarkan
Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
Surat
Perjanjian
Pemanfaatan
Lahan
Sementara
(SPPLS)
Nomor
:
11.3/DIR/1255/SPPLS/2014 tanggal 30 September 2014; 14. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia (ilusoir), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Tanah berikut bangunan milik Tergugat IV yang terletak di Jalan H. Moh. Iskat No. 9 RT. 008/RW. 008 Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung; 15. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad),; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Bekasi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI : -
Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencatat sebagai sengketa Sertipikat Hak Milik No. 1323/Desa Sukadanau atas nama Tergugat II, atau Tergugat III, atau Tergugat IV
atau sertipikat penggantinya karena letak lokasi sertipikat
tersebut menunjuk pada tanah negara milik Perum Jasa Tirta II yang saat ini dimanfaatkan/digunakan Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) Nomor : 11.3/DIR/ 1255/SPPLS/2014 tanggal 30 September 2014; DALAM POKOK PERKARA : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (coservatoir beslag) yang diletakkan;
3.
Menyatakan bidang tanah lahan kelola milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di bentulan Sempadan Kali Sadang seluas 1.050 m2 terletak di Kp. Sukadanau, Desa
Sukadanau,
Kec.
Cikarang
Barat,
Kab.
Bekasi,
yang
dimanfaatkan/digunakan Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) Nomor : 11.3/DIR/ 1255/SPPLS/2014 tanggal 30 September 2014, sebagai tanah negara; 4.
Menyatakan Penggugat yang memanfaatkan/menggunakan lahan kelola/milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di bentulan Sempadan Kali Sadang seluas + 1.050 M2 terletak di Kp. Sukadanau, Desa Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) Nomor : 11.3/DIR/1255/SPPLS/2014 tanggal 30 September 2014 adalah sah; Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
5.
Menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik No. 1323/Desa Sukadanau atas nama Tergugat II, atau Tergugat III, atau Tergugat IV atau sertipikat penggantinya sepanjang letak lokasinya menunjuk pada tanah negara milik Perum Jasa Tirta II yang dimanfaatkan/digunakan Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) Nomor : 11.3/DIR/1255/ SPPLS/2014 tanggal 30 September 2014;
6.
Menyatakan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan pemagaran dengan menutup akses keluar-masuk Penggugat dari bidang tanah lahan kelola milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di bentulan Sempadan Kali Sadang seluas 1.050 m2 terletak di Kp. Sukadanau, Desa Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi;
7.
Menghukum Tergugat IV membayar kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8.
Menghukum Tergugat IV membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
9.
Menghukum Tergugat IV membayar kepada Penggugat atas biaya pengacara yang dikeluarkan Penggugat untuk mempertahankan hak dan kepentingannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat IV membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus; 11. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan; 12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrad); 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Membaca, Surat Panggilan Sidang masing-masing kepada
Tergugat I,
Tergugat II dan Tergugat III, tidak hadir dipersidangan dan tidak mewakili seseorang sebagai Kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara sah ; Membaca, bahwa jawaban PEMBANDING I semula Tergugat IV tertanggal 20 Agustus 2015 yang isinya sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat IV Menolak dengan tegas dan secara Yuridis seluruh dalildalil yang di sampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya. 2. Bahwa sejak tanggal 27 -01-2003,telah terbit sertipikat Hak Milik No.1323, atas nama Tjitra Sari Lahito TERGUGAT II, Luas 1501 M2, Terletak di Desa Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
Sukadanau, Kecamatan Cibitung(dh)sekarang Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Propinsi jawa Barat, Surat Ukur tanggal 22-01-2003, N0.01/2003, Luas 1501 M2. Berdasarkan surat keputusan kepala kantor Pertanahan tertanggal 15 Januari 2003, Nomor 01-520-1-32-05-2003. 3. Bahwa, Telah terjadi transaksi Jual Beli Antara TJITRA SARI LAHITA (tergugat
II)
dengan
LIE
KINSLEY
WANGSAWIJAYA
(tergugat
III)
,Berdasarkan akta jual beli, Nomor : 5/2003, Tanggal 21-08-2003 yang dibuat oleh ONO SUWARNO, SH selaku PPAT. Sertipikat Hak Milik NO.1323, Luas 1501 M2,Terletak di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung(dh)sekarang Cikarang Barat ,Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dan telah beralih nama atas nama KINSLEY WANGSAWIJAYA (tergugat III). 4. Bahwa,
Telah
terjadi
transaksi
Jual
Beli
Antara
LIE
KINSLEY
WANGSAWIJAYA (tergugat III) dengan Dr. LYNDA DINI GUNAWAN, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1636/2009 Tanggal 17-12-2009 yang dibuat oleh NY.SRIE SUNARTI TJONDROKIRONO,SH selaku PPAT. Sertipikat Hak Milik NO.1323, Luas 1501 M2,Terletak di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung(dh) sekarang Cikarang Barat ,Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dan telah beralih hak atas nama Dr. LYNDA DINI GUNAWAN (tergugat IV) . 5. Bahwa, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor : 2337/2010,peringkat pertama dan Berdasarkan APHT yang di buat oleh PPAT.NY.SRI SUNARTI TJONDROKIRONO,SH.
Nomor:
276/2010
tertanggal
19
/03/2010,Di
PT.BANK INTERNASIANAL INDONESIA TBK Yang Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. 6. Bahwa,Berdasarkan Hak Tanggungan Nomor : 11059/2012,Peringkat kedua dan
Berdasarkan
APHT
NOVITA,SH.SpN,Nomor
Yang
di
buat
:159/2012,tertanggal
oleh
PPAT
08/11/2012.Di
RITA
PT.BANK
INTERNASIONAL INDONESIA TBK Yang berkedudukan di jakarta pusat. 7. Bahwa
Sertipikat
Sukadanau,Kecamatan
Hak
Milik
Nomor
Cibitung(dh)sekarang
:
1323,terletak
Cikarang
Desa
Barat,Kabupaten
Bekasi,Propinsi Jawa Barat,Luas 1501 M2,Surat Ukur tanggal 22-012003,Nomor :01/2003,Berdasarkan Surat keputusan kepala Kantor tertanggal 13
Januari 2003,Nomor:01-520-32-05-2003,atas nama Dr.LYNDA DINI
GUNAWAN ,Sekarang sedang dalam Jaminan Kredit di Bank Internasional Indonesia Tbk Cabang Bandung. 8. Bahwa, Bedasarkan Perkara Nomor: 206/Pdt.G/2008/PN.Bks ,LAW OFFICE JUNAEDI MANURUNG & PARTNERS Yang beralamat kantor di jalan DI Panjaitan No.7 Jakarta Timur,sekitar tahun 2008 sebagai kuasa hukum Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
daripada H.Kamijan yang pada saat itu sebagai penggugat melawan Sukento Tanjung selaku Tergugat,dan sebagai Objek Gugatannya sama dengan objek Gugatan perkara Nomor:505/Pdt.G/2014/PN.BKS,Dan Bedasarkan Nomor Perkara Nomor:206/Pdt.G/2008/PN.Bks, Bahwa pada saat itu Tergugat IV Dr.LYNDA DINI GUNAWAN Tidak termasuk dalam pihak yang berperkara. 9. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya dari poin 1 sampai dengan poin 15 semuanya ,Secara Tegas Tergugat IV menolak ,maka Dalil Gugatan harus di Tolak seluruhnya. Bahwa Berdasarkan alasan dan dalil - dalil Hukum tersebut di atas Tergugat IV Memohon Kepada Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim yang memerik sa dan mengadili Perkara Nomor: 505 /Pdt.G /2014 /PN.Bks.Agar memberikan Putusan Sebagai : DALAM PROVISI 1. Bahwa dalam Proses pembuatan Sertipikat Tergugat IV sudah Sesuai aturan hukum yang berlaku dan maka Terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1323,atas nama Dr.LYNDA DINI GUNAWAN , oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi. 2, Bahwa Mohon Kepada Perum Jasa Tirta II Jatiluhur (Turut tergugat II)Untuk Mencabut/membatalkan (SPPLS)
Surat
Perjanjian Pemanfatan
lahan sementara
Nomor:11.3/DIR/1255/SPPLS/2014,Tertanggal
30
september
2014.yang di jadikan dasar hukum oleh pihak Penggugat dalam gugatannya. DALAM POKOK PERKARA i.
Menerima dan Mengabulkan jawaban Tergugat IV seluruhnya
ii.
Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
iii.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Membaca, bahwa jawaban PEMBANDING II semula Turut Tergugat I
tertanggal 20 Agustus 2015 yang isinya sebagai berikut : Dalam eksepsi : Gugatan Penggugat Kabur Bahwa Penggugat mendalilkan telah menggunakan lahan milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di bentulan
sempadan Kali Sadang seluas ± 1.050 M2 Desa
Sukadanau Kecamatan Cikarang Perjanjian
Pemanfaatan
Barat
Kabupaten Lahan
Bekasi
Sementara
berdasarkan (SPPLS)
Surat Nomor
11.3/DIR/1255/SPPLS/2014 tgl. 30 September 2014 . Bahwa gugatan tersebut sudah jelas kabur karena Penggugat tidak menyebut batasbatas tanah yang disengketakan karena batas tanah sangat perlu untuk mengetahui lokasi tanah sengketa. Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
Bahwa Penggugat juga mendalilkan lokasi yang dikuasai seluas 1.050 M2 sedangkan bidang tanah atas nama Tergugat IV seluas 1501 M2 sehingga terdapat perbedaan luas tanah oleh karena terdapat selisih luas maka tentunya objek sengketa bukan di atas bidang tanah Tergugat IV. Dalam Pokok Perkara : 1. Bahwa Turut Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara. 2. Bahwa Turut Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau alasanalasan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya kecuali yang secara tegas dinyatakan atau yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini. 3. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat I Sertipikat Hak Milik Nomor 1323/Sukadanau semula dimohon oleh Tjitra Sari Lahito dengan status tanah yang dimohon seluas 1.501 M2 adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (belum terdaftar dengan sesuatu hak menurut UUPA) sebagaimana diterangkan Surat Keterangan Kepala Desa Sukadanau tanggal 01-11-2002 Nomor 592/15/Pem/XI/2002. 4. Bahwa bidang tanah tersebut dikuasai Tergugat II sejak 1990 sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Penggarap Tanah tanggal 01-11-2002 Nomor
592/15/Pem/XI/2002
yang
telah
diketahui
oleh
Kepala
Desa
Sukadanau dan Camat Cibitung Barat serta diterangkan pula dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Sukadanau tanggal 01-11-2002 Nomor 592/15/Pem/XI/2002. 5. Bahwa bidang tanah yang semula dikuasai oleh Tergugat II merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, oleh Turut Tergugat I diterbitkan pemberian hak berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 01-520.1-32-05-2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah seluas 1.501 M2 terletak di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atas nama Tjitra Sari Lahito. 6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut diterbitkan sertipikat tanggal 2701-2003 atas nama Tergugat II. 7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada hal. 3 Nomor 5 tidak benar adanya kalau dinyatakan SHM Nomor 1323/Sukadanau tidak mempunyai kekuatan hukum karena bidang tanahnya milik Perum Jasa Tirta II. Bahwa sudah sangat jelas tanah yang dimohon merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara dan apabila itu merupakan tanah Perum Jasa Tirta II tentu Surat Ukur tidak akan terbit karena batas-batas tanah harus ditandatangani oleh tetangga batas tanah. Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
8. Bahwa terhadap SHM Nomor 1323/Sukadanau telah beralih kepemilikannya pada Dr. Lynda Dini Gunawan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1636/2009 tanggal 17-12-2009 yang dibuat dihadapan Ny. Srie Sunarti Tjondrokirono, SH selaku PPAT dan telah dipasang Hak Tanggungan Nomor 12454/20014 peringkat ketiga atas nama PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk memutus : DALAM EKSEPSI : •
Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya
•
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
DALAM POKOK PERKARA : •
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
•
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini,
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. Membaca, bahwa jawaban TURUT TERBANDING IV semula Turut Tergugat II tertanggal 19 Agustus 2015 yang isinya sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Perum Jasa Tirta II, Perusahaan TURUT TERGUGAT II dahulu dikenal Perum Otorita Jatiluhur adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum “Otorita Djatiluhur” jo Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum “Otorita Djatiluhur” jo Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) “Otorita Jatiluhur” jo Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II jo Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2010
tentang
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, yang bergerak dalam bidang pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air; 2. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melanjutkan penugasan kepada TURUT TERGUGAT
II
untuk
melaksanakan
tugas
dan
tanggung
jawab
dalam
pengusahaan sumber daya air wilayah sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud meliputi sebagian wilayah Sungai Cidanau, Ciliman, Ciujung, Ciliwung, Cisadane, dan Citarum. Sebagian wilayah sungai meliputi beberapa Daerah Aliran Sungai yang mencakup Sungai Bekasi, Cikeas, Cileungsi, Cikarang, Cijambe, Cisadang, Cikarang-Bekasi-Laut, Cilemahabang, Citarum,
Citarik,
Ciharus,
Ciharuman,
Cirasea,
Cipamokolan,
Cidurian,
Cikapundung, Citepus, Cisangkuy, Cijalupang, Ciwideuy, Cibeureum, Cimahi, Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
Cikangkawung, Ciminyak, Cijeruk, Cilanang, Cijambu, Cihea, Cibodas, Cisokan, Cibalagung, Cikundul, Cibadak, Cilalawi, Cisomang, Cileuleuy, Cimeta, Cibeet, Cikao, Cisubah, Ciherang, Cibeber, Citaraje, Cijure, Cigangsa, Cikaranggelam, Cilamaya, Cijengkol, Lamaya, Cikeruh, Cilandak, Ciasem, Cibarubus, Cimuja, Cinangka, Cikamiri, Cibolang, Cihujung, Citapen, Cijengkol Asem, Cipunagara, Cipabelah, Cicenang, Cileat, Cikembang, Cineramas, Cijere, Cijurey, Cikandung, Cilamatan, Cigadung, Cilalanang, Cipancuh, Cibinuang, dan anak anak sungainya, beserta prasarana sumber daya air yang telah diserahoperasikan kepada TURUT TERGUGAT II; 3. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah melimpahkan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengusahaan sumber daya air wilayah sungai, meliputi: a. Pelayanan dan penjaminan ketersediaan air untuk memenuhi kepentingan pengusahaan sumber daya air dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada; b. Pemanfaatan sumber daya air permukaan untuk memenuhi kebutuhan Pembangkit
Listrik
Tenaga
Air
(PLTA),
dan
pemenuhan
kebutuhan
pengusahaan lainnya; dan c. Pemberian bantuan dalam rangka penerbitan pertimbangan (rekomendasi) pemberian ijin oleh Pemerintah atas penggunaan dan pengusahaan sumber daya air. 4. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air wilayah sungai, meliputi: a. mengoperasikan dan memelihara prasarana Sumber Daya Air yang meliputi upaya pengaturan air termasuk pembuangan airnya dan pengaturan kegiatan membuka dan menutup pintu air, bangunan prasarana Sumber Daya Air, melaksanakan
kalibrasi
alat
pengukur
debit/pintu
air/bangunan,
mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi; b. mengoperasikan jaringan irigasi primer pada Daerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur yang meliputi bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya; c. mengoperasikan jaringan irigasi sekunder pada Daerah Irigasi Utara Jatiluhur dan
Selatan
Jatiluhur
yang
meliputi
saluran
sekunder,
saluran
pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya; Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
d. memelihara sumber air yang meliputi upaya menjaga dan mengamankan sumber air untuk mempertahankan kelestariannya; e. melakukan pemeliharaan saluran irigasi primer pada Daerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur; f. melakukan pemantauan, kalibrasi alat ukur debit, evaluasi kuantitas dan kualitas air pada sumber air yang menjadi tanggung jawab Perusahaan; g. menyebarluaskan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada pengguna Sumber Daya Air, masyarakat, dan Pengelola Sumber Daya Air; h. membantu pemerintah dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air sesuai dengan kemampuan Perusahaan; i.
penggelontoran dalam rangka pemeliharaan sungai; dan
j.
memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
5. Bahwa Pemerintah memberikan kewenangan kepada TURUT TERGUGAT II untuk menarik manfaat atas aset Pemerintah yang hasilnya dipergunakan oleh TURUT TERGUGAT II untuk biaya pengoperasian dan pemeliharaan aset tersebut. Biaya pengoperasian
dan
pemeliharaan
merupakan
seluruh
biaya
yang
harus
dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II untuk mengelola dan mengoptimalkan manfaat atas aset Pemerintah Republik Indonesia yang telah diserahoperasikan kepada TURURT TERGUGAT II; 6. Bahwa untuk melaksanakan penugasan pemerintah, TURUT TERGUGAT II berdasarkan kewenangannya telah menerbitkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) Nomor 11.3/DIR/1255/SPPLS/2014 TANGGAL 30 September 2014 yang menjadikan dasar bagi PENGGUGAT untuk melakukan pemanfaatan lahan milik Negara yang terletak di Kampung Sukadanu, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi; 7. Bahwa terbitnya Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) Nomor 11.3/DIR/1255/SPPLS/2014 TANGGAL 30 September 2014 merupakan salah satu upaya TURUT TERGUGAT II untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada TURUT TERGUGAT II; 8. Bahwa dengan terbitnya Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahn Sementara (SPPLS) Nomor 11.3/DIR/1255/SPPLS/2014 TANGGAL 30 September 2014, maka diharapkan penguasaan lahan yang menjadi obyek gugatan a quo merupakan salah satu bentuk pengakuan masyarakat terhadap lahan milik Negara yang diserah kelolakan/ diserah operasikan kepada TURUT TERGUGAT II;
Halaman 13 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
9. Bahwa obyek gugatan a quo merupakan bagian dari lahan milik Negara yang diserahkelolakan/diserahoperasikan kepada TURUT TERGUGAT II terletak di sempadan sebelah kanan Sungai Cikedokan Kampung Sukadanu, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi seluas 1.050 M2 (seribu lima puluh meter persegi); 10. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai telah mengatur mengenai ruang sungai, pengelolaan sungai, perizinan, sistem informasi, dan pemberdayaan masyarakat. Bahwa Sungai dikuasai oleh Negara dan merupakan kekayaan Negara. Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan; 11. Bahwa Doktrin Hukum dari Ahli Hukum Prof. Budi Harsono, S.H.
di dalam
Bukunya “Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)”, Penerbit Djambatan, Jakarta, cetakan kedelapan, tahun 1988 halaman 843-847, yang menyatakan bahwa: “Barang tidak bergerak milik Negara (Tanah Negara) dianggap ada di bawah penguasaan Instansi Pemerintah/Departemen/BUMN, yang menurut anggaran belanjanya membiayai pemeliharaannya”. “… Pada dasarnya tiap bidang Tanah Negara sudah dianggap masuk di dalam lingkungan penguasaan Instansi Departemen/BUMN, sekalipun kenyataannya tanah itu tidak terlihat bekas perbuatan menguasai (beheersdaad)”. 12. Bahwa penguasaan lahan yang merupakan obyek gugatan a quo secara nyatanyata telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II selaku pelaksana penugasan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang pengelolaan sumber daya air. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TURUT TERGUGAT II uraikan diatas, maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk memeriksa dan memberi pertimbangan atas Jawaban TURUT TERGUGAT I dan memberi putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan bidang tanah lahan kelola milik Perusahaan Umum Jasa Tirta II yang berlokasi di bentulan Sempadan Kali Sadang seluas 1.050 (seribu lima puluh meter persegi) terletak di sempadan sebelah kanan Sungai Cikedokan Kampung
Sukadanu,
Desa
Sukadanau,
Kecamatan
Cikarang
Barat,
Kabupaten Bekasi sebagai Tanah Negara; 2. Menyatakan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) Nomor 11.3/DIR/1255/SPPLS/2014 TANGGAL 30 September 2014 adalah sah; Atau apabila Mejelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Tergugat II mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
Membaca serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum
dan terurai
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Maret 2016,Nomor.505/Pdt.G/2014/PN.Bks. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI : -
Menolak Provisi Penggugat ;
DALAM EKSEPSI : -
Menolak Eksepsi Turut Tergugat I
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan bidang tanah lahan kelola milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi dibentulan Sempadan Kali Sadang seluas 1.050m2 terletak di Kampung Sukadanau, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi yang dimanfaatkan atau digunakan Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) No. 11.3/DIR/1255/SPPLS/2014 tanggal 30 September 2014 sebagai Tanah Negara ; 3. Menyatakan Penggugat yang memanfaatkan atau menggunakan lahan kelola atau milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di bentulan Sempadan Kali Sadang seluas ±1.050m2 terletak di Kampung Sukadanau, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan
Lahan
Sementara
(SPPLS)No.11.3/DIR/1255/SPPLS/2014
tanggal 30 September 2014 adalah sah ; 4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik No. 1323 / Desa Sukadanau atas nama Tergugat II atau Tergugat III atau Tergugat IV atau Sertipikat penggantinya sepanjang letak lokasinya menujuk pada tanah Negara milik Perum Jasa Tirta II yang dimanfaatkan atau digunakan Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) No. 11.3 /DIR /1255 /SPPLS /2014 tanggal 30 September 2014 ; 5. Menyatakan Tergugat IV Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan pemagaran dengan menutup akses keluar masuk Penggugat dari bidang tanah milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di bentulan Sempadan, Kali Sadang, seluas 1.050 m2 terletak di Kampung Sukadanau, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ; 6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap Putusan ; 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.401.000,- (delapan juta empat ratus seribu rupiah); Membaca, akta pernyataan permohonan banding No.505/Pdt.G/2014/ PN.Bks. jo. No.27/Bdg/2016/PN.Bks. yang dibuat oleh Bebet Ubaedilah Affandi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 PEMBANDING I semula Tergugat IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Maret 2016 Nomor. 505/Pdt.G/2014/PN.Bks. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama TERBANDING I semula Penggugat yang diterima oleh kuasa hukumnya, kepada TURUT TERBANDING I semula Tergugat I pada tanggal 26 Mei 2016, kepada TURUT TERBANDING II semula Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2016, kepada TURUT TERBANDING III semula Tergugat III pada tanggal 10 Juni 2016, kepada PEMBANDING II semula Turut Tergugat II pada tanggal pada tanggal 31 Mei 2016 dan kepada TURUT TERBANDING IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2016 ; Membaca,
akta
pernyataan
permohonan
banding
No.505/Pdt.G/2014/PN.Bks. jo. No.27/Bdg/2016/PN.Bks. yang dibuat oleh Bebet Ubaedilah Affandi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 PEMBANDING II semula Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Maret 2016 Nomor. 505/Pdt.G/2014/PN.Bks. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama TERBANDING I semula Penggugat yang diterima oleh kuasa hukumnya, kepada TUTUR TERBANDING I semula Tergugat I pada tanggal 26 Mei 2016, kepada TURUT TERBANDING II semula Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2016, kepada TURUT TERBANDING III semula Tergugat III pada tanggal 10 Juni 2016, kepada PEMBANDING I semula Turut Tergugat I pada tanggal pada tanggal 10 Juni 2016 dan kepada TURUT TERBANDING IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2016 ; Halaman 16 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa PEMBANDING I semula Tergugat IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan masingmasing kepada TERBANDING I semula Penggugat pada tanggal 26 Juli 2016, kepada TURUT TERBANDING I semula Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2016, kepada TUTUR TERBANDING II semula Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2016, kepada TURUT TERBANDING III semula Tergugat III pada tanggal 25 Agustus 2016, kepada PEMBANDING II semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2016 dan kepada TURUT TERBANDING IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Juli 2016 dengan sah dan seksama ; Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa PEMBANDING II semula Turut Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan masingmasing kepada TERBANDING I semula Penggugat pada tanggal 26 Juli 2016, kepada TURUT TERBANDING I semula Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2016, kepada TURUT TERBANDING II semula Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2016, kepada TURUT TERBANDING III semula Tergugat III pada tanggal 25 Agustus 2016, kepada PEMBANDING I semula Tergugat IV pada tanggal 25 Juli 2016 dan kepada TURUT TERBANDING IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Juli 2016 dengan sah dan seksama ; Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa TERBANDING semula Penggugat dan TURUT TERBANDING IV semula Turut Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada PEMBANDING I semula Tergugat IV dan PEMBANDING II semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 10 Januari 2017 dan 8 Nopember 2016 yang telah diterima dengan patut dan seksama ; Membaca, risalah pemberitahuan
pemeriksaan berkas (inzage) perkara
Nomor.505/Pdt.G/2014/PN.Bks. jo. No.782/Pdt/B/2016/PN.Bdg. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bandung atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Bekasi, telah memberikan kesempatan kepada pihak PEMBANDING I semula Tergugat IV, TERBANDING I semula Penggugat, TERBANDING II semula Tergugat I, TERBANDING III semula Tergugat II, TERBANDING IV semula Tergugat III PEMBANDING II semula Turut Tergugat I dan TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Juni 2016, 24 Mei 2016, 26 Mei 2016 10 Juni 2016, 31 Mei 2016 dan 23 Mei 2016 dengan patut dan seksama ;
Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum PEMBANDING I semula Tergugat IV dan PEMBANDING II semula Turut Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Kuasa PEMBANDING I semula Tergugat IV telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya yaitu pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa objek gugatan aquo yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai PEMBANDING semula Tergugat IV hal demikian dapat dikatakan obscuur libel. Bahwa TERBANDING dahulu Penggugat mendalilkan lokasi tanah yang dikuasainya seluas 1050 M2, sedang objek gugatan aquo yang dikuasai oleh PEMBANDING dahulu Tergugat IV berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1323/Sukadanau seluas 1501 M2 sehingga terdapat perbedaan luas objek gugatan aquo ;
-
Bahwa pertimbangan hukum judex facti telah keliru dengan menyatakan tanah Hak Milik No.1323 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama PEMBANDING dahulu Tergugat IV adalah tanah Negara milik Perum Jasa Tirta II ;
-
Bahwa pada objek gugatan aquo telah diberikan dibebankan kepemilikan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor.01-520.1-32-05-2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah seluas 1.501 M2 terletak di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;
-
Bahwa pertimbangan hukum judex facti telah keliru dengan meragukan keabsahan Sertifikat Hak Milik No.1323/Desa Sukadanau atas nama PEMBANDING dahulu Tergugat IV in casu Dr. Lynda Dini Gunawan ;
-
Bahwa pertimbangan hukum judex facti telah keliru dengan menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Milik No.1323/Desa Sukadanau atas nama Tergugat II, atau Tergugat II, atau Tergugat IV. Sepanjang letak lokasinya menunjuk pada tanah Negara milik Perum Jasa Tirta II yang dimanfaatkan/digunakan
Penggugat
berdasarkan
Surat
Perjanjian
Pemanfaatan Lahan Sementara (SPPLS) Nomor.11.3/DIR/1255/SPPLS/2014 tanggal 30 September 2014 ; -
Bahwa pertimbangan hukum judex facti telah keliru dengan menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat IV kepada Penggugat, Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
dengan melakukan pemagarann terhadap tanah yang dianggap menutup akses
keluar
masuk
tanpa
adanya
pemberitahuan
serta
tidak
ada
memperlihatkan bukti atau dokumen yang sah sehingga berhak melakukan pemagaran ; -
Bahwa merujuk atas kepemilikan abjek gugatan aquo berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor.1323/Sukadanau yang dimiliki PEMBANDING maka segala perbuatan yang dilakukan oleh PEMBANDING diatas objek gugatan aquo adalah sah ;
-
Menerima permohonan banding dan memori banding dari PEMBANDING, membatalkan putusan No.505/Pdt.G/2014/PN.Bks tanggal 23 Maret 2016 ; Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Kuasa PEMBANDING II
semula Turut Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya yaitu pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa Pembanding menolak dan keberatan dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya ;
-
Bahwa adalah suatu hal yang sangat tidak beralasan dan Pembanding asngat keberatan dengan pertimbangan judex factie yang mengabulkan Petitum nomor 3dari Penggugat yaitu objek perkara (Sertifikat Hak Milik
Nomor
1323/Sukadanau) dinyatakan sebagai Tanah Negara. Bahwa bagaimana mungkin judex factie menyatakan bahwa objek perkara dinyatakan tanah negara padahal diatasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1323/Desa Sukadanau atas nama dr. Lynda Dini Gunawan dan telah diakui/diketahui oleh Penggugat/Terbanding. Bahwa objek perkara telah terbit sertifikat ; -
Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Turut Tergugat I dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No,505/Pdt.G/2014/PN.Bks. tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari PEMBANDING I semula Tergugat IV dan memori banding dari PEMBANDING II semula Turut Tergugat I, baik TERBANDING semula Penggugat melalui kuasa hukumnya maupun dari TURUT TERBANDING IV semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016 pada pokoknya dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan aquo dan menolak seluruh keberatan yang disampaikan oleh PEMBANDING I semula Tergugat IV dan dari PEMBANDING II semula Turut Tergugat I dalam memori bandingnya, oleh karenanya memohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk menolak Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
Memori Banding dari PEMBANDING I semula Tergugat IV dan dari PEMBANDING II semula Turut Tergugat I, selanjutnya menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor. 505/Pdt.G/2014/PN.Bks, tanggal 23 Maret 2016 ; Menimbang, bahwa TURUT TERBANDING I semula Tergugat I,
TURUT
TERBANDING II semula Tergugat II, TURUT TERBANDING III semula Tergugat III tidak mengajukan memori banding dalam perkara aquo ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan TInggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara persidangan beserta surat-surat dalam bekas perkara dan
turunan
resmi
Putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
Nomor.505/Pdt.G/2014/PN.Bks., tanggal 23 Maret 2016, setelah pula memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya telah berdasarkan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan PEMBANDING I semula Tergugat IV dan PEMBANDING II semula Turut Tergugat I didalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari kuasa hukum TERBANDING semula Penggugat dan kontra memori banding dari TURUT TERBANDING IV semula Turut Tergugat II, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan
Hakim
Tingkat
Pertama
tersebut,
karena
semuanya
telah
dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya
memori
banding
dan
kontra
memori
banding
tersebut
tidak
dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ; Menimbang,
bahwa
karena PEMBANDING I semula Tergugat IV
dan
PEMBANDING II semula Turut Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; MENGADILI -
Menerima permohonan banding dari PEMBANDING I semula Tergugat IV dan PEMBANDING II semula Turut Tergugat I tersebut ;
Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi
tanggal
23 Maret 2016,
Nomor. 505/Pdt.G/2014/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut ; -
Menghukum PEMBANDING I semula Tergugat IV dan PEMBANDING II semula Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari RABU, tanggal 26 APRIL 2017 oleh kami AMRIL, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan KAREL TUPPU, S.H., M.H. dan A. FADLOL TAMAM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 02 MEI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh YUNTHA DHARMANSYAH S., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
ttd
ttd
KAREL TUPPU, S.H., M.H.
AMRIL, S.H., M.Hum.
ttd A. FADLOL TAMAM, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,
ttd YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H.
Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan
Rp.
5.000,-
3. Biaya Pemberkasan
Rp. 139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 21 dari 21 halaman Putusan No.107/PDT/2017/PT.BDG.
