PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor:229/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Ir.I GST KETUT OKA WIRANA, beralamat di jalan Albaidho I No. 26 RT.014 / RW. 009, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan

Cipayung

Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heppy Sebayang, SH, Oktavianus Ginting, SH, Indra Hagai Sinuraya, SH, Irsan Surya Kaban, SH, masing-masing selaku Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Heppy Sebayang & Rekan, beralamat di Jln Pulau Biak 8 No. 257 RT. 01, RW. 06, Kelurahan Aren Jaya, Kec Bekasi Timur, Kota Bekasi 17111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2016,selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi ; L A W A N: 1. Johnny Chandra, beralamat di Sunter Danau Agung II, Blok E.3/13 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula Tergugat I dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi ; 2. PT. Multikarya Hasilprima (PT. Merunda Center), beralamat di Kawasan Industri & Pergudangan Marunda Center Blok G No. 1, Jl Marunda Makmur, Kabupaten Bekasi dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama TUMPAL C. TAMPUBOLON, S.H. Avokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Tumpal CT & Rekan, berkantor di Jl. Raya Tajur nomor 168 Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 25 Januari 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula Tergugat II dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi ;

3. Kepala Desa, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, beralamat di Jln. Raya Marunda Makmur No. 17, Desa

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 229/PDT/2017/PT.BDG.

Segaramakmur, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula Tergugat III Dalam Konpensi ; 4. Camat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, beralamat di Jln Raya

Tarumajaya

No.

6

Tarumajaya Kabupaten

Bekasi, untuk

selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat I Dalam Konpensi; 5. Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi, beralamat di Komplek Lippo Cikarang

Jln. Daha Blok B-4, selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERBANDING semula Turut Tergugat II Dalam Konpensi ; Pengadilan Tinggitersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9Mei 2017, Nomor. 229/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara Nomor 628/Pdt.G/2015/PN.Bks, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

sebagaimana terlampir

dalam berkas perkara ; TENTANG DUDUK PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Desember 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Desember 2015 dalam Register Nomor 628/Pdt.G/2015/PN Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2032 seluas 2.160 M², berlokasi di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang dibeli oleh Penggugat dari masing- masing pemilik tanah melalui 5 ( lima ) buah Akte Jual Beli (AJB) diantaranya : Akte Jual Beli No. 42 Tahun 2006 tertanggal 03-072006, Akte Jual Beli No. 36 Tahun 2006 tertanggal 15 – 05 Tahun 2006, Akte Jual Beli No. 37 Thn 2006 tgl 22- 06- 2006, Akte Jual Beli No. 38 Tahun 2006 tgl 15-05-2006, Akte Jual Beli No.35 Tahun 2006 Tertanggal 15 – 05 – 2006 yang diterbitkan oleh Notaris Masdar Lira, SH PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi ; 2. Bahwa Asli Akte Jual Beli (AJB) tersebut selanjutnya telah menjadi warkah dari Sertifikat Hak Milik ( SHM) No. 2032

yang diterbitkan


tanggal 01 Maret 2007,

oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN )

Kabupaten Bekasi. Bahwa lokasi dan batas – batas tanah Penggugat yang seluas 2.160 M² adalah

berlokasi di Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya,

Kabupaten Bekasi dengan batas- batas tanah sebagai berikut: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalur Pipa Gas Pertamina



Sebelah Timur berbatasan dengan Kerta Wijaya



Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Merunda Makmur



Sebelah Barat berbatasan dengan M. Jen;

3. Bahwa Penggugat senantiasa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah SHM No. 2032. Selain itu pada tgl 27 September 2007 objek tanah SHM No. 2032, pernah dijadikan Penggugat menjadi jaminan di Bank BRI

Cabang Tanah Abang, karena pada saat itu

Penggugat membutuhkan dana untuk membayar biaya pengurukan lokasi tanah aquo dan pembuatan pagar dilokasi tanah aquo, dan selama itu tidak pernah ada permasalahan hukum diatas objek tanah Penggugat ; 4. Bahwa sekitar bulan Agustus 2012, Penggugat bermaksud menjual tanah SHM No. 2032, dengan cara memasang plang dilokasi tanah SH No. 2032 milik Penggugat, dengan tulisan ”Tanah ini di Jual” dan pada saat itu ada seorang calon pembeli yang bernama Bpk Ahoung yang berminat untuk membeli tanah aquo, namun calon pembeli minta syarat bahwa kondisi tanah harus dalam keadaan kosong. Bahwa pada saat yang bersamaan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ternyata diatas tanah aquo telah ada 2 ( dua ) bangunan gubuk bambu yang dibangun dan ditempati oleh dua orang penggarap yang bernama Sdr Tawir dan Sdri Samenah. Setelah Penggugat meminta penjelasan kepada kedua orang penggarap tersebut, mereka menjelaskan bahwa mereka mendirikan gubuk bambu dilokasi tanah aquo adalah suruhan Sdr Agus Sopyan

atas

yang pada saat itu menjabat sebagai

Sekretaris Desa, Desa Segaramakmur. Perbuatan Sdr Agus Sopian selaku Sekretaris Desa ini adalah perbuatan melawan hukum, karena selaku Aparat Desa Segaramakmur tidak semestinya Sdr Agus Sopian menyuruh

Sdr Tawir

dan Sdr Samenah, untuk menempati dan

mendirikan gubuk bambu diatas milik Penggugat, tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik tanah. Para Penggarap


selanjutnya bersedia mengosongkan tanah SHM No. 2032 milik Penggugat ; 5. Bahwa setelah tanah aquo dalam keadaan kosong, calon pembeli kemudian

memberikan uang panjar kepada Penggugat sebesar

Rp.700.000.000.-. ( tujuh ratus juta rupiah ). Setelah pembayaran uang panjar tersebut,

si pembeli tanah SHM No. 2032 milik Penggugat

kemudian bermaksud melakukan pemagaran disekeliling tanah aquo, namun pada saat si pembeli melakukan pemagaran, beberapa orang mendatangi

lokasi

tanah

aquo

dan

mengaku

sebagai

Satuan

Pengamanan (Satpam) PT. Merunda Center, mereka melarang dan menghalang- halangi pekerjaan pemagaran yang dilakukan calon pembeli tanah aquo dengan alasan bahwa sebagian lokasi tanah SHM No. 2032, tumpang tindih ( overlapping ) dengan lokasi tanah SHGB No. 209 milik PT. Merunda Center sebagai pemilik baru, setelah membelinya dari PT. Modern Land. 6. Bahwa akibat dari perbuatan pihak Satpam PT. Merunda Center ini Pihak Calon Pembeli tanah SHM No. 2032 milik Penggugat,

yang

semula

untuk

telah membayar uang panjar sebagai tanda jadi

pembelian tanah SHM No. 2032 milik Penggugat,

kemudian secara

sepihak membatalkan untuk membali tanah aquo dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang panjar yang telah mereka bayar sebesar

Rp. 700.000.000.-.

Pembeli beralasan dan menilai bahwa

lokasi tanah yang dijual oleh Penggugat

masih merupakan tanah

bersengketa, perbuatan para Satpam PT. Merunda Center ini jelas- jelas sangat merugikan Penggugat selaku pemilik sah tanah aquo ; 7. Bahwa selanjutnya Penggugat melaporkan permasalahan ini ke BPN Kabupaten Bekasi pada bagian Sengketa dan Permasalahan, yang pada saat itu diterima oleh Bpk Timbul dari Bagian Bidang Sengketa dan menyarankan agar Penggugat dan Pihak PT. Merunda Center untuk berdamai. Atas dasar saran BPN tersebut selanjutnya Penggugat berkirim surat ke PT. Merunda Center melalui Surat tertanggal 22 Maret 2013 yang pada intinya

berisi permintaan Penggugat kepada PT.

Merunda Center untuk menyelesaikan permasalahan tanah aquo secara kekeluargaan apabila benar ada tumpang tindih/ overlaping

antara

lokasi objek tanah SHM No. 2032 milik Penggugat dengan

lokasi


objek tanah SHGB No. 209 milik PT. Merunda Center, yang diakui dibeli oleh PT.Merunda Center dari PT. Modern Land ; 8. Bahwa berdasar surat dari Penggugat, kemudian tercapai kesepakatan bahwa PT. Merunda Center menyatakan akan membeli objek tanah SHM No. 2032 milik Penggugat dengan kondisi tanah apa adanya ( dalam status bermasalah ) dengan harga dibawah pasaran diduga objek tanah yang akan di perjualbelikan

karena

dalam keadaan

tumpang tindih (overlapping) dengan objek tanah SHGB No. 209 milik PT. Merunda Center. Bahwa pihak Penggugat dan pihak PT. Merunda Center pada saat itu bersepakat menghargai tanah aquo seharga Rp. 2.000.000.000.- ( Dua miliar rupiah ), sedangkan harga pasaran tanah disekitar dilokasi tanah Penggugat pada saat itu telah mencapai Rp. 2 Jt / M² atau bila disesuaikan dengan luas tanah Penggugat seluas 2.160m2

seharusnya

harga telah Penggugat telah mencapai harga

sekitar Rp. 4.000.000.000.-. (Empat miliar rupiah ) ; Sebagai tanda jadi pembelian tanah SHM No. 2032 milik Penggugat, PT. Merunda Center kemudian pada tgl 23 July 2013 memberikan uang panjar sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat; 9. Bahwa pihak PT. Merunda Center sebagai pihak pembeli tanah SHM No. 2032, meminta syarat bahwa kondisi tanah yang mereka terima harus dalam keadaan kosong dan telah terpasang pagar disekeliling tanah SHM No. 2032.

Bahwa oleh karenanya

setelah

Penggugat

menerima uang panjar dari pihak PT. Merunda Center, Penggugat selanjutnya bermaksud memasang pagar sekeliling lokasi tanah SHM No. 2032 yang akan dijual oleh Penggugat agar bisa segera diserahterimakan kepada PT. Merunda Center ; 10. Bahwa pada saat Penggugat sedang melakukan pekerjaan pemagaran diobjek

tanah SHM No.2032

tersebut,

sekelompok orang yang

mengaku utusan dari Bpk Jhonny Chandra (Tergugat I ) sekelompok orang itu

melarang, dan menghalangi pekerjaan pemagaran karena

mangaku/ menyatakan bahwa yang merupakan pemilik tanah tersebut adalah sdr Jhonny Chandra dengan membawa Akte Jual Beli ( AJB) yang pada saat dilihat oleh Penggugat Akte Jual Beli tersebut justru belum ditandatangani oleh Camat atau PPAT yang berwenang untuk itu ;


11. Bahwa sejak adanya pelarangan pemagaran oleh orang - orang utusan dari Jhonny Chandra ( Tergugat I ) tersebut, pihak PT. Merunda Center kemudian melakukan penundaan pembayaran dari waktu pembayaran yang telah disepakati atas harga tanah seharga Rp. 2.000.000.000..(Dua miliar rupiah). Bahwa karena PT. Merunda Center tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana waktu pembayaran yang telah disepakati

dalam rencana jual beli tanah aquo sebelumnya,

selanjutnya Penggugat berkirim surat tertanggal 13 Januari 2014, untuk meminta pembayaran tahap berikutnya kepada PT. Merunda Center, dan selanjutnya PT. Merunda Center kembali membayar

tambahan

uang panjar sebesar Rp. 50.000.000.-, sehingga total uang panjar yang telah diterima oleh Penggugat dari PT. Merunda Center atas pembelian tanah SHM No. 2032 milik Penggugat adalah sebesar Rp.300.000.000.( tiga ratus juta rupiah ) ; 12. Bahwa sampai diajukannya gugatan ini, PT. Merunda Center

belum

melakukan pembayaran untuk pelunasan tanah SHM No. 2032 milik Penggugat. Bahwa dari pertemuan antara Penggugat dengan perwakilan PT.

Merunda

Center

terungkap

bahwa

PT.

Merunda

Center

membatalkan rencananya untuk membeli tanah SHM No. 2032 milik Penggugat dikarenakan menganggap bahwa tanah tersebut masih merupakan tanah bersengketa. Alasan ini disampaikan oleh pihak PT. Merunda Center setelah adanya perbuatan pengancaman dan larangan dari orangorang utusan Sdr Jhonny Chandra (Tergugat I) ; Bahwa pada tanggal 10 April 2014 PT. Merunda Center kemudian menyatakan pembatalan pembelian tanah Penggugat, tanpa ada alasan dan penjelasan lebih rinci ; BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT SEBAGAI BERIKUT : Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat I (Johnny Chandra ) sebagai berikut : 13. Bahwa Tergugat I, telah secara nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan dengan cara : Tergugat I telah terbukti menyuruh sekelompok


orang dari Forum Betawi Rempug untuk melarang dan menghalang – halangi

tukang- tukang

dari

Penggugat

yang sedang melakukan

pekerjaan pemagaran dilokasi tanah SHM No. 2032 milik Penggugat. Akibat perbuatan Tergugat I ini, Penggugat menjadi sangat dirugikan karena tukang- tukang dari Penggugat terpaksa harus mengehentikan pekerjaan membuat pagar sebelum waktunya, tukang- tukang menjadi tidak bisa bekerja dan bahanbahan material bangunan seperti bahan semen yang telah diaduk menjadi tidak dapat lagi terpakai. Bahkan PT. Merunda Center yang sudah berencana untuk membeli tanah SHM No. 2032 milik Penggugat, menjadi memutuskan membatalkan membeli tanah SHM No. 2032 milik Penggugat karena menilai tanah Penggugat sebagai “TANAH SENGKETA” diakibatkan oleh perbuatan dari Tergugat I; 14. Bahwa Penggugat sebenarnya

telah berupaya

menjelasakan dan

menunjukkan bukti- bukti kepemilikan Penggugat atas tanah aquo kepada orangorang suruhan Tergugat I yang datang kelokasi tanah SHM No. 2032 milik Penggugat. Penggugat meminta kepada orangorang yang mengaku suruhan Tergugat I agar tidak melakukan pelarangan dan menghalang- halangi tukang yang sedang melakukan pekerjaan pemagaran, namun hal tersebut tidak ditanggapi, dan tetap melarang

melakukan pemagaran dan pemasangan tembok dilokasi

tanah SHM No. 2032 milik Penggugat. Orang- orang yang mengaku suruhan dari Tergugat I selanjutnya meminta agar Penggugat bertemu dengan sdr Agus Sopyan yang saat itu mejabat sebagai Sekretaris Desa, Desa Segaramakmur ; 15. Bahwa atas permintaan orangorang suruhan Tergugat I, selanjutnya Penggugat menemui Sdr Agus Sopyan selaku Sekretaris Desa, Desa Segaramakmur, dengan maksud untuk meminta penjelasan dan klarifikasi tentang alas hak kepemilikan Tergugat I (Jhonny Chandra) yang lokasi objek tanahnya berada diatas objak tanah SHM No. 2032 milik Penggugat. Bahwa selanjutnya Sdr Agus Sopian memperlihatkan sebuah Akte Jual Beli antara Jhonny Chandra selaku Pembeli dengan Maksrup selaku Penjual tanah. Penggugat sangat meragukan legalitas Akte Jual Beli yang diperlihatkan oleh sdr Agus Sopian, dengan alasan mustahil bisa terbit Akte Jual Beli antara Tergugat I selaku Pembeli dengan Maksrup selaku penjual pada Thn 2009, atas objek tanah yang


berlokasi diatas tanah yang telah bersertifikat No. 2032 milik Penggugat, yang sudah terbit sejak tahun 2007 ; 16. Bahwa transaksi Jual Beli Tanah yang dilakukan antara

Tergugat I

sebagai Pembeli dengan Sdr Maksrup sebagai Penjual adalah tidak sah, tidak berdasar hukum dan diduga kuat penuh rekayasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Hal ini didasarkan atas realitas bahwa tanah yang menjadi objek jual beli antara Tergugat I dengan Sdr Maksrup objek tanahnya justru berada dilokasi tanah bersertifikat No. 2032 milik Penggugat. Oleh karenanya Akte Jual Beli yang dimiliki oleh

Tergugat I

adalah cacat hukum dan tidak

berdasar hukum dan karenanya patut untuk dibatalkan 17. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengaku/mengklaim sebagai pemilik tanah yang lokasi objek tanahnya, berada diatas

objek tanah

bersertifikat No. 2032 milik Penggugat, telah membuat dan menimbulkan sejumlah kerugian bagi Penggugat. Perbuatan Tergugat I ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW yang menyatakan “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ; 18. Bahwa adapun bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dan jumlah kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut : 

Perbuatan Tergugat I, yang telah menyuruh sekelompok orang untuk malarang dan menghentikkan pekerjaan tukang- tukang dari Penggugat yang sedang bekerja membuat pagar dilokasi tanah bersertifikat No. 2032 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa : 

Penggugat telah harus membayar upah tukang yang bekerja membuat pagar di tanah SHM No.2032 secara borongan,

namun

karena

larangan/

ancaman

dari

sekelompok orang suruhan Tergugat I, Para Tukang tidak dapat bekerja, sejumlah bahan material bangunan yang tidak

dapat

perbuatan

dipergunakan

karena

rusak

diakibatkan

orang – orang suruhan Tergugat I kerugian

Penggugat ditaksir sekitar Rp. 100.000.000.- ;




Akibat perbuatan Tergugat I, sebagaimana uraian dalil Penggugat, mengakibatkan calon pembeli yang telah membayar uang panjar pembelian tanah SHM No. 2032 milik Penggugat menjadi membatalkan transaksi jual beli tanah aquo, karena menilai tanah yang menjadi objek transaksi

merupakan

“TANAH

SENGKETA“

kerugian

Penggugat ditaksir Rp. 500.000.000.- ; 

Penggugat menjadi terpaksa mengeluarkan biaya – biaya yang tidak semestinya yang harus Penggugat keluarkan untuk mengembalikkan hak - hak Penggugat atas tanah sertifikat No. 2032 dikerenakan diklaim kepemilikannya secara tidak sah oleh Tergugat I diantaranya membayar uang operasional dan jasa Pengacara sebesar Rp. 100.000.000.- ;



Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Penggugat menjadi tidak dapat menjalankan bisnis yang sedianya akan berlokasi di tanah SHM No. 2032 yang karenanya Penggugat telah kehilangan peluang keuntungan bisnis bila dinilai sekitar Rp. 4.500.000.000.- ;

19. Bahwa karenanya bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ; 20. Untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak kosong dan dikuatirkan Tergugat I, akan lempar tanggungjawab dan mengalihakan aset- aset miliknya, maka bersama ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhaka sita jaminan atas rumah tempat tinggal Tergugat I, atas tanah dan bangunan rumah tempat tinggal MILIK Tergugat I yang beralamat di Jln Sunter Danau Agung II, Blok E.3 / 13 Jakarta Utara ; Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yeng Dilakukan Oleh Tergugat II : (PT. Multikarya Hasilprima ) ; 21. Bahwa Tergugat II dalam beberapa kali pertemuan dengan Penggugat selalu mengaku sebagai pemilik dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 209 yang terbit Tahun 1997, setelah membelinya dari PT. Modern Land, namun Tergugat II tidak pernah bersedia untuk


memperlihatkan atau memberikan foto copy bukti kepemilikannya atas SHGB No. 209 ; 22. Bahwa Tergugat II menyatakan bahwa sebagian objek tanah SHGB No. 209 milik Penggugat,

tumpang tindih / overlapping dengan objek

tanah SHM No. 2032 milik Penggugat, namun Tergugat II tidak pernah bersedia memperlihatkan fisik surat SHGB No. 209, kepada Penggugat. Atas hal ini Penggugat sudah melaporkan permasalahan ini ke BPN pada bagian sengketa dan permasalahan. Pihak BPN Kab Bekasi ( Turut Tergugat II ) melalui bagian Sengketa dan permasalahan selanjutnya telah memediasi antara Penggugat dan Tergugat II namun hingga sekarang belum ditemukan solusi atas permasalahan tanah tersebut. Penggugat juga telah melaporkan hal yang sama ke BPN Pusat; 23. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk berkirim surat bahkan bertemu dengan Tergugat II, untuk memperoleh penjelasan dan ingin melihat bukti kepemilikan Tergugat II atas SHGB No. 209 yang sebenarnya, namun hingga diajukannya gugatan ini Tergugat II belum pernah bersedia menunjukkan atau memperlihatkan SHGB No. 209 sebagai dasar bukti kepemilikan Tergugat II atas objek tanah aquo ; 24. Perbuatan Tergugat II yang mengaku – ngaku sebagai pemegang SHGB No. 209 dan mengaku bahwa sebagian objek tanah SHGB No.209 overlapping dengan objek tanah SHM No. 2032 milik Penggugat, adalah tidak berdasar hukum dan Penggugat menduga hanya rekayasa dari Tergugat II,

hal ini berdasar kepada

Surat Ukur No. 06/

Segaramakmur/2007, SHM No. 2032 tgl 01 Maret 2007,

yang

menunjukkan bahwa tidak terdapat tanah overlapping sebagaimana dalil – dalil Tergugat II selama ini ; 25. Bahwa Perbuatan Tergugat II ini telah menyulitkan dan menghambat Penggugat untuk menjual tanah Penggugat SHM No. 2032, karena setiap calon pembeli yang berminat untuk membeli tanah Penggugat SHM No. 2032, menjadi mengurungkan niatnya untuk membeli tanah Penggugat dikarenakan adanya kekuatiran

objek tanah yang dijual

Penggugat masih merupakan tanah bersengketa, hal ini dikarenakan adanya klaim dari Tergugat II yang mengaku- ngaku bahwa sebagian


objek tanah SHGB No. 209 overlapping dengan objek tanah SHM No. 2032 milik Penggugat. Perbuatan Tergugat II, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 BW ; 26. Bahwa Penggugat juga telah berupaya untuk meminta klarifikasi dan berupaya ingin memperoleh bukti kepemilikan Tergugat II atas SHGB No. 209, namun Tergugat II tampaknya sangat menutup informasi dan tidak pernah bersedia menunjukkan SHGB No.209

sebagai bukti

kepemilikan yang diakui oleh Tergugat II kepada Penggugat. Penggugat juga telah berupaya untuk

menawarkan berbagai altrenatif untuk

mencari solusi apabila memang benar SHGU No. 209 milik Tergugat II, objek tanahnya overlaping dengan objek tanah SHM No. 2032, namun hingga diajukannya gugatan ini Tergugat II

belum pernah bersedia

memperlihatkan

SHGB No. 209 kepada

bukti kepemilikannya atas

Penggugat ; 27. Bahwa untuk

menjamin dan memperoleh

kepastian hukum

atas

dugaan adanya overlapping atas objek tanah dari SHGB 209

milik

Tergugat II dan objek tanah Penggugat

merasa sangat

SHM No. 2032 milik Penggugat maka berkepentingan secara hukum untuk

mengajukan Tergugat II sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah

merugikan

hak- hak penggugat

atas

kepemilikan SHM No. 2032 ; 28. Bahwa karenanya bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian

bagi

Penggugat

sebagaimana

ketentuan

Pasal

1365

KUHPerdata dengan rincian perbuatan melawan hukum sebagai berikut : 

Karena secara malawan hukum Tergugat II telah mengaku- ngkau sebagai pemilik tanah

SHGB No.

209, yang lokasi objek

tanahnya overlapping atau tumpang tindih

dengan sebagian

objek tanah sertifikat No. 202 milik Penggugat ; 

Akibat dari perbuatan Tergugat II beberapa calon pembeli yang telah berminat membeli tanah SHM No. 2032 milik Penggugat, telah menyatakan membatalkan rencana pembelian karena menilai

tanah

Penggugat

sebagai

tanah

bersengketa,


dikarenakan adanya pernyataan tanah overlapping tanah SHGB No. 209 dengan sebagian objek tanah sertifikat No. 2023 milik Penggugat; 

Akibat

perbuatan

Tergugat

II,

sebagaimana

uraian

dalil

Penggugat, mengakibatkan calon pembeli yang telah membayar uang panjar pembelian tanah SHM No. 2032 milik Penggugat menjadi membatalkan transaksi jual beli tanah aquo, karena menilai tanah yang menjadi objek transaksi merupakan “TANAH SENGKETA“ kerugian Penggugat di taksir Rp. 500.000.000.- ; 

Penggugat menjadi terpaksa mengeluarkan biaya – biaya yang tidak semestinya yang harus Penggugat keluarkan

untuk

mengembalikkan hak- hak Penggugat atas tanah sertifikat No. 2032 dikerenakan diklaim kepemilikannya secara tidak sah oleh Tergugat II diantaranya membayar uang operasional dan jasa Pengacara sebesar Rp. 100.000.000.- ; 

Bahwa akibat perbuatan Tergugat II, Penggugat menjadi tidak dapat menjalankan bisnis yang sedianya akan berlokasi di tanah SHM No. 2032 yang karenanya Penggugat telah kehilangan peluang keuntungan bisnis bila dinilai sekitar Rp. 4.500.000.000.-

 Perbuatan Melawan Hukum Yeng Dilakukan Oleh Tergugat III ( Kepala Desa Segaramakmur ) ; 29. Bahwa Kepala Desa Segaramakmur berikut dengan staff pendukungnya merupakan unsur pemerintah desa yang bertugas dan berwenang untuk mencatat, membukukan serta menyimpan setiap dokumen tanah yang berlokasi diwilayah kerja kantor Kepala Desa Segeramakmur. Bahwa Tergugat III sebagai unsur pemerintah desa seharusnya bertugas untuk melindungi hak warganya atas tanah dan menjamin adanya kepastian hukum berkaitan dengan hak kepemilikan tanah dari setiap warganya termasuk tanah SHM No. 2032 milik Penggugat yang berlokasi Desa Segaramakmur

yang merupakan wilayah kerja Tergugat III selaku

Kepala Desa Segaramakmur ; 30. Bahwa Tergugat III selaku Kepala Desa Segara Makmur dan atau staff dilingkungan kerja Pemerintah Desa Segaramakmur

terbukti telah

melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak - hak Penggugat selaku pemilik tanah SHM No. 2032. Perbuatan


melawan hukum Tergugat III ini dilakukan dengan cara Tergugat III selaku Kepala Desa Segara Makmur telah menerbitkan Akte Jual Beli (AJB ) antara Jhonny Chandra selaku Pihak Pembeli dengan Maksrup sebagai pihak Penjual yang objek tanahnya berada diatas objek tanah SHM No. 2032 milik Penggugat ; 31. Bahwa Tergugat III juga telah melakukan perbuatan hukum lain dengan cara melalui Sekretaris Desa Segaramakmur telah menyuruh sejumlah orang

untuk mendatangi dan melarang serta menghalang – halangi

tukang Penggugat

yang sedang melakukan pekerjaan pemagaran

dilokasi tanah milik Penggugat SHM No. 2032, perbuatan Tergugat ini telah nyata- nyata merugikan Penggugat karena pekerjaan pemagaran menjadi terhenti, tukang- tukang menjadi tidak bisa bekerja dan bahanbahan material bangunan seperti bahan semen yang telah diaduk menjadi tidak dapat lagi terpakai ; 32. Bahwa Penggugat

sebenarnya

telah berupaya menjelasakan dan

menunjukkan bukti- bukti kepemilikan Penggugat atas tanah aquo kepada Tergugat III dan orangorang suruhan Tergugat III dan meminta agar tidak melakukan pelarangan dan menghalang- halangi tukang yang sedang melakukan pekerjaan pemagaran namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh sejumlah orang yang mengaku suruhan dari Tergugat III, tetap melarang pemagaran dan pemasangan tembok dilokasi tanah Penggugat ; 33. Bahwa atas permintaan orangorang suruhan Tergugat III, selanjutnya Penggugat menemui Tergugat III, yang diwakili Sekretaris Desa Segera Makmur yang dijabat oleh Sdr Agus Sopyan, dengan maksud untuk meminta penjelasan dan klarifikasi tentang alas hak dan kepemilikan Jhonny Chandra diatas objak tanah SHM No. 2032 milik Penggugat. Bahwa selanjutnya oleh Tergugat III, diperlihatkan sebuah Akte Jual Beli antara antara Jhonny Chandra selaku Pihak Pembeli dengan Maksrup sebagai pihak Penjual yang objek tanahnya berada diatas objek tanah SHM No. 2032 milik Penggugat ; 34. Bahwa AJB yang diperlihatkan oleh Tergugat III patut di duga tidak berdasar hukum dan hanya rekayasa dengan alasan sebagai berikut :;




Bahwa objek tanah yang diperjualbelikan dalam Akte Jual Beli (AJB) antara Jhonny Candra ( Tergugat I ) dengan Maksrup, adalah objek tanah yang sebelumnya telah di beli oleh Penggugat dan telah menjadi SHM No. 2032 dan asli berkasnya telah menjadi warkah sertifikat No. 2032 milik Penggugat ;



AJB tidak dilakukan secara prosedural sebagaimana ketentuan hukum pertanahan yang berlaku yakni tidak diketahui waktu pembuatannya dan tidak ada persetjuan Pihak Camat atau PPAT yang berwenang untuk itu ;



Diduga kuat oknum- oknum aparat desa Segaramakmur menjual objek tanah yang sama untuk keduakalinya untuk mengambil keuntungan secara melawan hukum, yakni kepada Penggugat dan kepada Jhonny Candra ( Tergugat I ) ;

35. Bahwa karenanya bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata

dengan rincian perbuatan melawan hukum

sebagai berikut : 

Perbuatan Tergugat III yang menyuruh sekelompok orang yang melarang dan menghalang- halangi pekerjaan tukang Penggugat dalam pekerjaan pembuatan pagar dilokasi tanah SHM No. 2032 milik Penggugat ;



Akibat dari perbuatan Tergugat III Penggugat

sebagaimana uraian dalil

sejumlah calon pembeli yang berminat membeli

tanah SHM No. 2032, telah menyatakan membatalkan pembelian tanah aquo karena menilai sebagai tanah bersengketa ; 36. Bahwa adapun bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, dan jumlah kerugian yang

dialami Penggugat sebagai

akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III adalah sebagai berikut : 

Perbuatan Tergugat III, yang telah menyuruh sekelompok orang untuk malarang dan menghentikkan pekerjaan tukang- tukang dari Penggugat yang sedang bekerja membuat pagar dilokasi tanah bersertifikat No. 2032 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa :




Penggugat

telah harus membayar upah tukang yang

bekerja membuat pagar di tanah SHM No.2032 secara borongan,

namun

karena

larangan/

ancaman

dari

sekelompok orang suruhan Tergugat III, Para Tukang tidak dapat bekerja, sejumlah bahan material bangunan yang tidak

dapat

dipergunakan

karena

rusak

diakibatkan

perbuatan orang – orang suruhan Tergugat III kerugian Penggugat ditaksir sekitar Rp. 100.000.000.- ; 

Akibat perbuatan Tergugat III, sebagaimana uraian dalil Penggugat, mengakibatkan calon pembeli yang telah membayar uang panjar pembelian tanah SHM No. 2032 milik Penggugat menjadi membatalkan transaksi jual beli tanah aquo, karena menilai tanah yang menjadi objek transaksi merupakan “TANAH SENGKETA “ kerugian Penggugat di taksir Rp. 500.000.000.- ;



Penggugat menjadi terpaksa mengeluarkan biaya – biaya yang tidak semestinya yang harus Penggugat keluarkan untuk mengembalikkan hak- hak Penggugat atas tanah sertifikat No. 2032 dikerenakan diklaim kepemilikannya secara tidak sah oleh Tergugat III diantaranya membayar uang operasional dan jasa Pengacara sebesar Rp. 100.000.000.- ;

37. Bahwa dari uraian dalil- dalil Penggugat tersebut diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

untuk berkenan menyatakan bahwa Tergugat III telah

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata ; F. KEDUDUKAN HUKUM MASING- MASING TURUT TERGUGAT : Badan Pertanahan Kabupaten (BPN) Bekasi, di- Komplek Lippo Cikarang Jln Daha Blok B-4, untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat I ; 38. Bahwa lokasi objek tanah SHM No. 2032 milik Penggugat adalah berlokasi Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ;


39. Bahwa tahun 2007 Turut Tergugat II telah menerbitkan SHM No. 2032 tertanggal 1 Maret 2007, atas tanah Penggugat seluas 2.160 m2 dengan masing- masing Akte Jual Beli diantaranya : Akte Jual Beli No. 42 Tahun 2006 tertanggal 03-07-2006, Akte Jual Beli No.36 Tahun 2006 tertanggal 15 – 05 Tahun 2006, Akte Jual Beli No. 37 Thn 2006 tgl 2206- 2006, Akte Jual Beli No. 38 Tahun 2006 tgl 15-05-2006, Akte Jual Beli No.35 Tahun 2006 Tertanggal 15-05 – 2006 yang diterbitkan oleh Notaris Masdar Lira,SH PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi ; 40. Bahwa asli masing- masing Akte Jual Beli (AJB) tersebut selanjutnya telah menjadi warkah Sertifikat Hak Milik ( SHM) No. 2032 tgl 01 Maret 2007, di Badan Pertanahan KabupatenKabupaten Bekasi ; 41. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum maka bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak memproses dan menerbitkan

sertifikat lain diatas objek

tanah SHM No. 2032 milik penggugat ; Camat, Kecamatan Tarumajaya Jln. Raya Tarumajaya No. 6 Tarumajaya Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ; 42. Bahwa Kecamatan Tarumajaya merupakan instansi pemerintah yang bertugas

dan

berwenang

untuk

menyimpan setiap dokumen tanah

mencatat,

membukukan

yang berlokasi

serta

diwilayah kerja

kantor Kecamatan Tarumajaya, Kab Bekasi. sehingga secara mutatis mutandis Turut Tergugat III seharusnyalah memiliki arsip dan dokumen yang memuat informasi tentang sejarah tanah termasuk catatancatatan/arsip dari setiap peralihan atas tanah yang berlokasi diwilayah kerja Kecamatan Tarumajaya ; 43. Bahwa Turut Tergugat III sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dibidang pertanahan bertugas melindungi hak warganya atas tanah dan menjamin adanya kepastian hukum berkaitan dengan hak kepemilikan atas setiap tanah yang berada di wilayah kerjanya ; 44. Bahwa oleh karenanya bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk

tidak melakukan

pengalihan hak apapun atau tidak menerbitkan Akte Jual Beli atau


menerbitkan Surat Keterangan apapun terkait dengan objek tanah SHM No. 2032 milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang SHM No. 2032; G. PERMOHONAN : Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, bersama ini perkenankan Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI : 1. Menyatakan agar Tergugat I dan Tergugat I segera mengosongkan dan atau menghentikan segala kegiatan yang dilakukan diatas tanah SHM No. 2032 milik Penggugat, setidaknya sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap ; 2. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tidak menerbitkan surat keterangan kepemilikan dan atau tidak memproses pensertifikatan yang dimohonkan oleh Para Tergugat atas tanah

yang

objek tanahnya berada diatas objek tanah bersertifikat No. 2032 milik Penggugat ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga SHM No. 2032, tertanggal 1 Maret 2007 ; 3. Menyatakan batal demi hukum Akte Jual Beli No. 42/594.4/AG milik Tergugat I yang diterbitkan Kepala Desa Segaramakmur antara MASKUP (Maksrup) selaku Penjual dengan Johnny Chandra selaku Pembeli ; 4. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB ) No. 209 milik Tergugat II ; 5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara Tanggung renteng menanggung kerugian yang dialami Penggugat sesuai dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dengan perincian : a. Secara tanggung renteng antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akibat perbuatan melawan hukum mereka, sehingga Penggugat

harus

mengeluarkan

biaya-

biaya

yang

tidak


semestinya dan kehilangan kesempatan dalam berbisinis dan atau mengambil keuntungan

dari tanah SHM No. 2032 milik

Penggugat, sehingga bila di hitung Penggugat telah mengalami kerugian yang bila ditaksir adalah sebesar Rp.4.000.000.000, ( empat miliar rupiah ) b. Secara tanggung renteng Para Tergugat akibat perbuatan melawan hukum yang mengaku- ngaku sebagai pemilik tanah SHM No. 2032 milik Penggugat, menyuruh sekelompok orang untuk menghalang- halangi dan melarang tukang Penggugat bekerja membuat pagar dilokasi tanah aquo, mengakibatkan Penggugat menjadi mengalami kerugian dan

kesulitan untuk

menjual tanah aquo karena dianggap oleh calon pembeli sebagai Tanah bersengketa.

Perbuatan Para Tergugat mengakibatkan

Penggugat harus mengeluarkan biaya – biaya yang tidak semestinya hanya untuk mengembalikkan hak –hak penggugat atas tanah SHM No. 2032 milik Penggugat,

yang bila ditaksir

sekitar Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) ; 7. Menghukum

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk mentaati

putusan atas perkara ini 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorradd) meskipun ada perlawanan verzet, banding, dan kasasi. 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar (dwangsom) uang paksa sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana Para Tergugat lalai

melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri

Bekasi. 10. Menjatuhkan Sita Jaminan atas aset dan harta Kekayaan milik Para Tergugat untuk menjamin pembayaran kerugian yang dialami Penggugat diantaranya : 

Atas Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal milik Tergugat I, yang beralamat di Jln. Sunter Danau Agung II, Blok E.3/13 Jakarta Utara.



Atas tanah dan bangunan yang dipakai sebagai kantor milik Tergugat II, yang berlokasi di Kawasan Industri & Pergudangan Marunda Center beralamat di Blok G No. 1, Jl Marunda Makmur, Kabupaten Bekasi.




Atas tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Milik Tergugat III, yang beralamat di Kp Kebon KelapaRT.09/RW.04 No. 10, Desa Segaramakmur, Kec Tarumjaya, Kabupaten

Bekasi an.

Agus Sopyan. 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau: Bilamana Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adilnya ( ex aequo et bono )

Menimbang,

bahwa

atas

gugatan

Penggugat,

Tergugat

Itelah

menanggapinya dengan mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 6 April 2016 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut : 1. DALAM EKSEPSI : a. EKSEPSI ERROR IN OBJEKTO, Bahwa yang menjadi objek jual beli antara PENGGUGAT dengan Pihak Penjual / TN.SARIM, sebagaimana tertuang dalam 5 Akta Juai Beli, yaitu: -

AJB No. 42 tahun 2006 tgl 3-7-2006

-

AJB No. 36 tahun 2006 tgl 15-05-2006;

-

AJB No. 37 tahun 2006 tgl 22-06-2006;

-

AJB No. 38 tahun 2006 tgl 15-05-2006;

-

AJB No. 35 tahun 2006 tgl 15-05-2006

Yang dikeluarkan oleh NOTARIS MASDAR LIRA ,SH.Kabupaten Bekasi, adalah objek tanahnya adalah tidak jelas atau Fiktif dan bukan kepunyaan Penjual tanah yaitu Bp. SARIM. Bahwa dengan demikian bukti kepemilikan tanah berupa Girik tanah C.Desa Segara Makmur atau Leter C.desa Segara makmur atas nama SARIM, sebagai pemilik tanah adalah surat-surat tanah yang palsu atau dipalsukan, dengan demikian maka segala bentuk kelengkapan atau pendukung terhadap surat-surat tersebut, baik berupa Surat Keterangan Tidak Sengketa, Keterangan Riwayat

Tanah,

Surat

Keterangan

Persetujuan

Penjualan

atau

Persetujuan Istri adalah suatu surat keterangan palsu atau dipalsukan, sehingga dengan demikian surat-surat tanah tersebut tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan keberadaan tanah yang menjadi objek sengketa, karena tanah yang menjadi objek jual beli antara Penggugat


dengan TN.SARIM adalah kepunyaan orang lain, dan diantaranya sebagaian seluas tanah 670M2 adalah kepunyaan TERGUGAT I. Sehingga dengan demikian telah terjadi kesalahan mengenai objek yang diperjual belikan, objek yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak sah dan kepunyaan orang lain, sehingga telah terjadi ERROR IN OBJEKTO : b. ERROR IN SUBJEKTO. Bahwa telah adanya LAPORAN POLISI yang diajukan kepada pihak Kepolisian Resor Metro Bekasi, dengan pihak Terlapor adalah sdr,Sarim, dan untuk sementara telah diperiksa oleh penyidik dengan keterangan sementara

bahwa

Tn.SARIM

bukanlah

PEMILIK

TANAH

yang

sebenarnya, sehingga ia tidak sah dan tidak berhak menjual tanah tersebut yang menjadi objek sengketa kepada Pihak PENGGUGAT, oleh karena itu segala hal ihwal yang berhubungan dengan Peralihan hak atas tanah tersebut kepada pihak Penggugat berdasarkan ke 5 buah AJB tersebut tidak sah dan cacat hukum karena penjual adalah bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya, oleh karena itu telah terjadi kesalahan Pihak sebagai Penjual tanah atau ERROR IN SUBJEKTO. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah diadakan upaya Perdamaian untuk menyelesaikan masalah tersebut dihadapan pihak kepolisian Resort Metro Bekasi, dan dengan dihadiri oleh pihak TERGUGAT III, yang sekarang sebagai Kepala Desa Segara Makmur, artinya Sdr.SARIM telah mengembalikan uang Transaksi jual beli tersebut kepada pihak Penggugat / Pembeli sebesar Rp.500.000,000,- (Lima ratus juta rupiah ), bahwa dengan dikembalikannya uang tersebut berarti transaksi jual beli tanah tersebut telah dibatalkan oleh dua pihak antara penjual dan pembeli, sehingga AKTA-AKTA JUAL BELI tersebut juga dibatalkan keberlakuannya dan dianggap tidak sah dan cacat hukum ; c. Bahwa akta-akta jual bel! sebanyak 5 buah antara pihak penjual dan pembeli, yaitu antara tn.sarim dengan pihak penggugat adalah tidak sah atau cacat hukum sebagai dasar terbitnya SHM No. 2032 / Warkah yang telah dikeluarkan oleh bpn bekasi atas nama penggugat. Oleh karena itu SHM No. 2032 tersebut harus dinyatakan SHM yang cacat hukum dan cacat Prosedur oleh karena itu harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum apapun, khususnya yang berhubungan dengan bukti kepemilikan akan tanah yang telah menjadi objek sengketa. d. PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG BERITIKAD BURUK. Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 229/PDT/2017/PT.BDG.

Bahwa sangat jelas sekali transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tn Sarim, adalah suatu Transaksi jua! beli yang tidak sah dan cacat hukum, baik mengenai objek tanahnya yang tidak jelas dan bukan kepemilikan Tn sarim, sehingga semua surat-surat tanah baik Girik C. Desa, atau Leter C desa Seggara Makmur atas nama Sarim, SPPT atas nama Sarim, surat-surat keterangan mengenai Surat Riwayat Tanah, Surat Keterangan tidak sengketa atas nama Tn. Sarim adalah tidak sah atau Palsu dan termasuk keterangan – keterangan palsu atau telah memasukan keterangan palsu kedalam Akta Otentiik, berdasarkan hai tersebut Pihak Kepolisian telah mengupayakan jalan Damai antara Korban / Peiapor / Penggugat dengan Tn Sarim sehingga Tn. Sarim mengembalikan uang jual beli tanah tersebut sebesar Rp. 500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) kepada pihak Penggugat, tetapi kenapa Penggugat tetap mempergunakan surat-surat tersebut, akta-akta tersebut atau SHM No. 2032 dan dipergunakan secara semena-mena dan berlebihan baik untuk dijaminkan kepada Bank atau diperjual belikan kepada pihak ketiga berulang kali, baik kepada TN Ahoung ataupun kepada Tergugat II / PT. Merunda Center dan secara keuntungan finasial telah diperoleh oleh Penggugat secara berlebihan atas tanah tersebut, hal tersebut diduga bahwa PENGGUGAT TELAH BERLAKU BERITIKAD BURUK, untuk memanfaatkan hal tersebut guna kepentingan dirinya sendiri, bahwa mempergunakan suarat-surat palsu, akta-akta palsu atau SHM yang tidak sah atau Cacat Hukum adalah suatu tindak Pidana. e. GUGATAN PENGGUGAT OBSCURR LIBELLS. Bahwa kalau penggugat merasa dirugikan oleh Pihak penjual, kenapa Penggugat tidak memasukan Tn, Sarim selaku Tergugat, karena Tn. Sarim lah yang telah menjual tanah yang tidak jelas dan bukan miliknya kepada penggugat, atau Pihak Kepala Desa segara makmur atau pihak Notaris Masdar Lira, SH sebagai Notaris dan PPAT yang telah memproses Jual Beli tanahnya tersebut, bukan menggugat Tergugat I, yang tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan pihak Penggugat, bahwa Tergugat selaku Pemilik tanah seluas 670 M2 diatas lokasi tanah tersebut sangat jelas dan kuat bukti kepemilikannya, dan juga mengenai Gugatan yang diajukan kepada pihak Camat Tarumajaya sangat tidak jelas sedangkan Akta-akta tersebut dibuat dan diproses oleh pihak Notaris dan PPAT Masdar Lira, SH bukannya Camat Tarumajaya, sehingga GUGATAN INf SANGAT TIDAK JELAS ATAU OBSCUR


LIBEL.; 2. DALAM POKOK PERKARA. Bahwa hal-hal yang dibahas dalam Eksepsi adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam Pembahasan pokok Perkara ini ; 1. Bahwa Tergugat I tetap menolak secara keras dan tegas dalil-dalil Penggugat dalam pokok Perkaranya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; 2. Bahwa TERGUGAT I menolak secara keras dan tegas dalil-dalil Penggugat dalam point Positanya No. 13 dan 14, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sangat wajar dan beralasan karena sebagai Pemilik tanah yang tentunya akan menjaga dan meiindungi harta bendanya, karena diakibatkan akan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk menguasai tanah tersebut, bahwa mengenai bukti-bukti yang ditunjukan oleh Penggugat kepada karyawan atau staff tergugat i dilapangan yang mengamankan lokasi tanah adalah sesuatu hal yang berlebihan, karena tidak semata-mata tergugat I menguasai tanah tersebut karena memang Tergugat I juga memiliki bukti kepemilikan akan tanah tersebut, dan Tergugat I membeli tanah tersebut dari Penjual tanah yang memiliki bukti otentik akan kepemilikan tanah tersebut sejak tahun 1976 yaitu sdr.MASKUP, sehingga Tergugat I tidak ragu-ragu untuk membeli tanah tersebut. Bahwa jual beli tanah antara tergugat I dengan sdr. Maskup adalah sah dan berharga, dengan ketentuan tidak ada paksaan, tidak ada kesalahan mengenai objek jual belinya, pemiliknya adalah sah sebagai pemilik tanah, dilakukan secara terang dan tunai dan telah ada serah terima barangnya berupa tanah antara Tergugat I dengan sdr.Maskup, sehingga sangat jelas bahwa tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan. 3. Bahwa Tergugat 1 MENOLAK SECARA KERAS DAN TEGAS DALIL PENGGUGAT POINT KE 18, yang telah mengalami KERUGIAN SEBASAR Rp. 4.500.000.000.- (Empat Milyard Lima ratus Juta rupiah ) hal tersebut sangat spektakuler, berlebihan dan dibuat buat dan sematamata hanya akal-akalan penggugat saja, tidak perlu diperhatikan dan dipertimbangkan diabaikan saja atau dikesampingkan saja. Bahwa yang sebenarnya bahwa penggugat sudah sangat berlebihan mengambil keuntungan dari permasalahan tanah tersebut, baik dari kesalahan Transaksi jual beli dengan pihak Tn.sarim dan mendapat Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 229/PDT/2017/PT.BDG.

pengembvalian uang sebesar Rp. 500.000.000.(Lima ratus juta rupiah ) memperjual belikan tanah tersebut kepada Tn.Ahoung dan mendapatkan uang Rp. 700.000.000.(Tujuh ratus juta rupiah ) penjualan tanah kepada pihak tergugat II sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan menjaminkan tanah tersebut kepada pihak Bank BRI, sekarang mau apalagi hal-hal yang akan dilakukan oleh penggugat, keuntungan-keuntungan apalagi yang ingin dicapai lagi,apakah belum cukup selama ini keuntungan yang diperoleh penggugat dengan cara memanfaatkan akta-akta palsu, surat-surat keterangan palsu atau SHM No. 2023 atas nama penggugat yang cacat hukum dan cacat Prosedur tersebut. 4. Bahwa Tergugat I menolak secara keras dan tegas dalil penggugat dalam Positanya point ke 20, yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim untuk meletakan Sita jaminan terhadap rumah dan bangunan rumah kepunyaan tergugat I yang terletak Jl.Sunter Danau Agung II, Blok E.3 / 13 Jakarta Utara.Karena hal tersebut tidak ada korelasinya, dan hanya akal-akalan penggugat

saja,

dan

Permohonan

tersebut

harus

ditolak

dan

dikesampingkan karena tidak beralasan dan tidak memiliki dasar apapun. c. GUGATAN REKONPENSI : Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Eksepsi dalam Pokok Perkara adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan rekonpensi ini : 1. Bahwa Penggugat rekonpensi adalah sebagai pemilik tanah yang sah atas sebidang tanah darat yang terletak di Kp. Kebon Kelapa Desa Segara Makmur, Kecamatan tarumajaya Kab.Bekasi,sesuai dengan Leter C. No. 901 / 001-0152 Persil No.59 S.I, seluas tanah 670 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: 

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT.Modern;



sebelah timur berbatasan dengan tanah PT.Modern



Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah jalan Desa.

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Iwan baskoro. Sebagaimana dikuatkan oleh AKTA Jual Beli NO.I62/AS/TRJ/2004.Yang dibuat oleh camat Taruma Jaya. 2. Bahwa Penggugat Rekonpensi membeli tanah tersebut diatas dari pemilik tanah semula yaitu Tn. MASKUP berdasarkan bukti kepemilikan


tanahnya berdasarkan AJB N0. 44/DT/I/1976, yang dibuat oleh ARIS BUDIYONO,BA, CAMAT KECAMATAN TARUMAJAYA pada tanggal 26 april 1976. 3. Bahwa sejak pembelian tanah tersebut dari Pihak Penjual / Maskup, bahwa Tergugat 1 belum pernah memperjual belikan tanah tersebut kepada pihak siapapun, tetapi sejak tahun 2013 ada pihak tertentu yang mengatasnamakan kepentingan pihak Tergugat Rekonpensi/Penggugat yang berupaya mengakui tanah tersebut diatas sebagai kepemilikanya, dengan cara dan upaya untuk menguasai tanah Penggugat rekonpensi tersebut dengan cara memagar atau mau memasang pagar diatas lokasi tanah kepunyaan Penggugat Rekonpensi. 4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Tergugat Rekonpensi tersebut telah dicegah oleh pihak Tergugat I, karena tanah yang dicoba dikuasai oleh

Tergugat

rekonpensi

adalah

tanah

Kepunyaan

Penggugat

Rekonpensi. 5. Bahwa ternyata terbukti bahwa Pihak tergugat Rekonpensi berupaya menguasai tanah tersebut berdasarkan bukti kepemilikan tanah berupa SHM No.2032 atas nama tergugat Rekonpensi dan berdasarkan 5 AKTA JUAL BELI, yaitu AJB N0.35 TAHUN 2006, TANGGAL 15-05-2006. AJB N0.36 TAHUN 2006 TANGGAL 15-05-2006. AJB N0.37 TAHUN 2006 TGL 22-06-2006, AJB N0.38 TAHUN 2006, TGL 15-05-2006 dan AJB N0.42 TAHUN 2006 TANGGAL 03-07- 2006, yang dibuat dihadapan NOTARIS & PPAT MASDAR LIRA,SH. Bahwa Penjual Tanah tersebut adalah Sdr.SARIM. 6. Bahwa sdr.SARIM pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian Resort metro Bekasi atas kepemilikan tanahnya tersebut, bahwa berdasarkan pemeriksaan sementara terbukti bahwa Sdr.sarim bukanlah pemilik tanah tersebut ,tetapi tanah tersebut kepemilkan orang lain dan salah satunya adalah Penggugat Rekonpensi, atas adanya hal tersebut didepan Penyidik Kepolisian tersebut telah diupayakan penyelesaian , berupa pengembalian uang transaksi jual beli kepada pihak tergugat rekonpensi sebesar Rp.500.000.000.(lima ratus juta rupiah ) dan hal tersebut disaksikan oleh Tergugat lll/Kepala Desa Segara Makmur. 7. Bahwa dengan dikembalikannya uang penjualan tanah /transaksi jua! beli tanah sebasar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah ) wal;aupun masih ada sisa yang belum dikembalikan, maka artinya jua beli tersebut telah dibatalkan oteh kedua belah pihak, dan konsekwensinya bahwa


akta-akta jua! beli sebanyak 5 Akta jual beli yangt telah dibuat oieh Notaris Masdar Lira,SH, yang menjelaskan adanya jual beli tersebut adalah adalah akta yang batal secara hukum, atau tidak sah atau cacat hukum, begitu pula dengan peningkatan hak berdasarkan ke 5 AJB tersebut yang diajukan untuk terbitnya SHM No.2032 atas nama Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah atau cacat hokum ; 8. Bahwa berdasarkan Akta-akta yang cacat hukum, karena didasarkan oleh Keterangan-keterangan palsu, Surat-surat tanah palsu atau Girik, atau C.Desa Segara makmur atas nama SARIM, atau keteranganketerangan lainya yang berhubungan dengan pembuatan dan proses ke 5 AJB tersebut atas nama Penjual SARIM dan Pembeli Tergugat Rekonpensi, dan semuanya hal tersebut telah masuk kedalam warkah SHM No.2032 atas Nama Tergugat Tergugat Rekonpensi, maka telah dipergunakan secara semena-mena untuk menguasai tanah kepunyaan orang lain, yang salah satunya kepunyaan Penggugat Rekonpensi, telah mengagunkan SHM No.2032 atas nama Tergugat rekonpensi yang objeknya tanah tersebut, memperjual belikan tanah tersebut secara berulang-ulang kepada pihak lain, baik pihak Tn.AShoung, atau Pihak Tergugat li/PT.Merunda center adalah suatau tindakan perbuatan yang melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak tergugat rekonpensi. 9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat rekonpensi sangat merugikanpihak Penggugat rekonpensi, baik kerugian secara Materi! atau Imateril, kerugian secara Materi! bila ditaksir harga tanah sebesar Rp.2000.000,-.(Dua juta rupiah permeter) dikali luas tanah seluas 670M2,jadisejumlahRP. 1.340.000.000.(satu milyard tiga ratus empat puluh juta rupiah ).dan kerugian secara Imateril yang dinilai dengan adanya persoalan yang diakibatkan oieh tindakan dan perbuatan tergugat Rekonpensi tersebut diatas, akibat perbuatan dan tindakan perbuatan melawan

hulkumnya

yang

sangat

merugikan

pihak

Penggugat

rekonpensi dapat dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000. (Satu Milyard Rupiah) jadi kerugian yang diderita Penggugat rekonpensi baik kerugian Materiil dan Imateril ditaksir serbesar Rp. 2.340.000.000,- (Dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan hai tersebut maka kami memohon kepada Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini sudi kiranya membari putusan Hukum sebagai berikut:


A. DALAM EKSEPSI. Mengabulkan Eksepsi seluruhnya yang diajukan oleh Tergugat i B. DALAM POKOKPERKARA. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya. C. DALAM REKONPENSI. 1. Mengabulkan Gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonpensi selaku Pemilik yang sah atas sebidang tanah darat seluas 670 M2, sesuai dengan Leter C.desa No. C.901/001-0152 Persil No.59.SJ, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -

sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT.Modern;

-

sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT.Modern;

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Desa;

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah iwan Baskoro.

Sebagaimana tertuang dalam AJB No.!162/AS/TRJ/2004 yang dibuat oleh Camat kecamatan Tarumajaya sebagai PPAT sementara ; 3. Menyatakan menurut hukum bahwa: - AJB N0.35 TAHUN 2006 TGL15-05-2006. - AJB N0.36 TAHUN 2006 TGL 15-05-2006; - AJB N0.37 TAHUN 2006 TGL 22-06-2006; - AJB N0.38 TAHUN 2006 TGL 15-05-2006; - AJB N0.42 TAHUN 2006 TGL03-07-2006 AKTA-AKTA YANG DIBUAT DAN DIKELUARKKAN OLEH MASDAR L!RA,SH. NOTARIS DAN PPAT KABUPATEN BEKASI ADALAH AKTA-AKTA YANG CACATHUKUM DAN HARUS DIBATALKAN DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM. 4. Menyatakan menurut hukum bahwa SHM No.2032 atas nama Penggugat/tergugat Rekonpensi adalah suatu Sertifikat Hak Milik yang cacat hukum dan cacat Prosedur oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum. 5. Menetapkan besarnya Kerugian yang diderita oleh penggugat Rekonpensi

baik

kerugian

Materil

ataupun

Imateril

sebesar

Rp,2,340,0Q0.000(dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah); 6. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian

sebesar

tersebut

dlatas

kepada

Penggugat

rekonpensi/Tergugat I.


7. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara. Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal tertanggal 6 April 2016 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut : DALAM KONPENSI : I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh pernyataan Penggugat, kecuali yangdengan tegas diakui kebenarannya; 2. Bahwa Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh pernyataan yang diajukan dan kemukakan oleh Tergugat II dalam Pokok Perkara; 3. Adapun Eksepsi yang Tergugat II ajukan adalah sebagai berikut: Tentang Eksepsi Error in Persona :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sangat membingungkan dan tidak jelas

menunjuk

kepada

siapa

gugatan

ditujukan,

sebagaimana

Penggugat nyatakan dalam gugatan pada halaman 1 angka 2, yang menyatakan:

Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :2. PT. Multikarya Hasilprima (PT. Merunda Center), beralamat di Kawasan Industri & Pergudangan Marunda Center Blok G No. 1, Jl. Marunda Makmur, Kabupaten Bekasi...”karena nama perusahaan Tergugat II sesuai dengan Pasal 1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 29 Tanggal 27 Mei 2005 dibuat dihadapan Linggo Darsono, S.H., Notaris di Jakarta yang mana telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-20642. HT.01.01.TH.2005 tertanggal 25 Juli 2005 (Bukti Tll-l) adalah bernama PT MULTIKARYA HASILPRIMA, namu dalam surat Gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan kepada PT Multikarya Hasilprima (PT. Merunda Center). Hal ini membingungkan Tergugat II, ditujukan kepada siapakah sebenarnya surat gugatan tersebut, apakah kepada PT Multikarya Hasilprima atau kepada PT Merunda Center?? 2. Bahwa, Tergugat II maupun perusahaan affiliasinya tidak ada yang bernama PT Merunda Center sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya,

yang mana hal ini tentunya

kembali


membingungkan dan tidak jelas kepada siapa Gugatan ditujukan apakah kepada PT Multikarya Hasilprima atau kah kepada PT. Merunda Center. 3. Bahwa sesuai hal tersebut di atas, jelas terbukti demi hukum dan keadilan, Penggugat telah keliru karena tidak dengan tegas dan tidak jelas kepada siapa gugatan ditujukan dan tidak jelas siapakah pihak yang dimaksud sebagai Tergugat II oleh Penggugat ; 4. Bahwa dengan demikian berdasarkan hukum dan keadilan, terhadap GugatanPenggugat ini sudah selayaknva dan sepantasnya Maielis Hakim vang memeriksa dan mengadili perkara ini mevatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliik verklaard) untuk seluruhnya. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian Tergugat di atas, terbukti demi hukum dan keadilan Gugatan Penggugat kabur dan mengajukan pernyataanpernyataan yang tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sangat pantas serta tepat apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ; II. Dalam Pokok Perkara ; 1. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak seluruh pernyataan dan dalildalil yang di ajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut, kecuali yang secara tegas- tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II; 2. Bahwa benar Tergugat II merupakan pemilik yang sah atas SHGB Nomor 209 seluas 8900 m2(Bukti TII-2) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 1 Februari 1998, yang mana SHGB 209 tersebut Tergugat II peroleh berdasarkan jual beli yang sah dari PT Marunda Land (d/h PT Modern Putratama) yang diatur dalam Akta Jual Beli Nomor 997/2010 tertanggal 30 Desember 2010 dibuat dihadapan Erlina, S.H., Notaris dan PPAT di Kabupaten Bekasi (Bukti TII-3). 3.

Bahwa, benar pada saat Penggugat melakukan pemagaran disekeliling tanah Aquo Tergugat II memerinthakan tim satuan pengamanan (Satpam) Tergugat II untuk melarang proses pemagaran tersebut, Tergugat II melakukan hal tersebut adalah berdasarkan hukum bukan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk merugikan Penggugat, sebab sebagian tanah Aquo merupakan tanah milik Tergugat II berdasarkan SHGB 209, sehingga tindakan melarang dan


menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan pemagaran disekitar lokasi tanah Aquo adalah hak hukum bagi Tergugat II dan bukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat;

4. Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan pada poin 2 jawaban dalam pokok perkara di atas dan membantah dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada nomor 6, kepemilikan SHGB 209 oleh Tergugat II didasarkan pada proses jual beli yang sah secara hukum, sehingga tanah milik Tergugat II yang termasuk dalam SHGB 209 adalah sah secara hukum milik Tergugat II dan Tergugat II berhak secara penuh untuk melarang atau menghalangi pihak lain termasuk Penggugat yang berupaya masuk, menerobos, atau melakukan kegiatan atau aktivitas lain apapun termasuk memasang pagar pembatas di atas tanah milik Tergugat II yang termasuk dalam SHGB 209. 5. Bahwa, SHGB 209 seluas 8900 m2 milik Tergugat II yang mana Tergugat II peroleh berdasarkan proses jual beli yang sah dengan PT Marunda Land (d/h Modern Putratama) diterbitkan pada tanggal 1 Februari 1998 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang mana hal ini berarti semenjak tanggal penerbitan Hak Guna Bangunan tersebut yaitu tanggal 1 Februari 1998, tanah dalam SHGB 209 adalah milik dari PT Marunda Land (d/h PT Modern Putratama) hingga tanggal proses jual beli tanah dengan Tergugat II yaitu tanggal 30 Desember 2007. Hal ini menegaskan bahwa sebelum tanah Aquo yang juga termasuk dalam SHGB 209 di beli atau diperoleh oleh Penggugat, tanah Aquo tersebut merupakan milik PT Marunda Land (d/h PT Modern Putratama) dan saat ini dimiliki dan telah beralih kepada Tergugat II. 6. Bahwa Penggugat sangat mengada-ngada dan tidak beralasan hukum dengan menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalilkan Penggugat pada poin nomor 21 hingga 23 dengan mendalilkan Tergugat hanya mengaku-ngaku sebagai pemiliki SHGB 209. Hal ini Tergugat II tegaskan bahwa, Tergugat il adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 8900 m2 yang termasuk dalam SHGB

209 yang diperoleh Tergugat II dengan akta jual beli nomor 997 / 2010 tertanggal 30 Desember 2010 dibuat dihadapan Erlina, S,H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi (Vide Bukti TII-3), sehingga menurut dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memperlihatkan SHGB 209 kepada Penggugat adalah mengada-ngada saja, sebab tidak


ada dasar hukum apapun yang mewajibkan si pemilik bukti kepemilikan hak atas tanah baik dalam bentuk Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan lain nya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memperlihatkan kepada pihak lain kecuali karena diwajibkan menurut peraturan perundang- undangan; 7. Bahwa, sudah sewajarnya bagi Tergugat II untuk tidak memperlihatkan bukti kepemilikan SHGB 209 baik dalam bentuk asli maupun foto copy kepada pihak lain termasuk Penggugat; 8. Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan meng-klaim SHGB 209 overlapping dengan tanah aquo adalah mengada-ngada dan tidak beralas hukum sebab Tergugat II telah membeli atau telah memilki SHGB 209 pada tanggal 30 Desember 2009 sesuai akta jual beli nomor 997/2010 dibuat dihadapan Erlina, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bekasi (Vide Bukti TII-3), dan tanggal penerbitan SHGB 209 adalah tanggal 1 Februari 1998, sehingga pihak yang lebih dahulu memiliki dan menguasai tanah aquo adalah Tergugat II berdasarkan SHGB 209, sehingga wajar apabila Tergugat II mengetahui adanya tumpang tindih di lokasi tanah aquo yang masuk dalam SHGB 209 milik Tergugat II, yang mana jelas hal ini sangat merugikan Tergugat II; 9. Bahwa,

apabila

Penggugat

mendalilkan

memiliki

tanah

Aquo

berdasarkan SHGB 2032 yang dibeli dari Maksrup dkk sudah sepatutnya demi hukum sebagai pembeli yang memiliki itikad baik untuk meneliti batas-batas wilayah maupun riwayat tanah kepada penduduk dan/atau kepada institusi pemerintah yang memiliki kewenanangan dalam hal pencatatan tanah dan penerbitan atas bukti kepemilikan hak atas tanah, bukan kepada sekelompok orang yang mengaku-ngaku memilik tanah dengan dokumen yang belum tentu benar asalnya. 10. Bahwa Tergugat II mengakui dalil Penggugat pada nomor 7,8,9& 10 dalam surat Gugatannya, dimana Tergugat II dan Penggugat dengan itikad baik berupaya untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan tumpang tindih (overlapping) atas Tanah Aquo. Tergugat II setuju untuk membeli tanah aquo dengan total nilai sebesar Rp.2.000. 000.000 ( dua miliar Rupiah) dan sebagai tanda jadi pembelian tanah aquo SHGB 2032 milik Penggugat, Tergugat II memberikan

uang panjar sebesar

Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Juli 2013 (Bukti TII-4), dan dengan syarat tanah aquo yang dibeli oleh


Tergugat II harus dalam keadaan kosong dan telah terpasang pagar disekelilingnya, namun apa yang Tergugat II dapati adalah adanya sekelompok orang yang mengaku utusan dari Bpk Jhony Chandra (Tergugat I) yang melarang, dan menghalangi proses pembuatan pagar di tanah aquo, hal mana tentunya sangat merugikan Tergugat II; 11. Bahwa dengan datangnya orang-orang yang mengaku orang suruhan Tergugat I, Tergugat II merasa dirugikan oleh Penggugat, sebab Tergugat II telah membayar tanda jadi atau uang panjar terhadap Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menjamin keamanan lokasi tanah dalam SHGB 2032 dan Penggugat tidak dapat melindungi kepentingan Tergugat II sebagai pembeli yang beritikad baik untuk membeli tanah aquo tersebut. 12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sudah sepatutnya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat dapat DITOLAK,sebab unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalikan Penggugat tidak dapat dibuktikan. Bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan dan dibuktikan oleh Tergugat II dalam bagian Eksepsi, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang dijelaskan dan dibuktikan dalam Pokok Perkara ini ; Bahwa mengenai seluruh permohonan Penggugat tersebut di atas, terbukti sangat tidak berdasar hukum dan mengada-ada, karena Tergugat II telah menjelaskan secara lugas, jelas dan sistematis berdasarkan bukti dan fakta hukum yang tidak terbantahkan, yang membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas kemana arah dan tujuannya serta tidak mengungkapkan bukti, fakta dan dasar hukum yang kuat yang menjadi dasar gugatannya. Maka dari itu, sudah sangat tepat dan pantas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) untuk seluruhnya. DALAM REKONPENSI :

Bahwa berdasarkan Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR, Tergugat Konpensi

berhak dan wajib mengajukan gugatan balik yang diajukan dalam

Jawaban, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Gugatan Rekonpensi ini.


Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Rekonpensi ini, Tergugat II dalam

Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonpensi dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara, dimohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, untuk dianggap telah termasuk bagian dari dalil-dalil dalam Gugatan Rekonpensi, dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bahwa adapun yang menjadi alasan dan dasar diajukannya Gugatan Rekonpensi ini, adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas tanah berdasarkan SHGB

209

yang

diterbitkan

oleh

Kantor

Pertanahan

Kabupaten

BekasiRekonpensi peroleh berdasarkan peralihan hak atas tanah yang sah secara hukum melalui akta jual beli nomor 997/2010 tanggal 30 Desember 2010 dibuat dihadapan Erlina, SH, Notaris dan PPAT di Kabupaten Bekasi (Vide Bukti TII-3); 2. Bahwa, namun demikian, Penggugat Rekonpensi mendapat gangguan

dengan adanya pihak yang mencoba untuk memagar dan mematangkan tanah aquo, yang diketahui selanjutnya adalah Tergugat Rekonpensi dengan membawa SHGB 2032 sebagai dasar kepemilikan tanah aquo. Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik yang sah atas tanah aquo yang masuk dalam SHGB 209 merasa dirugikan oleh karena kegiatan Tergugat Rekonpensi; 3. Bahwa, selanjutnya Penggugat Rekonpensi menerima surat permohonan

penyelesaian tanah aquo dari Tergugat Rekonpensi beberapa kali (Bukti TII5),dimana

selanjutnya

dengan

pintu

terbuka

Tergugat

II

menerima

permohonan musyawarah Tergugat Rekonpensi tersebut; 4. Bahwa, setelah beberapa kali pertemuan dengan Tergugat Rekonpensi

membahas masalah overlaping tanah aquo, Penggugat Rekonpensi setuju untuk membeli tanah yang masuk dalam SHGB 2032 milik Tergugat Rekonpensi dengan nilai sebesar Rp.2.000.000,000,- (dua milyar Rupiah), yang disetujui pula secara lisan oleh Tergugat Rekonpensi; 5. Bahwa,

untuk membuktikan keseriusan Penggugat Rekopensi dalam

membeli tanah yang termasuk dalam SHGB 2032, Penggugat Rekonpensi memberikan uang tanda jadi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 250,000,000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 23 Juli 2013 Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 229/PDT/2017/PT.BDG.

(Vide Bukti TII-4), serta tambahan pembayaran sebesar Rp 50,000,000,(lima ratus juta Rupiah) pada tahun 2014 (Bukti TII-6), dan pinjaman Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 24, 523,000,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) sebagai biaya material untuk pemasangan pagar dan biaya tukang pemasangan pagar pada tanggal 12 Juli 2013 (Bukti TII-7); 6. Bahwa, setelah Penggugat Rekonpensi membayar uang tanda jadi kepada

Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi hendak memasang pagar pada tanah yang termasuk dalam SHGB 2032, alangkah kagetnya Penggugat Rekonpensi melihat adanya pihak lain yang mengaku menguasai dan memiliki tanah aquo yangjuga termasuk dalam SHGB 2032, maka dari hal tersebut Penggugat Rekonpensi tidak melanjutkan pembayaran atas jual beli tanah yang termasuk dalam SHGB 2032 dengan Tergugat Rekonpensi hingga saat ini sampai Tergugat Rekonpensi dapat menyelesaikan permasalahan tanah aquo dari pihak lain tersebut; 7. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2015, Tergugat II mendapat copy surat

tembusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang mana surat tersebut ditujukan untuk Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengenai penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi terkait masalah tumpang tindih (overlaping) SHGB 2032 milik Penggugat dengan SHGB 209 milik Tergugat II (Bukti TII-8); 8. Bahwa, sebagaimana dijabarkan salam surat tersebut, dijelaskan bahwa

memang SHGB Nomor 2032 milik Tergugat Rekonpensi seluas 2160 m2tumpang tindih sebagian dengan SHGB 209 milik Penggugat Rekonpensi yang telah terbit sejak tahun 1998 (Vide Bukti TII-8 Halaman 3 poin 11 a); 9. Bahwa, selanjutnya dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penerbitan

SHGB 2032 atas nama Tergugat Rekonpensi dapat dikategorikan cacat hukum adminsitrasi, yang isi surat nya sebagian kami kutip sebagai berikutll.c “Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2032/Segaramakmur atas nama Ir IGK OKA WIRANA dapat dikategorikan cacat hukum administrasi, sebagai dimaksud dengan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 Pasal 62, Karena disamping tumpan g tindih sebagian dengan SHGB 209/Segaramakmur, tanah tersebut semula milik MAKSRUP CS telah dijual kepada DINAR KAMASE kemudian Dinar Kamase menyerahkan surat-surat kepada SARIM PONAENIH untuk dibuat Akta Jual Beli namun


oleh Sarim Ponaenih tanah tersebut dijual kepada Ir IGK OKA WIRANA dan

surat-suratnya

menjadi

wakah

Sertipikat

Hak

Milik

No

2032/Segaramakmur dan sebagian lagi tanah tersebut dijual juga kepada Jony Chandra" (Vide Bukti Til-8 halaman 3 poin 11 c) 10.

Bahwa,

bedasarkan

penjelasan

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten Bekasi sebagaimana dijelaskan dalam surat tersebut, maka justru Tergugat Rekonpensi lah yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonpensi dengan: (1) memasuki dan berencana melakukan pemasangan pagar di tanah aquo yang masuk dalam SHGB 209 milik Penggugat Rekonpensi tanpa seizin dari Penggugat Rekonpesni sebagai pemilik yang sah secara hukum; dan, (2) tidak menjamin keamanan lokasi tanah yang termasuk dalam SHGB 2032 milik Tergugat Rekonpensi yang hendak dibeli oleh Penggugat Rekonpensi dengan datangnya pihak lain yangjuga mengakui telah memiliki tanah dalam SHGB 2032 tersebut sehingga Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan karena telah melakukan pembayaran uang tanda jadi kepada Tergugat Rekonpensi; 11.

Bahwa, tindakan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dijelaskan

dalam point 10 di atas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi demi hukum menanggung kerugian yang diderita

Penggugat

Rekonpensi;

12.

Bahwa dengan adanya tindakan perbuatan melawan hukum oleh

Tergugat Rekonpensi sebagai mana dijelaskan dalam fakta hukum di atas, maka sudah sewajarnya Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonpensi. Kerugian mana, jika diperinci meliputi: Kerugian Materiil: Kerugian materil adalah sebesar Rp. 324,523,000,- (Tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu Rupiah), yang mana biaya tersebut merupakan biaya sebagai uang tanda jadi yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi (Vide Bukti TII-4, TII-6, dan Bukti TII-7).; Kerugian Immateriil: Kerugian

imateriil

adalah

berupa

hilang/rusaknya

nama

baik

Penggugat Rekonpensi, disebabkan oleh tindakan Tergugat Rekonpensi,


berupa Gugatan (yang tidak berdasar hukum) di Pengadilan Negeri Bekasi (Perkara a quo), yang menyebabkan hilangnya waktu, fikiran, tenaga, serta rusaknya nama baik Penggugat Rekonpensi, yang kesemuanya merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun demikian sangat wajar, pantas dan patut, jika Penggugat Rekonpensi, mengkonversi, kerugian dimaksud dalam jumlah kerugian imateriil sebesar Rp. 1,000,000,000 - (satu milyar Rupiah). Dengan demikian total kerugian materiil ditambah kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar :Rp.

1.324.523.000- (satu milvar tiga ratus dua puluh empat iuta lima ratus dua puluh t/ga ribu Rupiah). 13.

Bahwa agar Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia (illusionir)

dengan mengingat Tergugat Rekonpensi adalah individu/pribadi (bukan badan hukum) yang diduga dapat dengan mudah menghindar dari tanggung jawab hukum, yang apabila nantinya Tergugat Rekonpensi tidak dengan sukarela menjalankan isi putusan dalam perkara a quo, maka mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari, atas setiap keterlambatan Tergugat Rekonpensi dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini; 14.

Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi ini, didukung dengan bukti-

bukti yang valid dan benar sesuai dengan hukum pembuktian, oleh karenanya, mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad), meskipun ada Perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi, dengan mengingat Tergugat Rekonpensi adalah individu/pribadi (bukan badan hukum) yang diduga dapat dengan mudah menghindar dari tanggungjawab hukum; 15.

Bahwa oleh karena terbukti demi hukum Tergugat Rekonpensi telah

melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi, maka untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam setiap tingkat peradilan/pemeriksaan ini. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, Tergugat II dalam Konpensi / Penggugat Rekonpensi, mohon kepada


yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut: MENGADILI

Dalam Provisi : Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya. Dalam Eksepsi: 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan gugur atau tidak

dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklaard); Dalam Pokok Perkara : Dalam Konpensi: 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-

tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Guna Bangunan

(SHGB) No. 209, tertanggal 1 Februari 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atas nama Tergugat II; Dalam Rekonpensi: 1. Mengabulkan gugatan rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi

untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan

melawan hukum kepada Penggugat Rekonpensi; 3. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan

(SHGB) Nomor 2032 milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi; 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian

materil dan imateriil yang penyerahannya secara langsung dan segera kepada Penggugat Rekonpensi pada saat putusan ini diucapkan atau selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari yang terhitung dari hari saat putusan diucapkan, yang nominalnya adalah sebagai berikut: 4.1.

Kerugian Materiil:


Kerugian materil adalah sebesar Rp.324,523,000(tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu Rupiah). Yang mana biaya tersebut merupakan biaya sebagai uang tanda jadi yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi; 4.2.

Kerugian Immateriil: Kerugian imateriil adalah berupa hilang/rusaknya nama baik Penggugat Rekonpensi, disebabkan oleh tindakan Tergugat Rekonpensi, berupa Gugatan (yang tidak berdasar hukum) di Pengadilan Negeri Bekasi (Perkara a quo), yang menyebabkan hilangnya waktu, fikiran, tenaga,

serta

rusaknya

nama

baik

Penggugat

Rekonpensi, yang kesemuanya merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun demikian sangat wajar, pantas dan patut, jika Penggugat Rekonpensi, mengkonversi, kerugian dimaksud dalam jumlah kerugian imateriil sebesar Rp. 1,000,000,000 (satu milyar Rupiah). Dengan demikian total kerugian materiil ditambah kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar :RD. 1.324.523.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh empat iuta lima ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) ; 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang

paksa (dwangsom), sebesar Rp. 1,000,000,- (Satu juta Rupiah) per hari, atas setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini; 6. Menyatakan agar putusan ini, dapat dijalankan terlebih dahulu

(uitvoerbaar bij vorraad), meskipun ada Perlawanan (verzet), Banding, dan Kasasi. Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum. Subsidair:


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (ExAequo et Bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 April 2016 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut; DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan alasan hukum yang benar, kecuali yang secara nyata menguntungkan Turut Tergugat II ; 2. Tentang Kewenangan Mengadili (ABSOLUTE COMPETENTIE).; Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi, dikarenakan

tuntutan gugatan Penggugat dalam petitum point

nomor 4 (empat) yang menyatakan batal demi hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 209 milik Tergugat II (PT. Multikarya Hasilprima). Bahwa tuntutan mengenai batal demi hukum sertipikat obyek sengketa berdasarkan ketentuan Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan menyatakan batal suatu keputusan tata usaha negara ada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 Pasal 4, pasal 62 ayat (1 ) huruf a Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

tanggal 14-10-1993

Nomor :

224/Td.TUN/X/1993

perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan : Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenaiSertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai


dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum; Bahwa

dikarenakan

tuntutan

gugatan

Penggugat

yang

menginginkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 209/Segarmakmur dinyatakan batal demi hukum, dengan dasar dalil gugatan yang tidak jelas oleh karena itu tuntutan Penggugat yang demikian mohon dikesampingkan karena murni kompetensi kewenangan pengujiannya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo.Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No.9 Tahun 2004. 3. Kurang Pihak Bahwa gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan Sarim Ponaenih sebagai pihak dalam gugatan ini kami nyatakan sebagai kurang pihak karena sebagaimana diketahui pembelian bidang-bidang tanah yang mendasari penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2032/Segaramakmur an. Ir. I Gusti Ketut Oka (Penggugat) dikoordinir oleh Sarim Ponaenih, oleh karena itu, gugatan ini harus ditolak karena kurang pihak. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, kami dari Turut Tergugat II secara tegas menolaknya. 2. Bahwa eksepsi dari Turut Tergugat II merupakan bagian dalam pokok perkara. 3. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan data yang ada pada Turut Tergugat II, Sertipikat Hak Milik Nomor 2032/Segaramakmur atas nama Ir. I Gusti Ketut Oka (Penggugat) Surat Ukur tanggal 20 February 2007 Nomor 00006/2007 luas 2.160 M2 terbit tanggal 01-03-2007 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 35/2006 dengan luas ± 490 M2, Akta Jual Beli Nomor 36/2006 dengan luas ± 490 M2, Akta Jual Beli Nomor 37/2006 dengan luas ± 400 M2, Akta Jual Beli Nomor 38/2006

dengan luas ± 510 M2 dan Akta Jual Beli Nomor

42/2006 dengan luas ± 184 M yang kesemuanya dibuat dihadapan Masdar Lira, SH,PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi. 4. Bahwa selain Akta Jual Beli sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga melengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Penguasaan Fisik serta Surat Keterangan Riwayat Tanah dan dengan dasar tersebut oleh Turut Tergugat II telah diproses permohonan hak atas nama Penggugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang


Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

BPN

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 5. Bahwa di atas tanah a quo timbul permasalahan pada saat akan dilaksanakan pemagaran oleh Penggugat, PT. Multikarya Hasilprima keberatan karena bidang tanah tersebut merupakan tanah PT. Multikarya Hasilprima

dengan

209/Segaramakmur

Sertipikat yang

telah

Hak dibeli

Guna dari

Bangunan

PT.

Modern

Nomor Putratama

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 997/2010 tanggal 30-12-2010 yang dibuat dihadapan Erlina, SH selaku PPAT yang pencatatan peralihan haknya telah terdaftar pada Turut Tergugat II. 6. Bahwa di atas tanah a quo diduga tumpang tindih dengan Sertipikat HGB Nomor 209/Segaramakmur, oleh Turut Tergugat II dilakukan mediasi antara Penggugat dengan PT. Multikarya Hasilprima pada tanggal 13 Januari 2015 berdasarkan permohonan dari Penggugat. Bahwa dari pertemuan tersebut, Penggugat menyatakan telah melakukan pelaporan ke pihak kepolisian tetapi belum ada tindak lanjut serta Sdr. Agus Sopyan selaku wakil dari penjual akan mengembalikan uang pembelian sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyard rupiah) tetapi baru diterima sebesar Rp. 425.000.000,sedangkan dari PT. PT. Multikarya Hasilprima yang diwakili oleh Sdr. Saiful Bahri

menyatakan

diatas

tanah

tersebut

telah

terbit

SHGB

No.

209/Segaramakmur seluas 8.900 M2 pada tahun 1998 an. PT. Modern Putratama yang telah beralih pada PT. Multikarya Hasilprima pada tahun 2010 dan telah dilepaskan kepada Pemda Kabupaten Bekasi seluas 1.175 M2 pada tahun 2009 untuk kepentingan pelebaran jalan. 7. Bahwa sesuai dengan hasil mediasi yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II atas tanah a quo antara Penggugat dengan Tergugat II pada tgl. 13 Januari 2015 belum ada titik temu antara Penggugat dengan Tergugat II (PT. Multikarya Hasilprima) yang selanjutnya akan dilakukan peninjauan lokasi untuk mengetahui apakah telah terjadi tumpang tindih antara tanah a quo dengan HGB Nomor 209/Segaramakmur

serta direkomendasikan

apabila benar terjadi tumpang tindih disarankan agar bermusyawarah lagi dan apabila tidak berhasil agar menempuh jalur hukum. 8. Bahwa permohonan hak atas nama Jony Chandra yang berasal dari pembelian tanah Maksum belum diajukan pendaftaran haknya pada Turut Tergugat II diakibatkan dasar perolehan haknya belum ditandatangani oleh PPAT .


9. Bahwa berdasarkan surat dari

Agus Sopyan selaku Kepala Desa

Segaramakmur tanggal 15 April 2015 Nomor 159/598/AG/IV/2015 yang ditujukan pada Turut Tergugat II diantaranya menyatakan :  bahwa tanah yang dibeli Penggugat adalah berasal dari tanah PT. Modern Putratama dan tanah Maksum.  telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Sdra. Sarim Ponaenih (selaku perantara atas penjualan tanah yang dibeli oleh Penggugat)

dimana

Penggugat

akan

dibayar

sebesar

Rp.

1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) dan dari kesepakatan damai, Penggugat

telah menerima dari Sarim Poenani kurang lebih Rp.

480.000.000,-(empat ratus delapan puluh juta rupiah). Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka kami mohon pada Majelis Hakim Yang terhormat berkenan untuk memutus : Dalam Eksepsi : 

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya.



Menolak guggatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara : 

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonpensi dari Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi, dan atas jawaban dan gugatan Rekonpensi dari Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi serta atas jawaban dari Turut Tergugat II tersebut, Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah menanggapinya dengan mengajukan Replik dan Jawaban atas gugatan Rekonpensi tertanggal 13 April tersebut, pihak Tergugat I

2016, sedangkan atas Replik

telah mengajukan Dupliknya secara Tertulis

tertanggal 4 Mei 2016 dan pihak Tergugat II telah pula mengajukan Dupliknya secara Tertulis tertanggal 4 Mei 2016,; Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri


Bekasi tanggal 14 Nopember 2016, Nomor628/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM PROVISI : -

Menyatakan Tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II Untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.040.000,- (Empat juta empat puluh ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI : DARI TERGUGAT I ; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi untuk sebagian ; 2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi selaku Pemilik yang sah atas sebidang tanah darat seluas 670 M2, sesuai dengan Leter C Desa No. C. 901 / 001 -0152 Persil No. 59 .S.I dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah PT. Modern ;

-

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah PT. Modern ;

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan Desa ;

-

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Iwan Baskoro ;

sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli yang dibuat antara Maskup dengan Johnny Chandra yang tercatat di Desa Segaramakmur Nomor 42 / 594.4 / AG 3.Menyatakan bahwa : -

Akta Jual Beli (AJB) No. 35 Tahun 2006 tanggal 15 – 05 – 2006

-


-


-


-



yang dibuat dan dikeluarkan oleh Masdar Lira, SH Notaris dan PPAT Kabupaten Bekasi adalah akta-akta yang cacat hukum, sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum ; 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi selain dan selebihnya ; 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil ; DARI TERGUGAT II : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi untuk sebagian ; 2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2032 milik Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak mempunyai kekuatan hukum ; 3. Menghukum

Tergugat

Rekonpensi

/

Penggugat

Konpensi

untuk

mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sejumlah Rp.300.000.000,-

(Tiga ratus juta

rupiah) ; 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi selain dan selebihnya ; 5. Menghukum

Tergugat

Rekonpensi

/

Penggugat

Konpensi

untuk

membayar biaya perkara sejumlah Nihil; MembacaSurat

PernyataanPermohonanBanding

Nomor

628/Pdt.G/2015/PN.Bks.jo. No:106/Bdg/2016/PN.Bksyang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Negeri Bekasi, yang

menyatakan

bahwa

pada

tanggal23

November 2016,kuasa Pembanding, semulaPenggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas; Membaca RelaasPemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yangmenyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 10 Maret 2017, 23 Desember 2016, dan tanggal 22 Desember 2016: Membaca memori banding Pembanding semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi tertanggal, 06 Desember 2016 yang


diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal, 07 Desember 2016 ; Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan telah memberitahukan dan menyerahkan memori bandingsecara seksama dan patut kepada Para terbanding dan Para Turut Terbanding masingmasing pada tanggal, 10 Maret 2017, 23 Desember 2016 dan tanggal, 22 Desember 2016 ; Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat II dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi tertanggal, 27 Januari 2017, dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal, 06 Februari 2017 ; Membaca RelaasPemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada: Kuasa Pembanding dan para Terbanding serta Para Turut Terbandingmasingmasing pada tanggal, 29 Desember 2016, 23 Desember 2016 dan tanggal 22 Desember 2016 bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 628/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 November

2016, yang dimohonkan banding pada tanggal 23

November 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding; TENTANGPERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,bahwaputusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

tanggal

14

November 2016, Nomor 628 / Pdt.G / 2015 / PN.Bks, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 November 2016 dengan dihadiri oleh Para pihak selanjutnya kuasa Hukum Penggugatdalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi yang bernama

HEPPY

SEBAYANG,S.H.

pada

tanggal

23

November

2016


mengajukan

permohonan

banding

dihadapan

Panitera

Pengadilan

NegeriBekasi,selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Penggugat tersebut, masih dalam tenggang waktu dan telah menurut tata cara yang di tentukan dalam pasal 190 ayat ( I ) Reglement Indonesia yang dibaharuai, Juncto pasal 7 ayat ( I ) Undang – undang Nomor: 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima; Menimbang, konpensi

/

bahwa

Tergugat

Kuasa Pembanding semula

dalam

rekonpensi

telah

Penggugatdalam

menyampaikan

memori

bandingnyapada tanggal 06 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Bekasi pada tanggal 07 Desember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: - Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan perkara perdata no. 628/Pdt.G/2015/PN.Bks

tanggal, 14 November 2016

tersebut karena Yudex Factie sangat tidak adil dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau lalai dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya ; - Bahwa pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum yudex factie pada halaman 66 alenia ke 2 angka

ke 2 huruf (a), halaman 67 alenia

terakhir dan halaman 68 alenia 1,2,3, 4 dan 5 - Bahwa pembanding keberatan atas pertimbangan hukum yudex factie pada halaman 69 alenia 1,2,3 dan halaman 70 alenia 1,2,3,4, 5 dan halaman 71 alenia 1,2,3,4,5 - Bahwa pembanding berkeberatan atas pertimbangan hukum yudex factie halaman 72,73, 74, 75,76 dan 77 ; Kkarena pertimbangan hukum yudex factie ini sangat keliru dan merugikan hak pembanding, berdasarkan uraian tersebut diatas pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudilah kiranya memutuskan : - Menerima permohonan banding - Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

nomor

628/Pdt.G/2015/PN.Bks dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat kuasa Terbanding II semula Tergugat II dalam konpensi / Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 229/PDT/2017/PT.BDG.

Penggugat dalam rekonpensi telah menyampaikan Kontra Memori bandingnya pada tanggal 27 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 06 Februari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: - Bahwa terbanding II bersepakat dan mengakui kebenaran atas pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada bagian eksepsi dan bagian pokok perkara serta pertimbangan hukum halaman 68 dan 69 beradasarkan hal-hal tersebut diatas Terbanding II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara ini berkenan : - Menolak

permohonan

banding

yang

diajukan

pembanding

semula

Penggughat - Menguatakan putusan Pengadilan Negeri Bekasi no. 628/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 14 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut di atas dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 November 2016 nomor 628/Pdt.G/2015/PN.Bks, serta telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi, serta kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, dalam konpensi / Penggugat dalam rekonpensiternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat

dan benar semua keadaan serta alasan yang

menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri


oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 November 2016, Nomor 628 / Pdt.G / 2015 / PN.Bks,dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertamadikuatkan, hal mana berarti Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensiberada di pihak yang kalah,maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR,Para Pembanding, semula Para Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat

peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; Memperhatikan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto pasal 181 ayat (1) HIR, juncto Undang-undang No.48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan NegeriBekasi tanggal 14 November 2016, Nomor 628 / Pdt.G / 2015 / PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding, semula Penggugat dalam konpensi / tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,ditingkatbanding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah

diputuskan

dalam

rapat

musyawarah

Majelis

HakimPengadilanTinggi Jawa Barat pada hari: Kamistanggal:13 Juli 2017oleh Kami:H, SUTOTO HADI,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis,denganH, HANIFAH

HIDAYAT

NOOR,

SH.,

M.H.danBERLIN

DAMANIK,SH.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan PenetapanKetua

Pengadilan

229/PEN.PDT/2017/PT.BDG,

tanggal

Tinggi

Jawa

9Mei

2017,yang

BaratNomor ditunjuk

untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada

hari:Selasatanggal

:18Juli

2017diucapkan

dalam

sidang

yang


terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota,dandibantu Penggantipada

oleh

BAMBANG

SUGIANTO,

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa

S.H.,M.H.Panitera

dihadiri oleh pihak-

pihakyangberperkaramaupun Kuasa Hukumnya. Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis, Ttd

Ttd

H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H.H, SUTOTO HADI, S.H.,M.Hum

Ttd BERLIN DAMANIK,SH.,M.H.Panitera Pengganti, Ttd BAMBANG SUGIANTO, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............…… Rp.6.000,00 2. Biaya Redaksi putusan …… Rp.

5.000,00

3. Biaya Pemberkasan ……….Rp.139.000,00 Jumlah ………………………….Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents