PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 208/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEPEN SUPENDI, beralamat di KP.Pager Jangkung RT 003 RW 006 Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor memberi kuasa kepada EDI CAHYADI,SH ,AGUSTIAN NURJENDI, SH, Advokat dan LEGAL Consultan dari Kantor LAW FIRM EDI CAHYADI, SH & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Kapte Dasuki Bakri No. 28 Desa Cibatok I, RT 04/04, Kecamatan Cibungbulang Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai ….. PEMBANDING semula PENGGUGAT; LAWAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA, C.Q MENTERI PERTANIAN & KEHUTANAN RI.C.Q GUBERNUR JAWA BARAT C.Q BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BOGOR,C.Q

KEPALA

KEHUTANAN

KABUPATEN

KEPALA

KANTOR

CIBUNGBULANG KECAMATAN PENYULUHAN KEHUTANAN)

DINAS

PERTANIAN

BOGOR,

PERTANIAN

C.Q

KEPALA

UPT

KECAMATAN KANTOR

CIBUNGBULANG PERTANIAN

C.Q

&

BP3K

(BADAN

PERIKANAN

DAN

kepada ADANG WAHIDIN,SP sebagai

Kepala BP3K Wilayah Cibungbulang,yang memberikan Kuasa

kepada

PURNAMASARI,

1.ADE

HARDI,SH.MH,

SH.MH,

3.OCTAVIANSYAH

ANANDA,SH,4.HANNY

2.RATIH DWI

SEPTIANIE,SH,5.VITA

PUSPITASARI,SH , berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Putusan Nomor 208/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 19

2

November

2016,

selanjutnya

disebut

sebagai...........TERBANDING semula TERGUGAT; Pengadilan Tinggi tersebut : 1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 3 Mei 2017 Nomor 208/PEN/PDT/2017/PT.BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; 2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 16 Februari 2017 Nomor: 240/Pdt.G/2016/PN.Cbi, dalam perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 Oktober 2016 dalam Register Nomor 240/Pdt.G/2016/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagaimana telah dirubah/diperbaiki tertanggal 10 November 2016 sebagai berikut : 1. Bahwa Perbuatan yang melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penguasa (ONRECHTMATIGE OVERHEIDS DAAD) Dalam prakteknya khususnya mengenai perbuatan Tergugat sebagai Lembaga Eksekutif atau alat-alat pemerintahan atau Administrasi, hal ini terjadi sebagai Konsekwensi kekuasaan tergugat sebagai Eksekutif yang sedemikian besar dan kerap kali berbenturan dengan hak-hak Pribadi para warga negaranya, salah-satunya adalah Penggugat sendiri. 2. Bahwa Penggugat sebagai warga Negara biasa dalam kehidupannya sehari-hari khususnya yang berhubungan dengan permasalahan hukum, maka Negara wajib melindungi warga negaranya khususnya Penggugat, dari Perbuatan penguasa khususnya Tergugat sebagai Penguasa di daerah

dari

perbuatan

SALAH

PENERAPAN

UNDANG-UNDANG,

PELAMPAUAN KEWENANGAN (OVERSCHRIJDING BEV0EGDHEIT), PENYALAHGUNAAN DETOUMEMENT

KEKUASAAN/MISBRUIK DE

POVOIR,

dan

VAN

MACHT

atau

KESEWENANG-

WENANGAN/WILEKEUR oleh Penguasa. 3. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dapat dirinci sebagai perbuatan Melanggar hak subjektif orang lain,lalai melaksankan kewajibannya dan bertindak sewenang-wenang, bahwa Putusan Nomor 208/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 2 dari 19

tindakan sewenang- wenang dapat berupa tindakan melampaui batas kekuasaan, misalnya mengambil alih sesuatu milik warganya tanpa prosedur hukum, seperti tidak membayar ganti rugi, memaksa warga untuk menyerahkan harta bendanya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku , dan melanggar hak penguasaan orang lain misalnya tindakan Pejabat yang semena-mena memisahkan seseorang warga dari harta bendanya yang selama ini dikuasainya tanpa melalui prosedur hukum yang benar, hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat selama ini berhubungan dengan penguasaan tanah milik Penggugat. 4. Bahwa Penggugat adalah Ahli waris dan keturunan yang sah dari Ny.Mumun/H.warsih perkawinannya

Binti

dengan

Mursan

H.Musa

(alm)

Sarip

telah

bahwa

berdasarkan

memiliki

anak

dan

keturunannya yaitu: A.Pepen supendi Bin H. Sarip Musa(Anak) /Penggugat. B.Ipat Binti H. Sarip Musa(Anak) C.E.Kosasih Bin H sarip Musa(Anak) D.Sri Isnawati Binti H. Sarip Musa(Anak) E.Dedeng Hartono Bin H. Sarip Musa(anak) F.H.Sarip Musa( Suami) Yang semuanya masih hidup, bahwa Penggugat telah diberi kuasa oleh Ahli Waris Ny.Mumun/Hj.warsih Binti Mursan untuk mengurusi sesuatu hal yang berhubungan dengan harta kepemilikan peninggalan orang tuanya tersebut. 5 .Bahwa penggugat beserta para Ahli warisnya tersebut diatas adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah darat seluas kurang lebih 14.000 M2 tanah darat.sawah Blok Persil No.458/93 yang terletak di Kampung Ciberem RT.02/RW.02 Desa Cibatok II Kecamatan

Cibungbulang

Kabupaten Bogor dan seluas 2000 M2 telah dipergunakan sebagai Jalan Umum di daerah tersebut 6. Bahwa Penggugat beserta Para Ahli waris yang lainnya memiliki tanah tersebut

berdasakan

kepada

bukti

kepemilikan

berupa

SURAT

KETERANGAN WARIS TANGGAL 1 MARET 1951 YANG DISAHKAN OLEH NOTARIS BOGOR PW.MANDAGI NO.517 TANGGAL 21 NOPEMBER 1952, Bahwa dengan surat keterangannya tersebut adanya surat Pernyataan bahwa Kakeknya yaitu Idan Bin Aridan telah

Putusan Nomor 208/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 3 dari 19

mewariskan atau menghibahkan tanah tersebut diatas kepada cucunya yaitu Ny.Mumun/Hj.warsih Bin Mursan. 7.

Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1955 telah dikuasai oleh pihak Tergugat yang digunakan oleh Pemerintahan Kabupaten Bogor sebagai Kantor Perikanan dan saat ini digunakan sebagai Kantor Pertanian Kecamatan Cibungbulang (BPP) Cibeurem dan Kantor Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cibungbulang yang telah berdiri bangunanbangunan

sebagai perkantoran dan ada lahan-lahan pertanian serta

tanaman –tanaman. 8. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa ada kejelasan mengenai apakah ada perjanjian secara tertulis antara tergugat dengan penggugat atau orang tuanya, apakah ada kesepakatan secara lisan ataupun perjanjian secara tertulis, baik perjanjian sewa menyewa, kontrak tanah atau gadai tanah,bahwa penguasaan tersebut dilakukan tanpa hak, dan semata-mata karena adanya kekuasaan Tergugat pada waktu itu melalui Kepala Desanya pada waktu itu tahun 1955 yang telah semena-mena dan melawanhak telah menguasai tanah tersebut. 9.

Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Penguasa Daerah sejak tahun 1955 sampai sekarang hampir selama 60 tahun adalah suatu penguasaan tanpa hak dan tanpa didasari bukti kepemilikan apapun, selama itu penggugat tidak pernah mendapatkan apapun baik berupa materi sebagai uang kontrak atau uang sewa atau bahkan diijinkan untuk mengelola dan menggarap tanah tersebut atau untuk berkebun ditanah kepunyaan Penggugat sendiri.

10. Bahwa sikap diamnya Penggugat bukanlah sikap Takut atau menerima keadaan seperti itu, tetapi Penggugat beserta para Ahli warisnya yang lain sering berupaya berulang kali untuk mengingatkan tergugat dan menuntut haknya tersebut, tetapi semuanya tidak diperhatikan dan dihiraukan bahkan tidak pernah mendapat tanggapan yang positif dan cenderung dibiarkan saja. 11. Bahwa akhirnya pada tahun 2015 ahli waris Ny.Mumun /HJ.Warsih Binti Mursan melalui Kuasanya yaitu H.Juanda telah melayangkan suratnya beberapa kali yaitu : A. Surat Permohonan Bantuan Penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah yang ditujukan kepada tergugat tanggal 23 April 2015.


B. Surat Permohonan Pengosongan Lahan yang diajukan kepada tergugat tanggal 23 Juli 2015. C. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan Lahan yang diajukan kepada tergugat tanggal 30 Juli 2015. Bahwa surat tersebut tidak pernah mendapakan perhatian atau mendapat tanggapan yang baik, baik membalas surat tersebut atau mengundang Penggugat untuk membicarakan tuntutannya tersebut, akhirnya Kuasa dari Ahli Waris Ny.Mumun/Hj. Warsih merasa kecewa atas sikap Tergugat tersebut, sehingga mengambil sikap dan tindakan berupa penebangan terhadap pohon-pohon di atas lokasi tanah tersebut, sehingga hal tersebut dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Cibungbulang,

dan

persoalannya

akhirnya

dibicarakan

di

pihak

Kepolisian karena sebenarnya bahwa penggugat memiliki hak atas tanah tersebut. 12. Bahwa surat-surat tersebut diajukan kepada Tergugat bertujuan untuk berupaya menyelesaikan

permasalahan tersebut secara baik-baik

dengan tata cara musyawarah ataupun apa bentuknya berupa Mediasi yang tentunya penyelesaiannya tidak akan merugikan kedua pihak atau salah satu pihak, dan adanya tujuan agar Tergugat segera pergi dan mengosongkan lahan tanah tersebut karena akan dipergunakan oleh penggugat untuk digarap dan dikelola sendiri oleh Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah tersebut. 13. Bahwa benar Penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat hampir selama 6o tahun

sejak tahun 1955 sampai dengan sekarang

adalah suatu penguasaan yang sudah berlebihan tanpa adanya suatu kesepakatan apapun dengan pihak Penggugat atau pihak orangtuanya, dan penguasaannya tersebut tanpa memberikan keuntungan apapun kepada Pihak penggugat, bahwa penguasaan tersebut tanpa hak dan tidak ada dasar bukti kepemilikan apapun yang dimiliki Tergugat, sedangkan secara adminstrasi pertanahan bahwa Penggugat masih terdaftar sebagai pemilik yang sah dalam Buku tanah Desa Cibatok II/Girik C.desa/Pemekaran dari Desa Cibatok I dan secara pembayaran Pajak tanah penggugat beserta para Ahli warisnya sampai sekarang masih sebagai Pembayar Pajak terhadap tanah tersebut. 14. Bahwa benar tindakan tergugat yang telah menguasai tanah Penggugat hampir selama 6o tahun tanpa ada kesepakatan apapun dengan Putusan Nomor 208/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 5 dari 19

Penggugat, tidak memberikan keuntungan apapun kepada Penggugat, tidak mau menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan Penggugat, tidak

ada

kemauan

dan

itikad

baik

untuk

menyelesaikan

permasalahannya tersebut dengan pihak Penggugat adalah suatau TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH

PENGUASA

(ONREHTMATIGE

OVERHEIDS

DAAD)

sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata. 15. Bahwa benar atas semua tindakan tergugat tersebut adalah merupakan Kerugian bagi pihak Penggugat baik kerugian secara Materil ataupun Imateril, yang diperinci sebagai berikut : 1. KERUGIAN MATERIL. A. Kerugian yang diderita oleh Penggugat hampir selama 60 tahun yang tidak

dapat menikmati penguasaan akan tanah tersebut, baik untuk

disewakan, dikontrakan atau digadaikan kepada pihak lainnya untuk kepentingan Penggugat atau Para Ahli warisnya, yang kalau dirinci dengan uang sewa serendah-rendahnya senilai Rp.1000.000(satu juta rupiah

)

setahun

di

kali

60

tahun

dapat

bernilai

sebesar

Rp.60.000.000(enam puluh juta rupiah ). B. Kerugian yang diderita berupa Nilai yang didapat apabila tanah tersebut dijual dengan perincian nilai dan harga sekarang, yaitu sebesar Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah ) dikali luas 14.000 M2 di potong jalan 2000.M2, jadi 12.000 M2 dikali Rp.500.000 Rupiah, jadi nilainya setara dengan jumlah RP. .6000.000.000.( ENAM MILYARD RUPIAH ). C. Biaya yang dikeluarkan untuk menempuh upaya hukum, baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi ataupun Tingkat mahkamah Agung yang harus dikelurkan Penggugat, diperkirakan sebesar Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah ) 2. KERUGIAN IMATERIL Kerugian ini bersifat kerugian secara fhisicologis Kejiwaan para ahli waris yang hampir selama 6o tahun menderita atau dalam kondisi ketidak pastian akan adanya penguasaan tanah tersebut, yang secara finansial atau keuangan menderita kerugian karena kehilangan haknya atas tanah tersebut, nilai

yang

pantas

kerugian

tersebut

bisa

senilai

atau

seharga

Rp.500.000.000(lima ratus juta rupiah ). Bahwa kerugian secara materil dan Imateril yuang diderita oleh Penggugat secara kumulatif dapat diperhitungkan sebesar : Putusan Nomor 208/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 6 dari 19

1. Rp.60.000.000.(enam puluh juta rupiah ) 2. Rp..6000.000.000.(Enam milyard rupiah ) 3. .Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah ) 4. Rp.500.000.000.(lima ratus juta rupiah ) + Rp. 6.610. 000.000.(enam milyard Enam ratus sepuluh juta rupiah jadi kerugian Penggugat sebesar Rp.6.610.000.000. 16. Bahwa untuk menjamin bahwa gugatan ini tidak sia-sia

maka kami

selaku Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong kabupaten Bogor melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, menunjuk Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong agar meletakan Sita Jaminan kepada sebidang tanah darat/sawah seluas 14.000 M2 berikut bangunan-bangunan Kantor yang berdiri diatasnya yaitu Kantor Pertanian BPP Cibeurem dan Kantor Penyuluh Pertanian Kec.Cibungbulang sesuai dengan Bukti kepemilikan tanah berdasarkan SURAT KETERANGAN WARIS ATAS NAMA NY.MUMUN/HJ.WARSIH BINTI MURSAN TANGGAL 1 MARET 1951 YANG DISAHKA OLEH NOTARIS BOGOR PW.MANDAGI NO.517 TANGGAL 21 NOPEMBER 1952, SESUAI DENGAN BLOK/PERSIL458/93 YANG TERLETAK DI KP.CIBEUREM

DESA

CIBATOK

II

RT.02/RW.02

KECAMATAN

CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR, agar tanah tersebut tidak dipindah alihkan kepemilikannya dalam segala bentuk oleh Tergugat, yang hanya semata-mata demi kepentingan Tergugat sendiri dan tentunya nanti akan menyulitkan penanganan dan penyelesaian masalah hukum ini, yang tentunya akan merugikan Pihak Penggugat. 17. Bahwa untuk sementara waktu sebelum ada putusan hokum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap maka kepada tergugat untuk sementara waktu mengosongkan bangunan-bangunan Kantor BPP Pertanian Cibeurem dan Kantor Penyuluh Pertanian Kec.Cibungbulang 18. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat untuk menuntut haknya kepada Tergugat, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan cara menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri Cibinong kabupaten Bogor, agar dapat dipanggil secara patut Tergugat ke pengadilan untuk diperiksa dan diminta keteranganya sebagai Tergugat. 19. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat kepada tergugat

agar

Tergugat

dihukum

untuk

membayar

uang


Paksa/Dwangsom apabila Tergugat lalai atau tidak tunduk untuk mematuhi isi putusan Perkara ini. 20. Bahwa Gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti otentik yang dimiliki Penggugat dipertangung

juga

berdasarkan

jawabkan

kepada

kesaksiannya,

saksi-saksi maka

yang

dapat

dimohonkan

untuk

mengabulkan Putusan Serta merta, walaupun ada upaya banding atau Kasasi. Maka berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas maka kami selaku Penggugat dengan ini memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KABUPATEN BOGOR, MELALUI MAJELIS HAKIM

DAN

ANGGOTA MAJELIS HAKIMNYA YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI AGAR SUDI KIRANYA MENGABULKAN

GUGATAN

PENGGUGAT dan memberi Putusan Hukum sebagai berikut: Dalam PROVISI: 1. Memerintahkan kepada Tergugat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung untuk menghentikan penguasaan akan tanah sengketa berikut

tanaman-tanaman,

sawah-sawah

berikut

banguan-banguan

sebelum ada putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. A.PRIMAIRE. DALAM POKOK PERKARA. 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan menurut hukum Bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai Tanah Penggugat sebagai Perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata . 3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat beserta Para Ahli Waris Ny.H.Mumun/Hj.Warsih Bin Mursan adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah darat seluas tanah 14.000 M2 sesuai Blok Persil No.458/93 dan Bukti Kepemilikan Berupa Surat Keterangan waris No.517 tanggal 21 Nopember 1952 yang disahkan Notaris Bogor PW.Mandagi, yang terletak di KP.Cibeurem RT.02/RW.02 Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong kabupaten Bogor atas tanah dan bangunanbangunan Kantor yang berdiri diatasnya yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang dijelaskan oleh Petitum ke 3 diatas.


5.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah berikut bangunan-bangunan kantor yang menjadi objek sengketa tersebut diatas kepada Penggugat tanpa adanya syarat apapun, apabila perlu dengan meminta bantuan Pihak Kepolisian dan Intansi keamanan setempat untuk memaksa tergugat menyerahkan tanahnya tersebut.

6.

Menetapkan besarnya uang kerugian yang diderita Penggugat baik kerugian secara Materil ataupun Imateril sebesar RP.6.610.000.000( enam milyard enam ratus sepuluh juta rupiah )

7.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian tersebut diatas sebesar Rp. 6.610.000.000 (ENAM Milyard enam ratus sepuluh juta rupiah ) kepada penggugat secara tunai dan terang dengan tanda penerimaan yang sah dari Penggugat.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Dwangsom sebesar Rp.500.000/untuk tiap hari-hari apabila Tergugat tidak memauhi dan lalai melaksanakan isi putusan Perkara ini. 9. Mengabulkan permohonan Putusan Serta merta (Uit Voor BAARD BIJ VOORAD ) walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi. 10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua Biaya Perkara. Subsidaire: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan Hukum yang seadil-adilinya. Setelah membaca surat perbaikan gugatan tertanggal 10 Nopember 2016 sebagai berikut : 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.Q MENTERI PERTANIAN & KEHUTANAN RI.C.Q GUBERNUR JAWA BARAT C.Q BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BOGOR,C.Q KEPALA DINAS PERTANIAN & KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR, C.Q UPT KEPALA KANTOR PERTANIAN KECAMATAN CIBUNGBULANG C.Q KEPALA KANTOR BP3K KECAMATAN CIBUNGBULANG (BADAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN); 2. Dalam Petitum No. 2 semula dalam gugatan berbunyi sebagai berikut: “2. Menyatakan menurut Hukum Bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai tanah Penggugat sebagai Perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata.” Diperbaiki menjadi sebagai berikut :


“2. Menyatakan menurut Hukum Bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai tanah Penggugat sebagai Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata.” Menimbang,

bahwa

kemudian

tersebut, Kuasa Hukum Tergugat

terhadap

gugatan

Penggugat

telah memberikan jawaban tertulis

tertanggal 24 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT) a.

Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dengan menarik Kepala BP3K Wilayah Cibungbulang sebagai pihak yang ditarik dalam gugatan selaku Tergugat karena mengingat inti gugatan Penggugat yaitu tanah yang digunakan untuk bangunan kantor BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) Wilayah Cibungbulang, dimana tanah tersebut adalah milik/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan telah tercatat di neraca aset dengan nomor kode barang 01.01.06.02.001/493 seluas 4.000 M2 dan Nomor 01.01.11.05.001/494 seluas 10.000 M2 terletak di Kp. Cibeureum Desa Cibatok II Rt. 01 Rw. 08 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;

b.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tindakan Penggugat yang menarik Kepala BP3K Wilayah Cibungbulang sebagai Tergugat adalah keliru (Error in Persona) karena Tergugat bukan merupakan pemilik tanah tersebut, Tergugat hanyalah sebagai pengguna atas tanah tersebut, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard);

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK a.

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil (PTPH) V Wilayah Cibungbulang sebagai pihak yang turut digugat dalam gugatan ini, karena telah jelas secara nyata bahwa diatas tanah objek sengketa telah berdiri bangunan kantor yang digunakan oleh UPT PTPH V Wilayah Cibungbulang;

b.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Kepala UPT PTPH V Wilayah Cibungbulang sebagai pihak dalam perkara aquo padahal diatas tanah sengketa aquo berdiri bangunan UPT PTPH V Wilayah Putusan Nomor 208/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 10 dari 19

Cibungblang, maka menjadikan gugatan Penggugat kurang sempurna dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang pada intinya menyatakan : “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatannya tidak sempurna atau setidak-tidaknya yang dituntut kurang jelas”, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard); (Put. Mahkamah Agung RI Nomor : 480 K/Sip/1973 tanggal 2 Juli 1974, dengan adanya Gugatan Kurang Pihak ini maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard); 3. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT SALAH MENENTUKAN OBJEK (ERROR IN OBJECTO) a.

Bahwa bertitik tolak pada dalil gugatan Penggugat yang dasar kepemilikannya adalah berasal dari Blok Persil Nomor 458/93 seluas 14.000 M2 yang terletak di Kp. Ciberem RT. 02 Rw. 02 Desa Cibatok II Kecamatan Cibungbulang, sedangkan tanah perkara aquo tersebut berasal dari eks Jawatan Perikanan, sehingga tidak memiliki Nomor C;

b.

Bahwa didalam Buku Induk/Letter C Desa Cibatok II tidak tercatat pemilik tanah atas nama Penggugat ataupun atas nama Hj. Warsih alias Mumun, adapun Blok Persil Nomor 458/93 tercatat di Buku C Desa Cibatok II atas nama Anshori dan letaknya berjauhan dengan letak tanah objek sengketa;

c.

Bahwa perbedaan Kohir C tanah perkara aquo tersebut menyebabkan Gugatan Penggugat telah salah obyek, hal mana Penggugat telah salah menunjuk objek yang sebenarnya, sehingga dalil Gugatan Penggugat dimaksud Error In Objecto maka sudah sepatutnya gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard);

4. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel) dalam hal menyatakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena tidak ada perselisihan antara Tergugat, sehingga dengan demikian tidak ada relevansinya apabila Penggugat menempatkan Kepala BP3K Wilayah Cibungbulang sebagai pihak dalam perkara aquo. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan : “Bahwa untuk dapat Putusan Nomor 208/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 11 dari 19

menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”, dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard); DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa terlebih dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi dimasukkan dalam Pokok Perkara;

2.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Gugatannya kecuali untuk halhal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

3.

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT 3.1.

Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah objek sengketa, karena hal-hal sebagai berikut : -

Bahwa Tergugat menempati tanah objek sengketa berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 030/669/Kpts/Per-UU/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor Kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

-

Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah telah tercatat dalam neraca aset dengan nomor kode barang 01.01.06.02.001/493 seluas 4.000 M2 dan Nomor 01.01.11.05.001/494 seluas 10.000 M2 terletak di Kp. Cibeureum Desa Cibatok II Rt. 01 Rw. 08 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;

-

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati tersebut diatas ada 2 (dua) pihak yang menggunakan yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dalam hal ini digunakan untuk Unit Pelaksana (UPT) Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil (PTPH) Wilayah V Cibungbulang dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam hal ini digunakan oleh Balai


Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Wilayah Cibungbulang 3.2. 4.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

TERGUGAT KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS PERIHAL DALIL KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 15 serta petitum angka 6 dan 7 gugatannya yang meminta Tergugat membayar ganti rugi materiel dan immateriil. Gugatan Penggugat mengenai ganti rugi adalah suatu dalil yang tidak masuk akal dan patut ditolak, dengan alasan sebagai berikut : a. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga tidak tepat dimintakan ganti kerugian baik materiel maupun immateriel; b. bahwa dalil Penggugat tentang permintaan ganti kerugian materiil dan immateriel bertentangan dengan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. 429 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang berbunyi :“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut”,

5.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DARI BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENGGUGAT PERATURAN

Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu /putusan serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 23 haruslah ditolak karena menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI No. 3 Tahuan 2000 tanggal 21 Juli 2000, yang berbunyi : ”Pengadilan hanya dapat memerintahkan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu apabila terdapat bukti surat otentik/tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenaran isi dan tandatangannya yang menurut ketentuan undangundang dapat diterima sebagai bukti”. 6.

TERGUGAT KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT PERIHAL UANG PAKSA bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 19 serta petitum angka 8 gugatannya yang meminta Tergugat Putusan Nomor 208/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 13 dari 19

membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus riburupiah) perhari apabila lalai memenuhi isi putusan, karena merupakan dalil yang premature yang belum dapat dibuktikan dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya ditolak. Lagipula permintaan Penggugat tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Pebruari 1973 No. 731 K/Sip/1972 yang menyatakan : ” uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tiuntutan untuk membayar uang”. Dan oleh karena terbukti dalam gugatannya Penggugat menuntut Tergugat I untuk membayar sejumlah uang, maka permintaan uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan dalam perkara ini; 7.

TERGUGAT KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT PERIHAL SITA JAMINAN a. bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 16 posita gugatannya dan angka 4 petitum gugatannya yang meminta adanya sita jaminan terhadap objek perkara karena berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga sangat mengada-ada dan tidak masuk akal apabila Penggugat meminta meletakan sita jaminan terhadap objek perkara; b. Lagipula terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 ICW penyitaan atas aset negara (termasuk sita jaminan) baru dapat dilaksanakan sesudah mendapat ijin dari Mahkamah Agung sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang kemudian diperbaharui Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharan Negara Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan kebendaan lainnya milik Negara/Daerah. Oleh karena tanah objek sengketa tersebut adalah milik/aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka sesuai dengan ketentuan tidak dapat diletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan tersebut;

8.

TERGUGAT KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT PERIHAL PUTUSAN SERTA MERTA Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) sebagaimana tersebut dalam angka 20 posita gugatannya dan angka 9 petitum gugatannya haruslah ditolak karena menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, yang berbunyi : ”Pengadilan hanya dapat memerintahkan agar putusan dapat Putusan Nomor 208/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 14 dari 19

dijalankan terlebih dahulu apabila terdapat bukti surat otentik/tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenaran isi dan tandatangannya yang menurut ketentuan undang-undang dapat diterima sebagai bukti”; 9.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan eksepsi Tergugat telah tepat dan beralasan. DALAM PROVISI Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,

Pengadilan

Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Februari 2017 Nomor : 240/Pdt.G/2016/PN.Cbi yang amarnya sebagai berikut : DALAM KONPENSI ; Dalam provisi Menolak Provisi Penggugat DALAM EKSEPSI ; - Menolak Eksepsi Tergugat; DALAM POKOK PERKARA ; - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,00.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan

Banding Nomor 240/Pdt.G/2016/PN.Cbi tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Drs.JUNAEDI,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat telah menyatakan Putusan Nomor 208/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 15 dari 19

banding

terhadap

putusan

Pengadilan

Negeri

Cibinong

Nomor

240/Pdt.G/2016/PN.Cbi tanggal 16 Februari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 23 Maret 2017 ; Menimbang,

bahwa

Pembanding/Penggugat

telah

mengajukan

Memori Banding tertanggal 18 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Maret 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 23 Maret 2017 ; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Maret

2017

telah

memberitahukan


dan

pada

kepada

tanggal

23

Kuasa Maret

2017

Hukum telah

memberitahukan kepada Terbanding/Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (4) oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan

Peradilan ulangan di Jawa dan Madura oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : 1.


menyatakan

kurang

sependapat,

atau

keberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie tingkat pertama Nomor 240/Pdt.G/2016/PN.Cbi dan menilai senyatanya putusan hakim tingkat pertama a quo telah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, hal mana Hakim tingkat pertama telah memutus didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat, keliru dan tidak memeriksa dengan teliti dan seksama seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan PembandingPenggugat ;


2. Bahwa putusan Hakin tingkat pertama terdapat kesalahan dalam melakukan penafsiran hukum, penerapan hukum dan tidak cukup memberikan pertimbangan yang adil, selaku demikian dalam kesempatan ini beralasan bagi Hakim Tinggi yang mulia untuk memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama a quo ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk berkenan memutus yang seadil-adilnya sebagai berikut : 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ; 2.Membatalkan Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 240/ Pdt.G/2016/PN.Cbi, yang telah diputus pada tanggal 16 Februari 2017 untuk seluruhnya dan mengadili sendiri DALAM EKSEPSI -. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya hukum ;. DALAM POKOK PERKARA ; 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara ini beserta surat-surat yang terlampir pada salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 240/Pdt.G/2016/PN.Cbi,

memori

banding

dari

kuasa

hukum

Pembanding/Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan judec factie tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan Pengugat/Pembanding kurang pihak karena Lurah Caung yang menurut keterangan saksi Rohmah telah menerima penyerahan tanah sengketa tidak turut digugat

sehingga kurang pihak dan objek sengketa ada perbedaan

dengan yang tersebut dalam gugatan dimana menurut saksi Asep Sukardi maupun bukti surat T-6 dan P25 dimana terdapat perbedaan blok dan nama yaitu Anshori untuk blok persil No.458/93 sedangkan yang terletak di buku C


Desa Cibatok disebutkan atas nama Anshori sehingga gugatan menjadi kurang pihak dan objek sengketa tidak jelas (kabur) adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; Menimbang, bahwa putusan judec factie tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan untuk dikuatkan maka seluruh pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding serta dianggap telah tercantum di dalam putusan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 240/Pdt.G/2016/PN.Cbi., tanggal 16 Februari 2017 haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradailan ; Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; MENGADILI :  Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut ;  Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal Februari

2017,

Nomor

240/Pdt.G/2016/PN.Cbi,

16

yang

dimohonkan banding tersebut ;  Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

dalam tingkat

banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 29 - Mei - 2017 oleh Kami : A.A.ANOM HARTANINDITA., S.H.,M.H. Pengadilan Tinggi Jawa Barat,

Hakim Tinggi pada

sebagai Hakim Ketua Majelis dengan


DJAMER PASARIBU, S.H dan RUSSEDAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam

persidangan

yang

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31- Mei - 2017 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu YANA HEDIYANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

DJAMER PASARIBU, S.H

A.A.ANOM HARTANINDITA., S.H.,M.H.

Ttd

RUSSEDAR,S.H.

PANITERA PENGGANTI Ttd YANA HEDIYANA. S.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............……… Rp. 6.000,00 2. Biaya Redaksi putusan …… Rp. 5.000,00 3. Biaya Pemberkasan ………… Rp. 139.000,00 J u m l a h …………………… Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents