PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 50/PDT/2017/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. MUHAMMAD RAWI SUSANTO, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Cipeucang II, No. 7, Rt.004/Rw.012, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ; 2.

Ny. HAMIDA SOFIA AZIS,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di

Taman Harapan Baru Blok EI No. 31, Rt.011/Rw.022, Kelurahan Panjang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi; 3. Ny. ROFIAH, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Taman Harapan Baru

Blok EI

No. 34,

Rt.011/Rw.022, Kelurahan

Panjang,

Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi; Ketiganya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Santuso,SH. dan DRS. Misrad,SH. Advokat pada Kantor Pengacara

SANTUSO, SH &

ASSOCIATES yang beralamat kantor di Jl. H. Samali No. 4 Kalibata Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING I SEMULA PARA PENGGUGAT INTERVENSI; 1. ROHAYA Binti H.TOLO, beralamat di Tanah Apit Rt.002/Rw.009, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satri, Kota Bekasi ; 2. MURDANI Bin H.TOLO, beralamat di Kampung Kebalen Rt.001/Rw.001, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi; 3. MAAT Bin H.TOLO, beralamat di Tanah Apit Rt.002/Rw.009, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satri, Kota Bekasi ; 4. RODJELAH Binti H.TOLO, beralamat di Tanah Apit Rt.002/Rw.009, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satri, Kota Bekasi ; Keempatnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Poltak Marbun, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pemuda, Komplek Taman Berdikari Sentosa Blok CI No.3 Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2016; PARA PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT I, II, III DAN IV; Halaman

1 dari 53 Putusan Nomor 50/Pdt/2017/PT.BDG.

LAWAN ; PT HASANA DAMAI PUTRA, berkedudukan di Komplek Sentra Niaga Bulevard Hijau Kav. 33-35, Medan Satria, Bekasi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Drs. Rudi Setia Gunawan,SH., 2. SH.MH., 3. Arifin Sinuhaji, SH dan Rindayu

Krissantoso Bayu Aji, Sitompul, SH., Advokat

dan Pengacara pada Kantor RUDY GUNAWAN & PARTNERS, beralamat di Ruko Mega Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1/11 Jalan Letjen. Soeprapto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 05 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING SEMULA PENGGUGAT ; DAN 1. HAJI UKAR ABUBAKAR, beralamat di Jalan Veteran no.66, Rt.005/003 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi,untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I SEMULA TERGUGAT V; 2. Drs. ARKADI, S.Sos., beralamat di Graha Harapan B 16/2, Rt.001/017, Kelurahan Mustika

Jaya,

Kota

Bekasi, untuk selanjutnya disebut

sebagai

TURUT TERBANDING II SEMULA TERGUGAT VI ; 3. EDI PRIYONO, SH., Notaris, beralamat di Sentra Salemba Mas Blok I Lantai 2, Jl. Salemba Raya No. 34-36, Jakarta Pusat 10430, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III SEMULA TERGUGAT VII; 4. NANING RETNOSARI, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Ruko Taman Kota Blok H No.08, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV SEMULA TERGUGAT VIII; 5. LEILA ROSIDA, beralamat di Kran I No.181 Rt.003/006, Kelurahan Gunung Sahari Selatan,

Kecamatan

Kemayoran,

Jakarta

Pusat, untuk selanjutnya

disebut sebagai TURUT TERBANDING V SEMULA TURUT TERGUGAT I; 6. RUMEMBANG LUBIS, beralamat di Siwalan No.3 Rt.007/008, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI SEMULA TURUT TERGUGAT II; 7. DJULIA, beralamat di Tambra III No.3 Rt.004/009, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung,

Jakarta

Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERBANDING VII SEMULA TURUT TERGUGAT III ; 8. SYAFA’AT, beralamat di Kran I No.181, Rt.003/006, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut

sebagai

TURUT

TERBANDING

VIII

SEMULA

TURUT

TERGUGAT IV ; Halaman


9. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jawa

Barat

Cq.

Kepala

Kantor

berkedudukan di Jalan Khairil

Pertanahan

Anwar No.25,

Kota

Bekasi,

Kota Bekasi, untuk

selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IX SEMULA TURUT TERGUGAT V ; Pengadilan Tinggi tersebut : Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; DALAM PERKARA POKOK TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok tertanggal 20 Nopember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi tanggal 20 Nopember 2014 dibawah Register Perkara Nomor 530/Pdt.G/2014/PN.Bks yang telah diperbaiki sebagaimana perbaikan tertanggal 30 Desember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat V telah menandatangani Akta Pengikatan untuk Jual Beli No.27 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat VII Edi Priyono, SH., atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 6116/ Pejuang atas nama Haji Tolo Kelurahan Pejuang, seluas kurang lebih 7.515 M2, yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut "tanah", dimana batas-batas tanah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: -

Sebelah Utara

: Jalan Harapan Indah

-

Sebelah Timur

: Saluran Air

-

Sebelah Selatan

: Saluran Air

-

Sebelah Barat

: Taman

Adapun sebelumnya Tergugat V telah membeli Tanah tersebut dari Haji Tolo alias Tolib Bin Taba/ H. Tholib (orang tua Tergugat I s/d IV) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 01 Desember 2005 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Akta Jual Beli No.556/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang keduanya dibuat dihadapan Naning Retnosari, SH., Notaris dan PPAT/ Tergugat VIII. 2. Bahwa atas transaksi jual beli Tanah tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran lunas kepada Tergugat V dengan jumlah nilai transaksi sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dalam bentuk 5 (lima) buah Bilyet Giro yang seluruhnya sudah diterima oleh Tergugat V pada saat penandatanganan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No.27 tanggal 19 Oktober 2010 sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3). Halaman


3. Bahwa kemudian sekitar tahun 2011 muncul Turut Tergugat I s/d IV yakni para ahIi waris Hajah Halimatus Syadiah yang menyatakan sebagai pemilik yang sebenarnya atas Tanah sebagaimana tersebut pada butir I diatas, yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.472/ Desa Pejuang atas nama Hajjah Halimatus Syadiah dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara

: Jalan Harapan Indah ;

-

Sebelah Timur

: Saluran Air ;

-

Sebelah Selatan

: Saluran Air ;

-

Sebelah Barat

: Taman ;

4. Bahwa atas dasar bukti kepemilikan dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV (para ahli waris Hajjah Halimatus Syadiah) yakni Sertifikat Hak Milik No.472/ Desa Pejuang atas nama Hajah Halimatus Syadiah tersebut, maka Penggugat selaku pembeli yang beritikad baik, serta untuk menghindari munculnya permasalahan dikemudian hari maka Penggugat melakukan jual beli dengan Turut Tergugat I s/d IV berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No.49 tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Edi Priyono, SH. (Tergugat VII). 5.

Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran terhadap pembelian tanah milik dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV yakni Sertifikat Hak Milik No.472/ Desa Pejuang atas nama Hajjah Halimatus Syadiah tersebut dengan harga sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

6.

Bahwa berdasarkan pada hal tersebut diatas, maka Penggugat adalah pihak yang sah sebagai pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.6116/ Pejuang atas nama Haji Tolo Kelurahan Pejuang, maupun Sertifikat Hak Milik No.472/Desa Pejuang atas nama Hajjah Halimatus Syadiah.

7.

Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat I s/d IV (selaku ahli waris H. Tolo) mengaku sebagai pemilik atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.6116/ Pejuang atas nama Haji Tolo Kelurahan Pejuang dan telah mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat I s/d IV (para ahli waris Hajjah Halimatus Syadiah) pada Pengadilan Negeri Bekasi, perkara dimana telah diputus verstek oleh Majelis Hakim, sehingga berujung pada pembatalan Sertifikat Hak Milik No.472/ Desa Pejuang atas nama Hajjah Halimatus Syadiah oleh Turut Tergugat V (Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.27/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 4 Agustus 2011), serta penguasaan tanpa hak tanah milik Penggugat.

Halaman


8. Bahwa tindakan Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut adalah tindakan tanpa hak dan melanggar hukum, karena sebenarnya sejak tahun 2005 tanah tersebut sudah dijual oleh orang tua Tergugat I s/d IV kepada Tergugat V berdasarkan Akta Pengikatan JuaI Beli No.02 tanggal 01 Desember 2005 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli No.556/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang keduanya dibuat dihadapan Naning Retnosari, SH., Notaris dan PPAT/ Tergugat VIII. Selanjutnya

antara

Penggugat

dengan

Tergugat

V

telah

membuat

dan

menandatangani Akta Pengikatan untuk Jual Beli No.27 tanggal 19 Oktober 2010 Tergugat I s/d IV adalah sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut karena hanya sebagai Mantan Pemilik. Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut secara hukum, sehingga tindakan Tergugat I s/d Tergugat IV yang mengaku sebagai pemilik atas tanah, menguasai dan mengajukan permohonan sehingga Sertifikat Hak MiIik No.472/ Desa Pejuang atas nama Hajjah Halimatus Syadiah dibatalkan oleh Turut Tergugat V, adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 9. Bahwa kemudian selanjutnya pada tahun 2012, diketahui ada tindakan pemalsuan data-data maupun surat-surat terkait penerbitan sertifikat Tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No.6116/ Pejuang atas nama H.Tolo alias H. Tholib, yang dilakukan oleh Tergugat VI Drs. Arkadi, S.Sos. Dimana Tergugat VI selaku Lurah/Kepala Desa Kelurahan Pejuang telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana persyaratan untuk pengajuan permohonan penerbitan dari Sertifikat Hak Milik No.6116/ Pejuang, adapun surat-surat tersebut antara lain: a. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593/26/KL-PJ/XII/02 tertanggal 20 Desember 2002. b. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor: 593/02/Pemb/PJN/03 tertanggal 20 Mei 2003. 10. Bahwa terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat VI tersebut telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan melalui Pengadilan Negeri Bekasi No. 1063/Pid.B/2012/PN.Bks., tanggal 16 April 2013 Jo Pengadilan Tinggi Bandung perkara No.187/Pid/2013/PT.BDG., tanggal 03 Juli 2013 Jo. Mahkamah Agung perkara No.1566.K/Pid/2013, yang pada akhirnya dan intinya putusan pengadilan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Telah menyatakan bahwa Tergugat VI Terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan diharuskan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 11. Bahwa berdasarkan uraian, fakta, dan bukti sebagaimana tersebut di atas maka terbukti benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat VI, dimana

Halaman


tindak

pidana

pemalsuan

surat/dokumen-dokumen

tersebut

dilakukan

atas

permintaan Haji ToIo/ H.Tholib (orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat IV), sehingga dapatlah dikatakan bahwa kepemilikan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.6116/ Pejuang atas nama Haji ToIo tersebut adalah tidak benar dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena diterbitkan atas data-data dan surat-surat persyaratan yang ternyata terbukti palsu. 12. Bahwa sebagaimana diartur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1492 yaitu : "Meskipun

pada

waktu

penjualan

dilakukan

tiada

dibuat

janji

tentang

penanggungan, namun penjual adalah demi hukum diwajibkan menanggung pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seorang pihak ketiga, atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan seorang pihak ketiga memilikinya tersebut dan tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan." Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelaslah terhadap orang tua Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI tersebut dapatlah dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. 13. Oleh karena kepemilikan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 6116/Pejuang atas nama Haji Tolo tersebut tidak benar, mengandung unsure penipuan serta diterbitkan atas dasar data-data dan surat-surat persyaratan yang ternyata palsu, maka sudah terbukti

dan

jelas

kalau

proses/prosedur

penerbitan

Sertifikat

Hak

Milik

No.6116/Pejuang tersebut cacat hukum dan tidak sesuai prosedur yang berlaku dan/atau bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Sertifikat Hak Milik No. 61 16/Pejuang atas nama Haji Tolo menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 14. OIeh karena Sertifikat Hak Milik No.6116/Pejuang atas nama Haji Tolo adalah cacat hukum, maka Turut Tergugat V sangat berdasar untuk ditarik sebagai pihak untuk tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.663 KISip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1038 K/Sip/I 972 tanggal 01 Agustus 1973 sebagai berikut: “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata” ; 15. Disamping itu, karena Sertifikat Hak Milik No. 6116/Pejuang atas nama Haji Tolo tersebut cacat hukum, maka sangat beralasan hukum untuk dimintakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan tidak sah dan tidak Halaman


mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No.6116/Pejuang atas nama Haji Tolo tersebut, karena proses/prosedur penerbitannya didasarkan pada data/surat palsu sehingga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang alias bertentangan dengan ketentuan/ peraturan hukum yang berlaku. Terlebih lagi, bagaimana mungkin dalam satu obyek tanah, terbit/terdapat dua sertifikat tanah. Bersama ini Penggugat kutipkan Yurisprudensi Putusan MARl No. 810 K/PDT/1987 tanggal tanggal 12 Nopember 1987. "Bahwa untuk pendaftaran-pemberian dan pencabutan hak atas tanah yang masih dalam sengketa di pengadilan, maka pembatalan sertifikat yang tersebut harus terlebih dahulu ada putusan pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap” ; 16. Bahwa dikarenakan penerbitan SHM No.6116/ Pejuang diterbitkan atas dasar datadata dan surat-surat persyaratan yang ternyata palsu sehingga Sertifikat Hak Milik No.6116/ Pejuang atas nama Haji Tolo menjadi Cacat hukum, maka Akta Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 01 Desember 2005 serta Akta Jual Beli No.556/2005 tanggal 30 Desember 2005, juga menjadi cacat hukum, sehingga sudah sepantasnyalah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Demikian juga halnya dengan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No.27 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat VII menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 17. OIeh karena sudah terbukti bahwa penerbitan SHM No. 6116/Pejuang diterbitkan atas dasar data-data dan surat-surat persyaratan yang ternyata palsu sehingga Sertifikat Hak Milik No. 6116/Pejuang atas nama Haji Tolo menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, serta tidak mungkin dalam satu obyek tanah, terbit/terdapat dua sertifikat tanah, maka sudah jelas pemilik yang sesungguhnya dan sebenarnya atas tanah aquo adalah Turut Tergugat I s/d IV yakni para ahli waris Hajjah Halimatus Syadiah sesuai Sertifikat Hak Milik No.472/Desa Pejuang atas nama Hajjah Halimatus Syadiah. 18. Bahwa karena Sertifikat Hak Milik No.6116/ Pejuang atas nama Haji Tolo menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga tindakan Turut Tergugat V mengeluarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.27/PbtIBPN.32/2011 tanggal 4 Agustus 2011 merupakan tindakan yang keliru karena alasan adanya tumpang tindih antara Sertifikat Hak Milik No.6116/Pejuang dan Sertifikat Hak Milik No.472/Desa Pejuang. Sehingga Turut Tergugat V berkewajiban mencabut kembali Surat Keputusan tersebut dan memberlakukan/menghidupkan kembali Sertifikat Hak Milik No.472/Kelurahan Pejuang Terbit Tanggal 15 Nopember 1993, Gambar Situasi No.2022/1991 tanggal 21 Oktober 1993 Seluas 7.715 M2 terakhir Atas Halaman


Nama Hj. Halimatus Syadiah terletak di Jalan Harapan Indah Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. 19. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi memerintahkan kepada Tergugat I s/d IV dan/atau pihak pihak lain yang tidak berhak atas tanah sengketa untuk segera mengosongkan dan mengembalikan sebidang tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.472/Desa Pejuang atas nama Hajjah Halimatus Syadiah kepada Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara


- Sebelah Timur

: Saluran Air

- Sebelah Selatan

: Saluran Air

- Sebelah Barat

: Taman

20. Bahwa dikarenakan jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I s/d IV tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan terbukti dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris Edi Priyono, SH.,/Tergugat VII sebagaimana Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No.49 tanggal 24 Februari 2011, oleh karena itu, akta-akta

tersebut

haruslah

dikuatkan

serta

dinyatakan/diputuskan

bahwa

Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, dan oleh karenanya harus mendapat perlindungan hukum. 21. Menurut ketentuan Pasal 1963 Jo. Pasal 1965 KUHPerdata, bahwa pembeli yang beritikad baik dan jujur perlu mendapat perlindungan hukum, sedangkan yang tidak jujur harus dihukum memberi ganti rugi. Hal inipun telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARl), antara lain: a. Yurisprudensi

MAR!

No.

932K/Sip/1973

tanggal

12

Nopember

1975,

menyatakan bahwa Jual Beli yang dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10/1961 melahirkan kewajaran untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembelinya, terlepas apakah

penjualnya

berhak

untuk

melakukan

penjualan

tanah

yang

bersangkutan. b. Yurisprudensi MARl No.952KISip/1974 tanggal 27 Mel 1975 menyatakan bahwa jual beli sah apabila memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau Hukum Adat i.c jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, secara riel dan spontan serta diketahui oleh Kepala Kampung. c. Yunisprudensi MARl No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982, "Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum". Halaman


22. Bahwa atas dasar tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI tersebut, maka Penggugat telah mengalami kerugian karena terbukti kalau SHM No.6116/ Pejuang adalah cacat hukum karena penerbitannya didasari oleh surat/ dokumen, maka jelas Penggugat telah mengalami kerugian materill sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sebagaimana uang pembelian Tanah yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat V sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) dari Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No.27 tanggal 19 Oktober 2010. Oleh karena itu, sudah layak dan sepantasnya jika uang pembayaran untuk jual beli tanah senilai Rp 4.000.000.000,00

(empat

milyar

rupiah)

tersebut

haruslah

dibayarkan

kembali/dikembalikan seluruhnya oleh Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V serta tergugat VI kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika setelah saat putusan ini dibacakan ; 23. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai dan memiliki, sampai melegalkan segala cara untuk menguasai tanah a quo mengakibatkan timbul kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak menguasai dan memanfaatkan objek sengketa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat ; Penguasaan tanah dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yang diperkirakan harga tanah permeter perseginya sesual NJOP per periode, maka perhitungannya adalah sebagai berikut: Periode :

Luas Tanah X NJOP/Periode

2010

:

7.715 M2 X Rp. 1.000.000,-

: Rp. 7.515.000.000,00

2011

:

7.715 M2 X Rp. 1.000.000,-

: Rp. 7.515.000.000,00

2012

:

7.715 M2 X Rp. 1.000.000,-

: Rp. 7.51 5.000.000,00

2013

:

7.715 M2 X Rp. 1.000.000,-

: Rp. 7.51 5.000.000,00

2014

:

7.715 M2 X Rp. 1.000.000,-

: Rp. 7.51 5.000.000,00

Total

: Jumlah

: Rp. 37.575.000.000,00

Dengan demikian, total keseluruhan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 37.575.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). 24. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang menguasai tanah a quo mengakibatkan penderitaan dan kesedihan Penggugat tidak bisa diperoleh dengan uang, akan tetapi untuk mengurangi rasa penderitaan dan Halaman


kesedihan Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) secara Iangsung, tunai dan seketika setelah saat putusan ini dibacakan. Sehingga total keseluruhan kerugian materill dan immateriil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada Penggugat secara Iangsung, tunai, dan seketika setelah saat putusan ini dibacakan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000 + Rp. 37.575.000.000 = Rp 137.575.000.000. 25. Hal mana sesuai dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dikutip sebagai berikut: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.842K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 Jo. No. 1954 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992: "Kerugian adalah unsur perbuatan melawan hukum, apabila kerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukum". Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1365 KUHPerdata dan Yurisprudensi MARI yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka kerugian materiil Penggugat yang wajib dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, dan Tergugat V secara sekaligus dan seketika. 26. Bahwa adapun gugatan Penggugat ini diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, yang berbunyi: “Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Penggugat atau salah seorang Penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut” 27. Oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang otentik dan guna menghindari adanya pengalihan hak atas Tanah oleh Tergugat I s/d Tergugat IV atau pihak Iainnya serta guna menjamin gugatan Penggugat a quo tidak sia-sia (illusoer), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah seluas 7.515 M2 yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa barat, dengan Sertifikat Hak Milik No.6116/ Pejuang, atas nama H.Tolo alias H.Tholib, dengan batas-batas: - Sebelah Utara

: Jalan Harapan lndah Halaman


- Sebelah Timur

: Saluran Air

- Sebelah Selatan

: Saluran Air

- Sebelah Barat

: Taman

28. Bahwa agar supaya putusan ini efektif dan tidak berlarut-larut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat apabila Tergugat I s/d Tergugat VI lalai/ terlambat dalam melaksanakan isi putusan perkara ini. 29. Bahwa dalam mengajukan gugatan ini, Penggugat telah mendasarkan pada alat-alat bukti sah dan akta otentik yang kuat, sehingga putusan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum Iainnya dari Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Kami mohon kepada Pengadilan Negeni Bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seIuruhnya. 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan Akta Pengikatan Untuk JuaI Beli No. 49 tanggal 24 Februani 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Edi Priyono, SH., (Tergugat VII), adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihaknya. 4. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang sah dan berhak atas sebidang tanah seluas 7.715 M2 berdasarkan SHM No.472/Desa Pejuang, yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamata Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dimana batas-batas tanah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: - Sebelah Utara


- Sebelah Timur

: Saluran Air

- Sebelah Selatan

: Saluran Air

- Sebelah Barat

: Taman.

5. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.472/Desa Pejuang atas nama Hajjah Halimatus Syadiah Terbit Tanggal 15 Nopember 1993, Gambar Situasi No. 2022/1991 tanggal 21 Oktober 1993 seluas 7.715 M2 terakhir atas nama Hj. Halimatus Syadiah terletak di Jalan Harapan Indah Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi adalah satu-satunya Sertifikat yang sah atas sebidang tanah seluas 7.715 M2 yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Halaman


6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 6116/Pejuang atas nama Haji Tolo Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No.27 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Edi Priyono,SH., Notaris/Tergugat VII ; 8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli No.556/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Naning Retnosari, SH., Notaris dan PPAT/Tergugat VIII. 9. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pengikatan Jual Bell No. 02 tanggal 01 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Naning Retnosari, SH., Notaris dan PPAT/Tergugat VIII. 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum menguasai lahan Penggugat secara tanpa hak, dengan perincian: a. Kerugian Materiil sebesar rp. 37.575.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000.000700 (seratus milyar rupiah). Sehingga total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada Penggugat secara Iangsung, tunai, dan seketika setelah saat putusan ini dibacakan adalah sebesar Rp 100.000.000.000 + Rp 37.575.000.000 = Rp 137.575.000.000,00. 11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VI untuk membayar/mengembalikan uang pembayaran harga tanah kepada Penggugat sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) secara Iangsung, tunai, dan seketika setelah saat putusan ini dibacakan. 12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah seluas kurang Iebih 7.515 M2, yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No.6116/ Pejuang, atas nama H. Tolo alias H. Tholib, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: - Sebelah Utara

: Jalan Harapan lndah

- Sebelah Timur

: Saluran Air

- Sebelah Selatan

: Saluran Air

- Sebelah Barat

: Taman Halaman


13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat V cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk memberlakukan/ menghidupkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 472/Kelurahan Pejuang terbit tanggal 15 Nopember 1993, Gambar Situasi No. 2022/1991 tanggal 21 Oktober 1993 seluas 7.715 M2 terakhir atas nama Hj. Halimatus Syadiah terletak di Jalan Harapan lndah Kelurahan Pejuang, Kacamatan Medan Satria, Kota Bekasi ; 14. Memerintahkan kepada Turut Tergugat V cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk mencabut, mematikan serta menyatakan tidak berlaku lagi menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 6116/ Desa Pejuang atas nama Haji Tolo alias H. Tholib seluas kurang lebih 7.515 M2. 15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat V untuk mencatatkan atas Sertifikat Hak Milik No. 6116/ Desa Pejuang atas nama Haji Tolo alias H. Tholib, seluas kurang lebih 7.515 M2 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pada daftar buku catatan/ warkat yang telah tersedia. 16. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, dan Tergugat IV dan/atau pihak-pihak lain yang tidak berhak atas tanah sengketa untuk mengosongkan dan mengembalikan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat yang tercatat dalam SHM No. 472/ Desa Pejuang seluas 7.715 M2 (tujuh ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa dalam keadaan kosong dan seperti keadaan semula. 17. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat karena Tergugat I s/d Tergugat V lalai/ terlambat melaksanakan isi putusan ini. 18. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dan/ atau Turut Tergugat I s/d Tergugat V ; 19. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk, patuh, dan melaksanakan putusan perkara ini. 20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana, adil, dan baik (ex aequo et bono).

Halaman


Menimbang,

bahwa

atas

gugatan

Penggugat

Dalam

Perkara

Pokok,

dipersidangan Tergugat I, II, III dan IV Dalam Perkara Pokok melalui Kuasanya, telah mengajukan jawabannya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA. -

Eksepsi Diskwalifikasi Gemis Aanhoedanigheid Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengomentari penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 6116/Pejuang atas nama orang tua Tergugat I, II, III dan IV (H. Tolo) adalah bukan kewenangannya dan kapasitasnya mengomentari. Sebab Sertifikat Hak Milik Nomor 6116/Pejuang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bekasi tanggal 23 Oktober 2003, pada hal perjanjian pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2010. Artinya jauh sebelum terjadinya pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I s/d IV Sertifikat Hak Milik atas nama H. TOLO adalah sertifikat yang sah dan berlaku sampai hari ini dan Turut Tergugat I s/d IV sudah mengakuinya sesuai dengan: 1.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 21/G/2004/PTUNBDG ;

2.

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Tata

Usaha

Negara

Jakarta

Nomor

186/B/2004/PT.TUN.JKT; 3.

Putusan

Kasasi Mahkamah

Agung

Republik Indonesia Nomor 219

K/TUN/2005 ; 4. Putusan PengadiIan Negeri Bekasi Nomor 133/PDT.G/2008/PN.BKS tanggal 07 Oktober 2008 ; 5. Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Eks/2009/PN.BKS tanggal 31 Juli 2009 ; Bahwa sudah terbukti Penggugat adalah pembeli yang beritikad tidak baik, sebab Penggugat sudah mengetahui bahwa antara Tergugat I s/d Tergugat IV dengan Turut Tergugat I s/d IV pernah terjadi sengketa kepemilikan atas tanah tersebut yang dimenangkan oleh Tergugat I s/d IV (H. TOLO) dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga terjadi eksekusi pengosongan dan penyerahan secara paksa dari Turut Tergugat I s/d IV (ahil waris Hajjah Halimatus

Syadiah)

kepada

H.

Tolo

(Berita

Acara

Eksekusi

Nomor

12/EKS/2009/PN.BKS tanggal 19 Agustus 2009), akan tetapi Penggugat masih mau melakukan transaksi pengikatan jual beli dengan Turut Tergugat I s/d IV. Bahwa sudah terbukti bahwa Penggugat bukan pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu tidak pantas dan tidak patut mendapat perlindungan hukum. Halaman


Selanjutnya Penggugat adalah tidak mempunyai kwalitas sebagai Penggugat yang beritikad baik dalam perkara aquo. OIeh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat ditenima. -

Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Bahwa Penggugat menarik Drs. Arkadi (Tergugat

VI) sebagal Tergugat

VI

secara pribadi dalam perkara aquo adalah jelas tindakan keliru. Bahwa Terguat VI yang jabatannya adalah sebagai Lurah Kelurahan Pejuang (aparatur pemerintah/negara) menjalankan tugas untuk dan atas nama pemerintah (negara)

untuk

melaksanakan

perintah

undang-undang

dalam

rangka

memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, oleh karena itu apapun tindakan dan perbuatan yang dianggap merugikan Penggugat, menurut hukum adalah merupakan tanggung jawab dari pemerintah (negara) oleh karena itu seharusnya yang digugat dalam perkara a quo adalah Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementenian Dalam Negeni R.I CQ Gubernur Jawa Barat CQ. Walikota, Bekasi CQ. Kecamatan Medan Satria CQ. Kelurahan Pejuang bukan pribadi Drs. Arkadi (Terguat VI). Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 2. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM ( Pasal 1917 KUHPerdata) Bahwa gugatan Penggugat telah Ne Bis In Idem, karena sengketa terhadap objek perkara tanah a quo, sudah ada putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 133/PDT.G/2008 yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan Penetapan Eksekusi Nomor 12/EKS/2009/PN.BKs yang menyatakan bahwa H. TOLO adalah satu-satunya pemilik tanah aquo. Bahwa objek perkara maupun pihak - pihak dalam perkara Nomor 133/PDT.G/2008 adalah sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara aquo Nomor 530/PDT.G/2014/PN.BKS, adapun penambahan pihak-pihak yang berkepentingan Iangsung yaitu terutama Penggugat adalah merupakan turunan dari Turut Tergugat I s/d IV (Ahil waris Hajjah Halimatus Syadiah ) yang terjadi karena adanya pengikatan jual beli No. 49 tanggal 24 Februari 2011 yang cacat hukum karena Sertifikat Hak Milik No. 472/Desa Pejuang telah dibatalkan oleh Turut Tergugat V berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 27/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 04-08- 2011. Menurut M. Yahya Harahap,, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. halaman 447 dinyatakan:

Halaman


Yang dianggap sama pihaknya, meliputi: -

Orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris;

-

Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya.

Jadi disini Penggugat adalah orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus yaitu pembeli yang sama dengan posisi ahIi waris dari Hajjah Halimatus Syadiah. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647K/Sip/1973 tanggal 23-7-1973 gugatan Penggugat telah Ne Bis In Idem dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) Kedudukan Turut Tergugat I s/d IV dalam perkara aquo tidak tepat. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan memperoleh tanah objek perkara aquo berdasarkan pengikatan jual beli dengan Turut Tergugat I s/d IV, seharusnya Penggugat menempatkan kedudukan Turut Tergugat

I s/d

IV sebagai Para

Tergugat I s/d IV karena hubungan hukum yang terjadi adalah pengikatan jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I s/d IV sehingga tidak bisa dipisahkan dari persoalan sengketa aquo, oleh karena itu kedudukan dari Turut Tergugat I s/d lV dalam perkara aquo yang tidak tepat menyebabkan gugatan Penggugat aquo menjadi kabur (obscuur libel). Bahwa dalam gugatan Penggugat membenarkan semua tindakan Turut Tergugat I s/d IV atas objek perkara sebelum pengikatan jual beli antara mereka terjadi, pada hal semua tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I s/d IV atas objek perkara aquo adalah tindakan melawan hukum yang merugikan Tergugat

I s/d

IV

sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 133/PDT.G/2008/PN.BKS yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat meminta Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Desa Pejuang atas nama Hajjah Halimatus Syadiah dihidupkan kembali : Bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta kembali agar Sertifikat Nomor 472/Desa Pejuang atas nama Hajjah Halimatus Syadiah yang telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 133/PDT.G/2008/PN.BKS, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 21/G/2004/PTUN-BDG, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/B/2004/PT.TUN.JKT dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 219 K/TUN/2005 adalah tidak berdasar karena Sertifikat tersebut adalah Halaman


cacat hukum sesuai dengan isi putusan tersebut dan telah diganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6116/Pejuang tanggal 23 Oktober 2003 atas nama H. Tolo oleh Turut Tergugat V sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bahwa Penggugat juga meminta agar Sertifikat Nomor 6116/Pejuang atas nama H. Tolo dinyatakan cacat hukum adalah tidak berdasar dan bukanlah wewenang Pengadilan Negeri untuk menilai keabsahan produk dari Badan Pertanahan Nasional akan tetapi menjadi kewenangan dari Pengaditan Tata Usaha Negara. Maka berdasarkan hal-hal tersebut jelas gugatan Penggugat kabur, oleh karena itu haruslah ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK Bahwa tanah milik orang tua Tergugat I, II, III dan IV atas nama H. Tolo Sertifikat Hak Milik Nomor 6116/Pejuang yang menjadi objek perkara aquo telah dijual oleh Tergugat I, II, Ill dan IV kepada tiga orang yaitu kepada Muhammad Rawi Susanto berdasarkan Akta Pengikatan Jual Bell Nomor 19, tanggal 24 Agustus 2009 di hadapan Notaris Sri Bandiningsih, SH, seluas lebih kurang 5000 M2 (lima ribu meter persegi), kepada Hamida Sofia Azis berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 368/2009, tanggal 27 Agustus 2009 dihadapan PPAT Sri Bandiningsih, SH, seluas Iebih kurang 1515 M2 (seribu lima ratus lima belas meter persegi ) dan kepada Hajjah Rofiah berdasarkan Akta Jual Bell Nomor 392/2010, tanggal 8 Juli 2010 dihadapan PPAT Sri Bandiningsih, SH seluas kurang lebih 1000 M2 seribu meter persegi). Bahwa dengan adanya jual beli atas tanah tersebut di atas maka secara hukum tanah tersebut bukan lagi milik Tergugat I, II, Ill dan IV akan tetapi sudah beralih menjadi hak milik dari Muhammad Rawi Susanto, Hamida Sofia Azlz dan Hajjah Rofiah. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat juga menarik Muhammad Rawi Susanto, Hamida Sofia Azis, Hajjah Rofiah dan Notaris/PPAT Sri Bandaningsih, SH sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo. Dengan tidak ditariknya Muhammad Rawi Susanto, Hamida Sofia Azis, Rofiah dan Notaris/PPAT Sri Bandaningsih, SH sebagai Tergugat dalam perkara aquo mengakibatkan

gugatan

Penggugat

kurang pihak.

Hal

ini

sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/K/Pdt/1984. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard). Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat, I, II, III dan IV tersebut di atas, sudah jelas dan terbukti bahwa gugata Penggugat Error In Persaona (salah mengenai orangnya ), Nebis In Idem, Kabur dan Kurang Pihak, oleh karena itu

Halaman


gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara di bawah ini; 2. Bahwa Terguat I, II, Ill dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya; 3. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV memiliki sebidang tanah peninggalan atau warisan dari orang tua bernama H. TOLO seluas kurang lebih 7.515 M2 (tujuh ribu lima ratus lima belas meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 6116 / Pejuang yang teIetak di KeIurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. 4. Bahwa tanah warisan dari orang tua Tergugat I, II, Ill, dan IV tersebut telah dijual kepada tiga orang pembeli yaitu Muhammad Rawi Susanto berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 19, tanggal 24 Agustus 2009 yang dihadapan Notaris Sri Bandiningsih, SH seluas Iebih kurang 5800 M2 (lima ribu delapan ratus meter persegi), kepada Hamida Sofia Azis berdasarkan Akta Pengikatan Jual Bell Nomor 368, tanggal 27 Agustus 2009 Iebih kurang seluas 1515 M2 (seribu lima ratus lima belas meter persegi) dan kepada Hajjah Rofiah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 392/2010, tanggal 8 Juli 2010 Iebih kurang seluas 1000 M2 (seribu meter persegi). Bahwa Terguat I, II, III dan IV telah menerima lunas seluruh pembayaran tanah tersebut dari para pembeli. 5. Bahwa Tergugat I, II, lII dan IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 1 yang menyatakan Penggugat telah membeli tanah milik orang tua Tergugat I. II, III dan IV dari Tergugat V yang mana sebelumnya Tergugat V telah membeli tanah tersebut dari H. TOLO (Tergugat - I, II, Ill dan IV) karena hal tersebut tidak benar karena didasarkan pada: 1. Bahwa Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat V atas tanah tersebut berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 27 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat oleh Tergugat VII. Berdasarkan isi perjanjian pengikatan jual beli Nomor 27 tanggal 19 Oktober 2010 tersebut, dasar dari Tergugat V menjual tanah tersebut kepada Penggugat adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 556/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Naning Retnosari, SH yang ternyata dalam akta Jual Beli tersebut Penggugat adalah Penjual dan sekaligus sebagal Pembeli, yang mana ternyata Akta Jual Beli Nomor 556/2005 tanggal 30 Desember 2005 menurut Surat Keterangan dari PPAT Naning Retnosari,

SH.

Nomor

18/ll/PPAT-NR/211 Halaman

tanggal

24

Pebruari

2011


menerangkan

bahwa

yang

bersangkutan

tidak

pernah

membuat

atau

menandatangani Akta Jual Beli Nomor 556/2005 tanggal 30 Desember 2005 antara Tuan H. Tolo sebagai Penjual dengan Tuan Haji Ukar Abubakar sebagal Pembeli. 2. Surat Pernyataan dari Janah, mantan istri H. Tolo tertanggal 24 Februa4 2011 yang menyataka bahwa suaminya H. Tolo semasa hidupnya belum pernah menjual tanah seluas 7.515 M2 yang terletak di Jalan Raya Pejuang, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Bekasi kepada H. Ukar Abubakar Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas, bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tèngugat V berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 27 tanggat 19 Oktober 2010 jelas cacat hukum karena Tergugat V sebagai penjual mempenoleh tanah tersebut berdasankan Akta Jual Beli Nomor 556/2005 tanggal 30 Desemben 2005 yang ternyata menurut Surat Keterangan PPAT Naning Retnosani bahwa Akta Jual Beli Nomon 556/2005 tanggal 30 Desember 2005 tidak pernah dibuat. 6. Bahwa Tergugat I, II, Ill dan IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 2 karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, II, III, dan IV. Dan jika Penggugat merasa dirugikan akibat jual beli tersebut adalah menjadi tanggung jawab antara Penggugat dan Tergugat V sendiri. 7. Bahwa Tergugat I, II, II! dan IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 3, 4, 5 dan 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Halimatus Syadiah adalah sebagai pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, kota Bekasi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 472/Desa Pejuang yang cacat hukum karena telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi Jawa Barat Nomor 27/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 04-08 -2011. 1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Desa Pejuang atas nama Halimatus Syadiah telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 27/Pbt/BPN.32/2011 yang isinya Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 472/Kelurahan Pejuang Terbit tanggal 15-11-1993 Gambar Situasi No. 2022/1999 tanggal 21-10-1993 seluas 7.175M2 Terakhir atas nama Halimatus Syadiah Terletak di Jalan Harapan Indah Kelurahan

Pejuang,

Kecamatan

Medan

Satria,

Kota

Bekasi

Sebagai

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Tanggal 07-10-2008 No. 133/PDT.G/2008/PN.BKS Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan telah diganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6116/Pejuang atas nama H. TOLO (orang tua Tergugat I, II, III dan IV ). Halaman


2. Bahwa

berdasarkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

133/PDT.G/2008/PN.BKS tanggal 07 Oktober 2008 yang dilkuti dengan Penetapan

Eksekusi

Nomor

12/EKS/2009/PN.BKS

selanjutnya

dilakukan

Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan dari Pengadilan kepada AhIi Waris H. TOLO Tergugat

I, II, III, dan IV) berdasarkan Berita Acara Eksekusi No.

12/EKS/2009/PN.BKS tanggal 19 Agustus 2009. 3. Bahwa sudah terbukti Penggugat sudah dua kali melakukan pembelian atas tanah objet perkara milik Tergugat I, II, Ill dan IV tersebut sehingga Penggugat dikategorikan sebagal pembeli yang tidak beritikad baik, hal ini terbukti dari pembelian pertama antara Penggugat dengan Tergugat V ternyata cacat hukum karena Tergugat

V tidak berhak menjual tanah tersebut, selanjutnya dalam

pembelian kedua Penggugat membeli tanah tersebut dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat

IV

(ahli waris dari Halimatus Syadia) berdasarkan Akta

Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 49 tanggal 24 Februari 2011 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Desa Pejuang yang ternyata Sertifikat tersebut sudah dibatalkan oleh Turut Tergugat V. OIeh karena itu pula Akta Jual Beli Nomor 49 tanggal 24 Februani 2011 haruslah dibatalkan. 4. Bahwa Terbukti Penggugat dalam mewujudkan rencananya untuk memiliki tanah hak milik Tergugat

I, II, III dan IV dengan cara yang tidak benar serta

menghalalkan segala cara yaitu dilakukan dengan membeli Sertifikat Hak Milik No. 472/Desa Pejuang atas nama Halimatus Syadia yang telah dibatalkan oleh Turut Tergugat V berdasarkan Surat Keputusan No. 27/Pbt/BPN.32/201I tanggal 4 Agustus 2011. Dan tragisnya lagi pada saat satelah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Bekasi untuk melaksanakan Putusan No. 133/PDT.G/2008/PN.BKS dan penyerahan tanah tersebut kepada Tergugat I, II, III, dan IV, selanjutnya Tergugat I, II, III dan IV melakukan pemagaran atas tanah tersebut, dan pada tanggal 25 Januari 2011 jam 15.00 Wib dan Jam 22.00 Wib Penggugat dengan menggunakan preman sebanyak 350 orang yang dikawal karyawannya yaitu Satuan Pengamanan (Satpam) melakukan perusakan dengan cara merobohkan pagar pembatas yang sudah susah payah dibangun oleh Tergugat

I, II, III dan IV tersebut. Dan atas tindakan Penggugat tersebut,

Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan pengaduan ke Polres Bekasi dengan Iaporan No. LP/169/K/I/2011/SPKT/Resta Bks Kota tanggal 26 Januari 2011, akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindakan apapun dari Polres Bekasi untuk mengusut pengaduan dari Tergugat I, II, III dan IV tersebut. Bahwa sudah terbukti Penggugat dengan itikad yang tidak baik untuk mendapatkan tanah hak milik Tergugat I, II, Ill dan IV dengan cara membeli Halaman


tanah milik Tergugat I ,ll, Ill dan IV yang terletak di Jalan Raya Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, seluas kurang lebih 7.515 M2 dari pihak-pihak yang tidak berhak untuk menjual. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pembeli yang beritikad tidak baik, oleh karena itu Penggugat tidak layak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 8. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada butir 7, benar bahwa Tergugat I, II, Ill dan IV adalah satusatunya pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6116/Pejuang atas nama H. Tolo. Bahwa benar sebelumnya pernah terjadi sengketa antara Tergugat I, II III, dan IV melawan Turut Tergugat I, II, Ill dan IV yang dimenangkan oleh Tergugat I, II, Ill dan IV yang berujung pembatalan Sertifikat No. 472/Desa Pejuang atas nama Halimatus Syadia berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 27/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 4 Agustus 2011 dan menggantinya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6116 / Kelurahan Pejuang atas nama H. Tolo sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 9. Bahwa Tergugat I, II, Ill dan IV menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 8 yang menyatakan Tergugat I, II, Ill dan IV telah melakukan tindakan tanpa hak dan melanggar hukum, karena tidak benar. Bahwa selama ini tidak ada tindakan Tergugat I s/d IV yang melanggar hukum dan merugikan Penggugat. Bahwa perihal Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 01 Desember 2005 tersebut tidak sah dan cacat hukum sebab Tergugat

V menjual tanah tersebut

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 556/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang menurut keterangan PPAT Naning Retnosari, SH Akta tersebut tidak pernah dibuat. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat V yang didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 556/2005 tanggal 30 Desemben 2005 adalah tidak sah yang berakibat Akta Jual Beli Nomor 27 tanggal 19 Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat V cacat hukum dan harus dibatalkan. 10. Bahwa Tergugat - I, II, III dan IV menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat pada butir 9, 10 dan 11. Bahwa tindakan Tergugat VI adalah tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama negara ( pemerintah) dalam rangka melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat. Segala tindakan Tergugat VI dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya

yang

dianggap

merugikan

Penggugat

maka

yang

bertanggungjawab adalah negara, bukan pribadi dari Tergugat VI dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Tergugat I, II, Ill dan IV atas tanah tersebut.

Halaman


11. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat pada butir 12 S/D 18 karena tidak benar dan bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa orang tua Tergugat I, II, III, IV tidak mempunyal hubungan hukum apapun dengan Penggugat, bagaimana dan apa alasan Penggugat menyatakan bahwa Orang tua Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat? Bahwa sudah jelas dan tenbukti Penggugat membeli tanah milik orang tua Tergugat I, II, III dan IV dari orang yang salah dan tidak berhak untuk menjual, dan sebenarnya itu sudah diketahui dan disadari oleh Penggugat hal ini terlihat dari Sertifikat Hak Milik No. 472/Desa Pejuang yang telah dibatalkan oleh Turut Tergugat V tetap saja dibeli oleh Penggugat. Bahwa selanjutnya Penggugat mengomentari penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 6116/Kelurahan Pejuang yang diterbitkan oleh Turut Tergugat

V berdasarkan

prosedur hukum yang berlaku adalah tidak relevan dan tidak berkualiatas untuk mengomentarinya, sebab penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 6116/Kelurahan Pejuang adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai akibat adanya, sengketa kepemilikan antara Tergugat I, ll, III dan IV meIawan para ahli waris Halimatus Syadia yang dimenangkan oleh Tergugat - I, II, III dan IV, yang kejadiannya jauh sebelum Penggugat mengadakan Pengikatan Jual Beli dengan para ahli waris Halimatus Syadia maupun dengan Tergugat V. 12. Bahwa Tergugat I, II, Ill dan IV menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat pada butir 19, 20, 21 dan 22 karena tidak benar. Bahwa Jual Beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I s/d IV atas tanah milik Tergugat I, II, Ill dan IV walaupun dilakukan di depan Tergugat - VII sebagai pejabat pembuat akata tanah tetap saja cacat hukum jika dilakukan dengan itikad tidak baik dan melanggar hukum. Bahwa sudah jelas dan terbukti Penggugat adalah Pembeli Yang Beritikad Tidak Baik. Bahwa

mengenal

kerugian

yang

dialami

oleh

Penggugat

sebesar

Rp.

4.000.000.000,- ( empat milyar rupiah) bukanlah tanggung jawab dari Tergugat I, II, II, dan IV, karena yang punya hubungan hukum dengan Penggugat adalah Tergugat V dan yang menerima dan menikmati uang tersebut adalah Tergugat V, dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, II, Ill dan IV. 13. Bahwa Tergugat I, II, Ill dan IV menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat pada butir 23, 24 dan 25 karena tidak berdasar hukum. Halaman


Bahwa adalah aneh dan tidak berdasar atas hukum Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat - I, II, Ill, dan IV yang menurut perhitungannya dimulai sejak tahun 2010. Bahwa seharusnya Penggugat menyadari dan mengetahui bahwa tanah objek perkara aquo adalah milik Orang tua Penggugat H. Tolo yang dimiIiki berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6116/Kelurahan Pejuang dan dikuasai oleh Tergugat, I, II, III dan IV jauh sebelum Penggugat mengadakan Pengikatan Jual Beli No. 49 tanggal 24 Februari 2011 dengan para Ahli Waris Halimatus Syadia. Lagi pula dasar dari para Ahli waris dari Halimatus Syadia menjual kepada Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 472/Desa Pejuang yang sudah dibatalkan oleh Turut Tergugat V berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 27/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 4 Agustus 2011. Bahwa adalah tidak berdasarkan hukum kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat kelalaiannya ataupun kesengajaannya dalam upaya menguasai dan memiliki objek perkara aquo dibebankan kepada Tergugat - I, II, Ill dan IV, justru sebaliknyalah yang terjadi Tergugat - 1,11, III dan IV Iah yang telah dirugikan oleh Penggugat dalam perkara aquo baik kerugian materil maupun immateriil. OIeh karena itu kerugian materil dan immateril yang disebutkan oleh Penggugat sebesar Rp. 137.575.000.000. adalah tidak berdasarkan hukum dan mengada - ada dan haruslah ditolak. 14. Bahwa Tergugat I, II, Ill dan IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 26, 27, 28 dan 29 karena permohonan tersebut tidak berdasarkan hukum dan mengada - ada. 15. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak dengan tegas seluruh isi dari petitum Penggugat karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang telah Tergugat - I, II, Ill, dan IV jelaskan dan urikan sebelumnya. Maka berdasarkan hal - hal yang telah uraikan di atas, Tergugat I, II, Ill dan IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagal berikut: DALAM EKSEPSI -

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA -

Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

-

Membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara mi kepada Penggugat. Atau : Ex aequo et bono. Halaman


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok, Tergugat V Dalam Perkara Pokok mengajukan Jawabannya sebagai berikut : 1. Pada prinsipnya gugatan tersebut sah-sah saja sebagai bentuk ketidakpuasan dalam rangka mencari sebuah pembenaran. 2. Dalam konteks ini saya lebih melihatnya bahwa gugatan yang diajukan oleh PT. HDP adalah puncak kekecewaan PT. HDP terhadap anak-anak alm. H. Tolo/Tolib (Tergugat I s/d IV) sejak Oktober 2010 hingga saat ini Th 2015. 3. Saya adalah saksi sejarah yang turut serta mendampingi orang tua saya alm. H. Ukar dalam melakukan transaksi jual-beli Tanah SHM No.6116 antara H. Ukar dengan PT. HDP di Kantor HDP Jln. Boulevard H.I dan saya tahu bagaimana teknis win-win solution yang diambil/ ditempuh oleh PT. HDP untuk merangkul semua pihak yang berkepentingan terkait obyek tanah tersebut yaitu dengan memberikan kompensasi dalam bentuk pengikatan jual-beli kepada Ahil Waris Halimah Sadiah SHM. 472 sebesar 2 Milyar, dan kepada H. Ukar sebesar 2,75 M + 1,25 M biaya Notaris dll. jumlah 4 Milyar, juga mengalokasikan kompensasi untuk anak-anak H. Tolo Tolib sebesar Rp 1.4 Milyar, namun Waris H. Tolo tidak mau menerima konpensasi dari PT. HDP bahkan mengklaim bahwa mereka adalah ahli waris H. Tolo/ Tolib sebagai pemilik yang sah atas tanah dengan SHM No. 6116 atas dasar Putusan No. 133/PDT.G/2008/PN.BKS dan kalau boleh saya sebut dengan agak kasar bukannya nerima malah ngajak ribut. 4. Selanjutnya menurut hemat saya PT. HDP sangatlah tau dan setidaknya mengikuti perkembangan adanya permasalahan tanah SHM No. 6116 dan atau SHM No. 472 mengingat obyek tanah tersebut berada didalam kawasan PT. HDP sendiri bahkan sangat dekat dengan kantor PT. HDP tempat dimana PT. HDP melakukan transaksi jual-beli dengan H. Ukar mungkin bisa ditempuh hanya dalam waktu 5-10 menit dengan berjalan kaki terlebih pada saat dilaksanakannya eksekusi pengosongan lahan tersebut dengan menggunakan alat berat oleh PN. Bekasi pada sekitar Tahun 2009 dengan melibatkan aparat terkait oleh karena itu gugatan PT. HDP pada No. 12 yang didasari ketentuan kitab Undang-Undang Hukum perdata pasal 1492, saya bantah dengan penjelasan sebagai berikut: 4.a. Pada waktu penjualan sebelum penandatangan transaksi pengikatan jual-beli dikantor PT. HDP telah disepakati/diketahui bahwa PT. HDP akan melakukan transaksi/memberi kompensasi kepada H.Ukar, Djulia/Ahli Waris Hj. Halimatus Syadiah dan Waris H. Tolo, waktu itu dari pihak HDP diwakili oleh Pak. Handi dan dalam pembicaraan juga dikatakan bahwa setelah Pak Haji Menyerahkan Tanah tersebut dan menerima kompensasi dari HDP, maka Pak. Haji tidak lagi

Halaman


dilibatkan terkait permasalahan tanah tersebut bahkan termasuk keberadaan sdr. Jonggir Sitorus yang berhubungan langsung dan membeli sebagian tanah tersebut dari H. Ukar Abubakar pihak HDP tidak akan mempermasalahkannya. 4.b. Mengingat kondisi alm. H. Ukar Abubakar pada waktu itu sudah sakit sakitan dan lemah secara fisik sehingga beliau juga mengatakan kepada saya dengan sangat berharap" ya udah sukur dah, kalau dibayar/ dibeli ama HDP udah biarin deh segitu juga (2,75 Milyar) yang penting semuanya bisa selesai, soalnya gua juga udah sebel banget ama si Maat (salah satu Ahli Waris H. Tolo) yang gak tau diri dan gak tau trimakasih". 4.c. Terkait adanya surat pengikatan jual-beli No. 02 tgl 1 Desember 2005 dan Akte jual-beli No. 556/ 2005 tanggal 30 Desember 2005 antara H. Ukar Abubakar dengan H. Tolo, terus terang saya tidak mengikuti proses pembuatannya namun saya mengetahui dan menyaksikan pembicaraan antara H. Ukar Abubakar dengan H. Tolo, dimana H. Tolo Mengeluhkan dan Mengkhawatirkan akan timbul keributan diantara anak-anaknya terkait Tanah dengan SHM No. 6116 a/n H. Tolo dan temyata belakangan terbukti bahwa anak-anak H. Tolo tidak pandai bersukur dan berterimakasih, hal ini terbukti dengan angkuhnya mereka mengklaim sebagai pemilik Tanah H. Tolo yang jelas-jelas Tanah tersebut sudah diserahkan sepenuhnya oleh H. Tolo kepada H. Ukar dan tanah tersebut sudah diserahkan Pula oleh H. Ukar kepada PT. HDP dengan Akta pengikatan jual-beli No. 27 tgl.19 Oktober 2010 dengan teknik win-win solution seperti uraian saya diatas. 5. Untuk dasar gugatan pada poin No-3 yang menyatakan "Bahwa kemudian sekitar tahun 2011 dst............disini saya hanya meluruskan bahwa keberadaan turut tergugat I s/d IV sebagai ahli waris pemilik SHM 472 bukan muncul dikemudian hari atau tahun 2011, akan tetapi keberadaannya memang sudah diketahui oleh PT. HDP sebagai pihak yang dikalahkan dalam putusan pengadilan sampai dengan pelaksanaan Eksekusi di tahun 2009, sehingga memang sudah diagendakan dalam satu paket oleh PT. HDP sebagai salah satu pihak yang harus diberikan kompensasi, hal ini bisa saya katakan dan pertanggungjawabkan sebagaimana yang diuraikan oleh Sdr. Ahmad Sauri (Staff alm. H. Ukar) yaitu pada waktu setelah 2 minggu sejak tanggal 19 Oktober 2010 Pak Handi dari pihak HDP datang ke kantor H. Ukar Abubakar dan bertemu Staff alm. H. Ukar (Sdr. Ahmad Sauri) sebelum diarahkan menghadap beliau, Sdr. Ahmad Sauri dan Pak. Handi terlibat pembicaraan mengenai perkembangan Tanah tersebut, lalu Pak, Handi bahkan memperlihatkan 2 Buku SHM Asli yaitu SHM No.472 dan SHM No. 6116 kenyataan ini sesuai dengan dasar gugatan pada point 6, dan dalam kesempatan itu juga sekali Halaman


lagi Pak. Handi menjamin kalau nantinya Pak. Haji sudah tidak akan dilibatkan lagi oleh PT. HDP terkait permasalahan Tanah tersebut, setelah pembicaraan itu lalu Sdr. Ahmad Sauri arahkan Pak. Handi menghadap beliau, namun akhirnya Pak Handi mengisyaratkan kepada Sdr. Ahmad Sauri untuk menunda meminta tandatangan kepada alm. H. Ukar Abubakar mengingat kondisi alm. H. Ukar sedang sakit keras, dan memang keesokan harinya H. Ukar dibawa ke R.S Mitra dengan Ambulan. 6. Tanggapan saya selanjutnya adalah bahwa saya berkeyakinan dari segi profil Prusahaan sekelas PT. HDP sudah pasti memiliki side power atau semacam biro di bidangnya masing-masing dan salah satunya biro atau legal Hukum yang merekomendasikan untuk pengambilan kebijakan Perusahaan dan segi Hukumnya, sehingga terkait kebijakan PT. HDP yang melakukan transaksi jual-beli dengan Tergugat V pasti sudah melalui pertimbangan Hukumnya, terlebih pada waktu itu SHM 6116 sudah dilegalkan dengan adanya putusan pengadilan yaitu: PN No. 133/PDT.G/20081PN.BKS. PTUN. No. 21 /G/2004/PTUN-BDG. MA. No. 219 K/TUN/2005 Sehingga jelaslah adanya bahwa transaksi jual-beli antara PT. HDP dengan Tergugat V pada tgl.19 Oktober 2010 tidak bertentangan dengan Hukum akan tetapi justru didukung/ dikuatkan oleh putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap. 7. Kemudian daripada itu saya sebagai orang awam hanya melihat, merasakan dan bependapat bahwa apa yang dilakukan alm. H. Ukar pada waktu itu terkait obyek tanah SHM No.6116 H. Tolo tidak mengandung unsur perbuatan melawan Hukum karena semua didukung oleh bukti autentik surat-surat yang sudah mendapat legalitas Hukum diantaranya surat kuasa menjual No.6, tanggal 21 Juni 2004, Akte pengikatan jual-beli No.02, tanggal 1 Desember 2005, dan akte jual-beli No.556, tgl. 30 Desember 2005, Putusan PN. No.133/PDT.G/2008 PTUN. No. 21/G/2004/PTUNBDG. MA No, 219 K/TUN/2005 dan yang lebih meyakinkan lagi semua dokumen surat-surat tersebut diatas di' iyakan/ acc oleh Legal Hukum PT. HDP sehingga terjadilah transaksi jual-beli antara PT. HDP dengan Tergugat V (H. Ukar Abubakar). 8. Adapun belakangan diketahui setelah H. Ukar Abubakar meninggal dunia temyata ada dokumen surat palsu terkait proses SHM No.6116 yang dilakukan oleh Drs. Arkadi/ Lurah Pejuang pada waktu itu maka menurut saya itu adalah perkara baru, terlebih H. Ukar telah meninggal dunia sehingga tidaklah mungkin diminta pertanggung jawabannya yang jelas sejarah telah mencatat bahwa terkait masalah Tanah SHM No.6116 semasa hidupnya H. Ukar tidak melakukan perbuatan Halaman


melawan hukum sebagaimana uraian saya tersebut diatas, dan kalaupun H. Ukar masih harus tetap digugat, maka sayapun berharap semua pihak terkait yang sudah Melegalkan keberadaan SHM. No.6116 ikut pula di mintai pertanggung jawaban, karena seandainya tidak ada rekomendasi atau tidak dilegalkan dan tidak dikuatkan dengan putusan pengadilan maka pastinya tidak terjadi transaksi juäl-beli antara PT. HDP dengan Tergugat V (H. Ukar Abubakar). 9. Saya bukanlah seorang pengacara dan bukan pula sebagai team pembela kehadiran saya disini sebagai ahli waris semata untuk mewakilkan alm. H. Ukar Abubakar untuk memberikan tanggapan terkait adanya gugatan terhadap alm. H. Ukar Abubakar dalam perkara No. 530/PDT.G/2014/PN.BKS., kemudian terkait adanya tindak pidana pemalsuan surat/ dokumen yang dilakukan oleh Tergugat VI (Drs. Arkadi S. Sos) yang menjabat sebagai Lurah Pejuang pada waktu itu adalah pilihan dari beliau sendiri, terlepas dari ada atau tidaknya intimidasi dari pihak lain dalam melakukan tindakan tersebut, karena seyogyanya sebagai pejabat publik (Lurah) setidaknya beliau memiliki responsif dan penilaian tersendiri dengan tindakan atau kebijakan yang diambil terlebih dengan pertimbangan sumpah jabatan dan etika moral dalam hal ini saya berpendapat bahwa Drs. Arkadi, S.Sos telah memilih satu tindakan/kebijakan yang temyata telah bersebrangan dengan nuraninya sendiri (maaf cuma prediksi saya) yang tentunya sangat beresiko dan berdampak sangat luas karena kebijakannya justru dijadikan pijakan hukum dan menjadi driver untuk menentukan arah hukum selanjutnya, katakanlah akhirnya BPN melegalkan PN memutuskan PTUN mengabulkan MA menetapkan dst. dst. Namun dalam hal ini saya memohon maaf dan mohon izin untuk mengemukakan satu hal: Bahwa surat keterangan dari Drs. Arkadi, S.Sos yang telah terbukti palsu yang dibuat Th.2002-2003 'setidaknya teregister dikantor kelurahan Pejuang dan dalam struktur organisasi kelurahan ada sekel, staff, kaur dll. Secara prosedur pasti ada staff kelurahan/ petugas yang mencatat/ meregistrasi surat tersebut diatas. Pertanyaannya kenapa baru di Th.2012 ternyata terbukti kalau surat-surat tersebut palsu? siapa yang telah menjadi saksi atau memberi kesaksian bahwa surat tersebut adalah palsu? kalau pembuktian tersebut didasari penelusuran secara seksama tentang riwayat Tanah dan yang memberi kesaksian mengetahui secara persis riwayat Tanah tapi tidak mengetahui adanya surat riwayat tanah yang dibuat oleh Drs. Arkadi, S Sos maka itu adalah upaya mencari pembenaran yang dibenarkan, akan tetapi apabila orang yang memberikan kesaksian adalah yang tau sejarah riwayat Tanah dan juga tau adanya Surat Keterangan riwayat Tanah yang dibuat Drs. Arkadi, S. Sos di tahun 2002 maka itu adalah upaya mencari pembenaran yang tidak dibenarkan dari satu sisi karena menurut saya orang yang memberikan

Halaman


kesaksian tersebut terindikasi ikut menyaksikan, mendiamkan dan membiarkan suatu tindakan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Drs. Arkadi, S. Sos mengingat pada satu sisi dia mengetahui riwayat tanah yang benar, tapi di sisi lainnya dia tidak mencegah adanya Surat Keterangan Riwayat Tanah yang tidak benar. Karena menurut hemat saya, kebenaran adalah sebuah prinsip yang harus dikemukakan sejauh mana kita mengetahui dan meyakini akan kebenaran itu sendiri, tidak bisa ditunda-tunda atau bahkan di sekenario menunggu timming yang pas untuk diungkapkan, karena kebenaran yang asli akan mengungkap ada atau tidaknya suatu tindakan perbuatan melawan hukurn, yang pada akhirnya hukum tidak akan kehilangan arah dan tetap berada di jalur kebenaran yang asli, sehingga terciptalah sebuah keadilan yang diridhoi demi ketuhanan yang berkeadilan. 10. Sekali lagi, saya bukan seorang lawyer sehingga saya tidak mencantumkan pasalpasal atau ketentuan-ketentuan baik Hukum Pidana maupun Perdata biarkanlah saya menyerahkan kepada Majelis Hakim dan Bapak-bapak Lawyer yang terhormat yang hadir di sidang ini, yang akan manuai apakah tanggapan saya ini sesuai atau tidak dengan Hukum Pidana maupun Perdata namun saya sebagai seorang muslim, mobon izin untuk mengutip sebuah Hadist Nabi Muhammad S.A.W. (H.R. Muslim).............yang artinya "bila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala urusannya dengan dunia" kecuali 3 perkara yaitu: 1. Sodakoh Janiah 2 Anak yang soleh 3. Ilmu yang bermanfaat. Sehingga kalau menurut uraian Hadist tersebut diatas bahwa karma H. Ukar sudah meninggal dunia maka putuslah / tidak ada lagi hubungan keterkaitannya dengan dunia artinya segala tindakan atau perbuatan alm. H. Ukar Abubakar semasa hidupnya telah tercatat dan kelak akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah, SWT sang pemilik dunia itu sendiri, dan rasanya hal ini sejalan dengan perkataan orang-orang tua saya terdahulu yaitu tidak baik kalau membicarakan orang yang sudah meninggal dunia, dalam konteks ini saya berasumsi bahwa semisal kita membicarakan hal-hal yang baik saja terhadap almarhum ada kesan tabu/ kurang baik, apalagi membicarakan hal-hal yang buruk terlebih lagi dirangkum dan dibuat sedemikian rupa dalam suatu gugatan !!! 11. Secara kebetulan saya adalah pelaku sejarah terkait transaksi antara PT. HDP dengan H. Ukar Abubakar. Sebenarnya yang menjadi Inti pemicu sengketa adalah anak-anak ahli waris H. Tolo (Tergugat I s/d IV), karena seandainya saat itu mereka mau menerima kompensasi dari PT. HDP maka saya berani bertaruh dengan segenap jiwa raga saya, bahwa saya Bapak Lawyer yang terhormat, Ketua dan Majelis Hakim yang mulia tidak akan berada di ruang sidang pada saat ini, karena saya berkeyakinan bila waktu itu Tergugat I s/d IV mau menerima kompensasi dari

Halaman


PT. HDP maka permasalahan tanah tersebut diatas sudah selesai pada saat itu juga dan PT. HDP pasti akan menggunakan surat SHM No. 6116 yang sudah dibelinya dari Tergugat V, karena memang pada waktu itu SHM No.6116 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak akan pernah timbul upaya untuk mencari pembenaran sehingga semua berjalan dengan baik dan mungkin terselamatkan sebagaimana tujuan ditempuhnya win-win solution oleh PT. HDP agar semua baik dan selesai. Tapi kenyataannya Tergugat I s/d IV dan atau pihak-pihak yang berada dibelakangnya tidak mau menerima kompensasi tersebut bahkan dengan berbagai cara dan menghalalkan segala cara mereka mengklaim sebagai pemilik SHM No.6116, dengan cara membabibuta Tergugat I s/d IV dan atau pihak yang berada dibelakangnya terus dan terus memaksakan diri untuk menguasai fisik tanah "YANG BUKAN MILIKNYA" dalam hal ini saya tidak menyatakan "YANG BUKAN MILIKNYA LAGI" karena mamang Tergugat I s/d IV TIDAK PERNAH MIEMILIKI tanah tersebut mengingat semasa hidup H. Ukar Abubakar Tergugat I s/d IV tidak pernah menguasai SHM No.6116 asli karena dipegang dan dikuasai oleh H. Ukar Abubakar bahkan setelah H. Tolo meninggal dunia di Th.2006 SHM No.6116 tetap dipegang oleh H. Ukar Abubakar s/d saat diserahkannya SHM No. 6116 yang asli kepada PT. HDP jadi secara de facto jelaslah bahwa Tergugat I sid IV hanya sebagai pemilik diatas kertas saja, (secara de jure) tapi bukan sebagai pemilik yang absolute. (secara de facto maupun de jure ) dan hal ini terbukti dengan adanya Surat Keterangan No.I/SRTISP/II/2011 Notaris Sri Bandiningsih, SH tertanggal 11 Februari 2011 yang membatalkan Akte Jual Beli No.392. tgl. 8 Juli 2010 dimana ahli waris H. Tolo secara sembunyi-sembunyi mencoba menjual sebagian tanah SHM No. 6116 H. Tolo, namun hal itu diketahui oleh Alm. H. Ukar Abubakar dan langsung mendatangi kantor Notaris Sri Bandiningsih, SH dan diberitau bahwa SHM No. 6116 H. Tolo yang asli ada di saya (H. Ukar Abubakar), sementara waktu proses jual-beli antara waris H. Tolo dengan pembelinya (H. Ahmad Lulang) tidak diperlihatkan SHM No. 6116 H. Tolo yang asli dengan alasan SHM No.6116 H. Tolo ada di BPN, sehingga dibuatlah surat pembatalan oleh Notaris Sri Bandiningsih, SH terkait Akte No.392 tersebut diatas dengan penjelasan bahwa proses pembuatannya telah menyalahi prosedur dan kalau memang anak-anak H. Tolo mengklaim sebagai pemilik yang absolute, maka kenapa Notaris Sri Bandiningsih, SH. membatalkan Akte Jual Beli No. 392 tersebut diatas dengan alasan yang menyalahi prosedur. 12. Kemudian demi terciptanya sebuah keadilan yang hakiki yaitu keadilan yang didasäri oleh adanya fakta kebenaran asli, apabila memang terbukti adanya tindak pidana pemalsuan terkait proses penerbitan SHM No.6116 H. Tolo maka saya sangat setuju dengan pihak PT. HDP yang memohon agar SHM No.6 116 dibatalkan demi Hukum, dan adalah suatu keharusan bagi Instansi hukum seperti PN, PT, PTUN, MA dan Halaman


yang lainnya sebagai gardu terdepan untuk melakukan "peninjauan kembali" terkait adanya product/putusan yang telah dihasilkan bila obyek perkaranya terindikasi atau terlebih telah terbukti menyalahi prosedur hukum yang ada, sehingga kelak sejarahpun akan ikut mencatatnya sebagai sebuah momentum adanya penegakan hukum dari dua sisi yaitu kebenaran yang asli dan pelanggaran Hukum. Mengenai gugatan pada point No.22 dimana PT. HDP meminta pengembalian uang pembayaran tanah yang sudah diterima Tergugat V sebesar Rp 4 M maka sekali lagi saya tegaskan bahwa posisi alm. H. Ukar Abubakar dalam hal ini juga berada sebagai pihak yang ikut dirugikan mengingat dari segi financial seluruh biaya yang dikeluarkan oleh H. Ukar Abubakar terkait tanah SHM No.6116 tidak sebanding dengan apa yang diterima/ kompensasi dari PT. HDP sehingga kalau dari hitung dagang maka modal yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan yang diterima, sehingga pada waktu itu keputusan diambil oleh H. Ukar Abubakar untuk menyetujui adanya pembagian kompensasi kepada waris Hj. Halimatusadiah (SHM No.472) dan waris H. Tolo (SHM No.6116 demi terselesaikannya masalah tanah tersebut secara keseluruhan. Oleh karena yang menjadi pemicu sengketa yang berkepanjangan ini adalah anak anak ahli wanis H. Tolo (Tergugat I s/d IV) maka semua tuntutan gugatan PT. HDP pada point No.22 dengan gugatan hendaknya semua dibebankan kepada Tergugat I s/d IV sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Dengan mengingat begitu peliknya masalah ini yang telah banyak menyita waktu, tenaga, dan juga konsentrasi pikiran dari sejak Th.2010 s/d saat ini 2015, maka saya sangat setuju dengan adanya kalkulasi kerugian Materiil dan Imaterial sebagaimana Poin No.23 dan 24 dasar gugatan bahkan seandainya saya sebagai pihak PT. HDP maka saya akan meminta pertanggung jawaban Imaterial yang lebih daripada itu semisal Rp 100 Milyar/ Th x 4 Tb = 400 Milyar untuk kerugian Imaterial saja kenapa demikian karena kerugian Imateriil adalah sesuatu yang abstrak tidak bisa dinilai harganya, bisa lebih kecil daripada itu atau bahkan lebih besar yang tujuan akhirnya adalah sebuah konsekwensi hukum yang berkemanusiaan adil dan beradab. Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok, Tergugat VI Dalam Perkara Pokok mengajukan jawabannya sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI 1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa menurut Tergugat VI, gugatan Penggugat kurang pihak dalam gugatannya, karena Tergugat VI digugat hanya secara pribadi, padahal tindakan hukum saat itu yang dilakukan oleh Tergugat VI karena jabatannya selaku Kepala Pemerintahan Kelurahan Pejuang. Alasan Kurang pihak ini diakui pula oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 4 butir 9, yang mendalilkan "bahwa Tergugat VI Halaman


selaku Lurah/Kepala Desa Kelurahan Pejuang yang mengeluarkan surat-surat sebagaimana persyaratan untuk pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 6116/Pejuang tertera atas nama H Tolo ".Seharusnya Penggugat menarik pula Pemerintahan Kelurahan Pejuang sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, dengan ditujukan kepada Pemerintah RI, cq Departemen Dalam Negeri cq Gubernur Jawa Barat cq Pemerintah Kelurahan Pejuang, Bekasi. Dengan tidak ditariknya Pemerintahan Kelurahan Pejuang sebagai pihak dalam perkara a quo mengakibatkan perkara ini tidak Iengkap (bij partij), mohon Majelis Hakim menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima Dasar hukum: - Putusan MA-RI No.601.K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977 - Putusan MA-RI No.1004.K/Sip/1974, tanggal 27 Oktober 1977 2. Gugatan Salah Subjek Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VI secara yuridis formil adalah salah subjek, karena Tergugat VI tidak pernah mengetahui, tidak pernah menyetujui, tidak pernah terlibat, tidak pernah menandatangani transaksi jual beli tanah a quo tersebut maupun mengikatkan diri atas transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat V yang terjadi pada tahun 2010 berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 27 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat VIl/Edi Priyono SH atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 6116/Pejuang atas nama H.Tolo, maupun transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 49 tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat VII Notaris/PPAT Edi Priyono SH atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 472/Desa Pejuang atas nama Hj Halimatussyadiah. Tergugat VI pernah menjabat selaku Kepala Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi terhitung dari tahun 2002 sampai dengan 2004, jauh sebelum transaksi jual beli di atas terjadi yakni pada tahun 2005 maupun 2011. Sehingga peristiwa hukum yang dilakukan oleh Penggugat terkait transaksi jual beli tanah a quo secara juridis formil tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI atau perbuatan hukum Tergugat VI dengan Penggugat maupun Tergugat I s/d Tergugat V secara yuridis formil sama sekali tidak berdasarkan kepada adanya perbuatan-perbuatan hukum dari Tergugat VI yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat. Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RA, tanggal 7 Juli 1971 No:294 K/Sip/1971 , menyatakan : Gugatan hanya di ajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan Hukum. Halaman


OIeh sebab itu mohon gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa dalil-dalil eksepsi sebagaimana tersebut di atas, mohon agar tetap dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara, dan oleh karenanya sepanjang substansi eksepsi Tergugat VI tersebut sekaligus dianggap sebagai bagian dari jawaban pada bagian pokok perkara. 2. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dan tersebut dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas. 3. Bahwa Tergugat VI tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara, dan bukan berarti membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat. 4. Bahwa Tergugat VI membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada halaman 7 point 22 surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan " sudah selayaknya dan sepantasnya jika uang pembayaran untuk jual beli tanah senilai Rp. 4.000.000.000 (empat milyan rupiah) tersebut haruslah dibayarkan kembali/dikembalikan seluruhnya oleh Tergugat I s/d IV, dan Tergugat V serta Tergugat VI kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika setelah putusan ini dibacakan. Bantahan dan penolakan Tergugat VI tersebut dengan dasar: - Tergugat VI pernah menjabat selaku Lurah Pejuang Kecamatan Medan Satria (dahulu Bekasi Barat) Kota Bekasi terhitung dari tahun 2002 sampai dengan pertengahan tahun 2004. Sedangkan faktanya, peristiwa hukum berupa transaksi jual beli tanah a quo antara Penggugat dengan Tergugat V terjadi pada tahun 2010 dan transaksi jual beli tanah a quo tersebut di atas antara Penggugat dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV terjadi pada tahun 2011 yang sangat jelas Tergugat VI tidak lagi menjabat selaku Kepala Kelurahan Pejuang. - Tergugat VI selama menjabat Kepala Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi tidak kenal dengan H. Ukar Abu Bakar (Tergugat V) maupun PT. Hasanah Damai Putra selaku Penggugat. - Tergugat VI selama menjabat Kepala Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, tidak pemah mengetahui adanya transaksi jual beli tanah a

Halaman


quo, tidak pernah terlibat dalam transaksi jual beli tanah a quo maupun mengikatkan dirinya dalam transaski jual beli tanah a quo tersebut. -

Faktanya, secara juridis formil tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat VI terkait jual beli tanah a quo tersebut, sehingga tidak ada alasan atau dasar hukum bagi Tergugat VI bersama sama dengan Tergugat I s/d Tergugat V untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali uang Penggugat atas pembayaran jual beli tanah a quo sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).Terlebih lagi tuntutan pengembalian pembayaran tersebut tidak diuraikan secara rinci menurut kewajiban masingmasing pihak sebagaimana peranannya dalam peristiwa transaksi jual bell tanah a quo terjadi.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSII - Menerima eksepsi Tergugat VI II. DALAM POKOK PERKARA - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; - Setidaknya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; - Menyatakan

tidak

adanya

hubungan

hukum

antara

Penggugat

dengan

Tergugat VI; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap

gugatan Penggugat Dalam Perkara Pokok,

Tergugat VII Dalam Perkara Pokok telah mengajukan jawabannya sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat VII mengakui secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas-tegas ditolak kebenarannya. 2. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat V telah menandatangani Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No.27 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat VII, atas sebidang tanah Sertftkat Hak Milk No. 6116/Pejuang atas nama Haji Tolo Kelurahan Pejuang, seluas kurang lebih 7.515 M2, yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut "tanah", dimana batas-batas tanah tersebut dapat dirinci sebagal berikut: - Sebelah Utara


- Sebelab Timur

: Saluran Air Halaman


- Sebelah Selatan

: Saluran Air

- Sebelah Barat

: Taman

3. Bahwa memang benar Penggugat melakukan jual beli dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No. 49, tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat VII, atas Sertftkat Hak Milk No. 472/Desa Pejuang atas nama Hajah Halimatus Syadiah yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagal berikut: - Sebelah Utara


- Sebelab Timur

: Saluran Air

- Sebelah Selatan

: Saluran Air

- Sebelah Barat

: Taman

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat VII memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengedili perkara a quo kiranya berkenaan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan bantahan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Tergugat I sampai dengan VI untuk membayar biaya perkara ; Atau :

Apabila Yang

Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa Turut Tergugat V dalam pokok perkara mengajukan jawaban sebagai berikut : 1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 472/Pejuang, Gambar Situasi tanggal 23 Oktober 1993 Nomor 2022/1993 luas 7.715 M2, terakhir tercatat atas nama Hajah Halimatus Syadiah, telah dibatalkan haknya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 04 Agustus 2011 Nomor 27/Pbt/BPN.32/2011 sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 10 Oktober 2008 Nomor 133/Pdt.G/2008/PN. Bks yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap; 2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 6116/Pejuang terbit tanggal 23 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2003 Nomor 2721/Pejuang/2003 luas 7.515 M2 tercatat atas nama H. Tolo (H. Tolib), diterbitkan Sertipikat ke II sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 57 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 pasal 138; 3. Bahwa yang memohon Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor. 6116/Pejuang terbit tanggal

23

Oktober

2003,

Surat

Ukur

Halaman

tanggal

27

Maret

2003

Nomor.


2721/Pejuang/2003 luas 7.515 M2 tercatat atas nama H. Tolo (H. Tolib) adalah Maat salah seorang Ahliwaris dari H. Tolo, dengan Nomor Seri Sertipikat BL. 389287. 4. Bahwa penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor. 6116/Pejuang terbit tanggal 23 Oktober 2003, Surat Ukur tanggal 27 Maret 2003 Nomor. 2721/Pejuang/2003 luas 7.515 M2 tercatat atas nama H. TOLO (H.Tolib) telah sesuai dengan prosedur yang berlaku; Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan Intervensi tanggal 6 April 2015 untuk menggabungkan diri dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Penggugat Dalam Perkara Pokok/Tergugat I Intervensi telah memberikan tanggapan tanggal 4 Mel 2015, pada pokoknya menyatakan bahwa demi terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Penggugat Dalam Perkara Pokok/Tergugat I Intervensi menyatakan menerima gugatan intervensi dalam perkara perdata Nomor 530/Pdt.G/2014/PN.Bks yang diajukan Para Penggugat Dalam Intervensi ; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terhadap permohonan intervensi dari Para Penggugat Intervensi, Tergugat I, II, III, dan IV Dalam Perkara Pokok /Tergugat II, III, IV dan V Intervensi didalam tanggapannya tertanggal 27 April 2015 telah mengemukakan menyetujui Para Penggugat Dalam Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Tergugat VII Dalam Perkara Pokok/Tergugat VIII Intervensi, didalam tanggapannya tertanggal 27 April 2015 telah mengemukakan tidak keberatan apabila Para Penggugat Dalam Intervensi bergabung dalam perkara a quo, karena adanya hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara a quo ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Turut Tergugat V Dalam Perkara Pokok/Turut Tergugat V Intervensi didalam tanggapannya tertanggal 27 April 2015 telah mengemukakan tidak keberatan sepanjang Para Penggugat Dalam Intervensi dapat membuktikan bahwa Para Penggugat

Intervensi mempunyai hak

terhadap tanah a quo; Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bekasi telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 11 Mei 2015 Nomor 530/Pdt.G/2014/PN.Bks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: M E N G A D I L I

-

Mengabulkan permohonan Muhammad Rawi,

Ny. Hamida

Sofia Azis dan Ny.

Rofiah untuk menggabungkan diri pada gugat pokok tersebut diatas ;

Halaman


-

Menangguhkan putusan perihal biaya perkara hingga putusan akhir ;

-

Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ;

DALAM INTERVENSI Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi dengan surat gugatan Intervensi tertanggal 20 April 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Juni 2015 dengan Register perkara Nomor 530/Pdt.Intv/2014/PN.Bks yang telah diperbaiki sebagaimana perbaikan surat gugatan tertanggal 3 Juni 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa PT. Hasana Damai Putra

Penggugat

Asal/Tergugat

I

Intervensi

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Ahli Waris Haji Tolo, Tergugat I s.d IV Asal/Tergugat II s/d V Intervensi dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor 530/Pdt. G/2014/PN. BKS. 2. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.6116/Pejuang terbit tanggal 23-10-2003 atas nama H.Tolo seluas kurang lebih 7.515 M2, yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara


- Sebelah Timur

: Saluran Air

- Sebelah Selatan - Sebelah Barat

: Saluran Air : Taman

3. Bahwa ternyata objek tanah dalam perkara a quo adalah objek tanah yang sama dengan tanah milik Para Penggugat Intervensi dengan alas hak sertipikat hak milik No. 6116/Pejuang terbit tanggal 23-10-2003 atas nama H. Tolo, oleh karena itu Para Penggugat Intervensi mempunyai hak atau kepentingan untuk dipertahankan, namun pihak Penggugat asal/Tergugat I Intervensi tidak memasukkan Para Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara a quo; 4. Bahwa Para Penggugat Intervensi memperoleh tanah a quo dengan cara membeli dari Tergugat I s/d lV / Tergugat II s/d V Intervensi dengan sertipikat hak milik No. 6116/Pejuang terbit tanggal 23-10-2003 atas nama H. Tolo berdasarkan: 4.1. Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 19, Tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat diahadapan Sri Bandiningsih, SH, Notaris/PPAT di Bekasi, untuk tanah seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) atas nama Penggugat I Intervensi; 4.2. Akta Jual Beli Nomor 368/2009, Tanggal 27 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Sri Bandiningsih, SH., Notaris/PPAT di Bekasi, untuk tanah seluas' 1.515 M2 (seribu lima ratus lima belas meter persegi) atas nama Penggugat II Intervensi; Halaman


4.3. Akta Jual Beli Nomor 392/2010, Tanggal 8 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Sri Bandiningsih, SH., Notaris/PPAT di Bekasi, untuk tanah 1000 M2 (seribu meter persegi) atas nama Penggugat III Intervensi; Bahwa luas tanah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Intervensi (Para Penggugat Intervensi) jika dijumlahkan seluruhnya adalah seluas 7.515 M2 (tujuh ribu lima ratus lima belas meter persegi); 5. Bahwa H. Tolo (pewaris dari Tergugat I sid IV) semasa hidupnya telah mengajukan Gugatan kepada Turut Tergugat I s/d V/Turut Tergugat I s/d IV Intervensi di Pengadilan Negeni Bekasi dengan perkara Nomor : 133/Pdt.G/2008/PN.Bks., dan telah di eksekusi tanggal 10 Agustus 2009. Dan selanjutnya setelah dieksekusi tanah a quo dijual oleh ahli waris H. Tolo (Tergugat I s/d IV) kepada Para Penggugat Intervensi; 6. Bahwa tidak lama setelah tanah a quo dengan sertipikat hak milik No. 6116/Pejuang yang terbit tanggal 23-10-2003 dibeli oleh Para Penggugat Intervensi, ternyata sertipikat hak milik No. 6116/Pejuang yang terbit tanggal 23-10-2003 hilang dan telah diterbitkan sertipikat pengganti (sertipikat ke-2) pada tanggal 25-6-2012 yang hingga saat ini berada dan dikuasai oleh Para Penggugat Intervensi; Bahwa dengan terbitnya sertipikat hak milik No. 6116/Pejuang, perngganti (sertipikat ke-2) pada tanggal 25-6-2012, maka sertipikat hak milik No. 6116/Pejuang yang terbit tanggal 23-10-2003 tidak berlaku lagi; 7. Bahwa setelah Tergugat I s/d IV/Tergugat II s/d IV Intervensi menjual tanah a quo kepada Para Penggugat Intervensi, maka hak kepemilikan atas tanah a quo dan Tergugat I s/d IV/Tergugat II s/d IV Intervensi Tidak mempunyai hak lagi; 8. Bahwa berdasarkan putusan perkara No. 133/PdtG/2008/PN. Bks., tersebut juga, Turut Tergugat V/Turut Tergugat V Intervensi Cq. Kantor Pentanahan Wilayah Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan sertipikat hak milik No. 472/Pejuang, dengan Surat Keputusan No. 27/Pbt/BPN.32/2011, tanggal 4 Agustus 2011; Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Surat Keputusan Pembatalan tersebut maka sertipikat hak milik No. 472/Pejuang Tidak berlaku lagi; 9. Bahwa, sedangkan Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi mengaku memperoleh tanah a quo dengan cara membeli dari Tergugat V Asal/Tergugat VI Intervensi berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No.27 tanggal 19 Oktober 2010 dengan harga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.6116/Pejuang yang terbit pada tanggal 23-10-2003 yang sudah hilang dan dilaporkan ke Polres Bekasi pada tanggal 16 Agustus 2010 Halaman


dengan

bukti

Surat

Tanda

Penerimaan

Laporan/Pengaduan

Nomor

:

STPL/109/B/VIII/2010/SPK/Restro Bekasi; Bahwa oleh karena itu Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi membeli tanah a quo dengan sertipikat yang sudah dilaporkan hilang terlebih dahulu oleh ahli waris H. Tolo; Bahwa tahun 2011 Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi juga membeli tanah a quo (yang sama) dengan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV/Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV Intervensi berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Jual Bell No. 49 tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Edi Priyono, SH (Tergugat VII Asal/Tergugat VIII Intervensi) dengan harga Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No.472/Desa Pejuang yang sudah dinyatakan kalah oleh Putusan Perkara No. 133/Pdt.g/2008/PN. Bks., yang selanjutnya sertipikat hak milik No. 472/Pejuang tersebut dibatalkan oleh Turut Tergugat V Intervensi/Turut Tergugat V asal Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan No. 27/Pbt/BPN.32/2011 tanggal 4 Agustus 2011; Bahwa Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi telah membeli dua kali tanah a quo dari pemilik yang berbeda dan alas hak berbeda pula, yaitu pertama dari Tergugat V asal/Tergugat VI Intervensi dengan sertipikat No. 6116, dan yang kedua dari Turut Tergugat I s/d IV/Turut Tergugat I s/d IV Intervensi dengan sertipikat No. 472. Hal ini membuktikan gugatan Penggugat asal/Tergugat I Intervensi tidak jelas dan kabur; 10. Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar memberikan putusan sebagai berikut: • Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. • Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum. • Menyatakan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No.49 tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Edi Priyono, SH (Tergugat VII) adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak. • Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang sah dan berhak atas sebidang tanah seluas 7.715 M2 berdasarkan SHM No. 472/Desa Pejuang, yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dimana batas-batas tanah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: Sebelah Utara


Sebelah Timur



Sebelah Selatan

: Saluran Air

Sebelah Barat

: Taman

• Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.472/Desa Pejuang atas nama Hajjah Halimattus Syadiah Terbit tanggal 15 Nopember 1993, Gambar Situasi No. 2022/1991 Tanggal 21 Oktober 1993 seluas 7.715 M2 Terakhir atas nama Hj.Halimatus Syadiah Terletak di Jalan Harapan Indah Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi adalah satusatunya sertifikat yang sah atas sebidang tanah seluas 7.715 M2 yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. • Menyatakan sertifikat Hak Milik No.6116/Pejuang atas nama Haji Tolo Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V menjadi Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat. • Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No.27 tanggal 19 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, Notaris/Tergugat VII. • Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli No.555/2005 tanggal 30 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Naning Retnosari, SH., Notaris/Tergugat VIII. • Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 01 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Naning Retnosari, SH., Notaris dan PPAT/Tergugat VIII. • Menghukum Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum menguasai lahan Penggugat secara tanpa hak, dengan perincian: a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 37.575.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). Sehingga total keseluruhan kerugian meteriil dan immateriil yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, II, III clan Tergugat IV kepada Penggugat secaraa Iangsung, tunai dan

seketika

setelah

saat

putusan

ini

dibacakan

adalah

sebesar

Rp.

100.000.000.000 + Rp. 37,575.000.000 = Rp. 137.575.000.000. •

Menghukum

Tergugat

I

s/d

Tergugat

IV

serta

Tergugat

VI

untuk

membayar/mengembalikan uang pembayaran harga tanah kepada Penggugat

Halaman


sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) secara Iangsung, tunai dan seketika setelah saat putusan ini dibacakan.  Menyatakan sah dan berharga sita jamainan (concervatoir beslag) terhadap tanah seluas kurang lebih 7.715 M2, yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan

Satria,

Kota

Bekasi,

Jawa

Barat,

dengan

Sertifikat

Hak

Milik

No.6116/Pejuang, atas nama H.Tolo alias H.Tholib, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara

: Jalan Harapan lndah

Sebelah Timur

: Saluran Air

Sebelah Selatan : Saluran Air Sebelah Barat

: Taman

• Memerintahkan kepada Turut Tergugat V cq Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bekasi

untuk

memberlakukan/menghidupkan

kembali

Sertifikat

Hak

Milik

No.472/Keluarah Pejuang terbit tanggal 15 Nopember 1993, Gambar Situasi No.2011/1991 tanggal 21 Oktober 1993 seluas 7.715 M2 Terakhir atas nama Hj.Halimatus Syadiah terletak di Jalan Harapan lndah Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. • Memerintahkan kepada Turut Tergugat V cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk mencabut, mematikan serta menyatakan tidak berlaku lagi menurut hukum Sertifikat Hak Milik No.6116/Desa Pejuang atas nama Haji Tolo alias H.Tholib seluas kurang lebih 7.515 M2. • Memerintahkan kepada Turut Tergugat V untuk mencatatkan atas Sertifikat Hak Milik No.6116/Desa Pejuang atas nama Haji Tolo alias H.Tholib, seluas kurang lebih 7.515 M2 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pada daftar buku catatan/warkat yang telah tersedian. • Menghukum dan memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat IV dan/atau pihak pihak lain yang tidak berhak atas tanah sengketa untuk mengosongkan dan mengembalikan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi yang tercatat dalam SHM No.472/Desa Pejuang seluas '7.715 M2 yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa dalam keadaan kosong dan seperti keadaan semula. • Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat karena Tergugat I s/d Tergugat IV lalai/terlambat melaksanakan isi putusan ini. Halaman


 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upayaa hukum Iainnya dari Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V.  Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan melaksanakan putusan ini.  Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; 11. Bahwa oleh karenanya segala macam tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Asal kepada Tergugat I s/d Tergugat IV Tidak mempunyai dasar hukum dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, karena: -

Sertipikat hak milik No. 472/Pejuang sudah tidak berlaku lagi, sehingga objek jual belinya tidak ada;

-

Sertipikat hak milik No. 6116/Pejuang yang terbit pada tanggal 23-10-2003 sudah dinyatakan hilang dan sudah diterbitkan sertipikat pengganti pada tanggal 25-6-2012 yang berada pada Penggugat Intervensi;

- Akta Pengikatan Untuk Jual Bell No.49 tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Edi Priyono, SH (Tergugat VII) dan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli No.27 tanggal 19 Oktober 2010 TIDAK SAH dan tidak mempunyal kekuatan hukum yang mengikat, karena tidak ada objek pengikatan yang sah sebagai mana Pasal 1320 KUHPer; 12. Bahwa perbuatan Penggugat asal/Tergugat I Intervensi mengakui tanah a quo dengan tanpa dasar hukum yang sah diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Intervensi berupa: - Penggugat Intervensi tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah a quo. -

Penggugat Intervensi telah kehilangan keuntungan yang harus didapat selama Penggugat asal/Tergugat I Intervensi menguasai tanah a quo sejak tahun 2010 hingga saat ini;

Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya Penggugat Intervensi menuntut ganti rugi sebesar Rp. 700.000.000., (tujuh ratus juta rupiah) sebagal uang sewa tanah a quo; 13. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) Penggugat mohon agar diletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag): Sertifikat Hak Milik No.6116/Pejuang atas nama H.ToIo seluas kurang Iebih 7.515 M2, yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara


Sebelah Timur



Sebelah Selatan : Saluran Air Sebelah Barat

: Taman

14. Bahwa gugatan Intervensi ini diajukan berdasarkan dalil serta bukti-bukti autentik, oleh karena itu Para penggugat intervensi mohon agar putusan ini dapaat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij vooraad). Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: TERHADAP GUGATAN ASAL -

Menolak gugatan Asal Tergugat I Intervensi/Penggugat Asal Perkara Nomor 530/Pdt.G/2014 I/PN. BKS., untuk seluruhnya;

TERHADAP INTERVENSI 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Intervensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat I Intervensi /Penggugat Asal telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH); 3. Menyatakan sah dan berharga masing-masing dan berturut-turut: 3.1. Akta Pengikatan Untuk Jual beli Nomor 19, Tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat diahadapan Sri Bandiningsih, SH, Notaris/PPAT di Bekasi, untuk tanah seluas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) atas nama Penggugat I Intervensi ; 3.2. Akta Jual Beli Nomor 36812009, Tanggal 27 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Sri Bandiningsih, SH., Notaris/PPAT di Bekasi, untuk tanah seluas' 1.515 M2 (seribu lima ratus lima belas meter persegi) atas nama Penggugat II Intervensi ; 3.3. Akta Jual BeH Nomor 392/2010, Tanggal 8 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Sri Bandiningsih, SH., Notaris/PPAT di Bekasi, untuk tanah 1000 M2 (seribu meter persegi) atas nama Penggugat III Intervensi ; 4. Menyatakan sebidang tanah seluas kurang Iebih 7.515 M2 (tujuh ribu lima ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik No.6116/Pejuang atas nama H.ToIo dengan batas-batas : Sebelah Utara


Sebelah Timur

: Saluran Air

Sebelah Selatan

: Saluran Air

Sebelah Barat

: Taman Halaman


Adalah milik sah Penggugat I , Penggugat II, Penggugat III Intervensi (Para Penggugat Intervensi); 5. Menghukum Tergugat I Intervensi /Penggugat Asal, dan atau siapa saja yang menempati dan atau menguasai tanah objek sengketa untuk dengan segera dan sekaligus tanpa syarat apapun mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Intervensi (Para Penggugat Intervensi) dalam keadaan baik pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; 6. Menghukum Tergugat I Intervensi/Penggugat Asal untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.700.000.000., (tujuh ratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai; 7. Menghukum Tergugat I Intervensi/Penggugat Asal untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.,/per hari atas keterlambatan menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan; 8. Menghukum Para Turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ; 9. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dimohonkan tersebut; 10.Menghukum Tergugat Intervensi/Penggugat Asal untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat I Intervensi / Penggugat dalam pokok perkara memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat I Intervensi/Penggugat Dalam Perkara Pokok memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana telah diajukan dalam gugatan Penggugat tertanggal 20 Nopember 2014 ; 2. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat Intervensi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ; 3. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan tegas menolak dalil yang dikemukakan

oleh

para

Penggugat

Intervensi

pada

angka

3.

Adapun

Penggugat/Tergugat I Intervensi tidak menarik pihak para Penggugat Intervensi dalam gugatannya a quo adalah karena Penggugat/Tergugat I Intervensi tidak mengetahui akan keberadaan pihak Penggugat/Tergugat I Intervensi, dimana

Halaman


mendalilkan telah melakukan jual beli tanah obyek sengketa dengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi s/d Tergugat IV/Tergugat V Intervensi ; 4. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat Intervensi pada angka 4, dimana para Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa telah melakukan jual beli dengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi s/d Tergugat IV/Tergugat V Intervensi. Adalah hal yang sangat aneh jika memang benar para Penggugat Intervensi telah membeli tanah obyek sengketa sejak tahun 2009 dan 2010 pertanyaan yang muncul yaitu : a. Kenapa baru sekarang di tahun 2015 para Penggugat Intervensi menuntut haknya terhadap tanah tersebut ? padahal sebagaimana fakta yang ada, tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi, sebagaimana diakui sendiri oleh para Penggugat Intervensi dalam dalilnya angka 12 ; b. Kenapa dalam gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi hanya menuntut haknya kepada Penggugat/Tergugat I Intervensi saja ? padahal faktanya para Penggugat Intervensi melakukan transaksi jual beli tanah adalah dengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi s/d Tergugat IV/Tergugat V Intervensi, yang menurut logikanya juga sangat berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum prihal transaksi jual beli tanah tersebut yang tentunya merugikan para Penggugat Intervensi ; Berdasarkan hal-hal tersebut maka jelaslah sebenarnya Para Penggugat Intervensi sudah dapat dikatakan hanya merupakan pihak-pihak yang bertujuan untuk mengeburkan fakta sebenarnya ; 5. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat Intervensi pada angka 5, karena fakta sebenarnya adalah H. Tolo semasa hidupnya tidak pernah mengajukan gugatan atau menjadi pihak dalam perkara No. 133/Pdt.G/2008/PN.Bks. karena H. Tolo sendiri telah meninggal sebelum perkara tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bekasi yaitu pada sekitar tahun 2007 ; 6. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat Intervensi pada angka 6 dan 9, karena fakta sebenarnya adalah Sertipikat Hak Milik No. 6116/Pejuang atas nama H. Tolo adalah tidak pernah hilang. Sertipikat Hak Milik No. 6116/Pejuang tersebut berada/dikuasai sejak tahun 2005 oleh Tergugat V/Tergugat VI Intervensi selaku pembeli yang sah atas tanah obyek sengketa. Sebagaimana telah Penggugat jelaskan yaitu jual beli yang dilakukan antara orang tua Tergugat I/Tergugat II Intervensi s/d Tergugat IV/Tergugat V Intervensi dengan Tergugat V/Tergugat VI Intervensi ;

Halaman


Bahwa penerbitan Sertifikat Pengganti atas SHM No. 6116/Pejuang atas nama H. Tolo adalah memang tindakan yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu Penggugat/Tergugat I Intervensi akan mencadangkan haknya untuk melakukan pelaporan pidana atas tindakan tersebut; 7. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat Intervensi pada angka 12, karena fakta sebenarnya adalah jika memang benar ada Jual Beli tanah obyek sengketa antara para Penggugat Intervensi dengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi s/d Tergugat IV/Tergugat V Intervensi dengan Tergugat V/Tergugat VI Intervensi, maka pihak yang paling tepat untuk dimintakan pertanggung jawaban oleh para Penggugat Intervensi karena tidak dapat menguasai / memanfaatkan tanah atau karena kehilangan keuntungannya, adalah pihak penjual tanah, yaitu Tergugat I/Tergugat II Intervensi s/d Tergugat IV/Tergugat V Intervensi dengan Tergugat V/Tergugat VI Intervensi dan bukan pihak Penggugat/Tergugat I Intervensi ; 8. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil dan tuntutan selebihnya yang dikemukakan oleh para Penggugat Intervensi, karena dalil dan tuntutan tersebut adalah mengada-ada, tidak relevan, memutar balikkan fakta serta hanya mencoba mengaburkan fakta yang ada sebenarnya. Sehingga sudah tepatlah jika Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan tidak menerima seluruh dalil-dalil maupun tuntutan dari para Penggugat Intervensi ; Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat/Tergugat I Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut : DALAM INTERVENSI : -

Menolak seluruh gugatan Intervensi dari para Penggugat Intervensi.

Atau : apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam perkara pokok dan gugatan Penggugat Intervensi Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Januari 2016, Nomor 530/Pdt.G/2014/PN.Bks yang amarnya sebagai berikut : DALAM PERKARA POKOK DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat VI untuk seluruhnya ;

Halaman


DALAM POKOK PERKARA. -

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

-

Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

-

Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli No. 2, tanggal 1 Desember 2005, Akta Pengikatan Jual Beli No. 2, tanggal 1 Desember 2005 dan Akta Pengikatan Untuk JuaI Beli No. 49 tanggal 24 Februani 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Edi Priyono, SH., adalah sah menurut hokum dan mengikat para pihak didalamnya ;

-

Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang sah dan berhak atas sebidang tanah seluas 7.515 M2 berdasarkan SHM No.472/Desa Pejuang, atau SHM. No. 6116/Pejuang yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, dimana batas-batas tanah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: Sebelah Utara

:

Jalan Harapan Indah, Sebelah Timur

Saluran Air, Sebelah Selatan : Saluran Air, Sebelah Barat -

:

: Taman.

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, dan Tergugat IV dan/ atau pihak-pihak lain yang tidak berhak atas tanah sengketa untuk mengosongkan dan mengembalikan sebidang tanah yang tercatat dalam SHM No. 472/ Desa Pejuang atau SHM. No. 6116/Pejuang, seluas 7.515 M2 (tujuh ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat kepada Penggugat selaku Pemilik yang sah atas tanah sengketa dalam keadaan kosong dan seperti keadaan semula.

-

Menghukum para Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk, patuh dan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo ;

-

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM PERKARA INTERVENSI. -

Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA dan PERKARA INTERVENSI -

Menghukum Para Tergugat Dalam Perkara Pokok dan Para Penggugat Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung sebesar Rp. 5.236.000,- (lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding Nomor

530/Pdt.G/2014/PN.Bks. Jo. No. 3/Bdg/2016/PN.Bks tanggal 13 Januari 2016, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa Para Pembanding I semula Para Penggugat Intervensi, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 530/Pdt.G/2014/PN.Bks tanggal 7 Januari 2016, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Maret 2016, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding II semula Tergugat I,II,III, dan IV Halaman


pada tanggal 1 Nopember 2016, kepada Tergugat V pada tanggal 1 Maret 2016, kepada Tergugat VI pada tanggal 7 Maret 2016, kepada Tergugat VII pada tanggal 3 Februari 2016, kepada Tergugat VIII pada tanggal 1 Maret 2016, kepada Para Turut Terbanding

semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Maret 2016, kepada Turut

Tergugat II pada tanggal 7 Maret 2016, kepada Turut Tergugat III pada tanggal 10 Maret 2016, kepada Turut Tergugat IV pada tanggal 4 Maret 2016, dan kepada Turut Tergugat V pada tanggal 10 Maret 2016 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 530/Pdt.G/2014/PN.Bks. Jo. No. 3/Bdg/2016/PN.Bks tanggal 20 Januari 2016, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa Para Pembanding II semula Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 530/Pdt.G/2014/PN.Bks tanggal 7 Januari 2016, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Maret 2016, kepada Para Pembanding I semula Para Penggugat Intervensi pada tanggal 8 Nopember 2016, kepada Tergugat V, VI, VIII pada tanggal 19 Januari 2017, kepada Tergugat III pada tanggal 3 Februari 2016, kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Maret 2016, kepada Turut Tergugat II pada tanggal 7 Maret 2016, kepada Turut Tergugat III pada tanggal 10 Maret 2016, kepada Turut Tergugat IV pada tanggal 4 Maret 2016, dan kepada Turut Tergugat V pada tanggal 19 Januari 2017; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding I semula Para Penggugat Intervensi, pada tanggal 25 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Februari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Maret 2016, kepada Para Pembanding II semula Tergugat I, II, III dan IV pada tanggal 1 Nopember 2016, kepada Tergugat V dan VIII pada tanggal 1 Maret 2016, kepada Tergugat VI pada tanggal 7 Maret 2016, kepada Tergugat VII pada tanggal 17 Maret 2016, kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I , II dan IV pada tanggal 17 Maret 2016, kepada Turut Tergugat III pada tanggal 29 Maret 2016, dan kepada Turut Tergugat V pada tanggal 10 Maret 2016; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding II semula Tergugat I, II, III dan IV, pada tanggal 16 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Mei 2016, Para Pembanding I semula Para Penggugat Intervensi pada tanggal 8 Nopember 2016, Para Pembanding II semula Tergugat V pada tanggal 22 Maret 2016, Tergugat VI dan VIII pada tanggal 21 Maret 2016, Tergugat VII pada Halaman


tanggal 13 Juni 2016, Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, dan IV pada tanggal 13 Juni 2016, Turut Tergugat II pada tanggal 15 Juni 2016, Turut Tergugat III pada tanggal 7 April 2016, Turut Tergugat V pada tanggal 22 Maret 2016 ; Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 15 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 April 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding I semula Para Penggugat Intervensi pada tanggal 04 Mei 2016, ; Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 29 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Juli 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding II semula Para Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2016, ; Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 530/Pdt.G/2014/PN.Bks. Jo. No. 3/Bdg/2016/PN.Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, atas perintah Ketua Pengadilan Bekasi untuk menjalankan pekerjaan ini, telah memberitahukan dengan resmi kepada Para Pembanding I semula Para Penggugat Intervensi pada tanggal 04 Mei 2016, kepada Para Pembanding II semula Tergugat I,II,III dan IV pada tanggal 02 Mei 2016, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Maret 2016, kepada Tergugat V dan VIII pada tanggal 1 Maret 2016, kepada Tergugat VI pada tanggal 07 Maret 2016, kepada Tergugat VII pada tanggal 30 Maret 2016, kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I , II dan IV pada tanggal 30 Maret 2016, kepada Turut Tergugat III, dan V pada tanggal 10 Maret 2016, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, setelah diterimanya pemberitahuan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding I semula Para Penggugat Intervensi dan Para Pembanding II semula Tergugat I, II, III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Para Pembanding I semula Para Penggugat Intervensi didalam

memori

bandingnya

tertanggal

25

Februari

2016,

pada

pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Intervensi sangat keberatan terhadap putusan Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Halaman

a quo, karena


Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, baik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat I s/d IV, Turut Tergugat V maupun Para Penggugat Intervensi, sehingga putusan tersebut sama sekali tidak cukup mempertimbangkan (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) dan tidak memberikan pertimbangan dengan baik (ONDEUDELIJK GEMOTIVEERD); 2. Bahwa kesalahan Majelis Hakim dalam menilai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang berakibat kesalahan dalam memberikan pertimbangan dan putusan disebabkan oleh kesalahan dalam mengungkap hal-hal yang belum terjawab secara jelas dalam persidangan (sebagai mana diuraikan dalam putusan pada halaman 57 s/d 59) ; 3. Bahwa mengenai pertimbangan dan amar putusan terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi yang dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diuraikan pada halaman 79 s/d 80 alinea 5, adalah pertimbangan dan amar putusan yang tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku; Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat I, II, III dan IV didalam memori bandingnya tertanggal 16 Maret 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi karena mengabaikan dan tidak mempertimbangkan dalil Para Pembanding yang telah menjelaskan bahwa Penggugat dalam perkara pokok (PT. HASANA DAMAI PUTRA) adalah pembeli yang beritikad tidak baik /buruk (Bad Faith); 2. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada halaman 53 pada alinea ke 2 s/d 4 yang menyatakan : “Menimbang bahwa alasan hukum eksepsi Tergugat I s/d IV dalam perkara pokok pada angka 2 juga tidak beralasan hukum, karena baik substansi maupun yang menjadi subjek dalam perkara aquo tidak sama dengan perkara Nomor 133/Pdt.G/2008/PN.Bks, Penggugat dalam perkara pokok (in casu PT. Hasanah

Damai

Putra)

tidak

menjadi

pihak

dalam

perkara

Nomor

133/Pdt.G/2008/PN.Bks, dan oleh karena substansi dan subjeknya tidak sama maka eksepsi nebis in idem dalam angka 2 dari Tergugat I s/d IV dalam perkara pokok harus juga dinyatakan tidak beralasan hukum ; 3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara pokok / Terbanding Error in Persona, Nebis in Idem, dan kabur, oleh karena itu haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Halaman


Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya tertanggal 15 April 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa dalil keberatan Para Pembanding tersebut adalah dalil-dalil yang keliru dan menyesatkan dan dalil-dalil pengulangan yang tidak berdasar, karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi telah cermat, teliti, adil dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, sehingga sudah seharusnya jika dalil-dalil keberatan dalam memori banding Para Pembanding dikesampingkan dan/ atau ditolak karena tidak terdapat satu alasan pun untuk dapat mengubah putusan Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, maka sudah selayaknyalah jika Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi bandung menyatakan mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 530/Pdt.G/2014/PN.BKS tanggal 7 Januari 2016;

2.

Bahwa Terbanding semula Penggugat menyatakan menolak dalil-dalil keberatan Para Pembanding untuk selebihnya dan tidak perlu ditanggapi lagi, karena hanyalah pengulangan-pengulangan belaka yang sudah terbukti kebenarannya dan telah dapat dibantah, ditolak dan disanggah seluruhnya oleh Terbanding, dengan demikian semua keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

3.

Bahwa Terbanding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Judex factie telah cermat, sempurna, benar serta juga telahmempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang ada termasuk fakta-fakta hukumnya ; Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori

bandingnya tertanggal 29 Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa Terbanding menolak dengan tegas lampiran memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding berupa surat pernyataan di bawah tangan bulan Juli 2009, surat tersebut tidak pernah diajukan di persidangan, tidak ditunjukkan aslinya, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana diisyaratkan oleh hukum acara;

2. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Para Pembanding nomor 3 (tiga), dalil Para Pembanding ini sama dengan dalil eksepsi nebis in idem yang telah ditanggapi oleh Terbanding sebelumnya sehingga tidak akan Terbanding tanggapi lebih jauh; 3.

Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil dari Para Pembanding nomor 4 (empat), dalil para pembanding ini lagi-lagi didasarkan pada klaim kepemilikan yang Halaman


tidak sah, sebagaimana telah terungkap di persidangan, sejak tahun 2005 tanah objek sengketa atas nama H. Tolo telah dijual kepada H.Ukar, sehingga pada saat H.Tolo meninggal dunia tanah objek sengketa bukan lagi tanah warisan karena telah beralih kepada orang lain yakni H.Ukar, sehingga Para Pembanding tidak bisa mengklaim sebagai pemilik tanah objek sengketa ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Para Pembanding I semula Para Penggugat Intervensi, memori banding dari Para Pembanding II semula Tergugat I,II,III dan IV, Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat

serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor

530/Pdt.G/2014/PN.Bks tanggal 7 Januari 2016, yang memuat kejadian-kejadian serta bukti-bukti para pihak pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sekarang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri untuk memeriksa dan memutus perkara aquo ditingkat banding ; Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding I semula Para Penggugat Intervensi dan Para Pembanding II semula Tergugat I,II, III dan IV, didalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, kesemuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding I semula Para Penggugat Intervensi dan Para Pembanding II semula Tergugat I,II, III dan IV, tersebut haruslah dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis

Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan

Negeri Bekasi, Nomor 530/Pdt.G/2014/PN.Bks

tanggal 7 Januari 2016, harus

dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Para Pembanding I semula Para Penggugat Intervensi dan Para Pembanding II semula Tergugat I, II, III dan IV berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding I semula Para Penggugat Intervensi dan Para Pembanding II semula Tergugat I, II, III dan IV harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara dan ketentuan dalam HIR ; Halaman


MENGADILI : 

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I semula Para Penggugat Intervensi dan Para Pembanding II semula Tergugat I, II, III dan IV;



Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi,

Nomor

530/Pdt.G/2014/PN.Bks tanggal 7 Januari 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; 

Menghukum Para Pembanding I semula Para Penggugat Intervensi dan Para Pembanding II semula Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini JUMAT tanggal 3 MARET 2017 oleh kami : H. ARWAN BYRIN, SH.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis, dengan DR. H. LEXSY MAMONTO, SH.MH. dan

DR. RIDWAN

RAMLI, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal

30 JANUARI 2017

Nomor 50/PEN/PDT/2017/PT.BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 6 MARET 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

EMMY NOVA

ELIZAR,SH.MH.,Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

DR. H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

H. ARWAN BYRIN, SH.MH.,

Ttd

DR. RIDWAN RAMLI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI Ttd EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH. Halaman


Perincian Biaya : - Materai

............…….

Rp.

6.000,-

- Redaksi

.....................

Rp.

5.000,-

- Pemberkasan .................. Jumlah

Rp. 139.000,Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents