PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor. 341/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----------------------------------------------------------------

MARSELA WEWENGKANG, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No.327, Manado, Sulawesi

Utara,

yang

dalam

tingkat

banding

ini

telah

memberikan kuasanya kepada RORY ASMARA SAGALA,

S.H.,

RONNY

B.

TALAPESSY,

S.H,

BERNARD

JUNGJUNGAN PASARIBU, S.H, M.H., MAHATMA B. PARLINDUNGAN, SAMUEL

S.H.,

MANALU,

PANTAS S.H.,

MANALU,

SORTA

S.H.,

EDWIN

SIMANJUNTAK, S.H. (Senior Advisor), Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor TSP LAW FIRM,

beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 19 No. 36A,

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/TSP-MW/SK.B/IV/2016 tanggal 1 April 2016, selanjutnya disebut sebagai : -

PEMBANDING, semula Penggugat ; --------------------------LAWAN

1. ELIA H. WAWORUNDENG, berlamat di Perumahan Sinar Pondok Benda

AI, Jl. Saron 1 No. 78A RT 007/07, Kelurahan Jatirasa,

Kecamatan Jatiasih, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula Tergugat I ; ----------------------------

2. FRIEDA KUSSOY, beralamat di Ranotana Weru Lingkungan VI No. 18 Kecamatan

Wanea,

selanjutnya disebut

Kota

Manado – Sulawesi Utara,

sebagai TERBANDING II semula

Tergugat II ; -----------------------------------------------------------

3. JACQULINE WAWORUNDENG, beralamat di Ranotana Weru Lingkungan VI No. 18 Kecamatan Wanea, Kota Manado – Sulawesi

Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula Tergugat III ; ----------------------------------------------------------

4. EDWIN WAWORUNDENG, beralamat di Ranotana Weru Lingkungan VI No. 18 Kecamatan Wanea, Kota Manado – Sulawesi Utara, TERGUGAT II, III, dan IV adalah adalah ahli waris

Putusan Nomor 341/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 1 dari 35

dari JOOTJE A. WAWORUNDENG. selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula Tergugat IV ; --------------

5. DOORTJE E. WAWORUNDENG, beralamat di Jl. Palapa No. 11, Kelurahan Benua

Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan,

Pontianak - Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula Tergugat V ; --------------------------

6. VEITJE MAMESAH, berlamat di Jl. Esa Keter, Tompaso I, Desa Sendangan,

Kabupaten

Minahasa, Sulawesi

Utara,

selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula

Tergugat VI ; ----------------------------------------------------------

7. YULI WAWORUNDENG, beralamat di Jl. Esa Keter, Tompaso I, Desa Sendangan, Kabupaten

Minahasa,

Sulawesi

Utara,

TERGUGAT VI dan VII adalah ahli waris dari ADOLF P. WAWORUNDENG,

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING VII semula Tergugat VII ; -----------------------

8. JANSEN Z. WAWORUNDENG, beralamat di Kema II dusun III/144, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa – Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII semula Tergugat VIII ; -----------------------------------------------

9. MEYSKE Z. WAWORUNDENG, beralamat di Jalan Sam Ratulangi,

Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan I Nomor 9, Kota

Manado – Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IX semula Tergugat IX ; -------------------------

10. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kantor Pertanahan Kota

Manado, beralamat di Jl. Pomurow No. 224, Teling, Manado, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING X semula Tergugat X ; --------------------------------------------------

11. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XI semula Tergugat XI ; --------------

Pengadilan Tinggi tersebut : ------------------------------------------------------------------

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut : -------------------------------1.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, 08 Agustus 2016 Nomor. 341/PEN/PDT/2016/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ; ----------------------------------------------------------------------------------------


2.

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 24 Maret 2016, Nomor. 455/Pdt.G/2015/PN.Bks. ; -------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

22 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor.

455 / Pdt.G / 2015 / PN Bks. telah mengajukan

gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : ------------WEWENANG PENGADILAN NEGERI BEKASI MENGADILI PERKARA aquo

Bahwa gugatan aquo diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi mengingat Pasal 118 ayat (2) HIR jo. Pasal 142 ayat (2) Rbg (Actor Sequitur Forum Rei dengan

Hak Opsi), dengan pertimbangan PARA TERGUGAT tinggal di wilayah hukum

Pengadilan Negeri yang berbeda-beda, dan salah satu TERGUGAT yaitu TERGUGAT I berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi; Pasal 118 ayat (2) HIR:

“Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat”. Pasal 142 RBg :

“Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua

pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat”.

Adapun alasan – alasan yang hendak PENGGUGAT sampaikan sebagai dasar gugatan ini adalah : KRONOLOGIS

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pembeli tanah dan bangunan dari seorang

bernama Chasprin Pontoh dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 526/Tanjung Batu (SHM No.526/Tanjung Batu) yang dilakukan melalui Akta Jual Beli Nomor 70/JB/Wanea/VIII/2006 tertanggal 31 Agustus 2006;

2. Bahwa sebagai orang yang yang awam tetapi berhati-hati terhadap hukum, PENGGUGAT meminta kepada PPAT Eddy Boham, S.H, agar memeriksa tanah

dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu untuk diperiksa kebenaran

kepemilikannya ke kantor Pertanahan Kota Manado, dan ternyata setelah diperiksa oleh PPAT, benar tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu tercatat atas nama Chasprin Pontoh;


3. Bahwa karena benar tanah dan bangunan benar SHM No. 526/Tanjung Batu

tercatat atas nama Chasprin Pontoh yang diperoleh berdasarkan Penetapan Nomor Perkara 34/PDT.P/2006/PN.MDO, maka PENGGUGAT mau membeli tanah dan bangunan tersebut;

4. Bahwa akan tetapi tidak lama kemudian setelah PENGGUGAT membeli tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu tersebut, kira-kira pada

awal tahun 2007 tiba-tiba TERGUGAT I, Pewaris TERGUGAT II, III, dan IV, TERGUGAT V, Pewaris TERGUGAT VI dan VII, TERGUGAT VIII dan

TERGUGAT IX mendatangi PENGGUGAT dengan mengatakan bahwa tanah dan bangunan yang dibeli oleh PENGGUGAT adalah harta warisan dari orang tua mereka yaitu almarhum Yan Waworundeng;

5. Bahwa PENGGUGAT sangat kaget dan terkejut, karena PENGGUGAT

benar-benar telah membeli tanah dan bangunan tersebut dengan itkad baik,

bahkan PENGGUGAT juga telah memeriksa ke kantor TERGUGAT X dan PENGGUGAT juga melihat Surat Setor Pajak atas tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu adalah atas nama Chasprin Pontoh, maka PENGGUGAT tidak menghiraukan klaim para ahli waris Yan Waworundeng;

6. Bahwa kemudian muncul gugatan pada bulan September tahun 2007 yang

dtujukan kepada PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Manado terkait

permasalahan pembagian/sengketa warisan almarhum Yan Waworundeng berupa tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu yang diajukan oleh TERGUGAT I bersama almarhum Adolf Waworundeng yang kemudian

setelah Adolf meninggal dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu TERGUGAT VI dan VII;

7. Bahwa ternyata benar tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu yang baru dibeli oleh PENGGUGAT tersangkut permasalahan sengketa pembagian waris diantara ahli waris Yan Waworundeng, yaitu TERGUGAT I,

Pewaris TERGUGAT II, III, dan IV, TERGUGAT V, Pewaris TERGUGAT VI dan VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX;

8. Bahwa karena adanya gugatan di Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Perkara 229/PDT.G/2007/PN. MDO, yang kemudian dinyatakan tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu adalah benar objek dari harta waris Yan Waworundeng, yang kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado Nomor Perkara 93/PDT/2009/PT. MDO, dan

yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Perkara 1491 K/PDT/2010, sehingga jual beli antara PENGGUGAT dengan Chasprin Pontoh menjadi batal dan berakibat hilangnya hak PENGGUGAT terhadap tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu;


9. Bahwa setelah PENGGUGAT pelajari putusan Pengadilan Negeri Manado

Nomor Perkara 229/PDT.G/2007/PN. MDO, ternyata terdapat hal penting dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 23 terkait larangan

penetapan status kepemilikan hak atas tanah melalui permohonan di Pengadilan, yang mana hal tersebut ternyata sesuai dengan Pedoman

Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung, halaman 47, yang isinya sebagai berikut : Permohonan yang dilarang :

“Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan”

10. Bahwa padahal prinsip perbedaan perkara Permohonan/voluntaire dan

Gugatan/contentieuse sudah dikenal sejak lama, bahkan pada tahun 2004

seorang Ahli Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap, S.H, sudah menuliskan didalam bukunya yang berjudul “HUKUM ACARA PERDATA Tentang

Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” mengenai perbedaan Gugatan dan Permohonan dan sifat perkara yang

dapat diadili, tetapi ironisnya ternyata pada tahun 2006 masih ada hakim pada Pengadilan Negeri Manado yang mengabulkan Permohonan Nomor

Perkara 34/PDT.P/2006/PN.MDO untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda tidak bergerak, yaitu tanah;

Bahkan pada tahun 1978 terdapat Putusan MA No. 1391 K/Sep/1974, 6 April 1978, dengan kaidah hukum :

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (voluntair) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut”.

11. Bahwa ironisnya lagi pihak TERGUGAT X menerbitkan SHM No.

526/Tanjung Batu atas nama Chasprin Pontoh dengan hanya berbekal penetapan atas Permohonan Nomor Perkara 34/PDT.P/2006/PN.MDO yang

tidak memiliki dasar hukum untuk pendaftaran, pencatatan dan atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah, termasuk juga tidak bisa dijadikan dasar untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah;

12. Bahwa PENGGUGAT sebagai masyarakat yang awam hukum tidak

mengetahui sama sekali perihal hukum peralihan hak atas tanah, yang PENGGUGAT ketahui adalah tanah SHM No. 526/Tanjung Batu setelah diperiksa di kantor TERGUGAT X benar atas nama Chasprin Pontoh;

13. Bahwa lagipula sebelum PENGGUGAT membeli tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu, yang menguasai tanah dan bangunan tersebut Putusan Nomor 341/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 5 dari 35

adalah benar Chasprin Pontoh, dan yang membayar iuran dan Surat Setor Pajak juga atas nama Chasprin Pontoh;

14. Bahwa PENGGUGAT sudah melaksanakan apa yang sudah sepatutnya calon pembeli lakukan terkait tanah dan bangunan, tetapi PENGGUGAT

tetap kehilangan hak atas tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu

secara penuh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor

Perkara 229/PDT.G/2007/PN. MDO, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado Nomor Perkara 93/PDT/2009/PT. MDO, dan yang dikuatkan oleh

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Perkara 1491 K/PDT/2010, yang mana hal tersebut sangat merugikan PENGGUGAT;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

15. Bahwa sejak Arrest Lindenbaum v Cohen 1919 HR Belanda, yang kemudian

diadopsi dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut : a. Melanggar hak subyektif orang lain;

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, atau

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat terhadap diri sendiri dan orang lain.

16. Bahwa menurut Ahli Hukum M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya berjudul “Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pradnya Paramita, 1982,

halaman 13 menyebutkan, dalam istilah “Melawan” melekat sifat aktif dan

pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu

perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sebaliknya apabila seseorang dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila seseorang dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka seseorang tersebut telah melawan hukum;

17. Bahwa demikian juga menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya berjudul Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku III, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan, terbitan Citra Aditya Bakti, 2015, halaman 146-147, menyebutkan yang dimaksud perbuatan melawan hukum ini baik yang

bersifat positif maupun negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;

Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT

18. Bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologis, dimana Chasprin Pontoh

mendapatkan hak atas tanah dengan mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Perkara 34/PDT.P/2006/ Putusan Nomor 341/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 6 dari 35

PN.MDO, lalu dari Permohonan tersebut keluar Penetapan, dan berdasarkan Penetapan Permohonan tersebut Chasprin Pontoh mengajukan hak kepemilikan atas tanah untuk dicatatkan ke kantor TERGUGAT X;

19. Bahwa kemudian TERGUGAT X yang hanya berdasarkan Penetapan

Pengadilan Negeri Manado Nomor Perkara 34/PDT.P/2006/PN.MDO menerbitkan SHM No. 526/Tanjung Batu atas nama Chasprin Pontoh,

padahal setelah PENGGUGAT lakukan riset ternyata tidak ada dasar hukum

dan tindakan TERGUGAT X tanpa rujukan di Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan-peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN manapun maupun ketentuan-ketentuan hukum agraria yang berlaku di Indonesia;

20. Bahwa karena pada saat itu PENGGUGAT sebagai masyarakat biasa awam mengenai prosedur hukum mengenai peralihan hak atas tanah, dan yang

PENGGUGAT ketahui adalah benar pada kantor TERGUGAT X tercatat

tanah tersebut atas nama Chasprin Pontoh dengan SHM No. 526/Tanjung Batu, maka PENGGUGAT dengan itikad baik membeli tanah tersebut dan kemudian tanah tersebut beralih nama menjadi nama PENGGUGAT;

21. Bahwa kemudian pada September 2007 para ahli waris Yan Waworundeng tersebut yang diwakili oleh TERGUGAT I bersama almarhum Pewaris

TERGUGAT VI dan VII yang kemudian dilanjutkan TERGUGAT VI dan VII sendiri, mengajukan gugatan yang ditujukan kepada PENGGUGAT;

22. Bahwa ternyata dalam perkara yang diajukan oleh TERGUGAT I bersama almarhum Pewaris TERGUGAT VI dan VII yang kemudian dilanjutkan

TERGUGAT VI dan VII sendiri, Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor Perkara 229/PDT.G/2007/PN. MDO yang dikuatkan sampai dengan Putusan

Kasasi Mahkamah Agung menyatakan tidak sah Akta Jual Beli Nomor 70/JB/Wanea/VIII/2006 tertanggal 31 Agustus 2006

yang berdampak

terhadap hilangnya kepemilikan penuh PENGGUGAT terhadap SHM No. 526/Tanjung Batu;

23. Bahwa ternyata terungkap fakta menurut putusan Pengadilan Negeri

Manado dengan Nomor Perkara 229/PDT.G/2007/PN. MDO, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado Nomor Perkara 93/PDT/2009/PT. MDO, dan

yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Perkara 1491

K/PDT/2010, tanah dan bangunan yang dibeli oleh PENGGUGAT adalah harta warisan dari almarhum Yan Waworundeng;

24. Bahwa TERGUGAT I, Pewaris TERGUGAT II, III, dan IV, TERGUGAT V,

Pewaris TERGUGAT VI dan VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX

menyatakan bahwa tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu adalah Putusan Nomor 341/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 7 dari 35

milik mereka yang berasal dari orang tua mereka yaitu Yan Waworundeng, akan tetapi setelah bertahun-tahun Yan Waworundeng meninggal, harta

warisan tersebut tidak pernah diurus, tidak dibagi sesama ahli waris, tidak pernah dibayar pajak dan tidak pernah dibayar iuran-iuran lingkungan lainnya;

25. Bahwa dari sikap pasif TERGUGAT I, Pewaris TERGUGAT II, III, dan IV, TERGUGAT V, Pewaris TERGUGAT VI dan VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX terhadap tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu

menyebabkan pihak ketiga lainnya terkecoh dan masuk perangkap, dan kebetulan dalam kasus ini adalah PENGGUGAT;

26. Bahwa perbuatan yang dilakukan Chasprin Pontoh melalui penetapan hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor Perkara 34/PDT.P/2006/PN.MDO, yang

kemudian dibantu oleh TERGUGAT X, lalu dijualnya tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu kepada PENGGUGAT dan datangnya gugatan di Pengadilan Negeri Manado Nomor Perkara 229/PDT.G/2007/PN. MDO

dari TERGUGAT I bersama almarhum Pewaris TERGUGAT VI dan VII yang kemudian dilanjutkan TERGUGAT VI dan VII sendiri yang mewakili

kepentingan diri sendiri dan ahli waris lainnya, harus dianggap satu

rangkaian peristiwa yang menjebak dan menggiring PENGGUGAT untuk melakukan membeli SHM No. 526/Tanjung Batu yang pada akhirnya ujung-

ujungnya tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu kembali ke TERGUGAT I, Pewaris TERGUGAT II, III, dan IV, TERGUGAT V, Pewaris TERGUGAT VI dan VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX juga;

27. Bahwa peristiwa yang menjebak dan menggiring PENGGUGAT untuk membeli tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu yang dibuat sedemikian rupa adalah agar mereka mendapatkan uang tetapi tidak kehilangan hak atas tanah;

28. Bahwa Chasprin Pontoh yang secara bersama-sama dengan TERGUGAT I, Pewaris TERGUGAT II, III, dan IV, TERGUGAT V, Pewaris TERGUGAT VI

dan VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat

terhadap diri sendiri dan orang lain dengan menjebak dan menggiring

PENGGUGAT untuk membeli tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung

Batu, sehingga Chasprin Pontoh patut dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

29. Bahwa kemudian perbuatan TERGUGAT X yang menerbitkan SHM No. 526/ Tanjung Batu tanpa dasar hukum dan rujukan menurut ketentuan hukum

yang berlaku mengenai agraria di Indonesia patut dianggap melakukan Putusan Nomor 341/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 8 dari 35

perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT X dan

perbuatan TERGUGAT X tersebut bertentangan dengan kepatutan yang

berlaku dalam kehidupan masyarakat terhadap diri sendiri dan orang lain, sehingga TERGUGAT X harus dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

30. Bahwa TERGUGAT I, Pewaris TERGUGAT II, III, dan IV, TERGUGAT V, Pewaris TERGUGAT VI dan VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX yang bersikap pasif terhadap harta warisan SHM No. 526/Tanjung Batu sehingga

merugikan PENGGUGAT, melanggar kewajiban hukum yang melekat

terhadap diri mereka terkait pengurusan harta warisan dan bertentangan

dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat terhadap diri sendiri dan orang lain, sehingga patut dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

31. Bahwa dari hubungan satu dengan lainnya dan ketentuan-ketentuan dalam

Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata masing-masing kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan dalam gugatan aquo;

TANGGUNG JAWAB Chasprin Pontoh

32. Bahwa karena PENGGUGAT dirugikan dalam jual beli tanah dan bangunan

SHM No. 526/Tanjung Batu yang dibeli dari Chasprin Pontoh yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor Perkara

229/PDT.G/2007/PN. MDO, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado Nomor Perkara 93/PDT/2009/PT. MDO, dan yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Perkara 1491 K/PDT/2010,

maka

PENGGUGAT seharusnya menuntut permintaan ganti rugi dari Chasprin

Pontoh, akan tetapi karena Chasprin Pontoh telah meninggal dunia pada

tahun 2010, begitu pula ahli warisnya yaitu Yoseph sebagai kakak dari Chasprin Pontoh telah meninggal juga pada tahun 2011, maka tidak ada lagi yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya;

TANGGUNG JAWAB TERGUGAT II, III, DAN IV 33. Bahwa

karena

PENGGUGAT

dirugikan

oleh

perbuatan

Jootje

A.

Waworundeng yang bersama-sama dengan TERGUGAT I, TERGUGAT V, Pewaris TERGUGAT VI dan VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX yang tidak

mengurus

selama

bertahun-tahun

harta

warisan

dari

Yan

Waworundeng yaitu tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu, sehingga membuat PENGGUGAT salah kira dan terkecoh mengenai kepemilikan tanah dan bangunan tersebut;


34. Bahwa mengingat Jootje A. Waworundeng telah meninggal dunia, maka menurut Pasal 1100 KUHPerdata, TERGUGAT II, III, dan IV selaku ahli waris dari Jootje A. Waworundeng harus menanggung kerugian yang dilakukan Pewaris semasa semasa hidupnya; Pasal 1100 KUHPerdata :

“Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal

pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dan warisan”.;

TANGGUNG JAWAB TERGUGAT VI DAN VII 35. Bahwa karena PENGGUGAT dirugikan

oleh

perbuatan

Adolf

P.

Waworundeng yang bersama-sama dengan TERGUGAT I, TERGUGAT V,

Pewaris TERGUGAT II, III, dan IV, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX yang tidak mengurus selama bertahun-tahun harta warisan dari Yan

Waworundeng yaitu tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu, sehingga membuat PENGGUGAT salah kira dan terkecoh mengenai kepemilikan tanah dan bangunan tersebut;

36. Bahwa mengingat Adolf P. Waworundeng telah meninggal dunia, maka menurut Pasal 1100 KUHPerdata, TERGUGAT VI dan VII selaku ahli waris

dari Adolf P. Waworundeng harus menanggung kerugian yang dilakukan Pewaris semasa semasa hidupnya; Pasal 1100 KUHPerdata :

“Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal

pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dan warisan”.;

TANGGUNG JAWAB TERGUGAT XI TERKAIT PERBUATAN TERGUGAT X 37. Bahwa perbuatan TERGUGAT X dalam menerbitkan SHM No. 526/Tanjung Batu yang hanya berdasarkan penetapan Permohonan Nomor Perkara

34/PDT.P/2006/PN.MDO ternyata melampaui kewenangannya, tidak sesuai hukum yang berlaku dan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pendaftaran dan pencatatan hak atas tanah dan bangunan;

38. Bahwa perbuatan TERGUGAT X tersebut melanggar Asas-asas Umum

Penyelenggaraan Negara yaitu :1) Asas Kepastian Hukum; 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan;3) Asas Profesionalitas; sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.


39. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT X tersebut, menimbulkan kerugian terhadap

diri

PENGGUGAT,

karena

PENGGUGAT

mengira

proses

pendaftaran dan pencatatan tanah SHM No.526/Tanjung Batu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

40. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu masyarakat awam, sehingga

apabila PENGGUGAT mengetahui proses pendaftaran dan pencatatan tanah SHM No.526/Tanjung Batu dilakukan dengan cara-cara yang tidak

benar sudah tentu PENGGUGAT tidak akan membeli tanah tersebut dari Chasprin Pontoh;

41. Bahwa kelalaian TERGUGAT X sangat nyata, bahkan seolah disengaja, sehingga TERGUGAT X patut dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan diwajibkan ganti kerugian terhadap PENGGUGAT;

42. Bahwa karena TERGUGAT X berada dibawah Presiden Republik Indonesia, maka sudah sepatutnya Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh TERGUGAT X;

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional :

“Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah

Lembaga Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.

43. Bahwa karena keuangan TERGUGAT X bersumber dari Negara Republik Indonesia, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo memerintahkan

TERGUGAT XI selaku Bendahara Umum Negara membayarkan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT X;

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara:

“Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara”.

44. Bahwa selain itu, karena Akta Jual Beli Nomor 70/JB/Wanea/VIII/2006

tertanggal 31 Agustus 2006, PENGGUGAT membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 15.251.000 (lima belas juta dua

ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Manado;

45. Bahwa uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang

dibayarkan oleh PENGGUGAT tersebut menjadi sumber pendapatan Negara dari pajak, tetapi karena Akta Jual Beli Nomor 70/JB/Wanea/VIII/2006

tertanggal 31 Agustus 2006 dibatalkan, maka sudah sepatutnya Negara Republik Indonesia melalui TERGUGAT XI mengembalikan uang tersebut;


46. Bahwa setiap perbuatan pejabat Negara dan atau pemerintah harus dapat diminta pertanggungjawaban untuk menghindari dan atau melindungi tiap-

tiap orang seperti PENGGUGAT yang mengalami kerugian akibat perbuatan yang melampaui kewenangan dari TERGUGAT X;

KERUGIAN PENGGUGAT

47. Bahwa setelah PENGGUGAT mengalami kerugian karena kehilangan uang dan hak atas tanah SHM No. 526/Tanjung Batu, PENGGUGAT pelajari dan

riset tentang peralihan hak atas tanah di Indonesia, ternyata tidak ada satupun ketentuan baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah maupun Hukum Agraria yang menyatakan peralihan ataupun pencatatan hak atas tanah dapat dilakukan dan didaftarkan ke TERGUGAT Pengadilan;

X berdasarkan penetapan Permohonan

48. Bahwa PENGGUGAT merasa dipermainkan oleh kelakuan pejabat-pejabat

di Negara ini yang dengan mudah menyelewengkan prosedur hukum, yang merugikan

masyarakat

awam

seperti

PENGGUGAT

yang

akhirnya

kehilangan harta yang dikumpulkan dengan hasil keringat sendiri dengan

kerja keras bertahun-tahun, padahal PENGGUGAT dalam jual beli dengan Chasprin Pontoh adalah sebagai pembeli yang bertikad baik;

49. Bahwa PENGGUGAT juga kehilangan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk

mempelajari

dan

mengetahui

kebenaran

dan

hukum

terkait

pertanahan dan peradilan, ditambah lagi dengan suasana psikologis

PENGGUGAT yang kehilangan uang sedemikian besar, dan itu sebagian

karena ulah pemangku jabatan di negeri ini yaitu hakim Permohonan Nomor

Perkara 34/PDT.P/2006/PN.MDO, TERGUGAT I, Chasprin Pontoh, Pewaris TERGUGAT II, III dan IV, TERGUGAT V, Pewaris TERGUGAT VI dan VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, dan TERGUGAT X;

50. Bahwa akibat putusan-putusan tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian

karena kehilangan uang yang telah PENGGUGAT bayar dalam jual beli tanah dan bangunan SHM No. 526/Tanjung Batu;

51. Bahwa kerugian PENGGUGAT adalah berupa Materiil sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan harga pasaran tanah dan bangunan SHM No.526/Tanjung Batu saat ini;

52. Bahwa

PENGGUGAT

juga

mengalami

kerugian

Immateriil

karena

kehilangan banyak waktu, tenaga, pikiran dan rasa kecewa yang demikian

besar terhadap pemangku jabatan di negeri ini, yang semuanya itu bisa dipulihkan dengan uang sebesar Rp. 14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah);


53. Bahwa dari rangkaian hubungan peristiwa demi peristiwa yang sedemikian

rupa yang saling terkait telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT diperintahkan untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng;

54. Bahwa rincian pembayaran ganti rugi Materiil dan Immateriil secara tanggung renteng dibagi secara proporsional adalah sebagai berikut : a. TERGUGAT I sendiri;

b. TERGUGAT II, III, dan IV karena kedudukannya sebagai ahli waris Jootje A. Waworundeng dianggap menjadi satu;

c. TERGUGAT VI dan VII karena kedudukannya sebagai ahli waris Adolf P. Waworundeng dianggap menjadi satu;

d. TERGUGAT V sendiri;

e. TERGUGAT VIII sendiri; f. TERGUGAT IX sendiri;

g. TERGUGAT XI karena kedudukannya demi hukum membayar kerugian yang disebabkan perbuatan oleh TERGUGAT X sehingga dianggap menjadi satu.

55. Bahwa oleh karena yang disebutkan dalam angka 53 (lima puluh tiga) dan

54 (lima puluh empat) gugatan aquo, maka pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dibagi 7 (tujuh) sehingga sebagai berikut :

a. TERGUGAT I membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

b. TERGUGAT II, III, dan IV secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

c. TERGUGAT VI dan VII secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

d. TERGUGAT V membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

e. TERGUGAT VIII membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000 f.

(lima puluh juta rupiah);

TERGUGAT IX membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000

(lima puluh juta rupiah);

g. TERGUGAT XI membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

56. Bahwa demikian pula rincian terhadap pembayaran kerugian Immateriil

sebesar Rp. 14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah) dibagi 7 (tujuh) sehingga sebagai berikut :


a. TERGUGAT I membayar kerugian immateriil sebesar sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

b. TERGUGAT II, III, dan IV secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

c. TERGUGAT VI dan VII secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

d. TERGUGAT

V

membayar

e. TERGUGAT

VIII

membayar

IX

membayar

kerugian

immateriil

sebesar

Rp.

kerugian

immateriil

sebesar

Rp.

kerugian

immateriil

sebesar

Rp.

kerugian

immateriil

sebesar

Rp.

2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

f.

2.000.000.000 (dua milyar rupiah); TERGUGAT


g. TERGUGAT

XI

membayar


57. Bahwa PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili

perkara

dilaksanakan

aquo

terlebih

dapat

dahulu

menjatuhkan

(Uitvoerbaar

Bij

putusan

yang

Voorraad),

TERGUGAT melakukan bantahan, verzet, banding atau kasasi.

dapat

walaupun

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua

Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : PETITUM

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan TERGUGAT I, V, VIII, IX, X dan XI melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan seorang bernama Chasprin Pontoh yang telah meninggal dunia melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban;

4. Menyatakan seorang yang bernama Jootje A. Waworundeng yang telah

meninggal dunia melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh

karenanya demi hukum TERGUGAT II, III, IV selaku ahli waris Jootje A.

Waworundeng sebagai pihak yang bertanggung jawab mengganti kerugian;

5. Menyatakan seorang yang bernama Adolf P. Waworundeng yang telah meninggal dunia melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh

karenanya demi hukum TERGUGAT VI dan VII selaku ahli waris Adolf P. Putusan Nomor 341/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 14 dari 35

Waworundeng sebagai pihak yang bertanggung jawab mengganti kerugian;

6. Menyatakan TERGUGAT X melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya demi hukum TERGUGAT XI sebagai pihak yang bertanggung jawab mengganti kerugian;

7. Menghukum

dengan

memerintahkan

PARA

TERGUGAT

untuk

membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT dengan rincian pembagian masing-masing sebagai berikut :

a. TERGUGAT I membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

b. TERGUGAT II, III, dan IV secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

c. TERGUGAT VI dan VII secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

d. TERGUGAT V membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

e. TERGUGAT VIII membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

f. TERGUGAT IX membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

g. TERGUGAT XI membayar kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

8. Menghukum

dengan

memerintahkan

PARA

TERGUGAT

untuk

membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT dengan rincian pembagian masing-masing sebagai berikut:

a. TERGUGAT I membayar kerugian sebesar immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

b. TERGUGAT II, III, dan IV secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

c. TERGUGAT VI dan VII secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

d. TERGUGAT

V

e. TERGUGAT

VIII

membayar

kerugian

2.000.000.000 (dua milyar rupiah); membayar

kerugian


immateriil

sebesar

Rp.

immateriil

sebesar

Rp.


f. TERGUGAT

IX

membayar

kerugian

immateriil

sebesar

Rp.

g. TERGUGAT

XI

membayar

kerugian

immateriil

sebesar

Rp.

TERGUGAT

XI

2.000.000.000 (dua milyar rupiah); 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

9. Menghukum

dengan

memerintahkan

untuk

mengembalikan uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan

sebesar Rp. 15.251.000 (lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada PENGGUGAT;

10. Menyatakan putusan dalam gugatan aquo dapat dilaksanakan terlebih

dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun PARA TERGUGAT melakukan bantahan, verzet, banding atau kasasi.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat I

sampai dengan Tergugat IX telah memberikan Jawaban tanggal 17 Desember 2015, sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------Dalam Exepsi

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa dalam gugatan point 2, tertulis Penggugat meminta kepada PPAT

Boham SH, guna memeriksa Tanah dan Bangunan SHM No.526/Tanjung Batu (Obyek Sengketa) tercatat atas nama Chasprin Pontoh, lalu Penggugat

membelinya, seharusnya PPAT Boham SH, ditarik sebagai pihak dalam Perkara guna mempertanggung jawabkan penjelasannya yang diberikan kepada

Penggugat

No.526/Tanjung Batu.

soal

keabsahan

Obyek

Sengketa

Tanah

SHM

Dalam Pokok Perkara soal Kronologis dan Perbuatan melawan Hukum

1. Bahwa hal terurai dalam exepsi ditarik pula menjadi jawaban dalam pokok Perkara.

2. Bahwa

Penggugat

dalam

gugatannya

mengakui

Tanah

SHM

No.526/Tanjung Batu adalah hak milik para Tergugat I sampai dengan

Tergugat IX sebagai tanah warisan Almarhum Yan Waworundeng yang belum dibahagi waris untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat IX selaku ahli waris Almarhum Yan Waworundeng, Keabsahan kepemilikan Tanah tersebut

diperkuat

oleh

No.229/Pdt.G/2007/PN.Mdo

putusan

Jo

Pengadilan

Perdata

Negeri

Manado

No.93/PDT/2009/PT.Mdo

Putusan MARI No.l491K/PDT/2010, seperti terurai dalam gugatan.

Jo


3. Bahwa Chasprin Pontoh bukan ahli waris Yan Waworundeng karenanya tidak berhak

sama

termasuk Tanah

sekali

atas

tanah

warisan

Yan Waworundeng,

SHM No.526/Tanjung Batu, sehingga menjadi jelas penetapan Pengadilan

Negeri Manado No.34/Pdt.P/2006/PN.Mdo, yang menetapkan tanah yang kemudian diterbitkan sertifikat SHM No.526/Tanjung Batu adalah milik Chasprin Pontoh adalah tidak Sah, dan terbit secara melawan hukum sebagaimana

tertuang

dalam


Jo

Putusan

Putusan

Putusan MARI No.l491K/PDT/2010.

Pengadilan

Negeri

Manado

No.93/PDT/2009/PT.Mdo

Jo

4. Bahwa secara yuridis telah menjadi jelas yang melakukan perbuatan

melawan hukum adalah Penggugat bukan Tergugat I sampai dengan IX, perbuatan melawan hukum dari Penggugat telah nyata karena Penggugat

tergolong Pembeli ceroboh dan beritikad tidak baik atas tanah Tergugat I sampai dengan Tergugat IX In Casu Tanah SHM No.526/Taniung Batu.

5. Bahwa menurut Putusan MARI No.l816K/PDT/1989 "Pembeli tidak dapat dikualifikasikan

sebagai

pembeli

beretikad

baik,

karena

pembelian

dilakukan dengan ceroboh sebab pada saat pembelian la sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara, karena itu

pembeli tidak pantas dilindungi hukum". Bahwa menurut Putusan MARI

No.663K/Sip/1971 Putusan tanggal 6-8-1973 " Jual Beli harus dinyatakan

batal karena didahului dan disertai hal-hal yang tidak wajar atau etikad tidak jujur". Pembeli dimaksud dalam Perkara In Casu adalah Penggugat.

6. Bahwa dari hal terurai dalam point 1 sampai dengan point 5 tersebut diatas, inenjadi jelas dan nyata yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat bukan para Tergugat atas Tanah SHM No.526/Tanjung Batu,

karenanya tidak ada alasan hukum Penggugat menggugat Tergugat I

sampai dengan Tergugat IX atas hilangnya dan atau batalnya Jual Beli atas Tanah SHM No.526/Tanjung Batu yang dilakukan Penggugat dengan Chasprin Pontoh.

Soal Tanggung Jawab

7. Bahwa sangatlah tidak beralasan hukum, atas batalnya Jual Beli Tanah

SHM No.526/Tanjung Batu yang dibeli Penggugat dari Chasprin Pontoh tanggung jawabnya dibebankan kepada Tergugat 1 sampai dengan

Tergugat IX. tanggung jawabnya ada pada Chasprin Pontoh sesuai Putusan Pengadilan

Negeri

Manado

Perkara


Jo

Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.93/PDT/2009/PT.Mdo Jo Putusan MARI No.l491K/PDT/2010.


8. Bahwa oleh karena Chasprin Pontoh sesuai gugatan sudah meninggal

Tahun 2010 ahli warisnya kakaknya Joseph Pontoh juga meninggal secara yuridis hubungan hukum dengan Chasprin Pontoh sudah berakhir, dan oleh

karena Tergugat I sampai IX bukan ahli waris Chasprin Pontoh, sangatlah tidak beralasan hukum Tergugat I sampai dengan IX dimintakan tanggung

jawab oleh Penggugat atas perbuatan Chasprin Pontoh dan karena itu

Pasal 1100 KUH Perdata tidak ada relevansinya untuk mengikat para Tergugat I sampai IX guna menanggung kerugian Penggugat, yang ceroboh

dan beretikad tidak baik membeli Tanah Warisan Yan Waworundeng yang belum dibahagi waris.

9. Bahwa telah menjadi jelas pula tuntutan Penggugat atas kerugian

Penggugat baik material maupun Immaterial terurai dalam gugatan tidak beralasan hukum untuk dibebankan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk membayarnya.

10. Bahwa Tergugat I sampai dengan IX menolak dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas Tergugat I sampai IX,

memohon

kiranya

Majelis

Hakim

menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Pengadilan

Negeri

Bekasi,

dapat

Dalam Exepsi

Mengabulkan exepsi Tergugat I sampai dengan IX untuk seluruhnya.

-

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

-

Dalam Pokok Perkara - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat

XI telah memberikan jawabannya tertanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat XI menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil

gugatan Penggugat dan perubahannya tersebut dalam perkara a quo,

kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

2.1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dan perubahannya

tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar


gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas, dan tegas (Duidelijk).

2.2. Bahwa esensi pokok gugatan Penggugat dan perubahannya tersebut adalah mengenai tindakan Para Tergugat yang menurut

Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi

terjadi pertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugat dan perubahannya tersebut. Setelah dicermati, dalam dalil gugatan pada posita tidak terdapat dalil yang menyatakan dan menyebutkan

perbuatan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam petitum Penggugat angka 6, 7, 8 dan 9 dimohonkan

agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan

melawan hukum. Hal tersebut menjadi kabur dan tidak jelas apabila

Tergugat XI dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan

Tergugat XI tidak jelas. Hal tersebut dipertegas oleh yurisprudensi M.A.R.I. No. 1360K/Sip/1973 yang menyebutkan pada pokoknya

bahwa sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat dimintakan dalam Petitum, oleh karena itu Petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dengan

demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah

sepatutnya

dinyatakan

Ontvankelijk Verklaard).

tidak

dapat

diterima

(Niet

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di

atas, Tergugat XI mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bekasi untuk menerima eksepsi Tergugat XI, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat XI mohon agar apa yang telah tertuang pada Jawaban

dalam eksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat XI secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan

Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini .

3. Bahwa Tergugat XI tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat secara

keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Tergugat XI.


4. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatan

tersebut khususnya terhadap Tergugat XI adalah terkait kedudukan Tergugat XI selaku Bendahara Umum Negara agar dapat membayar

ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat X sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk kerugian

materiil dan Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) untuk kerugian immateriil, serta mengembalikan uang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 15.251.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jelas dinyatakan bahwa

untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan;

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; c. Harus ada unsur kesalahan;

d. Harus ada kerugian yang diderita;

e. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang

ditimbulkan.

unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu

unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa dapat Tergugat XI tegaskan, dalam gugatan Penggugat tersebut tidak terdapat satupun dalil-dalil Penggugat yang dapat menunjukkan

kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat XI serta tidak pula dapat menunjukkan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan sebagai dalil bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa Tergugat XI menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita dan Petitum gugatannya tersebut yang pada pokoknya menyatakan “...bahwa dikarenakan Badan Pertanahan Nasional incasu

Tergugat X berada dibawah Presiden RI, maka sudah sepatutnya

Pemerintah RI bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh

Tergugat

X...maka

sudah

sepatutnya...Tergugat

XI

selaku

Bendahara Umum Negara membayarkan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum Tergugat X...”.

8. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada

dan berdasar pada asumsi-asumsi pribadi serta tidak didukung oleh Putusan Nomor 341/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 20 dari 35

bukti-bukti yang sempurna apabila meminta pertanggungjawaban kepada Bendahara Umum Negara terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Manado incasu

Tergugat X, apalagi dalil Penggugat hanya berdasarkan pada Pasal 7

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No.1/2004), yang menyatakan bahwa “Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara”.

9. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 UU No.1/2004, telah dijelaskan bahwa “Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang

diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara”, dan

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No.1/2004 memang benar dinyatakan bahwa “Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara”, namun Penggugat tidak membaca ayat (2) dari UU No.1/2004 tersebut yang menjelaskan

tentang

wewenang

dari

Menteri

Keuangan

selaku

Bendahara Umum Negara yang bersifat umum, dan tentunya tidak

termasuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat X sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No.1/2004 dijelaskan bahwa “Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya”, dan Pasal 4 ayat (2) UU

No.1/2004 juga dijelaskan bahwa “Menteri/pimpinan lembaga selaku

Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang:

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; c. menetapkan

pejabat

penerimaan negara;

yang

bertugas

melakukan

pemungutan

d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang

dan piutang;

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran f.

belanja;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;

g. menggunakan barang milik negara;

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang

milik negara;


i.

j.

mengawasi pelaksanaan anggaran;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya”. Sehingga terhadap

kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat X tersebut yang bertanggung jawab adalah pimpinan lembaganya, dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat XI dalam angka 9 dan 10 di atas,

maka

terhadap

dalil

penggugat

yang

meminta

pertanggungjawaban kepada Bendahara Umum Negara terkait dengan

kesalahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Manado incasu Tergugat X tersebut adalah sangat

mengada-ada dan berdasar pada asumsi-asumsi pribadi serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara

a quo.

12. Bahwa Tergugat XI juga menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita dan Petitum gugatannya tersebut yang pada pokoknya

menyatakan “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materiil

sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar

rupiah), serta mengembalikan uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 15.251.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)...”.

13. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam Posita dan Petitum Gugatannya tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali (illusioner), sehingga harus ditolak oleh Majelis

Hakim karena tuntutan ganti rugi tersebut baru dapat diajukan apabila pihak Tergugat nyata-nyata dan terbukti melakukan

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (vide: Yurisprudensi MARI No.19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983).

14. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 177.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni

1971 yang menyatakan “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi

karena tidak dapat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya harus ditolak”, dan Yurisprudensi MA No.

51.K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975 yang menyatakan “Dalam hal

adanya tuntutan ganti rugi maka adanya kerugian untuk mana dituntut Putusan Nomor 341/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 22 dari 35

ganti rugi itu harus dibuktikan”, serta Yurisprudensi MA No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan bahwa

“Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”.

Dengan demikian jelas atas permohonan ganti kerugian tersebut tidak berdasar hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

15. Bahwa Tergugat XI juga menolak dengan tegas Petitum Penggugat dalam gugatannya tersebut pada angka 10 halaman 16 mengenai

tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan

upaya hukum lainnya, karena sesuai dengan Pasal 180 HIR jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar

Bij

Vooraad)

didasarkan

pada

Dan

Provisionil,

yang

pada

intinya

menyatakan bahwa “tuntutan Uitvoerbaar Bij Vooraad tidak bisa Penggugat”.

asumsi-asumsi

kepentingan

sepihak

dari

16. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, semua dalil Penggugat hanya

mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan dan/atau bertentangan

dengan SE MA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk kepada

Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim

Pengadilan Negeri & Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya… dst; b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau…dst; d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)… dst; e. Dikabulkan tuntutan Provisionil, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv; f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap…dst; g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

17. Bahwa dikarenakan tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA RI tersebut


yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat

mengenai

dinyatakan ditolak.

Uitvoerbaar

Bij

Vooraad

sepatutnya

18. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SE MA RI No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta

(Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil, dinyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai penetapan sesuai butir 7 SE MA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya

pemberian

jaminan

yang

nilainya

sama

dengan

nilai

barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang

membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta, lebih lanjut

apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Putusan Serta Merta, harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

19. Bahwa

berdasarkan

fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka

tuntutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis

Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Bekasi serta terhadap semua tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat

khususnya terhadap Tergugat XI adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dengan demikian sangatlah

berdasarkan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

20. Bahwa Tergugat XI menolak dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada-ada dan berdasar pada asumsi-asumsi pribadi serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat XI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi:  

Menyatakan Eksepsi Tergugat XI cukup beralasan dan dapat diterima;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:




 

Menolak

gugatan

Penggugat

seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Pengggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XI

telah memberikan Jawaban tanggal 17 Desember 2015, sebagai berikut : -------A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat XI menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil

gugatan Penggugat dan perubahannya tersebut dalam perkara a quo,

kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

2.1 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dan perubahannya

tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi gugatan tidak jelas, padahal

agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil

gugatan harus terang, jelas, dan tegas (Duidelijk).

2.2 Bahwa esensi pokok gugatan Penggugat dan perubahannya

tersebut adalah mengenai tindakan Para Tergugat yang menurut

Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi

terjadi pertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugat dan perubahannya tersebut. Setelah dicermati, dalam dalil gugatan pada posita tidak terdapat dalil yang menyatakan dan menyebutkan

perbuatan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam petitum Penggugat angka 6, 7, 8 dan 9 dimohonkan

agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan

melawan hukum. Hal tersebut menjadi kabur dan tidak jelas apabila

Tergugat XI dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan

Tergugat XI tidak jelas. Hal tersebut dipertegas oleh yurisprudensi M.A.R.I. No. 1360K/Sip/1973 yang menyebutkan pada pokoknya

bahwa sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat dimintakan dalam Petitum, oleh karena itu Petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dengan

demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga terhadap gugatan yang demikian Putusan Nomor 341/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 25 dari 35

sudah

sepatutnya

dinyatakan

Ontvankelijk Verklaard).

tidak

dapat

diterima

(Niet

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat XI mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bekasi untuk menerima eksepsi Tergugat XI, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat XI mohon agar apa yang telah tertuang pada Jawaban

dalam eksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat XI secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan

Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini .

3. Bahwa Tergugat XI tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat secara

keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Tergugat XI.

4. Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Penggugat di dalam Gugatan

tersebut khususnya terhadap Tergugat XI adalah terkait kedudukan Tergugat XI selaku Bendahara Umum Negara agar dapat membayar

ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat X sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk kerugian

materiil dan Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) untuk kerugian immateriil, serta mengembalikan uang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 15.251.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jelas dinyatakan bahwa

untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan;

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; c. Harus ada unsur kesalahan;

d. Harus ada kerugian yang diderita;

e. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.


unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu

unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa dapat Tergugat XI tegaskan, dalam gugatan Penggugat tersebut tidak terdapat satupun dalil-dalil Penggugat yang dapat menunjukkan

kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat XI serta tidak pula dapat menunjukkan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan sebagai dalil bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa Tergugat XI menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Posita dan Petitum gugatannya tersebut yang pada pokoknya menyatakan “...bahwa dikarenakan Badan Pertanahan Nasional incasu

Tergugat X berada dibawah Presiden RI, maka sudah sepatutnya

Pemerintah RI bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh

Tergugat

X...maka

sudah

sepatutnya...Tergugat

XI

selaku

Bendahara Umum Negara membayarkan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum Tergugat X...”.

8. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada

dan berdasar pada asumsi-asumsi pribadi serta tidak didukung oleh

bukti-bukti yang sempurna apabila meminta pertanggungjawaban kepada Bendahara Umum Negara terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Manado incasu

Tergugat X, apalagi dalil Penggugat hanya berdasarkan pada Pasal 7

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No.1/2004), yang menyatakan bahwa “Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara”.

9. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 UU No.1/2004, telah dijelaskan bahwa “Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang

diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara”, dan

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No.1/2004 memang benar dinyatakan bahwa “Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara”, namun Penggugat tidak membaca ayat (2) dari UU No.1/2004 tersebut yang menjelaskan

tentang

wewenang

dari

Menteri

Keuangan

selaku

Bendahara Umum Negara yang bersifat umum, dan tentunya tidak

termasuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat X sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut.


10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No.1/2004 dijelaskan bahwa “Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya”, dan Pasal

4 ayat (2) UU No.1/2004 juga dijelaskan bahwa “Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang:

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; c. menetapkan

pejabat

penerimaan negara;

yang

bertugas

melakukan

pemungutan

d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;

g. menggunakan barang milik negara;

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang i. j.

milik negara;

mengawasi pelaksanaan anggaran;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya”. Sehingga terhadap

kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat X tersebut yang bertanggung jawab adalah pimpinan lembaganya, dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat XI dalam angka 9 dan 10 di atas,

maka

terhadap

dalil

penggugat

yang

meminta

pertanggungjawaban kepada Bendahara Umum Negara terkait dengan

kesalahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Manado incasu Tergugat X tersebut adalah sangat

mengada-ada dan berdasar pada asumsi-asumsi pribadi serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara

a quo.

12. Bahwa Tergugat XI juga menolak dengan tegas dalil Penggugat

dalam Posita dan Petitum gugatannya tersebut yang pada pokoknya

menyatakan “Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng

membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materiil sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Putusan Nomor 341/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 28 dari 35

kerugian immateriil sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), serta mengembalikan uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 15.251.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)...”.

13. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam Posita dan Petitum Gugatannya tersebut tidak berdasar dan tidak

beralasan sama sekali (illusioner), sehingga harus ditolak oleh Majelis

Hakim karena tuntutan ganti rugi tersebut baru dapat diajukan apabila pihak Tergugat nyata-nyata dan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (vide: Yurisprudensi MARI No.19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983).

14. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 177.K/Sip/1975 tanggal 2

Juni 1971 yang menyatakan “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi

karena tidak dapat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya harus ditolak”, dan Yurisprudensi MA No.

51.K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975 yang menyatakan “Dalam hal

adanya tuntutan ganti rugi maka adanya kerugian untuk mana dituntut ganti rugi itu harus dibuktikan”, serta Yurisprudensi MA No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan bahwa

“Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”.

Dengan demikian jelas atas permohonan ganti kerugian tersebut tidak berdasar hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

15. Bahwa Tergugat XI juga menolak dengan tegas Petitum Penggugat dalam gugatannya tersebut pada angka 10 halaman 16 mengenai

tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan

upaya hukum lainnya, karena sesuai dengan Pasal 180 HIR jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar

Bij

Vooraad)

didasarkan

pada

Dan

Provisionil,

yang

pada

intinya

menyatakan bahwa “tuntutan Uitvoerbaar Bij Vooraad tidak bisa Penggugat”.

asumsi-asumsi

kepentingan

sepihak

dari

16. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, semua dalil Penggugat hanya

mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan dan/atau bertentangan

dengan SE MA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Nomor 341/Pdt/2016/PT.BDG, Halaman 29 dari 35

Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, yang memberikan

petunjuk

kepada

Ketua

Pengadilan

Negeri,

Ketua

Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri & Hakim Pengadilan

Tinggi Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya… dst; b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau…dst; d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)… dst; e. Dikabulkan tuntutan Provisionil, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv; f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap…dst; g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

17. Bahwa dikarenakan tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA RI tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka

tuntutan Penggugat mengenai Uitvoerbaar Bij Vooraad sepatutnya dinyatakan ditolak.

18. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SE MA RI No. 4 Tahun 2001

tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil, dinyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai penetapan sesuai butir 7 SE MA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya

pemberian

jaminan

yang

nilainya

sama

dengan

nilai

barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang

membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan

tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan Putusan Serta Merta, lebih lanjut apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Putusan Serta Merta, harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

19. Bahwa

berdasarkan

fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka

tuntutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis

Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Bekasi serta terhadap semua tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat

khususnya terhadap Tergugat XI adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dengan demikian sangatlah


berdasarkan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

20. Bahwa Tergugat XI menolak dalil Penggugat untuk selain dan

selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada-ada dan berdasar pada asumsi-asumsi pribadi serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat XI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Dalam Eksepsi:  

Menyatakan Eksepsi Tergugat XI cukup beralasan dan dapat diterima;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:



Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Pengggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);  Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;  Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan

Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan, tanggal, 24 Maret 2016,

Nomor

455/Pdt.G/2015/PN.Bks. yang amar sebagai berikut : ----------------------------------Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I – IX dan Eksepsi Tergugat XI ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar Ongkos Perkara sebesar Rp. 2.031.000,- (Dua Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Membaca Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri

Bekasi, Nomor, 455/Pdt.G/2015/PN.Bks. melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibuat oleh Dian Kusuma Wardhani Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada

hari Jum’at, tanggal 15 April 2016 telah diberitahukan dengan resmi isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 24 Maret 2016, Nomor.455/Pdt.G/2015/

PN.Bks. kepada Tergugat X dan kepada Tergugat XI pada hari Senin tanggal 11 April 2016 melalui delegasi Pengadilan Negeri Menado yang dibuat oleh Agustinus Kalesaran Jurusita pada Pengadilan Negeri Menado ; --------------------


Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Bks

Jo.No.32/Bdg/2016/PN.Bks. dibuat oleh Bebet Ubaedilah Affandi, S.H. M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan Samuel P. Manalu, S.H., Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 April 2016 telah

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal

24

Maret

2016

Nomor.455/Pdt.G/2015/PN.Bks.

selanjutnya

permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada ; ---------------------------------------------------------------

1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Mei 2016 ; ----------------------

2. Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 7 Juni 2016 ; --------------------

3. Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 16 Juni 2016 ; --------------------

4. Terbanding VI dan Terbanding VII semula Tergugat VI dan Tergugat VII

masing-masing pada tanggal 8 Juni 2016 melalui delegasi Pengadilan Negeri Tondano ; -------------------------------------------------------------------------------------

5. Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 3 Juni 2016 melalui delegasi Pengadilan Negeri Airmadidi ; -------------------------------------------------

6. Terbanding IX dan Terbanding X semula Tergugat IX dan Tergugat X masing-masing pada tanggal 7 Juni 2016 melalui delegasi Pengadilan Negeri Manado ; --------------------------------------------------------------------------------------

7. Terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 20 Mei 2016 melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; --------------------------------------------

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)

Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo.No.32/Bdg/2016/PN.Bks., bahwa kepada

para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk

memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu kepada : ---------------------------------------------------

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Mei 2016 melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; ---------------------------------------------------------

2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Mei 2016 ; ----------------------

3. Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding IX dan Terbanding

X semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat IX dan Tergugat X

masing-masing pada tanggal 7 Juni 2016 melalui delegasi Pengadilan Negeri Manado ; ---------------------------------------------------------------------------------------

4. Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 20 Juni 2016 melalui delegasi Pengadilan Negeri Pontianak ; -----------------------------------------------------------


5. Terbanding VI dan Terbanding VII semula Tergugat VI dan Tergugat VII

masing-masing pada tanggal 8 Juni 2016 melalui delegasi Pengadilan Negeri Tondano ; -------------------------------------------------------------------------------------

6. Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 3 Juni 2016 melalui delegasi Pengadilan Negeri Airmadidi ; -------------------------------------------------

7. Terbanding XI semula Tergugat XI pada tanggal 20 Mei 2016 melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; -------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa

hukum PEMBANDING semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu

dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemerikasaan dalam tingkat

banding dalam perkara ini, baik kuasa hukum PEMBANDING semula Penggugat maupun prinsipalnya tidak mengajukan memori banding ; --------------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi Bandung memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 24 Maret 2016, Nomor

455/Pdt.G/2015/PN.Bks. serta bukti-bukti surat maupun

saksi dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat maupun dari PARA

TERBANDING semula Tergugat I, Tergugat II, tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, PEMBANDING semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, tetapi

karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam perkara banding, maka pemeriksaan perkara ini haruslah dilanjutkan dan Pengadilan

Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya diambil alih dalam mengadili perkara a quo dalam ditingkat banding ; --------------------------------------

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

tanggal

24

Maret

2016

Nomor

455/Pdt.G/2015/PN.Bks., dapat dipertahankan dan dikuatkan ; ---------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat

sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ----------------------------------------------------------------


Mengingat Undang-undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura,HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan : -----------------MENGADILI :

 Menerima permohonan banding dari PEMBANDING, semula Penggugat tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------------

 Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi,

Nomor

455/Pdt.G/2015/PN.Bks., tanggal 24 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-------------------------------------------------------------------------------------

 Menghukum PEMBANDING semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari SELASA, tanggal 30 AGUSTUS 2016

oleh Kami : DR. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. HANIFAH

HIDAYAT NOOR, S.H., M.H. dan DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 01

SEPTEMBER 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota serta dibantu YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H.

DR. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.

ttd DR. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI, ttd YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H.


Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai 2. Biaya Redaksi putusan 3. Biaya Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents