PUTUSAN Nomor : 410/Pdt/2016/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : ---------------------------1. JOHNNY IMAN POWANDI, bertempat tinggal di Jalan Mantarena No. 53 Rt.004/Rw.003, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor ; 2. RITA PAULUS, bertempat tinggal di Komplek Ruko Mitra Bekasi, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi ; 3. ELSYE
PAULUS,
bertempat
tinggal
di
Gardu
Tinggi,
Jalan
Sukamulya 3, Rt.003/Rw.004, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor ; dalam hal ini ketiganya diwakili oleh Kuasanya RUSMIN WIDJAYA, S.H., WAHYU MULYANA, S.H., VIVI, S.H., dan TRI WIDYASTUTI, S.H., Para Advokat
pada
Kantor
Hukum
“RUSMIN
WIDJAYA
dan
Rekan”
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ---------------------------------------------------------Para Pembanding semula Para Pembantah ; ---------------------------------LAWAN: 1. BANK PERKREDITAN RAKYAT DAYA ARTA, berkedudukan di Jalan Arteri Mangga Dua Raya, Komplek Ruko Blok F.2 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Wikono Wongsodirdjo Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siana Dipo Selogiri, SH., Ida Ayu Sriutami Wijayanti, SH., dan Priskila M. Jonatan, SH., Advokat, pada Kantor Hukum “SIANA DIPO SELOGIRI & REKAN” berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----------------Terbanding I semula Terbantah I ; ----------------------------------2. KANTOR LELANG PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BOGOR, berkedudukan di Jalan Veteran No. 45 Hal 1 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai ; --------------------------Terbanding II semula Terbantah II ; ---------------------------------Dan BENNY MATHIAS GAMALIEL, bertempat tinggal di Jalan Sukamulya III, No. 1 Rt.003/Rw.004, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ---------Turut Terbanding semula Turut Terbantah ; ---------------------Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 September 2016 Nomor : 410/PEN/PDT/2016/PT.Bdg., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; ----------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; ---------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 1 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 1 Juni 2015 dalam Register Nomor 75/Pdt.Bth/2015/PN.Bgr , telah mengajukan bantahan sebagai berikut: 1.
Bahwa Para Pembantah adalah pemilik dari tanah dan bangunan di Jl. Sukamulya III No.1, Rt.003/Rw.004, Kelurahan sukasari, Kecamatan Bogor Timur, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik No. 417 dan Surat Ukur No.25/Sukasari/2007, tertanggal 17 Desember 2007, seluas 268 m2 (Dua ratus enam puluh delapan meter persegi) atas nama Johnny Iman Powandi (Pembantah I), Rita Paulus (Pembantah II), Evie Selviana Paulus (Istri Turut Terbantah (Alm)) dan Elsye Paulus (Pembantah III);
2.
Bahwa kemudian antara Turut Terbantah dengan PT. Bank Perkreditan Daya Arta telah membuat dan menandatangani Perjanjian kredit dan Pengakuan Hutang No. 02 tertanggal 1 Agustus 2008 dihadapan Notaris Nurlela Wati, SH Notaris berkedudukan di Bekasi, yang mana perjanjian dimaksud diatas dilaksanakan dan ditanda tangani oleh Turut Tebantah dan Terbantah I di tempat tinggal Pembantah I di Bogor; Hal 2 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
3.
Bahwa Turut Terbantah sebagai debitur bersama dengan istri Turut Terbantah (almarhum) selaku debitur telah berhutang pada Terbantah I sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian kredit dan Pengakuan Hutang No. 02 tertanggal 1 Agustus 2008 dibuat dihadapan Notaris Nurlela Wati, SH ;
4.
Sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit dan Pengakuan Hutang No. 02 tertanggal 1 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Nurlela Wati, SH bahwa Turut Terbantah berhutang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian pihak Terbantah
I
dengan
Turut
Terbantah
telah
melaksanakan
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.61/2008 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Endah Sumiarti SH dimana Para Pembantah hanya memberikan kuasa membebankan Hak Tanggungan kepada Terbantah I ; 5.
Bahwa
Para
Pembantah
tidak
pernah
membuat
dan
menandatangani perjanjian penjaminan kepada Terbantah I dan apabila benar Terbantah I telah menandatangani perjanjian penjaminan sebagai perjanjian pokok dengan Para Pembantah quad non maka, Para Pembantah mensommir Terbantah I dan untuk itu mohon akta atas perjanjian dimaksud ; 6.
Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian kredit dan Pengakuan Hutang No. 02 tertanggal 1 Agustus 2008 Turut Terbantah telah wanprestasi, namun sesuai ketentuan dalam Pasal 1831 KUH Perdata jo Pasal 1832 KUH Perdata maka harta debitur haruslah disita terlebih dahulu untuk pelunasan piutang Kreditur in casu Terbantah I. Faktanya Terbantah I melalui Terbantah II telah merencanakan untuk melakukan lelang eksekusi atas harta milik penjamin in casu Para Pembantah. Dengan demikian Terbantah I dan Terbantah II telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1831 KUH Perdata jo Pasal 1832 KUH Perdata ;
7.
Bahwa pasca surat kesepakatan tertanggal 28 April 2010, Para Pembantah telah melakukan beberapa kali pembayaran kepada Terbantah
I
melalui
Kuasa
hukum
Terbantah
I
sebesar
Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) pada akhir tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sehingga adalah tidak tepat dan tidak benar hutang dan bunga serta denda Turut Terbantah sebesar Rp. 298.941.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta Hal 3 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang telah diumumkan oleh Terbantah I melalui Terbantah II (bukti P-1 s/d P-7); 8.
Bahwa berdasarkan hitungan Para Pembantah, maka dengan adanya pembayaran sebesar Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) pada akhir tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 oleh Para Pembantah kepada Terbantah I, maka Para Pembantah tidak mempunyai tunggakan hutang apapun termasuk bunga dan denda hutang kepada Terbantah I. Disamping itu, Para Pihak in casu Turut Terbantah dan Terbantah I tidak pernah memperjanjikan denda yang sedemikian tinggi perhitungannya dan tidak jelas ukuran atau besaran pengenaannya oleh Terbantah I kepada Turut Terbantah (bukti P-8);
9.
Apabila benar Turut Terbantah masih mempunyai hutang, bunga dan denda kepada Terbantah I sebesar Rp. 298.941.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), maka dengan pembayaran oleh Para Pembantah kepada Terbantah I sebesar Rp. 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) pada tahun 2010 dengan suku bunga sebesar 21 (dua puluh satu) persen per tahun sesuai Perjanjian kredit dan Pengakuan Hutang No. 02 tertanggal 1 Agustus 2008 maka hutang Turut Terbantah kepada Terbantah I telah lunas, terlebih lagi kenyataannya bunga yang diberikan oleh Terbantah I kepada Turut Terbantah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengatur agar pengenaan bunga disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah. Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1076K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000 menyatakan " Walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh Kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar 2,5% (dua koma lima persen) setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah yaitu 18% (delapan belas persen) setahun ;
10. Bahwa Turut Terbantah tidak penah diberitahu oleh Terbantah I berapa denda yang dikenakan kepada Turut Terbantah yang bila diperhitungkan sampai dengan 86 % (delapan puluh enam persen) angsuran pokok dan bunga dan sesuai posita angka 9 Terbantah I telah secara sepihak dan sewenang-wenang menentukan sendiri denda yang diberikan kepada Turut Terbantah atas pinjaman Hal 4 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
kreditnya, dan hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata (vide bukti P-8) ; 11. Bahwa Pembantah II dan Pembantah III pernah beberapa kali mendatangi Terbantah I pasca kesepakatan damai antara Para Pembantah, Turut Terbantah dengan Terbantah I namun dijawab oleh karyawan Terbantah I agar membayar tunggakan hutang Turut Terbantah tanpa dapat menjelaskan rincian hutang Turut Terbantah kepada Para Pembantah. Dengan demikian Terbantah I mempunyai itikad buruk kepada Para Pembantah untuk melakukan eksekusi lelang terhadap harta milik Para Pembantah ; 12. Bahwa berdasarkan posita angka 8, 9 dan 10 di atas dan mengingat hutang debitur in casu Turut Terbantah berikut bunga dan denda tidak pernah dijelaskan dan diberitahukan kepada Turut Terbantah maupun Para Pembantah, dengan demikian perhitungan hutang Terbantah I adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libels), tidak tepat serta tidak benar, maka adalah tepat dan beralasan hukum apabila perhitungan hutang debitur kepada kreditur in casu Turut Terbantah kepada Terbantah I serta pengumuman lelang yang dilakukan oleh Terbantah II adalah cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal dan tidak mengikat.beserta akibat hukumnya; 13. Bahwa akibat dari permohonan dan pengumuman lelang yang dilakukan oleh Para Terbantah, Para Pembantah telah dirugikan baik materiil maupun immaterial sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sudah sepatutnya Para Terbantah dihukum untuk memberi ganti rugi kepada Para Pembantah dengan perincian sebagai berikut: -
Kerugian Material sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
-
Kerugian immaterial sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akibat stress bertahun-tahun dan berkepanjangan, berlarut-larut dan sangat menguras waktu, pikiran dan jiwa Para Pembantah;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka demi adanya kepastian hukum dan kepentingan hukum Para Pembantah maka sudah sepatutnya Para Pembantah dilindungi secara hukum dan dengan demikian lelang eksekusi yang dimohon dan dilakukan oleh Para Terbantah cacat yuridis dan dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya ; Hal 5 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut : Dalam Provisi: Menghukum Para Terbantah untuk menunda pelaksanaan lelang yang dimohonkan Terbantah I yang akan dilaksanakan oleh Terbantah II sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara aquo; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik ; 3. Menyatakan Lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Terbantah II batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta dengan segala akibat hukumnya ; 4. Menghukum
Para Terbantah
secara
tanggung renteng untuk
membayar kepada Para Pembantah sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -
Kerugian Material sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
-
Kerugian immaterial sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akibat stress bertahun-tahun dan berkepanjangan, berlarutlarut dan sangat menguras pikiran, tenaga dan jiwa Para Pembantah;
5. Menghukum Turut Terbantah untuk mentaati isi putusan aquo ; 6. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara dalam perkara aquo; Atau Apabila Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono) ; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut pihak Terbantah I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: A. DALAM PROVISI 1.
Bahwa pertama-tama Terbantah I menyatakan dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Pembantah dalam Surat Bantahannya tertanggal 1 Juni 2015, kecuali terhadap halhal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Terbantah I ; Hal 6 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
2.
Bahwa oleh karena Para Pembantah adalah Para Pihak tereksekusi sehingga oleh karenanya sesuai dengan peraturan hukum serta Undang Undang yang berlaku, bantahan Para Pembantah dalam perkara aquo TIDAK DAPAT MENUNDA EKSEKUSI; Mohon dipertimbangkan dalam ketentuan terakhir dari Bahagian Kelima Pasal 224 HIR./RBg Pasal 258 ditetapkan bahwa akta grosse hipotik dan surat hutang yang dibuat Notaris dan dibuat di Indonesia yang berkepala '"Demi Keadilan Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa/Atas Nama Keadilan" mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan Hakim”;
3.
Bahwa dalam tuntutan provisinya Para Pembantah mengajukan penundaan lelang atas obyek perkara sampai adanya keputusan hukum yang tetap dalam perkara aquo, maka sudah sepatutnya semua tuntutan provisi DITOLAK KARENA SANGAT TIDAK BERDASAR
DAN
TIDAK
BERALASKAN
HUKUM
SAMA
SEKALI; B. DALAM POKOK PERKARA 4.
Bahwa Terbantah I mohon agar semua dalil-dalil yang telah diuraikan diatas secara mutatis mutandis tertuang dan termasuk kembali dalam Jawaban pokok perkara a-quo;
5.
Bahwa Terbantah I secara tegas tetap menolak seluruh dalil-dalil bantahan Para Pembantah kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
6.
Bahwa Sertifikat Hak tanggungan No.2806/2008 mempunyai kekuatan/alas eksekutorial yang dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri secara langsung tanpa proses karena berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ke Tuhanan yang maha Esa/Atas Nama Keadilan"; Eksekusi Lelang diperlukan sebagai jalan pintas yang cepat quod non dengan adanya bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah, dan murah quod non karena dalam proses eksekusi lelang saja sudah sejak tahun 2010 sampai saat ini telah berjalan 5 (LIMA) TAHUN sehingga Para Pembantah dapat dikenakan lagi bunga dan biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh Terbantah I; Sesungguhnya eksekusi lelang diperlukan sebagai jalan pintas yang cepat dan murah yang diberikan oleh Undang Undang Hal 7 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
guna melindungi baik kepentingan kreditur i.c. Terbantah I maupun debitur i.c. Para Pembantah; Mohon dipertimbangkan KEMBALI dalam ketentuan terakhir dari Bahagian Kelima Pasal 224 HIR/RBg Pasal 258 ditetapkan bahwa akta grosse hipotik dan surat hutang yang dibuat Notaris dan dibuat di Indonesia yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa/Atas Nama Keadilan" mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan Hakim; 7.
Bahwa akta hipotik tersebut diatas memberikan Terbantah I hak preferensi dan kedudukan khusus apalagi hipotik telah dipasang didalam sertifikat tanah milik Para Pembantah yang telah diberikan kepada Terbantah I; terlebih juga telah dilakukan sita eksekusi atas bangunan dan tanah tersebut; bahwa eksekusi lelang dalam perkara aquo sangat diperlukan oleh Terbantah I yang telah diberikan oleh undang undang guna melindungi kepentingan Kreditur ic Terbantah I mengalami kerugian lebih besar akibat kredit macet yang ditimbulkan oleh Para Pembantah serta Turut Terbantah;
8.
Bahwa pelaksanaan Eksekusi Lelang adalah upaya hukum atas usaha perdamaian antara Para Pembantah dengan Terbantah I sesuai Surat Kesepakatan tertanggal 28 April 2010 yang dibuat antara Para Pembantah yaitu Ny. Rita Paulus (ic. Pembantah II) bertindak selaku diri sendiri dan selaku kuasa untuk dan atas nama Johnny Iman Powadi (Johnny I.P.) ic. Pembantah I, Ny. Elsye Paulus ic. Pembantah III YANG TELAH GAGAL; terlampir Bukti T-l;
9.
Bahwa Bantahan aquo merupakan penundaan pelaksanaan eksekusi lelang yang sedianya diadakan pada tanggal 3 Juni 2015, akan tetapi ternyata bantahan aquo jelas-jelas dan secara nyata telah mencampur-adukkan antara hubungan hukum Para Pembantah dengan Terbantah I dan Turut Terbantah. Dalam point 2 dalil bantahan Para Pembantah, secara tegas telah disebutkan bahwa hubungan hukum antara Para Pembantah dengan Terbantah I adalah didasarkan pada Akta Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No.2 tertanggal 1 agustus 2008 dan Akta Membebankan Hak tanggungan/Borgtocht tanggal 12 Agustus 2008 No.34, dimana dalam Akta Borgtocht tersebut Hal 8 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
disebutkan bahwa Para Pembantah adalah sebagai PEMBERI HAK TANGGUNGAN; 10. Bahwa oleh karena baik di dalam Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan
Hutang
Pembantah
dengan
antara
Turut
Terbantah
I
Terbantah
serta
Para
maupun
dalam
Akta
Membebankan Hak tanggungan/Borgtocht. Para Pembantah adalah Para Pihak, maka jelas di sini bahwa antara Turut Terbantah
serta
Para
Pembantah
dengan
Terbantah
I
mempunyai hubungan hukum, dimana hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam point 1,2,3 dan 4 dalih bantahan, Para Pembantah jelas menunjukkan hubungan hukum antara Para Pembantah dengan Terbantah I ; 11. Bahwa oleh sebab antara Terbantah I dengan Para Pembantah mempunyai hubungan hukum, maka jelas di sini bantahan aquo haruslah
DINYATAKAN
TIDAK
DAPAT
DITERIMA
(niet
ontvankelijke verklaard) dikarenakan suatu bantahan itu diajukan oleh pihak yang ingkar janji terhadap isi perjanjian dalam perkara aquo, yaitu bantahan diajukan oleh Para Pembantah selaku pihak tereksekusi, jelas ada perikatan yang tertuang dalam suatu perjanjian oleh karenanya bantahan Para Pembantah aquo tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka bantahan aquo sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 12. Bahwa selanjutnya mengenai dalil tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Pembantah yang menyatakan : " . . .
Para Pembantah telah dirugikan baik materiil mapun
immaterial sebesar Rp325.000.000,00 (tigaratus duapuluh lima juta r u p i a h ) . . . " ; Dalil Para Pembantah dalam positanya tersebut diatas sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali, hanya merupakan
rekayasa
pertanggungjawaban
(illusioner) terhadap
untuk
menghindar
dari
tindakan
tindakan
Para
Pembantah sebelumnya, sehingga sudah patut dan sepantasnya ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim; Mohon dipertimbangkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikutip : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan Hal 9 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"; Bahwa jelas Para Pembantah lah yang telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 1365 Kitab undang Undang Hukum Perdata, Terbantah I adalah pihak yang jelas telah dirugikan; sehingga sudah patut dan sewajarnyalah Terbantah I mohon agar bantahan yang diajukan Para Pembantah dinyatakan oleh Yth., Majelis hakim perkara a-quo dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) 13. Bahwa Terbantah I menolak dengan tegas dalih dalih Para Pembantah selanjutnya karena Terbantah I tegaskan di sini bahwa Terbantah I telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat mohon agar Yth Majelis Hakim Perkara pada Pengadilan Negeri Bogor menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor dapat segera melaksanakan Lelang; 14. Bahwa jelas berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor no.11/Pdt/Eks.Akte/2010/PN.Bgr tanggal 22 April 2010, terhadap pihak Termohon i.c. Para Pembantah serta Turut Terbantah telah dipanggil pada tanggal 28 April 2010 guna diberikan aanmaning supaya yang bersangkutan i.c. Para Pembantah serta Turut Terbantah dalam tempo 8 (delapan) hari sejak
tanggal
peneguran
tersebut
mau
secara
sukarela
membayar/melunasi hutangnya kepada Pemohon i.c. Terbantah I; 15. Bahwa pada tanggal 28 April 2010 Para Pembantah serta Turut Terbantah MENYATAKAN AKAN MEMENUHI KEWAJIBANNYA untuk membayar lunas hutangnya kepada Terbantah I, dan Para Pembantah serta Turut Terbantah mohon waktu 6 (enam) bulan sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010; Sehingga dibuatlah Surat Kesepakatan i.c. bukti T-l; 16. Bahwa ternyata Para Pembantah dan Turut Terbantah setelah membuat
Surat
kesepakatan
(vide
T-l),
TIDAK
MELAKSANAKAN JUGA PEMBAYARAN HUTANG, sehingga selanjutnya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor
nomor
11/Pdt/Eks.akte/2010/PN.Bgr
tertanggal
30
Nopember 2010 dilakukan PENYITAAN EKSEKUSI Nomor 11/Pdt/Eks.Akte/2010/PN.Bgr terhadap obyek jaminan hutang Hal 10 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
debitur i.c. Para Pembantah sehingga obyek Jaminan hutang Para Pembantah juga TELAH DILETAKKAN SITA EKSEKUSI; 17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Terbantah I uraikan di atas, maka jelas dalil-dalil Para Pembantah selanjutnya dalam bantahan aquo adalah tidak benar dan /atau tidak tepat sehingga sudah patut dan layak untuk dikesampingkan/ditolak; 18. Bahwa
jawaban
terhadap
bantahan
yang
diajukan
oleh
Terbantah I terhadap bantahan Para Pembantah didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sehingga kami mohon kiranya Yth., Majelis Hakim Perkara pada Pengadilan Negeri Bogor menyatakan dapat melanjutkan untuk melaksanakan kembali Lelang Eksekusi yang dimaksud karena adanya bantahan seharusnya Tidak Menangguhkan acara Lelang yang sedianya diadakan pada Rabu, tanggal 3 Juni 2015; Maka berdasarkan dengan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Yth., Majelis Hakim Perkara pada Pengadilan Negeri Bogor berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI: -
Menyatakan menolak permohonan provisi dari Para Pembantah;
-
Menyatakan
pelaksanaan Lelang Eksekusi perkara No.11/Pdt/
Eks.Akte/2010/PN.Bgr dapat segera dilanjutkan dan dilaksanakan; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan bantahan Para Peembantah tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard); 2. Menyatakan
pelaksanaan
Lelang
Eksekusi
perkara
No.ll/Pdt/
Eks.akte/2010/PN.Bgr. sah secara hukum; 3. Menghukum Para Pembantah membayar biaya perkara ; SUBSIDAIR; Atau apabila Pengadilan Negeri Bogor cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut pihak Terbantah II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: A. DALAM PROVISI
Hal 11 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
1. Bahwa Terbantah II menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil bantahan Para Pembantah, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini; 2. Bahwa Terbantah II tidak akan menanggapi dalil Para Pembantah secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada Terbantah II; 3. Bahwa dalam tuntutan provisinya Para Pembantah mengajukan penundaan lelang atas objek perkara sampai adanya keputusan hukum tetap dalam perkara ini. Bahwa dikarenakan tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Pembantah dimaksud adalah tuntutan yang masih memerlukan pembuktian, maka sudah sepatutnya semua tuntutan provisionil ditolak karena permohonan tersebut selain telah masuk dalam pokok perkara juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, sehingga sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali; 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tuntutan provisionil yang diajukan oleh Para Pembantah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. B. DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Terbantah II menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Pembantah, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini; 2. Eksepsi Gugatan Kabur/ Obscuur Libel a. Bahwa bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah adalah didasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang menurut Para Pembantah dilakukan oleh Para Terbantah; b. Bahwa sebagaimana dalam posita bantahan Para Pembantah tidak ada satupun dalil yang menyebutkan perbuatan hukum seperti apa yang dilakukan khususnya oleh Terbantah II yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun di dalam petitumnya Para Pembantah meminta Para Terbantah secara tanggung renteng membayar ganti kerugian secara materiil maupun immateriil sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah); c. Bahwa oleh karena Para Pembantah tidak dengan jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Terbantah II, telah mengakibatkan Hal 12 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
bantahan tidak jelas dan menimbulkan kebingungan dari Terbantah II. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa hal ini mengakibatkan bantahan a quo menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya bantahan Para Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 3. Gugatan Persona Standi In Judicio a. Bahwa bantahan Para Pembantah khususnya yang ditujukan kepada Terbantah II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Terbantah II di dalam surat bantahan
Para
mengaitkan
Pembantah
dengan
kurang
Pemerintah
tepat,
karena
Republik Indonesia
tidak cq.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DJKN cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat cq. KPKNL Bogor selaku instansi atasan Terbantah II, karena KPKNL Bogor bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara. Oleh karena itu apabila ada tuntutan maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut; b. Bahwa KPKNL Bogor bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Terbantah II adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DJKN cq. Kanwil DJKN Jawa Barat cq. KPKNL Bogor. Oleh karena itu Terbantah II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan
dengan
badan
hukum
induknya
dan
instansi
atasannya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976
tentang
Gugatan
Yang
Harus
Ditujukan
Kepada
Pemerintah Pusat; c. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terbantah II di atas, terbuktilah bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada KPKNL Bogor tanpa mengaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Oleh karenanya sangatlah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); Hal 13 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbantah II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutus dengan menyatakan menerima eksepsi Terbantah II; C. DALAM POKOK PERKARA. 1.
Bahwa Terbantah II mohon agar apa yang telah tertuang pada Eksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini;
2.
Bahwa Terbantah II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Pembantah kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;
3.
Bahwa Terbantah II tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Pembantah secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Terbantah II;
4.
Bahwa dalam surat bantahannya, dapat diketahui bahwa pokok bantahan
Para
Pembantah
yang
menyatakan
proses
pelaksanaan lelang eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 417/ Luas 268 m2, Surat Ukur No. 25/ Sukasari/ 2007, tertanggal 17 Desember 2007 an. Johnny Iman Powandi in casu Pembantah I, Rita Paulus in casu Pembantah II, Elsye Paulus in casu Pembantah III, dan Evie Selviana Paulus in casu Istri Turut Terbantah (Alm) adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta dengan segala akibat hukumnya; 5.
Bahwa
Terbantah
II
dengan
tegas
menolak
dalil
Para
Pembantah sebagaimana tersebut di atas, karena sesuai dengan Pasal 24 dan 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dinyatakan sebagai berikut: Pasal 24 "Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum"; Pasal 25 Ayat (1) "Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan pengadilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai"; Hal 14 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
6.
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan lelang tidak dapat dibatalkan karena sampai saat pelaksanaan lelang dilakukan belum terdapat putusan yang membatalkan pelaksanaan lelang tersebut, serta tidak ada permohonan dari pemohon lelang;
7.
Bahwa guna menanggapi dalil Para Pembantah tersebut, Terbantah II sampaikan kronologis permasalahannya sebagai berikut : a. Bahwa Terbantah II dalam melaksanakan proses pelelangan adalah dalam rangka melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan
Negeri
Bogor
No.
11/Pdt/Eks.Akte/PN.Bgr
tanggal 30 November 2010 tentang perintah untuk melakukan penyitaan eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 417/ Luas 268 m2, Surat Ukur No. 25/ Sukasari/ 2007, tertanggal 17 Desember
2007
an.
Johnny
Iman
Powandi in
casu
Pembantah I, Rita Paulus iri casu Pembantah II, Elsye Paulus in casu Pembantah III, dan Evie Selviana Paulus in casu Istri Turut Terbantah (Aim) yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Bogor melalui surat No. W11.U2/527/HT.04.10/111/ 2015 tanggal 16 Maret 2015; b. Bahwa terhadap surat tersebut, Terbantah II telah mengirim balasan dengan surat No. S-Pen-307/WKN.08/KNL.03/2015 tanggal 2 April 2015 mengenai Penetapan Jadwal Lelang yang akan dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 dengan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bogor; c. Bahwa pelelangan terhadap objek dimaksud juga telah diumumkan oleh Pengadilan Negeri Bogor kepada khalayak umum melalui melalui Surat Kabar Radar Bogor tanggal 5 Mei 2015 sebagai pengumuman lelang pertama dan Surat kabar harian tanggal 20 Mei 2015 pengumuman lelang kedua, sehingga azas publisitas sudah terpenuhi; d. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut juga telah terdapat Surat
Keterangan
Pendaftaran
Tanah
(SKPT)
yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bogor terhadap 1 (satu) objek perkara a quo, yaitu SKPT No. 65/2015 untuk sebidang tanah dan bangunan di atasnya yaitu Sertifikat Hak Hal 15 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
Milik (SHM) No. 417/ Luas 268 m2, Surat Ukur No. 25/ Sukasari/ 2007, tertanggal 17 Desember 2007 an. Johnny Iman Powandi in casu Pembantah I, Rita Paulus in casu Pembantah II, Elsye Paulus in casu Pembantah III, dan Evie Selviana Paulus in casu Istri Turut Terbantah (Aim); e. Bahwa prosedur penjualan lelang terhadap objek Gugatan, telah dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatbiad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 jo. PMK No. 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perubahan Atas
PMK
No.
93/PMK.06/2010
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Lelang, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I, sehingga telah terbukti dan berdasar hukum bahwa Terbantah II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Pembantah dalam surat gugatannya, oleh karenanya tindakan Terbantah II sah dan mengikat secara hukum; f. Bahwa dengan demikian terbukti dan tidak terbantah lagi, bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui perantara Terbantah II telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, dan karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut
hukum,
sehingga
tidak
bisa
dimintakan
pembatalannya; Hal ini sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang dilaksanakan sesuai denpan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan", jadi dengan demikian lelang yang dilakukan Terbantah II tidak dapat dibatalkan dan sah secara hukum. Sehingga dalil Para Pembantah dalam gugatannya pada petitum angka 3 halaman 5 adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak; g. Bahwa perlu Terbantah II jelaskan permohonan lelang terhadap objek sengketa tersebut telah disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan lelang. Hal 16 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
Namun pada saat dilaksanakan Lelang Eksekusi tersebut pihak dari Pejabat Penjual yaitu Pengadilan Negeri Bogor tidak hadir, sehingga lelang tersebut dibatalkan. 8.
Bahwa proses pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui perantara Terbantah II telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, dan karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum;
9.
Bahwa
Terbantah
II
menolak
dengan
tegas
dalil
Para
Pembantah dalam gugatannya pada posita angka 13 halaman 5 yang
menyatakan
"Bahwa
akibat
dari
permohonan
dan
pengumuman lelang yang dilakukan oleh Para Terbantah, Para Pembantah telah dirugikan baik materiil maupun immaterial sebesar Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sudah sepatutnya Para Terbantah dihukum untuk memberi ganti rugi kepada Para Pembantah...".; 10. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Pembantah dalam positanya tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali (illusioner), sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim karena tuntutan ganti rugi baru dapat diajukan apabila pihak Terbantah nyata-nyata dan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (vide: Yurisprudensi MARI No.19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983); 11. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 177.K/Sip/1975 tanggal
2
Juni
1971
yang
menyatakan
"Tuntutan
Para
Pembantah mengenai ganti rugi karena tidak dapat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya
harus
ditolak",
dan
Yurisprudensi
MA
No.
51.K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975 yang menyatakan "Dalam hal adanya tuntutan ganti rugi maka adanya kerugian untuk mana dituntut ganti rugi itu harus dibuktikan", serta Yurisprudensi MA No.
459.K/Sip/1975
tanggal
18
September
1975
yang
menyatakan bahwa "Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut". Dengan demikian jelas atas permohonan ganti kerugian tersebut tidak berdasar hukum sama sekali dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo; Hal 17 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
12. Dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tuntutan gugatan yang
diajukan
oleh
Para
Pembantah
kepada
Majelis
Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Bogor serta terhadap semua tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Pembantah kepada Para Terbantah khususnya terhadap Terbantah II adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dengan demikian sangatlah berdasarkan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); 13. Bahwa Terbantah II menolak dalil Para Pembantah untuk selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada-ada dan berdasar pada asumsi-asumsi pribadi serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna; Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbantah II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan: DALAM PROVISI Menyatakan menolak permohonan provisi dari Para Pembantah; DALAM EKSEPSI 1. Menyatakan eksepsi Terbantah II cukup beralasan hukum dan dapat diterima. 2. Menyatakan Gugatan Para Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Pengggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); 2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono) ; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan putusan Nomor : 75/Pdt.Bth/2015/ PN. Bgr. tanggal 11 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI -
Menolak Provisi Para Pembantah; Hal 18 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
DALAM EKSEPSI -
Menolak eksepsi Terbantah II untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 1.461.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 75/Pdt.Bth/2015/ PN.Bgr masing-masing pada tanggal 28 Januari 2016, tanggal 21 Januari 2016 dan tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor menerangkan bahwa isi putusan Nomor 75/Pdt.Bth/2015/PN.Bgr tanggal 11 Januari 2016 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pembantah, Terbanding II semula Terbantah II dan Turut Terbanding semula Turut Terbantah ; -----------------------------------------------Membaca Surat Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor tanggal 3 Februari 2016 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pembantah telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 75/Pdt.Bth/2015/ PN. Bgr. tanggal 11 Januari 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama masing-masing kepada Terbanding I semula Terbantah I pada tanggal 4 Maret 2016, Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 15 Februari 2016 dan Turut Terbanding semula Turut Terbantah pada tanggal 15 Februari 2016 ; -------------Membaca tanda terima memori banding tanggal 4 Mei 2016 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pembantah telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2016, memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding I semula Terbantah I melalui surat permohonan bantuan pemberitahuan penyerahan memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat ke-1 tanggal 10 Mei 2016 Nomor : W11.U2/1030/HT.02.02/V/2016 dan ke-2 tanggal 13 Juli 2016 Nomor : W11.U2/1496/HT.02.02/VII/2016, Terbanding II semula Terbantah II dan Turut Terbanding semula Turut Terbantah masing-masing pada tanggal 10 Mei 2016 ; -------------------------------------------------------------------------------------------Membaca tanda terima tambahan memori banding tanggal 14 September 2016 dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula Para pembantah telah mengajukan tambahan memori banding tertanggal 14 September 2016, Hal 19 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
tambahan memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding I semula Terbantah I melalui surat permohonan bantuan penyerahan
tambahan
memori
banding yang
ditujukan
kepada
Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 September 2016 Nomor : W11.U2/2280/HT.02.02/IX/2016, Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 16 September 2016, Turut Terbanding semula Turut Terbantah pada tanggal 19 September 2016 ; ------------------------------------------------------------------Membaca tanda terima kontra memori banding tanggal 8 Juni 2016 dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa Terbanding II semula Terbantah II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Juni 2016, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Para Pembanding semula Para Pembantah pada tanggal 10 Juni 2016 ; ---------------------------------------------------------------------------Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 75/Pdt.Bth/2015/PN.Bogor yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pembantah tanggal 14 Juni 2016, Kuasa Hukum Terbanding I semula Terbantah I tanggal 28 Juni 2016, Terbanding II semula Terbantah II tanggal 1 Juni 2016 dan Turut Terbanding semula Turut Terbantah tanggal 2 Juni 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat banding ; -----------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pembantah telah mengajukan memori banding dan tambahan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -
Bahwa Para Pembantah menolak seluruh dalil-dalil Para Terbantah maupun pertimbangan hukum yudex factie Majelis Hakim tingkat pertama, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Pembantah ;
-
Bahwa Para Pembantah berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang hanya mempertimbangkan buktiHal 20 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
bukti yang diajukan oleh Para Terbantah tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dari Para Pembantah yang telah diajukan berupa bukti pembayaran
melalui
Rp.20.000.000,00 Rp.3.000.000,00
Bank
(bukti
Central
PP-2),
(bukti
PP-3),
Asia
(BCA)
sebesar
bukti
pembayaran
sebesar
bukti
pembayaran
sebesar
Rp.20.000.000,00 (bukti PP-5) dan bukti Transaksi via Anjungan Tunai
Mandiri
(ATM)
tanggal
20
Januari
2011
sebesar
Rp.20.000.000,00 yang semuanya disetorkan ke rekening atas nama Siana Dipo Selogiri selaku Kuasa Terbantah I guna pembayaran cicilan ke Terbantah I, sehingga tidak tepat perhitungan hutang dan bunga serta denda Turut Terbantah sebesar Rp. 298.941.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -
Bahwa Para Pembantah keberatan dan secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang hanya mempertimbangkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 28 April 2010 tanpa mempertimbangkan pelaksanaan perjanjian kredit dan Pengakuan Hutang No. 02 tertanggal 1 Agustus 2008 bahwa Turut Terbantahlah yang telah wanprestasi dan yudex factie Majelis Hakim tingkat pertama telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1831 KUH Perdata yang mengatakan “Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya”, dengan demikian seharusnya harta debitur yang harus disita terlebih dahulu untuk pelunasan piutang kreditur in casu Terbantah I ;
-
Bahwa
berdasarkan
uraian
diatas,
maka
dengan
demikian
pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dan catat yuridis karena tidak beralasan dan berdasar hukum serta telah melanggar ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata maupun HIR ; Menimbang, bahwa Terbanding II semula Terbantah II telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -
Bahwa Terbanding II menolak secara tegas seluruh dalil Para Pembanding dalam memori bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding II ;
-
Bahwa Terbanding II sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memeriksa dan mengadili perkara a Hal 21 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
quo secara cermat dan berdasar hukum menguraikan pertimbanganpertimbangannya ; -
Bahwa Para Pembanding tidak membaca secara seksama perkara a quo dimana Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukum telah sangan cermat mempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh semua pihak. Hal ini menunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo tidak bertindak imparsial dan memihak ;
-
Bahwa untuk bukti PP-2 yang diajukan Para Pembanding berupa bukti pembayaran
kepada
Kuasa
Hukum
Terbantah
I
sebesar
Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang berpendapat bahwa bukti tersebut tidak jelas waktu pengirimannya, serta telah terjadi wanprestasi atas mekanisme pembayaran perjanjian kredit antara Para Pembantah dengan Terbantah I ; -
Bahwa telah disebutkan pada putusan perkara a quo halaman 30 angka 1, 2, 3 dan 4 bahwa Turut Terbantah telah wanprstasi dalam perjanjian kredit a quo dan Para Pembanding telah menjadi saksi sekaligus menjadi penjamin utang kredit dimaksud dengan SHM No. 417 Sukasari yang kemudian menjadi objek sengketa ;
-
Bahwa oleh karena disebabkan telah terjadi wanprestasi maka Ketua Pengadilan Negeri Bogor mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 11/Pdt.Eks.Akte/2010/PN.Bgr., dilanjutkan dengan aanmaning tanggal 22 April 2010 dan tanggal 28 April 2010, dimana Turut Terbantah dan Para Pembantah meminta waktu untuk melunasi utang tersebut sampai tanggal 28 Oktober 2010 ;
-
Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 28 Oktober 2010 Para Pembantah dan Turut Terbantah tidak juga memenuhi kewajibannya, maka Ketua Pengadilan Negeri Bogor mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi No. 11/Pdt.Eks.Akte/2010/ PN.Bgr tanggal 30 November 2010, lalu atas barang jaminan dilakukan sita eksekusi ;
-
Bahwa tugas pokok dan fungsi Terbanding II adalah melakukan pelelangan sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku, pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas dinyatakan bahwa “Kepala KPKN/Pejabat Lelang Kelas
II tidak
boleh
menolak
permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen Hal 22 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”, dan selama dokumen-dokumen kelengkapan permohonan lelang lengkap, maka Kepala KPKNL tidak dapat menolak permohonan lelang yang diajukan sepanjang dokumen persyaratan lengkap. Pembatalan lelang hanya dapat dilakukan jika ada permintaan dari penjual atau penetapan provisional dari lembaga peradilan ; -
Bahwa berdasarkan fakta yang ada, semua alasan-alasan keberatan Para Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 75/Pdt.Bth/2015/PN.Bgr tanggal 11 Januari 2016 adalah alasanalasan yang mengada-ada dan hanya pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya ;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak kemuka persidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta memori banding dan tambahan memori banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah, kontra memori banding dari Terbanding II semula Terbantah II Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Bogor dalam putusannya Nomor : 75/Pdt.Bth/2015/PN. Bgr. tanggal 11 Januari 2016 telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah serta kontra memori banding dari Terbanding II semula Terbantah II maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat halhal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dalil-dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 75/Pdt.Bth/2015/PN. Bgr. tanggal 11 Januari 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pembantah tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ; -------------------------Hal 23 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; ---------------------------------------------------------------------------------------------MENGADI LI: -
Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah ; ---------------------------------------------------------------------------
-
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Bogor
Nomor
:
75/Pdt.Bth/2015/PN. Bgr. tanggal 11 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------------------------
Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -------------------------------------------------------------------
Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 oleh kami HENDRIK PARDEDE, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan FRITZ JOHN POLNAJA, S.H., M.H., dan RUSSEDAR, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NURDIANA, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.HAKIM ANGGOTA, Ttd
FRITZ JOHN POLNAJA, S.H., M.H.
HAKIM KETUA, Ttd
HENDRIK PARDEDE, S.H., M.Hum.
Ttd RUSSEDAR, S.H.,
PANITERA PENGGANTI, Ttd N U R D I A N A, S.H. Hal 24 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.
5.000,-
2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.
6.000,-
3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ----------------------------- Rp. 150.000,-
Hal 25 dari 25 putusan Nomor 410/Pdt/2016/PT. BDG
